Bagi para insinyur sipil, memahami bagaimana lapisan perkerasan jalan aspal pastinya menjadi hal yang penting untuk dilakukan terutama saat merencanakan sebuah proyek perkerasan jalan di suatu wilayah. Namun demikian, bagi para awam mungkin hal ini menajdi hal yang cukup sulit untuk dipahami. Masyarakat umum hanya akan mengerti jalanan di daerah mereka menjadi rata, kuat, dan halus dengan pengaplikasikan aspal. Saat ini, masyarakat sepertinya sudah sangat familiar dengan jalanan beraspal di berbagai wilayah tempat tinggal bahkan sudah mencakup ke daerah-daerah pelosok.

Untuk menghasilkan jalan raya aspal yang berkualitas dan kokoh terdapat beberapa lapisan perkerasan jalan aspal yang harus diperhitungkan dengan sangat baik. Jalan aspal tersebut ternyata terdiri dari beberapa lapisan yang saling menyatu serta membentuk konstruksi jalan yang kuat. Tentu saja, untuk membuat jalan aspal tak hanya membutuhkan bahan baku berupa aspal saja melainkan juga beberapa bahan lainnya yang memang berguna untuk mendukung konstruksi supaya bisa menghasilkan jalan yang kuat dan kokoh. 

Beberapa bahan lain yang dibutuhkan untuk membangun konstruksi jalan aspal selain aspal adalah agregat yang terdiri dari agregat halus, agregat kasar, serta bahan pengisi. Semua bahan-bahan tersebut dicampurkan dalam perbandingan komposisi tertentu lalu dipadatkan dalam kondisi panas. Sedangkan aspal sendiri berfungsi sebagai bahan pengikatnya dan melindungi permukaan jalan.

Saat ini, Anda juga bisa menemukan istilah lapisan aspal beton atau laston. Ini merupakan lapisan permukaan struktural yaitu lapisan pondasi atas di suatu konstruksi jalan raya. Lapisan tersebut terdiri dari tiga lapisan mulai dari lapisan aus, lapisan pengikat, serta lapisan pondasi. Untuk memahami beberapa lapisan perkerasan jalan raya aspal, penjelasan berikut ini akan lebih memudahkan Anda disajikan oleh Soilindo, perusahaan perkerasan jalan tanah di Indonesia.

1.    Lapisan Aus (AC-WC/ Asphalt Concrete-Wearing Course)
Lapisan ini merupakan lapisan penyusun pondasi atas dan posisinya berada di lapisan paling atas. Lapisan ini berfungsi sebagai lapisan aus, landasan, serta penahan beban.aston pada lapisan aus ini setidaknya harus memiliki ketebalan 4 cm. Secara keseluruhan, mutu dari lapisan AC-WC ini juga turut memberikan pengaruh terhadap peningkatan masa pelayanan jalan raya aspal.

2.    Lapisan pengikat (AC-BC/ Asphalt Concrete-Binder Course)
Lapisan yang ada di bawah lapisan pondasi atas adalah lapisan pengikat. Lapisan ini berguna untuk meneruskan beban yang diterima menuju ke pondasi. Inilah mengapa kestabilan bahan penyusun pada lapisan ini sangat besar andilnya terhadap kualitasnya dalam mengurangi regangan serta tegangan yang ditimbulkan oleh beban lalu lintas. Ukuran ketebalan lapisan pengikat tersebut minimal 5 cm dengan tingkat kekakuan yang harus disesuaikan dengan kondisi jalan.

3.    Lapisan pondasi (Asphalt Concrete Base)
Lapisan terakhir pada lapisan aspal beton adalah lapisan pondasi yang tentunya berada di bagian paling bawah. Lapisan ini mungkin tidak memiliki hubungan langsung dengan perubahan cuaca. Namun, sebagai lapisan pondasi tentu lapisan ini harus dibangun dengan kestabilan yang tinggi supaya bisa menopang beban lalu lintas dengan lebih optimal. Adapaun fungsi dari lapisan pondasi ini antara lain adalah untuk memberikan dukungan pada lapisan pengikat, mengurangi nominal regangan serta tegangan, dan untuk meneruskan beban ke lapisan sub grade yang berada di bawahnya.

Artikel Terkait:
Dengan memahami dengan baik beberapa lapisan perkerasan jalan aspal, ini pastinya akan semakin memahami bagaimana cara membuat konstruksi jalan raya aspal yang bermutu.

Setya Novanto tahanan KPK sebagai tersangka korupsi KTP elektronik.

Ketua DPR RI Setya Novanto tidak pernah mengaku mengetahui langsung pembahasan anggaran KTP elektronik di DPR, apalagi menerima uang dari proyek itu, lantas mengapa dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, bahkan sampai dua kali? Rekam jejak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang belum pernah kalah di pengadilan hingga tingkat akhir menunjukkan KPK punya bukti yang kuat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, selanjutnya menjadi terdakwa di pengadilan. Bukti-bukti itu lantas diuji di pengadilan.

KPK pun kerap berucap bahwa pengakuan tersangka atau terdakwa bukan menjadi landasan KPK untuk membangun konstruksi kasus yang diusutnya.

Bukti-bukti kenapa Setnov jadi tersangka e-KTP membuat KPK yakin untuk menetapkan Setnov selaku anggota DPR RI periode 2009 sampai dengan 2014 bersama-sama dengan Direktur PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjono, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga melakukan perbuatan korupsi sehingga diduga kerugian keuangan negara Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun pada tahun 2011 s.d 2012.

Sejumlah saksi pernah mengonfirmasi kedekatan Setnov dengan pengusaha Andi Narogong yang dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK adalah orang yang membentuk tim Fatmawati sebagai kelompok yang mempersiapkan pengerjaan e-KTP.

Mantan ketua Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chaeruman Harahap pada sidang 11 September 2017 menjelaskan soal perkenalan awalnya dengan Andi Narogong di ruangan di DPR dengan diperkenalkan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu Setya Novanto.

"Pertama di ruang rapat fraksi (Golkar), biasa kami lagi makan-makan, itu pertemuan pertama, dia dikenalkan Pak Setya Novanto," kata Chaeruman.

Pertemuan kedua, Andi Narogong datang ke kantor Chaeruman dan pertemuan ketiga juga dilakukan di gedung DPR.

"Andi agustinus orang dekat Setnov?" tanya ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar.

"Andi Agustinus katanya orangnya Setnov, kata orang-orang, itu juga hanya isu yang saya dengar seperti itu, saya tidak tahu lagi siapa yang menyebutkannya," jawab Chaeruman.

JPU juga mengungkapkan isi surat elektronik (e-mail) yang membicarakan soal proyek e-KTP- dalam sidang 25 September 2017.

Surel ditujukan kepada Mayus Bangun, Agus Eko, PT Quadra, Suwandi, Irvanto Hendra, yang menjelaskaan sesudah lelang secara resmi diumumkan pun kerja sama antara PNRI dan Astra Graphia tetap berjalan walaupun seharusnya mereka berdua saling bersaing dalam kompetisi yang sehat, kompetisi diganti komisi, itulah kenyataannya. Inilah tender arisan berskala besar, megakolusi, dan megakorupsi. Konsorsium Murakabi walaupun nantinya kalah terlihat menyandang nama Setya Novanto, Bendahara Golkar yang terdeteksi lewat iparnya Irvanto Hendra. Sampai di manakah peranan orang kuat Setya Novanto ini? Surel tertanggal 10 Februari dan 7 Maret 2011 yang disita dari PT Quadra Solution. PT Quadra adalah anggota dari Konsorsium PNRI yang merupakan pemenang tender KTP-el, konsorsium itu terdiri atas Perum PNRI, PT LEN Industri di Jakarta Selatan, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Lebih lanjut, dalam sidang pada tanggal 3 November 2017, nama istri Setnov, yaitu Deisti Astriani Tagor dan anaknya, yaitu Reza Herwindo diketahui pernah memiliki saham 80 persen pada tahun 2008 di PT Mondialindo Graha Perdana, pemegang saham mayoritas dari PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan peserta proyek e-KTP.

Selanjutnya pada tahun 2011, anak Setnov lainnya, yaitu Dwina Michaela menjadi komisaris di PT Murakabi pada tahun 2011. Kantor PT Murakabi yang terletak di Gedung Imperium Lantai 27 masih diatasanamakan Setnov sejak 1997 sampai 2014.

Mantan Direktur Utama PT Mondialindo Graha Perdana dan PT Murakabi Sejahtera Deniarto Suhartono mengonfirmasi kepemilikan istri dan anak Setya Novanto dalam dua perusahaan itu.

"Pada bulan Juni 2008 ada perubahan kepemilikan jadi 50 persen dipegang Deisti, saya dikasih (saham) 10 persen, sisanya ada berapa orang karena semua kepengurusan diatur sama Heru Taher, saya tidak begitu hapal," kata Deniarto dalam sidang pada tanggal 6 November.

Di dalam BAP, Deniarto menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa sebenarnya pemiliki PT Mondialindo Graha Perdana dan PT Murakabi Sejahtera, tetapi Deniarto berhubungan dengan Heru Taher yang dia tahu dekat dengan Setya Novanto.

Setelah Heru Taher meninggal, atasan Deniarto berganti menjadi Cypurs Antonia Tatali yang setahu dia juga dekat dengan Setya Novanto. Selain itu, Mondialindo dan Murakabi Sejahtera juga pernah dimiliki oleh keluarga Setya Novanto, yaitu Deisti Astriani Tagor, Reza Herwindo, Dwina Michaela, dan Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Setya Novanto pernah jadi pengurus perusahaan.

Di PT Mondialindo yang berlokasi di Gedung Imperium Jalan H.R. Rasuna Said Lantai 27 juga pernah ada Setyo Lelono, yaitu kakak Setya Novanto yang juga suka datang ke situ.

Dalam sidang pada tanggal 13 November 2017, bahkan terungkap rekaman pembicaraan milik Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem mengungkapkan jatah untuk Setya Novanto dalam proyek KTP elektronik.

Menurut Sugiharto yang saat itu menjadi saksi, antara Anang, Andi Narogong, dan Johaness Marliem, perhitungan untuk pembiayaan e-KTP belum jelas.

"Pembicaraan ini untuk Andi, Andi itu untuk bosnya Andi, jumlahnya belum pasti yang yang jelas kalau bisa Rp100 miliar," ungkap Sugiharto.

Namun, Sugiharto saat itu meminta agar jatah untuk bos Andi hanya Rp60 miliar.

"Saya tidak tahu (jatah Setya Novanto) jadi atau tidak," tambah Sugiharto.

Anang juga mengatakan bahwa Johannes Marliem menyatakan ada dana tidak terduga untuk e-KTP sebesar Rp100 miliar.

"Johannes Marliem pernah bicara dia itu ada dana tidak terduga untuk KTP-el Rp100 miliar, tetapi pada dasarnya saya dan Johannes Marliem ada utang piutang. Akan tetapi, dia kalau ketemu saya tidak berani nagih," kata Anang.

Menurut Anang, hubungannya dengan Johannes Marliem adalah terkait dengan utang piutang, yaitu Johanes Marliem pernah memberikan dana tidak terduga untuk KTP-el sebesar Rp100 miliar.

Akan tetapi kunci aliran dana berada pada bukti dan keterangan pengusaha Made Oka Masagung yang merupakan kawan lama Setnov di Kosgoro (Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong).

"Saya kenal Pak Made Oka Masagung saat terlibat di Kosgoro beberapa puluh tahun lalu. Akan tetapi, setelah itu lama tidak bertemu. Kosgoro beli saham perusahaannya, lalu saya ditunjuk Kosgoro jadi salah satu direktur karena Pak Oka keluar negeri, jadi saya masuk," kata Setnov.

Made Oka Masagung adalah Delta Energy Investment Company, satu perusahaan investasi yang berdiri di Singapura.

Oka Masagung dalam sidang 10 November 2017 mengakui bahwa ada uang masuk dari Anang Sugiana Sudiharsa sebesar dua juta dolar sebagai pembayaran pembelian saham perusahaan Neuraltus Pharmaceuticals. Uang itu ditransfer ke perusahaan Oka yang ada di Singapura pada tanggal 10 Desember 2012.

Akan tetapi, bukannya untuk pembelian saham, sehari setelahnya pada tanggal 11 Desember 2012, Oka mentrasfer ke Muda Ikhsan Harahap sebesar 315.000 dolar AS. Muda pun membenarkan hal itu. Muda Ikhsan dalam dakwaan Andi Narogong dipakai rekeningnya oleh Andi untuk menerima fee yang berasal dari PT Biomorf Lone Indonesia dan Bimorf Mauritius sebagai suplier peralatan aplikasi e-KTP sebesar 1.499.241 dolar AS.

"Saya ingatnya terima uang dari perusahaan yang namanya ada energinya. Akan tetapi saya tidak tahu itu Pak Oka, saya cuma ingat namanya ada Agung-agungnya," kata Muda.

Perusahan yang dimaksud Ikhsan Muda adalah Delta Energy, perusahaan milik Oka di Singapura. Muda mengaku dia hanya mengikuti perintah Ivanto yang mengatakan ada teman Irvanto yang ingin melakukan transfer ke rekeningnya dan Irvanto akan mengambil di Singapura. Namun, karena Irvanto tidak jadi, Muda pun membawakan uang itu.

Muda lalu memberikan nomor rekeningnya di bank DBS, mengambil uang yang masuk dalam jumlah besar dan menyerahkan ke Irvanto di rumahnya.

"Saya beri tahu Irvanto, ini dari mana banyak banget? Katanya dari Masagung. Lalu saya serahkan ke Irvanto di rumahnya," kata Muda.

Menurut Muda, saat itu Irvanto Hendra Pambudi Cahyo marah dan meminta uang cepat dikirimkan kepadanya. Irvan bahkan meminta agar uang tersebut dikirim langsung oleh Muda, tanpa melalui transfer bank.

Uang yang ditarik secara bertahap sebesar 70.000 AS, dalam cek 1.000.000 dolar dan 400.000 dolar AS. Pada tanggal 11 Desember 2012 juga ada yang ditransfer ke rekening anak Oka Masagung bernama Indra Rahardja sebesar 15.000 dolar AS.

Namun, Oka menyangkal bahwa uang dari Anang itu dikirimkan ke Muda Ikhsan.

"Uangnya untuk investasi saya, diputar lagi. Sampai saat ini, saya juga baru kenal Pak Muda dan saya juga belum me-'recall' (mengingat lagi), baru tahu kalau detik ini Pak Irvanto yang kasih rekening, saya tidak pernah kirim uang," kata Oka KPK juga masih menemukan uang dari perusahaan Tortola di British Virgin Island masuk ke rekening Oka Masagung pada tahun 2012 sebesar 1,055 juta dolar AS, lalu uang tu ditarik sebanyak empat kali. Namun, Oka mengaku tidak ingat transaksi tersebut.

"Perusahaan minyak apa? Saya tidak ingat. Saya lupa. Saya lagi pelajari semua ini. Jadi, banyak yang saya belum tahu karena saya belum pelajari semua. Saya juga minta tolong, saya betul-betul belum ingat. Kalau di statement itu ada, tetapi saya tidak 'recall'," ungkap Oka.

Oka pun mengaku tidak tahu kapan uang itu masuk ke rekeningnya meski dari bukti transaksi dia dengan aktif melakukan pengambilan uang dan mendapat "statement" bank uang.

"Makanya, uang untuk A, B, dan C ini saya akan cari tahu ke mana? Pasti ada orang yang minta," tambah Oka.

"'Kan jadi pertanyaan ini pelaksana proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak punya bisnis e-KTP tetapi mengirim uang kepada Bapak dari uang Pak Anang yang dikirim kepada Bapak, lalu dikirim kepada Muda Ikhsan, siapa yang menyuruh? Ini uang negara, loh, Pak," tanya jaksa penuntut umum KPK.

"Ini akan saya cari tahu juga, sesegera mungkin," jawab Oka Masagung.

Bantahan Setnov sejak awal membantah dirinya terlibat dalam kasus ini, apalagi menerima keuntungan.

"Ini fitnah yang sangat kejam dari pihak-pihak yang berusaha untuk menyudutkan saya. Kami selalu berusaha karena ini menyangkut nama baik saya dan membawa soal politik, menyudutkan saya, termasuk praperadilan jadi salah satu usaha meski saya tahu beberapa pihak yang berusaha membawa nama saya," kata Setnov dalam sidang pada tanggal 3 November 2017.

Setnov juga membantah mengenal Direktur PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos, Direktur PT Biomorf Lone LLC Jonenes Marliem yang keduanya disebut dalam dakwaan ikut membuat produk e-KTP.

Dalam dakwaan Andi Narogong disebutkan bahwa pada bulan Februari 2010 di Hotel Gran Melia terjadi antara Andi, Dirjen Dukcapil Irman, Direktur PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) Kemendagri Sugiharto, dan Sekjen Kemendagri Diah Angraeni dan Setnov. Dalam pertemuan itu, Setnov menyatakan dukungannya dalam pembahsan anggaran proyek e-KTP.

Sebagai tindak lanjutnya, Andi mengajak Irman menemui Setya Novanto di ruang kerja Setnov di Lantai 12 Gedung DPR RI dan Setnov berjanji untuk mengoordinasikannya. Selanjunya, pada bulan September s.d. Oktober 2011 di rumah Senov, Jalan Wijaya Kebayoran, Andi bersama Direktur Quadra Solutions Anang S. Sudihardjo dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos bertemu Setnov. Setya Novanto menginstruksikan agar proyek e-KTP dilanjutkan.

Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui anggaran e-KTP dengan rencana besar pada tahun 2010 senilai Rp5,9 triliun yang pembahasannya akan dikawal Fraksi Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya dengan kompensasi Andi memberikan fee kepada anggota DPR, termasuk Setnov dan Andi Agustinus yang mendapat sebesar 11 persen atau sejumlah Rp574,2 miliar serta sejumlah pejabat Kemendagri.

Akhirnya, selain pertanyaan awal yang menjadi judul tulisan Kenapa Setnov Jadi Tersangka Korupsi e-KTP, mungkin pertanyaan lain yang tepat diajukan adalah ke mana aliran uang yang diduga diterima Setya Novanto? (Ben/An)

Desca Lidya Natalia



Video Setya Novanto dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa dan ditahan.

Pembangunan di daerah perkotaan ataupun di desa masih berfokus pada sektor jalan raya. Proses pembangunan jalan raya nasional, kabupaten, hingga propinsi harus memperhitungkan banyak faktor salah satunya stabilisasi tanah. Kinerja pengembang dalam membangun kontur tanah rata dan kuat sebagai lapisan dasar aspal ataupun beton kini wajib diolah menggunakan mesin stabilisasi tanah. Peran dari mesin tersebut sangat penting terutama memberi manfaat dan efisiensi kerja.

Kualitas dari lapisan tanah paling dasar nantinya memperlihatkan lapisan atas aspal lebih kuat kokoh. Untuk melakukan stabilisasi tanah dengan metode pemadatan memerlukan peralatan terbaik yang nantinya mampu memadatkan tekstur tanah sebelum digunakan untuk jalan raya. Lalu apa saja peralatan ataupun mesin stabilisasi tanah yang bisa digunakan.

Mesin Stabilisasi Tanah
Ada beberapa jenis peralatan atau mesin yang bertujuan melakukan pengglias dengan tekstur permukaan tanah yang halus ataupun keras. Berikut ini ada beberapa daftar mesin stabilisasi kontur tanah yang sering digunakan dalam proyek perkerasan jalan raya.

Smooth Steel Roller
Proses perkerasan lapisan tanah hingga teksturnya terlihat halus dan rata bisa menggunakan tipe mesin smooth steel roller. Penggunaan smooth steel roller biasanya ditujukan pada kondisi jalan raya beraspal sehingga proses pengerasannya jauh lebih cepat. Dari tipe smooth steel roller dibedakan menjadi dua yakni Tandem Roller dan Three Wheel Roller. Masing-masing mesin tersebut memiliki kriteria tertentu serta hasil yang lebih maksimal dalam proses perkerasan jalan.

Pneumatic Tired Roller

Masih ada mesin stabilisasi tanah berbentuk Penumatic Tired Roller atau penggilas roda ban angin. Jika kita lihat dari bentuknya mesin dengan roda ban angina ini lebih cocok digunakan untuk kondisi tanah berpasir ataupun kerikil berpasir. Dari kondisi tiga roda pada mesin membuat butiran pasr bisa bergerak memadat dan mengisi rongga kosong.

Sheep Foot Type Roller
Berikutnya ada mesin dengan jiens Sheep Foot Type Roller atau penggilas dengan kaki kambing. Jika dilihat dair bentuknya memiliki fungsi tidak berbeda jauh dengan tipe Penumatic Tired Roller. Namun, pada jenis pengulas berbentuk kaki kambing ini bisa digunakan pada jenis tanah plastis ataupun kohesif. Proses kerja Sheep Foot Type Roller tersebut memang mirip seperti pengglias roda ban angin, akan tetapi dari efektifnya lebih baik penggilas dengan kaki kambing.

Vibratory Roller
Pada proses stabilisasi tanah diperlukan mesin vibratory roller atau penggilas getar yang mana memiliki fungsi memadatkan lapisan tanah dalam waktu lebih singkat. Mesin vibratory roller ini sangat efektif digunakan untuk jenis tanah pasir ataupun kerikil berpasir sehingga kondisi butiran pasir bisa terus bergerak dan memadat.

Vibratory Plate Compactor

Hampir sama seperti Vibratory Roller namun pada jenis Vibratory Plate Compactor lebih kecil dan mudah digunakan untuk satu orang. Fungsinya tetap sama yakni mempermudah proses stabilisasi tanah dengan kondisi kontur tanah berpasir ataupun kerikil.

Dari daftar mesin stabilisasi tanah di atas sudah bisa kita simpulkan bahwa dalam proses perkerasan tanah membutuhkan peralatan khusus yang ditujukan untuk mempermudah serta mempercepat proses stabilisasi tanah. Pekerjaannya dilaksanakan tentu dibekali dengan pemahaman konsep dasar struktur perkerasan jalan dengan baik. Salah satu perusahaan perkerasan jalan Soil Stabilization di Indonesia ada di Jakarta. Layanan bisnis diperkenalkan melalui situs Website yang dikelola SoilIndo.



Jakarta, 20/11 (Benhil) - Mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengungkapkan jatah uang untuk mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dalam pembahasan anggaran KTP elektronik (e-KTP). Baca: Kenapa Setnov Jadi Tersangka Korupsi e-KTP

"Saya bacakan keterangan saudara 'Sedangkan 500 ribu dolar AS jatah Mirwan Amir penyerahannya di ruang Setya Novanto di lantai 12 ruang Nusantara DPR, Andi Agustinus menyerahkan juga ke Melchias Mekeng sebesar 1 juta dolar AS lalu dibagi 500 ribu dolar AS untuk Setya Novanto dan 500 ribu untuk Melchias Mekeng', apa ini benar?" tanya ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

"Itu cerita Mirwan Amir," jawab Nazaruddin yang menjadi saksi dalam perkara itu.

Nazar menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp1 miliar dalam proyek pengadaan KTP-e yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun.

Melchias Mekeng adalah ketua badan anggaran (banggar) dari partai Golkar, sedangkan Mirwan Amir adalah anggota banggar dari fraksi Partai Demokrat.

"Tapi itu keterangan saudara, bukan Mirwan Amir?" tanya hakim Jhon.

"Lupa yang mulia," jawab Nazaruddin.

"Saya bacakan selanjutnya, semua dapat bagian dari 'comitment fee'. Setya Novanto menghubungi Chaeruman Harahap dan Ganjar Pranowo, setelah mereka datang ke ruangan Setnov, Andi Agustinus memberikan ke Chaeruman sebagai ketua Komisi II dan Ganjar selaku wakil ketua Komisi II masing-masing 500 ribu dolar AS', itu saudara tahu dari mana?" tanya hakim Jhon.

"Lupa saya," jawab Nazaruddin.

"Tapi keterangan anda begini?" tanya hakim Jhon.

"Iya, memang kalau di DPR itu penyerahan-penyerahan tidak pernah pakai kuitansi dan tidak pernah transfer, tapi semua terealisasi dan penyerahan sebelum anggaran diteken," ungkap Nazar.

"Anda sebagai bendahara fraksi terima uang e-KTP?" tanya hakim.

"Diserahkan Mirwan Amir untuk bayar hotel di Bandung," jawab Nazaruddin.

"Mirwan mengatakan tidak ada kaitan dengan uang?" tanya hakim.

"Saya tetap pada pendirian saya," jawab Nazaruddin.

Hakim juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Muhammad Nazaruddin yang mengaku ada pembagian keuntungan 49 persen di proyek KTP-e yaitu 34 persen untuk pengkondisian di DPR dan pemerintah, sedangkan bagian Andi Narogong dan Anas Urbaningrum sebesar Rp1,77 triliun atau 11 persen.

"e-KTP sampai 2013 sedangkan saya 2011 saya kena masalah, tapi kesepakatannya seperti itu," ungkap Nazar.

Dalam dakwaan Andi disebutkan sebesar 49 persen anggaran KTP-e yaitu Rp2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada: a. Beberapa pejabat Kemendagri termasuk Irman dan Sugiharto sebesar 7 persen atau Rp365,4 miliar b. Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp261 miliar c. Setya Novanto dan Andi Agustinus sebesar 11 persen atau sejumlah Rp574,2 miliar d. Anas Urbaningrum dan M Nazarudin sebesar 11 persen sejumlah Rp574,2 miliar e. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen sejumlah Rp783 miliar. (Ben/An)

Setya Novanto resmi menjadi tahanan KPK dalam kasus mega korupsi e-KTP

Jakarta, 20/11 (Benhil) - Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) menjelaskan mengenai kecelakaan lalu lintas yang dialami sehingga membuat Ketua Umum Partai Golkar ini harus masuk rumah sakit.

"Saya dari kemarin memang sudah niat untuk datang bersama-sama DPD (Golkar) I pukul 20.00 WIB, tapi saya diminta untuk wawancara di Metro (TV) dan di luar dugaan saya ada kecelakaan sehingga saya selain terluka, terluka berat dan juga di kaki, di tangan, dan juga di kepala masih memar," ujar Setnov, seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Senin dini hari.

Setnov selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 01.15 WIB. Ia dibawa ke gedung KPK pada Minggu (19/11) pukul 23.35 WIB.

Setnov pun tidak lagi menggunakan kursi roda saat seperti ia tiba di gedung KPK. Ia tampak berjalan dari lokasi pemeriksaan di lantai 2 meski tampak lemah dan masih mengenakan rompi oranye tahanan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Setelah mengalami kecelakaan di kawasan Permata Berlian Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) tersebut, Setya Novanto lalu menjalani perawatan di RS Medika Permata Hijau namun dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangungkusumo pada Jumat (17/11).

Dirut RSCM dr Czeresna Heriawan Soejono mengatakan Setya Novanto tidak perlu lagi dirawat inap setlah melakukan observasi pada 18-19 November 2017.

"Setelah dilakukan penilaian selama dua hari, kami tim dokter menilai Setya Novanto sudah tidak perlu lagi rawat inap," kata Soejono.

Setnov pun membantah sudah mangkir saat dipanggil KPK.

"Saya belum pernah mangkir, yang tiga kali saya diundang saya selalu memberikan alasan jawaban karena ada tugas-tugas yaitu menyangkut saksinya saudara Anang, dan saya dipanggil menjadi tersangka baru sekali tahu-tahu sudah dijadikan sebagai penangkapan tersangka," ujar Setnov.

Namun ia mengaku akan tetap menjalani proses hukum.

"Tetapi saya tetap mematuhi masalah hukum dan apa pun saya tetap menghormati," ujar Setnov singkat.

Menurut informasi, KPK sudah memanggil Setnov 11 kali sebelum mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) KTP elektronik (e-KTP) itu. Dari total 11 kali pemanggilan dalam proses penyidikan, Setya Novanto tercatat 8 kali mangkir dari pemeriksaan.

Pada proses penyidikan, Ketua Golkar Setnov hanya hadir dalam panggilan pada 13 Desember 2016, 10 Januari 2017, dan 14 Juli 2017. Panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka terhadap Setya Novanto kembali dilakukan pada 15 November 2017.

Penyidik lalu membawa surat perintah penangkapan ke rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan, namun ia tidak ditemukan di kediamannya. (Ben/An)

Budisantoso Budiman


Monumen Nasional (Monas)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menggunakan Lapangan Monas untuk kegiatan zikir. Menurut Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB) rencana tersebut merupakan bentuk pelanggaran Keputusan Presiden No.  25 tahun 1995 tentang Pembangunan dan penggunaan kawasan Monumen Nasional.

Gubernur Anies Baswedan menggunakan Lapangan Monas untuk Zikir melanggar Keppres No 25 tahun 1995

Pitono Adhi,  Ketua Relawan Penggerak Jakarta Baru menyatakan penggunaan kawasan Monas harus merujuk Keppres No.  25 tahun 1995 yang pada bagian menimbang menyebut bahwa  tugu Monas merupakan lambang perjuangan bangsa Indonesia. Gubernur DKI Anies Baswedan telah menyatakan akan mengubah Peraturan Gubernur atau Pergub tentang penggunaan Kawasan Monas.  Sebelumnya, dalam Pergub yang berlaku kegiatan keagamaan tidak boleh dilakukan di kawasan Monas mengacu Keppres No.  25 tahun 1995 tersebut.

"Pembangunan dan penggunaan Kawasan Monas yang dilaksanakan Gubernur DKI sesuai Keppres harus dikoordinasikan dengan Komisi Pengarah yang diketuai Menteri Sekretaris Negara dan dilaporkan kepada Presiden, " kata Pitono Adhi.

Pasal 6 Keppres tersebut menyatakan bahwa Gubernur adalah pemimpin Badan Pelaksana yang salah satu tugasnya (Pasal 7) menyusun rencana pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Kemudian Pasal 8 bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana mempertimbangkan pendapat dan pengarahan Komisi Pengarah. Sedangkan pasal 9 bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komisi Pengarah.

“Jadi jelas bahwa Gubernur DKI sebagai Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Monas bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sehingga penggunaan kawasan Monas untuk kegiatan kebudayaan, kebangsaan atau pun keagamaan harus dilaporkan kepada Komisi Pengarah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Artinya musti ada izin dari Presiden melalui komisi pengarah. Tidak bisa Gubernur Anies seenaknya mengizinkan Monas dipakai untuk kegiatan keagamaan,” ungkap Pitono Adhi.

RPJB juga mengimbau Gubernur Anies untuk menjaga dan memanfaatkan kawasan Monas hanya untuk kegiatan bernuansa kebangsaan tanpa unsur suku, agama ras dan antar golongan (SARA).


Pres Rilis Relawan Penggerak Jakarta Baru – 19 November 2017
Pitono Adhi - Ketua RPJB / 082113161999

Anti Bullying Campaign Services in Jakarta Indonesia by GALASEO

To prevent and raise awareness of bullying in the society, there have been a lot of campaigns by different members of society around the world. Actually, there are some categories as described in Wikipedia. The affirmative actions from governments and anti-bullying organizations are expected to keep them from happening in the society as its psychological effects are profound on the livelihood of the victims for years. There is need to educate the society on how to detect and prevent the bullying from taking place

To activate anti-bullying campaigns, online platform may be considered effective channels to bring various activities into integrated and informed media management

Online media coverage will surely provide the attention needed from all the parties in the society. The digital data from Nielsen shows that millennial aged 18-34 are top smartphone users in US while Gen-X follows closely and this phenomenon is believed to ring the same in other parts of the world. These people are children, young parents and educated professional and productive work force, who are savvy at absorbing the right information from the right and trusted online sources.

Conducting anti-bullying campaigns can start with website and social media like Facebook, Facebook Messenger and YouTube. It begin by understanding where they go when they are active online. It can also be segmented by their usage of smartphone operating systems (OS), brands and locations

Delivering the message will involve the formulation of contents that are in line with cyber PR (Public Relations) and how the messages are consumed on different platform whether it is storytelling, video message or photos. It helps with cultural and social values are taken into account

Digital agency in Jakarta, GALASEO, expertise in digital marketing and tools can be optimized to take it practically in making the campaigns reach the intended audiences and conduct the anti-bullying campaigns with online media, broadcast media and print media.


Jakarta, 19/11 (Benhil) Salah satu permintaan calon investor, baik lokal maupun asing dimanapun mereka ingin berinvestasi adalah kemudahan dalam mendapatkan izin, disamping adanya kepastian hukum dan tentunya keamanan.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia selalu berupaya habis-habisan untuk memberikan kemudahan sekalipun itu harus mengubah, bahkan kalau perlu menghapus sejumlah peraturan yang dinilai menghambat minat berinvestasi, baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para kepala daerah untuk mempermudah izin investasi.


"Saya ingatkan, untuk industri dan manufaktur berilah peluang sebanyak-banyaknya untuk kedua hal ini. Bagi mereka yang mau investasi di industri dan manufaktur buka lebar-lebar karena akan membuat barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.

Penegasan Presiden itu memang patut disampaikan apalagi saat ini masyarakat di usia produktif membutuhkan lapangan kerja padat karya. Jokowi meminta kalau di pusat, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sekarang sudah bisa tiga jam untuk sembilan izin, rampung, maka di daerah mestinya jangan sampai hitungan jam, tapi menit.

Presiden pun berjanji akan mendatangi daerah-darah yang masih memberikan pelayanan dalam waktu lama untuk para investor.

Pada awal 2018 juga direncanakan sudah ada sistem "single submision" sehingga Presiden dapat melacak bagaimana alur perizinan di pusat dan daerah. Dari sistem itu akan diketahui mana yang cepat dan lambat, apakah pusat atau daerah. Saat persaingan global dunia gila-gilaan sekarang ini, kalau masih mengerjakan rutinitas dan tidak ada terobosan maka Indonesia tak akan dilirik investor.

Karena itu dibutuhkan pemimpin-pemimpin, baik pusat maupun daerah yang reformis, senang pembaruan, inovatif, jangan memelihara rutinitas, dan buat terobosan yang baru, yakni terobosan yang mempercepat melayani masyarakat.

Soal penyederhanaan izin investasi, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Jawa Barat, telah menyederhanakan perizinan guna menyasar target investasi pada 2017 sebesar Rp6,5 triliun.

Simplikasi ini termasuk arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan waktu hingga 2018 bagi pemerintah untuk bersiap melayani seluruh perizinan secara dalam jaringan. Simplikasi perizinan perlu didukung dengan pengembangan sistem teknologi informasi yang memadai guna kemudahan layanan masyarakat secara daring serta meminimalkan potensi praktik suap.

Pihak yang mengajukan izin tidak perlu bertatap muka langsung dengan aparatur yang memproses penerbitan izin.

Secara bertahap, DPMPTSP pun mulai mengintegrasikan pelayanan perizinan secara daring. Sebagai permulaan, Pemkot Bekasi mengoperasikan pelayanan perizinan daring bertajuk Sistem Layanan Perizinan Terpadu (Silat) pada 8 November 2018 namun baru melayani enam perizinan.

Meskipun jumlah perizinan yang belum dilayani secara daring (online) itu masih banyak, tapi DPMPTSP tetap optimistis mampu menintegrasikan seluruh perizinan tersebut tepat waktu.

Akses menuju Kota Bekasi kian terbuka dengan pesatnya proyek pembangunan di bidang infrastruktur perhubungan, seperti pengerjaan tol melayang Jakarta-Cikampek, tol Becakayu, Light Rail Transit, juga Kereta Cepat Indonesia Cina yang berpotensi besar mendatangkan investor dalam maupun luar negeri.

Hapus Kendala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan bahwa hingga saat ini masih banyak kendala investasi sehingga harus segera diselesaikan, khususnya terkait dengan permasalahan perizinan di daerah yang terbilang masih rumit.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan bahwa beberapa catatan yang menjadi hambatan untuk menarik para pelaku bisnis, investor masuk ke Indonesia antara lain adalah soal regulasi di tingkat pemerintah daerah, permasalahan pajak, isu tenaga kerja, lahan, dan juga infrastruktur. Kendala investasi di pemerintah daerah harus diselesaikan dengan membangun sebuah sistem. Ini masalah implementasi, memang tidak ada jalan pintas dan peluru ajaib.

Thomas menambahkan, salah satu permasalahan atau kendala yang ada di pemerintah daerah dalah terkait data-data investor yang belum online. BKPM berencana untuk membuat database online yang nantinya bisa dipergunakan oleh BKPM daerah secara gratis. Selain itu, di daerah banyak syarat dan standard itu dijadikan izin, itu harus dikembalikan dari izin kembali ke syarat dan standard.

Saat ini Indonesia tengah bersaing untuk mendapatkan investasi asing dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Masuknya investasi asing tersebut bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, akan tetapi juga teknologi, keahlian dan jaringan perusahaan.

Meskipun masih banyak kendala untuk berinvestasi di Indonesia, namun BKPM dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir banyak pekerjaan rumah yang sudah diselesaikan. Beberapa perubahan yang signifikan antara lain adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diperkuat dan tiga jam layanan izin investasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengharapkan semakin banyak swasta yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur pada 2018, baik dalam skema pembiayaan investasi non-anggaran (PINA) ataupun kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2015-2019, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp4.769 triliun. Dari total anggaran tersebut, porsi anggaran pemerintah melalui APBN maupun APBD diperkirakan hanya Rp1.978,6 triliun (41,3 persen), BUMN Rp1.066,2 triliun (22,2 persen), sedangkan sisanya diharapkan dari sektor swasta sebesar Rp1.751,5 triliun (36,5 persen).

Untuk skema PINA, status sampai saat ini ada 16 proyek yang telah memasuki tahap identifikasi dengan nilai total Rp211,3 triliun, satu proyek tahap persiapan senilai Rp13,4 triliun.

Rinciannya, untuk 16 proyek PINA dalam tahap identifikasi adalah pesawat turboprop R80 PT RAI total proyek, 10 proyek pembangkit listrik PT PJB, pengembangan regional Pulau Flores oleh Flores Prosperindo Ltd, pembangkit listrik diesel-gas di Pesanggaran, Bali, proyek bandara di Kulon Progo, DIY, dan dua proyek pembangunan tahap 2 Bandara Kertajati. (Ben/An)

Ahmad Wijaya
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.