Pembangunan di daerah perkotaan ataupun di desa masih berfokus pada sektor jalan raya. Proses pembangunan jalan raya nasional, kabupaten, hingga propinsi harus memperhitungkan banyak faktor salah satunya stabilisasi tanah. Kinerja pengembang dalam membangun kontur tanah rata dan kuat sebagai lapisan dasar aspal ataupun beton kini wajib diolah menggunakan mesin stabilisasi tanah. Peran dari mesin tersebut sangat penting terutama memberi manfaat dan efisiensi kerja.

Kualitas dari lapisan tanah paling dasar nantinya memperlihatkan lapisan atas aspal lebih kuat kokoh. Untuk melakukan stabilisasi tanah dengan metode pemadatan memerlukan peralatan terbaik yang nantinya mampu memadatkan tekstur tanah sebelum digunakan untuk jalan raya. Lalu apa saja peralatan ataupun mesin stabilisasi tanah yang bisa digunakan.

Mesin Stabilisasi Tanah
Ada beberapa jenis peralatan atau mesin yang bertujuan melakukan pengglias dengan tekstur permukaan tanah yang halus ataupun keras. Berikut ini ada beberapa daftar mesin stabilisasi kontur tanah yang sering digunakan dalam proyek perkerasan jalan raya.

Smooth Steel Roller
Proses perkerasan lapisan tanah hingga teksturnya terlihat halus dan rata bisa menggunakan tipe mesin smooth steel roller. Penggunaan smooth steel roller biasanya ditujukan pada kondisi jalan raya beraspal sehingga proses pengerasannya jauh lebih cepat. Dari tipe smooth steel roller dibedakan menjadi dua yakni Tandem Roller dan Three Wheel Roller. Masing-masing mesin tersebut memiliki kriteria tertentu serta hasil yang lebih maksimal dalam proses perkerasan jalan.

Pneumatic Tired Roller

Masih ada mesin stabilisasi tanah berbentuk Penumatic Tired Roller atau penggilas roda ban angin. Jika kita lihat dari bentuknya mesin dengan roda ban angina ini lebih cocok digunakan untuk kondisi tanah berpasir ataupun kerikil berpasir. Dari kondisi tiga roda pada mesin membuat butiran pasr bisa bergerak memadat dan mengisi rongga kosong.

Sheep Foot Type Roller
Berikutnya ada mesin dengan jiens Sheep Foot Type Roller atau penggilas dengan kaki kambing. Jika dilihat dair bentuknya memiliki fungsi tidak berbeda jauh dengan tipe Penumatic Tired Roller. Namun, pada jenis pengulas berbentuk kaki kambing ini bisa digunakan pada jenis tanah plastis ataupun kohesif. Proses kerja Sheep Foot Type Roller tersebut memang mirip seperti pengglias roda ban angin, akan tetapi dari efektifnya lebih baik penggilas dengan kaki kambing.

Vibratory Roller
Pada proses stabilisasi tanah diperlukan mesin vibratory roller atau penggilas getar yang mana memiliki fungsi memadatkan lapisan tanah dalam waktu lebih singkat. Mesin vibratory roller ini sangat efektif digunakan untuk jenis tanah pasir ataupun kerikil berpasir sehingga kondisi butiran pasir bisa terus bergerak dan memadat.

Vibratory Plate Compactor

Hampir sama seperti Vibratory Roller namun pada jenis Vibratory Plate Compactor lebih kecil dan mudah digunakan untuk satu orang. Fungsinya tetap sama yakni mempermudah proses stabilisasi tanah dengan kondisi kontur tanah berpasir ataupun kerikil.

Dari daftar mesin stabilisasi tanah di atas sudah bisa kita simpulkan bahwa dalam proses perkerasan tanah membutuhkan peralatan khusus yang ditujukan untuk mempermudah serta mempercepat proses stabilisasi tanah. Pekerjaannya dilaksanakan tentu dibekali dengan pemahaman konsep dasar struktur perkerasan jalan dengan baik. Salah satu perusahaan perkerasan jalan Soil Stabilization di Indonesia ada di Jakarta. Layanan bisnis diperkenalkan melalui situs Website yang dikelola SoilIndo.



Jakarta, 20/11 (Benhil) - Mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengungkapkan jatah uang untuk mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dalam pembahasan anggaran KTP elektronik (e-KTP).

"Saya bacakan keterangan saudara 'Sedangkan 500 ribu dolar AS jatah Mirwan Amir penyerahannya di ruang Setya Novanto di lantai 12 ruang Nusantara DPR, Andi Agustinus menyerahkan juga ke Melchias Mekeng sebesar 1 juta dolar AS lalu dibagi 500 ribu dolar AS untuk Setya Novanto dan 500 ribu untuk Melchias Mekeng', apa ini benar?" tanya ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

"Itu cerita Mirwan Amir," jawab Nazaruddin yang menjadi saksi dalam perkara itu.

Nazar menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp1 miliar dalam proyek pengadaan KTP-e yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun.

Melchias Mekeng adalah ketua badan anggaran (banggar) dari partai Golkar, sedangkan Mirwan Amir adalah anggota banggar dari fraksi Partai Demokrat.

"Tapi itu keterangan saudara, bukan Mirwan Amir?" tanya hakim Jhon.

"Lupa yang mulia," jawab Nazaruddin.

"Saya bacakan selanjutnya, semua dapat bagian dari 'comitment fee'. Setya Novanto menghubungi Chaeruman Harahap dan Ganjar Pranowo, setelah mereka datang ke ruangan Setnov, Andi Agustinus memberikan ke Chaeruman sebagai ketua Komisi II dan Ganjar selaku wakil ketua Komisi II masing-masing 500 ribu dolar AS', itu saudara tahu dari mana?" tanya hakim Jhon.

"Lupa saya," jawab Nazaruddin.

"Tapi keterangan anda begini?" tanya hakim Jhon.

"Iya, memang kalau di DPR itu penyerahan-penyerahan tidak pernah pakai kuitansi dan tidak pernah transfer, tapi semua terealisasi dan penyerahan sebelum anggaran diteken," ungkap Nazar.

"Anda sebagai bendahara fraksi terima uang e-KTP?" tanya hakim.

"Diserahkan Mirwan Amir untuk bayar hotel di Bandung," jawab Nazaruddin.

"Mirwan mengatakan tidak ada kaitan dengan uang?" tanya hakim.

"Saya tetap pada pendirian saya," jawab Nazaruddin.

Hakim juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Muhammad Nazaruddin yang mengaku ada pembagian keuntungan 49 persen di proyek KTP-e yaitu 34 persen untuk pengkondisian di DPR dan pemerintah, sedangkan bagian Andi Narogong dan Anas Urbaningrum sebesar Rp1,77 triliun atau 11 persen.

"e-KTP sampai 2013 sedangkan saya 2011 saya kena masalah, tapi kesepakatannya seperti itu," ungkap Nazar.

Dalam dakwaan Andi disebutkan sebesar 49 persen anggaran KTP-e yaitu Rp2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada: a. Beberapa pejabat Kemendagri termasuk Irman dan Sugiharto sebesar 7 persen atau Rp365,4 miliar b. Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp261 miliar c. Setya Novanto dan Andi Agustinus sebesar 11 persen atau sejumlah Rp574,2 miliar d. Anas Urbaningrum dan M Nazarudin sebesar 11 persen sejumlah Rp574,2 miliar e. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen sejumlah Rp783 miliar. (Ben/An)

Setya Novanto resmi menjadi tahanan KPK dalam kasus mega korupsi e-KTP

Jakarta, 20/11 (Benhil) - Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) menjelaskan mengenai kecelakaan lalu lintas yang dialami sehingga membuat Ketua Umum Partai Golkar ini harus masuk rumah sakit.

"Saya dari kemarin memang sudah niat untuk datang bersama-sama DPD (Golkar) I pukul 20.00 WIB, tapi saya diminta untuk wawancara di Metro (TV) dan di luar dugaan saya ada kecelakaan sehingga saya selain terluka, terluka berat dan juga di kaki, di tangan, dan juga di kepala masih memar," ujar Setnov, seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Senin dini hari.

Setnov selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 01.15 WIB. Ia dibawa ke gedung KPK pada Minggu (19/11) pukul 23.35 WIB.

Setnov pun tidak lagi menggunakan kursi roda saat seperti ia tiba di gedung KPK. Ia tampak berjalan dari lokasi pemeriksaan di lantai 2 meski tampak lemah dan masih mengenakan rompi oranye tahanan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Setelah mengalami kecelakaan di kawasan Permata Berlian Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) tersebut, Setya Novanto lalu menjalani perawatan di RS Medika Permata Hijau namun dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangungkusumo pada Jumat (17/11).

Dirut RSCM dr Czeresna Heriawan Soejono mengatakan Setya Novanto tidak perlu lagi dirawat inap setlah melakukan observasi pada 18-19 November 2017.

"Setelah dilakukan penilaian selama dua hari, kami tim dokter menilai Setya Novanto sudah tidak perlu lagi rawat inap," kata Soejono.

Setnov pun membantah sudah mangkir saat dipanggil KPK.

"Saya belum pernah mangkir, yang tiga kali saya diundang saya selalu memberikan alasan jawaban karena ada tugas-tugas yaitu menyangkut saksinya saudara Anang, dan saya dipanggil menjadi tersangka baru sekali tahu-tahu sudah dijadikan sebagai penangkapan tersangka," ujar Setnov.

Namun ia mengaku akan tetap menjalani proses hukum.

"Tetapi saya tetap mematuhi masalah hukum dan apa pun saya tetap menghormati," ujar Setnov singkat.

Menurut informasi, KPK sudah memanggil Setnov 11 kali sebelum mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) KTP elektronik (e-KTP) itu. Dari total 11 kali pemanggilan dalam proses penyidikan, Setya Novanto tercatat 8 kali mangkir dari pemeriksaan.

Pada proses penyidikan, Ketua Golkar Setnov hanya hadir dalam panggilan pada 13 Desember 2016, 10 Januari 2017, dan 14 Juli 2017. Panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka terhadap Setya Novanto kembali dilakukan pada 15 November 2017.

Penyidik lalu membawa surat perintah penangkapan ke rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan, namun ia tidak ditemukan di kediamannya. (Ben/An)

Budisantoso Budiman


Monumen Nasional (Monas)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menggunakan Lapangan Monas untuk kegiatan zikir. Menurut Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB) rencana tersebut merupakan bentuk pelanggaran Keputusan Presiden No.  25 tahun 1995 tentang Pembangunan dan penggunaan kawasan Monumen Nasional.

Gubernur Anies Baswedan menggunakan Lapangan Monas untuk Zikir melanggar Keppres No 25 tahun 1995

Pitono Adhi,  Ketua Relawan Penggerak Jakarta Baru menyatakan penggunaan kawasan Monas harus merujuk Keppres No.  25 tahun 1995 yang pada bagian menimbang menyebut bahwa  tugu Monas merupakan lambang perjuangan bangsa Indonesia. Gubernur DKI Anies Baswedan telah menyatakan akan mengubah Peraturan Gubernur atau Pergub tentang penggunaan Kawasan Monas.  Sebelumnya, dalam Pergub yang berlaku kegiatan keagamaan tidak boleh dilakukan di kawasan Monas mengacu Keppres No.  25 tahun 1995 tersebut.

"Pembangunan dan penggunaan Kawasan Monas yang dilaksanakan Gubernur DKI sesuai Keppres harus dikoordinasikan dengan Komisi Pengarah yang diketuai Menteri Sekretaris Negara dan dilaporkan kepada Presiden, " kata Pitono Adhi.

Pasal 6 Keppres tersebut menyatakan bahwa Gubernur adalah pemimpin Badan Pelaksana yang salah satu tugasnya (Pasal 7) menyusun rencana pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Kemudian Pasal 8 bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana mempertimbangkan pendapat dan pengarahan Komisi Pengarah. Sedangkan pasal 9 bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komisi Pengarah.

“Jadi jelas bahwa Gubernur DKI sebagai Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Monas bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sehingga penggunaan kawasan Monas untuk kegiatan kebudayaan, kebangsaan atau pun keagamaan harus dilaporkan kepada Komisi Pengarah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Artinya musti ada izin dari Presiden melalui komisi pengarah. Tidak bisa Gubernur Anies seenaknya mengizinkan Monas dipakai untuk kegiatan keagamaan,” ungkap Pitono Adhi.

RPJB juga mengimbau Gubernur Anies untuk menjaga dan memanfaatkan kawasan Monas hanya untuk kegiatan bernuansa kebangsaan tanpa unsur suku, agama ras dan antar golongan (SARA).


Pres Rilis Relawan Penggerak Jakarta Baru – 19 November 2017
Pitono Adhi - Ketua RPJB / 082113161999

Anti Bullying Campaign Services in Jakarta Indonesia by GALASEO

To prevent and raise awareness of bullying in the society, there have been a lot of campaigns by different members of society around the world. Actually, there are some categories as described in Wikipedia. The affirmative actions from governments and anti-bullying organizations are expected to keep them from happening in the society as its psychological effects are profound on the livelihood of the victims for years. There is need to educate the society on how to detect and prevent the bullying from taking place

To activate anti-bullying campaigns, online platform may be considered effective channels to bring various activities into integrated and informed media management

Online media coverage will surely provide the attention needed from all the parties in the society. The digital data from Nielsen shows that millennial aged 18-34 are top smartphone users in US while Gen-X follows closely and this phenomenon is believed to ring the same in other parts of the world. These people are children, young parents and educated professional and productive work force, who are savvy at absorbing the right information from the right and trusted online sources.

Conducting anti-bullying campaigns can start with website and social media like Facebook, Facebook Messenger and YouTube. It begin by understanding where they go when they are active online. It can also be segmented by their usage of smartphone operating systems (OS), brands and locations

Delivering the message will involve the formulation of contents that are in line with cyber PR (Public Relations) and how the messages are consumed on different platform whether it is storytelling, video message or photos. It helps with cultural and social values are taken into account

Digital agency in Jakarta, GALASEO, expertise in digital marketing and tools can be optimized to take it practically in making the campaigns reach the intended audiences and conduct the anti-bullying campaigns with online media, broadcast media and print media.


Jakarta, 19/11 (Benhil) Salah satu permintaan calon investor, baik lokal maupun asing dimanapun mereka ingin berinvestasi adalah kemudahan dalam mendapatkan izin, disamping adanya kepastian hukum dan tentunya keamanan.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia selalu berupaya habis-habisan untuk memberikan kemudahan sekalipun itu harus mengubah, bahkan kalau perlu menghapus sejumlah peraturan yang dinilai menghambat minat berinvestasi, baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para kepala daerah untuk mempermudah izin investasi.


"Saya ingatkan, untuk industri dan manufaktur berilah peluang sebanyak-banyaknya untuk kedua hal ini. Bagi mereka yang mau investasi di industri dan manufaktur buka lebar-lebar karena akan membuat barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.

Penegasan Presiden itu memang patut disampaikan apalagi saat ini masyarakat di usia produktif membutuhkan lapangan kerja padat karya. Jokowi meminta kalau di pusat, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sekarang sudah bisa tiga jam untuk sembilan izin, rampung, maka di daerah mestinya jangan sampai hitungan jam, tapi menit.

Presiden pun berjanji akan mendatangi daerah-darah yang masih memberikan pelayanan dalam waktu lama untuk para investor.

Pada awal 2018 juga direncanakan sudah ada sistem "single submision" sehingga Presiden dapat melacak bagaimana alur perizinan di pusat dan daerah. Dari sistem itu akan diketahui mana yang cepat dan lambat, apakah pusat atau daerah. Saat persaingan global dunia gila-gilaan sekarang ini, kalau masih mengerjakan rutinitas dan tidak ada terobosan maka Indonesia tak akan dilirik investor.

Karena itu dibutuhkan pemimpin-pemimpin, baik pusat maupun daerah yang reformis, senang pembaruan, inovatif, jangan memelihara rutinitas, dan buat terobosan yang baru, yakni terobosan yang mempercepat melayani masyarakat.

Soal penyederhanaan izin investasi, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Jawa Barat, telah menyederhanakan perizinan guna menyasar target investasi pada 2017 sebesar Rp6,5 triliun.

Simplikasi ini termasuk arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan waktu hingga 2018 bagi pemerintah untuk bersiap melayani seluruh perizinan secara dalam jaringan. Simplikasi perizinan perlu didukung dengan pengembangan sistem teknologi informasi yang memadai guna kemudahan layanan masyarakat secara daring serta meminimalkan potensi praktik suap.

Pihak yang mengajukan izin tidak perlu bertatap muka langsung dengan aparatur yang memproses penerbitan izin.

Secara bertahap, DPMPTSP pun mulai mengintegrasikan pelayanan perizinan secara daring. Sebagai permulaan, Pemkot Bekasi mengoperasikan pelayanan perizinan daring bertajuk Sistem Layanan Perizinan Terpadu (Silat) pada 8 November 2018 namun baru melayani enam perizinan.

Meskipun jumlah perizinan yang belum dilayani secara daring (online) itu masih banyak, tapi DPMPTSP tetap optimistis mampu menintegrasikan seluruh perizinan tersebut tepat waktu.

Akses menuju Kota Bekasi kian terbuka dengan pesatnya proyek pembangunan di bidang infrastruktur perhubungan, seperti pengerjaan tol melayang Jakarta-Cikampek, tol Becakayu, Light Rail Transit, juga Kereta Cepat Indonesia Cina yang berpotensi besar mendatangkan investor dalam maupun luar negeri.

Hapus Kendala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan bahwa hingga saat ini masih banyak kendala investasi sehingga harus segera diselesaikan, khususnya terkait dengan permasalahan perizinan di daerah yang terbilang masih rumit.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan bahwa beberapa catatan yang menjadi hambatan untuk menarik para pelaku bisnis, investor masuk ke Indonesia antara lain adalah soal regulasi di tingkat pemerintah daerah, permasalahan pajak, isu tenaga kerja, lahan, dan juga infrastruktur. Kendala investasi di pemerintah daerah harus diselesaikan dengan membangun sebuah sistem. Ini masalah implementasi, memang tidak ada jalan pintas dan peluru ajaib.

Thomas menambahkan, salah satu permasalahan atau kendala yang ada di pemerintah daerah dalah terkait data-data investor yang belum online. BKPM berencana untuk membuat database online yang nantinya bisa dipergunakan oleh BKPM daerah secara gratis. Selain itu, di daerah banyak syarat dan standard itu dijadikan izin, itu harus dikembalikan dari izin kembali ke syarat dan standard.

Saat ini Indonesia tengah bersaing untuk mendapatkan investasi asing dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Masuknya investasi asing tersebut bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, akan tetapi juga teknologi, keahlian dan jaringan perusahaan.

Meskipun masih banyak kendala untuk berinvestasi di Indonesia, namun BKPM dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir banyak pekerjaan rumah yang sudah diselesaikan. Beberapa perubahan yang signifikan antara lain adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diperkuat dan tiga jam layanan izin investasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengharapkan semakin banyak swasta yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur pada 2018, baik dalam skema pembiayaan investasi non-anggaran (PINA) ataupun kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2015-2019, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp4.769 triliun. Dari total anggaran tersebut, porsi anggaran pemerintah melalui APBN maupun APBD diperkirakan hanya Rp1.978,6 triliun (41,3 persen), BUMN Rp1.066,2 triliun (22,2 persen), sedangkan sisanya diharapkan dari sektor swasta sebesar Rp1.751,5 triliun (36,5 persen).

Untuk skema PINA, status sampai saat ini ada 16 proyek yang telah memasuki tahap identifikasi dengan nilai total Rp211,3 triliun, satu proyek tahap persiapan senilai Rp13,4 triliun.

Rinciannya, untuk 16 proyek PINA dalam tahap identifikasi adalah pesawat turboprop R80 PT RAI total proyek, 10 proyek pembangkit listrik PT PJB, pengembangan regional Pulau Flores oleh Flores Prosperindo Ltd, pembangkit listrik diesel-gas di Pesanggaran, Bali, proyek bandara di Kulon Progo, DIY, dan dua proyek pembangunan tahap 2 Bandara Kertajati. (Ben/An)

Ahmad Wijaya


Medan, 18/11 (Benhil) - Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menegaskan Hari Sawit Indonesia 18 November yang diusulkan Dewan Minyak Sawit Indonesia akan menjadi pekerjaan rumah untuk diusulkan menjadi ketetapan pemerintah.

"Saya memberi apresiasi kepada DMSI tentang Hari Sawit Indonesia pada 18 November, dan itu akan diusulkan dan diharapkan bisa mendapat penetapan dari Menteri Pertanian,"ujar Bambang di Medan, Sumatera Utara, Sabtu.

Dia mengatakan itu pada acara peringatan Hari Sawit Indonesia 18 November dan deklarasi usulan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menjadi Dewan Sawit Indonesia (DSI).

Menurut Bambang, Hari Sawit Indonesia dinilai wajar ada karena kontribusi sawit cukup besar pada Produk Domestik Bruto sektor perkebunan. Dari sekitar Rp400-an triliun PDB sektor perkebunan, kontribusi sawit mencapai Rp234 triliun.

"Dengan adanya Hari Sawit Indonesia diharapkan menjadi pendorong kemajuan sawit Indonesia yang berkelanjutan," katanya.

Dia menyebutkan, pekerjaan rumah Indonesia dalam sektor persawitan masih cukup banyak, seperti produktivitas dan rendahnya mutu hasil sawit petani. Padahal dari 11,9 juta hektare sawit secara nasional, ada 4, 7 juta hektare lahan milik petani.

Ketua Umum DMSI Derom Bangun menyebutkan, usulan 18 November sebagai Hari Sawit Indonesia mengacu pada penelitian sejarah kelapa sawit di Indonesia dengan referensi dari literatur yang terdapat di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan.

Hasil penelitian Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar dan tim, menemukan fakta bahwa tanggal 18 November 1911, sawit ditanam secara komersial di areal konsesi Poeloe Radja (Pulu Raja, red) dengan modal 1,4 juta Franc Belgia.

Berdasarkan data pada akhir tahun 1942, luas tanaman sawit di kawasan itu sudah mencapai 440 hektare. Dewasa ini Pulu Raja berada di bawah naungan PTPN IV dengan luas tanaman sekitar 3.700 hektare. Peringatan Hari Sawit Indonesia sendiri bertujuan gar bisa mendorong sesuatu langkah bersama demi perbaikan dan kemajuan sawit Indonesia.

"Langkah bersama dinilai perlu dilakukan karena sebagai negara penghasil sawit terbesar dunia, Indonesia juga menghadapi tantangan besar juga," kata Derom.

Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar menyebutkan, usulan penetapan tanggal 18 November untuk Hari Sawit Indonesia mengacu pada data-data yang ada di PPKS dan melihat perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia.

"Suatu kebanggaan juga Peringatan Hari Sawit Indonesia yang pertama dilakukan di Kantor PPKS Medan," katanya. (An/Ben)


Jalan menjadi satu fasilitas transportasi untuk kendaraan roda dua ataupun empat yang mana sampai sekarang dibuat dengan memperhatikan berbagai macam faktor. Metode dalam perkerasan jalan kini sudah semakin maju dimana mampu menghadirkan kualitas jalan raya terbaik dengan tektur sempurna dan kuat. Jika kita lihat jalan raya bisa dibedakan berdasarkan bahan itak perkerasan jalan salah satunya tipe perkerasan jalan lentur.

Perkerasan jalan tipe lentur atau disebuat flexible pavement masih menggunakan bahan dasar aspal, namun dari sifat aspal lebih lentur pada saat menangkap suhu panas. Perbandingan suhu aspal saat ditebar di jalan bisa mencapai 100 derajat Celcius sehingga mampu mengikat material lapisan atas secara sempurna. Dalam jenis perkerasan jalan lentur terdapat beberapa elemen dasar yang mampu mengukur kualitas dari sebuah jalan raya. Beberapa elemen perkerasan jalan pada proses pembuatan flexible pavement terdiri dari lapisan permukaan, pondasi atas, pondasi bawah, hingga tanah dasar.

Ada kriteria penting di dalam elemen penting tersebut yang nantinya menjadi patokan di dalam proses pembuatan lapisan jalan, yaitu:


Lapisan Tanah Dasar
Pada tipe elemen tanah dasar atau subgrade material perkerasan jalan memiliki kriteria menarik dimaan perkerasan jalan langsung dilakukan di atas tanah dasar. Beberapa pertimbangan mulai dari mutu sertakekuatan konstruksi tidak bisa lepas dari sifat tanah dasar. Oleh karena itu jika ingin mendapatkan hasil klasifikasi terbaik harus melalui pemeriksaan CBR, pelat, ataupun uji beban. Lapisan tanah dasar berbentuk tanah asli yang melalui tahap pemadatan sehingga memberi kekuatan lebih baik untuk menopang lapisan di atasnya.

Lapisan Permukaan
Secara khusus lapisan permukaan memiliki fungsi yakni struktural dan non strukutural. Dari fungsi struktural mampu memberi dukungan terhadap jalan pada saat menerima beban horizontal ataupun vertikal. Sedangkan fungsi non struktural sendiri memiliki beberapa lapisan penting mulai dari kedap air, membuat lapisan jalan lebih rata, hingga memberi permukaan tidak licin, bahkan sebagai lapis aus yang bisa diganti dalam kurun waktu tertentu.

Lapisan Pondasi Atas
Pada lapisan pondasi atas menjadi bagian perkerasan jalan dengan posisi di antara lapis permukaan dan lapis pondasi bawah. Adapun beberapa fungsi pondasi atas yakni memikul beban vertikal dan horizontal seperti lapisan permukaan, menjadi lapisan pendukung untuk lapis permukaan, sampai berguna sebagai lapisan peresapan untuk bagian pondasi bawah. Pada proses perkerasan jalan raya harus tersedia lapisan pondasi atas yang menjadi modal utama mendapatkan kekuatan saat menerima beban besar.

Lapisan Pondasi Bawah
Terakhir ada lapisan pondasi bawah atau LPB yang mana menjadi bagian perkerasan jalan lentur berposisi di lapis pondasi dan tanah dasar. Fungsi dari lapisan pondasi bawah sangat vital mulai dari lapisan peresapan air, lapisan pencegah tanah dasar masuk ke lapisan pondasi, hingga sebagai lapisan pertama pada proses perkerasan jalan.

Mengenal konsep dasar dari perkerasan jalan lentur dengan cara melihat komposisi serta fungsi dari setiap elemennya memberi pemahaman bagi para kontraktor. Kondisi jalan raya di daerah perkotaan biasanya memakai elemen-elemen dasar dalam pembuatan flexible pavement, sehingga konstruksinya terlihat lebih sempurna dan kokoh.
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.