Jakarta, 17/2 (Benhil) - Dari 73 partai politik berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, hanya 27 partai atau 36,9 persen yang mendaftarkan diri ke KPU.

Dari 27 partai politik berbadan hukum yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta Pemilu 2019, ternyata hanya 14 partai politik atau 51,8 persen yang ditetapkan secara resmi oleh KPU pada hari Sabtu (17-2-2018) menjadi peserta pesta demokrasi tahun depan.

Seluruh partai yang mendaftarkan diri ke KPU itu menjalani berbagai proses administrasi hingga verifikasi faktual di tingkat KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Untuk tingkat pusat dan provinsi terdapat 16 partai politik yang lolos semua proses verifikasi. Namun, di tingkat kabupaten/kota ternyata ada dua partai politik, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan sebesar 75 persen dari seluruh jumlah kabupaten/kota di Indonesia.

Pengumuman dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 disampaikan oleh KPU RI di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Sabtu (17-2-2018).

Ketua KPU RI Arief Budiman menyampaikan surat keputusan KPU kepada masing-masing pengurus dari 16 partai politik, termasuk kepada pengurus dari PBB dan PKPI.

Dari hasil penelitian dan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan KPU terhadap partai di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten kota, didapatkan rekapitulasi nasional partai. Kesimpulan dari rekapitulasi tersebut menyatakan, dari total 16 partai yang telah dilakukan penelitian serta verifikasi faktual, ada 14 partai yang dinyatakan memenuhi syarat serta lolos sebagai peserta Pemilu 2019, sedangkan dua partai tidak memenuhi syarat.

Ke-14 partai politik yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2019 hari itu terdiri atas 10 partai peserta Pemilu 2014 yakni PAN (Partai Amanat Nasional), PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Partai Demokrat, Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), Partai Golkar (Golongan Karya), Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Partai Nasdem (Nasional Demokrat), dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Sementara empat partai baru adalah Partai Berkarya, Partai Perindo (Persatuan Indonesia), Partai Garuda, dan PSI (Partai Solidaritas Indonesia).

Sesuai ketentuan perundang-undangan, partai politik yang dinyatakan tidak lulus sebagai peserta Pemilu 2019, diberikan kesempatan selama 3 hari untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas surat keputusan KPU RI tentang penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 itu.

Untuk selanjutnya Bawaslu dalam tempo 5 hari akan menyidangkan sengketa tersebut dengan menghadirkan pimpinan KPU RI dan pimpinan partai politik yang mengajukan gugatan sengketa.

Bila Bawaslu memenangi putusan KPU RI itu, pimpinan partai politik yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memiliki waktu kurang lebih selama 21 hari untuk menyidangkan dan memutuskan perkara sengketa tersebut.

Berpengalaman PBB dan PKPI berpengalaman memenangi gugatan di PTUN menjelang Pemilu 2014.

Ketika itu, KPU RI pada tahun 2013 juga menetapkan bahwa PBB dan PKPI tidak lulus sebagai peserta Pemilu 2014 karena tidak memenuhi persyaratan dalam verifikasi faktual. PBB di bawah kepemimpinan mantan Menkumham dan mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra yang juga dikenal sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, ketika itu menggugat Surat Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2013 tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu 2014.

Majelis hakim PTUN Jakarta yang diketuai oleh Arif Nur'dua saat itu, pada tanggal 7 Maret 2013 memutuskan mengabulkan gugatan PBB dan memerintahkan KPU mencabut surat keputusan itu sehingga PBB bisa menjadi peserta Pemilu 2014.

Sementara PKPI yang pada tahun 2013 dinyatakan tidak lulus oleh KPU, bisa menjadi peserta Pemilu 2014 setelah gugatan atas KPU dikabulkan oleh Bawaslu dan melalui fatwa hakim agung di Mahkamah Agung. PKPI yang saat itu dipimpin mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso bisa menjadi peserta Pemilu 2014. Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa Nomor 34 tahun 2013 tertanggal 4 Maret 2013 yang menyatakan bahwa PKPI menjadi peserta pemilu 2014 (4-3-2013). Dengan demikian, KPU harus merevisi keputusannya untuk meloloskan PKPI.

Kini PBB dan PKPI mengalami nasib serupa dengan pengalaman 5 tahun lalu. PBB saat ini masih dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra, sedangkan PKPI saat ini dipimpin oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono.

Bahkan, PBB dan PKPI sejak awal dinyatakan oleh KPU tidak memenuhi persyaratan dokumen saat mendaftarkan diri ke KPU melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk menjadi calon peserta pemilu. Akhirnya, mereka bisa mengikuti proses verifikasi setelah memenangi persidangan sengketa pemilu di Bawaslu.

PKPI menggugat KPU ke Bawaslu karena merasa dirugikan dalam pelaksanaan verifikasi faktual.

Ketua Umum PKPI A.M. Hendropriyono sudah mengirimkan berkas permohonan penyelesaian sengketa tersebut ke Bawaslu pada hari Rabu (14-2-2018). PKPI juga sudah menerima tanda terima berkas dengan Nomor 009/PS.PNM/II/2018.

Disebutkan bahwa PKPI oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat di sejumlah kabupaten/kota di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sejumlah persyaratan yang diverifikasi itu, antara lain, kepengurusan memenuhi 30 persen dari perempuan, kesesuaian nama pengurus dengan tanda pengenal dan Sipiol, serta domisili tetap kantor partai.

Setelah membaca berita acara yang dikeluarkan KPU Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua, PKPI menolak isi berita acara tersebut karena hasil yang mereka muat di berita acara tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Bahkan, disebutkan ada petugas KPU daerah tertentu yang tidak mau melakukan verifikasi faktual ke kantor PKPI setempat.

Sebanyak 14 partai politik yang ditetapkan secara resmi sebagai peserta Pemilu 2019 oleh KPU pada tanggal 17 Februari 2018, akan diberi nomor urut peserta pemilu pada tanggal 18 Februari 2018 melalui pengundian dan penetapan nomor urut.

Sementara itu, PBB dan PKPI bila memenangi gugatan hukum dan dinyatakan bisa mengikuti Pemilu 2019 juga akan mendapatkan nomor urut peserta pemilu. Selain itu, juga ada partai politik tingkat lokal yang khusus ada di Aceh untuk memilih wakil rakyat di provinsi dan kabupaten/kota di Bumi Serambi Mekah itu. Partai lokal itu adalah Partai Aceh, PDA (Partai Daerah Aceh), PNA (Partai Nanggroe Aceh), dan Partai SIRA (Suara Independen Rakyat Aceh). Partai lokal itu juga akan mendapatkan nomor urut.

Suara Rakyat 

Partai-partai itu akan bersaing memperebutkan sebanyak-banyaknya suara rakyat pada pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 April 2019 atas calon anggota legislatif dan calon presiden/wakil Presiden dari partai politik.

Rakyat akan memilih calon anggota legislatif tingkat pusat dan daerah, yakni DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Selain itu, memilih calon presiden/wakil presiden yang didukung dan diusung oleh partai atau gabungan partai politik, dan memilih calon anggota DPD RI dari jalur perseorangan.

Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama bagi rakyat untuk memilih secara serentak presiden/wapres, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Oleh karena itu, merupakan pertaruhan besar bagi setiap partai politik untuk memenangi pemilu tahun depan.

Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang memuat sekitar 196,5 juta orang ke KPU. KPU akan mencocokkan dan meneliti data itu untuk masuk dalam daftar pemilih tetap.

Ketua KPU Arief Budiman menargetkan tingkat partisipasi rakyat pemilih dalam memberikan suara pada Pemilu 2019 sebesar 77,5 persen. Sesuai dengan slogan dari KPU "Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas", rakyat pemilih pada pemilu mendatang memang harus cerdas menilai masing-masing partai politik dalam mendukung dan mengusung calon presiden/wakil presiden.

Rakyat juga harus jeli dalam mencermati calon-calon anggota legislatif yang ditawarkan kepada rakyat untuk dipilih. Para calon anggota legislatif dan calon presiden/wapres mendatang tentu saja akan membuat berbagai janji, komitmen, dan rencana, serta program kerja kepada rakyat untuk sebanyak-banyaknya memilih mereka.

Di sinilah rakyat pemilih mesti cerdas dalam mempertimbangkan dan menentukan pilihannya agar jangan sampai memberikan suara kepada pemimpin yang diragukan integritas dan kualitasnya.

Setiap pemilih tentu saja berharap bahwa calon wakil rakyat, termasuk calon pemimpin tingkat nasional, yang dipilihnya merupakan yang terbaik dan mampu membawa perbaikan kesejahteraan rakyat dengan memberikan pelayanan umum secara maksimal serta dekat dengan rakyatnya dan tidak memiliki cacat hukum.

Dalam kamus politik, memang dikenal beberapa kategori pemilih dalam menentukan calonnya, seperti berdasarkan kesamaan ideologi dengan kandidat, kesamaan afiliasi terhadap partai politik pendukungnya, kesamaan latar belakang kedaerahan atau profesi, berdasarkan pragmatisme, dan berdasarkan rasional.

Pemilih yang memilih calon secara rasional memenuhi kriteria sebagai pemilih yang cerdas berdasarkan akal sehat dan penilaian objektif dengan mempertimbangkan kualitas moral, integritas, dan rekam jejak, serta perilaku sehari-hari dari calon, dan kinerja partai politik apakah benar-benar membela kepentingan rakyat atau justru saling konflik di antara mereka.

Memang untuk menjadi pemilih cerdas, rakyat mesti benar-benar mengenali sikap dan perilaku calon yang akan dipilihnya. (Budi Setiawanto)

Easy Shopping Indonesia

Easy Shopping merupakan perusahaan ritel pertama bahkan satu-satunya yang menyediakan jasa pemesanan produk ritel jarak jauh melalui pos atau mail order. Ditengah semakin maraknya penjualan berbasis online, ternyata kehadiran penjualan melalui pos mendapatkan animo yang cukup tinggi karena dinilai sistem belanja ini mudah, praktis, dan murah. Apalagi dengan penjualan yang menggunakan layanan pos maka jangkauan pemasaran dan pemesanan produk pun bisa menjangkau hingga ke berbagai daerah pelosok dan terpencil sekalipun. 

Berbeda dengan penjualan berbasis online yang sangat mengandalkan akses internet. Untuk melakukan pemesanan pun sangat mudah. Anda hanya cukup memesan barang melalui formulir yang sudah tersedia kemudian mengirimkannya melalui pos. Pembayaran bisa dilakukan melalui BNI, Mandiri, ataupun BCA. Bahkan, kini juga tersedia layanan pembayaran melalui kantor pos dengan Pos Pay saat sekaligus mengirimkan formulir belanja. Ini sangat memudahkan dan praktis.

Meskipun saat ini, teknologi berkembang dengan cukup pesat dan tak heran penjualan berbasis online pun kian banyak diminati. Namun, tak semua lapisan masyarakat tentu familiar dengan metode penjualan dan pembelian melalui handphone. Inilah mengapa kehadiran sistem penjualan dengan cara yang bisa dikatakan tradisional ternyata sangat diminati dan membantu mereka untuk berbelanja tanpa harus keluar rumah. Dan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dan kepuasan dari para pelanggannya, Easy Shopping pun menyediakan hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah bagi para pelanggan setianya.

Lantas bagaimana cara mendapatkan hadiah menarik tersebut? Caranya ternyata juga sangat mudah yaitu hanya perlu berbelanja dalam periode tiga bulan saja dan Anda bisa menanti kejutan pada akhir periode. Tentu saja, peluang mendapatkan hadiah yang sangat menarik pun membutuhkan kompetisi namun dikemas dengan cara yang menarik dan tetap menguntungkan. Anda sebagai pelanggan tentu sangat diuntungkan karena Anda bisa mendapatkan berbagai aneka kebutuhan Anda yang dibeli dengan harga yang terbilang terjangkau. Dan di sisi lain, Anda juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah utama dengan total nilai hingga ratusan juta rupiah.

Banyak orang bertanya dengan apa yang dilakukan PT Karisma Bahana Gemilang, membagi-bagikan uang tunai tiap tiga bulan sekali tersebut sebagai ide yang gila dan buat kepo para #KidsZamanNow, trick bisnis apa yang dijalankan. Namun, rupanya tidak demikian bagi para pelanggan setianya terutama yang telah benar-benar menerima hadiah kejutan dalam jumlah yang sangat besar. Pelanggan bisa tetap mendapatkan produk yang dibutuhkan dengan berbelanja melalui katalog yang tersedia. Perusahaan pun mampu memberikan garansi uang kembali bagi pelanggan yang merasa tak puas dengan produk yang diterimanya. Ini sudah menjadi salah satu bentuk usaha perusahaan untuk memaksimalkan kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan yang berbelanja melalui Easy Shopping. Hadiah ratusan juta rupiah tersebut hanya sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dari para pelanggan setia yang memang rajin berbelanja di Easy Shopping. 

Hadiah utama dalam jumlah yang cukup besar tersebut diperuntukkan bagi para pelanggan setia yang memang rajin belanja di Easy Shopping. Bila Anda tertarik untuk mendapatkan hadiah spektakuler tersebut, tak ada salahnya bila Anda menjadi pelanggan setia dari perusahaan ritel jarak jauh melalui pos tersebut dan nantikan kejutan hadiah setiap tiga bulan sekali.


Jakarta, 11/2 (Benhil) - Awan tebal menggelayut di atas langit Lapangan Bola Tamansari, Jorong Teluk Sikai, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, pada Rabu (7/2) pagi.

Gerimis tipis terbawa angin yang berembus. Namun warga bergeming di sekeliling lapangan menanti mendaratnya helikopter kepresidenan.

Tiga helikopter TNI AU Super Puma mendarat di lapangan; dua bercat putih dan satu berkelir biru strip merah putih.

Presiden Joko Widodo pun keluar dari helikopter sembari melambaikan tangan dan senyumnya, warga bersorak sorai. Tiga hari kunjungan dilaksanakan oleh Presiden hingga Jumat (9/2) lalu. Empat kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yakni Dharmasraya-Solok-Sawahlunto-Tanah Datar dijelajahinya tanpa henti.

Hari pertama Presiden "blusukan" ke Kabupaten Dharmasraya. Masih di tengah gerimis tipis, Presiden menginjak tanah basah persawahan untuk meninjau Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) membangun sanitasi dan MCK warga serta Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang membangun irigasi sawah.

Warga yang tengah mengaduk semen pun ditemui Presiden di pinggiran sawah yang hijau.

PISEW bertujuan meningkatkan sarana prasarana infrastruktur perdesaan dengan pendekatan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan sektor sosial ekonomi wilayah berbasis sumber daya setempat.

Selanjutnya, warga yang memacul tanah di embung Nagari Sitiung juga dikejutkan dengan Presiden yang berbaju putih itu saat menghampiri dan menyalami mereka.

Tawa tersipu-sipu terlihat dari wajah mereka saat bertemu Jokowi.

Embung itu dibangun untuk menampung volume air 15.625 meter kubik dengan jumlah dana Rp810 juta yang dikelola secara padat karya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Di situlah Presiden diampiri oleh Suku Anak Dalam yang membawa poster dan bersalaman dengan Jokowi. Kesenian musik talempong juga meramaikan kedatangan Presiden di embung itu.

Pembangunan itu dibiayai oleh dana desa dimana pemerintah terus membagikan dana tersebut. Pada 2015 tercatat dana desa digelontorkan Rp20,76 triliun dengan rata-rata per desa mendapat Rp280,3 juta dan pada 2016 sebesar Rp46,98 triliun dengan rata-rata per desa Rp643,6 juta.

Sementara pada tahun lalu, pemerintah telah memberikan Rp60 triliun dana desa dengan rata-rata per desa mendapat Rp800,4 juta. Dana tersebut diharapkan Presiden dimanfaatkan untuk membangun fasilitas infrastruktur pendukung perbaikan bidang ekonomi dan sosial, seperti akses jalan, irigasi maupun embung.

Masyarakat Minang yang terkenal dengan keramahannya terus saja melambaikan tangan ke arah kendaraan kepresidenan yang melewati Jalan Lintas Sumatera rute Dharmasraya-Solok. Siswa siswi mulai dari SD, SMP hingga SMA dan madrasah juga menyambut ceria kedatangan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo ke Ranah Minang.

Tatanan sawah hijau yang juga menguning dan lambaian pohon kelapa memanjakan mata rombongan yang melihatnya pada Kamis (10/2) petang itu. Kelok-kelok jalan yang berbukit dan sedikit bergelombang menambah lengkap eloknya pemandangan. Kendaraan Presiden pun melibas jalan naik turun yang melintang di Pegunungan Bukit Barisan wilayah Sumatera Barat.

Seringkali kendaraan VVIP berhenti. Bukan karena ban bocor atau mogok, namun melayani masyarakat yang "penasaran" dengan sosok sang Presiden yang sebelumnya hanya dilihat di televisi atau laman YouTube. Tidak jarang para bapak dan ibu serta anak sekolah yang bermodalkan telepon pintar mendekat ke pintu Mercedes S600 Pullman Guard Limousine hitam kemudian bergaya berswafoto bersama Presiden.

Di Tengah Hujan 
Saat tiba di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, untuk meninjau pembangunan padat karya tunai berupa irigasi, Presiden harus berhujan-hujanan di saat langit belum selesai meneteskan anugerahnya.

Di sisi jalan yang dikelilingi persawahan hijau, Presiden berkemeja putih memegang payung sendiri tanpa ragu berjalan keluar Mercedes ke pematang sawah didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma.

Sejumlah pekerja yang ada di sisi irigasi itu pun dihampiri Jokowi.

Sebanyak 50 orang turut dalam pengerjaan proyek yang memasang batu untuk irigasi kecil sepanjang 250 meter dan normalisasi saluran irigasi kecil sepanjang 350 meter dengan total 600 meter. Target penyelesaian akan tuntas dalam 3 bulan dengan anggaran Rp450 juta.

Padat karya tunai ini dikerjakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kubu Pilihan dan Sinibuang.

Selain itu, Presiden juga telah meresmikan pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru Tahap I yang menghubungkan Padang - Sicincin, serta meresmikan Padang Bypass Capacity Expansion Project di Jalan Padang Bypass Km 25, Kota Padang pada Jumat.

Tol itu nantinya diharapkan menumbuhkan potensi-potensi ekonomis yang ada di Sumatera bagian tengah, serta menyambungkan kekuatan ekonomi melalui dua pelabuhan; Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat dan Pelabuhan Dumai di Provinsi Riau.

Jalan bebas hambatan itu akan memangkas waktu tempuh Padang Pekanbaru dari 9 jam menjadi 2-3 jam.

Estimasi biaya investasi jalan tol Padang - Pekanbaru oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai sebesar Rp78 triliun, termasuk pembangunan terowongan sepanjang 7 kilometer yang akan menembus perut pegunungan Bukit Barisan.

Jokowi mengaku pemerintah sudah menghitung pengembalian dana dari proyek tol itu karena akan meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta potensi ekonomis lokal.

"Akan lari kemana-mana (manfaatnya), seperti pariwisata meningkat berarti pertumbuhan ekonomi ikut meningkat. Lalu produk-produk bisa dijual dengan cepat, punya daya saing, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Larinya ke situ," kata Kepala Negara.

Genjot Sertifikat Selain infrastruktur, Presiden Ke-7 RI juga menyerahkan ribuan sertfikat di Ranah Minang.

Tercatat hingga saat ini Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan 727 ribu sertifikat tanah dari seharusnya 1.700.000 sertifikat. Jokowi menargetkan penuntasan pembagian sertifikat tanah harus dapat diselesaikan pada 2023. Dalam acara penyerahan sertifikat tanah di GOR Dharmasraya, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya pada Rabu, Presiden Joko Widodo menyerahkan 4.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, untuk menghindari sengketa lahan.

"Kenapa sertifikat ini penting, dan saya kejar-kejar terus? Supaya bapak ibu dan saudara semua tahu setiap saya ke daerah, setiap provinsi, kabupaten, kota, keluhannya masuk ke saya selalu sengketa tanah, sengketa lahan di mana-mana," tegas Presiden.

Selain sertifikat tanah umum, Presiden juga menyerahkan 17 sertifikat hak atas tanah wakaf masjid, mushala, dan surau yang ada di Provinsi Sumatra Barat.

Sejumlah sertifikat itu terletak di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, antara lain Masjid Raya Kurao Kapalo Banda di Kota Padang seluas luas 628 M persegi, Yayasan Nahdlatul Ummah Dilam di Kabupaten Solok, luas 21.965 M persegi, Masjid Raya Koto Mambang di Kabupaten Padang Pariaman luas 1.642 M persegi, Mushalla Baitul Umat di Kabupaten Agam seluas 713 M persegi, Mushala Surau Tinggi di Kabupaten Pasaman seluas 1.315 M persegi, Masjid Mukhlisin di Kabupaten Lima Puluh Kota seluas 768 M persegi.

"Seluruh masjid, mushala yang ada harus diberikan sertifikat dan itu tanggung jawab dari BPN," tegas Presiden.

Pemerintah terus membagikan sertifikat. Pada tahun lalu sebanyak 5 juta sertifikat telah tercapai dibagikan ke masyarakat lalu pada 2018 target pemerintah di seluruh Indonesia dapat menyerahkan 7 juta sertifikat.

"Tahun depan 9 juta harus keluar dari kantor-kantor BPN di seluruh tanah air," ujar Jokowi.

Awasi Terus Entah tanah sawah, "ngetrail" di pegunungan di Papua, atau naik truk di jalan tol dilakukannya saat meninjau pembangunan. Lelah memang tidak terasa jika melihat keindahan alam dan keramahan masyarakat Indonesia.

"Kalau ditanya, Presiden capek tidak dari satu tempat ke tempat yang lain? Kalau ditanya, ya capek. Tapi ini tugas yang harus kita emban untuk melihat masalah-masalah yang ada di lapangan, untuk melihat problem-problem yang ada di daerah sehingga kita bisa bicarakan, baik dengan ulama, baik dengan tokoh-tokoh adat, baik dengan bupati, wali kota, maupun dengan DPRD. Segala kesalahan yang ada bisa kita selesaikan dengan baik," kata Jokowi tentang "blusukannya".

Memasuki tahun ke-4 kepemimpinan Jokowi, pemerintah juga terus menggenjot pembangunan infrastruktur dan SDM masyarakat melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan untuk menunjang gizi dan pendidikan anak. Bonus demografi SDM yang sangat besar, harus menjadi hal yang positif bagi pembangunan Indonesia.

Pada saatnya nanti, setelah infrastruktur menunjang dengan baik dan kapasitas serta kualitas SDM telah meningkat, Indonesia diyakini bangkit menjadi negara yang terdepan.


Kartu Kuning Jokowi

Cemana kabar kau, Dit? Ngetoplah kau sekarang ya. Tapi ku tengok lebih banyak yang marah dari pada yang suka sama kau.

Rame kali kutengok cerita tentang kau di media sosial, di berita-berita juga. Macam seleblah kau ya.

Kau pulak, ntah apa-apa aja tingkah kau.

Kau kuliah di UI ya? Banyak juga kawan, famili sampe mantanku pun dulu kuliah di situ, tapi senioran kau jauhlah. Jadi gak cemana kali kurasa UI itu.

Dari pertama kali kubaca cerita tentang kau ngasih kartu kuning ke pak Jokowi palak kali aku.

Ini kita bicara men to men-lah ini, sedaaap.

Tapi serius aku.

Kau kelahiran tahun berapa, Dit? Pas kejadian Mei 98 kau udah bisa baca belum?
Kebetulan aku udah umur 20 tahun lebih waktu itu. Jadi aku bisa menilai dengan mata kepalaku sendiri mulai jaman presiden Soeharto sampai pak Jokowi sekarang ini.

Kalau Soekarno aku nanya-nanya saksi hiduplah.

Dit, aku lahir dan besar di Medan. Sampai remajalah. Sisanya aku merantau dalam dan luar negeri. SMA pun udah jadi anak kost aku di Bandung.

Kalo kau? Udah pernah kau merantau? Kau anak Jakarta atau Depok?

Kalau belum pernah merantau cobalah jalan-jalan, biar tambah pengalaman kau. Biar gak kurang piknik juga.

Supaya kau lihat apa saja yang sudah dikerjakan pak Jokowi. Kalau kau di Depok aja cemana mau tau.

Biar kau tau, Dit..kemarin aku ke Siantar. Taunya kau di mana itu? Itu dekat Danau Toba, 126 km dari kota Medan.

Seumur hidupku baru ini ada jalan tol arah sana. Perjalanan jadi lebih cepat dan nyaman.

Sebelumnya Medan cuma punya tol Belmera yang panjangnya 34 km, itupun tahun 80-an.

Kau bilang pula jalan tol hanya dinikmati orang yang bermobil, ya iyalah, masa berbecak masuk tol? Aku naik bus ya, bukan mobil pribadi. Jadi jalan tol itu juga dinikmati oleh rakyat.

Aku punya beberapa kawan di Papua, Dit. Dulu tahun '96 aku pernah bawa kawanku orang Nabire ke Jakarta.

Kau tau apa dibilangnya? Dia bilang, "Bagaimana orang Papua tidak kecewa, sungai tidak ada tapi jembatan (jalan layang) banyak, Papua jalan saja susah".

Baru di jaman pak Jokowi-lah dibangun ribuan kilometer jalan di Papua sana.

Itu pula kau sok-sokan kasih kartu kuning sama pak Jokowi? Macam betul aja kau!.

Untung gak ada yang silap.

Aku tak kenal kau secara pribadi. Tak ada alasanku benci sama kau. Tapi cara kau itu gak cocok kurasa.

Lagian kudengar pak Jokowi dijadwalkan bertemu dengan kalian anak BEM UI kan? Gara-gara ulah kau jadi batal.

Jadi apa maksudmu sebenarnya? Yang cari perhatiannya kau? Biar nampak paten?

Apa gak lebih baik kau rasa kalau kalian jumpa langsung? Kan bisa di situ kalian sampekan uneg-uneg kalian.

Curiga aku. Dimana-dimana orang demo itu ingin ketemu sama pejabat atau presidennya.

Masa presiden sudah dijadwalkan bertemu dengan kalian justru kau tekel di tengah jalan.

Jadi kau sebenarnya sengaja supaya batal atau cemana? Apa sebenarnya modus kau ini?

Apa kau takut kalau kawan-kawan kau minta selfie sama pak Jokowi trus kau jadi gak diopeni?

Kemarin kubaca di berita kau menolak difasilitasi Pemerintah untuk ke Asmat, Papua. Kau bilang gak mau pakai uang negara.

Jujurlah kau dulu, itu bukan ilmu kan? Bukan sengaja mengulur-ulur waktu sampe orang lupa kan?

Nanti kau bilang pula uangnya belum cukup-cukup. Kutengok gak ada juganya nomor rekening dari kalian untuk menampung sumbangan.

Padahal uang pemerintah kan uang rakyat juga. Jadi tak ada juga salahnya difasilitasi Pemerintah asal memang untuk kepentingan rakyat.

Kalau untuk beli gadget buat main Mobile Legend memang gak boleh. Kalau itu dari uang jajan kaulah.

Kudengar anak UGM dan UKSW sudah mengirim utusannya ke Asmat, Papua.

Barusan lagi kubaca NU pun sudah mengirim utusannya ke sana.

Padahal mereka gak ada pamer-pamer kartu macam kau, tiba-tiba udah gerak aja mereka.

Pekerjaan pak Jokowi memang belum semua selesai, tapi masa jabatannya juga belum habis.

Satu periode saja udah segitu banyak pembangunan. Makanya harus 2 periode biar makin paten negara kita.

Cobalah kau perhatikan, jujur kau dulu sama dirimu sendiri, gak usah kau bilang sama siapa-siapa, pernah rupanya kita punya presiden macam ini? Yang benar-benar ngebut membangun negeri ini.

Ribuan kilometer jalan, ratusan kilometer jembatan, puluhan bendungan, belasan bandara dan pelabuhan laut, puluhan ribu rumah murah, banyak lagi, akupun sampe lupa.

Ada rupanya presiden kita yang pernah buat gitu? Dalam waktu yang singkat pula.

Sebelum pak Jokowi buat itu semua rakyat percaya sama dia, makanya dia yang terpilih.

Dan baru kali ini rasanya yang dipilih itu tepat. Biasanya siapapun yang menang beda tipis itu.

Ini bukan cerita kombur, kaukan bisa buktikan sendiri. Kalau perlu kau ukur pake meteran jalan-jalan yang sudah terbangun itu. Biar yakin kau.

Jadi udahlah, bagus-bagus aja kau belajar. Biar bangga orang tuamu. Kalau sudah tamat kerja yang benar.

Setelah itu masuk ke dalam sistem dan berbuatlah untuk masyarakat, dimulai dari keluarga dan orang di sekelilingmu.

Itu baru laki-laki.

Cocok kau rasa?

More From Edward Anugerah


A post shared by Charlie M. Sianipar (@charliesianipar) on


"Iya, (dalam sejarah) dia dikenal sebagai pelaut," ujar Lu Yao Xing, seorang sopir, dalam percakapan dengan Benhil di Shanghai, beberapa waktu lalu.

Lu mengaku tidak banyak mengetahui tentang sejarah terkait sosok Cheng Ho, kecuali hanya dikenal sebagai seorang pelaut pada zaman dahulu kala.

"Nama dia ada di buku sejarah," katanya mengenai Zheng He atau Cheng Ho menurut lidah orang Indonesia.

Lu tidak sendiri. Banyak warga China yang tidak mengetahui persis seorang kasim Muslim yang menjadi kepercayaan Kaisar Yongle, kaisar ketiga Dinasti Ming, yang berkuasa pada 1403-1424 itu.

Jangankan mengenai perjalanan Cheng Ho, sebagian besar masyarakat China juga tidak mengerti bahwa tokoh muslim Tiongkok yang diperkirakan hidup pada 1371-1433 itu pernah berlayar hingga Nusantara. Apalagi bila dikaitkan dengan beberapa masjid di Jawa dan Sumatera yang mengadopsi nama Cheng Ho, pemahaman mereka belum sampai ke situ.

"Saya tahu nama itu dari pelajaran sejarah di sekolah dasar," kata Jing Ruixue, warga Liupanshui, Provinsi Guizhou.

Sama seperti Lu, selebihnya pegawai negeri sipil di Distrik Panzhou, Liupanshui, itu juga tidak mengenali sosok Cheng Ho.

Dalam salah satu catatan biografi, Cheng Ho bernama asli Ma He atau dikenal juga sebagai Ma Sanbao yang berasal dari Provinsi Yunnan, satu wilayah di barat daya daratan Tiongkok yang berbatasan dengan Provinsi Guizhou di timur laut, Daerah Otonomi Guangxi (timur), Provinsi Sichuan (barat laut), Daerah Otonomi Xizang (barat), dan India, Myanmar, serta Vietnam (barat, selatan, dan timur).

Ketika pasukan Ming menaklukkan Yunnan, Cheng Ho ditangkap dan kemudian dijadikan orang kebiri.

Ditinjau dari marganya "Ma", Cheng Ho seorang bersuku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku mayoritas Han, namun beragama Islam. Cheng Ho melakukan ekspedisi paling sedikit tujuh kali dengan menggunakan kapal armadanya.

Dari tujuh kali ekspedisi itu, enam di antaranya Cheng Ho menyinggahi Jawa dan Sumatera, yakni pada periode 1405-1407, 1407-1408, 1409-1411, 1413-1415, 1416-1419, dan 1430-1433.

Pada tahun 1415, Cheng Ho berlabuh di Muara Jati, Cirebon), Jawa Barat. Saat itu dia menghadiahi beberapa cendera mata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu peninggalannya, sebuah piring yang bertuliskan Ayat Kursi masih tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon.

Pernah dalam perjalanannya melalui Laut Jawa, Wang Jinghong (orang kedua dalam armada Cheng Ho) sakit keras.

Wang akhirnya turun di pantai Simongan, Semarang, Jawa Tengah, dan menetap di sana. Salah satu bukti peninggalannya antara lain Kelenteng Sam Po Kong (Gedung Batu) dan patung yang disebut Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sam Po Kong.

Cheng Ho juga sempat berkunjung ke Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan raja Wikramawardhana.

Namun pada tahun 1424, kaisar Yongle wafat. Penggantinya, Kaisar Hongxi yang berkuasa pada 1424-1425 memutuskan untuk mengurangi pengaruh kasim di lingkungan kerajaan.

Cheng Ho melakukan satu ekspedisi lagi pada masa kekuasaan Kaisar Xuande (berkuasa 1426-1435).

Setelah periode tersebut, dia sudah tidak lagi melakukan pelayaran atas kebijakan penguasa pada saat itu karena anggaran yang terbatas. Namun, ekspedisi Cheng Ho itu telah menginspirasi pemerintah China dalam menginisiasi "Belt and Road" sebagai gambaran dari peta blok Jalur Sutera dan Jalur Maritim Abad ke-21.

China yang terhubung dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan masuk dalam kawasan "Road" yang digagas Presiden Xi Jinping dan disampaikan di depan anggota DPR-RI di Senayan, Jakarta, pada Juni 2013.

Sebelumnya Xi juga mengumumkan "Belt" yang menghubungkan China dengan negara-negara di Eropa dan Afrika di Astana, Kazakhstan.

Lebih Edukatif Ekspedisi Cheng Ho tersebut akan lebih elok dikemas dalam perspekstif lain sehingga lebih bernilai edukatif, terutama bagi generasi muda Tiongkok agar tidak semakin buta sejarah.

Kementerian Pariwisata RI mencoba mengambil inisiatif tersebut seiring dengan makin lebarnya ceruk pasar wisatawan China.

Hal itu juga bagian dari ikhtiar untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan China ke Indonesia yang masih belum pulih 100 persen dari trauma dampak letusan Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali.

Sebagai tuan rumah Asian Games XVIII/2018, terbuka peluang bagi Indonesia untuk memasarkan wisata sejarah ekspedisi Cheng Ho tersebut. Asian Games yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, dan Jakarta, memberikan manfaat tersendiri bagi warga China yang ingin mendukung atlet idolanya berlaga di pesta olahraga terbesar kedua setelah Olimpiade musim panas sekaligus berwisata.

Apalagi Cheng Ho memiliki jejak sejarah di Palembang. Pada awal abad ke-15, Kota Palembang diduduki perompak Chen Zuyi yang berasal dari Tiongkok.

Armada bajak laut Chen Zuyi kemudian ditumpas oleh Laksamana Cheng Ho pada tahun 1407.

Laksamana Cheng Ho juga dianggap berperan dalam penyebaran Islam di Palembang. Armada Cheng Ho sebanyak 62 unit kapal dan tentara yang berjumlah 27.800 orang pernah empat kali berlabuh di Palembang.

Oleh karena masyarakat setempat mengadopsi nama Cheng Ho pada salah satu masjid di Jakabaring yang juga dikenal sebagai pusat olahraga sekaligus tempat penyelenggaraan Asian Games tahun ini.

Masjid dua lantai yang mampu menampung sekitar 600 orang itu didesain dengan memadukan arsitektur bergaya China dan budaya lokal masyarakat Palembang. Menara di kedua sisi masjid yang dibangun pada 2008 tersebut meniru bangunan klenteng-klenteng di China dengan dominasi warna merah dan hijau giok.

Di Palembang juga terdapat tempat-tempat lain yang tidak bisa dipisahkan dari adat dan tradisi masyarakat Tiongkok, seperti Kampung Kapitan yang langsung menghadap Sungai Musi dengan latar belakang Jembatan Ampera dan Benteng Kuto Besak.

Selain Palembang, Jakarta dan Semarang juga patut menjadi "alat tawar" bagi Kemenpar untuk mengundang wisatawan dari daratan Tiongkok.

Di kawasan Ancol, Jakarta Utara, ada makam Wu Ping, juru masak Cheng Ho, dan istrinya Siti Wati, yang merupakan penduduk lokal.

Kemudian di Semarang juga ada kelenteng Sam Po Kong yang merupakan petilasan persinggahan pertama Cheng Ho. Belum lagi Masjid Cheng Ho di Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya. Tempat-tempat tersebut tidak kalah bernilainya bagi masyarakat China yang sebagian besar menggemari wisata sejarah dengan mengunjungi museum atau situs-situs tertentu.

"Indonesia tidak hanya Bali. Masih banyak tempat lain yang perlu dikunjungi, terutama yang berkaitan dengan sejarah ekspedisi Cheng Ho," kata Menpar Arief Yahya saat bertemu dengan para agen perjalanan wisata China di Beijing pada 23 Januari 2018. (M. Irfan Ilmie)

http://www.benhil.net/2017/11/meledakkan-kunjungan-wisata-toba.html


Jakarta, 6/2 (Benhil) - Pemerintah telah menetapkan target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke kawasan Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara, pada 2019 sejumlah satu juta orang. Untuk mendukung target itu, Pemerintah mempersiapkan aksesibilitas yang memadai hingga ke lokasi-lokasi wisata.

Hal itu dimulai dengan pengoperasian ruas tol Bandara Kualanamu-Tebing Tinggi yang merupakan bagian dari jalur tol Kualanamu-Parapat, pada Oktober 2017.

Menurut Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba M Rommy Fauzi kepada Benhil di Medan, beberapa waktu lalu, jalur tol Bandara Kualanamu-Parapat akan dituntaskan dengan pembangunan ruas tol dari Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, yang akan dimulai pada 2018 dan diharapkan selesai pada 2019.

Pembangunan jalan tol ini untuk mempersingkat waktu tempuh dari Bandara Kualanamu ke Parapat sebagai pintu masuk utama ke kawasan pariwisata Danau Toba, dari empat jam menjadi sekitar dua jam, serta mendukung kunjungan wisatawan yang menggunakan kapal cruise dan kapal pesiar dari pelabuhan Kuala Tanjung, di pantai Timur Sumatera Utara, ke Parapat.

Selain pembukaan jalur baru, pemanfaatan jalur yang sudah ada, seperti jalur kereta api Medan-Pematang Siantar, akan ditingkatkan dengan penambahan rangkaian kereta baru kelas eksekutif.

Menurut Rommy, rangkaian kereta api baru akan dikirim pada tahun 2018, dan selanjutnya akan segera dioperasikan dua kali sehari.

Untuk menampung kendaraan bermotor yang mau masuk ke Pulau Samosir lewat Pematang Siantar, akan ditambah pelabuhan feri di dua lokasi, yakni di Ajibata-Ambarita dan Tigaras-Simanindo.

Kehadiran dua pelabuhan feri ini akan menambah yang sudah ada saat ini dari Ajibata ke Tomok, yang dilayani dua kapal dengan kapasitas total sekitar 70 mobil. Kapal feri yang dikelola swasta ini pada kondisi puncak liburan biasanya dioperasikan 24 jam sehari.

Secara parallel kapasitas dan kualitas layanan bandara Silangit di Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, juga terus ditingkatkan. Pada akhir November 2017 Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Silangit sebagai bandara internasional, dan pada saat itu Presiden meminta agar landas pacu bandara itu diperpanjang dari 2.650 meter menjadi 3.000 meter agar pesawat berbadan lebar bisa mendarat.

Badan Otorita Pariwisata Danau Toba telah melakukan pendekatan-pendekatan kepada sejumlah maskapai penerbangan domestik dan asing agar membuka penerbangan langsung dari Kuala Lumpur Malaysia dan Singapura ke Silangit secara reguler.

"Kami berharap Garuda bisa melayani penerbangan Singapura-Silangit secara reguler mulai Februari (2018)," kata Rommy.

Selain jarak yang lebih dekat, penerbangan ke Silangit dari dua negara tetangga itu dinilai lebih efektif karena langsung ke jantung pariwisata Danau Toba. "Dimana lagi bisa didapat lokasi wisata yang indah dan nyaman hanya dengan penerbangan 45 menit hingga satu jam?" katanya, membandingkan penerbangan ke Kualanamu lebih jauh dibanding ke Silangit.

Selama 2017 diperkirakan 300.000 penumpang yang dilayani Bandara Silangit, umumnya penumpang domestik, namun dengan dibukanya jalur internasional akan mendorong masuknya wisatawan asing.

Untuk mendukung mobilitas wisatawan dari Bandara Silangit menuju Pulau Samosir, telah dibangun jalur feri yang menghubungkan Muara ke Nainggolan dan dari Balige ke Oanan Runggu. Selain itu, sejak akhir 2017 juga telah tersedia angkutan reguler Damri dari Silangit ke Pematang Siantar, untuk melayani konektivitas lewat Parapat, yang ingin menuju Tomok atau Tuktuk.

Bagi yang ingin ke Samosir lewat Tele, sambil menikmati keindahan perbukitan dan Danau Toba dari ketinggian, bisa sejenak singgah di Menara Pandang Tele. Jalur ini bisa dinikmati dengan baik karena jalanannya sudah diperbaiki dan diperlebar.

Sementara di Pulau Samosir, sejak 2017 telah dilakukan perbaikan dan pelebaran jalan lingkar Samosir menjadi enam meter dengan lapisan aspal "hotmix", yang menurut Bupati Samosir Rapidin Simbolon, akan tuntas pada 2018.

Tingkatkan Kualitas Hotel Untuk memanjakan wisatawan, hotel dan restoran diminta untuk meningkatkan kualitas layanan, baik perbaikan fisik (renovasi) maupun pelayanan terhadap tamu.

Di wilayah Samosir, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) setempat sudah mengajak anggotanya untuk melakukan renovasi hotel, terutama yang dibangun medio tahun 1970-an, untuk menyesuaikan dengan tuntutan wisatawan saaat ini, misalnya perbaikan kamar dan toilet, penambahan layanan koneksi internet via jaringan wifi, serta kebersihan dan keindahan hotel secara keseluruhan.

Menurut Ketua PHRI Samosir Annette Horschmann, pemberdayaan rumah adat Batak menjadi homestay (rumah penginapan), sebagai antisipasi keterbatasan daya tampung hotel pada kondisi puncak, merupakan jalan keluar terbaik, karena bisa memberi manfaat secara langsung bagi masyarakat.

"Kalau masyarakat memperoleh manfaat, mereka juga akan secara langsung turut menjaga dan memelihara keberlanjutan pariwisata Danau Toba," katanya, sambil menambahkan bahwa pemanfaatan rumah adat jadi homestay memiliki potensi besar, selain karena memiliki nilai artistik dan kultural yang tinggi, saat ini banyak rumah adat yang tidak dihuni lagi karena berbagai alasan, antara lain ditinggal merantau.

Di Parapat, kata Ketua PHRI Parapat Husin Tony, pihaknya telah merasakan kehadiran Bandara Silangit, yakni adanya peningkatan jumlah wisatawan ke daerah itu, dan dengan sendirinya para pelaku industri pariwisata setempat berupaya meningkatkan layanannya, baik melalui renovasi maupun perbaikan tata kelola dan pelayanan terhadap tamu yang datang.

Di Siborongborong dan Balige, dalam beberapa tahun terakhir juga sudah tumbuh hoel-hotel baru, baik hotel berbintang maupun melati, seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang di Bandara Silangit.

Menurut Rommy Fauzi, jumlah hotel yang ada di sekitar kawasan Danau Toba, termasuk di kabupaten Siamlungun dan Karo, siap menampung kunjungan sejuta wisatawan ke daerah itu pada tahun 2019.

Tingkatkan Lama Tinggal Untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di sekitar Danau Toba, Badan Otorita Pariwisata Danau Toba sudah mengembangkan "calendar of events" yang melibatkan tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba, yakni Samosir, Toba Samosir, Simalungun, Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara.

Kalender kegiatan tersebut akan dibuat setiap tahun, dan setiap kabupaten harus menjalankannya secara konsisten. Tahun 2017, ada 17 kegiatan dan untuk Tahun 2018 sedang dipersiapkan, kata Rommy.

Salah satu kegiatan yang sedang digarap, yakni atraksi budaya Batak secara kolosal, meniru konsep yang ada di China. "Kita akan bekerja sama dengan Vicky Sianipar untuk menggarap pertunjukan itu," katanya.

Pengembangan "sport tourism" juga telah dimulai dengan ajang Toba Gran Fondo 2016, yakni lomba balap sepeda sambil menikmati keindahan Danau Toba. Kemudian pada November 2017, diadakan lomba sampan marathon internasional (International Toba Kayak Marathon) di Balige dengan peserta dari berbagai negara, dan juaranya berasal dari Republik Ceko.

Arung jeram Sungai Asahan, yang berada di sekitar Parhitean, Kabupaten Toba Samosir, yang dinilai terbaik ketiga di dunia, terus dikembangkan menjadi ajang rutin setiap tahun.

Menurut Rommy Fauzi, untuk pasar Singapura pihaknya sudah menjual paket perjalanan wisata dari Silangit ke sekitar Danau Toba dengan harga 299 Dolar Singapura selama 3 hari 2 malam, dan 349 Dolar Singapura untuk 4 hari 3 malam, untuk dua orang.

Selain itu, kehadiran kapal pesiar berbentuk rumah adat Batak di Danau Toba diharapkan akan memberi layanan baru untuk mengunjungi berbagai objek wisata di sekitar Danau Toba, yang pada akhirnya akan meningkatkan lama tinggal wisatawan.

Untuk memenuhi kebutuhan generasi milenial yang senantiasa terkoneksi internet setiap saat, pihak Telkom sedang membangun jaringan kabel serat optic untuk seluruh kawasan wisata di Pulau Samosir, dengan layanan minimal 3G. "Saat ini sedang dibangun dari Dolok Sanggul ke Pangururan," kata Rommy.

Mengingat saat ini wisman terbanyak yang berkunjung ke Sumatera Utara dan Danau Toba berasal dari Malaysia, jumahnya hampir 50 persen, maka para pelaku usaha restoran dan hotel di Pulau Samosir diminta menyediakan layanan yang halal.

Menurut Bupati Samosir Rapidin Simbolon, hotel dan restoran yang menyediakan layanan halal sudah tersedia ckup di Samosir. "Mungkin pelayannnya yang perlu ditingkatkan, termasuk soal kebersihan," katanya.

Yang tidak kalah penting, yaitu menyiapkan warga masyarakat sekitar Dana Toba untuk menyambut kehadiran wisatawan di daerahnya lewat berbagai kegiatan sosialisaisi, terutama lewat gereja.

"Lewat khotbah-khotbah di gereja diharapkan masyarakat diberi pemahaman soal manfaat industri pariwisata, bagaimana cara berperilaku menghadapi wisatawan, serta bagaimana cara untuk menjaga kelestarian alam dan budaya setempat," kata Rommy.

Untuk kepentingan sosialisasi itu Badan Otorita Pariwsaiata Danau Toba sudah menjalin kerja sama dengan pihak Gereja Katolik dan Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) di Sumatera Utara.

Namun Sebastian Hutabarat, seorang pegiat lingkungan dan pelaku usaha wisata di Balige, Tobasa mengatakan program sosialisasi pariwisata lewat khotbah di gereja tidaklah cukup, tetapi memberi contoh adalah cara terbaik.

"Pemberdayaan rumah adat Batak menjadi homestay adalah contoh yang paling baik. Masyarakat yang mengusahakan rumahnya menjadi tempat penginapan, akan mendapat manfaat secara langsung, dan dengan sendirinya akan memberikan layanan yang terbaik agar usahanya berjalan lancar dan berlanjut. Beri contoh yang lain, itu yang perlu," kata Sebastian.


Medan, 3/2 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat pelaksanaan pemeriksaan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, terkait dugaan kasus suap pengesahan APBD dan pembatalan pengajuan hak interpelasi mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Pemantauan di Mako Brimob Polda Sumut, Sabtu, pemeriksaan terhadap anggota legislatif tersebut, tidak kelihatan lagi dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, pada hari ini (Sabtu, 3/2)) merupakan hari terakhir jadwal pemanggilan dan pemeriksaan terhadap enam anggota DPRD Sumut. Pemeriksaan terhadap 46 anggota DPRD Sumatera Utara, dimulai sejak Hari Senin (29/1).

Ke-6 anggota DPRD Sumut itu, yakni Aduhot Simamora, Evi Diana, Yan Syahrin, Oloan Simbolon, Hardi Mulyono, dan Hidayatullah.

Bahkan, sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB, sejumlah insan Pers kelihatan memantau pemeriksaan terhadap angggota DPRD Sumut di Mako Brimob Polda Sumut Jalan KH Wahid Hasyim Medan.

Namun, wartawan tersebut, tidak melihat adanya tanda-tanda atau "aktivitas" adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu.

Selain itu, mobil Xenia warna putih dengan nomor polisi BK 1575 UT, yang biasanya digunakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak kelihatan parkir di samping Mako Brimob Polda Sumut.

Pemeriksaan Dimajukan Sebelumnya, KPK memajukan pemeriksaan terhadap seorang anggota DPRD Sumut, Hidayatullah, terkait dugaan kasus suap pengesahan APBD dan pembatalan pengajuan hak interpelasi mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Pemeriksaan pada hari ini dipercepat oleh penyidik KPK, tidak diketahui apa alasannya," kata Hidayatullah ketika ditemui Wartawan, usai menjalani pemeriksaan di Mako Brimob Polda Sumut di Medan, Rabu (31/1) Sesuai jadwal pemeriksaan yang dikeluarkan dari KPK, menurut Hidayatullah, dirinya akan diperiksa pada Hari Sabtu (3/2) sekitar pukul 09.00 WIB.

"Saya, tidak tahu kenapa dipercepat pemeriksaan pada hari ini (Rabu, 31/1)," ujar Hidayatullah.

Ia mengaku tiba di Mako Brimob Polda Sumut di Jalan KH Wahid Hasyim Medan, sekitar pukul 13.30 WIB, dan keluar dari markas tersebut pada pukul 14.30 WIB.

Hidayatullah menyebutkan, mengenai materi pemeriksaan masih yang sama dengan isi pemeriksaan pada tahun 2017.

"Saya, sudah lima kali diperiksa KPK mengenai pengesahan ABPB dan pembatalan pengajuan hak interpelasi tersebut," kata Hidayatullah.

Anggota DPRD Sumut yang diperiksa pada hari ini, yakni Helmiati, Muhammad Faisal, Sopar Siburian, Mustofawiyah, Arifin Nainggolan, Enda Mora Lubis, Restu Kurniawan, Rahmina Delima, Washington Pane, dan Paniruddin Daulay.

Pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan dugaan suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam pembahasan APBD dan persetujuan atas laporan pertanggungjawaban APBD. Pada 2017, KPK juga telah memeriksa seluruh Anggota DPRD Sumut.

Gatot Pujo Nugroho dijerat atas tiga kasus korupsi, yakni kasus penyuapan hakim PTUN Medan yang ditangani KPK dan dihukum tiga tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 3 Maret 2016.

Kemudian, kasus penyaluran dana bantuan sosial dan hibah pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 2012 dan 2013, yang ditangani Kejaksaan Agung, Gatot dihukum enam tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis, 24 November 2016.

Selanjutnya, kasus penyuapan pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan 2014-2019 dengan total Rp 61,8 miliar. Atas kasus terakhir ini, Gatot dihukum empat tahun penjara, pada 9 Maret 2017 oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Medan. (Ben/An)


"Wajah" Surabaya yang kini hijau, bersih, rapi tak hanya memikat hati warganya tetapi juga membuat wisatawan Belanda, Johannes, jatuh cinta sehingga ingin terus kembali ke Kota Pahlawan ini setiap kali dia berkesempatan berlibur ke Indonesia.

Pria kulit putih berambut hitam yang mengaku bernama lengkap Johannes Wilhelmus Rovers ini sudah 10 kali menyinggahi Surabaya setiap kali mengunjungi Indonesia.

"Sudah 10 kali saya ke Surabaya. Kota itu nyaman, bersih dan hijau karena banyaknya pepohonan dan taman-taman," kata pria asal Kota Denhaag ini. Kepada Benhil yang mengajaknya mengobrol saat pria asal Kota Denhaag, Belanda, ini sedang menikmati suasana ramai kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta, pada Ahad (21/1) siang, dia mengatakan dia berencana ke Surabaya pada Rabu (24/1) untuk beberapa hari.

Dari bangku taman jalur pedesterian Malioboro yang lebar dan apik tempatnya duduk, Johannes melanjutkan obrolannya bahwa dia menyukai Surabaya karena di kota itu, tapak jejak masa Kolonial Belanda berupa gedung-gedung masih banyak yang terawat.

Gedung-gedung peninggalan Kolonial yang masih terawat baik di Kota Surabaya itu membuatnya menikmati jalan-jalannya. Selama di Surabaya, Johannes yang pada Ahad siang itu berkaos oblong dan bercelana pendek warna gelap dengan sepatu kasual dari sebuah merek Puma ini mengatakan bahwa dia memilih penginapan di kawasan Gubeng.

"Saya suka losmen Gubeng," kata pria kulit putih berambut hitam yang tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,Banten pada 14 Januari 2018 dan berencana berada di Indonesia selama dua bulan ini.

Johannes hanyalah wisatawan asing yang jatuh cinta pada sudut-sudut Kota Surabaya yang pernah disinggahi dan warga kota yang pernah berinteraksi dengannya.

Dari situ, terbangun perspektifnya yang terbangun dari apa yang dia lihat dan rasakan selama 10 kali berkunjung dan berinteraksi dengan warga dan "wajah" kota metropolitan multietnis itu.

Boleh jadi, Johannes tak begitu banyak tahu bahwa kota multietnis berpenduduk lebih dari 3,1 juta jiwa (2012) itu tak sekadar teduh dan hijau berkat kehadiran sedikitnya 21 taman yang mendukung perkembangan Surabaya menjadi "kota layak huni" bagi warganya.

Di kota yang namanya pernah ditorehkan Mpu Prapanca dalam maha karyanya "Negara Kertagama" ini kini juga sudah berkembang pesat menjadi "smart city" (kota pintar) yang diakui banyak pihak dan manfaatnya pun telah dirasakan langsung banyak warga kota.

Melalui situs resmi Pemkot Surabaya "https://www.surabaya.go.id/", misalnya, warga kota dan siapa saja yang ingin mengetahui perihal layanan publik, keamanan, pariwisata, dan banyak hal lain tentang Surabaya bisa mendapatkannya di laman ini.

Di laman resmi ini juga tersedia informasi tentang Surabaya kini, tentang Surabaya, ekonomi bisnis, pemerintahan, sosial-budaya, dan "Surabaya Smart City".

Tak hanya itu, melalui laman Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemkot Surabaya http://musrenbang.surabaya.go.id/, warga pun dapat mengetahui hasil Musrenbang periode 2009 - 2017 sekaligus bisa memberi masukan untuk pembangunan kota mereka.

Bagi warga Surabaya yang ingin menyampaikan usul, mereka dapat melakukannya melalui ketua rukun warga di lingkungan rumah mereka.

Menyadari pentingnya sektor pariwisata bagi mendukung pembangunan ekonomi kota, pemerintah kota pun menyediakan laman https://sparkling.surabaya.go.id/traveller-information/essential-information/ untuk membantu turis asing mendapatkan informasi penting yang mendukung perjalanan wisata mereka di Surabaya.

Keterbukaan dan akses informasi publik yang mendukung terwujudnya akuntabilitas pemerintah kota ini dilengkapi pula dengan berbagai layanan gratis bagi warga, termasuk layanan Call Center 112 dan berbagai program gratis pemberdayaan sumber daya manusia.

Rumah bahasa Menurut Adi Yatmoko, staf dan guru bahasa Inggris Rumah Bahasa Surabaya, layanan Call Center 112 itu merupakan salah satu inovasi terbaru untuk membantu warga dan siapa pun yang sedang berada di Surabaya mendapatkan layanan darurat gratis.

Untuk menyiapkan dan meningkatkan kompetensi bahasa asing warga Surabaya agar mampu dan siap menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), pemerintah kota berinisiatif membuka Rumah Bahasa Surabaya, katanya.

Di rumah bahasa yang sudah beroperasi sejak diresmikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada 4 Februari 2014 itu, warga ditawarkan kelas gratis Bahasa Inggris, Arab, Belanda, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, Prancis, Rusia, Spanyol, Jawa, dan Indonesia, kata pria berusia 26 tahun ini. Bagi para siswa SD Kota Surabaya yang memerlukan bimbingan belajar (Bimbel), Perpustakaan Balai Pemuda yang dimiliki Pemkot Surabaya pun menyediakan program Bimbel gratis untuk sejumlah pelajaran seperti matematika, Agama Islam, Komputer, dan Sejarah.

"Kita menyelenggarakan bimbel gratis setiap hari dari pukul 14.00 hingga 15.00 WIB ini sebagai salah satu inovasi kita untuk menarik pengunjung ke perpustakaan kita," kata Hamzah, petugas teknis Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya.

Di tengah roda pembangunan kota yang membuat "wajah" Surabaya semakin elok di mata warga dan turis asing seperti Johannes Wilhelmus Rovers, di kota perjuangan ini pula, benih-benih kemajuan Indonesia disemai melalui peran pemerintah kotanya yang besar.
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.