Agung Laksono

Jakarta, 18/1 (Benhil) - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menceritakan kondisi Setya Novanto yang dirawat di Rumah Sakit Media Permata Hijau Jakarta Barat setelah mengalami kecelakaan lalu lintas pada 16 November 2017 lalu.

"Ya dia ada di dalam kamar, cuma dalam kondisi tidur. Saya tidak mau membangunkan beliau karena beliau perlu istirahat, ada perban di wajahnya ada memar di dahi. Saya tak bisa berkomunikasi bagaimana kejadiannya, begitu saja," kata Agung di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Agung mendatangi gedung KPK Jakarta terkait dirinya yang dipanggil menjadi saksi meringankan untuk Fredrich Yunadi, tersangka menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Saat KPK Panggil Agung Laksono dan memberi keterangan, namun ia menolak menjadi saksi meringankan bagi Fredrich, salah satu alasannya karena dirinya tidak mengenal mantan kuasa hukum Novanto itu.

Terkait penolakan itu, ia juga tidak menceritakan terkait kondisi Novanto setelah kecelakaan lalu lintas itu kepada penyidik KPK.

"Oh tidak-tidak karena kan saya tak mau berikan keterangan tetapi saya berikan sedikit gambaran saya datang dan memang saya akui saya datang ke sana tetapi saya tidak bersedia dalam status sebagai saksinya yang menguntungkan Pak Fredrich. Artinya, saya tak mengenal, tak mengetahui, dan tak ingin terlibat dalam perkara ini," tuturnya.

Ia mengaku bahwa baru mengenal Fredrich saat menjenguk Novanto di Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang dirawat akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 16 November 2017.

"Saya baru kenal itu malam itu saja ketika saya menjenguk Setya Novanto. Setya Novanto saat itu adalah Ketua DPR, Ketua Umum Partai Golkar. Saya juga kenal baik beliau bertahun-tahun. Ketika mendengar beliau mengalami kecelakaan lalu lintas dan dibawa ke rumah sakit, tergerak untuk membesuk beliau," dia.

KPK telah menetapkan advokat Fredrich Yunadi yang juga merupakan mantan kuasa hukum Setya Novanto dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dalam penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Keduanya pun telah resmi ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan.

Bimanesh terlebih dahulu ditahan sejak Jumat (12/1) malam di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Sedangkan Fredrich ditahan sejak Sabtu (13/1) siang di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. (Ben/An)

Antonius Tonny Budiono

Jakarta, 18/1 (Benhil) - Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono didakwa menerima suap senilai Rp2,3 miliar dan gratifikasi Rp22,35 miliar atau total Rp24,65 miliar dari pengusaha dan anak buahnya.

Pada dakwaan pertama, Antonius didakwa menerima Rp2,3 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan terkait proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan dan persetujuan penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) PT Adiguna Keruktama.

"Terdakwa Antonius Tonny Budiono selaku Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sejak Mei 2016-2017 menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp2,3 miliar dari Adiputra Kurniawan selaku Komisaris PT Adiguna Keruktama karena berhubungan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah TA 2016, pelabuhan Tanjugn Emas Semarang TA 2017 dan menyetujui penerbitan SIKK PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang yang proyek pengerukannya dilakukan PT Adiguna Keruktama," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Dody Sukmono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Antonius pertama kali bertemu dengan Adiputra alias Yongki pada pertengahan 2015.

Yongkie lalu membuka beerapa rekening di Bank Mandiri menggunakan KTP palsu dengan nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo sehingga pada 2015-2016 membuat 21 rekening di bank Mandiri cabang Pekalongan dengan nama Joko Prabowo dengan tujuan agar kartu ATM-nya dapat diberikena kepada orang lain yaitu anggota LSM, wartawan, preman di proyek lapangan, rekan wanita dan beberapa pejabat di kementerian Perhubungan termasuk untuk Antonius.

"Pada 2016-2017, terdakwa sering membantu memberikan arahan kepada Adiputra Kurniawan alias Yongkie sehingga PT Adhiguna Kerukatama dapat melaksanakan proyek pengerukan di beberapa tempat dan terdakwa juga menyetujui penerbitan SIKK," tambah jaksa Doddy.

Pada Agustus 2016, Adi Putra kembali bertemu dengan Antonius dan memberikan kartu ATM Bank Mandiri beserta PIN dan buku tabungan bank Mandiri dengan nama Joko Prabowo kepada Antonius.

"Yongkie mengatakan bahwa rekening tersebut nanti akan diisi uang dan ATM dapat digunakan sewaktu-waktu oleh terdakwa," ungkap jaksa.

Proyek pertama yang disetujui oleh Antonius adalah pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah TA 2016 senilai Rp61,2 miliar; pelabuhan Samarinda Kaltim TA 2016 senilai Rp73,509 miliar dan pelabuhan Tanjung Emas Semarang TA 2017 senilai Rp44,518 miliar yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Imbalannya, Adiputra mentransfer ke rekening Joko Prabowo yang dikuasai Antonius dengan imbalan yang ditransfer secara bertahap sebesar Rp1,5 miliar.

Proyek kedua adalah penerbitan SIKK untuk PT Indominco Mandiri terkait pekerjaan pengerukan di Bontang Kalimantan Timur. Karena dibantu penerbitan SIKK, PT Adhiguna mengirimkan Rp300 juta dari rekening Yongkie Goldwing ke rekening Joko Prabowo sebagai kompensasi kepada Antonius.

Proyek ketiga adalah penerbitan SIKK untuk PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten terkait pekerjaan pengerukan di Lontar Banten. Karena SIKK itu juga tidak kunjung diterbitkan maka Adi Putra menemui Antonius hingga akhirnya terbit SIKK pada 24 November 2016. Setelah SIKK keluar, Yongkie mentrasfer Rp300 juta ke Joko Prabowo sebesar Rp300 juta.

Proyek keempat adalah penerbitan SIKK Pekerjaan pengerukan di pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Antonius mengeluarkan surat keputusan pada 8 Mei 2017 tentang pemberian izin kepada KSOP kelas I Tanjung Emas untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan Tanjung Emas sehingga pada 13 Juli 2017 Adi Putra mentransfer uang sebesar Rp200 juta sebagai ucapan terima kasih.

"Dari keseluruhan pemberian uang yang dilakukan Adiputra Kurniawan alias Yongkie diberitahukan kepada terdawka melalui BBM dengan menggunakan kata sandi antara lain 'kalender tahun 2017 saya kirim' atau 'telor asin sudah saya kirim' dan juga menggunakan kata 'sarung'," tambah jaksa.

Pada dakwaan kedua, Antonius didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai sejumlah Rp5,815 miliar, 479.700 dolar AS (sekitar Rp6,4 miliar), 4.200 euro (sekitar Rp68,451 juta), 15.540 poundsterling (sekitar Rp287,137 juta), 700.249 dolar Singapura (Rp7,06 miliar), 11.212 ringgit Malaysia (Rp37,813 juta), uang di rekening bank Bukopin senilai Rp1,066 miliar, uang di rekening bank Bukopin senilai Rp1,067 miliar, berbagai barang bernilai ekonomis yang ditaksir senilai Rp243,413 juta serta penerimaan di rekening Bank BRI senilai Rp300 juta.

"Terdakwa Antonius Tonny Budiono menerima pemberian yang telah habis dipergunakan oleh terdakwa padahal terdakwa adalah penyelenggara negara yang menjabat sebagai staf ahli menteri perhubungan bidang logistik, multi moda dan keselamatan serta selaku dirjen hubungan laut kementerian perhubungan," tambah jaksa Yadyn.

Padahal sebagai Dirjen Hubla 2016-2017, Antonius mendapatkan penghasilan senilai Rp891,218 juta ditambah penghasilan sebagai anggota dewan komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV 2016-2017 senilai Rp931,315 juta sehingga totalnya Rp1,822 miliar.

Sedangkan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Antonius harta kekayaannya hanya berjumlah Rp1,723 miliar, sehingga penerimaan-penerimaan tersebut merupakan pemberian suap baik berupa uang maupun barang (gratifikasi) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawasan dengan kwajiban dan tugasnya.

Atas dua dakwaan itu Antonius didakwa berdasarkan pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Serta pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat KUHP yaitu mengenai setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Terhadap dakwaan itu, Antonius tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi), sidang dilanjutkan pada 25 Januari 2018. (Ben/An/T.D017)


Jakarta, 18/1 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono sebagai saksi meringankan untuk Fredrich Yunadi, tersangka untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

"Terkait soal kunjungan saya ke rumah sakit saat besuk Pak Novanto beberapa waktu yang lalu," kata Agung saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga membenarkan soal pemanggilan Agung untuk diperiksa sebagai saksi meringankan untuk mantan kuasa hukum Setya Novanto itu.

"Ya, sudah dipanggil untuk diperiksa hari ini. Diajukan oleh tersangka sebagai saksi meringankan. Sesuai KUHAP kami penuhi dan lakukan pemanggilan," kata Febri saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil tiga dokter menjadi saksi meringankan untuk Bimanesh Sutarjo yang juga merupakan tersangka lain menghalang-halangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto pada Rabu (17/1).

Namun, tiga dokter itu menolak permintaan menjadi saksi meringankan tersebut.

"Tiga saksi menolak permintaan Bimanesh Sutarjo tersebut untuk diperiksa sebagai saksi meringankan karena para dokter ingin menjaga independensi mereka sebagai bagian dari tim IDI yang melakukan pemeriksaan etik terhadap Bimanesh Sutarjo," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1).

Tiga dokter yang direncanakan dipanggil sebagai saksi meringankan Bimanesh itu, yakni Budi Sampoerna, Zubairi Djoerban, dan Prasetyono. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa rencana pemeriksaan tiga dokter dalam kasus Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hari ini merupakan bentuk pelaksanaan KUHAP.

"Mereka adalah saksi yang diajukan oleh tersangka Bimanesh Sutarjo. Sebagai bentuk pelaksanaan terhadap hak-hak tersangka, maka penyidik melakukan pemanggilan," tuturnya.

Febri pun menyatakan lembaganya menghargai sikap tiga dokter yang menolak hadir karena ingin menjaga independensi tersebut.

"Hal tersebut sudah diinformasikan pada penyidik dan KPK tentu menghargainya," ucap Febri.

KPK telah menetapkan advokat Fredrich Yunadi yang juga merupakan mantan kuasa hukum Setya Novanto dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dalam penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Keduanya pun telah resmi ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Bimanesh terlebih dahulu ditahan sejak Jumat (12/1) malam di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Fredrich ditahan sejak Sabtu (13/1) siang di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. (Ben/An)


Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Juni 2018, tidak hanya terjadi persaingan diantara bakal calon kepala daerah tapi juga antara satu partai politik yang satu dengan yang lainnya.

Yang kemudian muncul adalah suasana "panas" apalagi ada satu parpol yang para pemimpinnya mulai saling memaki dan pecat-memecat.

Masyarakat selama beberapa hari terakhir ini, mulai menyaksikan suasana saling mencemooh hingga pecat-memecat diantara para tokoh Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, terutama ketika beberapa tokohnya memecat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hanura Oesman Sapta Odang dan kemudian menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Umum Daryatmo.

Namun, tak mau kalah gertak, Oesman Sapta Odang--yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bahkan juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah--memecat Sekretaris Jenderal DPP Hanura Syarifuddin Suding.

Pecat-memecat ini patut disimak karena bagaimanapun juga Partai Hanura adalah salah satu partai politik peserta yang ikut dalam kontestansi pilkada yang akan datang sehingga "pertarungan internal" itu bisa diperkirakan mempengaruhi tingkat konsentrasi para pemimpin, anggota hingga simpatisannya.

Dunia politik di Tanah Air ini seharusnya patut memuji atau menghargai atau apapun istilahnya terhadap Partai Golkar yang akhirnya mampu memilih ketua umum yang baru, yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto karena diduga terlibat kasus korupsi dengan kerugian negara tidak kurang dari Rp2,3 triliun pada proyek KTP elektronik yang bernilai Rp5,9 triliun.

Tentu masyarakat amat berharap agar kemelut di Partai Hanura--siapa pun "pemenangnya"--dapat diselesaikan secara baik apalagi partai ini belumlah menjadi parpol yang "benar-benar besar dan kuat".

Karena sekarang sudah bulan Januari, sedangkan pilkada serentak dijadwalkan berlangsung 27 Juni 2018 maka waktunya sudah sangat "mepet", yakni persiapannya tinggal enam bulan lagi. Semua pihak mulai lagi pemerintah, KPU, Bawaslu, panwaslu, masyarakat sudah harus memeras keringat agar pesta demokrasi ini benar-benar berlangsung jujur dan adil alias jurdil serta bebas rahasia.

"Mahar politik" Karena pesta demokrasi ini akan memilih gubernur-wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota hingga bupati dan wakil bupati, maka tentu saja begitu banyak calon kepala daerah yang merasa dirinya mampu menjadi gubernur, bupati dan wali kota.

Mereka mulai "menjual dirinya" kepada partai-partai politik yang diharapkan bisa mendukung pencalonan dirinya itu. Namun ternyata hal itu sama sekali tidak gampang.

Seorang bakal calon wali kota Cirebon, Jawa Barat, Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Siswandi mengaku harus memberikan "uang sogokan" atau istilah kerennya "mahar politik" sedikitnya ratusan juta rupiah agar bisa didukung oleh satu partai.

Tentu saja "tuduhan" minta "mahar politik" atau bahasa gampangnya "sogokan" itu dibantah habis-habisan oleh para tokoh parpol di Cirebon itu.

Sebelumnya, seorang pengusaha dari Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti juga mengaku atau mengklaim bahwa dirinya harus memberikan "mahar politik" miliaran rupiah agar pencalonan dirinya itu sukses sebagai calon gubernur. Namun lagi-lagi pengakuan La Nyalla itu dibantah oleh tokoh parpol di Jawa Timur itu.

Akibatnya, Nyali La Nyalla Mattalitti yang selalu menyala-nyala sangat berani "bercerita" tentang dimintanya uang sogokan itu.

Kok terjadi? Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian baru-baru ini mengungkapkan bahwa untuk menjadi calon bupati saja, seseorang harus menyediakan uang Rp30 miliar.

Kalau sukses menjadi bupati maka pertanyaan Kapolri adalah gaji atau bahkan pendapatan selama lima tahun ini pasti tidak akan mungkin mengembalikan uang Rp30 miliar itu, maka akankah satu-satunya alternatif adalah menggerogoti uang APBD setempat?.

Sang bupati pasti juga akan mulai berpikir bahwa bisa saja dia tidak terpilih untuk masa jabatan atau periode kedua sehingga juga harus memiliki "tabungan" selama menjadi pejabat. Kalau begitu, bagaimana mengatasi masalah uang atau modal yang "segunung" itu? Cara yang paling mudah dipikirkan tapi sama sekali tidak mudah dilaksanakan adalah Kementerian Dalam Negeri yang membawahi gubernur, bupati dan wali kota harus mencari cara agar pemilihan kepala daerah itu tidak ruwet, berbelit-belit serta tak makan waktu lama.

Coba bagaimana seorang calon gubernur Papua, misalnya, harus mendatangi semua kota, kabupaten atau distrik (kecamatan) untuk berkampanye guna mendapat dukungan dari calon pemilih kalau begitu banyak daerah terpencil hanya bisa didatangi dengan pesawat udara--yang pasti mahal--sambil membawa ratusan atau ribuan kaos, poster, pulpen serta berbagai jenis "cendera mata" bagi para pemilihnya.

Kalau calon bupati saja harus menyediakan uang Rp30 miliar, maka bagaimana seorang calon gubernur harus memiliki anggaran "segunung" apalagi seorang calon presiden untuk menghadapi pilpres? Rakyat pasti sudah sangat benci, jengkel bahkan muak menghadapi kenyataan banyak gubernur, bupati hingga wali kota yang terpaksa harus ditangkap oleh KPK hanya gara-gara berkorupsi sehingga keadaan memprihatinkan atau bahkan memalukan ini harus segera dihentikan.

Tentu masyarakat berhak menaruh harapan kepada Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Wiranto serta Mendagri Tjahjo Kumolo agar menghasilkan "resep jitu" supaya tidak ada lagi bupati, wali kota sampai dengan gubernur yang "masuk bui" gara-gara korupsi uang rakyat.

Yang amat didambakan rakyat dari para pemimpinnya sama sekali tidak banyak atau tak berlebihan, yakni bagaimana harga bahan pokok sehari-hari mulai dari beras, gula, kopi, gula pasir bisa murah dan tidak terus melonjak-lonjak, uang sekolah yang tak mahal, mudah mencari pekerjaan serta punya rumah hingga tak ada lagi korupsi. Berlebihankah harapan rakyat itu ?



Sampai dengan tahun 2018, kemerdekaan Negara Indonesia sudah diulangtahuni sebanyak 72 kali.

Namun demikian masih banyak perdebatan sengit mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ideal di atas tanah Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini.

Kelompok ekstrim sekuler menginginkan agama (Islam) dikeluarkan dari sistem ketatanegaraan, sedangkan kelompok ekstrim Islam ingin memformat ulang seluruh komponen negara berdasarkan hukum Islam.

Secara terang-terangan mereka menyatakan ingin mengubah NKRI yang berdasar Pancasila, menjadi NKRI yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kelompok ini beranggapan bahwa pancasila adalah "taghut" alias sesembahan lain selain Allah S.W.T.

Dengan menganggap dasar negara sebagai taghut, maka konsekuensinya adalah segala kebijakan dan putusan yang didasarkan pada Pancasila secara otomatis menjadi taghut: Undang-undang, presiden, pemerintah daerah, camat, DPR dll semuanya adalah taghut. Kita tidak wajib menaatinya, bahkan haram tunduk padanya. Karena bagi mereka yang wajib diikuti hanyalah Alqur'an dan assunnah saja.

Pemerintah bertindak cepat membubarkan organisasi ini karena terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri negara pancasila serta melanggar Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Namun perlulah diketahui bersama bahwa kelompok ini memiliki simpatisan dan loyalis yang sangat militan. Meskipun secara hukum sudah dibubarkan, mereka tidak patah arang, terus berupaya bangkit, menyusun kekuatan, merebut hati dan simpati masyarakat awam . Pengikut setianya masih aktif menggaungkan kampanye Negara Islam Indonesia dan penegakan kehalifahan di Indonesia melalui dunia nyata maupun melalui dunia maya.

Bagi mereka, mendirikan kekhalifahan merupakan sebuah keniscayaan, memformat negara dengan hukum Islam adalah keharusan, ikhtiar menggapainya adalah jihad, mati dalam memperjuangkannya adalah syahid, dan tempat kembali yang layak bagi mereka adalah surga.

Dr Nurul GhufronS.H, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, pada suatu ketika menyindir, "Jika Pancasila adalah taghut, maka semua hukum di Indonesia adalah taghut, pernikahan saya tidak sah, dan hubungan saya dengan istri adalah zina," katanya sambil tersenyum.

NKRI (sudah) bersyariah Islam adalah agama perpaduan antara sesuatu yang sangat idealis dengan realistis. Keidealisan Islam terletak pada tegasnya perintah untuk dijalankannya aturan dan ajaran Islam oleh pemeluknya, serta penghormatan yang tinggi atas harkat dan martabat manusia. Sedangkan kerealistisan Islam terletak pada penerapan nilai keislaman yang bisa elastis, fleksibel, menyesuaikan dengan tempat dan keadaan.

Mencontoh pada Imam Syafi'i yang menghasilkan dua ijtihad madzhab yang berbeda, yaitu madzhab qodim, dan madzhab jadid. Jauhnya perjalanan antarnegara, luasnya pengalaman dan dalamnya keilmuan tentang hukum Islam di berbagai wilayah negara membuatnya menerapkan madzhab ala Syafi'i yang berbeda di dua negara, yaitu Irak dan Mesir.

Perbedaan geografis dan historis ternyata mempengaruhi ijtihad dan pemikirannya tentang hukum Islam. Bukan hanya karena di Mesir sudah berkembang hukum al-Lais, namun juga karena keinginannya untuk menawarkan hukum yang tepat sesuai historis, kebutuhan masyarakat, dan keseimbangan kehidupan sosial.

Berkaca pada langkah dakwah beliau maka tidak menutup kemungkinan bahwa di era modern saat ini fatwa ulama di suatu tempat bisa berbeda dengan fatwa ulama di tempat yang lain. Fatwa ulama Arab bisa berbeda dengan fatwa ulama Eropa, fatwa ulama Australia boleh berbeda dengan fatwa ulama Etiopia, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Demikian pula fatwa ketatanegaraan ulama Indonesia harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masa kini, juga mempertimbangkan pengalaman-pengalaman masa lalu.

Para ulama telah sepakat bahwa kaidah fikih dalam hal ibadah berbeda dengan kaidah fikih muamalah. Dalam hal ibadah berlaku kaidah "jangan melakukan ibadah kecuali jika ada dalil yang memerintahkan", sedangkan kaidah muamalah adalah sebaliknya, "lakukanlah sesuatu sampai ada dalil yang melarang". Politik dan ketatanegaraan masuk dalam fikih muamalah.

Dalam Al-Qur'an dan hadits tidak ada satu pun redaksi yang secara khusus memerintahkan umat Islam untuk membentuk negara dengan bentuk tertentu dan mengatur jalannya negara dengan sistem tertentu. Karena itu, hal ini dapat dipahami bahwa umat Islam bebas untuk menentukan sendiri bentuk dan sistem pemerintahan sesuai dengan zaman dan tempat, situasi dan kondisi yang ada di kawasannya.

Islam hanya memberi panduan tentang prinsip-prinsip umum yang harus dijalankan dalam kehidupan bernegara, yaitu: prinsip kesetaraan, keadilan, musyawarah, kebebasan, dan pengawasan oleh rakyat.

Jika prinsip-pripsip umum ini sudah dijalankan, maka tanpa menamai negara sebagai negara Islam ataupun negara syariah, sejatinya negara tersebut merupakan negara syariah.

Secara bahasa, syariah diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah hukum. Istilah negara syariah bisa dimaknai sebagai negara hukum. Dengan demikian maka Indonesia bisa disebut sebagai negara syariah karena dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Apabila makna syariah dipersempit menjadi hukum Islam saja, maka itu pun tidak menghilangkan fakta bahwa Indonesia sebenarnya menganut hukum Islam. Hal ini karena hukum di Indonesia terlahir dari tiga unsur hukum, yaitu hukum adat, hukum Eropa, dan hukum agama. Tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Karena itu,semua produk hukum di Indonesia mengandung nilai-nilai keislaman.

Bukti bahwa nilai keislaman sudah diakomodasi oleh undang-undang di Indonesia misalnya saja adanya larangan membunuh, larangan mencuri, larangan zina, kebebasan memilih dan melaksanakan ibadah, larangan berjudi, larangan mabuk, dll. Kesemuanya itu diambil dari nilai agama meskipun tidak secara langsung menyebutkan surat atau ayat dari kitab suci.

Daarul Islam Ahli fiqih dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, K.H Afifuddin Muhajir, dalam bedah bukunya yang berjudul "Fikih Tatanegara" di Ponpes yang didirikan oleh RKH As'a Syamsul Arifin (pahlawan nasional) pada 12 Januari 2018 mengatakan berulang kali bahwa hadirnya negara bukanlah tujuan (ghoyah), melainkan sarana (wasilah) untuk meraih suatu tujuan.

Negara merupakan alat untuk mendapatkan sesuatu, juga kendaraan untuk menuju sesuatu. Alat apa pun yang digunakan tidaklah menjadi masalah, asalkan tujuan yang dikehendaki bisa dicapai. Kendaraan apa pun yang digunakan mestinya tidak perlu diributkan asal bisa sampai ke alamat yang dikehendaki.

Mantan Katib Syuriah PBNU dan Wakil Direktur Ma'had Aly (program pascasarjana) di Ponpes Sukorejo ini mengatakan dalam Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936, jauh sebelum adanya perdebatan antara PPKI dan BPUPKI, para ulama sudah sepakat bahwa Indonesia adalah daarul Islam (wilayah Islam), yaitu suatu wilayah yang di dalamnya diakui hukum-hukum yang bersumber pada ajaran dan nilai-nilai Islam.

Di wilayah Islam, maka semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat, taat pada hukum, mencegah perampokan, dan sebagainya. Di wilayah Islam, apabila ditemukan jenazah yang tidak diketahui status agamanya maka jenazah tersebut diurus dan dimakamkan secara Islam.

Bagi Kiai Afifuddin, wacana untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang bersandar pada Al-Qur'an dan sunnah sebenarnya merupakan wacana kuno yang dikemas lagi seolah-olah menjadi wacana baru yang fresh dan solutif.

Padahal dengan memakai nama negara Islam atau tidak pun untuk saat ini Indonesia sudah memiliki hukum-hukum yang Islami, hukum-hukum formal yang bersumber dari Qur'an dan Hadis.

Jika pemakaian nama negara Islam merupakan hal penting, maka kiai-kiai dan ulama masa kemerdekaan sudah pasti akan berjuang mati-matian demi nama "Negara Islam Indonesia".

Jika nama "Negara Islam Indonesia" bermanfaat bagi keutuhan NKRI dan bangsa Indonesia yang berbhinneka, maka sudah barang tentu resolusi jihad dikobarkan.

Namun apalah arti sebuah nama? Karena bagi Islam, yang penting adalah isi dan substansi. Menginginkan berdirinya negara dengan Khilafah Islamiyah ataupun negara dengan corak satu agama tertentu di wilayah negara Indonesia yang penduduknya terdiri atas beragam suku, budaya, kepercayaan, dan agama, sama dengan mengoyak tenun kebangsaan yang sudah dirajut bersama.

Hal ini akan menyulut murka dan menggores luka di tubuh sesama anak bangsa. Alih-alih mendapatkan maslahat dan manfaat, justru mudharat dan kehancuran yang akan didapat.

Mungkin iya, di satu sisi ada manfaat darinya, namun di sebagian sisi yang lain kemudharatan akan menimpa. Padahal salah satu kaidah usul fiqih menyebutkan bahwa "Menolak kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan.

Kembali lagi pada prinsip bahwa negara bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menggapai tujuan, maka apa pun nama, bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dipakai tidaklah menjadi persoalan, asalkan tujuan terbentuknya negara yang telah disepakati oleh para pendiri atau "founding father" NKRI, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, bisa terlaksana.

Amir El Huda
Penulis adalah alumni Ponpes Modern Gontor dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej)

Pilkada Sumut

Medan, 14/1 (Benhil) - Pemilihan gubernur di Sumatera Utara sudah di depan mata. Sudah ada tiga bakal calon yang mendaftarkan diri dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Adam Malik Medan.

Meski penetapan sebagai calon tetap akan dilaksanakan pada 12 Februari 2018, tetapi hampir bisa dipastikan tiga pasangan yang mendaftar itu yang menjadi peserta pemilihan gubernur di Sumatera Utara. Berdasarkan masa pendaftaran, pasangan pertama adalah Edy Rahmayadi-dengan Musa Rajekshah yang didukung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai Nasdem dengan total 60 kursi DPRD Sumatera Utara.

Edy Rahmayadi sebelumnya merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan pangkat letnan jenderal. Ia pernah menduduki beberapa posisi strategis, seperti Pangdam Iskandar Bukit Barisan dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Sedangkan Musa Rajekshah atau yang sering dipanggil Ijeck merupakan pengusaha dan tokoh muda yang cukup dikenal masyarakat.

Ijeck merupakan mantan Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumut dan kini dipercaya menjadi Ketua Taekwondo Indonesia Sumut dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan.

Pasangan calon kedua adalah Jopinus Ramli (JR) Saragih dengan Ance Selian yang didukung Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan total 20 kursi.

JR Saragih merupakan mantan perwira TNI Angkatan Darat dan kini masih menjabat sebagai Bupati Simalungun untuk periode kedua, sekaligus Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara.

Sedangkan Ance Selian merupakan Ketua PKB Sumatera Utara dan pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 meski melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

Adapun pasangan ketiga adalah pasangan Djarot-Sihar. Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus yang didukung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah 20 kursi.

Djarot Saiful Hidayat merupakan kader PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar dua periode (2000-2005 dan 2005-2010), serta menjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama yang menghadapi masalah hukum.

Sedangkan Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus merupakan pengusaha yang memiliki minat besar pada sepak bola, serta putera dari almarhum DL Sitorus, salah satu pengusaha besar yang cukup ternama di Sumatera Utara.

Dari ketiga pasangan calon dan parpol pendukung, lantas yang manakah yang bakal menang, sekaligus yang ideal bagi Sumatera Utara? Tergantung "Mesin Politik" dan cerdas tidaknya warga Sumut, perhitungan diatas kertas tidak pernah mutlak. Pengalaman selama ini, seringkali perhitungan di atas kertas berbeda dengan realita di lapangan.

"Hitungan di atas kertas bisa terwujud jika mesin politik parpol mampu bergerak dengan maksimal," katanya.

Kemudian, kata Warjio, potensi kemenangan setiap bakal calon juga sangat dipengaruhi perkembangan isu, terutama yang "dimainkan" di tingkat pusat.

Jika isu politik yang dihembuskan tepat, tidak tertutup kemungkinan penilaian masyarakat terhadap calon tertentu akan berubah.

Permainan isu politik selama ini juga menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara kali ini lebih meriah dan menarik perhatian jika dibandingkan dengan kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

"Isu bisa mempengaruhi semua calon. Itu semua tergantung permainan politik di Jakarta," katanya.

Perlu Kecerdasan Masyarakat 

Menurut Warjio, ideal atau tidaknya gubernur yang hadir nantinya sangat bergantung dari kecerdasan masyarakat dalam mempelajari kemampuan dan jejak rekam seluruh pasangan calon.

Dilihat dari berbagai sudut, tiga pasangan bakal Cagub dan Cawagub Sumatera Utara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Namun yang pasti, Sumatera Utara membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan mempunyai keahlian dalam menggedor "kue pembangunan" yang ada di Jakarta.

Belum maksimalnya upaya lobi dan komunikasi dengan pembuat keputusan di Jakarta menyebabkan Sumatera Utara selama ini tertinggal, terutama dalam pembiayaan dan infrastruktur.

Dengan pengalaman sebagai Pangdam Iskandar Bukit Barisan dan Pangkostrad, Edy Rahmayadi dinilai memiliki kemampuan manajerial yang taktis dan dibutuhkan di Sumatera Utara.

Kemampuan tersebut juga dibutuhkan untuk mengelola potensi yang ada di 33 kabupaten/kota yang dinilai masih lemah selama ini.

Djarot Saiful Hidayat juga dinilai memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman dalam pemerintahan sebagai mantan Wali Kota Blitar dan Gubernur DKI Jakarta.

Kemampuan dan pengalaman Djarot Saiful Hidayat di dua daerah tersebut sangat dibutuhkan dalam membenahi birokrasi pemerintahan di Sumatera Utara yang selama ini cukup memprihatinkan.

"Buktinya, sudah ada dua gubernur yang masuk penjara," katanya.

Kemudian, JR Saragih pun memiliki peluang bagus karena juga memiliki pengalaman dan kemampuan manajerial sebagai Bupati Simalungun.

Untuk itu, masyarakat perlu cerdas dalam melihat rekam jejak seluruh bakal cagub dan cawagub, baik melalui media massa maupun media sosial yang berkembang saat ini.

Kecerdasan itu juga dibutuhkan agar masyarakat tidak terjebak dalam kampanye negatif melalui media sosial sehingga keliru dalam memilih pemimpin.

"Pelajari dengan cermat, carilah sumber yang dapat dipercaya," ujar Warjio.

Media massa juga diharapkan mampu memberikan edukasi bagi masyarakat dengan menampilkan pemberitaan yang objektif, berimbang, sekaligus mendidik tentang seluruh pasangan calon.

"Jangan sampai media massa justru seperti 'buzzer' dan juru bicara calon tertentu," katanya.

Sementara itu, sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Dr Ansari Yamamah mengatakan masyarakat tidak perlu buru-buru dalam menentukan pilihan.

Untuk itu, masyarakat perlu mempelajari sosok dan latar belakang para calon pemimpin yang akan menentukan kebijakan pembangunan tersebut.

Untuk menjadi pemilih yang cerdas, masyarakat tidak boleh terjebak pada fanatisme yang dapat berujung pada pembelaan yang membabi buta.

"Jangan terpengaruh dan terperdaya dengan 'kemasan', karena bisa saja isinya tidak sesuai. Jangan fanatik, berpikiran terbukalah, karena bisa saja calon lain lebih baik," katanya.

Selain itu, dalam menentukan pilihan nantinya, masyarakat juga diharapkan tidak terlibat dalam politik uang (money politic) dengan memberikan hak pilihnya terhadap kelompok atau calon yang memberikan sesuatu.

Ansari meminta kita jangan justru menjadi 'pelacur dadakan' akibat pilkada. Berpikirlah secara rasional, bukan hanya emosional supaya kita mendapatkan pemimpin yang ideal. (Irwan Arfa)


Jakarta, 14/1 (Benhil) - Pekan kedua tahun 2018 suhu politik mulai meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan pilkada serentak di sejumlah daerah, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Tanggal 10 Januari menjadi hari terakhir pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga di berbagai daerah dalam pilkada mendatang. Banyak kalangan melihat, partai politik memandang pelaksanaan pilkada menjadi tolok ukur dukungan terhadap partai mereka dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 setahun mendatang.

Sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta, beberapa waktu lalu, kekuatan politik nasional menjadikan Pemilihan Gubernur Jakarta sebagai salah satu elemen untuk mengukur suara dan pandangan politik masyarakat. Tidak heran parpol kemudian menyiapkan sejumlah jurus untuk memuluskan pasangan calon kepala daerah yang didukungnya pada Pilkada 2018. Jurus yang dipilih selain mendorong kemenangan pasangan calon, juga untuk memanaskan mesin politik menuju Pemilu dan Pilpres 2019.

Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono memilih mengumumkan langsung 17 pasangan calon kepala daerah yang mendapat dukungan dari partai tersebut. Partai tersebut membuka pintu untuk berkoalisi dengan parpol lainnya.

Yudhoyono saat mengumumkan 17 pasangan calon itu mengatakan pemilihan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Semua pihak memberikan masukan dan pemilihan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang jelas. Ia mengatakan pengambilan keputusan penetapan calon yang diusung Partai Demokrat bukan hanya ia yang menetapkan dan memutuskan, tapi Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Dewan Pimpinan Pusatlah yang mengambil keputusan.

Di tiga pilkada yang berlangsung di Pulau Jawa, untuk Jawa Barat, Demokrat mengajukan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi berkoalisi dengan Golkar.

Sementara untuk Jawa Tengah, Demokrat mengajukan Ganjar Pranowo-Gus Yasin (PDIP, PPP, Demokrat, Golkar). Sedangkan untuk Jawa Timur, Demokrat mengajukan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Nasdem, Hanura, PKPI).

Yudhoyono mengatakan, dari 17 pasangan calon, mayoritas di antaranya merupakan kader Demokrat. Menurut dia, partainya juga banyak mendukung calon petahana.

Ia juga menekankan bahwa dalam Pilkada 2018, Demokrat membuka pintu koalisi dengan partai manapun.

Sementara itu PDI Perjuangan memilih langkah pengumuman secara bertahap para pasangan calon yang ikut dalam pilkada.

Bagi PDI Perjuangan, hasil Pilkada 2018 ini akan menjadi pijakan langkah dan konsolidasi politik yang akan dilakukan dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Respons masyarakat terhadap calon-calon kepala daerah yang diajukan oleh partai berlambang banteng itu bisa menjadi salah satu tolok ukur bagaimana masyarakat memandang citra partai.

Sebagai partai pemerintah (rulling party) , PDI Perjuangan sebetulnya memiliki keuntungan dengan citra yang ditampilkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pandangan positif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo oleh masyarakat juga bisa menjadi nilai tambah bagi citra PDI Perjuangan dalam pertarungan di pilkada.

Namun Megawati dan juga kalangan elit PDI Perjuangan perlu belajar dari hasil Pilkada DKI Jakarta.

Untuk pertarungan di pilkada di Pulau Jawa, PDI Perjuangan mengajukan pasangan calon yang diharapkan memiliki elektabilitas tinggi di daerahnya, kader partai terbaik, pasangan Djarot Sihar diusung ke Sumatera Utara.

Di Jawa Barat, diajukan pasangan calon Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin dan Irjen Pol Anton Charliyan, sementara di Jawa Tengah pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen serta di Jawa Timur Syaifullah Yusuf dan Puti Soekarnoputri.

Sementara itu, Partai Golkar meski telah mengumumkan dukungan terhadap sejumlah pasangan calon dalam Pilkada 2018, namun konsentrasi kalangan elit partai masih fokus pada konsolidasi pascapergantian ketua umum partai dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto.

Langkah Golkar yang cukup mengejutkan pascapergantian pimpinan antara lain mengganti dukungan dalam Pilkada 2018 di Jawa Barat.

Surat dukungan yang sudah disampaikan kepada Calon Gubernur Jabar Ridwan Kamil ditarik kembali dan Golkar kemudian mengusung pasangan calon Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.

Di Jawa Barat, Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung pasangan calon tersebut.

Partai berlambang pohon beringin ini, sama seperti parpol lainnya, juga akan menggunakan hasil Pilkada 2018 untuk mengukur sejauh mana pandangan masyarakat atas citra partai.

Kasus hukum yang melilit Setya Novanto bisa menjadi salah satu unsur yang memengaruhi citra partai secara nasional. Adalah tugas kepengurusan yang baru untuk membenahi hal tersebut dengan waktu satu tahun sebelum memasuki tahun politik 2019.

Langkah Gerindra 

Sebagai salah satu partai yang masuk tiga besar dalam Pemilu 2014, langkah Gerindra dalam Pilkada 2018 juga banyak ditunggu oleh berbagai pihak.

Ketika akhir tahun lalu, Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Shohibul Imam dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan banyak kalangan yang melihat langkah ini sebagai upaya konsolidasi tiga partai itu menghadapi pilkada di tiga provinsi di Jawa.

Komunikasi intens ketiga partai itu telah terbentuk saat bersama-sama dalam Pilkada DKI Jakarta yang kemudian dimenangi oleh pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Hasilnya, partai itu bersama PKS dan PAN berkoalisi di Pilkada Sumatera Utara untuk pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah (Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Nasdem, Hanura), di Jawa Tengah untuk pasangan Sudirman Said - Ida Fauziyah (Gerindra, PAN, PKS, PKB) dan pilkada Jawa Barat untuk pasangan Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Gerindra, PKS, PAN).

Juga di Pilkada Sulawesi Tenggara untuk pasangan Asrun - Hugua (PAN, PDI-P, PKS, Gerindra, dan Hanura) dan Maluku Utara untuk pasangan Muhammad Kasuba - Madjid Hussein (Gerindra, PKS, dan PAN).

Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan pertemuan dengan pimpinan PKS dan PAN mengatakan partainya mencari figur yang cocok dan tidak populer semata.

Ia berkeyakinan calon yang diajukan Gerindara, PAN dan PKS akan menjadi pilihan masyarakat ketika dianggap mampu menjawab aspirasi dan keinginan warga.

Saat mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Prabowo mengatakan pasangan itu juga bukan pasangan yang populer di Jakarta, akan tetapi kemudian dapat memenangi Pilkada di Ibu Kota.

Memasuki 2018 semua partai telah menyiapkan langkah dan memanaskan mesin politiknya. Tujuan jangka panjang adalah memenangkan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Selamat datang di tahun politik, "gentleman start your engine...". (Panca Hari Prabowo)

La Nyalla

Nama lengkap pria kelahiran Jakarta 10 Mei 1959 adalah LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI. Menilik namanya dia pasti bukan orang Jawa. Tapi kenyataannya dia sangat fasih berbahasa jawa terutama dialek suroboyoan. Dan memang benar laki-laki berdarah Bugis ini memang dibesarkan di Kota Pahlawan Surabaya. Dia sekolah disana dan besar disana bahkan basis usahanyapun sampai sekarang tetap di Surabaya.

Laki-laki berwajah sangar namun sejatinya  ramah ini sangat populer di Jawa Timur terutama di Surabaya. Hampir semua orang di Surabaya tahu dan mengenal nama La Nyalla. Dia salah satu tokoh utama ormas kepemudaan di Jawa Timur. Pergaulannya yang luas dan bisnisnya yang menggurita membuat dia sering menduduki posisi puncak beberapa organisasi pengusaha di Jatim seperti HIPMI, KADIN dan beberapa asosiasi usaha.

Beberapa hari terakhir nama La Nyalla ramai menghiasi media nasional. Presconnya menjadi viral dimana-mana. Karena keberaniannya membongkar aib besar bekas partainya sendiri Gerindra. Uang mahar untuk bisa dicalonkan jadi Gubernur Jatim dalam Pilkada 2018 dengan tegas, lugas dan gagah berani dia ungkapkan secara detail. Dia tak segan menyebut nama Boss Besar Gerindra yang dikatakan ikut terlibat dalam permainan pat gulipat uang mahar ini.

Keberanian La Nyalla dalam mengungkap kebobrokan partai Gerindra di depan publik sungguh mencengangkan. Mantan Ketua Umum PSSI ini dengan garang menguliti lapis demi lapis permainan kotor partai dalam pencalonan kepala daerah. Ini sebenarnya bukan berita baru, sudah menjadi rahasia umum. Tapi hanya seorang La Nyalla yang berani mengupas secara terang benderang drama dibalik pencalonan kepala daerah di depan media.

Saya yakin gebrakan La Nyalla pasti membuat pusing tujuh keliling pimpinan Partai Gerindra. Mereka pasti sedang merancang sejuta argumen untuk membantah pernyataan La Nyalla. Tapi bantahan pimpinan partai Gerindra nanti pasti serasa menggantang asap alias sia-sia. Publik jauh akan lebih percaya pernyataan La Nyalla dibanding bantahan lemah dan tidak meyakinkan pimpinan Gerindra. Apalagi La Nyalla punya bukti kuat berupa rekaman telepon dan siap beradu banteng di arena pengadilan.

Jujur saya bahagia, kali ini arogansi Partai Gerindra kena batunya. Mereka lupa dengan siapa sedang berhadapan. La Nyalla bukan lawan ecek-ecek yang bisa digertak pakai topi koboy ala ksatria berkuda. La Nyalla terlalu tangguh untuk dihadapi oleh hanya manusia sekelas si Zonk dan kaumnya. Partai Gerindra ibarat sedang menghadapi pepatah "siapa menabur angin, akan menuai badai". Dan 'Badai La Nyalla' saat ini sedang menerjang dan memporakporandakan Partai Gerindra.

Dalam kasus ini, publik harus menaruh respect yang tinggi buat La Nyalla. Karena keberaniannyalah, kebusukan permainan petinggi partai politik ini bisa terkuak lebar. Mereka yang ongkang-ongkang kaki menerima uang ratusan milyar, rakyat yang disuruh bekerja keras memberikan suara. Sungguh keji dan memuakkan. Dan bukan tidak mungkin modus operandi ini juga dilakukan partai-partai lainnya. Selama ini yang mereka tampilkan di depan media hanya basa-basi penuh pencitraan, sedang di belakang layar mereka riuh bermain uang sogokan.

Saya berharap Nyali La Nyalla yang menyala-nyal, bisa memberikan inspirasi kepada yang lain agar berani terbuka membuka kedok praktek kotor 'money politic' yang selama ini terjadi.

Saya berharap juga Nyali La Nyalla merupakan awal dari keterpurukan partai-partai yang gemar menempuh segala cara termasuk SARA untuk mendapatkan KUASA. Semoga juga rakyat semakin sadar logika agar tidak mudah dibodohi oleh para politikus dengan segala cara terkadang pakai embel-embel agama bahkan nurut saja disuruh minum kencing unta.

Rudi S Kamri
12012018


All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.