Jakarta, 19/1 (Benhil) - Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi undang undang dinilai oleh sebagian masyarakat bertentangan dengan hak azasi warga negara terutama terkait dengan kebebasan dalam berkumpul dan berserikat.

Di Mahkamah Konstitusi sendiri, terdapat dua perkara terkait dengan uji materi UU Ormas. Perkara pertama diajukan oleh dua orang aktivis pekerja, Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti.

Sementara perkara yang kedua diajukan oleh seorang warga negara Indonesia bernama Munarman dan bersama dengan empat organisasi kemasyarakatan lain yaitu; Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silahturahmi Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, dan Perkumpulan Hidayatullah.

Seluruh pemohon dalam dua perkara ini sama-sama mempermasalahkan proses penjatuhan sanksi kepada ormas yang diatur dalam ketentuan tersebut telah melanggar hukum karena tidak ada proses hukum sehingga pihak yang dinilai bersalah tidak bisa memberikan pembuktian. Para pemohon menilai hal ini tidaklah adil, karena Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum dikatakan oleh para pemohon seharusnya mengakui hak azasi manusia dan adanya supremasi hukum. Sementara itu ketentuan a quo dinilai mengancam hak-hak azasi yang dimiliki oleh para pemohon terutama dalam hal berkumpul dan berserikat.

Dalam sidang uji materi, para pemohon menghadirkan ahli hukum tata negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fatkhul Muin.

Fatkhul mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya dapat melindungi hak warga negara, yang salah satunya adalah kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi atau UUD 1945. Sebagai negara demokrasi dan negara hukum, tambahnya, Indonesia seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai hak azasi manusia dalam pelaksanaan pemerintahan negara, termasuk kebebasan warga negara dalam berserikat.

"Namun pada hakikatnya negara memiliki hak untuk mencabut izin terhadap organisasi kemasyarakatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi," jelas Fatkhul.

Akan tetapi proses pencabutan badan hukum ormas harus melalui sebuah proses peradilan untuk membuktikan bahwa ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila.

Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b UU Ormas, menyebutkan bahwa pemerintah dapat membubarkan satu ormas dengan mencabut status badan hukumnya.

Hal ini dikatakan Fatkhul dapat memberikan pengaruh terhadap kebebasan berserikat setiap warga negara. Fatkhul juga menilai bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam UU Ormas ini menunjukkan hilangnya identitas Indonesia sebagai paham negara demokrasi yang berdasarkan kepada hukum.

Dua identitas itu adalah jati diri demokrasi dan jati diri hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, pembubaran ormas ini dikatakan Fatkhul harus berdasarkan pada suatu proses peradilan untuk memberikan rasa adil terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional sebagai warga negara untuk berserikat.

Melalui proses peradilan administrasi sebagai dasar dalam pembubaran organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka hal ini dikatakan Fatkhul menjadi salah satu bentuk upaya Negara dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam berserikat dan menyatakan pendapat di muka umum, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

"Indonesia sebagai pemerintahan yang bersifat demokrasi dan bukan oligarki, maka sepatutnya kebebasan berserikat harus dilindungi oleh negara dan negara tidak melakukan upaya-upaya yang dapat menjadikan kebebasan berserikat dibungkam di negeri ini melalui berbagai macam perundang-undangan," urai Fatkhul.

Keterangan Pemerintah Pemerintah melalui Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto kemudian memberikan keterangan dalam sidang lanjutan.

Menurut Pemerintah, UU Ormas sangat diperlukan untuk menjamin kebebasan berkumpul yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara harus bisa mengatur kebebasan individu dan kolektif warga negara dengan pertimbangan moral untuk menjaga NKRI dan etika ormas yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.

Widodo menyebut UU Ormas disahkan sebagai perlindungan dan penegakan hukum terhadap kegiatan, perilaku, atau aspirasi sebuah organisasi kemasyarakatan yang dapat menimbulkan atau potensial menimbulkan ujaran kebencian yang dapat berakibat pada chaos yang sulit diatasi aparat keamanan.

"Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan UU a quo yang bertujuan dalam rangka melindungi kedaulatan RI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," kata Widodo.

Kemudian, Widodo melanjutkan bahwa UU Ormas merupakan bagian tanggung jawab negara untuk menciptakan hukum sesuai karakteristik negara dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Maka negara dapat membuat hukum guna mengantisipasi berkembangnya paham yang bertentangan dan Pancasila dan UUD 1945 termasuk dari ormas yang dapat saja berdampak pada disintegrasi bangsa.

Selain itu, UU Ormas dibentuk guna menjamin hak kebebasan berserikat dan berkumpul warga negara sesuai UUD 1945. Eksistensi ormas, lanjut Widodo, salah satunya merupakan perwujudan kesadaran kolektif warga negara dalam pembangunan dan harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan dalil para pemohon yang menilai pemberian kewenangan pembubaran ormas melewati batas wewenang Pemerintah, Pemerintah berpendapat UU a quo telah sejalan dengan UU Administrasi.

"Dengan demikian Pemerintah berwenang mencabut keberadaan ormas dan dalam mekanisme pemberian sanksi telah melalui tahapan sesuai dengan aturan hukum serta ormas yang dijatuhi sanksi pun tetap dapat mengajukan gugatan pada pengadilan tata usaha," pungkas Widodo.

Disamping itu, Widodo menegaskan pembubaran ormas merupakan bagian dari penegakan hukum dan upaya Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. (Maria Rosari)

"Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya".

Luo Haiyan tidak sedang mengikuti audisi pemilihan penyanyi berbakat. Namun beberapa orang yang berada di salah satu ruang perkuliahan Bahasa Indonesia di Guangxi University of Foreign Languages (GUFL) sore itu dibuatnya terhibur.

Mahasiswi asal Shijiazhuang, Provinsi Hebei, itu tanpa kesulitan melafalkan kata demi kata dalam bait lagu Ibu Kita Kartini.

Pengucapan huruf "R" yang merupakan hambatan utama bagi umumnya warga China dilaluinya meskipun samar-samar masih terdengar sengau saat melafalkan kata "harum".

"Saya ingin kuliah di Yogyakarta karena sebelumnya saya tertarik dengan budaya masyarakat sana," ujarnya di depan para penguji program beasiswa Darmasiswa.

Gadis yang memiliki nama lain Kenari itu mendapat kesempatan mengikuti tes yang digelar oleh Atase Pendidikan KBRI Beijing dan KJRI Guangzhou pada 10-11 Januari 2018 setelah berhasil menyisihkan belasan rekan seangkatannya. Selain Luo Haiyan, Jurusan Bahasa Indonesia GUFL juga menyertakan Luo Yue dalam tes tersebut.

"Saya ingin memperdalam Bahasa Indonesia di UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) Bandung agar saya bisa mengunjungi Kawah Putih (Ciwidey), bisa masak bala-bala dan gado-gado," ujar Luo Yue yang berasal dari Kota Chongqing itu.

Lain lagi dengan Yang Sujin, mahasiswi jurusan Bahasa Indonesia di Guangxi University for Nationalities (GUN), yang memilih lagu berjudul "Separuh Aku" sebagai jurus pemikat sang penguji.

"Dengar laraku, suara hati ini memanggil namamu karena separuh aku dirimu," demikian penggalan lagu yang dibawakan mahasiswi GUN dari Provinsi Sichuan itu cukup menghibur Asri Hapsari, penguji dari KJRI Guangzhou.

Bait pertama dan kedua lagu yang dipopulerkan Ariel bersama grup band Noah itu dilewatinya dengan mulus. Namun di akhir reffrain, mahasiswi yang memiliki nama lain Melinda itu tampak lengah sehingga pengucapan kata "dirimu" dalam lagu itu lamat-lamat terdengar "dilimu".

"Selain 'R' yang sering kali dilafalkan menjadi 'L', hampir kebanyakan mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia di China tidak bisa membedakan huruf 'G' dan 'K', 'D' dan 'T'. Mereka merasakan sulit mengucapkan 'gado-gado' dan 'kado'," kata Riyono Utomo, staf Atase Pendidikan KBRI Beijing, yang sudah belasan tahun malang-melintang di daratan Tiongkok itu.

Oleh sebab itu, pria yang hampir setiap tahun menguji pelamar Darmasiswa tersebut memaklumi problem yang mendera kebanyakan masyarakat China dalam mempelajari Bahasa Indonesia tersebut. Kesulitan yang sama juga dialami orang Indonesia yang belajar Bahasa Mandarin, terutama dalam membedakan pengucapan huruf J, Zh, Q, dan C.

Antusias Selain di Nanning, Daerah Otonomi Khusus Guangxi yang berbatasan langsung dengan Vietnam, tes wawancara yang dipimpin Atase Pendidikan KBRI Beijing Priyanto Wibowo juga digelar di Kunming (Provinsi Yunnan), Guangzhou (Provinsi Guangdong), Xi'an (Provinsi Shaanxi), Beijing, Tianjin, dan Shanghai. Namun di dua perguruan tinggi di Nanning itu yang paling banyak pesertanya, berjumlah 29 orang.

GUFL menyertakan dua mahasiswinya yang lolos seleksi internal di Jurusan Bahasa Indonesia, sedangkan GUN mengikutkan seluruh pelamar yang berjumlah 27 orang.

"Biar Atase Pendidikan sendiri yang memilih," kata Kristina, staf pengajar Bahasa Indonesia di GUN, menyampaikan alasan bahwa pihaknya tidak menggelar seleksi internal seperti di GUFL.

Kedua perguruan tinggi di ibu kota daerah otonomi khusus yang paling banyak dihuni etnis Zhuang itu bersaing ketat mendapatkan mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia. GUFL relatif baru karena berdiri pada tahun 2004 dan jurusan Bahasa Indonesia baru terbentuk pada 2015. Namun dalam dua tahun terakhir sudah memiliki 50 mahasiswa program S1 jurusan Bahasa Indonesia ditambah dengan 284 mahasiswa jurusan lain yang mempelajari Bahasa Indonesia.

Sementara itu, GUN yang berdiri pada 1952 telah memiliki 200 mahasiswa Bahasa Indonesia sejak jurusan itu terbentuk pada 2005.

GUN tidak mau tersaingi karena GUFL menargetkan 1.000 mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia karena mahasiswa di GUFL mayoritas belajar bahasa negara-negara Asia Tenggara kecuali Bahasa Melayu.

"Targat ini bukan muluk-muluk karena mahasiswa jurusan Bahasa Thailand di kampus kami sudah mencapai angka 1.000. Kalau dua tahun lalu mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia hanya lima orang dan saat ini sudah 50 orang, maka kami optimistis target 1.000 mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia akan tercapai," kata Wakil Rektor GUFL Song Yafei saat menemui Atase Pendidikan Priyanto Wibowo di kampusnya, Kamis (11/1).

Oleh sebab itu, dia berharap dua mahasiswinya bisa lolos seleksi program beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI itu untuk yang pertama kalinya. Berbeda dengan GUN yang sudah beberapa kali meloloskan mahasiswanya untuk belajar Bahasa Indonesia di perguruan tinggi di Indonesia selama 12 bulan, seperti Kristina yang saat ini sebagai dosen senior Bahasa Indonesia.

"Saya sangat senang bisa belajar Bahasa Indonesia selama satu tahun di Unesa (Universitas Negeri Surabaya). Selain bahasa, saya diajari sastra, tari-tarian, dan juga jalan-jalan di luar kampus, termasuk ke Gunung Bromo," kata dosen asal Nanning yang merindukan gado-gado sebagai makanan kesukaannya saat tinggal di Kota Pahlawan pada 2008 itu.

Dalam menyelenggarakan program perkulihan Bahasa Indonesia di GUN, Kristina didampingi lima pengajar, dua di antaranya didatangkan langsung dari Yogyakarta dan Pekalongan, Jawa Tengah.

Antusiasme warga China untuk bisa mendapatkan fasilitas kuliah gratis dan biaya hidup Rp2 juta per bulan selama satu tahun di Indonesia itu tidak sebanding dengan kuota yang disediakan Kemendikbud. Kuota Kemendikbud untuk mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia di China dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, meskipun secara global tetap, yakni 650 orang per tahun.

Dengan 11 perguruan tinggi di China yang membuka jurusan Bahasa Indonesia dan jumlah mahasiswanya yang hampir 1.000 orang tidak sebanding dengan kuota Darmasiswa tahun 2018 hanya 16 orang.

Kontras dengan kuota Darmasiswa di China pada tahun-tahun sebelumnya yang mencapai angka 25, 30, bahkan pernah 70 orang. Padahal selain kerja sama di bidang pendidikan Indonesia-China makin intensif, program Darmasiswa bagi pelajar China dapat dirasakan manfaatnya secara langsung dalam kaitannya dengan hubungan antarmasyarakat kedua negara atau "people to people contact".

Alumni Darmasiswa banyak yang menjadi tenaga pengajar Bahasa Indonesia selain juga bekerja di media resmi pemerintah China yang memiliki divisi publikasi Bahasa Indonesia, seperti Radio Internasional China (CRI).

"Saya tidak akan pernah melupakan pengalaman belajar di Surabaya ketika ke kampus dan ke pasar harus naik becak," ujar Maria, editor Departemen Siaran Bahasa Indonesia CRI yang pernah mengenyam pendidikan di Unesa itu.



Jakarta, 19/1 (Benhil) - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewirausahaan diharapkan dapat memfasilitasi para pengusaha perintis atau "start up" guna mengembangkan kondisi usahanya sehingga juga menyuburkan jumlah wirausahawan di Tanah Air.

"RUU Kewirausahaan diharapkan bisa memfasilitasi seluruh wirausaha pemula agar mendapatkan 'mindset' (cara pandang) berwirausaha yang tepat," kata Anggota Komisi XI DPR Refrizal dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Menurut dia, pada saat ini jumlah wirausahawan di Indonesia masih sedikit sehingga dibutuhkan sejumlah instrumen pendukung terkait untuk dapat melesatkannya, termasuk RUU Kewirausahaan ini.

Ia memaparkan, dalam draf RUU yang terdiri atas sekitar 55 pasal itu, pemerintah akan diwajibkan menyusun rencana induk kewirausahaan nasional.

Hal tersebut, lanjutnya, adalah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara dalam hal mengembangkan aspek kewirausahaan tersebut.

Apalagi, ujar Refrizal, ada sekitar 23 kementerian/lembaga yang memiliki anggaran berkaitan dengan kewirausahaan, baik itu dalam bentuk pelatihan bisnis, pendampingan maupun bantuan modal.

"Hal ini menyebabkan program yang dijalankan pemerintah menjadi kurang efektif karena saling tumpang tindih, apalagi kita tahu bersama data antar kementerian/lembaga seringkali berbeda," tuturnya.

Politisi PKS itu juga mengingatkan pentingnya RUU Kewirausahaan karena Indonesia juga sedang dalam kondisi menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap perguruan tinggi atau universitas mampu meningkatkan perannya sebagai bagian penting dari ekosistem untuk mengembangkan kewirausahaan dan mencetak "entrepreneur".

"Sungguh saya berharap agar pendidikan tinggi mampu meningkatkan perannya sebagai bagian penting dari ekosistem untuk mengembangkan kewirausahaan, mencetak sosiopreneur," kata Presiden saat memberikan kuliah umum dalam rangka dies natalis ke-68 UGM di Yogyakarta, Selasa (19/12).

Secara khusus ia juga berharap UGM menjadi motor penggerak bagi perguruan tinggi agar berperan aktif dalam ekosistem kewirausahaan.

Presiden juga berpesan agar perguruan tinggi tidak terjebak pada rutinitas melainkan mengembangkan cara-cara baru.

"Keinginan mahasiswa untuk berinovasi harus ditumbuhkan, kreasi baru harus difasilitasi, dan dikembangkan," ucapnya.

Menurut Presiden, para sosiopreneur yang mampu memecahkan masalah di kalangan masyarakat melalui cara-cara kewirausahaan juga harus diberikan dukungan. (Ben/An/Budi Suyanto)

Agung Laksono

Jakarta, 18/1 (Benhil) - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menceritakan kondisi Setya Novanto yang dirawat di Rumah Sakit Media Permata Hijau Jakarta Barat setelah mengalami kecelakaan lalu lintas pada 16 November 2017 lalu.

"Ya dia ada di dalam kamar, cuma dalam kondisi tidur. Saya tidak mau membangunkan beliau karena beliau perlu istirahat, ada perban di wajahnya ada memar di dahi. Saya tak bisa berkomunikasi bagaimana kejadiannya, begitu saja," kata Agung di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Agung mendatangi gedung KPK Jakarta terkait dirinya yang dipanggil menjadi saksi meringankan untuk Fredrich Yunadi, tersangka menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Saat KPK Panggil Agung Laksono dan memberi keterangan, namun ia menolak menjadi saksi meringankan bagi Fredrich, salah satu alasannya karena dirinya tidak mengenal mantan kuasa hukum Novanto itu.

Terkait penolakan itu, ia juga tidak menceritakan terkait kondisi Novanto setelah kecelakaan lalu lintas itu kepada penyidik KPK.

"Oh tidak-tidak karena kan saya tak mau berikan keterangan tetapi saya berikan sedikit gambaran saya datang dan memang saya akui saya datang ke sana tetapi saya tidak bersedia dalam status sebagai saksinya yang menguntungkan Pak Fredrich. Artinya, saya tak mengenal, tak mengetahui, dan tak ingin terlibat dalam perkara ini," tuturnya.

Ia mengaku bahwa baru mengenal Fredrich saat menjenguk Novanto di Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang dirawat akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 16 November 2017.

"Saya baru kenal itu malam itu saja ketika saya menjenguk Setya Novanto. Setya Novanto saat itu adalah Ketua DPR, Ketua Umum Partai Golkar. Saya juga kenal baik beliau bertahun-tahun. Ketika mendengar beliau mengalami kecelakaan lalu lintas dan dibawa ke rumah sakit, tergerak untuk membesuk beliau," dia.

KPK telah menetapkan advokat Fredrich Yunadi yang juga merupakan mantan kuasa hukum Setya Novanto dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dalam penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Keduanya pun telah resmi ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan.

Bimanesh terlebih dahulu ditahan sejak Jumat (12/1) malam di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Sedangkan Fredrich ditahan sejak Sabtu (13/1) siang di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. (Ben/An)

Antonius Tonny Budiono

Jakarta, 18/1 (Benhil) - Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono didakwa menerima suap senilai Rp2,3 miliar dan gratifikasi Rp22,35 miliar atau total Rp24,65 miliar dari pengusaha dan anak buahnya.

Pada dakwaan pertama, Antonius didakwa menerima Rp2,3 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan terkait proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan dan persetujuan penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) PT Adiguna Keruktama.

"Terdakwa Antonius Tonny Budiono selaku Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sejak Mei 2016-2017 menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp2,3 miliar dari Adiputra Kurniawan selaku Komisaris PT Adiguna Keruktama karena berhubungan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah TA 2016, pelabuhan Tanjugn Emas Semarang TA 2017 dan menyetujui penerbitan SIKK PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang yang proyek pengerukannya dilakukan PT Adiguna Keruktama," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Dody Sukmono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Antonius pertama kali bertemu dengan Adiputra alias Yongki pada pertengahan 2015.

Yongkie lalu membuka beerapa rekening di Bank Mandiri menggunakan KTP palsu dengan nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo sehingga pada 2015-2016 membuat 21 rekening di bank Mandiri cabang Pekalongan dengan nama Joko Prabowo dengan tujuan agar kartu ATM-nya dapat diberikena kepada orang lain yaitu anggota LSM, wartawan, preman di proyek lapangan, rekan wanita dan beberapa pejabat di kementerian Perhubungan termasuk untuk Antonius.

"Pada 2016-2017, terdakwa sering membantu memberikan arahan kepada Adiputra Kurniawan alias Yongkie sehingga PT Adhiguna Kerukatama dapat melaksanakan proyek pengerukan di beberapa tempat dan terdakwa juga menyetujui penerbitan SIKK," tambah jaksa Doddy.

Pada Agustus 2016, Adi Putra kembali bertemu dengan Antonius dan memberikan kartu ATM Bank Mandiri beserta PIN dan buku tabungan bank Mandiri dengan nama Joko Prabowo kepada Antonius.

"Yongkie mengatakan bahwa rekening tersebut nanti akan diisi uang dan ATM dapat digunakan sewaktu-waktu oleh terdakwa," ungkap jaksa.

Proyek pertama yang disetujui oleh Antonius adalah pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah TA 2016 senilai Rp61,2 miliar; pelabuhan Samarinda Kaltim TA 2016 senilai Rp73,509 miliar dan pelabuhan Tanjung Emas Semarang TA 2017 senilai Rp44,518 miliar yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Imbalannya, Adiputra mentransfer ke rekening Joko Prabowo yang dikuasai Antonius dengan imbalan yang ditransfer secara bertahap sebesar Rp1,5 miliar.

Proyek kedua adalah penerbitan SIKK untuk PT Indominco Mandiri terkait pekerjaan pengerukan di Bontang Kalimantan Timur. Karena dibantu penerbitan SIKK, PT Adhiguna mengirimkan Rp300 juta dari rekening Yongkie Goldwing ke rekening Joko Prabowo sebagai kompensasi kepada Antonius.

Proyek ketiga adalah penerbitan SIKK untuk PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten terkait pekerjaan pengerukan di Lontar Banten. Karena SIKK itu juga tidak kunjung diterbitkan maka Adi Putra menemui Antonius hingga akhirnya terbit SIKK pada 24 November 2016. Setelah SIKK keluar, Yongkie mentrasfer Rp300 juta ke Joko Prabowo sebesar Rp300 juta.

Proyek keempat adalah penerbitan SIKK Pekerjaan pengerukan di pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Antonius mengeluarkan surat keputusan pada 8 Mei 2017 tentang pemberian izin kepada KSOP kelas I Tanjung Emas untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan Tanjung Emas sehingga pada 13 Juli 2017 Adi Putra mentransfer uang sebesar Rp200 juta sebagai ucapan terima kasih.

"Dari keseluruhan pemberian uang yang dilakukan Adiputra Kurniawan alias Yongkie diberitahukan kepada terdawka melalui BBM dengan menggunakan kata sandi antara lain 'kalender tahun 2017 saya kirim' atau 'telor asin sudah saya kirim' dan juga menggunakan kata 'sarung'," tambah jaksa.

Pada dakwaan kedua, Antonius didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai sejumlah Rp5,815 miliar, 479.700 dolar AS (sekitar Rp6,4 miliar), 4.200 euro (sekitar Rp68,451 juta), 15.540 poundsterling (sekitar Rp287,137 juta), 700.249 dolar Singapura (Rp7,06 miliar), 11.212 ringgit Malaysia (Rp37,813 juta), uang di rekening bank Bukopin senilai Rp1,066 miliar, uang di rekening bank Bukopin senilai Rp1,067 miliar, berbagai barang bernilai ekonomis yang ditaksir senilai Rp243,413 juta serta penerimaan di rekening Bank BRI senilai Rp300 juta.

"Terdakwa Antonius Tonny Budiono menerima pemberian yang telah habis dipergunakan oleh terdakwa padahal terdakwa adalah penyelenggara negara yang menjabat sebagai staf ahli menteri perhubungan bidang logistik, multi moda dan keselamatan serta selaku dirjen hubungan laut kementerian perhubungan," tambah jaksa Yadyn.

Padahal sebagai Dirjen Hubla 2016-2017, Antonius mendapatkan penghasilan senilai Rp891,218 juta ditambah penghasilan sebagai anggota dewan komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV 2016-2017 senilai Rp931,315 juta sehingga totalnya Rp1,822 miliar.

Sedangkan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Antonius harta kekayaannya hanya berjumlah Rp1,723 miliar, sehingga penerimaan-penerimaan tersebut merupakan pemberian suap baik berupa uang maupun barang (gratifikasi) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawasan dengan kwajiban dan tugasnya.

Atas dua dakwaan itu Antonius didakwa berdasarkan pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Serta pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat KUHP yaitu mengenai setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Terhadap dakwaan itu, Antonius tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi), sidang dilanjutkan pada 25 Januari 2018. (Ben/An/T.D017)


Jakarta, 18/1 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono sebagai saksi meringankan untuk Fredrich Yunadi, tersangka untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

"Terkait soal kunjungan saya ke rumah sakit saat besuk Pak Novanto beberapa waktu yang lalu," kata Agung saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga membenarkan soal pemanggilan Agung untuk diperiksa sebagai saksi meringankan untuk mantan kuasa hukum Setya Novanto itu.

"Ya, sudah dipanggil untuk diperiksa hari ini. Diajukan oleh tersangka sebagai saksi meringankan. Sesuai KUHAP kami penuhi dan lakukan pemanggilan," kata Febri saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil tiga dokter menjadi saksi meringankan untuk Bimanesh Sutarjo yang juga merupakan tersangka lain menghalang-halangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto pada Rabu (17/1).

Namun, tiga dokter itu menolak permintaan menjadi saksi meringankan tersebut.

"Tiga saksi menolak permintaan Bimanesh Sutarjo tersebut untuk diperiksa sebagai saksi meringankan karena para dokter ingin menjaga independensi mereka sebagai bagian dari tim IDI yang melakukan pemeriksaan etik terhadap Bimanesh Sutarjo," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1).

Tiga dokter yang direncanakan dipanggil sebagai saksi meringankan Bimanesh itu, yakni Budi Sampoerna, Zubairi Djoerban, dan Prasetyono. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa rencana pemeriksaan tiga dokter dalam kasus Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hari ini merupakan bentuk pelaksanaan KUHAP.

"Mereka adalah saksi yang diajukan oleh tersangka Bimanesh Sutarjo. Sebagai bentuk pelaksanaan terhadap hak-hak tersangka, maka penyidik melakukan pemanggilan," tuturnya.

Febri pun menyatakan lembaganya menghargai sikap tiga dokter yang menolak hadir karena ingin menjaga independensi tersebut.

"Hal tersebut sudah diinformasikan pada penyidik dan KPK tentu menghargainya," ucap Febri.

KPK telah menetapkan advokat Fredrich Yunadi yang juga merupakan mantan kuasa hukum Setya Novanto dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dalam penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Keduanya pun telah resmi ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Bimanesh terlebih dahulu ditahan sejak Jumat (12/1) malam di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Fredrich ditahan sejak Sabtu (13/1) siang di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. (Ben/An)


Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Juni 2018, tidak hanya terjadi persaingan diantara bakal calon kepala daerah tapi juga antara satu partai politik yang satu dengan yang lainnya.

Yang kemudian muncul adalah suasana "panas" apalagi ada satu parpol yang para pemimpinnya mulai saling memaki dan pecat-memecat.

Masyarakat selama beberapa hari terakhir ini, mulai menyaksikan suasana saling mencemooh hingga pecat-memecat diantara para tokoh Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, terutama ketika beberapa tokohnya memecat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hanura Oesman Sapta Odang dan kemudian menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Umum Daryatmo.

Namun, tak mau kalah gertak, Oesman Sapta Odang--yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bahkan juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah--memecat Sekretaris Jenderal DPP Hanura Syarifuddin Suding.

Pecat-memecat ini patut disimak karena bagaimanapun juga Partai Hanura adalah salah satu partai politik peserta yang ikut dalam kontestansi pilkada yang akan datang sehingga "pertarungan internal" itu bisa diperkirakan mempengaruhi tingkat konsentrasi para pemimpin, anggota hingga simpatisannya.

Dunia politik di Tanah Air ini seharusnya patut memuji atau menghargai atau apapun istilahnya terhadap Partai Golkar yang akhirnya mampu memilih ketua umum yang baru, yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto karena diduga terlibat kasus korupsi dengan kerugian negara tidak kurang dari Rp2,3 triliun pada proyek KTP elektronik yang bernilai Rp5,9 triliun.

Tentu masyarakat amat berharap agar kemelut di Partai Hanura--siapa pun "pemenangnya"--dapat diselesaikan secara baik apalagi partai ini belumlah menjadi parpol yang "benar-benar besar dan kuat".

Karena sekarang sudah bulan Januari, sedangkan pilkada serentak dijadwalkan berlangsung 27 Juni 2018 maka waktunya sudah sangat "mepet", yakni persiapannya tinggal enam bulan lagi. Semua pihak mulai lagi pemerintah, KPU, Bawaslu, panwaslu, masyarakat sudah harus memeras keringat agar pesta demokrasi ini benar-benar berlangsung jujur dan adil alias jurdil serta bebas rahasia.

"Mahar politik" Karena pesta demokrasi ini akan memilih gubernur-wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota hingga bupati dan wakil bupati, maka tentu saja begitu banyak calon kepala daerah yang merasa dirinya mampu menjadi gubernur, bupati dan wali kota.

Mereka mulai "menjual dirinya" kepada partai-partai politik yang diharapkan bisa mendukung pencalonan dirinya itu. Namun ternyata hal itu sama sekali tidak gampang.

Seorang bakal calon wali kota Cirebon, Jawa Barat, Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Siswandi mengaku harus memberikan "uang sogokan" atau istilah kerennya "mahar politik" sedikitnya ratusan juta rupiah agar bisa didukung oleh satu partai.

Tentu saja "tuduhan" minta "mahar politik" atau bahasa gampangnya "sogokan" itu dibantah habis-habisan oleh para tokoh parpol di Cirebon itu.

Sebelumnya, seorang pengusaha dari Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti juga mengaku atau mengklaim bahwa dirinya harus memberikan "mahar politik" miliaran rupiah agar pencalonan dirinya itu sukses sebagai calon gubernur. Namun lagi-lagi pengakuan La Nyalla itu dibantah oleh tokoh parpol di Jawa Timur itu.

Akibatnya, Nyali La Nyalla Mattalitti yang selalu menyala-nyala sangat berani "bercerita" tentang dimintanya uang sogokan itu.

Kok terjadi? Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian baru-baru ini mengungkapkan bahwa untuk menjadi calon bupati saja, seseorang harus menyediakan uang Rp30 miliar.

Kalau sukses menjadi bupati maka pertanyaan Kapolri adalah gaji atau bahkan pendapatan selama lima tahun ini pasti tidak akan mungkin mengembalikan uang Rp30 miliar itu, maka akankah satu-satunya alternatif adalah menggerogoti uang APBD setempat?.

Sang bupati pasti juga akan mulai berpikir bahwa bisa saja dia tidak terpilih untuk masa jabatan atau periode kedua sehingga juga harus memiliki "tabungan" selama menjadi pejabat. Kalau begitu, bagaimana mengatasi masalah uang atau modal yang "segunung" itu? Cara yang paling mudah dipikirkan tapi sama sekali tidak mudah dilaksanakan adalah Kementerian Dalam Negeri yang membawahi gubernur, bupati dan wali kota harus mencari cara agar pemilihan kepala daerah itu tidak ruwet, berbelit-belit serta tak makan waktu lama.

Coba bagaimana seorang calon gubernur Papua, misalnya, harus mendatangi semua kota, kabupaten atau distrik (kecamatan) untuk berkampanye guna mendapat dukungan dari calon pemilih kalau begitu banyak daerah terpencil hanya bisa didatangi dengan pesawat udara--yang pasti mahal--sambil membawa ratusan atau ribuan kaos, poster, pulpen serta berbagai jenis "cendera mata" bagi para pemilihnya.

Kalau calon bupati saja harus menyediakan uang Rp30 miliar, maka bagaimana seorang calon gubernur harus memiliki anggaran "segunung" apalagi seorang calon presiden untuk menghadapi pilpres? Rakyat pasti sudah sangat benci, jengkel bahkan muak menghadapi kenyataan banyak gubernur, bupati hingga wali kota yang terpaksa harus ditangkap oleh KPK hanya gara-gara berkorupsi sehingga keadaan memprihatinkan atau bahkan memalukan ini harus segera dihentikan.

Tentu masyarakat berhak menaruh harapan kepada Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Wiranto serta Mendagri Tjahjo Kumolo agar menghasilkan "resep jitu" supaya tidak ada lagi bupati, wali kota sampai dengan gubernur yang "masuk bui" gara-gara korupsi uang rakyat.

Yang amat didambakan rakyat dari para pemimpinnya sama sekali tidak banyak atau tak berlebihan, yakni bagaimana harga bahan pokok sehari-hari mulai dari beras, gula, kopi, gula pasir bisa murah dan tidak terus melonjak-lonjak, uang sekolah yang tak mahal, mudah mencari pekerjaan serta punya rumah hingga tak ada lagi korupsi. Berlebihankah harapan rakyat itu ?



Sampai dengan tahun 2018, kemerdekaan Negara Indonesia sudah diulangtahuni sebanyak 72 kali.

Namun demikian masih banyak perdebatan sengit mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ideal di atas tanah Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini.

Kelompok ekstrim sekuler menginginkan agama (Islam) dikeluarkan dari sistem ketatanegaraan, sedangkan kelompok ekstrim Islam ingin memformat ulang seluruh komponen negara berdasarkan hukum Islam.

Secara terang-terangan mereka menyatakan ingin mengubah NKRI yang berdasar Pancasila, menjadi NKRI yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kelompok ini beranggapan bahwa pancasila adalah "taghut" alias sesembahan lain selain Allah S.W.T.

Dengan menganggap dasar negara sebagai taghut, maka konsekuensinya adalah segala kebijakan dan putusan yang didasarkan pada Pancasila secara otomatis menjadi taghut: Undang-undang, presiden, pemerintah daerah, camat, DPR dll semuanya adalah taghut. Kita tidak wajib menaatinya, bahkan haram tunduk padanya. Karena bagi mereka yang wajib diikuti hanyalah Alqur'an dan assunnah saja.

Pemerintah bertindak cepat membubarkan organisasi ini karena terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri negara pancasila serta melanggar Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Namun perlulah diketahui bersama bahwa kelompok ini memiliki simpatisan dan loyalis yang sangat militan. Meskipun secara hukum sudah dibubarkan, mereka tidak patah arang, terus berupaya bangkit, menyusun kekuatan, merebut hati dan simpati masyarakat awam . Pengikut setianya masih aktif menggaungkan kampanye Negara Islam Indonesia dan penegakan kehalifahan di Indonesia melalui dunia nyata maupun melalui dunia maya.

Bagi mereka, mendirikan kekhalifahan merupakan sebuah keniscayaan, memformat negara dengan hukum Islam adalah keharusan, ikhtiar menggapainya adalah jihad, mati dalam memperjuangkannya adalah syahid, dan tempat kembali yang layak bagi mereka adalah surga.

Dr Nurul GhufronS.H, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, pada suatu ketika menyindir, "Jika Pancasila adalah taghut, maka semua hukum di Indonesia adalah taghut, pernikahan saya tidak sah, dan hubungan saya dengan istri adalah zina," katanya sambil tersenyum.

NKRI (sudah) bersyariah Islam adalah agama perpaduan antara sesuatu yang sangat idealis dengan realistis. Keidealisan Islam terletak pada tegasnya perintah untuk dijalankannya aturan dan ajaran Islam oleh pemeluknya, serta penghormatan yang tinggi atas harkat dan martabat manusia. Sedangkan kerealistisan Islam terletak pada penerapan nilai keislaman yang bisa elastis, fleksibel, menyesuaikan dengan tempat dan keadaan.

Mencontoh pada Imam Syafi'i yang menghasilkan dua ijtihad madzhab yang berbeda, yaitu madzhab qodim, dan madzhab jadid. Jauhnya perjalanan antarnegara, luasnya pengalaman dan dalamnya keilmuan tentang hukum Islam di berbagai wilayah negara membuatnya menerapkan madzhab ala Syafi'i yang berbeda di dua negara, yaitu Irak dan Mesir.

Perbedaan geografis dan historis ternyata mempengaruhi ijtihad dan pemikirannya tentang hukum Islam. Bukan hanya karena di Mesir sudah berkembang hukum al-Lais, namun juga karena keinginannya untuk menawarkan hukum yang tepat sesuai historis, kebutuhan masyarakat, dan keseimbangan kehidupan sosial.

Berkaca pada langkah dakwah beliau maka tidak menutup kemungkinan bahwa di era modern saat ini fatwa ulama di suatu tempat bisa berbeda dengan fatwa ulama di tempat yang lain. Fatwa ulama Arab bisa berbeda dengan fatwa ulama Eropa, fatwa ulama Australia boleh berbeda dengan fatwa ulama Etiopia, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Demikian pula fatwa ketatanegaraan ulama Indonesia harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masa kini, juga mempertimbangkan pengalaman-pengalaman masa lalu.

Para ulama telah sepakat bahwa kaidah fikih dalam hal ibadah berbeda dengan kaidah fikih muamalah. Dalam hal ibadah berlaku kaidah "jangan melakukan ibadah kecuali jika ada dalil yang memerintahkan", sedangkan kaidah muamalah adalah sebaliknya, "lakukanlah sesuatu sampai ada dalil yang melarang". Politik dan ketatanegaraan masuk dalam fikih muamalah.

Dalam Al-Qur'an dan hadits tidak ada satu pun redaksi yang secara khusus memerintahkan umat Islam untuk membentuk negara dengan bentuk tertentu dan mengatur jalannya negara dengan sistem tertentu. Karena itu, hal ini dapat dipahami bahwa umat Islam bebas untuk menentukan sendiri bentuk dan sistem pemerintahan sesuai dengan zaman dan tempat, situasi dan kondisi yang ada di kawasannya.

Islam hanya memberi panduan tentang prinsip-prinsip umum yang harus dijalankan dalam kehidupan bernegara, yaitu: prinsip kesetaraan, keadilan, musyawarah, kebebasan, dan pengawasan oleh rakyat.

Jika prinsip-pripsip umum ini sudah dijalankan, maka tanpa menamai negara sebagai negara Islam ataupun negara syariah, sejatinya negara tersebut merupakan negara syariah.

Secara bahasa, syariah diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah hukum. Istilah negara syariah bisa dimaknai sebagai negara hukum. Dengan demikian maka Indonesia bisa disebut sebagai negara syariah karena dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Apabila makna syariah dipersempit menjadi hukum Islam saja, maka itu pun tidak menghilangkan fakta bahwa Indonesia sebenarnya menganut hukum Islam. Hal ini karena hukum di Indonesia terlahir dari tiga unsur hukum, yaitu hukum adat, hukum Eropa, dan hukum agama. Tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Karena itu,semua produk hukum di Indonesia mengandung nilai-nilai keislaman.

Bukti bahwa nilai keislaman sudah diakomodasi oleh undang-undang di Indonesia misalnya saja adanya larangan membunuh, larangan mencuri, larangan zina, kebebasan memilih dan melaksanakan ibadah, larangan berjudi, larangan mabuk, dll. Kesemuanya itu diambil dari nilai agama meskipun tidak secara langsung menyebutkan surat atau ayat dari kitab suci.

Daarul Islam Ahli fiqih dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, K.H Afifuddin Muhajir, dalam bedah bukunya yang berjudul "Fikih Tatanegara" di Ponpes yang didirikan oleh RKH As'a Syamsul Arifin (pahlawan nasional) pada 12 Januari 2018 mengatakan berulang kali bahwa hadirnya negara bukanlah tujuan (ghoyah), melainkan sarana (wasilah) untuk meraih suatu tujuan.

Negara merupakan alat untuk mendapatkan sesuatu, juga kendaraan untuk menuju sesuatu. Alat apa pun yang digunakan tidaklah menjadi masalah, asalkan tujuan yang dikehendaki bisa dicapai. Kendaraan apa pun yang digunakan mestinya tidak perlu diributkan asal bisa sampai ke alamat yang dikehendaki.

Mantan Katib Syuriah PBNU dan Wakil Direktur Ma'had Aly (program pascasarjana) di Ponpes Sukorejo ini mengatakan dalam Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936, jauh sebelum adanya perdebatan antara PPKI dan BPUPKI, para ulama sudah sepakat bahwa Indonesia adalah daarul Islam (wilayah Islam), yaitu suatu wilayah yang di dalamnya diakui hukum-hukum yang bersumber pada ajaran dan nilai-nilai Islam.

Di wilayah Islam, maka semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat, taat pada hukum, mencegah perampokan, dan sebagainya. Di wilayah Islam, apabila ditemukan jenazah yang tidak diketahui status agamanya maka jenazah tersebut diurus dan dimakamkan secara Islam.

Bagi Kiai Afifuddin, wacana untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang bersandar pada Al-Qur'an dan sunnah sebenarnya merupakan wacana kuno yang dikemas lagi seolah-olah menjadi wacana baru yang fresh dan solutif.

Padahal dengan memakai nama negara Islam atau tidak pun untuk saat ini Indonesia sudah memiliki hukum-hukum yang Islami, hukum-hukum formal yang bersumber dari Qur'an dan Hadis.

Jika pemakaian nama negara Islam merupakan hal penting, maka kiai-kiai dan ulama masa kemerdekaan sudah pasti akan berjuang mati-matian demi nama "Negara Islam Indonesia".

Jika nama "Negara Islam Indonesia" bermanfaat bagi keutuhan NKRI dan bangsa Indonesia yang berbhinneka, maka sudah barang tentu resolusi jihad dikobarkan.

Namun apalah arti sebuah nama? Karena bagi Islam, yang penting adalah isi dan substansi. Menginginkan berdirinya negara dengan Khilafah Islamiyah ataupun negara dengan corak satu agama tertentu di wilayah negara Indonesia yang penduduknya terdiri atas beragam suku, budaya, kepercayaan, dan agama, sama dengan mengoyak tenun kebangsaan yang sudah dirajut bersama.

Hal ini akan menyulut murka dan menggores luka di tubuh sesama anak bangsa. Alih-alih mendapatkan maslahat dan manfaat, justru mudharat dan kehancuran yang akan didapat.

Mungkin iya, di satu sisi ada manfaat darinya, namun di sebagian sisi yang lain kemudharatan akan menimpa. Padahal salah satu kaidah usul fiqih menyebutkan bahwa "Menolak kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan.

Kembali lagi pada prinsip bahwa negara bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menggapai tujuan, maka apa pun nama, bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dipakai tidaklah menjadi persoalan, asalkan tujuan terbentuknya negara yang telah disepakati oleh para pendiri atau "founding father" NKRI, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, bisa terlaksana.

Amir El Huda
Penulis adalah alumni Ponpes Modern Gontor dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej)
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.