Benhil

Sebuah perusahaan harus dikelola dengan perencanaan yang matang. Namun kita juga tidak boleh lupa dengan pengelolaan keuangannya. Dalam hal ini, semua transaksi berupa uang yang masuk dan keluar dicatat dengan perhitungan yang tepat. Karena jika tidak ada pengelolaan keuangan, perusahaan bisa terbengkalai.

Fungsi pengelolaan keuangan ini adalah untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Itulah mengapa kebanyakan perusahaan melakukan pengaturan mengenai keuangannya secara teliti dan berhati-hati. Kegiatan dalam manajemen keuangan berupa pengukuran dan penjagaan keuangan perusahaan agar tetap stabil.

Masih banyak juga perusahaan yang belum melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Oleh karena itu, mari kita pahami pentingnya manajemen keuangan ini.

Perhitungan Pengeluaran Modal

Dalam semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran dana ini harus dihitung dengan tepat karena menyangkut pada pengeluaran modal perusahaan. Dalam pengelolaan keuangan ini belanja modal harus seimbang dengan pendapatan yang nantinya akan dihasilkan saat penggunaan aset itu. 

Perusahaan tidak jarang mengeluarkan modal untuk pembelian aset yang nantinya akan digunakan dalam operasi perusahaan. Bahkan terkadang perusahaan harus berhutang sehingga harus membayar angsuran beserta bunganya. Dengan pengelolaan yang tepat, perusahaan dapat memperkirakan pengeluaran modal yang seharusnya dikeluarkan.

Mengelola Arus Kas

Dengan pengaturan dana kas yang harus dikeluarkan, perusahaan dapat membagi antara biaya sewa, telepon & listrik, asuransi, gaji karyawan, dan lainnya. Selain itu, jika memiliki hutang atau piutang perusahaan juga perlu dalam menghitung jatuh tempo untuk angsuran dan pelunasannya. 

Dengan pengelolaan kas, perusahaan dapat mengalokasikan dana untuk setiap pengeluaran dana agar cukup untuk memenuhi kewajibannya. Jika manajemen keuangan ini tidak berjalan semestinya maka dapat merugikan perusahaan karena operasi tidak berjalan juga.

Menghindari Penyalahgunaan Dana 

Berjalannya sebuah perusahaan dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan yang tepat. Karena itulah sebagian bisnis besar pasti memiliki manajemen keuangan yang baik. Karena dengan ini perusahaan dapat mengawasi penggunaan dana yang dikeluarkan agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Menekan Biaya yang Dikeluarkan

Demi efisiensi, biasanya perusahaan akan melakukan penghematan akan penghematan penggunaan daya listrik. Perusahaan bisa menjaga dana yang harus dikeluarkan agar tidak melampaui batas yang ditetapkan. 

Dengan adanya pengelolaan keuangan, maka perusahaan dapat mengetahui jumlah dana yang dikeluarkan dan sisanya. Jika dirasa pengeluarannya terlalu besar, maka perusahaan dapat melakukan penekanan biaya ini.

Menghitung Pengeluaran Pajak

Manajemen keuangan melakukan pencatatan atas semua kewajiban yang harus perusahaan keluarkan seperti pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan penyisihan keuangan untuk kewajiban tersebut. Ini berguna untuk mengestimasi alokasi dana yang diperlukan untuk membayar pajak tepat waktu agar terhindar dari keterlambatan yang nantinya justru akan menyebabkan denda perpajakan.

Dengan begitu perusahaan dapat melakukan perencanaan keuangan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengendalikan Keuangan Ketika Terjadi Perubahan

Pastinya dalam perusahaan selalu terjadi transaksi yang diperlukan yang terus berjalan. Hal yang harus diperhatikan yaitu supaya dapat mengendalikan pengeluaran perusahaan dengan baik. Dalam perusahaan kecil maupun besar jika tidak memiliki pengelolaan yang baik maka juga akan kesulitan untuk mengendalikan keuangannya tersebut. 

Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Dengan manajemen keuangan akan memperkirakan pemasukan dan pengeluaran yang harus terjadi. 

Itulah alasan mengapa setiap pengusaha harus paham dengan adanya manajemen keuangan. Karena tidak sedikit juga perusahaan yang mengalami kegagalan di tengah jalan hanya karena tidak adanya perhitungan keuangan ini. 

Mengatur keuangan dengan baik merupakan suatu keharusan. Hal ini dilakukan guna memastikan Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan sesuai porsi. Biasanya, akhir bulan adalah momok menakutkan bagi sebagian besar orang. Gaji yang biasanya dibayarkan di awal bulan memang membuat banyak orang kurang mampu memanajemen dengan baik keuangannya hingga akhir bulan.

Biasanya, saat-saat kritis bisa dialami bahkan lebih awal dari akhir bulan. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah pengaturan keuangan yang masih belum tepat. Misalnya saja, membelanjakan uang berdasarkan selera. Hal ini biasanya menjadi godaan terbesar saat Anda menerima gajian di awal bulan. Namun seharusnya Anda tetap ingat ada hari-hari yang akan menanti di depan.

Namun, jika Anda seseorang yang bijak, mengatur keuangan bukanlah hal yang sulit. Selalu ada jalan untuk hal itu. salah satunya adalah menerapkan tips-tips dalam mengatur keuangan sehingga bisa stabil hingga akhir bulan. Untuk itu, berikut adalah beberapa tips yang dimaksud.

Beberapa Tips Menjaga Keuangan Tetap Stabil di Akhir Bulan

Pastikan Menghindari Pengeluaran Besar di Awal Bulan

Bukan rahasia lagi jika awal bulan menjadi waktu yang dinanti oleh para pekerja. Gaji yang pada umumnya diterima pada awal bulan tentu akan membuat keuangan menjadi stabil. Berbagai keinginan yang mungkin saja sudah diimpikan sejak lama atau akhir bulan sebelumnya adalah waktu yang pas untuk direalisasikan saat awal bulan.

Namun, hal yang perlu diingat adalah tidak boleh terbuai dengan banyaknya uang yang dimiliki saat awal bulan. Jika Anda salah dalam memanajemen gaji yang telah diterima, bukan tidak memungkinkan bagi Anda kehabisan uang di tengah jalan. Baik itu pertengahan atau akhir bulan. Jadi, tetaplah kontrol diri Anda agar tidak berlebihan dalam membelanjakan uang di awal bulan.

Menargetkan Pengeluaran Tiap Hari

Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mempunyai target pengeluaran tiap harinya. Kebutuhan-kebutuhan penting seperti makanan, pakaian, maupun hal lainnya harus tertata jelas dalam target pengeluaran. Jika Anda merasa bingung membuat target untuk 3 jenis kebutuhan pokok tersebut, Anda bisa mengakalinya dengan beberapa hal.

Misalnya saja seperti kebiasaan makan di luar atau membeli makanan yang sudah siap saji. Sebaiknya, jika Anda ingin menghemat pengeluaran, memasaklah sendiri di rumah. Hal ini diyakini efektif bisa menghemat pengeluaran dalam jumlah relatif banyak. Untuk penulisan target sendiri, Anda bisa menulisnya pada buku catatan kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana.

Tidak Menyimpan Uang Tunai di Dompet

Cara berikutnya adalah jangan biarkan uang tunai bertaburan di dompet Anda. Jika hal ini Anda biarkan, maka sulit untuk mengontrol Anda dalam melakukan pengeluaran dalam jumlah yang normal. Akan ada saja godaan yang datang sehingga Anda mudah membelanjakan uang yang ada di dompet.

Sebaiknya, simpanlah uang dalam kartu ATM. Sisakan uang pas-pasan saja dalam dompet. Dengan demikian, kesempatan Anda untuk membelanjakan uang di luar kebutuhan penting akan berkurang.

Rajin Menabung

Menabung memang menjadi salah satu tips jitu mengontrol keuangan. Anda bisa memilih menabung dengan celengan di rumah atau menabung di bank. Tidak menutup kemungkinan juga bagi Anda untuk melakukan kedua-duanya. Mengingat jumlah uang yang Anda sisihkan tidak menentu, bisa sedikit dan bisa banyak, maka Anda bisa mengakalinya.

Untuk jumlah uang yang lebih besar, Anda bisa menabungnya secara langsung di Bank. Sedangkan untuk jumlah uang kecil atau bahkan recehan, Anda bisa tabung dalam celengan. Hal ini dirasa lebih praktis dan efisien.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bancakan dimaknai dngan kenduri, selamatan, atau juga hidangan yang disediakan dalam selamatan. Jadi kalau Bancakan APBN, adalah digunakannya dana APBN sebagai hidangan yang disediakan dalam suatu acara selamatan.

Apakah istilah ini tepat untuk penggunaan anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diselenggarakan oleh penyelenggaran pemerintahan (birokrasi). Istilah bancakan untuk menggambarkan bahwa dana yang dialokasi dalam APBN suatu K/L digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya  yang sudah tertuang dalam RPJM/Nawacita, Renstra, dan RKP ysang telah dirumuskan bersama oleh para K/L dengan Koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ka. Bappenas, dan selanjutnya dituangkan dalam RKAK/L. 

Undang-Undang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),  sudah secara detail mengatur dan menyusun tahapan-tahapan perencanan secara button-up, top-down, diagonal, lintas sektor, dan sudah ada forum berjenjang  mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah level kecamatan, Kab/Kota, Propinsi dan level Pusat disebut Musrenbangnas. Di level sektor juga ada forum Konsultasi Perencanaan untuk membahas pagu inidikatif dan sampai dengan pagu definitif agar semua jenis dan mata anggaran terkontrol dan sesuai dengan target kuantitait dan kualitatif yang sudah ditetapkan dalam Renstra dan RKP.

Dengan bancakan APBN, dimaknai bahwa dana APBN tidak disusun dan dirumuskan sesuai dengan SOP yang sudah diuraikan diatas. Indikatornya mudah saja melacaknya dari RKAK/L yang disusun sampai dengan satuan 3. Warna nano-nano akan terlihat kalau dicermati dengan teliti. Terkadang tidak sinkron antara target program yang sudah ditentukan dengan alokasi kegiatan yang dilakukan. Belum lagi kalau mensinkronkannya dengan kegiatan lain dalam satu program, apalagi kegiatan-kegiatan pada program yang berbenda.

Gambaran bahwa APBN dijadikan bancakan oleh para birokrasi yang tidak bertanggungjawab (walaupun masih banyak juga yang sangat bertanggungjawab) diungkapkan sendiri oleh Presiden Jokowi dengan nada marah pada saat menyerakan DIPA 2018  kepada para Menteri dan Gubernur di Istana Bogor, 6 Desember 20217 yang lalu.

Saya kutip cukilan berita dari TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkritik penggunaan anggaran kegiatan pendukung yang justru lebih besar ketimbang kegiatan inti. Dia mencontohkan anggaran pemulangan tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja yang mencapai Rp 3 miliar.

"Pemulangan TKI anggarannya Rp 3 miliar. Biaya pemulangannya Rp 500 juta, yang Rp 2,5 miliar justru untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi, perjalanan daerah, alat tulis kantor, dan lain-lain," kata Jokowi di Istana Bogor, Rabu, 6 Desember 2017.

Jokowi mengatakan hal tersebut saat memberi sambutan di acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah serta dana desa 2018. Acara tersebut dihadiri para menteri Kabinet Kerja, kepala lembaga, dan kepala daerah.

Menurut Jokowi, model penggunaan anggaran seperti itu banyak terjadi di kementerian/lembaga. Hal tersebut terjadi semenjak pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L), di mana anggaran kegiatan pendukung justru lebih besar ketimbang kegiatan inti. Model penganggaran semacam ini, kata Jokowi, tidak boleh terjadi.

Para menteri, kepala lembaga, dan kepala pemerintahan daerah semestinya memahami manajemen keuangan dan mengubah model semacam itu. "Belanja pendukungnya malah 90 persen, belanja intinya 10-20 persen. Kebalik-balik. Coba liat RKAK/L, hampir 90 persen kita seperti ini," ucap Jokowi dengan nada tinggi.

Saking kesalnya, Jokowi bahkan mengatakan bakal membuka satu per satu model penganggaran yang terbalik-balik itu. Menurut dia, model perencanaan anggaran seperti itu tidak bakal membuat hasil yang maksimal. "Kalau rencananya sudah seperti ini, bagaimana? Secara umum polanya seperti itu. Belanja pendukung justru lebih dominan daripada belanja inti kegiatan," katanya. Serahkan DIPA APBN 2018, Jokowi Minta Perbaiki Kualitas dan Jangan Ulangi Kesalahan.

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bisa menahan senyumnya saat Presiden Joko Widodo membeberkan ketidakfokusan anggaran di Kementerian Tenaga Kerja. Momen tersebut terjadi ketika Presiden Jokowi berpidato di acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 di Rauang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).

Awalnya, Jokowi menjelaskan, masih ada kementerian yang tak fokus dalam penganggaran. Anggaran untuk kegiatan pendukung malah lebih tinggi daripada kegiatan inti. Menurut Jokowi, prinsip ini terbolak-balik. Jokowi pun memberikan contoh satu kementerian yang masih begitu.
"Saya berikan contoh, Kemenaker. Pemulangan TKI anggarannya Rp 3 miliar. (anggaran) pemulangannya sendiri Rp 500 juta, yang Rp 2,5 miliar untuk rapat di dalam kantor, di luar kantor, koordinasi, makan dan ATK," ujar Jokowi. "Ini enggak bisa lagi seperti ini. Hampir semuanya seperti ini di kementerian dan lembaga," lanjut dia. Mendengar demikian, Menkeu Sri Mulyani yang duduk di samping Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung tersenyum. Bahkan, ia sampai menutup mulutnya sambil menunduk supaya tawanya tidak terlalu terlihat menteri, pimpinan lembaga dan gubernur se-Indonesia yang hadir.

Dari kedua berita yang dikutip diatas, jelas bahwa Presiden Jokowi sangat kecewa dengan “bancakan” dana APBN. Kebalik-balik  istilah beliau sebenarnya ingin menjelaskan bahwa saat ini yang terjadi kepala jadi kaki dan kaki jadi kepala. Mana dana yang menjadi hak mereka sebagai sasaran program/ kegiatan dan mana dana yang secukupnya untuk penunjang kegiatan untuk menjalankan hak –beneficiaries-. Angka 90% untuk penunjang dan 10% untuk beneficiaries atau 80% berbanding 20%, suatu keanehan yang luar biasa dan baru kali ini saya mendengar dan menemukannya selama puluhan tahun di birokrasi.

Kalau angka itu tertuang dalam RKAK/L dan muncul dalam DIPA, tentu bukan saja Kementerian yang bertanggung jawab tetapi juga Bappenas dan Ditjen Anggaran Kemenkeu, karena DIPA adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ditjen Anggaran kemenkeu.  Dan jangan lupa bahwaa sebelum menjadi DIPA, pada saat pembahasan pagu difinitif pada satuan 3,  ada namanya pertemuan Tri Lateral, antara Kemnkeu, Bappenas, dan Sekjen Kementerian untuk memfinalkan alokasi anggaran yang akan dituangkan dalam DIPA. Dan biasanya proses pembahasan berjalan alot dan sangat argumentatif, dan tidak mungkin bisa lolos kalau ada kegiatan yang dana penunjang atau safeguarding 80 – 90%.

Bisa jadi Ibu Sri Mulyani tersenyum tersipu-sipu karena mungkin juga sudah mengingatkan para Menteri tentang efisiensi anggaran, atau mungkin juga senyum kecut karena hal tersebut juga tidak terlepas dari tanggungjawab Menkeu.

Menurut pengamatan dan pengalaman sebagai biorkrasi di pemerintahan, ada beberapa sebab terjadi besarnya porsi dana penunjang / safeguarding dari pada yang diterima beneficaries.

Memang Bappenas sangat sulit menyelusuri kegiatan-kegiatan yang sudah pada satuan 3 yang sudah bersifat teknis dan detail di Kementerian. Yang penting TOR dan data pendukung sudah disiapkan oleh UKE 1 (unit kerja eselon 1) dengan rapi dan meyakinkan. Demikian juga pihak Ditjen Anggaran tidak mungkin juga secara detail dapat meyelusuri semua RKAK/L, yang mungkin ratusan bahkan ribuan dari berbagai satuan kerja Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.  Pihak Bappenas dan Ditjen Anggaran menegaskan bahwa tanggungjawab mutlak ada di masing-masing Kementerian.

Dan kita tahu selanjutnya, dari RKAK/L tersebut, keluarlah DIPA  setiap tahun pada bulan Desember diserahkan kepada para Menteri dan Gubernur. Sebelum menyerahkan DIPA, Presiden mendapatkan info dari salah satu Menteri tentang besarnya dana penunjang sampai 80% dari total dana yang dialokasikan. Mungkin pak Menteri tidak menyangka Presiden akan mengungkapkan pada acara penyerahan DIPA tersebut. Maka terkaget-kagetlah semua Menteri yang hadir bahkan Menkeu tidak tahan menahan senyumnya.

"Saya berikan contoh, Kemenaker. Pemulangan TKI anggarannya Rp 3 miliar. (anggaran) pemulangannya sendiri Rp 500 juta, yang Rp 2,5 miliar untuk rapat di dalam kantor, di luar kantor, koordinasi, makan dan ATK," ujar Jokowi "Ini enggak bisa lagi seperti ini. Hampir semuanya seperti ini di kementerian dan lembaga," yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tidak terulang lagi, dan tentunya akan menjatuhkan kredibilitas para Menteri dimata rakyat Indonesia, apa yang harus dilakukan oleh para Menteri.

Sebenarnya tidak sulit langkah yang harus ditempuh Pak Menteri. Perkuat Sekretariat Jenderal dan angkat Sekretaris jenderal yang punya kompetensi tinggi dan pengalaman panjang di unit organisasi tersebut. Posisi Sekjen sebagai koordinator dari para Pejabat Eselon 1, harus benar-benar berfungsi dan efektif dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu sangat berbahaya jika mengangkat Sekjen yang tidak punya pengalaman sebagai pejabat eselon 1. Bayangkan belum pernah menjabat eselon 1, tiba-tiba menjadi pejabat yang mengkoordinasikan eselon 1. Pasti akan banyak masaalah di kementerian tersebut yang merepotkan Menterinya.

Jika Sekjennya sudah menguasai lapangan, maka Sekjen akan mengendalikan semua proses perencanaan yang ada dimasing-masing unit kerja eselon 1, dan melakukan verifikasi dan validasi berbagai program dan kegiatan yang dilakukan. Menteri memberikan otorisasi penuh kepada Sekjen untuk mengeksekusi berbagai program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang sudah dirumuskan dalam RKP dan Renstra kementerian.

Upaya berikutnya, kalau ada waktu tidak ada salahnya para  Menteri mempelajari DIPA dan RKAK/L. Tugaskan Sekjen paparan (jangan Sekjen mendelegasikannya lagi kepada Ka.Biro Perencanaan), untuk sambil mengevaluasi apakah Sekjen menguasai sistem perencanaan kementerian.

Semoga pada penyerahan DIPA tahun depan, Presiden Jokowi sudah dapat tersenyum lebar atas prestasi para Menterinya, dan Ibu menkeu tidak lagi senyumnya tertahan, tetapi juga sudah bisa tersenyum sumringah.

Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc. *)
Cibubur, 16 Desember 20217

*) Mantan Sekjen Kemensos 2007—2010 dan Ketua DJSN 2011 - 2015

Denpasar, 3 Nopember  2017. Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-202/D.03/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana, mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana, yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan Nomor 15Z, Kuta, Badung, Bali terhitung sejak hari ini, tanggal 3 November 2017.

Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, BPR tersebut telah masuk status Bank Dalam Pengawasan Khusus sejak tanggal 12 April 2017, dan sesuai ketentuan yang berlaku, kepada BPR dimaksud diberikan kesempatan selama 180 hari atau sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 untuk melakukan upaya penyehatan.

Penetapan status Bank Dalam Pengawasan Khusus disebabkan kesalahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang mengakibatkan kinerja keuangan BPR tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Namun upaya penyehatan yang dilakukan BPR sampai dengan batas waktu yang ditentukan, tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk keluar dari status Bank Dalam Pengawasan Khusus yang harus memiliki Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) paling kurang sebesar 4%.

Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana untuk tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Masyarakat yang berkepentingan dapat menghubungi kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Jl. Diponegoro No.134, Denpasar – Bali, Telepon (0361) 8497074, 8497075, Fax. 90361) 8497566.

Jakarta, 4/10 (Benhil) - KPK pada 17 Juli 2017 menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Akibat tindakan tersebut, Setya Novanto atau Setnov diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket KTP-Elektronik (e-KTP) di kementerian tersebut.

Atas perbuatannya Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Meski tersangka berhasil memenangkan praperadilan atas Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 September lalu, akan tetapi upaya KPK untuk menahan ruang gerak pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut akan terus berlanjut.

Sikap tersebut dibuktikan KPK yang telah resmi mengajukan perpanjangan permintaan cegah dan penangkalan (cekal) terhadap Setnov dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik.

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno menyampaikan pihaknya menerima surat cegah dari KPK yang telah ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo pada 2 Oktober.

Secara garis besar surat tersebut berisi permintaan KPK agar mencegah dan melakukan pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap Setnov terkait kasus mega korupsi KTP-Elektronik.

Surat cegah itu berlaku hingga enam bulan ke depan atau akan jatuh tempo pada bulan April 2018, sehingga menggugurkan surat pertama dan digantikan surat terbaru, ujar Agung menambahkan.

KPK sebelumnya telah menyampaikan permintaan cegah untuk Setya Novanto yaitu pada 10 April 2017 dan akan habis masa berlakunya pada 10 Oktober 2017. Ia dicegah dalam kapasitasnya sebaga saksi proyek KTP-E.

Terkait dengan hal tersebut, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan bahwa pihaknya memang sudah melayangkan surat perpanjangan cekal terhadap Setnov.

Ia menjelaskan, perpanjangan itu dilakukan karena KPK merasa masih banyak membutuhkan informasi dari Setnov sehingga memutuskan memperpanjang pencekalan ke luar negeri terhadap Ketua DPR RI itu.

Artikel Terkait Tentang Kasus Korupsi Setya Novanto:

• Setnov Sang Dewa Kegelapan 
• Setya Novanto Ngaku Sakit, Netizen Ngak Peduli

Sementara terkait Setnov yang sudah keluar dari Rumah Sakit setelah menjalani perawatan selama dua minggu, Syarif mengharapkan yang bersangkutan bisa menghadiri panggilan jika KPK membutuhkan keterangannya.

Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus KTP-E, yang terbaru adalah Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo yang diumumkan pada 27 September 2017.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga terlibat bersama-sama dengan Setya Novanto, Andi Agusitnus alias Andi Narogong, Irman, serta Sugiharto dan kawan-kawan.

Ia diduga berperan dalam penyerahan uang kepada Setnov dan sejumlah anggota DPR melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek KTP-E.

KPK menduga Anang membantu penyediaan uang tambahan untuk bantuan hukum Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp2 miliar dan kebutuhan lainnya terkait dengan proses proyek KTP-E, serta menyiapkan uang sejumlah 500 ribu dollar AS dan Rp1 miliar untuk diserahkan kepada anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani.

Cacat Hukum Menangnya Setnov dalam praperadilan di PN Jakarta Selatan juga menuai kontroversi dan pertanyaan, terutama atas keputusan hakim yang terlibat dalam proses pengadilan.

Peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Wiwin Suwandi menyatakan bahwa pertimbangan Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam putusan praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto merupakan tindakan yang cacat hukum.

Melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Wiwin menyatakan hakim dalam pertimbangannya menilai alat bukti penetapan Setnov sebagai tersangka diambil dari pengembangan kasus Irman dan Sugiharto.

Ia menilai hakim lupa bahwa kasus Irman dan Sugiharto serta Setya Novanto merupakan satu kesatuan perkara korupsi KTP-E, sehingga memiliki benang merah atau keterkaitan satu sama lainnya.

Penggunaan alat bukti terkait Setnov terhadap tersangka lain dalam satu perkara yang sama adalah hal yang lazim.

Hal ini akan bermasalah kalau alat bukti tersebut diambil dari kasus lain yang tidak memiliki benang merah dalam kasus aquo, ucap Wiwin.

Selanjutnya, penetapan tersangka dalam proses penyidikan bukan soal jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan penetapan tersangka, tetapi kecukupan alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketika KPK menilai alat bukti sudah cukup dalam menaikkan status Setnov sebagai tersangka, berarti KPK berpegang pada alat bukti, tutur Wiwin menjelaskan.

Oleh karena itu masalah jarak waktu tidak menjadi persoalan karena prosedur penyelidikan dan penyidikannnya sudah dipenuhi termasuk menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Lebih lanjut, Komisi Yudisial juga perlu melakukan pemeriksaan tidak hanya kepada hakim Cepi Iskandar yang menangani praperadilan Setya Novanto, namun juga ketua pengadilan.

Pengamat hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menjelaskan, perlunya pemeriksaan terhadap ketua pengadilan karena posisi tersebut merupakan pintu gerbang distribusi penunjukan hakim pemeriksa perkara praperadilan Setnov.

Ada dugaan bahwa hakim Cepi Iskandar memang membangun argumen pertimbangan hukum yang mendalilkan untuk mengabulkan permohonan praperadilan, atau hakim tersebut bekerja karena ada permintaan khusus atau "titipan" perkara dari ketua pengadilan.

Karena, kata Azmi, dalam praktiknya kebanyakan hakim akan sulit menolak jika ada permintaan dari ketua pengadilan dan bisa jadi hakim Cecep (Cepi, red) merupakan tipe hakim yang tidak bisa menolak permohonan pimpinan.

Modus kelicikan pengkondisian hakim yang diciptakan atau "disetting" ini juga harus diungkap sebagai wujud reformasi peradilan, pungkas Azmi.

Dalam praktiknya jika personel hakim sudah dikondisikan sejak awal melalui ketua pengadilan, maka yang terjadi ada tawaran dalam bentuk penerimaan uang atau janji menerima atau ada kepentingan sesuatu yang akan diperoleh.

Azmi menambahkan jika hal itu dapat dibuktikan oleh KY atau pengawal internal MA, maka sejak awal sudah ada tindakan yang disengaja dengan maksud oleh ketua pengadilan untuk mengkondisikan kasus praperadilan itu.

Maka dari itu, subjek-subjek yang terkait dengan putusan praperadilan ini harus diusut dengan teliti dan tuntas, tandasnya.

Penetapan Kembali Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono berpendapat KPK masih bisa menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek KTP Elektronik itu.

Ia menjelaskan, putusan praperadilan tersebut tidak menggugurkan kewenangan KPK untuk kembali menetapkan Setnov menjadi tersangka lagi.

Penetapan tersangka kembali tersebut telah diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA No.4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Sepanjang KPK yakin dan memiliki dua alat bukti sebagaimana diatur dalam PERMA No.4 Tahun 2016, ujar Edi melanjutkan, maka Setnov masih bisa ditetapkan menjadi tersangka.

Pendapat serupa juga disampaikan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting, yang menilai peluang KPK untuk menetapkan Setya Novanto kembali sebagai tersangka masih sangat terbuka.

Miko berkesimpulan, sepanjang masih memiliki paling sedikit dua alat bukti yang syah maka KPK masih tetap dan dapat menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka.

Hal itu, kata dia, dikarenakan putusan praperadilan Setnov itu menyangkut aspek formil syah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap dirinya, bukan aspek substansi apakah dia bersalah atau tidak bersalah.

Mahkamah Agung melalui Kepala Biro Hukum dan Humas Abdullah secara implisit juga menyampaikan kemampuan KPK untuk kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka.

Abdullah mengatakan, meski Setnov memenangkan praperadilan namun putusannya tetap tidak menghilangkan perbuatan pidana yang disangkakan.

Esensi praperadilan hanya menentukan keabsahan penetapan tersangka, dan tidak menghilangkan perbuatan pidananya itu sendiri, kata Abdullah melalui pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Abdullah menanggapi kontroversi putusan praperadilan yang diajukan Setnov atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh KPK.

Dalam Pasal 2 Ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi.

Kalau Penyidik telah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang syah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, yang bersangkutan bisa dijadikan tersangka lagi, kata Abdullah menerangkan perkara yang pengusutannya licin berbelit bagai "cicak versus belut" tersebut. (Ben/An/RRB)

Jakarta, (Benhil, 29/8/2017) – Untuk memperkuat modal kerja, PT Pegadaian (Persero) akan menerbitkan surat utang atau obligasi dengan target perolehan dana maksimum sebesar Rp 2,5 triliun. Plt. Direktur Utama Pegadaian, Harianto Widodo di Jakarta, Selasa (29/8), mengatakan bahwa dana yang diperoleh dari emisi obligasi itu sekitar 42 persen untuk memperkuat modal kerja, sisanya 58 persen untuk pelunasan atau penurunan pinjaman sebagian utang bank.

"Obligasi menjadi salah satu pilihan perseroan memperkuat modal kerja untuk mendukung pembiayaan jangka panjang," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa penerbitan obligasi sebesar Rp 2,5 triliun itu merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan (PUB) III dengan target perolehan dana sebesar Rp 6 triliun.

"Ke depan, jika pasarnya bagus maka terbuka kemungkinan bagi perseroan untuk kembali menerbitkan obligasi lagi pada akhir tahun ini atau tahun berikutnya," katanya pada awak media Tagar News.

Harianto Widodo mengemukakan bahwa obligasi yang diterbitkan perseroan itu merupakan tahap I, yang terbagi dalam tiga seri, yakni seri A dengan kisaran kupon ditawarkan 6,45-6,95 persen bertenor 370 hari, seri B di kisaran 7,25-7,75 persen dengan tenor 3 tahun, dan seri C di kisaran 7,45-7,95 persen bertenor 5 tahun.

"Obligasi Pegadaian Tahap I itu memiliki peringkat triple A (idAAA) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Dengan peringkat itu berarti Pegadaian mempunyai kemampuan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang dibandingkan obligor lainnya," katanya.

Ia menyampaikan bahwa penilaian itu berdasarkan data dan informasi perusahaan serta laporan keuangan audit tahun buku 2016. Tercatat, Pegadaian membukukan pendapatan sebesar Rp 6,69 triliun, dengan laba bersih sebesar Rp 2,21 triliun pada 2016. Sementara laporan keuangan per Juni 2017, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 5,09 triliun, dan laba bersih sebesar Rp 1,16 triliun.

Dalam aksi korporasi itu, Pegadaian menunjuk Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Proses book building dilakukan pada 29 Agustus 2017 dan persero menargetkan mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 20 September 2017.

Sementara itu, penawaran umum dari obligasi ini akan dilakukan pada 25-28 September 2017 dan ditargetkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 4 Oktober 2017 mendatang. (Ben/Ard)

Semarang, 19/8/2107 (Benhil) - Bukalapak, situs pasar jual beli "online" di Indonesia membidik masyarakat Semarang, Jawa Tengah agar semakin banyak yang berinvestasi reksadana melalui fitur yang dimilikinya, yakni BukaReksa.

"BukaReksa adalah fitur reksadana 'online' dari Bukalapak yang sekarang ini telah meraih 35 ribu investor secara nasional," kata Business Development Bukalapak Gahayu Handari di Semarang, Sabtu.

Di Semarang, diakuinya baru terdapat sekitar 700-an investor BukaReksa, tetapi sebenarnya potensi di Kota Atlas itu sangat besar untuk mengajak lebih banyak masyarakat berinvestasi.

Hal itu diungkapkannya di sela "roadshow" edukasi Bukareksa yang merupakan kerja sama Bukalapak, CIMB Principal Asset Management, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dihadiri para pelapak Bukalapak. Berita terkait dapat juga dilihat disni OJK Optimalkan Peran Pasar Modal.

Gahayu menjelaskan BukaReksa terbagi atas reksadana pasar uang dan pasar uang syariah sehingga masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) bisa berinvestasi secara benar dan aman.

"Target kami, angka secara nasional bisa tercapai 50 ribu investor. Makanya, di Semarang ini kami harapkan bisa terdongkrak 10-20 kalinya dari 700 investor dengan potensi yang dimiliki," katanya.

Yang jelas, Gahayu mengatakan, BukaReksa merupakan produk investasi yang aman, mudah, dan terjangkau, sebab nilai investasi yang ditanamkan minimal hanya sebesar sepuluh ribu rupiah ribu perunit reksadana.

"Secepatnya, fitur BukaReksa akan hadir di aplikasi 'mobile' Bukalapak dengan lebih banyak produk reksadana sehingga masyarakat bisa memiliki banyak pilihan sesuai tujuan investasinya," kata Gahayu.

Dalam investasi reksadana itu, CIMB Principal Asset Management yang menjadi pengelola reksadana, sementara Bukalapak hanya menyediakan gerai untuk berinvestasi bagi pelapak, kalangan UKM, dan masyarakat.

Head of Business Alliance PT CIMB Principal Asset Management, Armi Avianto menjelaskan minat masyarakat terhadap reksadana untuk berinvestasi, khususnya di Indonesia sudah cukup besar.

Saat ini, kata dia, CIMB Principal Asset Management memberikan pilihan produk yang lengkap untuk berinvestasi reksadana yang dapat disesuaikan dengan karakter dan profil dari investor.

"Lewat rangkaian edukasi ini, kami berharap para pelapak di Bukalapak dan masyarakat bisa lebih memahami kinerja reksadana agar dapat memanfaatkannya secara optimal untuk berinvestasi," katanya.

Pada edukasi itu, CIMB Principal Asset Management juga memberikan promo bagi lima puluh investor reksadana yang berinvestasi di BukaReksa berupa unit reksadana sebesar Rp. 25 ribu khusus untuk peserta yang hadir. (Ben/Ant)

Jakarta, (Benhil, 18/8/2017) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan potensi ekonomi kreatif dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto mencapai Rp 850 triliun per tahunnya dan mampu menciptakan 15 juta tenaga kerja.



Hal ini disampaikan Agus dalam Pameran Karya Kreatif BI di Jakarta, Jumat (18/8). Dia mengatakan dengan besarnya nilai ekonomi yang diciptakan termasuk elastisitasnya terhadap penciptaan lapangan kerja, ekonomi kreatif dan sektor UMKM perlu menjadi prioritas untuk dikembangkan.

"Itu dari fesyen, kuliner dan itu bisa melibatkan kurang lebih 15 juta tenaga kerja. Saya melihat itu potensi yang besar untuk terus diperbesar," ujarnya.



Pameran Karya Kreatif yang melibatkan 512 pelaku UMKM itu dibuka secara resmi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, yang didampingi Istri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mufidah Jusuf Kalla.

 Agus mengatakan pelaku usaha ekonomi kreatif dan UMKM juga banyak terdiri dari perempuan. Di sektor ekonomi kreatif saja, perempuan pekerja mencapai 45 persen dari total jumlah pekerja. 

Sehingga, kata dia, pengembangan ekonomi kreatif juga akan turut meningkatkan pemberdayaan perempuan. 

"Maka itu, besarnya potensi ini masih membutuhkan perhatian dan dukungan berbagai pihak," ujarnya.



Selain itu, di tengah masih derasnya tekanan ekonomi global, kata Agus, sektor UMKM dan produk kreatif juga relatif memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Permintaan ekspor produk UMKM dan ekonomi kreatif terus meningkat. Selain itu, penyerapan tenaga kerja UMKM dan ekonomi kreatif juga turut menjaga pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, UMKM diyakini dapat menjadi salah satu sektor penopang stabilitas sistem keuangan dan juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.



"UMKM pun dipercaya memiliki ketahanan ekonomi atau resiliensi yang tinggi, sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan," ujar dia.

 Pameran Karya Kreatif BI diselenggarakan pada Jumat-Minggu, 18-20 Agustus 2017 di Balai Sidang Jakarta. Pameran tersebut akan menghadirkan koleksi lengkap seperti produk tenun, ikat dan kain batik serta kerajinan tradisional dari seluruh perajin binaan Bank Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia.



Selain menyajikan koleksi kain dan kerajinan tradisional nusantara UMKM Binaan Bank Indonesia, melalui pameran ini, masyarakat dapat mempelajari tentang seluk beluk UMKM serta kain tradisional melalui berbagai kegiatan diskusi dan bengkel kerja. (Ben/Ard)

Jakarta, (Benhil, 15/7/2017)  - Masyarakat pengguna jalan tol dengan uang elektronik (e-Toll) akan mendapatkan kemudahan mulai 17 Agustus sampai 30 September mendatang. Pasalnya, Bank Indonesia akan memberikan diskon hingga 50 persen selama tanggal tersebut bagi pembeli uang elektronik perdana. 


"Kami, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan perbankan, sudah sepakat akan memberikan diskon," kata Deputi Gubernur BI Sugeng dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (15/8).

Karena didiskon, menurut paparan Bank Indonesia, harga uang elektronik perdana menjadi sebesar Rp 10 ribu.

Sedangkan untuk tarif jalan tol, BPJT akan memberikan diskon 10-25 persen. Namun, BPJT masih mengkaji waktu penerapannya.

Sugeng menambahkan pemberian diskon ini diperlukan untuk bisa mengalihkan kebiasaan masyarakat dari membayar secara tunai menjadi non-tunai. 

Hingga akhir Juni 2017, kata Sugeng, dari total transaksi pembayaran di gerbang tol secara nasional, baru 28 persen yang menggunakan uang elektroik, dengan rata-rata volume 720 ribu transaksi per gerbang tol.

Sementara, untuk pembayaran tol di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), total transkasi non-tunai sebesar 33,16 persen.

"Ini kita upayakan untuk mengubah kebiasaan, kita juga akan lakukan enforcemen (penegakan). Ini juga kita harapkan mengubah mindset masyarakat," ujar dia.



Dorongan untuk meningkatkan penetrasi transaksi uang elektronik sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Pemerintah dan BI menargetkan pada 31 Oktober 2017, semua pembayaran di jalan di seluruh ruas secara nasional akan membayar uang elektronik atau non-tunai.



Selain memberikan diskon untuk mendorong transaksi non-tunai, Sugeng mengatakan, perbankan dan BPJT juga akan memperbanyak gerai atau loket pengisian saldo uang elektronik (top-up). Pasalnya, kata Sugeng, dari evaluasi saat arus mudik-balik Juni 2017, masyarakat banyak mengeluh mengenai sedikitnya lokasi "top-up".

 "Perbankan akan tambah 30 lokasi 'top-up' dari 21 lokasi 'top-up'," ujar dia.

Ketua BPJT Herry Tz mengatakan upaya lainnya adalah memperbanyak jumlah gardu tol non-tunai. Gardu hibrid merupakan gardu yang bisa menerima pembayaran tunai dan non-tunai. 

BPJT menargetkan proporsi jumlah gardu non-tunai dan hibrid menjadi 70-30.

Saat ini, produk uang elektronik yang bisa digunakan untuk membayar tol baru berasal dari PT. Bank Mandiri Persero Tbk (e-money), PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BNI Tapcash), PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (Brizzi), dan PT. Bank Central Asia Tbk (BCA-Flazz). (Ben/Ard)


Otoritas Jasa Keuangan Optimalkan Peran Pasar Modal Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. 

(Benhil, Jakarta, 11 Agustus 2017).  Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam jumpa pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat mengatakan OJK dalam jangka pendek akan fokus pada upaya-upaya untuk:

• Mendorong efisiensi organisasi dan pemanfaatan anggaran OJK yang diorientasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama OJK sebagai pengatur, pengawas, dan melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan dan masyarakat.
• Meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pengambilan keputusan termasuk business process sehingga OJK menjadi lembaga yang lebih responsif dan adaptif dengan dinamika industri keuangan di tingkat nasional, regional, maupun global.
• Memastikan bahwa kerangka regulasi yang sudah ada dan akan ada, serta praktek pengawasan yang diselenggarakan OJK memberikan dampak positif langsung dan kongkret terhadap upaya mewujudkan sistem keuangan nasional yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; 
• Meningkatkan kualitas kerjasama dan koordinasi antar lembaga khususnya dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, serta mendorong kolaborasi konstruktif dan sinergis dengan para pemangku kepentingan guna mewujudkan pasar keuangan yang dalam – likuid – efisien inklusif – dan aman.

Wimboh hadir di BEI dalam rangka jumpa pers Peringatan 40 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia yang jatuh pada 10 Agustus kemarin. Hadir dalam kesempatan itu Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Hoesen dan pimpinan SRO  (Self Regulatory Organization) Pasar Modal dari BEI, KPEI dan KSEI.

Khusus untuk bidang Pasar Modal, dalam rangka meningkatkan kontribusi OJK guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, untuk jangka waktu 1 tahun ke depan (Agustus 2017 – Juli 2018) OJK akan memprioritaskan beberapa program kerja berikut:

I.    Sesuai dengan salah satu program ekonomi prioritas Pemerintah saat ini, yakni pembangunan infrastruktur, OJK sangat berkepentingan untuk mendorong dan mempercepat pemanfaatan regulasi pasar modal terkait infrastruktur secara lebih kongkret dan dalam jumlah atau nilai yang signifikan.

Upaya ini telah membuahkan hasil dengan telah dikeluarkannya Pernyataan Efektif untuk penerbitan tiga instrumen pasar modal tepat pada tanggal 10 Agustus 2017 kemarin dengan nilai mencapai Rp 12 triliun yang langsung digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan tol, bandara, dan ketenagalistrikan.

Prioritas jangka pendek lain yang masih terkait dengan perwujudan dukungan pasar modal untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur adalah:

• Mendorong pemanfaatan instrumen pasar modal untuk pembiayaan infrastruktur lainnya seperti Dana Investasi Infrastruktur berbentuk KIK, Efek Beragun Aset (EBA) termasuk EBA Surat Partisipasi, Dana Investasi Real Estate baik yang konvensional maupun Syariah, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Reksa Dana Target Waktu, Dana Investasi Multi Aset berbentuk KIK.
• Penerbitan dan penyempurnaan regulasi yang memungkinkan penerbitan instrumen-instrumen pasar modal baru seperti Perpetual Bonds, Infrastructure Bond dan Project Bond guna memfasilitasi pembiayaan pembangunan infrastruktur baik yang telah dalam taraf pengembangan (brown field projects) maupun yang masih dalam taraf awal pembangunan (green field projects).
• Mendalami isu atau permasalahan lintas sektor keuangan (pasar modal – perbankan – industri keuangan non bank) maupun lintas kelembagaan (OJK – Kementerian Keuangan – Bank Indonesia) yang menghambat atau berpotensi menghambat pertumbuhan instrumen pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional melalui pasar modal dari berbagai perspektif seperti dari sisi supply dan demand, harmonisasi aturan dan kebijakan, sistem dan mekanisme perdagangan, keberadaan hedging instruments di pasar uang dan pasar derivatif, serta kemungkinan pemberian insentif atau kebijakan di bidang fiskal maupun akses pembiayaan.

II.    Mendorong pelaku bisnis kecil menengah untuk segera memanfaatkan aturan terkait upaya peningkatan akses pembiayaan Perusahaan Kecil dan Menengah (PKM) melalui pasar modal yang telah diterbitkan (POJK 53/POJK.04/2017 dan POJK 54/POJK.04/2017), yang telah mengakomodir beberapa substansi kemudahan untuk PKM go public sebagai berikut:

• Mengklasifikasikan PKM menjadi Perusahaan Kecil (PK) dengan aset di bawah Rp50 milyar dan Perusahaan Menengah (PM) dengan aset antara Rp 50 milyar hingga Rp 250 milyar.
• PK dapat menggunakan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
• Relaksasi aturan terkait dengan jumlah dan keberadaan beberapa dokumen emisi seperti laporan keuangan, pendapat hukum, representation letter, dan comfort letter.

Kebijakan stimulus lanjutan yang akan disegerakan penerbitannya adalah terkait dengan penyederhanaan kewajiban pelaporan pasca emisi untuk PK dan PM tersebut. Simultan dengan percepatan penerbitan revisi aturan OJK tersebut, OJK Pengawas Pasar Modal akan mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk segera mempersiapkan regulasi dan infrastruktur perdagangan saham PKM tersebut di pasar sekunder.

Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan secara pararel juga akan melakukan pendekatan dialogis dengan kementerian/lembaga pemerintah dan dengan pelaku pasar modal terkait untuk menjamin sustainabilitas pertumbuhan pasar sekunder untuk saham-saham PKM tersebut.

III.    Dalam rangka mewujudkan kemandirian finansial masyarakat (inklusif), OJK akan terus mendorong peningkatan pertumbuhan jumlah investor domestik secara lebih progresif dengan mendorong lembaga jasa keuangan dan individu-individu profesional untuk segera memanfaatkan secara optimal regulasi dan kebijakan yang terkait dengan upaya pendalaman pasar modal, antara lain regulasi yang terkait dengan keberadaan Agen Perantara Pedagang Efek serta Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Pemasaran Terbatas.

IV.    Sebagai salah satu langkah dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penguatan industri pasar modal, OJK akan terus melakukan analisa dan evaluasi atas efektivitas dari beberapa regulasi, kebijakan, dan praktek atau proses bisnis di pasar modal (Regulatory Impacts Assessments and Evaluation) guna untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri pasar modal nasional.

Hasil analisa dan evaluasi tersebut diharapkan dapat menurunkan biaya emisi dan penerbitan instrumen-instrumen pasar modal (cost of fund), menyederhanakan proses perijinan dan pendaftaran, mencegah regulatory arbitrage, dan menciptakan kesejajaran perlakuan (level playing field) antar produk keuangan maupun antar pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya.

Dengan menerapkan beberapa Quick Wins tersebut, Wimboh Santoso meyakini bahwa di tahun ke-40 reaktivasinya ini, peran dan kontribusi pasar modal dalam mendukung program-program ekonomi prioritas Pemerintah akan signifikan, serta mempunyai dampak lebih kongkret dalam mendorong pertumbuhan sektor riil di Tanah Air.

Jakarta, 14 Juli 2017 (Benhil), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit SNLKI) yang merupakan penyesuaian dari strategi sebelumnya yang telah diluncurkan pada tanggal 19 November 2013 oleh Presiden Republik Indonesia.

Revisit SNLKI ini merupakan pedoman bagi OJK, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (POJK Literasi dan Inklusi Keuangan).

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S. Soetiono menyampaikan bahwa penyesuaian strategi tersebut diperlukan antara lain karena hasil evaluasi selama tahun 2013 hingga 2016 menunjukkan bahwa kegiatan edukasi keuangan masih perlu ditingkatkan, perkembangan teknologi informasi yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan  literasi dan inklusi keuangan, perkembangan produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks sehingga diperlukan literasi keuangan masyarakat yang memadai, serta hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016.

Kusumaningtuti menambahkan bahwa indeks literasi keuangan yang sebelumnya sebesar 21,8% pada tahun 2013 meningkat menjadi 29,7% pada tahun 2016. Hal yang sama juga terlihat pada indeks inklusi keuangan tahun 2013 sebesar 59,7% menjadi 67,8% di tahun 2016.

Menurutnya, akselerasi tersebut bertujuan agar target pencapaian indeks inklusi keuangan sebesar 75% di tahun 2019 dapat tercapai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

“Dalam Revisit SNLKI terdapat beberapa hal yang tidak terdapat pada SNLKI sebelumnya antara lain informasi terkait literasi dan inklusi keuangan syariah, layanan keuangan digital dan perencanaan keuangan,” kata Kusumaningtuti. Beberapa hal yang membedakan antara SNLKI 2013 dengan Revisit SNLKI diantaranya adalah visi, sasaran, tema prioritas, dan program strategis.

Visi Revisit SNLKI ini adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi (well literate) sehingga dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan (financial well being). Masyarakat financial well being adalah masyarakat yang mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, memiliki kemampuan dalam berinvestasi serta memiliki ketahanan keuangan. Sementara visi SNLKI 2013 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (well literate) sehingga masyarakat dapat memiliki kemampuan atau keyakinan untuk memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan.

Sasaran kegiatan literasi dan inklusi keuangan pada Revisit SNLKI semakin luas dengan menambahkan sasaran pemuda, sasaran penyandang disabillitas, masyarakat daerah tertinggal, terpencil dan terluar, TKI dan Calon TKI, petani dan nelayan serta mengubah penyebutan ibu rumah tangga menjadi perempuan. Sementara sasaran pada SNLKI 2013 meliputi ibu rumah tangga, UMKM, pelajar/mahasiswa, karyawan, profesi dan pensiunan.

Tema prioritas pada Revisit SNLKI tidak lagi ditentukan langsung dalam beberapa tahun ke depan namun akan ditentukan oleh OJK berkolaborasi dengan industri jasa keuangan di akhir tahun berdasarkan pada program pemerintah dan hasil evaluasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan.

Program Strategis utama dalam kerangka dasar Revisit SNLKI terdiri dari 3 (tiga) program yaitu:

Sementara pada kerangka dasar SNLKI 2013 terdapat 3 (tiga) pilar utama yaitu:

Selanjutnya ketiga program strategis pada Revisit SNLKI tersebut dituangkan dalam bentuk program inisiatif yang keseluruhannya berjumlah 6 (enam) program inisiatif. Masing-masing program inisiatif diuraikan secara konkrit dalam bentuk rencana kegiatan (core action) yang dapat digunakan oleh lembaga jasa keuangan sebagai dasar dalam penyusunan program literasi dan inklusi keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam POJK Literasi dan Inklusi Keuangan.

Penyusunan Revisit SNLKI ini juga mengakomodasi perkembangan konsep literasi dan inklusi keuangan terkini dari berbagai best practises internasional antara lain dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank, Alliance for Financial Inclusion (AFI) dan G20. (Benhil)

Bali, 12 Juli 2017 (Benhil). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Universitas Udayana Bali meluncurkan Bali Center For Sustainable Finance (BCSF) sebagai upaya untuk menyediakan informasi terpadu mengenai Keuangan Berkelanjutan bagi pemangku kepentingan guna mendukung keberhasilan implementasi program Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.

Peluncuran Bali Center For Sustainable Finance di Kampus Universitas Udayana Bali ini dilanjutkan dengan seminar nasional tentang Keuangan Berkelanjutan dengan tema “Sustainable Finance sebagai Instrumen Kunci Pencapaian SDGs”, serta acara closing Pilot Project the First Movers on Sustainable Banking dan sosialisasi POJK Keuangan Berkelanjutan.

Kegiatan ini merupakan implementasi road-map Keuangan Berkelanjutan 2015-2019 yang telah diluncurkan OJK pada Desember 2014 sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam sambutannya mengatakan pembentukan pusat informasi ini merupakan bentuk dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Pendirian Bali center ini didukung pula oleh Kemenristek DIKTI serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Terpilihnya Universitas Udayana Bali sebagai Center for Sustainable Finance dilatarbelakangi Bali sebagai wilayah wisata di Indonesia yang mempunyai kondisi sosial dan lingkungan hidup yang kondusif untuk pengembangan Keuangan Berkelanjutan, serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk inisiatif pendirian Bali Centre for Sustainable Finance ini.

Menyediakan sebuah pusat studi dan pembelajaran bagi semua pihak termasuk pelaku industri jasa keuangan, pengambil kebijakan, pelaku usaha pada sektor jasa keuangan, pelaku usaha sektor riil maupun masyarakat dalam melakukan studi/riset/pembelajaran tentang Keuangan Berkelanjutan; Sarana berkumpulnya para ahli dari berbagai bidang studi seperti: ekonomi, bisnis, keuangan, lingkungan hidup, energi, infrastruktur, para praktisi dari sektor jasa keuangan untuk bersama-sama mendiskusikan dan berbagi pengetahuan tentang tantangan serta hambatan dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan; Membangun jejaring seluruh pemangku kepentingan dari program Keuangan Berkelanjutan; dan melakukan pilot project yang menghubungkan antara hasil riset akademis, pelaku industri, dan sektor jasa keuangan.

Melalui BCSF ini, Muliaman mengharapkan dikembangkannya publikasi ilmiah terkait Keuangan Berkelanjutan, mengingat research terkait masih sangat terbatas. Tentunya dibutuhkan juga dukungan dari Kemenristek DIKTI untuk membantu publikasi ilmiah pada jurnal Nasional maupun Internasional kedepannya.

OJK dalam waktu dekat akan menerbitkan POJK Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik sebagai wujud implementasi dari road-map Keuangan Berkelanjutan. Tujuan POJK ini adalah: Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai; Meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik dengan cara mengembangkan mengembangkan Produk dan/atau Jasa Keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan;  Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam; dan  Mengembangkan Produk dan/atau Jasa Keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan.

POJK Keuangan Berkelanjutan akan diterapkan secara bertahap untuk masing-masing LJK, Emiten dan Perusahaan Publik, yang didasarkan pada perbedaan karakteristik dan kompleksitas usaha LJK, Emiten dan Perusahaan Publik. Disamping itu Otoritas Jasa Keuangan juga menilai kesiapan masing-masing LJK, Emiten Publik untuk menerapkan POJK ini.

Selain itu, beberapa kegiatan dalam rangka mendukung implementasi Roadmap Keuangan berkelanjutan telah dilakukan yaitu program peningkatan awareness kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) melalui penyelenggaraan training Analis Lingkungan Hidup (TAL) dasar sebanyak 22 angkatan, training Analis Lingkungan Hidup (TAL) tingkat lanjut sebanyak 2 angkatan, dan training of trainers (ToT) sebanyak 3 angkatan.

Dari ketiga macam jenis pelatihan tersebut, telah tersedia 810 pegawai dari Lembaga Jasa Keuangan yang mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan risiko lingkungan dan sosial serta mengenai sektor usaha yang ramah lingkungan. Selain itu, OJK juga telah membuat beberapa panduan program Keuangan Berkelanjutan bagi LJK. yang pembuatannya bekerjasama dengan para ahli dan lembaga terkait, seperti USAID, IFC, UNIDO, GIZ dan WWF.

Kemudian sejak November 2015 OJK telah melakukan pilot project “The First Movers on Sustainable Banking”. Pilot project ini merupakan komitmen dari delapan bank peserta (Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, Bank Artha Graha, BPD Jabar – Banten, Bank Muamalat, dan Bank BRI Syariah) untuk mengimplementasikan prinsip keberlanjutan khususnya dalam menerapkan manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup ke dalam proses bisnis. 

Pada saat ini pilot project tersebut sudah terlaksana sesuai jadwal yang telah ditargetkan yaitu 18 (delapan belas) bulan, dengan demikian bersamaan dengan kegiatan hari ini, OJK secara resmi menutup pilot project the First Movers on Sustainable Banking.

Setelah berakhirnya pilot project the first movers on sustainable banking ini, OJK akan meneruskan program pilot project second movers dengan melibatkan seluruh LJK tidak hanya perbankan saja. 

Jakarta, 11 Juli 2017, (Benhil). Otoritas Jasa Keuangan menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan OJK Tahun Anggaran 2016 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Laporan hasil pemeriksaan ini diterima Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dari Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono di Kantor BPK Jakarta. Muliaman dalam sambutannya mengatakan dengan hasil pemeriksaan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2016 ini, OJK telah meraih opini WTP sebanyak empat kali berturut-turut sejak OJK mulai beroperasi pada 2012.

“Ini merupakan hasil yang baik karena sejak berdiri OJK selalu mendapatkan penilaian audit laporan keuangan yang paling tinggi, itu menunjukkan upaya peningkatan kualitas sistem pengendalian internal dan governance di OJK yang sudah dilaksanakan selama ini telah memberikan kontribusi yang semakin baik bagi peningkatan kualitas laporan keuangan OJK,” katanya.

Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan OJK untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan di OJK yang merupakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK selama ini. 

Upaya tersebut di antaranya adalah melaksanakan control self assessment untuk level OJK-wide, menyusun mekanisme kerja yang lebih efektif, menerapkan 4DX dalam memonitor proses pengadaan barang dan jasa di OJK untuk tahun 2016, meningkatkan kompetensi pegawai mengenai proses pengadaan barang dan jasa, menyempurnakan kebijakan akuntansi, serta menyempurnakan sistem aplikasi keuangan dan sistem informasi penatausahaan aset OJK.

Muliaman mengharapkan agar ke depan Otoritas Jasa Keuangan tetap mengedepankan unsur transparansi dan good governance dalam setiap kegiatan yang dilakukannya, untuk menuju efisiensi anggaran yang diharapkan. (Benhi)



Jakarta, 10 Juli 2017, Benhil.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini menerbitkan siaran berita tentang asuransi mikro Indonesia yang tumbuh pesat, meningkat hingga 80% dibandingkan dengan tahun 2015.


Disampaikan, asuransi mikro di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan nilai premi asuransi mikro per triwulan I 2017 mencapai Rp 278,2 miliar atau meningkat 80 persen dibanding periode yang sama tahun 2015. Sementara dari jumlah peserta asuransi mikro pada triwulan I 2017  tercatat sebanyak 19,4 juta peserta atau meningkat 20,2 persen dibanding triwulan I 2015.

Sejak tahun 2013, OJK telah melaksanakan serangkaian program untuk mendorong pengembangan asuransi mikro, dengan fokus pada sejumlah kegiatan seperti:

Selain itu, bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain pembuatan grand design asuransi mikro, pembuatan materi edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, training of trainer kepada saluran pemasaran potensial, survei, dan pelatihan bagi pelaku usaha.

Sebagai bagian upaya mempercepat perkembangan asuransi mikro di Indonesia, OJK bersama dengan World Bank dan asosiasi industri asuransi pada Senin ini menyelenggarakan kegiatan Pasar Asuransi Mikro Indonesia (PASMINA) 2017 di Jakarta dengan tema “Enhancing Microinsurance to Support Economic Growth Through Stakeholders’ Synergy”. Kegiatan PASMINA 2017 ini sekaligus sebagai upaya kilas balik kegiatan pengembangan asuransi mikro yang sudah digagas mulai tahun 2013.

Accara Workshop akan dikhususkan untuk pelaku industri, guna mempertajam diskusi dan menindaklanjuti gagasan-gagasan yang berkembang dalam seminar internasional. Workshop ini akan dipandu oleh microinsurance expert dari World Bank, ILO, GIZ RFPI Asia dan Asosiasi Industri Asuransi (Benhil).