Agung Laksono

Jakarta, 18/1 (Benhil) - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menceritakan kondisi Setya Novanto yang dirawat di Rumah Sakit Media Permata Hijau Jakarta Barat setelah mengalami kecelakaan lalu lintas pada 16 November 2017 lalu.

"Ya dia ada di dalam kamar, cuma dalam kondisi tidur. Saya tidak mau membangunkan beliau karena beliau perlu istirahat, ada perban di wajahnya ada memar di dahi. Saya tak bisa berkomunikasi bagaimana kejadiannya, begitu saja," kata Agung di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Agung mendatangi gedung KPK Jakarta terkait dirinya yang dipanggil menjadi saksi meringankan untuk Fredrich Yunadi, tersangka menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Saat KPK Panggil Agung Laksono dan memberi keterangan, namun ia menolak menjadi saksi meringankan bagi Fredrich, salah satu alasannya karena dirinya tidak mengenal mantan kuasa hukum Novanto itu.

Terkait penolakan itu, ia juga tidak menceritakan terkait kondisi Novanto setelah kecelakaan lalu lintas itu kepada penyidik KPK.

"Oh tidak-tidak karena kan saya tak mau berikan keterangan tetapi saya berikan sedikit gambaran saya datang dan memang saya akui saya datang ke sana tetapi saya tidak bersedia dalam status sebagai saksinya yang menguntungkan Pak Fredrich. Artinya, saya tak mengenal, tak mengetahui, dan tak ingin terlibat dalam perkara ini," tuturnya.

Ia mengaku bahwa baru mengenal Fredrich saat menjenguk Novanto di Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang dirawat akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 16 November 2017.

"Saya baru kenal itu malam itu saja ketika saya menjenguk Setya Novanto. Setya Novanto saat itu adalah Ketua DPR, Ketua Umum Partai Golkar. Saya juga kenal baik beliau bertahun-tahun. Ketika mendengar beliau mengalami kecelakaan lalu lintas dan dibawa ke rumah sakit, tergerak untuk membesuk beliau," dia.

KPK telah menetapkan advokat Fredrich Yunadi yang juga merupakan mantan kuasa hukum Setya Novanto dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dalam penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Keduanya pun telah resmi ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan.

Bimanesh terlebih dahulu ditahan sejak Jumat (12/1) malam di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Sedangkan Fredrich ditahan sejak Sabtu (13/1) siang di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. (Ben/An)

Antonius Tonny Budiono

Jakarta, 18/1 (Benhil) - Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono didakwa menerima suap senilai Rp2,3 miliar dan gratifikasi Rp22,35 miliar atau total Rp24,65 miliar dari pengusaha dan anak buahnya.

Pada dakwaan pertama, Antonius didakwa menerima Rp2,3 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan terkait proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan dan persetujuan penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) PT Adiguna Keruktama.

"Terdakwa Antonius Tonny Budiono selaku Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sejak Mei 2016-2017 menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp2,3 miliar dari Adiputra Kurniawan selaku Komisaris PT Adiguna Keruktama karena berhubungan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah TA 2016, pelabuhan Tanjugn Emas Semarang TA 2017 dan menyetujui penerbitan SIKK PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang yang proyek pengerukannya dilakukan PT Adiguna Keruktama," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Dody Sukmono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Antonius pertama kali bertemu dengan Adiputra alias Yongki pada pertengahan 2015.

Yongkie lalu membuka beerapa rekening di Bank Mandiri menggunakan KTP palsu dengan nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo sehingga pada 2015-2016 membuat 21 rekening di bank Mandiri cabang Pekalongan dengan nama Joko Prabowo dengan tujuan agar kartu ATM-nya dapat diberikena kepada orang lain yaitu anggota LSM, wartawan, preman di proyek lapangan, rekan wanita dan beberapa pejabat di kementerian Perhubungan termasuk untuk Antonius.

"Pada 2016-2017, terdakwa sering membantu memberikan arahan kepada Adiputra Kurniawan alias Yongkie sehingga PT Adhiguna Kerukatama dapat melaksanakan proyek pengerukan di beberapa tempat dan terdakwa juga menyetujui penerbitan SIKK," tambah jaksa Doddy.

Pada Agustus 2016, Adi Putra kembali bertemu dengan Antonius dan memberikan kartu ATM Bank Mandiri beserta PIN dan buku tabungan bank Mandiri dengan nama Joko Prabowo kepada Antonius.

"Yongkie mengatakan bahwa rekening tersebut nanti akan diisi uang dan ATM dapat digunakan sewaktu-waktu oleh terdakwa," ungkap jaksa.

Proyek pertama yang disetujui oleh Antonius adalah pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah TA 2016 senilai Rp61,2 miliar; pelabuhan Samarinda Kaltim TA 2016 senilai Rp73,509 miliar dan pelabuhan Tanjung Emas Semarang TA 2017 senilai Rp44,518 miliar yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Imbalannya, Adiputra mentransfer ke rekening Joko Prabowo yang dikuasai Antonius dengan imbalan yang ditransfer secara bertahap sebesar Rp1,5 miliar.

Proyek kedua adalah penerbitan SIKK untuk PT Indominco Mandiri terkait pekerjaan pengerukan di Bontang Kalimantan Timur. Karena dibantu penerbitan SIKK, PT Adhiguna mengirimkan Rp300 juta dari rekening Yongkie Goldwing ke rekening Joko Prabowo sebagai kompensasi kepada Antonius.

Proyek ketiga adalah penerbitan SIKK untuk PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten terkait pekerjaan pengerukan di Lontar Banten. Karena SIKK itu juga tidak kunjung diterbitkan maka Adi Putra menemui Antonius hingga akhirnya terbit SIKK pada 24 November 2016. Setelah SIKK keluar, Yongkie mentrasfer Rp300 juta ke Joko Prabowo sebesar Rp300 juta.

Proyek keempat adalah penerbitan SIKK Pekerjaan pengerukan di pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Antonius mengeluarkan surat keputusan pada 8 Mei 2017 tentang pemberian izin kepada KSOP kelas I Tanjung Emas untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan Tanjung Emas sehingga pada 13 Juli 2017 Adi Putra mentransfer uang sebesar Rp200 juta sebagai ucapan terima kasih.

"Dari keseluruhan pemberian uang yang dilakukan Adiputra Kurniawan alias Yongkie diberitahukan kepada terdawka melalui BBM dengan menggunakan kata sandi antara lain 'kalender tahun 2017 saya kirim' atau 'telor asin sudah saya kirim' dan juga menggunakan kata 'sarung'," tambah jaksa.

Pada dakwaan kedua, Antonius didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai sejumlah Rp5,815 miliar, 479.700 dolar AS (sekitar Rp6,4 miliar), 4.200 euro (sekitar Rp68,451 juta), 15.540 poundsterling (sekitar Rp287,137 juta), 700.249 dolar Singapura (Rp7,06 miliar), 11.212 ringgit Malaysia (Rp37,813 juta), uang di rekening bank Bukopin senilai Rp1,066 miliar, uang di rekening bank Bukopin senilai Rp1,067 miliar, berbagai barang bernilai ekonomis yang ditaksir senilai Rp243,413 juta serta penerimaan di rekening Bank BRI senilai Rp300 juta.

"Terdakwa Antonius Tonny Budiono menerima pemberian yang telah habis dipergunakan oleh terdakwa padahal terdakwa adalah penyelenggara negara yang menjabat sebagai staf ahli menteri perhubungan bidang logistik, multi moda dan keselamatan serta selaku dirjen hubungan laut kementerian perhubungan," tambah jaksa Yadyn.

Padahal sebagai Dirjen Hubla 2016-2017, Antonius mendapatkan penghasilan senilai Rp891,218 juta ditambah penghasilan sebagai anggota dewan komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV 2016-2017 senilai Rp931,315 juta sehingga totalnya Rp1,822 miliar.

Sedangkan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Antonius harta kekayaannya hanya berjumlah Rp1,723 miliar, sehingga penerimaan-penerimaan tersebut merupakan pemberian suap baik berupa uang maupun barang (gratifikasi) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawasan dengan kwajiban dan tugasnya.

Atas dua dakwaan itu Antonius didakwa berdasarkan pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Serta pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat KUHP yaitu mengenai setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Terhadap dakwaan itu, Antonius tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi), sidang dilanjutkan pada 25 Januari 2018. (Ben/An/T.D017)


Jakarta, 18/1 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono sebagai saksi meringankan untuk Fredrich Yunadi, tersangka untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

"Terkait soal kunjungan saya ke rumah sakit saat besuk Pak Novanto beberapa waktu yang lalu," kata Agung saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga membenarkan soal pemanggilan Agung untuk diperiksa sebagai saksi meringankan untuk mantan kuasa hukum Setya Novanto itu.

"Ya, sudah dipanggil untuk diperiksa hari ini. Diajukan oleh tersangka sebagai saksi meringankan. Sesuai KUHAP kami penuhi dan lakukan pemanggilan," kata Febri saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil tiga dokter menjadi saksi meringankan untuk Bimanesh Sutarjo yang juga merupakan tersangka lain menghalang-halangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto pada Rabu (17/1).

Namun, tiga dokter itu menolak permintaan menjadi saksi meringankan tersebut.

"Tiga saksi menolak permintaan Bimanesh Sutarjo tersebut untuk diperiksa sebagai saksi meringankan karena para dokter ingin menjaga independensi mereka sebagai bagian dari tim IDI yang melakukan pemeriksaan etik terhadap Bimanesh Sutarjo," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1).

Tiga dokter yang direncanakan dipanggil sebagai saksi meringankan Bimanesh itu, yakni Budi Sampoerna, Zubairi Djoerban, dan Prasetyono. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa rencana pemeriksaan tiga dokter dalam kasus Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hari ini merupakan bentuk pelaksanaan KUHAP.

"Mereka adalah saksi yang diajukan oleh tersangka Bimanesh Sutarjo. Sebagai bentuk pelaksanaan terhadap hak-hak tersangka, maka penyidik melakukan pemanggilan," tuturnya.

Febri pun menyatakan lembaganya menghargai sikap tiga dokter yang menolak hadir karena ingin menjaga independensi tersebut.

"Hal tersebut sudah diinformasikan pada penyidik dan KPK tentu menghargainya," ucap Febri.

KPK telah menetapkan advokat Fredrich Yunadi yang juga merupakan mantan kuasa hukum Setya Novanto dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dalam penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Keduanya pun telah resmi ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Bimanesh terlebih dahulu ditahan sejak Jumat (12/1) malam di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Fredrich ditahan sejak Sabtu (13/1) siang di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. (Ben/An)


Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Juni 2018, tidak hanya terjadi persaingan diantara bakal calon kepala daerah tapi juga antara satu partai politik yang satu dengan yang lainnya.

Yang kemudian muncul adalah suasana "panas" apalagi ada satu parpol yang para pemimpinnya mulai saling memaki dan pecat-memecat.

Masyarakat selama beberapa hari terakhir ini, mulai menyaksikan suasana saling mencemooh hingga pecat-memecat diantara para tokoh Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, terutama ketika beberapa tokohnya memecat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hanura Oesman Sapta Odang dan kemudian menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Umum Daryatmo.

Namun, tak mau kalah gertak, Oesman Sapta Odang--yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bahkan juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah--memecat Sekretaris Jenderal DPP Hanura Syarifuddin Suding.

Pecat-memecat ini patut disimak karena bagaimanapun juga Partai Hanura adalah salah satu partai politik peserta yang ikut dalam kontestansi pilkada yang akan datang sehingga "pertarungan internal" itu bisa diperkirakan mempengaruhi tingkat konsentrasi para pemimpin, anggota hingga simpatisannya.

Dunia politik di Tanah Air ini seharusnya patut memuji atau menghargai atau apapun istilahnya terhadap Partai Golkar yang akhirnya mampu memilih ketua umum yang baru, yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto karena diduga terlibat kasus korupsi dengan kerugian negara tidak kurang dari Rp2,3 triliun pada proyek KTP elektronik yang bernilai Rp5,9 triliun.

Tentu masyarakat amat berharap agar kemelut di Partai Hanura--siapa pun "pemenangnya"--dapat diselesaikan secara baik apalagi partai ini belumlah menjadi parpol yang "benar-benar besar dan kuat".

Karena sekarang sudah bulan Januari, sedangkan pilkada serentak dijadwalkan berlangsung 27 Juni 2018 maka waktunya sudah sangat "mepet", yakni persiapannya tinggal enam bulan lagi. Semua pihak mulai lagi pemerintah, KPU, Bawaslu, panwaslu, masyarakat sudah harus memeras keringat agar pesta demokrasi ini benar-benar berlangsung jujur dan adil alias jurdil serta bebas rahasia.

"Mahar politik" Karena pesta demokrasi ini akan memilih gubernur-wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota hingga bupati dan wakil bupati, maka tentu saja begitu banyak calon kepala daerah yang merasa dirinya mampu menjadi gubernur, bupati dan wali kota.

Mereka mulai "menjual dirinya" kepada partai-partai politik yang diharapkan bisa mendukung pencalonan dirinya itu. Namun ternyata hal itu sama sekali tidak gampang.

Seorang bakal calon wali kota Cirebon, Jawa Barat, Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Siswandi mengaku harus memberikan "uang sogokan" atau istilah kerennya "mahar politik" sedikitnya ratusan juta rupiah agar bisa didukung oleh satu partai.

Tentu saja "tuduhan" minta "mahar politik" atau bahasa gampangnya "sogokan" itu dibantah habis-habisan oleh para tokoh parpol di Cirebon itu.

Sebelumnya, seorang pengusaha dari Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti juga mengaku atau mengklaim bahwa dirinya harus memberikan "mahar politik" miliaran rupiah agar pencalonan dirinya itu sukses sebagai calon gubernur. Namun lagi-lagi pengakuan La Nyalla itu dibantah oleh tokoh parpol di Jawa Timur itu.

Akibatnya, Nyali La Nyalla Mattalitti yang selalu menyala-nyala sangat berani "bercerita" tentang dimintanya uang sogokan itu.

Kok terjadi? Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian baru-baru ini mengungkapkan bahwa untuk menjadi calon bupati saja, seseorang harus menyediakan uang Rp30 miliar.

Kalau sukses menjadi bupati maka pertanyaan Kapolri adalah gaji atau bahkan pendapatan selama lima tahun ini pasti tidak akan mungkin mengembalikan uang Rp30 miliar itu, maka akankah satu-satunya alternatif adalah menggerogoti uang APBD setempat?.

Sang bupati pasti juga akan mulai berpikir bahwa bisa saja dia tidak terpilih untuk masa jabatan atau periode kedua sehingga juga harus memiliki "tabungan" selama menjadi pejabat. Kalau begitu, bagaimana mengatasi masalah uang atau modal yang "segunung" itu? Cara yang paling mudah dipikirkan tapi sama sekali tidak mudah dilaksanakan adalah Kementerian Dalam Negeri yang membawahi gubernur, bupati dan wali kota harus mencari cara agar pemilihan kepala daerah itu tidak ruwet, berbelit-belit serta tak makan waktu lama.

Coba bagaimana seorang calon gubernur Papua, misalnya, harus mendatangi semua kota, kabupaten atau distrik (kecamatan) untuk berkampanye guna mendapat dukungan dari calon pemilih kalau begitu banyak daerah terpencil hanya bisa didatangi dengan pesawat udara--yang pasti mahal--sambil membawa ratusan atau ribuan kaos, poster, pulpen serta berbagai jenis "cendera mata" bagi para pemilihnya.

Kalau calon bupati saja harus menyediakan uang Rp30 miliar, maka bagaimana seorang calon gubernur harus memiliki anggaran "segunung" apalagi seorang calon presiden untuk menghadapi pilpres? Rakyat pasti sudah sangat benci, jengkel bahkan muak menghadapi kenyataan banyak gubernur, bupati hingga wali kota yang terpaksa harus ditangkap oleh KPK hanya gara-gara berkorupsi sehingga keadaan memprihatinkan atau bahkan memalukan ini harus segera dihentikan.

Tentu masyarakat berhak menaruh harapan kepada Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Wiranto serta Mendagri Tjahjo Kumolo agar menghasilkan "resep jitu" supaya tidak ada lagi bupati, wali kota sampai dengan gubernur yang "masuk bui" gara-gara korupsi uang rakyat.

Yang amat didambakan rakyat dari para pemimpinnya sama sekali tidak banyak atau tak berlebihan, yakni bagaimana harga bahan pokok sehari-hari mulai dari beras, gula, kopi, gula pasir bisa murah dan tidak terus melonjak-lonjak, uang sekolah yang tak mahal, mudah mencari pekerjaan serta punya rumah hingga tak ada lagi korupsi. Berlebihankah harapan rakyat itu ?



Sampai dengan tahun 2018, kemerdekaan Negara Indonesia sudah diulangtahuni sebanyak 72 kali.

Namun demikian masih banyak perdebatan sengit mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ideal di atas tanah Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini.

Kelompok ekstrim sekuler menginginkan agama (Islam) dikeluarkan dari sistem ketatanegaraan, sedangkan kelompok ekstrim Islam ingin memformat ulang seluruh komponen negara berdasarkan hukum Islam.

Secara terang-terangan mereka menyatakan ingin mengubah NKRI yang berdasar Pancasila, menjadi NKRI yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kelompok ini beranggapan bahwa pancasila adalah "taghut" alias sesembahan lain selain Allah S.W.T.

Dengan menganggap dasar negara sebagai taghut, maka konsekuensinya adalah segala kebijakan dan putusan yang didasarkan pada Pancasila secara otomatis menjadi taghut: Undang-undang, presiden, pemerintah daerah, camat, DPR dll semuanya adalah taghut. Kita tidak wajib menaatinya, bahkan haram tunduk padanya. Karena bagi mereka yang wajib diikuti hanyalah Alqur'an dan assunnah saja.

Pemerintah bertindak cepat membubarkan organisasi ini karena terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri negara pancasila serta melanggar Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Namun perlulah diketahui bersama bahwa kelompok ini memiliki simpatisan dan loyalis yang sangat militan. Meskipun secara hukum sudah dibubarkan, mereka tidak patah arang, terus berupaya bangkit, menyusun kekuatan, merebut hati dan simpati masyarakat awam . Pengikut setianya masih aktif menggaungkan kampanye Negara Islam Indonesia dan penegakan kehalifahan di Indonesia melalui dunia nyata maupun melalui dunia maya.

Bagi mereka, mendirikan kekhalifahan merupakan sebuah keniscayaan, memformat negara dengan hukum Islam adalah keharusan, ikhtiar menggapainya adalah jihad, mati dalam memperjuangkannya adalah syahid, dan tempat kembali yang layak bagi mereka adalah surga.

Dr Nurul GhufronS.H, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, pada suatu ketika menyindir, "Jika Pancasila adalah taghut, maka semua hukum di Indonesia adalah taghut, pernikahan saya tidak sah, dan hubungan saya dengan istri adalah zina," katanya sambil tersenyum.

NKRI (sudah) bersyariah Islam adalah agama perpaduan antara sesuatu yang sangat idealis dengan realistis. Keidealisan Islam terletak pada tegasnya perintah untuk dijalankannya aturan dan ajaran Islam oleh pemeluknya, serta penghormatan yang tinggi atas harkat dan martabat manusia. Sedangkan kerealistisan Islam terletak pada penerapan nilai keislaman yang bisa elastis, fleksibel, menyesuaikan dengan tempat dan keadaan.

Mencontoh pada Imam Syafi'i yang menghasilkan dua ijtihad madzhab yang berbeda, yaitu madzhab qodim, dan madzhab jadid. Jauhnya perjalanan antarnegara, luasnya pengalaman dan dalamnya keilmuan tentang hukum Islam di berbagai wilayah negara membuatnya menerapkan madzhab ala Syafi'i yang berbeda di dua negara, yaitu Irak dan Mesir.

Perbedaan geografis dan historis ternyata mempengaruhi ijtihad dan pemikirannya tentang hukum Islam. Bukan hanya karena di Mesir sudah berkembang hukum al-Lais, namun juga karena keinginannya untuk menawarkan hukum yang tepat sesuai historis, kebutuhan masyarakat, dan keseimbangan kehidupan sosial.

Berkaca pada langkah dakwah beliau maka tidak menutup kemungkinan bahwa di era modern saat ini fatwa ulama di suatu tempat bisa berbeda dengan fatwa ulama di tempat yang lain. Fatwa ulama Arab bisa berbeda dengan fatwa ulama Eropa, fatwa ulama Australia boleh berbeda dengan fatwa ulama Etiopia, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Demikian pula fatwa ketatanegaraan ulama Indonesia harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masa kini, juga mempertimbangkan pengalaman-pengalaman masa lalu.

Para ulama telah sepakat bahwa kaidah fikih dalam hal ibadah berbeda dengan kaidah fikih muamalah. Dalam hal ibadah berlaku kaidah "jangan melakukan ibadah kecuali jika ada dalil yang memerintahkan", sedangkan kaidah muamalah adalah sebaliknya, "lakukanlah sesuatu sampai ada dalil yang melarang". Politik dan ketatanegaraan masuk dalam fikih muamalah.

Dalam Al-Qur'an dan hadits tidak ada satu pun redaksi yang secara khusus memerintahkan umat Islam untuk membentuk negara dengan bentuk tertentu dan mengatur jalannya negara dengan sistem tertentu. Karena itu, hal ini dapat dipahami bahwa umat Islam bebas untuk menentukan sendiri bentuk dan sistem pemerintahan sesuai dengan zaman dan tempat, situasi dan kondisi yang ada di kawasannya.

Islam hanya memberi panduan tentang prinsip-prinsip umum yang harus dijalankan dalam kehidupan bernegara, yaitu: prinsip kesetaraan, keadilan, musyawarah, kebebasan, dan pengawasan oleh rakyat.

Jika prinsip-pripsip umum ini sudah dijalankan, maka tanpa menamai negara sebagai negara Islam ataupun negara syariah, sejatinya negara tersebut merupakan negara syariah.

Secara bahasa, syariah diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah hukum. Istilah negara syariah bisa dimaknai sebagai negara hukum. Dengan demikian maka Indonesia bisa disebut sebagai negara syariah karena dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Apabila makna syariah dipersempit menjadi hukum Islam saja, maka itu pun tidak menghilangkan fakta bahwa Indonesia sebenarnya menganut hukum Islam. Hal ini karena hukum di Indonesia terlahir dari tiga unsur hukum, yaitu hukum adat, hukum Eropa, dan hukum agama. Tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Karena itu,semua produk hukum di Indonesia mengandung nilai-nilai keislaman.

Bukti bahwa nilai keislaman sudah diakomodasi oleh undang-undang di Indonesia misalnya saja adanya larangan membunuh, larangan mencuri, larangan zina, kebebasan memilih dan melaksanakan ibadah, larangan berjudi, larangan mabuk, dll. Kesemuanya itu diambil dari nilai agama meskipun tidak secara langsung menyebutkan surat atau ayat dari kitab suci.

Daarul Islam Ahli fiqih dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, K.H Afifuddin Muhajir, dalam bedah bukunya yang berjudul "Fikih Tatanegara" di Ponpes yang didirikan oleh RKH As'a Syamsul Arifin (pahlawan nasional) pada 12 Januari 2018 mengatakan berulang kali bahwa hadirnya negara bukanlah tujuan (ghoyah), melainkan sarana (wasilah) untuk meraih suatu tujuan.

Negara merupakan alat untuk mendapatkan sesuatu, juga kendaraan untuk menuju sesuatu. Alat apa pun yang digunakan tidaklah menjadi masalah, asalkan tujuan yang dikehendaki bisa dicapai. Kendaraan apa pun yang digunakan mestinya tidak perlu diributkan asal bisa sampai ke alamat yang dikehendaki.

Mantan Katib Syuriah PBNU dan Wakil Direktur Ma'had Aly (program pascasarjana) di Ponpes Sukorejo ini mengatakan dalam Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936, jauh sebelum adanya perdebatan antara PPKI dan BPUPKI, para ulama sudah sepakat bahwa Indonesia adalah daarul Islam (wilayah Islam), yaitu suatu wilayah yang di dalamnya diakui hukum-hukum yang bersumber pada ajaran dan nilai-nilai Islam.

Di wilayah Islam, maka semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat, taat pada hukum, mencegah perampokan, dan sebagainya. Di wilayah Islam, apabila ditemukan jenazah yang tidak diketahui status agamanya maka jenazah tersebut diurus dan dimakamkan secara Islam.

Bagi Kiai Afifuddin, wacana untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang bersandar pada Al-Qur'an dan sunnah sebenarnya merupakan wacana kuno yang dikemas lagi seolah-olah menjadi wacana baru yang fresh dan solutif.

Padahal dengan memakai nama negara Islam atau tidak pun untuk saat ini Indonesia sudah memiliki hukum-hukum yang Islami, hukum-hukum formal yang bersumber dari Qur'an dan Hadis.

Jika pemakaian nama negara Islam merupakan hal penting, maka kiai-kiai dan ulama masa kemerdekaan sudah pasti akan berjuang mati-matian demi nama "Negara Islam Indonesia".

Jika nama "Negara Islam Indonesia" bermanfaat bagi keutuhan NKRI dan bangsa Indonesia yang berbhinneka, maka sudah barang tentu resolusi jihad dikobarkan.

Namun apalah arti sebuah nama? Karena bagi Islam, yang penting adalah isi dan substansi. Menginginkan berdirinya negara dengan Khilafah Islamiyah ataupun negara dengan corak satu agama tertentu di wilayah negara Indonesia yang penduduknya terdiri atas beragam suku, budaya, kepercayaan, dan agama, sama dengan mengoyak tenun kebangsaan yang sudah dirajut bersama.

Hal ini akan menyulut murka dan menggores luka di tubuh sesama anak bangsa. Alih-alih mendapatkan maslahat dan manfaat, justru mudharat dan kehancuran yang akan didapat.

Mungkin iya, di satu sisi ada manfaat darinya, namun di sebagian sisi yang lain kemudharatan akan menimpa. Padahal salah satu kaidah usul fiqih menyebutkan bahwa "Menolak kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan.

Kembali lagi pada prinsip bahwa negara bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menggapai tujuan, maka apa pun nama, bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dipakai tidaklah menjadi persoalan, asalkan tujuan terbentuknya negara yang telah disepakati oleh para pendiri atau "founding father" NKRI, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, bisa terlaksana.

Amir El Huda
Penulis adalah alumni Ponpes Modern Gontor dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej)

Pilkada Sumut

Medan, 14/1 (Benhil) - Pemilihan gubernur di Sumatera Utara sudah di depan mata. Sudah ada tiga bakal calon yang mendaftarkan diri dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Adam Malik Medan.

Meski penetapan sebagai calon tetap akan dilaksanakan pada 12 Februari 2018, tetapi hampir bisa dipastikan tiga pasangan yang mendaftar itu yang menjadi peserta pemilihan gubernur di Sumatera Utara. Berdasarkan masa pendaftaran, pasangan pertama adalah Edy Rahmayadi-dengan Musa Rajekshah yang didukung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai Nasdem dengan total 60 kursi DPRD Sumatera Utara.

Edy Rahmayadi sebelumnya merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan pangkat letnan jenderal. Ia pernah menduduki beberapa posisi strategis, seperti Pangdam Iskandar Bukit Barisan dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Sedangkan Musa Rajekshah atau yang sering dipanggil Ijeck merupakan pengusaha dan tokoh muda yang cukup dikenal masyarakat.

Ijeck merupakan mantan Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumut dan kini dipercaya menjadi Ketua Taekwondo Indonesia Sumut dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan.

Pasangan calon kedua adalah Jopinus Ramli (JR) Saragih dengan Ance Selian yang didukung Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan total 20 kursi.

JR Saragih merupakan mantan perwira TNI Angkatan Darat dan kini masih menjabat sebagai Bupati Simalungun untuk periode kedua, sekaligus Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara.

Sedangkan Ance Selian merupakan Ketua PKB Sumatera Utara dan pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 meski melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

Adapun pasangan ketiga adalah pasangan Djarot-Sihar. Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus yang didukung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah 20 kursi.

Djarot Saiful Hidayat merupakan kader PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar dua periode (2000-2005 dan 2005-2010), serta menjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama yang menghadapi masalah hukum.

Sedangkan Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus merupakan pengusaha yang memiliki minat besar pada sepak bola, serta putera dari almarhum DL Sitorus, salah satu pengusaha besar yang cukup ternama di Sumatera Utara.

Dari ketiga pasangan calon dan parpol pendukung, lantas yang manakah yang bakal menang, sekaligus yang ideal bagi Sumatera Utara? Tergantung "Mesin Politik" dan cerdas tidaknya warga Sumut, perhitungan diatas kertas tidak pernah mutlak. Pengalaman selama ini, seringkali perhitungan di atas kertas berbeda dengan realita di lapangan.

"Hitungan di atas kertas bisa terwujud jika mesin politik parpol mampu bergerak dengan maksimal," katanya.

Kemudian, kata Warjio, potensi kemenangan setiap bakal calon juga sangat dipengaruhi perkembangan isu, terutama yang "dimainkan" di tingkat pusat.

Jika isu politik yang dihembuskan tepat, tidak tertutup kemungkinan penilaian masyarakat terhadap calon tertentu akan berubah.

Permainan isu politik selama ini juga menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara kali ini lebih meriah dan menarik perhatian jika dibandingkan dengan kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

"Isu bisa mempengaruhi semua calon. Itu semua tergantung permainan politik di Jakarta," katanya.

Perlu Kecerdasan Masyarakat 

Menurut Warjio, ideal atau tidaknya gubernur yang hadir nantinya sangat bergantung dari kecerdasan masyarakat dalam mempelajari kemampuan dan jejak rekam seluruh pasangan calon.

Dilihat dari berbagai sudut, tiga pasangan bakal Cagub dan Cawagub Sumatera Utara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Namun yang pasti, Sumatera Utara membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan mempunyai keahlian dalam menggedor "kue pembangunan" yang ada di Jakarta.

Belum maksimalnya upaya lobi dan komunikasi dengan pembuat keputusan di Jakarta menyebabkan Sumatera Utara selama ini tertinggal, terutama dalam pembiayaan dan infrastruktur.

Dengan pengalaman sebagai Pangdam Iskandar Bukit Barisan dan Pangkostrad, Edy Rahmayadi dinilai memiliki kemampuan manajerial yang taktis dan dibutuhkan di Sumatera Utara.

Kemampuan tersebut juga dibutuhkan untuk mengelola potensi yang ada di 33 kabupaten/kota yang dinilai masih lemah selama ini.

Djarot Saiful Hidayat juga dinilai memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman dalam pemerintahan sebagai mantan Wali Kota Blitar dan Gubernur DKI Jakarta.

Kemampuan dan pengalaman Djarot Saiful Hidayat di dua daerah tersebut sangat dibutuhkan dalam membenahi birokrasi pemerintahan di Sumatera Utara yang selama ini cukup memprihatinkan.

"Buktinya, sudah ada dua gubernur yang masuk penjara," katanya.

Kemudian, JR Saragih pun memiliki peluang bagus karena juga memiliki pengalaman dan kemampuan manajerial sebagai Bupati Simalungun.

Untuk itu, masyarakat perlu cerdas dalam melihat rekam jejak seluruh bakal cagub dan cawagub, baik melalui media massa maupun media sosial yang berkembang saat ini.

Kecerdasan itu juga dibutuhkan agar masyarakat tidak terjebak dalam kampanye negatif melalui media sosial sehingga keliru dalam memilih pemimpin.

"Pelajari dengan cermat, carilah sumber yang dapat dipercaya," ujar Warjio.

Media massa juga diharapkan mampu memberikan edukasi bagi masyarakat dengan menampilkan pemberitaan yang objektif, berimbang, sekaligus mendidik tentang seluruh pasangan calon.

"Jangan sampai media massa justru seperti 'buzzer' dan juru bicara calon tertentu," katanya.

Sementara itu, sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Dr Ansari Yamamah mengatakan masyarakat tidak perlu buru-buru dalam menentukan pilihan.

Untuk itu, masyarakat perlu mempelajari sosok dan latar belakang para calon pemimpin yang akan menentukan kebijakan pembangunan tersebut.

Untuk menjadi pemilih yang cerdas, masyarakat tidak boleh terjebak pada fanatisme yang dapat berujung pada pembelaan yang membabi buta.

"Jangan terpengaruh dan terperdaya dengan 'kemasan', karena bisa saja isinya tidak sesuai. Jangan fanatik, berpikiran terbukalah, karena bisa saja calon lain lebih baik," katanya.

Selain itu, dalam menentukan pilihan nantinya, masyarakat juga diharapkan tidak terlibat dalam politik uang (money politic) dengan memberikan hak pilihnya terhadap kelompok atau calon yang memberikan sesuatu.

Ansari meminta kita jangan justru menjadi 'pelacur dadakan' akibat pilkada. Berpikirlah secara rasional, bukan hanya emosional supaya kita mendapatkan pemimpin yang ideal. (Irwan Arfa)


Jakarta, 14/1 (Benhil) - Pekan kedua tahun 2018 suhu politik mulai meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan pilkada serentak di sejumlah daerah, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Tanggal 10 Januari menjadi hari terakhir pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga di berbagai daerah dalam pilkada mendatang. Banyak kalangan melihat, partai politik memandang pelaksanaan pilkada menjadi tolok ukur dukungan terhadap partai mereka dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 setahun mendatang.

Sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta, beberapa waktu lalu, kekuatan politik nasional menjadikan Pemilihan Gubernur Jakarta sebagai salah satu elemen untuk mengukur suara dan pandangan politik masyarakat. Tidak heran parpol kemudian menyiapkan sejumlah jurus untuk memuluskan pasangan calon kepala daerah yang didukungnya pada Pilkada 2018. Jurus yang dipilih selain mendorong kemenangan pasangan calon, juga untuk memanaskan mesin politik menuju Pemilu dan Pilpres 2019.

Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono memilih mengumumkan langsung 17 pasangan calon kepala daerah yang mendapat dukungan dari partai tersebut. Partai tersebut membuka pintu untuk berkoalisi dengan parpol lainnya.

Yudhoyono saat mengumumkan 17 pasangan calon itu mengatakan pemilihan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Semua pihak memberikan masukan dan pemilihan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang jelas. Ia mengatakan pengambilan keputusan penetapan calon yang diusung Partai Demokrat bukan hanya ia yang menetapkan dan memutuskan, tapi Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Dewan Pimpinan Pusatlah yang mengambil keputusan.

Di tiga pilkada yang berlangsung di Pulau Jawa, untuk Jawa Barat, Demokrat mengajukan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi berkoalisi dengan Golkar.

Sementara untuk Jawa Tengah, Demokrat mengajukan Ganjar Pranowo-Gus Yasin (PDIP, PPP, Demokrat, Golkar). Sedangkan untuk Jawa Timur, Demokrat mengajukan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Nasdem, Hanura, PKPI).

Yudhoyono mengatakan, dari 17 pasangan calon, mayoritas di antaranya merupakan kader Demokrat. Menurut dia, partainya juga banyak mendukung calon petahana.

Ia juga menekankan bahwa dalam Pilkada 2018, Demokrat membuka pintu koalisi dengan partai manapun.

Sementara itu PDI Perjuangan memilih langkah pengumuman secara bertahap para pasangan calon yang ikut dalam pilkada.

Bagi PDI Perjuangan, hasil Pilkada 2018 ini akan menjadi pijakan langkah dan konsolidasi politik yang akan dilakukan dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Respons masyarakat terhadap calon-calon kepala daerah yang diajukan oleh partai berlambang banteng itu bisa menjadi salah satu tolok ukur bagaimana masyarakat memandang citra partai.

Sebagai partai pemerintah (rulling party) , PDI Perjuangan sebetulnya memiliki keuntungan dengan citra yang ditampilkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pandangan positif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo oleh masyarakat juga bisa menjadi nilai tambah bagi citra PDI Perjuangan dalam pertarungan di pilkada.

Namun Megawati dan juga kalangan elit PDI Perjuangan perlu belajar dari hasil Pilkada DKI Jakarta.

Untuk pertarungan di pilkada di Pulau Jawa, PDI Perjuangan mengajukan pasangan calon yang diharapkan memiliki elektabilitas tinggi di daerahnya, kader partai terbaik, pasangan Djarot Sihar diusung ke Sumatera Utara.

Di Jawa Barat, diajukan pasangan calon Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin dan Irjen Pol Anton Charliyan, sementara di Jawa Tengah pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen serta di Jawa Timur Syaifullah Yusuf dan Puti Soekarnoputri.

Sementara itu, Partai Golkar meski telah mengumumkan dukungan terhadap sejumlah pasangan calon dalam Pilkada 2018, namun konsentrasi kalangan elit partai masih fokus pada konsolidasi pascapergantian ketua umum partai dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto.

Langkah Golkar yang cukup mengejutkan pascapergantian pimpinan antara lain mengganti dukungan dalam Pilkada 2018 di Jawa Barat.

Surat dukungan yang sudah disampaikan kepada Calon Gubernur Jabar Ridwan Kamil ditarik kembali dan Golkar kemudian mengusung pasangan calon Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.

Di Jawa Barat, Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung pasangan calon tersebut.

Partai berlambang pohon beringin ini, sama seperti parpol lainnya, juga akan menggunakan hasil Pilkada 2018 untuk mengukur sejauh mana pandangan masyarakat atas citra partai.

Kasus hukum yang melilit Setya Novanto bisa menjadi salah satu unsur yang memengaruhi citra partai secara nasional. Adalah tugas kepengurusan yang baru untuk membenahi hal tersebut dengan waktu satu tahun sebelum memasuki tahun politik 2019.

Langkah Gerindra 

Sebagai salah satu partai yang masuk tiga besar dalam Pemilu 2014, langkah Gerindra dalam Pilkada 2018 juga banyak ditunggu oleh berbagai pihak.

Ketika akhir tahun lalu, Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Shohibul Imam dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan banyak kalangan yang melihat langkah ini sebagai upaya konsolidasi tiga partai itu menghadapi pilkada di tiga provinsi di Jawa.

Komunikasi intens ketiga partai itu telah terbentuk saat bersama-sama dalam Pilkada DKI Jakarta yang kemudian dimenangi oleh pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Hasilnya, partai itu bersama PKS dan PAN berkoalisi di Pilkada Sumatera Utara untuk pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah (Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Nasdem, Hanura), di Jawa Tengah untuk pasangan Sudirman Said - Ida Fauziyah (Gerindra, PAN, PKS, PKB) dan pilkada Jawa Barat untuk pasangan Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Gerindra, PKS, PAN).

Juga di Pilkada Sulawesi Tenggara untuk pasangan Asrun - Hugua (PAN, PDI-P, PKS, Gerindra, dan Hanura) dan Maluku Utara untuk pasangan Muhammad Kasuba - Madjid Hussein (Gerindra, PKS, dan PAN).

Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan pertemuan dengan pimpinan PKS dan PAN mengatakan partainya mencari figur yang cocok dan tidak populer semata.

Ia berkeyakinan calon yang diajukan Gerindara, PAN dan PKS akan menjadi pilihan masyarakat ketika dianggap mampu menjawab aspirasi dan keinginan warga.

Saat mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Prabowo mengatakan pasangan itu juga bukan pasangan yang populer di Jakarta, akan tetapi kemudian dapat memenangi Pilkada di Ibu Kota.

Memasuki 2018 semua partai telah menyiapkan langkah dan memanaskan mesin politiknya. Tujuan jangka panjang adalah memenangkan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Selamat datang di tahun politik, "gentleman start your engine...". (Panca Hari Prabowo)

La Nyalla

Nama lengkap pria kelahiran Jakarta 10 Mei 1959 adalah LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI. Menilik namanya dia pasti bukan orang Jawa. Tapi kenyataannya dia sangat fasih berbahasa jawa terutama dialek suroboyoan. Dan memang benar laki-laki berdarah Bugis ini memang dibesarkan di Kota Pahlawan Surabaya. Dia sekolah disana dan besar disana bahkan basis usahanyapun sampai sekarang tetap di Surabaya.

Laki-laki berwajah sangar namun sejatinya  ramah ini sangat populer di Jawa Timur terutama di Surabaya. Hampir semua orang di Surabaya tahu dan mengenal nama La Nyalla. Dia salah satu tokoh utama ormas kepemudaan di Jawa Timur. Pergaulannya yang luas dan bisnisnya yang menggurita membuat dia sering menduduki posisi puncak beberapa organisasi pengusaha di Jatim seperti HIPMI, KADIN dan beberapa asosiasi usaha.

Beberapa hari terakhir nama La Nyalla ramai menghiasi media nasional. Presconnya menjadi viral dimana-mana. Karena keberaniannya membongkar aib besar bekas partainya sendiri Gerindra. Uang mahar untuk bisa dicalonkan jadi Gubernur Jatim dalam Pilkada 2018 dengan tegas, lugas dan gagah berani dia ungkapkan secara detail. Dia tak segan menyebut nama Boss Besar Gerindra yang dikatakan ikut terlibat dalam permainan pat gulipat uang mahar ini.

Keberanian La Nyalla dalam mengungkap kebobrokan partai Gerindra di depan publik sungguh mencengangkan. Mantan Ketua Umum PSSI ini dengan garang menguliti lapis demi lapis permainan kotor partai dalam pencalonan kepala daerah. Ini sebenarnya bukan berita baru, sudah menjadi rahasia umum. Tapi hanya seorang La Nyalla yang berani mengupas secara terang benderang drama dibalik pencalonan kepala daerah di depan media.

Saya yakin gebrakan La Nyalla pasti membuat pusing tujuh keliling pimpinan Partai Gerindra. Mereka pasti sedang merancang sejuta argumen untuk membantah pernyataan La Nyalla. Tapi bantahan pimpinan partai Gerindra nanti pasti serasa menggantang asap alias sia-sia. Publik jauh akan lebih percaya pernyataan La Nyalla dibanding bantahan lemah dan tidak meyakinkan pimpinan Gerindra. Apalagi La Nyalla punya bukti kuat berupa rekaman telepon dan siap beradu banteng di arena pengadilan.

Jujur saya bahagia, kali ini arogansi Partai Gerindra kena batunya. Mereka lupa dengan siapa sedang berhadapan. La Nyalla bukan lawan ecek-ecek yang bisa digertak pakai topi koboy ala ksatria berkuda. La Nyalla terlalu tangguh untuk dihadapi oleh hanya manusia sekelas si Zonk dan kaumnya. Partai Gerindra ibarat sedang menghadapi pepatah "siapa menabur angin, akan menuai badai". Dan 'Badai La Nyalla' saat ini sedang menerjang dan memporakporandakan Partai Gerindra.

Dalam kasus ini, publik harus menaruh respect yang tinggi buat La Nyalla. Karena keberaniannyalah, kebusukan permainan petinggi partai politik ini bisa terkuak lebar. Mereka yang ongkang-ongkang kaki menerima uang ratusan milyar, rakyat yang disuruh bekerja keras memberikan suara. Sungguh keji dan memuakkan. Dan bukan tidak mungkin modus operandi ini juga dilakukan partai-partai lainnya. Selama ini yang mereka tampilkan di depan media hanya basa-basi penuh pencitraan, sedang di belakang layar mereka riuh bermain uang sogokan.

Saya berharap Nyali La Nyalla yang menyala-nyal, bisa memberikan inspirasi kepada yang lain agar berani terbuka membuka kedok praktek kotor 'money politic' yang selama ini terjadi.

Saya berharap juga Nyali La Nyalla merupakan awal dari keterpurukan partai-partai yang gemar menempuh segala cara termasuk SARA untuk mendapatkan KUASA. Semoga juga rakyat semakin sadar logika agar tidak mudah dibodohi oleh para politikus dengan segala cara terkadang pakai embel-embel agama bahkan nurut saja disuruh minum kencing unta.

Rudi S Kamri
12012018



Djarot Saiful Hidayat yang biasa disapa dengan panggilan akrab pak Djarot maju dalam Pilgubsu 2018, membuat masyarakat Sumatera Utara seperti bangkit dari tidur yang panjang.

Mendengar pak Djarot akan di majukan dalam Pilgubsu 2018, menimbulkan gairah yang selama ini hilang timbul kembali. Silahkan lihat di sini, https://www.facebook.com/djarotsihar

Kita tahu selama kepemimpinan di DKI Jakarta, mulai jokowi, Ahok dan Djarot sudah banyak perubahan dan kemajuan yang di rasakan masyarakat. Mulai dari segi infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan dan berbagai keberhasilan lainnya.

Ini merupakan bukti dan kerja nyata dari pemimpin bersih, transparan, jujur dan Anti Korupsi.

Sekarang tergantung masyarakat Sumatera Utara bagaimana menilai dan melihat.

Jangan pilih Djarot bila ingin korupsi di Sumut tetap berlanjut dan meraja lela.

Jangan pilih Djarot bila infrastruktur tetap tertinggal dan hancur berantakan.

Jangan pilih Djarot bila masalah transportasi tetap ingin carut-marut.

Jangan pilih Djarot bila masalah kriminal seperti begal, judi, premanisme dan narkoba tetap membuat resah masyarakat.

Jangan pilih Djarot bila pendidikan dan kesehatan masyarakat di Sumatera Utara tidak ingin di perhatikan.

Jangan pilih Djarot jika masalah kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan tetap meningkat.

Sekarang kembali kepada masyarakat Sumut.

Salam perjuangan
Julius Sinaga


Banjarmasin, (Benhil, 10/1/2018) - Unjuk rasa warga Desa Rangga Ilung,  Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan,  Kalimantan Tengah, terhadap PT Adaro Indonesia, terus berlanjut hingga Selasa (9/1).

Dalam aksi hari kedua ini, ratusan warga yang sebagian besar peternak kerbau rawa, melakukan aksi penutupan jalan hauling atau jalan tambang.  Massa duduk di tengah jalan menghalangi trailer pengangkutan batubara milik PT Adaro Indonesia menuju Pelabuhan Klanis. Menggunakan ikat kepala kain kuning, mereka membakar menyan di tengah jalan yang merupakan ritual adat setempat.
Aksi ini sebagai bentuk protes mereka terhadap perusahaan batubara pemegang PKP2B tersebut. Pasalnya, tuntutan warga menuntut haknya berupa kompensasi atau lahan 25 hektare hak ulayat mereka yang digunakan untuk sebagian jalan tambang, tak kunjung ditanggapi manajemen perusahaan tanpa alasan yang jelas. 

Tokoh Desa Rangga Ilung,  Syahruni mengatakan, aksi penutupan jalan ini, mereka lakukan karena pihak perusahaan dinilai tidak punya itikad baik bertemu dengan masyarakat. “Kemarin kami aksi damai,  tapi tidak dihiraukan. Jadi, hari ini kami aksi lagi dan menutup jalan di atas tanah kami,” kata Syahruni yang juga salah satu peternak kerbau rawa.

Lahan 25 hektare yang diklaim massa sebagai tanah ulayat ini, membentang sepanjang lima kilometer dari titik KM 0,5 hingga KM 5,5 dari pelabuhan,  dengan lebar 50 meter. Dulunya,  sejak tahun 1980-an, lahan tersebut berada di kawasan kerbau rawa dengan jumlah peternaknya mencapai ratusan.  Namun, sejak PT Adaro Indonesia membangun pelabuhan,  lahan tersebut dijadikan jalan tambang yang membelah kawasan kerbau rawa warga. Akibat membentang di kawasan kerbau rawa, menimbulkan berbagai dampak. Tidak sedikit kerbau rawa milik warga yang ditabrak truk trailer pengangkut batubara. Meski ada pergantian,  setiap kali kerbau rawa ditabrak,  namun nilainya tidak sesuai dengan harga yang sepantasnya.

Selain itu, jalan tambang tersebut menyebabkan aliran air kerbau rawa menjadi tidak lancar. Dampaknya, pertumbuhan kerbau rawa milik warga tidak normal. Kondisi tersebut, menyebabkan banyak peternak kerbau rawa di kawasan tersebut bangkrut. Karena itu, menurut Syahruni, mereka menuntut kompensasi. Tidak hanya harga tanah seluas 25 hektare, tapi juga kerugian selama 27 tahun yang muncul sejak adanya jalan tambang ini.

“Kami menuntut kompensasi Rp 500 miliar lebih, sesuai kerugian yang kami alami,” kata Syahruni. Aksi penutupan jalan tambang milik PT Adaro Indonesia oleh warga Desa Rangga Ilung ini, dikawal ratusan aparat kepolisian dan TNI. (Adm)


Maraknya produk ilegal masih menjadi salah satu isu utama perlindungan masyarakat sebagai konsumen sepanjang 2017 dan diperkirakan persoalan itu berlanjut pada 2018, terlebih dengan masuknya produk ilegal dari negara lain.

Masuknya barang-barang ilegal dari negara lain bukan sebatas dugaan atau tuduhan, namun sungguh ada dan terjadi. Hal itu dapat dilihat dengan beredarnya barang-barang ilegal di masyarakat dan di sisi lain adanya tindakan hukum berupa penyitaan dan serta pemusnahan oleh aparat terkait. Yang telah menjadi tantangan aparat pemerintah selama ini adalah masih banyaknya peredaran barang ilegal dari negara lain. Bentuk dan macamnya juga diperkirakan semakin beragam, dari makanan, obat- obatan, kosmetik, narkoba, bibit tanaman, alat rumah tangga dan sebagainya.

Semua itu seperti "serbuan" dan memusingkan aparat terkait yang harus menegakkan aturan. Kalau masyarakat Indonesia tampaknya sangat pragmatis dan sangat tidak peduli dengan status ilegal atau legal. asalkan beredar di pasaran dan harganya murah.

Masyarakat tidak peduli bahwa peredaran barang-barang ilegal akan menghancurkan industri di dalam negeri terutama usaha kecil dan mikro (UKM). Sikap masyarakat itu menambah semakin banyak peredaran barang-barang ilegal dari luar negeri. Entah bagaimana dan dari lokasi mana barang-barang itu masuk.

Bus-bus antarkota dan antarprovinsi yang baru keluar dari Terminal Kampung Rambutan di Jakarta Timur merupakan salah satu tempat bagi pedagang asongan untuk memasarkan produknya. Selain memasarkan makanan atau minuman produksi dalam negeri, di antara mereka juga terdapat tenaga-tenaga pemasaran untuk produk-produk ilegal, seperti senter, alat pijat, alat cukur dan beberapa lainnya yang tampaknya bukan produksi dalam negeri.

Mereka naik dari Kampung Rambutan, turun di Slipi atau Kebon Jeruk. Ada juga yang naik di Kebon Jeruk turun di tempat istirahat atau "rest area" yang ada di sepanjang jalan tol Jakarta-Mereak (Banten). Begitu terus aktivitas itu berlangsung setiap hari dengan beragam barang.

Sulit mengatakan apakah barang-barang itu laku di bus-bus dengan penumpang antarkota dan antarprovinsi itu. Namun rutinitas yang bisa dikatakan setiap hari mungkin bisa menunjukkan bahwa daya serap masyarakat sebagai konsumen juga ada di bus. Kalau tidak ada pangsa pasarnya, maka mereka tentu tak perlu memasarkannnya di bus.

Jangan tanya soal kualitas dari harga barang yang murah karena sejatinya harga barang lininer atau segaris lurus dengan kualitas. Rutinitas pedagang asongan di bus itu menunjukkan barang-barang itu punya pasar di masyarakat. Mungkin lebih karena faktor harga yang murah.

Berita yang disiarkan Antara menunjukkan bahwa tindakan represif berupa penyitaan barang ilegal kemudian memusnahkannya hampir ada setiap hari. Untuk periode 1-31 Desember 2017 saja terdapat setidaknya 244 berita dengan kategori kata "ilegal" yang sebagian menyangkut barang-barang ilegal dari luar negeri.

Sedangkan untuk kata kunci "perlindungan konsumen" sebanyak 46 berita. Berita-berita umumnya menyangkut perlindungan konsumen di dalam negeri baik bersumber dari pemerintah maupun lembaga nonpemerintah yang memberi perhatian kepada persoalan tersebut.

Beberapa hari menjelang pergantian tahun, menjadi momentum bagi aparat keamanan untuk seharusnya "cuci gudang" barang-barang ilegal sitaan untuk kemudian dimusnahkan. Ada beragam cara untuk pemusnahannya, dari dihancurkan dengan alat berat, dibakar hingga dihancurkan dengan alat penghancur.

Lemah Persoalan itu yang menjadi salah satu sorotan akhir tahun 2017 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait perlindungan masyarakat sebagai konsumen. Bagi Ketua YLKI Tulus Abadi menilai sepanjang 2017 cukup banyak kasus yang menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat sebagai konsumen di Tanah Air masih sangat lemah. Persoalan itu kemudian direspons Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Minuman atau BPOM yang langsung menyediakan lima mobil pemusnah (incinerator) produk ilegal dan berbahaya. Mobil-mobil itu disebar ke beberapa daerah dengan tingkat pelanggaran tertinggi, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Serang (Banten).

Menurut Kepala BPOM Penny Lukito, kegiatan pemusnahan obat dan makanan ilegal yang dilakukan BPOM merupakan salah satu cara untuk memastikan agar obat dan makanan ilegal tidak lagi beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Lima unit mobil pemusnah itu merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum dengan membangun infrastruktur pendukung operasi penyidikan dan penegakan hukum.

Karena itu, diharapkan unit BPOM yang menerima mobil incinerator mampu meningkatkan kinerjanya dalam pengungkapan kasus sebagai upaya perlindungan seluruh lapisan masyarakat.

Pendistribusian lima mobil pemusnah ke sejumlah unit BPOM tersebut juga menggunakan pertimbangan cakupan wilayah dengan temuan pelanggaran dan barang bukti terbanyak, tingkat kesulitan cukup tinggi dan aktif melakukan pemusnahan. Ke depannya, semua unit BPOM seperti balai besar dan balai di daerah akan berangsur memiliki mobil pemusnah. Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM Hendri Siswadi mengatakan mobil incinerator tersebut dapat menghemat 50 persen anggaran untuk pemusnahan obat dan makanan berbahaya.

Selama ini, BPOM memusnahkan obat dan makanan berbahaya selalu bekerja sama dengan pihak ketiga. Ini pertama kali BPOM punya unit mobil pemusnah. Dengan langkah yang efektif dan efisien tak perlu lagi mengontrak pihak ketiga karena akan bisa "mobile" dan melayani beberapa wilayah. serta aman.

Meski demikian, mobil yang memadai itu baru lima unit sehingga lebih memasifkan tindakan pemusnahan mau tidak mau masih harus melibatkan pihak lain. Sebenarnya hal itu tidak masalah asalkan komitmen tetap tinggi walaupun mungkin belum seefektif dan seefisien apabila menggunakan peralatan sendiri.

Ke depan, BPOM agaknya perlu lebih memperbanyak pengadaan kendaraan tersebut dan juga peralatan lainnya mengingat banyaknya barang uang diduga selundupan lolos ke wilayah Indonesia dan dipasarkan di masyarakat.

Banyaknya kasus yang berhasil diungkap Kepolisian dan Ditjen Bea Cukai bisa menjadi tolok ukur bahwa "serbuan" produk ilegal sedang berlaangsung ke arah Indonesia.

Anggota Sub Direktorat I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi pada 3 Desember 2017 mengamankan tiga truk yang mengangkut sejumlah barang selundupan asal negara lain. Barang-barang asal luar negeri tanpa bea masuk itu tersebut diamankan dari Ekspedisi Cinta Saudara yang berlokasi di Jalan Sentot Alibasa, RT 7 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi Menurut Wakapolda Jambi Kombes Polisi Ahmad Haydar didampingi Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Winarto dan Kabid Humas AKBP Kuswahyudi Tresnadi, barang selundupan yang diamankan seperti mainan anak-anak, pakaian wanita, jam tangan, sepatu, tas wanita serta suku cadang kendaraan tanpa cukai masuk. Barang-barang ini masuk melalui Batam lewat pelabuhan tikus dan rencananya mau dibawa ke Jakarta.

Kasus itu terungkap setelah adanya laporan informasi dari masyarakat adanya pengiriman barang dari luar negeri melalui Jambi dengan tujuan Jakarta dan kemudian polisi memeriksa setiap giat usaha paket atau ekspedisi barang di wilayah Jambi yang diduga barang hasil selundupan.

Pada Minggu (3/12) sekitar pukul 08.00 WIB berlokasi di Ekspedisi Cinta Saudara Jl. Sentot Alibasa RT. 7 No. 67 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Pal Merah ditemukan barang selundupan tersebut.

Setelah menerima informasi, dilakukan pengecekan didapatkan tiga mobil truk yang telah menurunkan barang barang paket yang datang dari Desa Kot Modusnya dengan sebagian barang paket telah ada diekspedisikan dan manifes dibawa sopir truk dari ekspedisi Jaso Kito Bukit Tinggi Sumbar untuk mengelabui petugas. Jumlah barang paket yang diamankan kurang lebih 296 buah dan diduga berasal dari Tiongkok tujuan Singapura. Atas perbuatan itu yang diduga melakukan pelanggar pasal 110 jo pasal 36 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Permendag Nomor 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Kemudian pasal 62 jo 8 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pada 120 ayat 1 jo pasal 53 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Penyidik Polda Jambi telah memeriksa Marno (50), Jumijan (40), Barudin (34) dan Mulayadi (43) semuanya sebagai sopir.

Selundupan tidak itu saja, Polda Jambi di akhir Desember 2017 mengamankan dan menggagalkan peredaran minuman keras (miras) impor berbagai merek yang nilainya miliaran rupiah dan akan diselundupkan ke Jambi. Kuswahyudi Tresnadi didampingi Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Guntur Saputro mengungkapkan penggagalan penyelundupan miras impor tanpa dokumen resmi masuk ke Jambi, setelah pada Rabu 27 Desember lalu, polisi menerima informasi akan ada masuk barang selundupan diduga miras luar negeri.

Anggota Ditreskrimsus Polda Jambi kemudian melakukan penyelidikan dan hasilnya pada Rabu (lalu 27/12), anggota meluncur ke lokasi jalan Lintas Timur Sumatera tepatnya di KM 180 Dusun Sungai Panoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi dan mendapatkan ciri-ciri kendaraan yang mengangkut miras impor ilegal tersebut.

Anggota Ditreskrimsus bersama PJR Polda menghentikan tiga mobil truk yang dicurigai mengangkut miras impor ilegal tanpa dokumen resmi ini dengan modus operandi mengirimnya dengan bersamaan barang lainnya guna mengelabui petugas selama di jalan. Setelah dicek dokumennya ternyata ketiga unit mobil truk yang mengangkut miras tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen resminya sehingga harus dibawa ke Mapolda Jambi untuk diproses lebih lanjut.

Ada dugaan miras impor bernilai miliaran rupiah itu akan masuk ke Jambi dan diedarkan pada malam tahun baru. Polisi masih melakukan penyelidikan pelaku utamanya atau pengirim dan penerima barang haram tersebut. Hasil penghitungan polisi ada sebanyak 596 duz atau 7.153 botol berbagai merek, seperti martell, VSOP, chivas regal, jack daniel, black label, absolut vidka, bombay sapphire dan cointreau. Seluruh barang bukti termasuk tiga unit mobil truk dengan plat nomor polisi asal Jakarta diamankan di Mapolda Jambi.

Pelakunya dikenakan pasal 62 jo pasal 8 ayat 1 huruf e UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 142 jo pasal 91 UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman maksimal hukuman kurungan dua tahun penjara dan denda Rp4 miliar.

Ini dua kasus besar yang diungkap oleh Polda Jambi selama Desember saja. Padahal di Indonesia ada 34 provinsi dan ada banyak sekali pelabuhan termasuk pelabuhan tikus sehingga "serbuan" barang ilegal dikhawatirkan masih akan terjadi selama 2018.

Penegakan hukum, komitmen, kerja keras, koordinasi dan sinergi semua pihak terkait untuk mengatasi ini tampaknya semakin dibutuhkan agar persoalan ini bisa diatasi.

Kalau bukan sejarang, kapan lagi? (Sri Muryono)


Curhat keprihatinan awal 2018 Goenawan Mohamad: Selamat datang 2018 — dan hari-hari yang menegangkan.

Semalam saya dan sejumlah kawan berdiri di ruang terbuka di atas Anjung Salihara.  Kami melakukannya tiap saat peralihan tahun, memandang ke seantero horison kota yang dihiasi semburan kembang api dari sudut ke sudut.

Tapi tadi malam berbeda. Di tengah ribuan bunyi letupan, menyelip suara zikir, atau yang semacam itu, dari sejumlah masjid. Ini statemen “Islam”, kata mereka, menghadapi kemeriahan pesta orang kufur.

Saya sedih. Makin jelas, malam awal 2018, masyarakat kita terpecah — atau berhasil dipecah.

Tak lama lagi, ketika persaingan politik memanas, perpecahan itu akan jadi problem yang mengemuka, mendesak, mengancam.

Tahun 2018 akan bergumul dengan problem itu.

Masa depan Indonesia dipertaruhkan:  kehidupan akan berubah jika agama jadi satu-satunya pengukur politik, kekuasaan, perilaku, kreativitas dan pemikiran.

Jika mereka menang, Indonesia macam apa yang akan jadi ruang kehidupan anak cucu kita?

Di tahun 2018, umur saya 77 tahun.  Seharusnya saya menjauh dari benturan yang akan terjadi, dari perlawanan yang akan melibatkan banyak orang.

Kadang-kadang saya ingin jeda — dan masuk ke dalam ruang yang lebih hening.

Tapi saya cemas.

Saya bersyukur masih banyak teman yang ikut, teguh, berpikir dan bertindak untuk menyelamatkan Indonesia.

Mari. Tahun 2018 tak bisa dihindari: tahun politik, tahun memproduksi harapan dari latar yang tak tenteram.

Goenawan Mohamad


Presiden Joko Widodo melengkapi kunjungannya ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan blusukan ke kawasan Malioboro, pada Sabtu, 30 Desember 2017. Bersama kedua putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, menantunya Selvi Ananda, serta cucunya Jan Ethes Srinarendra, Kepala Negara berjalan-jalan menyusuri kawasan Malioboro.

Presiden yang menggunakan kaos berwarna merah berangkat dari Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta sekira pukul 19.17 WIB dengan berjalan kaki. Sontak saja kehadiran Presiden membuat terkejut para pengunjung, pedagang, maupun warga sekitar.

Alhasil di sepanjang jalan menyusuri kawasan Malioboro, Presiden tak luput dari permintaan jabat tangan dan swafoto. Bahkan, tak jarang pula masyarakat yang mengabadikan momen tersebut melalui perangkat gawai mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sesekali bercakap-cakap dengan para pedagang kaki lima yang sedang menjajakan dagangannya. Ia juga sempat membeli tiga pasang sandal bertuliskan 'Jogja Keren' serta sejumlah kaos bermotif 'Djogjakarta'.

Setelah menyusuri kawasan Malioboro selama hampir 40 menit, Presiden beserta keluarganya kembali ke Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Namun, kali ini Presiden memilih andong untuk mengantarkannya kembali ke Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta yang berjarak sekitar 400 meter.


Yogyakarta, 30 Desember 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.

Bey Machmudin

Stop Kampanye Sara

Jakarta, 31/12 ( Benhil) - Pada tahun 2017 merupakan salah satu tahun bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebanyak 101 daerah pada tahun ini menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk DKI Jakarta.

Meski hanya terjadi di tingkat provinsi, efeknya sangat besar hingga seantero negeri lantaran magnet Jakarta menjadi pusat perhatian publik.

Masih teringat jelas betapa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tersebut mampu mengubah konstelasi politik Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seorang calon petahana yang sedari awal tampak mustahil terkalahkan karena tingginya elektabiltas dan kekuatan dukungan politik partai-partai besar. Namun, karena kesalahannya sendiri, kemudian dipolitisasi sedemikian rupa, mampu tumbang tanpa diduga-duga. Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi perjalanan demokrasi di Tanah Air, tidak hanya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga bagi partai politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta anggota masyarakat lainnya.

Semestinya pemilu menjadi ajang pesta demokrasi yang menggembirakan, bukan ajang mempertebal perbedaan.

Pengamat politik Arif Susanto menyebut pada tahun 2017 adalah tahun politik yang diliputi kebencian. Perbedaan identitas dijadikan instrumen meraih kemenangan dalam politik elektoral. Perbedaan ini berdampak pada terpecahnya kelompok masyarakat yang dapat berakibat sangat buruk.

Arif menekankan isu SARA bisa saja terulang kembali dalam pilkada serentak pada tahun 2018 jika tidak ada upaya antisipasi dari seluruh pihak. Terlebih dalam pilkada mendatang terdapat 171 daerah yang akan menentukan pemimpinnya 5 tahun mendatang, di antaranya adalah provinsi dengan basis massa besar, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Senada dengan Arif, pengamat politik Ray Rangkuti memprediksikan isu SARA masih berpotensi sebagai instrumen politik untuk menjatuhkan lawan dalam pilkada pada tahun depan.

SARA Lebih Berbahaya Bagi Ray, isu SARA ini lebih berbahaya daripada politik uang karena berdampak panjang. Ray menilai ada sejumlah sebab utama berkembangnya isu SARA dalam kontestasi politik, salah satunya ialah adanya suasana yang melegitimasi penggunaan isu itu.

Meskipun dalam pesta demokrasi pemilu isu SARA adalah hal yang dilarang, sejumlah anggota masyarakat menganggapnya sebagai hal yang lumrah karena mereka merasa tengah membela kepercayaannya. Hal ini kemudian menjadi sebuah kegamangan tersendiri.

Penyebab lainnya adalah tidak adanya interpretasi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan isu SARA itu sendiri. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas melarang praktik menghina etnik, agama, kelompok, serta masyarakat tetapi tidak jelas definisi dari penghinaan itu sendiri.

Faktor lainnya yakni masih lemahnya penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menggunakan isu SARA dalam kontestasi pemilu. Ray membandingkan dalam UU Pemilu, pelaku isu SARA hanya dikenai hukuman 1 tahun penjara, sedangkan dalam UU ITE, pengguna isu SARA bisa dijerat hingga 5 tahun penjara.

Akibatnya, tidak ada efek jera bagi para pelakunya. Atas dasar itu, dia memperkirakan isu SARA berpotensi digunakan kembali dalam Pilkada 2018, apalagi isu tersebut terbukti dapat mendongkrak atau menjatuhkan elektabilitas seseorang.

Pengamat politik Yusa Djuyandi menilai panasnya persaingan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta salah satunya disebabkan oleh politik akar rumput yang lebih bersifat ideologis dan idealis daripada di tataran elite yang lebih bersifat pragmatis. Sebagai buktinya, meskipun Golkar pada era kepemimpinan Setya Novanto, dan juga PPP mengubah haluan politiknya untuk lebih dekat dengan kubu pemerintah dan PDI Perjuangan, tidak serta-merta mengubah orientasi politik ideologis dan idealis arus bawah.

Dukungan Golkar dan PPP kepada Ahok dan Djarot hanya berada pada tataran elite yang bersifat pragmatis sebab elite hanya mempertimbangkan keuntungan dari besarnya potensi keterpilihan 46 s.d. 47 persen pasangan Ahok dan Djarot dalam berbagai hasil survei pra-pilkada.

Meskipun persaingan Pilgub DKI Jakarta bersifat lokal, nuansa persaingannya bersifat nasional. Menurut dia, fenomena politik yang muncul dalam pilkada itu justru tetap mempertegas masih adanya pertarungan dua pihak pendukung yang pernah saling berhadapan pada Pilpres 2014.

Adapun isu politik identitas yang kemudian muncul menurut Yusa sesungguhnya hanya merupakan dampak dari kesalahan retorika politik petahana. Kesalahan ini kemudian secara tidak langsung dimanfaatkan oleh pihak lawan politik.

Keuntungan Kesalahan Politik 

Hal yang tidak aneh jika dalam sebuah pilkada satu kubu atau pasangan mendapat keuntungan dari kesalahan politik lawannya. Soal adanya politik identitas, kemudian dimanfaatkan oleh kubu lain, lalu memunculkan kritik dari sebagian pihak, sesungguhnya hal itu telah ada sejak pilkada untuk pertama kalinya diselenggarakan.

Demokratisasi di tingkat lokal yang terwujud dalam pelaksanaan pilkada memang memberikan peluang bagi adanya sentimen identitas tertentu, dasarnya adalah keyakinan bahwa calon dari kelompoknya akan lebih memperhatikan nasib sesama. Oleh karena itu, sering kali masyarakat di daerah juga menjadi loyalis sejati dalam menghantarkan calonnya untuk menjadi kepala daerah, termasuk setelah kemenangan atau kekalahan itu sendiri.

Sementara itu, soal adanya kecurigaan bahwa pemanfaatan politik identitas di Jakarta akan memicu kerawanan konflik pilkada lainnya, Yusa mengatakan bahwa hal itu memang menjadi perhatian serius, terutama bila melihat Jakarta sebagai barometer demokrasi di Indonesia.

Akan tetapi, dia meyakini persoalan sosial politik identitas yang terjadi di Jakarta tidak akan meluas terbawa ke daerah dikarenakan adanya kondisi yang berbeda.

Kondisi di Jakarta menjadi berbeda karena ada kesalahan retorika politik yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Padahal, jika itu tidak terjadi, hasil dari beberapa lembaga survei yang mengatakan bahwa Ahok menang akan sangat besar peluangnya untuk terbukti. Ia menegaskan bahwa situasi politik dan koalisi politik akan selalu bersifat dinamis meski masih ada beberapa permasalahan dikotomi politik, seharusnya hal itu dapat disikapi secara dewasa. Dengan demikian, adanya perbedaan bukan untuk mencari perpecahan, melainkan mencari persamaan tujuan politik yang berorientasi pada kepentingan nasional yang lebih besar.

Di sisi lain, kondisi bangsa juga harus segera diperbaiki. Kecenderungan mendikotomikan pihak lain berdasarkan pada kelompok tertentu sebagai akibat dari pilkada sudah mulai harus dihentikan sebab negara ini perlu membangun. Pembangunan itu hanya dapat berhasil jika masyarakatnya bersatu.

Bila hal ini juga tidak kunjung terjadi, pada tahun depan bangsa dan negara ini akan dalam sebuah proses dinamika politik yang tidak sehat. (Ben/An)

Rangga Pandu Asmara Jingga


Jakarta, 31/12 (Benhil) - Kata-kata "memanfaatkan momentum" menjadi sesuatu yang sering kali diucapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan pidatonya.

Wajar saja sebab pemulihan ekonomi global nyatanya terus berlanjut bahkan perkembangannya tercatat lebih baik daripada proyeksinya pada awal 2017. Hal itulah yang kemudian membuat Jokowi terus mendorong berbagai pihak untuk memanfaatkan saat-saat ketika pemulihan ekonomi dunia terus bergerak di angka yang stabil tinggi itu. Sebab fenomena tersebut telah mendorong volume perdagangan dunia merangkak naik sehingga harga komoditas perdagangan pun turut terdongrak signifikan.

Kondisi perekonomian domestik juga mengalami pertumbuhan yang membaik secara gradual pada 2017.

Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong terutama oleh peningkatan ekspor komoditas ditunjang akselerasi investasi yang terus meningkat. Bahkan sampai dengan November 2017, neraca perdagangan mencatatkan surplus 12,02 miliar dolar AS atau lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,48 miliar dolar AS.

Sementara neraca transaksi berjalan dalam kondisi yang defisit terjaga yang angkanya jauh lebih rendah ketimbang periode 2013-2014. Maka dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada.

Terlebih ada fakta penunjang lain, di mana tiga lembaga pemeringkat utama dunia telah menaikkan rating investasi Indonesia menjadi negara layak investasi.

Prestasi Ekonomi 

Sejatinya momentum ekonomi yang kondusif bukan semata dicatatkan oleh Pemerintah semata melainkan dunia bisnis dan usaha yang telah mampu menggerakkan pertumbuhan tersebut. Prestasi di bidang ekonomi itu salah satunya tercatat pada peningkatan cadangan devisa yang terus naik pada 2017 sehingga cukup untuk membiayai kebutuhan impor dan membayar utang luar negeri pemerintah, bahkan di atas standar kecukupan internasional.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat sampai November 2017, cadangan devisa Indonesia sebesar 125,9 miliar dolar AS. Hal-hal itu pula yang rupanya telah menjadikan rupiah menjadi nilai tukar terbaik kedua di Asia pada 2016 setelah Yen Jepang.

Nilai rupiah sebagai mata uang juga cenderung stabil sepanjang 2017 meski sempat mengalami tekanan dari eksternal pada triwulan terakhir tahun ini. Di sisi lain inflasi secara umum juga terjaga pada level yang rendah karena ditunjang dengan dukungan pasokan pangan yang dinilai memadai, kebijakan stabilisasi harga pangan yang gencar oleh Pemerintah, dan harga pangan yang rendah di pasar global.

Namun, di balik berbagai prestasi itu, ternyata kerja yang dilakukan bukan mudah dan tak selamanya mulus.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai, masih banyak hal yang perlu dibenahi dari kinerja pemerintah sendiri salah satunya dalam hal pelaksanaan paket kebijakan ekonomi. Selama ini, ia menyadari tidak semua paket kebijakan ekonomi berjalan mulus bahkan sebagian justru kerap terbentur dengan berbagai ketentuan yang melekat di tingkat pusat hingga ke daerah. Padahal banyak paket kebijakan dibuat untuk memberikan banyak insentif kepada para pelaku usaha. Namun, hal itu tidak terlaksana akibat terkendala banyaknya aturan.

Oleh karena itu kata Darmin, pemerintah langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Aturan itu mewajibkan semua kementerian hingga Pemda membentuk Satgas untuk membantu percepatan pelaksaan berusaha. Selain itu, salah satu poin di dalam kebijakan tersebut adalah memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi atau "single submission". Hal itu kemudian diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk kemudian dapat secara optimal memanfaatkan momentum yang baik saat ini.

Kritik Pangan Meski Pemerintah menuai banyak pujian lantaran dianggap sukses dalam kebijakan stabilisasi harga pangan. Namun, program kedaulatan pangan sempat pula mendapat kritikan.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) misalnya mengkritik program kedaulatan pangan yang diusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati menjelaskan anggaran kedaulatan pangan melonjak 53,2 persen dari Rp63,7 triliun pada 2014 mencapai Rp103,1 triliun pada APBN 2017.

Namun, tingginya alokasi anggaran tersebut ternyata belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Menurut dia, anggaran senilai ratusan miliar rupiah paling banyak dialokasikan untuk peningkatan produksi dan produktivitas pangan. Di sisi lain ada kebijakan yang justru menimbulkan ketidakpastian usaha di bidang pertanian.

Misalnya saja, kebijakan penyetopan impor jagung yang menyebabkan 483.185 ton jagung impor tertahan di pelabuhan dan harga pangan ternak naik 20 persen. Di samping itu anggaran dan subsidi meningkat, namun impor beras juga meningkat.

Maka pemerintah pun kemudian merespon hal itu dengan berbagai kebijakan yang diarahkan ke depan. Presiden Jokowi sendiri dalam banyak kesempatan menekankan pentingnya inovasi untuk menghadapi perubahan global, termasuk untuk memanfaatkan momentum.

Di bidang pertanian dan kedaulatan pangan khususnya, ia ingin mengubah paradigma pertanian agar semakin mengikuti perkembangan zaman. Bahkan Presiden lebih menekankan pada upaya mendongkrak nilai tukar petani yang sebesar-besarnya dari hasil tanamnya melalui metode agrobisnis.

Menurut Presiden, pendapatan keuntungan yang diperoleh dari hanya sekadar menjual hasil tanamnya tidak akan memberikan kesejahteraan kepada petani melainkan petani harus berkonsolidasi agar memiliki skala ekonomi yang besar.

Hal itulah yang kemudian akan memungkinkan konsep pertanian yang modern dan terintegrasi dapat terwujud, sehingga petani dan seluruh rakyat di Tanah Air pun dapat memanfaatkan momentum yang ada saat ini. (Ben/An/Hanni Sofia Soepardi)


Medan, 30/12 (Benhil) - Di zaman modern ini, listrik menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Listrik bukan hanya menjadi alat penerangan, namun energi tersebut telah menjadi penunjang aktivitas perekonomian masyarakat.

Di tingkat nasional, Presiden Joko Widodo telah menyiapkan konsep "Indonesia Terang" dengan menambah pasokan energi listrik hingga 35.000 megawatt (MW).

Di Sumatera Utara, perlahan tapi pasti, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah mengambil sejumlah langkah konkrit untuk mewujudkan program "Sumut Terang". Data yang didapatkan di PLN Wilayah Sumut, dari 6.110 desa yang ada di provinsi itu, 5.594 desa telah menerima aliran listrik, sedangkan 516 desa lainnya masih belum teraliri.

Deputi Manager Hukum dan Humas PLN Wilayah Sumut Abdul Rahman mengatakan, pihaknya telah menyiapkan program "Listrik Pedesaan" (Lisdes) selama 2017 dan 2018 untuk menerangi seluruh desa. Program Lisdes itu meliputi Kabupaten Asahan (7 desa), Dairi (7 desa), Deliserdang (3 desa), Humbang Hasundutan (9 desa), Karo (7 desa), Labuhan Batu (5 desa), Labuhan Batu Raya (2 desa), Labuhan Batu Utara (24 desa), Labuhan Batu Selatan (5 desa), dan Langkat (10 desa).

Kemudian, Kabupaten Nias (14 desa), Nias Barat (1 desa), Nias Selatan (13 desa), Nias Utara (13 desa), Nias Tengah (1 desa), Padang Lawas (13 desa), Padang Lawas Utara (17 desa), Pakpak Bharat (2 desa), Samosir (9 desa), Serdang Bedagai (1 desa), Simalungun (5 desa), Tapanuli Selatan (3 desa), Tapanuli Tengah (3 desa), Tapanuli Utara (10 desa), dan Toba Samosir (14 desa).

Namun, karena adanya sejumlah kendala di lapangan, PLN Wilayah Sumut baru dapat melakukan peyambungan aliran listrik ke 117 desa. Desa-desa yang sudah menyala listriknya itu berada di Asahan (7 desa), Dairi (7 desa), Deliserdang (3 desa), Humbang Hasundutan (8 desa), Karo (7 desa), Labuhan Batu (1 desa), Labuhan Btau Utara (10 desa), Labuhan Batu Selatan (5 desa), dan Langkat (8 desa).

Kemudian, Kabupaten Nias (1 desa), Nias Barat (1 desa), Nias Selatan (7 desa), Padang Lawas (11 desa), Padang Lawas Utara (13 desa), Pakpak Bharat (1 desa), Samosir (5 desa), Serdang Bedagai (1 desa), Simalungun (1 desa), Tapanuli Selatan (1 desa), Tapanuli Utara (8 desa), dan Toba Samosir (8 desa).

Memang, kata Abdul Rahman, pemasangan listrik tersebut menjadi impian seluruh masyarakat, terutama di pedesaan yang berada daerah pinggiran, terdalam, dan terluar.

Namun dalam kenyataannya, cukup banyak kendala teknis yang dihadapi PLN untuk memasang instalasi listrik ke desa-desa yang menjadi target. Ia mencontohkan pemasangan listrik ke Desa Tomuan Holbung, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan yang masuk kategori desa pedalaman.

Awalnya, PLN berencana memang tiang listrik menuju desa tersebut pada Maret 2017. Namun terkendala karena harus menebang pohon milik sebuah perusahaan perkebunan yang cukup ternama. Setelah melakukan komunikasi dan menjelaskan manfaat listrik tersebut bagi masyarakat, perusahaan perkebunan itu baru mengizinkan pohon miliknya ditebang.

"Kita memproyeksikan pemasangan tiangnya pada Maret, namun pada Oktober baru bisa dilakukan," katanya.

PLN Wilayah Sumut berkeyakinan mampu mewujudkan program Sumut Terang tersebut karena memiliki pasokan listrik yang semakin kuat. Pada tahun 2018, akan masuk lagi tambahan pasokan energi ke sistem kelistrikan Sumut yakni 330 MW dari PLTP Sarulla 1, 2x200 MWdariPLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan Unit 4, 300 MW dari PLTU Sumut 1.

Pasokan tambahan tersebut berdasarkan data Rencana Pengembangan Pembangkit dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026. General Manager PLN Wilayah Sumut Feby Joko Priharto mengatakan, penyaluran listrik ke 117 desa tersebut telah diresmikan sebanyak dua kali.

Untuk pemasangan listrik ke 51 desa, kegiatannya telah diresmikan Gubernur Sumut Tengku Ery Nuradi dalam peringatan Hari Listrik Nasional di Lapangan Merdeka Medan belum lama ini. Sedangkan peresmian listrik di 66 desa lainnya diresmikan pada 21 Desember 2017 di Gedung Serba Guna Sopo Partukkoan Tarutung, Kabupaten Tapanulu Utara.

"Lisdes ini merupakan kado terindah dalam perayaan HUT PLN. Kami ingin membangun Sumut dari desa," katanya.

Pihaknya mengharapkan aliran listrik yang telah dimasukkan ke 117 desa di Sumut tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan mengaku sangat berterima kasih dengan PLN yang telah mengalirkan listrik ke berbagai desa yang di daerah yang dipimpinnya itu.

Ketika baru dilantik pada tahun 2014, Nixon Nababan mengaku tidak mengetahui jika banyak desa di Tapanuli Utara yang "belum merdeka" karena belum menikmati listrik selama puluhan tahun.

"Saya mencoba bicara dengan teman-teman di PLN, kahirnya PLN memberikan kontribusi," katanya.

Menurut Deputi Manager Hukum dan Humas PLN Wilayah Sumut Abdul Rahman, pada tahun 2018, pihaknya ingin menuntaskan pemasangan listrik di 88 desa yang menjadi target program Lisdes. PLN mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam program Lisdes tersebut dengan membantu pembebasan lahan yang dibutuhkan dan menyiapkan infrastruktur jalan yang memadai.

Jika lahannya mudah dibebaskan dan infrastruktur jalannya baik, PLN bisa mempercepat pemasangan berbagai instalasi kelistrikan yang dibutuhkan. Dengan demikian, harapan agar Sumut Terang pada tahun 2018 dapat segera diwujudkan. (Ben/An/Irwan Arfa)


Bandarlampung, 30/12 (Benhil) - Kasus kekerasan terhadap wartawan di Provinsi Lampung belum berhenti dan masih terus berulang dengan pelaku, baik oknum institusi maupun pihak tertentu, nyaris tidak berubah.

Berdasarkan catatan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bandarlampung, setidaknya sejak 2013 terjadi kecenderungan kasus kekerasan terhadap wartawan terus meningkat, bahkan berulang hingga saat ini.

"Pelakunya pun oknum aparat keamanan, oknum pejabat pemerintah, dan masyarakat," kata Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi pada diskusi akhir tahun digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, Jumat (29/12) petang.

Seharusnya kekerasan terhadap wartawan dihentikan dan pelakunya agar jera harus diproses hukum sebagaimana mestinya, kata Alian. Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan menerangkan catatan merah tahun ini adalah peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Pada tahun ini terjadi lima kasus kekerasan dengan pelaku dari oknum kepolisian POLRI, anggota DPRD, dan warga.

"Tiga kasus kekerasan itu melibatkan aparat kepolisian. Namun tidak ada sanksi tegas terhadap pelaku. Hanya satu pelaku yang dicopot jabatannya dan dimutasi," kata Padli pula.

Ia berpendapat bahwa pemicu beberapa kasus kekerasan itu karena ketidakprofesionalan wartawan dalam bekerja dan melupakan kode etik jurnalistik. Karena tidak profesional, narasumber pun kecewa dan melakukan kekerasan terhadap wartawan, baik kekerasan verbal maupun fisik. Ketua Bidang Advokasi AJI Bandarlampung Rudiyansyah mengatakan bahwa kekerasan terhadap wartawan terjadi karena masih banyak pihak yang belum memahami mekanisme hak jawab dan klarifikasi. Padahal, publik yang dirugikan dengan pemberitaan media juga bisa mengadu ke Dewan Pers.

Berdasarkan catatan AJI Bandarlampung, pada tahun ini terjadi lima kasus kekerasan, sedangkan tahun sebelumnya hanya empat kasus. Dari lima kasus tersebut, tiga kasus melibatkan anggota polisi, sisanya kekerasan dilakukan anggota DPRD dan warga.

Salah Tangkap Jurnalis Tiga kasus kekerasan yang melibatkan polisi adalah kasus salah tangkap terhadap wartawan Trans Lampung saat meliput kasus penggerebekan kampung narkoba di Pesawaran. Kasus salah tangkap oleh personel kepolisian ini pernah pula terjadi pada tahun sebelumnya. Sejumlah personel kepolisian itu pun diadukan ke Propam Polda Lampung. Ada pula kasus pelarangan liputan dan penggeledahan terhadap dua jurnalis di Way Kanan. Peristiwa ini melibatkan Kapolres Way Kanan yang saat itu masih dijabat AKBP Budi Asrul.

Kasus terakhir adalah kekerasan yang dilakukan anggota Brimob terhadap jurnalis Bongkar Post di Lampung Utara. Dalam kasus terakhir ini, pelaku melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang jurnalis itu. Kasus ini pun berakhir damai dengan difasilitasi pihak Polda Lampung dan pimpinan kesatuan oknum polisi bersangkutan.

Tingginya kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum, terutama polisi, justru menjadi tanda tanya besar. Aparat kepolisian yang seharusnya melindungi warga. Namun, ternyata menjadi musuh pers. Padahal, aktivitas jurnalistik dilindungi undang-undang. Seharusnya aparat penegak hukum memahami hal ini, kata Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan. Keprihatinan serupa, selain disampaikan oleh Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi, juga diungkap oleh sejumlah elemen dan pegiat demokrasi di Lampung.

Dalam 2 tahun terakhir, berdasarkan data kasus kekerasan secara nasional, polisi telah menjadi musuh kebebasan pers. Polisi banyak menjadi pelaku kekerasan. Institusi ini juga tidak tuntas menangani beberapa kasus kekerasan yang sudah dilaporkan ke Polri. Apalagi, jika yang dilaporkan adalah rekan sesama polisi, Polri menjadi ragu dan cenderung tidak profesional dalam menanganinya.

AJI menyoroti bahwa tingginya angka kasus kekerasan terhadap wartawan yang melibatkan personel Polri akibat tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku.

Padli Ramdan menyebutkan ada dua kasus kekerasan di Lampung tahun ini berakhir damai antara pelaku dan korban. Satu kasus yang melibatkan pejabat perwira menengah polisi, kapolres, hanya berkhir dengan pencopotan jabatan dan mutasi. Tidak ada sanksi yang lebih tegas dari pimpinan Polri di tingkat provinsi (polda) hingga Mabes Polri sehingga bisa memutus rantai kekerasan dilakukan oknum aparat kepolisian ini.

Tidak adanya sanksi tegas terhadap para pelaku ini juga tidak lepas dari sikap jurnalis dan media yang dengan mudah berdamai dengan pelaku.

"Terkadang pihak wartawan itu sendiri yang hendak berdamai," ujar Heriyansyah, birokrat dari Humas Pemprov Lampung pula.

Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi mengingatkan mestinya dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis itu, siapa pun pelakunya harus diproses hukum, termasuk bila dilakukan oknum aparat penegak hukum. "Agar timbul efek jera dan tidak lagi berulang kasus kekerasan serupa oleh oknum institusi yang sama," katanya lagi.

Padahal, menurut mantan Ketua AJI Bandarlampung yang juga redaktur salah satu koran harian di Lampung, Yoso Muliawan, kasus kekerasan terhadap wartawan dan penghalang-halangan dalam melakukan kegiatan jurnalistik adalah tindakan pidana yang melanggar Uundang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Pilihan untuk memaafkan pelaku merupakan hal yang manusiawi. Akan tetapi, jangan sampai menghilangkan kasus pidananya sehingga peristiwa serupa tidak berulang kembali. Sikap tegas kepada pelaku ini penting dilakukan agar kasus kekerasan terhadap wartawan bisa disetop dan tidak ada lagi rekan-rekan jurnalis yang menjadi korban atau dihalang-halangi saat meliput serta mendokumentasikan peristiwa," ujar Yoso yang juga Wakil Koordinator Wilayah Sumatera AJI itu pula.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Dr. Nanang Trenggono selain prihatin atas masuk terus terjadi kasus kekerasan terjadap jurnalis dengan penanganan belum tuntas, juga merasa prihatin adanya kecenderungan pemberitaan pers, khususnya di Lampung kurang kritis seperti diharapkan publik.

"Apalagi, dalam kasus indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pilkada di Lampung, media massa dan wartawan di Lampung sepertinya enggan menuliskan dan mengkritisnya," katanya pula.

Padahal, kata Nanang, praktik-praktik menyimpang yang merusak tatanan demokrasi yang dilakukan pihak korporasi maupun pihak lain mesti disikapi oleh media massa dengan mengeksposenya secara objektif dan faktual tanpa harus merasa takut atas risiko yang mungkin akan dihadapi.

Indeks Turun Dosen FISIP Universitas Lampung dan peneliti Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Lampung bekerja sama dengan Dewan Pers Toni Wijaya M.A. mengungkapkan dalam kurun waktu 2016 hingga 2017 selain meningkat kasus kekerasan terhadap wartawan, pada tahun ini IKP di Bumi Ruwa Jurai Lampung ini juga terendah kedua secara nasional.

IKP Lampung, kata Toni, sesuai dengan hasil survei telah dikeluarkan oleh Dewan Pers belum lama ini menunjukkan IKP Indonesia hasil survei tahun 2017 (untuk kondisi pers sepanjang 2016) mencapai 67,92 atau membaik dibanding tahun sebelumnya 63,44. Sementara itu, IKP Lampung hanya 62,36 atau menurun jika dibandingkan tahun lalu 67,99.

"IKP Lampung terendah setelah Sumatera Utara yang mendapat nilai 57,63. Sumut mendapat indeks terendah karena tahun lalu banyak terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan. Sementara itu, Lampung menurun dari aspek ekonomi," kata Toni lagi.

Menurut dia, dari hasil survei IKP Lampung 2017, antara lain, menunjukkan media di Lampung umumnya masih sangat bergantung pada iklan pemerintah daerah sehingga pemda dapat mudah mengatur kebijakan redaksi. Dampak lain adalah independensi dan sikap krtisis media terhadap kebijakan pemerintah makin pudar.

Dari 30 provinsi yang disurvei, sebanyak 18 provinsi IKP-nya dalam tataran "sedang/agak bebas", 12 provinsi "cukup bebas/baik". Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, termasuk di antara provinsi dengan IKP "baik/cukup bebas". Sementara itu, DKI Jakarta, Lampung, Bengkulu, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua tergolong "sedang/agak bebas".

Bidang politik dan hukum paling memengaruhi tingginya kualitas kemerdekaan pers di provinsi-provinsi dengan indeks baik, terutama kebebasan dari kriminalisasi dan kebebasan dasar untuk berorganisasi dan mendirikan perusahaan media massa. Untuk provinsi dengan indeks "sedang/agak bebas" yang memperburuk kondisi kemerdekaan persnya adalah buruknya profesionalisme jurnalis dan etika pers serta masih tinggi intervensi perusahaan pada ruang redaksi (newsroom) serta aspek kurang dihargai keragaman media.

Secara kumulatif kemerdekaan pers di Indonesia pada 30 provinsi berada dalam posisi "agak bebas" (fairly free) atau membaik dengan indeks 68,95 dibandingkan IKP tahun sebelumnya (63,44) atau "agak bebas". Skor kemerdekaan pers di Indonesia tergolong "mendekati bebas".

Selain kasus kekerasan itu, AJI Bandarlampung menyoroti sejumlah kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh jurnalis. Catatan terkait pelanggaran etika ini penting sebagai bahan evaluasi bersama agar jurnalis bekerja lebih profesional, memegang teguh kode etik jurnalistik, dan menjaga independensinya, kata Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan.

Dalam catatan AJI, jurnalis kerap membuat berita yang tidak "cover both side" atau tidak mengonfirmasi pihak yang diberitakan. Padahal, sesuai dengan standar jurnalistik, konfirmasi ini penting untuk menjaga keberimbangan tertentu sehingga tidak muncul apa yang disebut sebagai penghukuman media atau "trial by the press", katanya lagi.

Pelanggaran lain yang kerap dilakukan adalah tidak segera memuat hak jawab atau klarifikasi dari narasumber. Padahal, Dewan Pers telah menerbitkan Pedoman Hak Jawab, dan dalam UU Pers disebutkan bahwa pers yang tidak melayani hak jawab selain melanggar kode etik jurnalistik juga dikenai pidana denda sebesar Rp500 juta. Dalam beberapa kasus, kekerasan terhadap wartawan juga dipicu akibat aktivitas jurnalistik yang tidak profesional, seperti jurnalis menurunkan berita tanpa konfirmasi atau terlambat memuat hak jawab narasumber yang merasa nama baiknya dirugikan. Narasumber kemudian meluapkan kemarahan dan melakukan kekerasan kepada jurnalis yang dinilai tidak profesional tersebut.

AJI Bandarlampung mengimbau semua jurnalis untuk bekerja lebih profesional dan menerapkan kode etik jurnalistik.

Memahami kode etik dan bekerja profesional ini penting untuk menjaga muruah profesi dan menghindarkan wartawan dari kasus kekerasan. Jurnalis menuntut profesi dan lembaga lain harus profesional, tetapi tuntutan serupa juga berlaku bagi profesi wartawan agar bekerja lebih profesional, kata Padli lagi.

Ia berharap masyarakat dan semua pihak menempuh mekanisme hak jawab dan klarfikasi atas kekeliruan yang dilakukan jurnalis serta media massa. Masyarakat juga diingatkan jangan merespons berita dengan tindakan kekerasan terhadap wartawan karena tidak dibenarkan dalam hukum. Mekanisme sesuai dengan pedoman Dewan Pers perlu ditempuh terkait dengan pemberitaan media massa.

Dalam setiap kasus kekerasan terhadap wartawan, katanya lagi, harus dilihat secara jernih dan dipahami kronologisnya karena tidak semua jurnalis layak untuk dibela. Hanya jurnalis yang profesional dan bekerja dengan standar etika yang tinggi layak dibela ketika menjadi korban kekerasan.

Salah satu cara menghentikan kekerasan terhadap wartawan adalah para jurnalis itu sendiri bersama media massa yang digunakan kembali diingatkan untuk menghormati hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar (right to know).

Menjadi kewajiban wartawan dan pers untuk menghadirkan berita yang aktual dan komprehensif, akurat, kritis, berimbang, dan mengutamakan kepentingan publik. Namun, publik dan para pihak umumnya juga diingatkan untuk menggunakan mekanisme yang benar saat menghadapi pemberitaan yang dinilai kurang benar atau merugikan kepentingan pihaknya, tidak justru menggunakan kekerasan terhadap pers.

Keseimbangan itu diharapkan dapat menekan atau bahkan mampu menghentikan kasus kekerasan terhadap jurnalis agar tidak berulang dan kembali terjadi ke depannya. (Ben/An/Budisantoso Budiman)
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.