Barang China

Banyaknya pengguna produk impor dari China menjadikan semakin tingginya permintaan akan produk cina yang asli sehingga terjamin kualitasnya. Masing-masing jenis produk impor dari cina dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain; produk elektronik, produk konsumsi, serta barang siap pakai. Tentu dengan mengenali jenisnya akan lebih mudah untuk pengguna membedakan serta mengetahui produk mana yang asli serta palsu. 

Sementara itu, banyak pengguna seringkali merasa tertipu dengan membeli sebuah produk China karena melalui sebuah distributor atau  importir yang kurang jujur. Alhasil, seringkali menuai kekecewaan. Dan tentu saja tak ada konsumen yang ingin dirugikan setelah mengeluarkan uangnya bukan?

Berangkat dari banyaknya pertanyaan seputar cara mengecek keasliaan barang impor dari China, maka artikel kali ini coba hadirkan ulasannya. Untuk menghindari multitafsir, dalam artikel kali ini, tidak akan ada penyebutan merek tertentu, tetapi lebih menjadi ulasan secara global dari suatu barang berdasarkan jenisnya. Simak ulasannya mendalam

Apa Itu KW, Setiap Jenis Barang Sebenarnya Punya Ciri Ketidakaslian Yang Hampir Serupa


Hal pertama yang harus dikenali saat membeli sebuah produk dari China adalah dengan mengerti istilah KW. Sebagai pengguna sudah sepatutnya untuk menanyakan terlebih dahulu tentang grade atau derajat keaslian sebuah barang. Biasanya, grade barang dibedakan menjadi empat yaitu, grade Ori, atau Original, KW 1, KW 2 dan KW super yang sangat mirip dengan produk aslinya. 

KW 1 punya kualitas yang lebih baik dibandingkan KW 2 sedangkan KW super biasanya memang sangat mirip dari banyak segi dengan produk asli yang di palsukan. Sementara untuk  ori sudah pasti tidak perlu lagi ditanyakan kualitasnya. 

Sebagai tips, selalu tanyakan pada penjual, pelapak atau importir tempat kita akan membeli barang tersebut, pilih penjual atau importir yang bersedia menjelaskan secara terbuka dan terang-terangan, hindari untuk membeli produk dari pihak penjual atau importir yang ogah-ogahan untuk memberikan informasi produk dari barang yang dijualnya.

Sementara itu, jenis produk tertentu seperti misalnya, elektronik, gadget atau gawai, dan aksesorisnya atau produk siap pakai macam baju dan sepatu punya ciri tertentu. Biasanya, akan selalu ada bagian-bagian yang terkadang terlihat tercetak kurang rapi. Juga untuk beberapa produk seperti pakaian akan ada bagian pembeda yang sangat tdak sesuai dengan aslinya. 

Dengan mengenali ciri semacam ini, sebenarnya dapat kita simpulkan, bahwa dengan memperhatikan detil-detil terkecil dari sebuah produk, maka sangat mungkin sebagai pengguna kita bisa menemukan sebuah ciri khusus yang akan menjadikan kita tahu secara pasti produk tersebut adalah produk degan derajat keaslian tertentu. Kecermatan serta kejelian memang jadi satu modal utama membeli sebuah produk import, agar jangan sampai salah memilih dari segi gradenya. 

Tetapi bagaimana bila kita akan membeli sebuah produk dari tangan importir secara online? Disini sebenarnya timbul masalah baru. Karenanya untuk berbagai aspek yang memang bisa dipastikan secara kasat mata atau melalui sistem COD maka tentu akan sangat mudah untuk mengetahui mana produk asli dengan menyentuhnya secara langsung. Sementara untuk produk yang akan dibeli via online, tentu jeli dan bijak dalam memilih importir atau pihak penjual yang hendak kita beli produknya menjadi sebuah kunci mutlak.

Kemandirian Pangan Era Joko Widodo-JK

Jakarta, 22/10 (Benhil) - Salah satu capaian yang diharapkan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah kemandirian pangan atau swasembada tanpa harus lagi bergantung terhadap komoditas pangan.

Upaya pencetakan persawahan baru serta menyiapkan bibit unggul komoditas pertanian terus dilakukan agar produktivitas meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Kementerian Pertanian (Kementan) pada tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan panen panen padi di hamparan 120 hektare di Desa Tunggal Bhakti, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan sekaligus melaunching ekspor beras 25 ton ke Malaysia dengan kualitas Premium dan Medium, Kamis (19/10).

SEKTOR PERTANIAN MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kondisi pertanian padi di Kalimantan Barat sudah mengalami surplus cukup banyak mencapai 350 ribu ton. Untuk Kabupaten Sanggau, surplus beras telah melebihi 50 ribu ton dan dikirim ke negara tetangga (Malaysia) melalui perbatasan di Entikong.

Malaysia setiap tahunnya membutuhkan impor beras lebih dari satu juta ton. Kebutuhan ini ditutupi dengan melakukan impor dari Thailand, Vietnam, dan sejumlah negara lain. Untuk menutupi kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan pembicaraan dan meyakinkan pemerintah Malaysia bahwa Indonesia bisa ikut serta menutupi kebutuhan tersebut.

Importir dari Malaysia juga meminta ada suplai beras dari Indonesia sebanyak 140 ribu ton. Untuk itu, ekspor yang akan dilakukan ke Malaysia tidak hanya kali ini, Kementan bakal ekspor beras secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ekspor ini bukan yang pertama kali Indonesia karena sebelumnya juga telah mengekspor beras ke Papua Nugini dan bawang ke beberapa negara di Asia Tenggara. Kementan meminta petani di Sanggau tidak hanya menanam padi, tapi juga jagung yang dibutuhkan oleh sejumlah negara tetangga.

Kementerian Pertanian juga mendorong ekspor jagung dari Sanggau ke Malaysia. Guna memperluas lahan pertanian jagung, Kementan akan memberikan alat mesin pertanian (alsintan) berupa traktor, pompa air, eksvalator dan bibit jagung berkualitas secara gratis. Selain mengupayakan swasembada beras, Kementan juga berupaya mengembangkan tanaman jagung agar kebutuhan jagung bisa didatangkan dari dalam negeri.

Kementerian Pertanian bersama instansi terkait melakukan panen dan tanam jagung pipilan kering secara serentak di Desa Pagintungan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, sebagai upaya pengembangan pangan di wilayah penyanggah kota besar. Kabupaten Serang dipilih menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan Menteri Pertanian sebagai produsen pangan di sekitar ibu kota guna mencapai swasembada jagung.

Daerah kota besar akan didukung pangan oleh daerah sekitarnya karena membutuhkan pangan dalam jumlah besar. Maka itu, strateginya mengembangkan daerah sekitar kota besar sehingga tidak mempengaruhi inflasi ketersediaan pangan dan harga yang diterima petani juga baik. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, Kementerian Pertanian melalui Program Pengembangan Pangan di Wilayah Penyanggah Kota Besar, menetapkan 13 kabupaten di tiga provinsi sebagai produsen pangan.

Provinsi Banten yang menjadi penyanggah pangan ibu kota, terdapat di Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang dan Tangerang. Provinsi Lampung di Sumatera terdapat di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Selatan dan Lampung Timur. Sementara itu, wilayah penyanggah di Provinsi Jawa Barat terdapat di Kabupaten Subang, Karawang, Sukabumi, Purwakarta dan Cianjur.

Pada kegiatan itu jagung (Zea mays ssp. mays) pipilan kering dengan kadar air sekitar 20 persen yang dipanen seluas lima hektare, namun sebelumnya petani sudah memanen 100 hektare.

Para petani di Desa Pagintungan mengakui komoditas jagung merupakan jenis komoditas yang baru ditanam, sebelumnya umumnya hanya padi. Oleh karena itu, kelompok tani belum bisa menikmati keuntungan dari panen serentak itu Kementan menyatakan salah satu lokasi pengembangan budidaya jagung di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, memiliki potensi lahan 300 hektare, 125 hektare di antaranya sudah panen dan dimanfaatkan untuk budidaya jagung oleh petani sekitarnya.

Guna mendukung panen berkelanjutan, Kementerian Pertanian memberikan bantuan berupa benih jagung 200kg, alat dan mesin pertanian (alsintan), traktor roda empat sebanyak lima unit, traktor roda dua 61 unit, pompa untuk irigasi dan mesin tanam jagung.

Kementan juga memfasilitasi penjualan langsung jagung pipilan kering kepada pengusaha sehingga tidak ada perantara sehingga petani mendapatkan harga yang sesuai. Pemerintah Provinsi Banten menetapkan sasaran tanam jagung 2017 seluas 128.095 hektare, luas panen 122.971 hektare, dan produksi 479.103 ton (produktivitas 38,96 kuintal per hektare).

Sasaran tersebut sebagian besar berada di kawasan penyangga pangan yaitu Kabupaten Pandeglang 85.850 hektare, Kabupaten Lebak 30.000 hektare dan Kabupaten Serang 10.900 hektare.

Realisasi tanam jagung di Provinsi Banten sampai akhir Agustus 2017 seluas 17.329,7 hektare dengan perkiraan luas panen sampai September 2017 adalah 12.371,7 hektare.

Swasembada Bawang Putih Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga optimistis Indonesia bisa swasembada bawang putih (Garlic) dengan menyediakan lahan seluas 60 ribu hektare, antara lain di Temanggung, Magelang, dan Lombok Timur.

Untuk itu penyediaan lahan sudah difokuskan di sejumlah kabupaten, yakni di Temanggung (Jawa Tengah), Magelang (Jawa Tengah), Tegal (Jawa Tengah), Sembalun (Lombok Timur), Solok (Sumatera Barat) dan Sulawesi Selatan.

Namun penanaman bawang putih pada tahun ini difokuskan di dua tempat, yakni di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Penyediaan lahan untuk menanam bawang putih di Jawa Tengah, yakni Temanggung seluas 1.000 hektare (ha), Magelang 70 ha, Tegal 30 ha serta di Lombok Timur, NTB seluas 1.500 ha.

Wilayah tersebut sesuai dengan syarat penanaman bawang putih, yakni dataran tinggi di atas 800 meter, memiliki tanah berpasir dan tersedia air setiap saat. Selain itu, petani yang berpengalaman menanam bawang putih ada di Lombok Timur dan Temanggung.

Adapun penanaman bawang putih seluas 2.600 ha pada tahun ini ditargetkan untuk penyediaan bibit, bukan sebagai konsumsi kebutuhan pangan.

Tahun 2017 targetnya untuk bibit. Tahun 2018 targetnya bibit dan sebagian untuk konsumsi sekitar 17 persen. Kementan memperkirakan satu hektare lahan akan menghasilkan lima ton bibit bawang putih atau 13 ribu ton bibit untuk rencana penanaman di lahan seluas 2.600 hektare pada tahun ini.

Dengan terus digenjotnya upaya penyediaan lahan dan bibit tanaman pangan diharapkan kemandirian pangan Indonesia segera terwujud. (Ben/An)

Ahmad Wijaya

Batik Tulis Yogyakarta

Yogyakarta, 22/10 (Benhil) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggencarkan sertifikasi pengrajin batik guna meningkatkan kompetensi mereka agar lebih mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun pasar global.

"Secara bertahap kami akan menyertifikasi pengrajin batik dengan menyesuaikan anggaran yang ada," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY Budi Antono di Yogyakarta, Minggu.

Budi menyebutkan hingga saat ini dari ribuan pelaku usaha batik di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), sudah mencapai 320 pengrajin batik yang telah melalui uji kompetensi dan mendapat tersertifikasi.

Menurut beliau, dengan mengantongi sertifikasi, pengrajin batik memiliki kekuatan payung hukum atau legalitas sehingga mendukung daya saing produk batik tersebut untuk bersaing baik di pasar lokal maupun mancanegara.

"Setelah mendapatkan sertifikasi kami akan memberikan pelatihan dan evaluasi terhadap pelaku industri kecil menengah (IKM) batik itu," kata dia.

Budi Antono menilai, jumlah pengrajin batik di DIY tidak menurun, melainkan terus terjadi regenerasi dari tahun ke tahun. Hal itu, menurut dia, seiring dengan upaya pemerintah yang mewajibkan pelajaran membatik masuk ke dalam kegiatan ekstra di setiap sekolah. "Kalau dulu kesannya yang membatik orang-orang tua, sekarang generasi muda sudah banyak yang bisa membatik," kata dia.

Menurut Budi, sentra industri batik di DIY antara lain terdapat di Dusun Tancep, Trembowo (Kabupaten Gunung Kidul), Imogiri, Pandak (Kabupaten Bantul), Sapon, Gulurejo, Lendah (Kulon Progo), Turi/lereng merapi (Kabupaten Sleman), dan Taman Sari (Kota Yogyakarta) dengan total corak batik pada 2015 mencapai 400 ragam.

Kepala Seksi Sandang dan Kulit Disperindagkop DIY, Ani Srimulyani mengatakan sesuai data 2015 industri batik di DIY terus mengalami pertumbuhan dengan jumlah IKM mencapai 8.000 IKM. Jumlah itu meningkat dari 2013 yang masih berjumlah 3.000 IKM yang tersebar di lima kabupaten/kota.

Dikatakan, rata-rata industri kecil menengah (IKM) batik mampu memproduksi dua puluh meter kain per hari dengan mematok harga mulai Rp500 ribu per lembar untuk batik tulis, dan mulai Rp150 ribu per lembar untuk batik cap.

Lore Lindu Megalitik

Jakarta, 22/10 (Benhil) - Di masa lalu, manusia belum mengenal peralatan dari logam, mereka membuat segala perabotannya dari apa yang didapat dari alam sekitar, seperti kayu, daun, tulang, kulit binatang, dan juga dari batu.

Peninggalan batu-batu besar berbentuk tugu (menhir), bejana batu (kalamba), meja batu (dolmen), tempat jenazah (sarkofagus), atau punden berundak, menjadi bukti-bukti yang tak mudah lekang digerus zaman soal adanya peradaban beratus dan berpuluh abad silam di berbagai tempat.

Di Indonesia, salah satu lokasi peninggalan kebudayaan zaman megalitik (batu besar) tertua bisa disaksikan di kawasan Cagar Budaya Lore-Lindu di Sulawesi Tengah, di mana telah ditemukan antara 67 hingga 83 situs.

Hasil uji pertanggalan karbon peninggalan megalitikum yang tersebar di kawasan Lore menunjukkan usia kebudayaan ini berada di kisaran 2000 tahun sebelum masehi.

Sedangkan, hasil penelitian berdasarkan temuan tulang-tulang rangka manusia di salah satu kubur tempayan di situs Wineki, Lembah Behoa mengungkapkan sisa-sisa peninggalan tersebut diperkirakan berusia sekitar 2351-1416 sebelum masehi yang kemudian punah pada sekitar tahun 1452-1527 masehi.

Peninggalan zaman megalitikum tersebut tersebar di lebih dari 200 ribu hektare di kawasan Taman Nasional Lore Lindu di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang masih berkarakter vegetasi hutan hujan dataran rendah dan hutan hujan pegunungan.

Di Kabupaten Sigi, kawasan yang memiliki persebaran megalitik dikenal dengan nama Lindu, sedangkan di Kabupaten Poso, dikenal dengan kawasan Lore di mana terdapat tiga lembah yang memiliki persebarannya, yakni Lembah Napu, Lembah Behoa dan Lembah Bada. Artikel menarik lainnya: Memetakan Hutan Adat Lindu, Melindungi Jantung Sulawesi.

Temuan megalitik tersebut berupa bejana batu (kalamba), tempayan kubur, arca, menhir, batu lumpang, batu dakon, batu lesung, batu dulang, punden berundak, hingga pagar/benteng.

Dari aspek sejarah, kehadiran cagar budaya kawasan Lore-Lindu dinilai memberi sumbangan sangat berarti dalam perkembangan migrasi penutur bahasa Austronesia yang secara teoritis masuk ke wilayah Nusantara melalui wilayah Sulawesi (jalur utara) dan diketahui sebagai moyang bangsa Indonesia.

DNA Austronesia Dari hasil analisis DNA pada pendukung budaya di Situs Tadulako di Lembah Behoa, menurut arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Dwi Yani Yuniawati Umar, diketahui dapat digolongkan sebagai sekuens DNA manusia modern yang termasuk dalam suku bangsa Austronesia.

Dari pendekatan filogenetik dengan menggunakan "genetic distance" menunjukkan adanya kedekatan kekerabatan DNA manusia Tadulako dengan lima populasi di Sulawesi saat ini, yakni etnik Kajang di Bulukumba dan etnik Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan, etnik Mandar di Sulawesi Barat, etnik Kaili di Sulawesi Tengah, dan etnik Minahasa di Sulawesi Utara.

Diperkirakan, masyarakat pendukung budaya megalitik yang dibawa oleh penutur Austronesia protosejarah ini sudah mengenal dan membuat rumah-rumah bertiang sederhana sebagai tempat bermukim yang dari hasil etnoarsitektur tampaknya dibangun dengan menggunakan batu sebagai alasnya.

Dari hasil survei dan ekskavasi yang dilakukan di tiga lembah, Lembah Napu, Lembah Behoa dan Lembah Bada, memang diketahui bahwa situs-situs yang ditemukan merupakan suatu pemukiman.

Dalam pemukiman tersebut terdapat ruang untuk tempat berdiam, ruang untuk melakukan upacara ritual, ruang untuk penguburan, ruang perbengkelan, dan ruang sumber bahan baku.

Ditemukan pula dalam kalamba-kalamba tersebut fragmen-fragmen gerabah berupa wadah dan manik-manik, serta temuan di sekitarnya berupa gelang logam, batu gerinda, senjata logam, dan pemukul dari batu, ujar dia.

Dari hasil penelitian, kehidupan masyarakat ini diperkirakan juga telah menetap dalam bentuk kelompok-kelompok menyerupai kehidupan di perkampungan seperti di masa sekarang dan mengenal adanya stratifikasi sosial dan strata kepemimpinan.

Masyarakat zaman megalitik ini juga memiliki pembagian kerja antara kaum laki-laki yang lebih fokus pada mengerjakan perbengkelan dan pertanian serta kaum perempuan yang mengurusi rumah tangga.

Warisan Dunia Saat ini kawasan cagar budaya Lore-Lindu sedang disiapkan untuk diajukan ke United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menjadi warisan dunia (world heritage).

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Gorontalo yang menangani wilayah Sulawesi Zakaria Kasimin menargetkan sedikitnya lima tahun kawasan ini sudah siap dicalonkan masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia yang terdapat di Indonesia.

Ini berarti bisa melengkapi delapan situs yang saat ini sudah menjadi warisan dunia, yakni empat situs alam, Taman Nasional Komodo, Ujung Kulon, Lorentz, dan Hutan Hujan Tropis Sumatera, serta empat situs budaya, Candi Borobudur, Prambanan, situs manusia purba Sangiran dan Subak di Bali.

Apalagi, temuan bejana batu prasejarah di situs ini cukup langka di dunia yang hanya ditemukan dalam jumlah terbatas seperti di "Plain of Jars" di Laos yang sudah masuk dalam daftar tentatif nominasi warisan budaya dunia.

Ditambah lagi, dari hasil riset, kawasan dengan luasnya yang lebih dari 200 ribu hektare ini bisa jadi merupakan yang terbesar persebarannya di Asia Tenggara dibanding peninggalan di Laos yang terkenal itu.

Untuk target menjadi warisan dunia, BPCB, kata Zakaria, pada 2018 berencana melakukan deliniasi (mencari batas-batas persebaran situs) yang diperkirakan tersebar antara Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat serta melakukan zonasi inti, penyangga, pengembangan, dan zonasi penunjang.

Namun demikian, suatu warisan yang diusulkan memang harus melewati tahap yang tidak mudah, seperti harus menjadi warisan nasional lebih dulu yang benar-benar bernilai tinggi dan berpotensi mendapat pengakuan dunia.

Setelah seleksi di tingkat nasional, baru warisan nasional tersebut bisa diusulkan menjadi warisan dunia, yang kemudian diajukan ke dalam Daftar Sementara (Tentative List) ke Sekretariat World Heritage.

Lembaga tersebut kemudian akan melakukan kajian terhadap naskah serta peninjauan ke lokasi dan hasilnya akan dibahas bersama sesuai kriteria dalam Sidang Komisi Warisan UNESCO.

Saat ini secara nasional, ada belasan calon warisan dunia lainnya yang juga sudah mendaftar, seperti pemukiman tradisional Tana Toraja, situs percandian Muara Takus, kompleks candi Muarajambi, situs Trowulan ibu kota Kerajaan Majapahit, situs goa prasejarah di Maros-Pangkep, hingga Kota Tua Jakarta.

Karena itu berbagai pihak terkait, termasuk pemda dan masyarakat setempat seharusnya juga mendukung persiapan ini, selain karena sejarah kebudayaan situs megalitik ini sangat penting untuk terus digali dan diungkap, juga akan membantu masyarakat Nusantara mengenal jati dirinya.

Sedangkan dari aspek praktis, cagar budaya ini akan sangat bermanfaat sebagai aset daerah dan jika dikembangkan bisa bermanfaat untuk kepentingan ekonomi masyarakat setempat menjadi lokasi wisata nasional. (Ben/An)

Dewanti Lestari

Santri Indonesia

Tradisi sebuah pesantren di Jawa Timur, tepatnya Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, cukup menarik sebagai bahan refleksi dalam memperingati Hari Santri Nasional, 22 Oktober.

Betapa tidak, jargon Santri Njoso, begitu masyarakat sekitar sering menyebutnya, menggunakan jargon yang berdimensi sangat global. Slogan itu adalah "Berotak London, Berhati Masjidilharam (Mekah)". Selain terpampang di gerbang utama pesantren yang dapat dilihat oleh setiap pengunjung, slogan itu juga tercetak di buku harian santri yang berisi amalan harian santri, seperti tahlil, istigasah dan selawat.

PERAN STRATEGIS SANTRI PADA ERA GLOBAL


Slogan ini diciptakan oleh K.H. Mustain Romly (almarhum) yang pada waktu itu menjabat sebagai pengasuh pesantren, mursyid Tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah sekaligus pendiri Universitas Darul Ulum (Undar).

Ayah dari Kiai Mustain sendiri, K.H. Romly, adalah seorang ulama karismatik yang berjasa dalam menyusun istigasah, sebuah zikir dan doa yang saat ini diamalkan kaum nahdiyin di Indonesia.

Slogan santri Njoso ini sangat inspiratif karena memiliki makna yang begitu strategis dalam menghadapi masalah-masalah global. Santri tidak hanya mengemban misi lokal nasional, tetapi juga mampu merespons tren modernitas dan globalisasi di masa depan.

Ini menunjukkan suatu sikap maju dan akomodatif yang tentunya sebangun dengan prinsip kaum santri, yaitu "almuhafadhah alal qadimis shalih wal-akhdu bil jadidil ashlah" (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).

Santri pun menjadi aset bangsa yang luar biasa karena kemampuannya dalam menjaga karakter bangsa sekaligus melakukan transformasi untuk memainkan peran historis dan strategis dalam pembangunan dan kemajuan pada masa depan.

Peran Historis Tradisi santri yang sangat menonjol adalah semangat berkorban, mandiri, bersahaja, egaliter, tawaduk, dan moderat. Sifat-sifat ini merupakan karakter kebangsaan yang penting. Semuanya telah dicontohkan dengan baik oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang berlatar belakang santri dari masa ke masa.

Pada masa kolonialisme, santri telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan utama dalam mengusir penjajah. Mereka tidak segan-segan mengorbankan jiwanya guna memperjuangkan Indonesia yang merdeka. Sikap mandiri yang dimiliki santri menjadikannya tumbuh sebagai generasi yang independen, anti terhadap segala bentuk penjajahan.

Setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, para santri pun terpanggil untuk mempertahankannya.

Soekarno adalah murid Cokroaminoto, pendiri Sarekat Islam (SI), sementara Hatta merupakan anak Muhammad Djamil, tokoh agama terkemuka di Bukittinggi. Masa remaja kedua tokoh ini dihabiskan dalam lingkungan habitus sangat agamis.

Jiwa santri melekat dalam diri mereka. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan Resolusi Jihad, 22 Oktober 1945, yang dapat menggerakkan semangat jihad para santri di seluruh penjuru Indonesia.

Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman sebagai santri dan kader Muhammadiyah juga merupakan contoh sempurna bagaimana kaum santri berkontribusi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Tidak hanya sampai di situ, karakter santri yang moderat dan inklusif termanifestasi dalam sikap kenegarawan para tokoh Islam pendiri bangsa, terutama ketika mereka secara ikhlas mau menghapuskan tujuh kata--"dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya"--dalam Piagam Jakarta.

Pengorbanan besar dalam mengukuhkan semangat kebinekaan guna mendukung terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pada era kemerdekaan pun banyak lahir tokoh-tokoh santri yang bersahaja dan egaliter. Perjuangan politik mereka jalankan dengan penuh amanah demi menciptakan negara yang adil dan sejahtera.

Transformasi Santri Santri saat tidak hanya dipahami sebagai orang yang secara formal belajar agama, mengecap pendidikan di pondok pesantren. Santri telah mengalami perluasan makna sebagai sifat yang melekat pada siapa pun yang mengamalkan tradisi santri.

Kini santri telah tertransformasi menjadi kekuatan kelas menengah Muslim yang diperhitungkan.

Tantangan globalisasi yang makin kompleks saat ini menjadikan nilai-nilai santri menjadi relevan untuk dikembangkan.

Otoritarianisme, ketidakadilan ekonomi, konflik etnis, terorisme, maupun persoalan etika global masih menjadi tantangan-tantangan global pada masa depan.

Berkembangnya gaya hidup yang cenderung konsumtif dan hedonis maupun berkembangnya radikalisme global menuntut peran aktif santri ke depan. Dalam perjalanan sejarahnya, santri telah membuktikan perannya dalam memperkuat karakter bangsa.

Pada masa Orde Baru, walaupun secara politik kaum santri mengalami tindakan represif dari regim berkuasa, kelas menengah santri mengalami perkembangan penting. Hefner (2000), misalnya, menyimpulkan berkembangnya Civil Islam yang dimotori oleh kelas menengah Islam. Ini ditandai dengan hadirnya kalangan birokrasi dan profesional yang menjadi bagian penting gerakan santrinisasi.

Munculnya kekuatan baru di birokrasi menjadi sebuah perdebatan apakah karena buah dari santri yang bertransformasi menjadi kekuatan penting di birokrasi (priyayisasi santri) atau kelompok priyayi yang berubah menjadi santri (santrinisasi priyayi).

Dua istilah ini membawa konsekuensi berbeda apakah kaum santri yang berhasil memengaruhi kekuasaan atau sebaliknya pihak penguasa yang berhasil menundukkan kaum santri? Apa pun realitas sejarah pada waktu itu, faktanya adalah santri menjadi kekuatan kelas menengah baru yang diperhitungkan tidak hanya di bidang sosial politik, tetapi juga di bidang ekonomi dan budaya.

Dalam artikel yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Jati (2014) berjudul "Tinjauan Perpektif Intelegensia terhadap Genealogi Kelas Menengah Muslim di Indonesia" menyebutkan munculnya dua kecenderungan kelas menengah muslim, yaitu kelas intelegensia muslim dan urban muslim.

Kelas intelegensia muslim merupakan perluasan fungsi santri yang biasanya lebih banyak memfokuskan pada isu-isu hubungan agama dan negara, termasuk upaya pembentukan masyarakat yang ideal (masyarakat madani).

Kelas urban muslim yang juga merupakan fenomena kelas menengah baru lebih menginginkan gaya hidup yang lebih islami. Mereka menginginkan mode, bisnis, maupun gaya hidup yang islami walaupun kadang tampak sederhana dan artifisial.

Baik intelegensia muslim maupun urban muslim ini sama-sama merespons tantangan-tantangan global dalam tataran sosial politik dan budaya.

Jika kelas menengah muslim dari kalangan intelegensia berhasil melahirkan konsep Islam sipil dan muslim demokrat, kelompok urban muslim lebih tertarik dengan Islam populer.

Dua-duanya penting dalam menempatkan fungsi agama maupun sekadar memenuhi kebutuhan kelas menengah terhadap agama, baik itu Islam difungsikan sebagai nilai spiritual maupun Islam sebagai simbol kesalehan sosial semata.

Tentunya kecendurungan semacam ini tidak perlu dikontraskan, tetapi harus dapat dikombinasikan sebagai kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Di sinilah kemudian modal sosial santri diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian, termasuk beberapa tantangan global yang cukup krusial.

Otoritarianisme tidak sejalan dengan sifat egaliter dan demokratis santri, ketidakadilan ekonomi dapat dicegah dengan sikap bersahaja dan tawaduk yang ditopang oleh semangat berkorban santri dan konflik agama maupun terorisme bias diatasi dengan sifat moderat dan inklusif santri.

Demikian pula, hambatan dalam mengembangkan terobosan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dijembati dengan model slogan Santri Njoso "Berotak London, Berhati Masjidilharam (Mekah)".

Dengan pengakuan dan pengakuan peran santri, secara tidak langsung telah memperkuat bangsa ini dalam menghadapi masalah-masalah global. Itulah peran strategis santri yang kadang kurang disadari oleh publik dan para elite di Indonesia.

Kekuatan Tersendiri Karakteristik santri yang mencirikan sikap semangat berkorban, mandiri, bersahaja, egaliter, tawaduk, dan moderat akan menjadi kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, peran santri perlu diwadahi dan ditingkatkan disebabkan kemampuannya dalam menopang karakter bangsa dan juga kemampuannya dalam menyesuaikan diri dan menghadapi tantangan-tantangan globalisasi.

Kemampuan mereka dalam mengendalikan dan menyesuaikan dengan perkembangan global akan berdampak positif dalam mencegah dampak-dampak negatif globalisasi.

Lahirnya santri bertransformasi menjadi kekuatan kelas menengah santri baik dalam bentuk kekuatan intelegensia muslim maupun urban muslim perlu diapresiasi. Keduanya harus didekatkan agar lebih sempurna dalam berkontribusi guna memperkuat karakter bangsa dan menopang tetap kukuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di sini peran strategis santri menjadi sangat relevan bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

Slogan "Berotak London, Berhati Masjidilharam (Mekah)" adalah salah satu ide orisinal dari sebuah komunitas santri yang mencoba untuk mensinkronkan antara kewajiban agama dan tuntutan modernitas.

Artinya, agama diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan tuntutan-tuntutan global sehingga membawa manfaat bagi keberlangsungan peradaban manusia pada masa depan. Selamat Hari Santri! 

Yon Macmudi, Ph.D

Penulis adalah Ketua Program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia.

Jokowi-JK

Jakarta, 21/10 (Benhil) - Tepat 20 Oktober 2017 adalah tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang setiap tahun mengangkat tema "kerja", yaitu "Ayo Kerja" (2015), "Kerja Nyata" (2016) dan "Kerja Bersama" (2017).

Tiga tema "kerja" itu menghasilkan satu ciri metode kerja pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, yaitu "cepat".

Dalam wawancara khusus Presiden Jokowi Widodo dengan Antara menyambut tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di Istana Merdeka pada Senin (16/10), Presiden menyatakan hal tersebut.

"Orang mengatakan cepat 'banget', sangat cepat, apalagi kita terbawa arus kerja, yang 'enggak' kenal waktu semua, tahu-tahu sudah tiga tahun," kata Presiden Jokowi.

Agenda Presiden Jokowi padat dengan sering melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, langsung ke pembangunan prasarana, selain memastikan sejumlah program berjalan dan diterapkan sesuai dengan sasaran.

Dalam tiga tahun, Presiden juga menilai sejumlah pembangunan prasarana mulai rampung, bahkan keseluruhan program dalam tiga tahun pemerintahannya ia yakini sudah mencapai 60 persen atau dua pertiga dari target. Tujuan dari pembangunan itu adalah mengubah pola pembangunan, yang semula cenderung "Jawa sentris" menjadi "Indonesia sentris".

Ia mencontohkan pembangunan prasarana, yang tersebar banyak di berbagai daerah, misalnya, di Kalimantan 24 kegiatan, di Sulawesi 27, di Maluku dan Papua sekitar 13 pembangunan, baik berupa bendungan, pelabuhan, bandar udara, pembangkit listrik, maupun berbagai proyek lain.

Sejumlah proyek tertunda lama pun dibereskan dalam tahun ketiga pemerintahannya itu. Contohnya adalah jalan tol Palembang-Pemulutan di Palembang sepanjang 21 kilometer, yang menjadi tol pertama di Sumatera Selatan. Presiden sampai mendatangi pembangunan jalan tersebut hingga 4 kali untuk memastikannya selesai.

Proyek lain adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang direncanakan 29 tahun lalu tapi tidak kunjung rampung karena persoalan pembebasan tanah, tapi akhirnya diresmikan tepat pada peringatan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, 20 Oktober 2017.

"Ya pas saja, karena memang ini sudah selesai 3 bulan lalu, pas waktunya hari ini. Alhamdulillah bisa kita resmikan dan tinggal kerja," kata Presiden Jokowi di Mandalika (20/10).

Kerja cepat Jokow-JK juga tidak lepas dari gerakan "revolusi mental", yang disampaikan Jokowi pada masa kampanye pemilihan Presiden 2014.

"Revolusi mental orang senangnya masih seperti dulu jargon-jargon, 'ndak' lah. Kita ini memberi contoh, apa sih yang namanya kerja keras? Yang namanya mengontrol pekerjaan agar berkualitas seperti apa? Kerja yang cepat itu seperti apa? Kerja yang melayani itu seperti apa? Mengantri itu seperti apa? Ini kan mengubah 'mind set', yang kita perlukan," ujar Presiden.

Tidak kalah penting adalah bidang kelautan dengan membangun pelabuhan dan bandar udara di pulau terluar, seperti pulau Miangas dan kepulauan Natuna, untuk mendorong hubungan kelautan sebagai negara dengan dua per tiga wilayahnya adalah perairan.

Apalagi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menurut Presiden Jokowi, "baru" menenggelamkan sekitar 315 kapal asing dari tujuh ribu kapal, yang sebelumnya dibiarkan lalu lalang tanpa izin di perairan Indonesia Meski demikian, ia mengaku masih ada hambatan dalam "kerja cepat" itu, yaitu masalah pembebasan lahan serta terlalu banyak aturan ruwet dan tumpang tindih, sehingga birokrasi tidak bisa bergerak cepat.

Dua Tahun Selanjutnya Lantas apa yang akan dilakukan dalam dua tahun sisa kepemimpinannya? Presiden Jokowi mengatakan bahwa selain pembangunan prasarana, yang membangun stabilitas ekonomi, pembangunan sumber daya manusialah yang menjadi landasan suatu bangsa.

"Menurut saya, kita harus bergerak ke tempat lain, ke pembangunan sumber daya manusia. Babak kedua adalah secara besar-besaran pembangunan SDM, 'vocasional training', sekolah vokasi politeknik, kemudian universitas fakultasi inovasi. Semua ada fakultas digital ekonomi, fakultas manajemen logistik, fakultas manajemen toko 'online', arahnya ke depan semuanya," kata Presiden mengungkapkan pandangannya.

Selain mendirikan sekolah, Presiden juga memperhatikan kebutuhan kesehatan dan gizi anak-anak, khususnya di daerah.

"Coba dilihat, kenapa saya tiap ke daerah selalu membagikan makanan tambahan. Pernah ikut berapa puluh kali? Saya sendiri membagikan makanan tambahan itu. Arahnya ke gizi bagi ibu hamil dan balita," tambah Presiden.

Sumber daya manusia Indonesia juga membutuhkan pelatihan mental anti-korupsi sedari dini, karena tidak semua orang suka dengan kerja pemberantasan korupsi.

"Yang namanya pemberantasan korupsi pasti rakyat senang tapi 'kan ada juga yang tidak suka dan itu pekerjaan kita bersama, tidak mungkin kita sendiri-sendiri bekerja menyelesaikan ini, kerja itu juga. Harus juga kita bangun sejak anak-anak mengenai mental anti-korupsi. Kalau kita tidak memulainya dari sana, di generasi berikutnya tidak akan ada pembaruan apa-apa," kata Presiden dengan tegas.

Untuk mendorong kerja anti-korupsi itu, dalam waktu dekat, Presiden akan mengeluarkan aturan tertulis dari sisi pencegahan, yaitu agar semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyiapkan "e-budgeting", "e-planning" dan "e-procurement", yang dibuat dengan batas waktu.

Perubahan mental di masyarakat itu, menurut Presiden, juga mulai tampak dari kematangan masyarakat Indonesia berdemokrasi dan berpolitik.

"Riak dalam politik berdemokrasi kalau menurut saya sih biasa saja. Bagaimana terus memberikan pembelajaran kepada kita semua agar masyarakat bisa memilah: ini urusan ekonomi, ya urusan ekonomi. Oh, ini urusan politik, oh ini urusan kebudayaan, ya sudah urusan kebudayaan. Jadi, kita harapkan nanti ada berita politik ya jalan, ekonomi juga jalan terus. Semakin dewasa semakin matang, tidak bercampur aduk," kata Presiden.

Ia menyatakan tidak memusingkan hasil survai mengenai kinerja pemerintah selama 3 tahun. Presiden mengatakan bahwa hasil survai menjadi koreksi untuk melihat bidang yang harus dibenahi dan diperbaiki.

Pada 5 Oktober 2017, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengumumkan hasil survainya pada 3-10 September 2017 terkait kecenderungan dukungan politik pada tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Hasilnya, angka kepuasan warga atas kinerja Jokowi pada September 2017 sebesar 68 persen. Angka itu cenderung menguat dan stabil.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku belum memikirkan soal elektabilitas, yang disuguhkan hasil survai tersebut.

"Survai itu untuk koreksi untuk saya, jangan dilihat hanya elektabilitasnya. Kita ini bekerja kok mengurusi elektabilitas," kata Presiden.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap hari hanya fokus bekerja, berkeliling kabupaten dan provinsi untuk memastikan program pemerintah betul-betul dikerjakan.

"Pekerjaan kita setiap hari berganti kabupaten, berganti provinsi, 'pontang-panting' mengurus untuk menyelesaikan hal yang memang harus kita selesaikan, harus kita kontrol, harus kita awasi, harus kita selesaikan," kata Presiden.

Untuk terus bekerja dalam sisa masa jabatannya, Presiden Jokowi menjalankan gaya hidup sehat, seperti, selalu minum jamu, yang terdiri atas temulawak, kunyit dan jahe.

"Tambahannya, kelapa hijau tiga kali per minggu. Yang hijau lho ya, tiga kali per minggu. Itu untuk 'detoks'. Kelapa muda tidak pakai gula, tidak pakai apa-apa, gelondongan saja," kata Presiden Presiden pun mengaku tidak ada makanan pantangan untuknya. Ia hanya makan secukupnya dan tidak perlu berlebihan, meski makanan itu sangat enak, termasuk saat "blusukan" ke berbagai daerah.

Presiden juga rutin berolah raga, yaitu lari setidak-tidaknya 2-3 kali seminggu. Selain menjaga kesehatan tubuh, Presiden juga menjaga penampilannya agar tetap prima, khususnya dalam warna rambut.

"Kemiri juga pakai, yang asli. Jadi, ya dari yang botolan pasar itu, buatan tradisional, bukan buatan toko, yang botol kuno itu saja," kata Presiden, yang rambutnya memang terlihat belum memutih tersebut.

Irama kerja cepat Jokowi-JK selama kerja tiga tahun tersebut tampaknya akan terus dilakukan Presiden Jokowi dalam dua tahun sisa pemerintahannya. (Ben/An)

Desca Lidya Natalia


Penenggelaman Kapal
Jakarta, 21/10 (Benhil) - Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla selama tiga tahun terakhir ini tidak bisa dilepaskan dari sosok sang menteri, Susi Pudjiastuti.

Meski awalnya sempat diragukan karena dianggap lebih terkenal dengan perusahaan maskapai penerbangan miliknya, Susi Air, perempuan kelahiran Pangandaran, 15 Januari 1965 itu, ternyata berhasil menjawab mereka yang meragukannya.

Hal tersebut terutama di bidang pemberantasan penangkapan pencurian ikan secara ilegal, yang sesuai dengan pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Jakarta, 16 Agustus 2017 lalu.

Ketika itu, Presiden menegaskan bahwa berbagai pihak harus berani melawan pencurian sumber daya laut serta tak boleh ragu guna menjaga kedaulatan dan perbatasan Republik Indonesia.

Karena itu pula, tidak heran bila Menteri Susi bertindak lugas dan cepat, serta mengingatkan bahwa kejahatan industri perikanan yang dilakukan secara lintas negara dan terorganisir bakal berpotensi melemahkan hukum dan kedaulatan negara.

Menteri Susi menyampaikan hal tersebut dalam Simposium Internasional Kejahatan Perikanan yang digelar di Wina, Austria, 25 September 2017.

Menurut dia, kejahatan tindak pidana perikanan lintas negara kerap terjadi mulai dari perencanaan penangkapan ikan yang berkaitan dengan asuransi, kepemilikan dan perizinan kapal, hingga korupsi dalam peroleh izin, pemalsuan dokumen, penggelapan pajak, pencucian uang, perdagangan orang dan obat-obatan terlarang.

Kejahatan tersebut, lanjutnya, juga seringkali melibatkan banyak pihak yang berdomisili di berbagai negara.

Simposium Internasional tentang Kejahatan Perikanan itu sendiri merupakan pertemuan lanjutan dari simposium sebelumnya yang telah diselenggarakan di Yogyakarta (Oktober 2016) dan Cape town, Afrika Selatan (September 2015).

Beberapa topik yang dibahas dalam simposium itu antara lain tantangan global dalam menangani kejahatan perikanan, kasus kejahatan ekonomi bidang perikanan, kasus lintas negara yang terorganisir, perdagangan orang dalam industri perikanan, serta program peningkatan kapasitas dan peran lembaga antarpemerintahan dalam membantu negara-negara memerangi kejahatan perikanan.

Adapun tujuan simposium tersebut untuk memperkuat komitmen internasional guna memerangi kejahatan perikanan melalui suatu pernyataan bersama yang menghasilkan langkah-langkah pemberantasan kejahatan perikanan melalui kerja sama internasional dan pengembangan kapasitas, serta meningkatkan kesadaran global terkait dengan isu itu.

Berdasarkan data KKP, sejak Januari sampai dengan pertengahan September 2017, telah ditangkap sebanyak 107 kapal perikanan ilegal yang terdiri dari 68 KIA berbendera Vietnam, 4 KIA berbendera Filipina, dan 9 berbendera Malaysia. Sedangkan 26 kapal lainnya berbendera Indonesia.

Masih di tahun 2017, KKP bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, TNI AL, Polri, dan Bakamla, mendeportasi 239 nelayan Vietnam, yang dilakukan dari Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, pada tanggal 4 Oktober 2017.

Dalam proses deportasi itu, pemerintah Vietnam mengirimkan satu kapal Vietnam Coast Guard 8001 untuk membawa warganya kembali ke Vietnam. Deportasi yang dilakukan kali ini merupakan yang kedua pada tahun 2017.

Sebelumnya pada tanggal 9 Juni 2017 dilakukan deportasi sebanyak 695 nelayan Vietnam dari Pangkalan PSDKP Batam.

Perikanan merusak KKP pada tahun ini juga telah mencanangkan untuk fokus dalam rangka memberantas aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara yang destruktif atau merusak.

Untuk itu, KKP bersama-sama dengan Badan Reserse dan Kriminal Polri serta sejumlah instansi lainnya berhasil mengungkap jaringan sindikat aktivitas penangkapan ikan secara merusak dan peredaran komoditas ikan ilegal yang dilakukan di sejumlah daerah.

Misalnya, Kepala Pusat Karantina Ikan KKP Riza Priyatna menyatakan pihaknya bersama Ditjen Bea Cukai Kemenkeu berhasil menggagalkan pemasukan ikan beku atau produk perikanan ilegal 22.198 kilogram pada 16 Agustus 2017.

Berdasarkan informasi, produk perikanan ilegal itu diangkut dengan beberapa kapal yang melakukan pengangkutan hasil perikanan dari Pelabuhan Telaga Punggur Batam dengan tujuan Pelabuhan Tembilahan Riau.

Setelah mendapat penetapan sita dari Pengadilan Negeri Batam, ikan tersebut dapat dimusnahkan atau dilelang untuk kepentingan negara, sedangkan kerugian yang diderita negara diperkirakan Rp7 miliar.

Ia juga menuturkan pemerintah juga menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster pada Maret-Oktober 2017 sebanyak 1,87 juta ekor dengan potensi kerugian Rp281,41 miliar. Tempat kejadian perkara, antara lain di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai Denpasar, dan Bandara Lombok Mataram.

Hasil penggagalan dan penindakan upaya penyelundupan benih lobster tersebut telah ditetapkan 45 orang sebagai tersangka atau pelaku, yang sebagian besar sudah divonis di Pengadilan Negeri Tangerang, Lombok Tengah, Denpasar, Pangkal Pinang, Lampung, Sleman, Kendari, Banten, Bekasi, dan Bogor.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP dan Bareskrim Polri juga berhasil mengungkap kasus penggunaan bahan peledak, dengan tujuan mengetahui pula jaringan para pelaku penjualan dan distribusi bahan baku, seperti amonium nitrat, potasium nitrat, sumbu api, dan detonator, yang digunakan untuk membuat bom ikan.

Selain itu, Bareskrim Polri dan BKIPM KKP juga berhasil menggagalkan penyelundupan terumbu karang 57 kasus dengan potensi kerugian negara Rp35,38 miliar, serta berhasil membongkar jaringan sindikat penampungan dan penyelundupan lobster di bawah ukuran melalui operasi gabungan di Kediri, Jawa Timur, dan Denpasar, Bali.

Pemerintah melalui KKP bersama Polri, Kemenkeu, Perhubungan, dan AP juga berhasil menggagalkan upaya pengeluaran ekspor ilegal benih lobster di Terminal 3 Domesti Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (7/10), dengan pelaku menyelundupkan benih lobster menggunakan koper dua buah, melalui jalur penerbangan Yogyakarta-Jakarta dan Jakarta-Batam, dengan nilai kerugian negara yang dapat diselamatkan Rp6,44 miliar.

Jangan terjebak Sementara itu, pengamat sektor perikanan Abdul Halim mengingatkan Menteri Susi agar jangan terjebak sebatas penenggelaman kapal pencuri ikan sebagai pelaksanaan praktek perikanan berkelanjutan, karena yang penting adalah bagaimana mengharmonisasikan kebijakan, program, dan anggaran berbasis lingkungan serta sosio-ekonomi.

Menurut Abdul Halim yang juga Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities itu, di tingkat nasional, Menteri Susi masih belum mampu menghubungkan kinerja hulu perikanan dengan hilirnya.

Abdul Halim juga berpendapat, terkait kesejahteraan nelayan, nilai tukar nelayan (NTN) tidak bisa dijadikan tolak ukur karena dinamika lapangan yang serba cepat, seperti adaya proyek pembangunan properti melalui reklamasi pantai dan konservasi asing di laut nasional.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menginginkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi masukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar dalam menenggelamkan kapal jangan dilakukan dekat dengan garis pantai.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, penenggelaman kapal yang dilakukan dengan meledakkan moda transportasi laut itu berpotensi mengotori laut dan menimbulkan polusi, seperti yang pernah dicontohkan dari penenggelaman kapal yang pernah dilaksanakan di dekat kawasan pesisir Pangandaran, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, yang ternyata merusak ekosistem.

Hal tersebut, lanjutnya, karena setelah diledakkan, ditemukan ternyata kapal itu masih menyimpan berton-ton bahan bakar sehingga laut juga tercemar tumpahan bahan bakar.

Sedangkan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menegaskan, regulasi sektor perikanan yang dibuat KKP seharusnya dapat menyelesaikan berbagai masalah bahan baku perikanan yang penting untuk keberlangsungan industri pengolahan ikan.

Ono Surono yang berasal dari Fraksi PDIP itu mengemukakan, hal itu terlihat dari setelah melakukan kunjungan kerja ke Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (26/9), ditemukan regulasi KKP telah membuat pabrik pengolahan di sana kekurangan bahan baku dan ada juga pabrik pengolahan ikan yang terpaksa merumahkan banyak pekerjanya.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapu juga meningkatkan kesejahteraan nelayan dan usaha perikanan.

Untuk itu, ujar dia, dalam membuat regulasi ke depannya diharapkan KKP harus lebih banyak berkomunikasi dengan nelayan dan pelaku usaha perikanan, serta jangan membuat kebijakan secara sepihak.

Penghargaan inspirasional Namun dalam sejumlah pro-kontra mengenai regulasi dan apa yang telah dikerjakan oleh KKP di bawah arahan Menteri Susi, namun institusi tersebut terbukti berhasil berhasil meraih beberapa penghargaan nasional, seperti tiga kategori Penghargaan Soebroto 2017, yang merupakan ajang pencapaian hemat energi yang digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sekjen KKP Rifky Effendi Hardijanto menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang dinilainya harus dimaknai sebagai upaya bangsa Indonesia untuk ikut menghemat energi.

KKP, dalam Penghargaan Soebroto 2017, menyabet juara I Bangunan Gedung Hemat Energi subkategori Bangunan Gedung Hijau Besar untuk Gedung Mina Bahari IV, dan juara I Penghematan Energi di Instansi Pemerintah subkategori Pemerintah Pusat.

Kemudian, KKP juga meraih juara II Bangunan Hemat Energi subkategori Bangunan Gedung Baru untuk Gedung Mina Bahari IV.

Ke depan, ia mengutarakan harapannya agar seluruh masyarakat dapat menyadari pentingnya menghemat energi bukan hanya untuk biaya tetapi juga mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.

KKP, lanjutnya, akan terus menerus mendorong penerapan hemat energi karena dipastikan akan mendorong konservasi lingkungan yang saat ini juga sedang digalakkan pemerintah.

Sedangkan sosok Menteri Susi sendiri, juga berhasil masuk dalam salah satu dari "The BBC 100 Women" 2017, atau daftar 100 wanita inspirasional BBC, perusahaan penyiaran publik Inggris Raya.

"The BBC 100 Women" digelar pertama kali pada 2013 sebagai rangkasan acara tahunan yang berfokus kepada perempuan yang memberikan inspirasi.

Daftar tersebut didukung oleh pemberitaan, artikel, investigasi, dan wawancara yang menyoroti karya dan pekerjaan yang dilakukan oleh para perempuan inspirasional tersebut.

Perempuan lainnya yang termasuk dalam daftar "The BBC 100 Women" itu antara lain adalah Presiden Chile Michelle Bachelet, dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf.

Menteri Susi sebelumnya juga beberapa kali mendapakan penghargaan internasional, seperti Seafood Champion Award dalam acara Seaweb Seafood Summit yang berlangsung di Seattle, Negara Bagian Washington, Amerika Serikat, pada 5-7 Juni 2017.

Susi mendapat penghargaan kategori kepemimpinan karena dinilai berani memberantas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur oleh kapal asing dan lokal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Ia juga dianggap telah berperan penting dalam menjaga kesehatan laut dan praktik pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab melalui pelarangan penggunaan pukat dan alat tangkap tidak ramah lingkungan lainnya.

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga telah menerima penghargaan bidang maritim global, yaitu Peter Benchley Ocean Awards, yang digelar di lembaga Smithsonian, Washington DC, Amerika Serikat, tanggal 11 Mei 2017 lalu.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan anugerah yang semakin meyakinkan dirinya bahwa yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia selama ini sudah benar. Hal tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari kinerja KKP dalam menerapkan berbagai kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang meliputi pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. (Ben/An)

Muhammad Razi Rahman

Lahan Nanas Riau
 Foto: Kompas

Asap membumbung tinggi memenuhi ruang atmosfer yang ada di sekitar. Radiasi panas pun tersaji ketika si jago merah mulai melahap kayu, dan ranting bagai hewan buas yang menelan mangsa.

Masyarakat lalu-lalang berlarian setiap hari mencari barang terdekat untuk menjinakan api tersebut, entah memukul atau melemparkannya ke bara api, air pun seakan tidak dapat memadamkan amarah luapan oksidasi kimiawi yang terbentuk.

Bagaimana mudah padam, jika yang terbakar juga termasuk lahan gambut, sesuatu yang disukai api untuk ia hanguskan. Bahkan luasnya mencapai enam hektare sebagai medan atraksi gulungan bara.

Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2012, di Sei Pakning, Riau. Di tahun ketika Timnas sepak bola Spanyol merengkuh juara Piala Eropa 2012, Indonesia disibukkan dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut.

Musnahnya lahan seluas enam hektare tersebut menjadi pelajaran berharga bagi warga sekitar. Tidak hanya kerugian materi, namun ragam aneka hayati dan hewani yang menjadi persinggahan juga turut menguap bersama jelaga hitam.

Namun, kisah itu diupayakan menjadi dongeng yang berakhir manis. Sejak dua tahun lalu (2015) duka itu terlewati. Upaya bahu membahu Pemerintah, masyarakat dan Pertamina Refinery Unit (RU) II Production Sei Panking, musibah itu teratasi dengan menghadirkan program pemanfaatan lahan bekas terbakar.

Program tersebut berorientasi pada Mitigasi Karlahut (Kebakaran Lahan dan Hutan) Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pertanian Nanas Terintegrasi.

Mulai tahun 2015, melalui program tersebut masyarakat didampingi Pemerintah dan Pertamina RU II Production Sei Pakning mendorong upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan di wilayah Bukit Batu melalui alih fungsi lahan.

Bekerja sama dengan LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Pertamina Production Sei Pakning melakukan pendampingan bagi kelompok tani melalui pemberdayaan masyarakat, dengan mengalihfungsi lahan semak belukar yang merupakan bekas area kebakaran lahan, menjadi pertanian nanas gambut dan melakukan diversifikasi produk olahan nanas.

GM Pertamina RU II Production Otto Gerentaka mengatakan sejak Program Pengembangan Kawasan Pertanian Nanas Terintegrasi ini dilakukan, tahun 2017 tercatat telah terjadi peningkatahan lahan pertanian nanas seluas 4,5 persen dengan potensi pendapatan kelompok mencapai Rp 20 juta/bulan dari penjualan hasil pertanian dan produk olahan nanas.

Sebelumnya, dari lahan tiga hektare dengan tiga orang petani dan 10 orang petani penggarap, hasil panen mencapai 10.000 buah/hektare dengan kualitas Grade A-B (85 persen) dan C (15 persen), dengan total pendapatan kelompok dari pejualan mencapai Rp 17 Juta/panen.

Hingga saat ini, katanya, upaya budi daya tanaman produktif cukup menjanjikan dan tahun yang akan datang diproyeksikan luasnya menjadi 15 hektare. Pihaknya berharap muncul Sentra Pertanian Nanas Gambut yang dapat menjadi ciri khas di wilayah Sungai Pakning.

Sementara itu, Samsul, Ketua Kelompok Tani Tunas Makmur yang menjadi mitra binaan Pertamina membenarkan fakta tersebut. Ia bahkan mengakui bahwa sejak program ini dimulai, masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk mengalihfungsi lahan semak menjadi pertanian nanas karena ada nilai tambah yang didapatkan cukup besar.

Kelompok Tani Tunas Makmur yang dipimpinnya beranggotakan 27 orang. Kelompok laki-laki sehari-hari menjalankan kegiatan pertanian, sementara kelompok perempuan memproduksi nanas olahan. Produk unggulan kelompok tani mereka adalah keripik nanas gambut dan manisan nanas.

Di awal alih fungsi lahan tahun 2015, masyarakat termasuk Kelompok Tani Tunas Makmur melakukan kegiatan pengelolaan lahan dengan memanfaatkan lahan yang bersifat kritis menjadi bernilai produktif. Dimulai dengan pengelolaan lahan perkebunan cabai dan pisang di daerah Batang Duku seluas 2 hektare. Selanjutnya pengelolaan kebun nanas di Desa Kampung Jawa berkisar delapan hektare.

Samsul mengaku bersyukur bencana yang dulu menyimpan duka, kini menjadi harapan kesejahteraan untuk masa depan Kampung Sei Pakning.

Mitigasi Agar bencana yang sama tidak berulang kembali, Pertamina Refinery Unit (RU) II Production Sei Pakning, juga mendorong keterlibatan masyarakat melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar musibah tidak terulang kembali.

Isu kebakaran tersebut telah menjadi perhatian dunia sejak beberapa tahun belakangan. Indonesia pada dasarnya telah digadang menjadi produsen karbon dunia, dihadapkan pada permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang muncul di beberapa wilayah, seperti Sumatera, termasuk di wilayah Sei Pakning di Provinsi Riau.

Kembali, Otto Gerentaka mejelaskan faktor alam dan keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman api di wilayah Sei Pakning mengakibatkan rawannya terjadi kebakaran lahan dan hutan. Sebagai korporasi yang beroperasi di sekitarnya, Pertamina menilai masyarakat membutuhkan bantuan untuk mengatasi tingginya potensi kebakaran.

Masyarakat, kata GM Pertamina RU II Production tersebut, dengan keterbatasan kapasitas tidak bisa berbuat banyak melihat lahan atau hutan di sekitarnya dilanda kebakaran. Menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, Pertamina hadir untuk membantu masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial Pertamina dengan melibatkan seluruh komponen.

Kemudian dari pihak pemerintah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan M.R Karliansyah juga turut mendampingi memberi pengarahan kepada masyarakat.

Karliansyah melihat upaya Pertamina Production Sei Pakning menggandeng partisipasi masyarakat dalam mitigasi karhutla, bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Kuncinya, kata dia, adalah kolaborasi partisipatif masyarakat, perusahaan dan pemerintah setempat dalam mencari solusi pengurangan resiko kebakaran melalui Program Mitigasi Karhutla Berbasis Masyarakat, dengan mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat.

Di Sei Pakning, sumber daya ekonomi yang digarap berupa pengembangan kawasan pertanian nanas terintegrasi, di lahan bekas kebakaran.

Menurutnya, dengan alih fungsi lahan tersebut membuat upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan semakin maksimal, karena masyarakat juga diberikan ketrampilan pengolahan makanan dari bahan baku nanas serta mengawasi kondisi lingkungan makin terpantau.

Kini, masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk mengalihfungsikan lahan semak menjadi pertanian nanas karena adanya nilai tambah yang didapatkan. Selain itu, upaya ini juga menjadi insentif tambahan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Sei Pakning untuk semakin rutin menggelar patroli api.
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.