Benhil

Jakarta - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tanda pagar atau tagar digunakan sebagai tanda untuk merujuk pada topik kiriman status dalam media sosial. Tagar (hashtag) ditulis dengan simbol #.

Tagar telah merebak ke berbagai platform media sosial, Twitter, Instagram dan YouTube dan berbagai platform populer lainnya, seperti Quora dan termasuk Facebook tak luput dari pengaruh penggunaan simbol tersebut. Kosa kata itu kemudian dipilih oleh co-founder situs berita online Indonesia Charlie M. Sianipar, ahli digital marketing Indonesia untuk tagar.id.

Media sosial milik Mark Zuckerberg ini pun ikut mendukung penggunaan tagar yang sebelumnya telah dilakukan Twitter dan Instagram. Facebook resmi menggunakan fitur tagar pada Rabu, 12 Juni 2013. Kini pengguna dapat mencari dan mengklik tanda pagar (#) untuk melihat teks, tautan internet, atau foto yang dipublikasikan.

"Tagar hanya langkah pertama untuk memudahkan pengguna menemukan apa yang dikatakan orang lain tentang topik tertentu dan berpartisipasi dalam percakapan publik," tulis Facebook di blog resmi.

Namun, fitur tagar pada jejaring sosial ini memiliki akses yang terbatas. Para pengguna hanya dapat melihat publikasi konten dari sesama teman saja karena fitur ini masih bersifat privasi.

Sementara penggunaan tagar pada Facebook memiliki beberapa ketentuan yang harus pahami setiap penggunanya. Tagar harus ditulis sebagai kata tunggal tanpa spasi, pengguna dapat menyertakan angka dalam simbol tersebut tapi tanda baca dan karakter khusus seperti "$" dan "%" tidak bisa digunakan.

Trending Topics Tagar

Topik terhangat dan sempat trending di media sosial termasuk Facebook adalah #GejayanMemanggil dan #TurunkanJokowi. Tagar tersebut dianggap berhasil karena telah memenuhi percakapan publik pada saat itu hingga puncaknya dalam aksi demonstrasi ribuan mahasiswa di depan gedung MPR/DPR RI dan di berbagai daerah pada 23-24 September 2019.

Gerakan Aksi Bela Islam 212 di Monas, Jakarta pada 2 Desember 2016 juga tak lepas dari penggunaan tagar, yaitu #aksibelaislam dan #mujahid212. Aksi ini merupakan lanjutan dari Aksi Bela Islam 411.

Tagar lain yang juga pernah menjadi hangat di media sosial adalah #2019GantiPresiden yang digagas politikus Mardani Ali Sera dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat Pilpres 2019.

Penggunaan tagar tidak hanya menjadi alat pergerakan sosial masyarakat, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat promosi bisnis. Pengguna Facebook dapat menggunakan tagar untuk memudahkan menjangkau calon pembeli lebih luas lagi.

Putra Abdul Fattah Hakim
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik
UIN Jakarta

Gwangju & Jeonnam Software Convergence Cluster akan membawa 8 Perusahaan TIK Korea ke acara KOREA ICT TRADE MISSION IN INDONESIA 2019 pada, 14 Oktober 2019 di Jakarta, dengan tujuan untuk mempromosikan perusahaan TIK Korea yang mencari peluang baru dan mitra bisnis potensial di Indonesia.



Dalam acara KOREA ICT TRADE MISSION IN INDONESIA 2019 yang berlangsung di hotel JW Marriott di Jakarta, beberapa perusahaan TIK Korea akan mengadakan pertemuan bisnis dengan beberapa perusahaan Indonesia yang tertarik untuk melihat peluang bisnis dan membangun hubungan bisnis dengan perusahaan Korea, serta menandatangani MoU kerjasama bisnis dengan beberapa perusahaan Indonesia.

Selain menandatangani MoU, 8 perusahaan Korea juga akan mengunjungi beberapa kantor calon mitra bisnis mereka di sekitar Jakarta pada hari kedua. Tidak hanya memperkenalkan bisnis TIK dan perkembangannya di Korea, kunjungan ini juga akan menjadi tempat untuk pembelajaran mereka terkait dengan industri TIK di Indonesia.

Perkembangan industri e-commerce, administrasi publik, pendidikan, energi, pertanian, produk perawatan kecantikan, dan TI lainnya di negara ini memang sedang meningkat. Sehingga perusahaan Korea melihat ini sebagai peluang untuk lebih mengembangkan usaha ekonomi digital mereka. Tidak hanya itu, dengan kerja sama ini, diharapkan pengembangan bisnis di kedua negara akan meningkat, yang pada akhirnya dapat membawa kemajuan sekaligus membawa manfaat ekonomi bagi kedua negara.

"Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki potensi luar biasa dan peluang bisnis untuk Industri TIK ke depan, para perusahaan TIK Korea yang akan hadir sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengan mitra bisnis potensial mereka di Indonesia pada 14 Oktober 2019" kata Mr. Tak Yong Suk, yang merupakan salah satu chairman dari Gwangju & Jeonnam Software Convergence Cluster di Seoul , Korea, Rabu (9/10/2019)

Mr. Tak juga berharap kolaborasi antara Korea dan Indonesia di berbagai bidang akan terjalin dengan baik. "Ini untuk kemajuan ekonomi digital kedua negara," katanya.

“Peserta yang terpilih untuk mengikuti 2019 ICT TRADE MISSION memiliki produk yang menerapkan teknologi SW / ICT di berbagai bidang seperti energi terbarukan, e-commerce, power/ kelistrikan, kosmetik, pendidikan, dan drones, serta diharapkan peserta akan membawa hasil baik untuk mengembangkan pasar luar negeri melalui acara ini” ujar Mr. Tak.

Acara ini akan dihadiri oleh Ovenef, perusahaan yang bergerak di bidang platform pendidikan online, Crefun yang bergerak di platform global e-commerce berbasis video.

Lalu BW Korea yang akan memperkenalkan PROOMO alat perawatan kulit kepala, Green Information system akan memperkenalkan uPMD (Micro Power Measurement Device), WP akan memperkenalkan Solar Power Compensation System untuk Solar PV.

Juga Wave 3D akan memperkenalkan educational drone bernama ‘CAP Drone’. QIT akan memperkenalkan Power Supply for Plasma Generator, dan Hogreen air yang berencana untuk ekspansi ke pasar Asia Tenggara dengan produk drone industri yang menggabungkan teknologi SW dan ICT. Rincian informasi mengenai 8 Perusahaan Korea tersebut dapat dilihat melalui saluran YouTube 2019 ICT TRADE MISSION

Sebagai tambahan, 2019 ICT TRADE MISSION akan diadakan di dua tempat yakni Jakarta, Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2019, dan di Ho Chi Minh City, Vietnam pada tanggal 16 Oktober 2019. Jika Anda tertarik untuk mengikuti acara ini, silakan RSVP dengan mengisi formulir pendaftaran ini atau hubungi + 62-21-5794-8498 (Arvito).

Demo buruh yang berasal dari Aliansi Buruh Aceh (ABA) membanjiri depan kantor DPR Aceh di Jalan Teungku Daud Beureueh, Banda Aceh, Aceh, Rabu, 2 Oktober 2019. Mereka menuntut upah minimum provinsi (UMP) di Tanah Rencong naik menjadi Rp 3,5 juta.

Massa yang terdiri dari beberapa organisasi buruh di Aceh tersebut membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan beberapa tuntutan. Poster itu di antaranya bertulisan "FSPMI Bergerak", "Demo di mana-mana aksi di mana-mana, kamu di mana?", "Aku rindu #tolak revisi UU-13/2003 #tolak kenaikan iuran BPJS #tagih revisi PP/78 2015".

Kemudian ada juga poster berisi "Cabut Kepmen 228 tentang posisi TK asing, kenapa gak menteri sekalian". Aksi ini mendapat pengawalan petugas kepolisian.


Sekretaris Aliansi Buruh Aceh Habibi Insuen mengatakan salah satu tuntutan peserta aksi adalah kenaikan UMP Aceh dari Rp 2,9 juta menjadi Rp 3,5 juta. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan buruh, upah layak di Tanah Rencong saat ini Rp 3,2-3,5 juta.

"Kami juga menuntut dan meminta pemerintah membentuk dewan pengupahan kabupaten seluruh Aceh, supaya ada dorongan atau sokongan kenaikan upah minimum di setiap kabupaten kota," kata Habibi.

Dia mengimbau perusahaan yang tidak membayar pekerja dengan upah layak agar di-blacklist. Habibi mengatakan sanksi perusahaan yang membayar karyawan dengan upah di bawah UMP adalah pidana.

Bagi pekerja yang menerima upah tidak layak agar melapor ke dinas terkait atau organisasi buruh serta serikat pekerja. Menurut Habibi hingga kini masih banyak pekerja di Aceh yang mendapat upah ratusan ribu setiap bulan.

"Selama ini masih banyak pekerja yang menerima upah di bawah UMP. Ada yang Rp 300-500 ribu per bulan, itu miris sekali. Bahkan tenaga-tenaga non-PNS juga mendapatkan upah jauh di bawah UMP," kata Habibi.

"Ini jadi perjuangan kaum buruh agar pemerintah memperhatikan dan memperjuangkan itu," kata dia.

Ketua Sementara DPR Aceh Dahlan Jamaluddin mengatakan dirinya sepakat dengan tuntutan buruh yang meminta UMP naik pada 2020. Menurut Dahlan, hal itu sesuai kebutuhan yang layak di Tanah Rencong saat ini.

"Akan kami panggil Dinas Tenaga Kerja untuk mempertanyakan kenapa masih ada perusahaan yang tidak taat membayar upah pekerja. Selain itu, kami tanyakan seberapa besar tenaga pengawas di Aceh," kata Dahlan.

Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Mas Guntur Laupe, Rektor UNM Prof Husain Syam, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Drs Adnas menghadiri acara Pentas Seni dan Budaya yang diadakan Mahasiswa Afirmasi Pendidikan (ADik) Papua Universitas Negeri Makassar (UNM) di ballroom menara Phinsi UNM, Makassar, Selasa, 1 Oktober 2019.

Dalam acara ini para mahasiswa menyuguhkan tarian khas Papua, termasuk tarian Sajojo yang ditarikan secara bersama-sama. Kapolda Sulsel Irjen Mas Guntur Laupe menyambut baik kegiatan tersebut karena bisa mempererat silaturahmi dan kebersamaan.

“Kami mengapresiasi terhadap kegiatan ini terutama kepada UNM. Kegiatan ini mengeratkan silaturahmi dan merajut kebersamaan kita bersama untuk menumbuhkan harapan bersama, terkhusus kepada mahasiswa dari Papua bisa belajar dengan baik dan tentunya setelah selesai dari sini bisa kembali ke kampungnya menjadi tulang punggung pembangunan di daerahnya,” kata dia.

Rektor UNM Prof Husain Syam mengatakan acara ini adalah kegiatan yang diadakan setiap tahun sebagai wujud Sulawesi Selatan memiliki putra daerah yang cukup berpotensi. Mahasiswa yang mengenyam pendidikan di UNM mempunyai tanggung jawab menciptakan dan menjaga kondisi di kampus itu kondusif.

“Kita bersama-sama menghadirkan momentum bahwa sungguh-sungguh di UNM itu aman. Kita semua bersama-sama punya tanggung jawab itu dan Alhamdulillah sampai hari ini belum satu pun anak Papua di UNM ini yang kemudian terpancing oleh isu yang beredar dan pulang ke kampungnya,” kata Husain.

Bapak Angkat Mahasiswa Papua

Dalam kegiatan itu Husain mengatakan dirinya sebagai “bapak angkat” mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di Makassar.

“Saya menyatakan, saya nobatkan diri saya sebagai bapak angkat mahasiswa Papua di Makassar. Kita rajut dan ciptakan rasa aman. Republik kita ini kita bangun bersama dalam bingkai NKRI,” ujar Husain.

Dia memotivasi seluruh mahasiswa Papua yang hadir di kediamannya untuk tetap semangat dan pandai menghargai waktunya menuntut ilmu di daerah rantauannya.

“Saya juga ini perantau dari Sulawesi Barat, datang di Makassar tahun 80-an, saya mau kalian bisa seperti saya, di usia 41 tahun sudah jadi professor, kalian harus bisa menghargai waktu di perantuan dan fokus menuntut ilmu setelah selesai bisa kembali membangun di kampung halaman,” kata Husain.

Berita menarik hari ini yang disuguhkan oleh Antara, terkait pertunjukan budaya di Swiss dengan warna Sulawesi sangatlah membanggakan ujar Atto Sakmiswa Sampetoding di Jakarta.

Kantor berita Indonesia tersebut menyuguhkan informasi tentang Replika Kapal Pinisi berlayar di tengah ruangan pertunjukan kesenian "Warna Sulawesi Selatan" di Solothurn, Swiss dengan menampilkan pertunjukan kesenian khas Toraja, Bugis, dan Makassar kerja sama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Eropa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan KBRI Bern, Minggu.

Duta Besar Republik Indonesia Bern, Muliaman Hadad, menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap penyelenggaraan acara "Warna Sulawesi Selatan". Melalui acara ini, diharapkan bukan hanya untuk mempererat kerukunan tetapi juga menjadi penyemangat kelompok masyarakat yang ingin menampilkan pertunjukan kesenian di tanah Swiss.

Kebudayaan Indonesia tentu saja sangat kaya dan beragam, kami dukung kelompok masyarakat lainnya yang ingin menampilkan kebudayaan masing-masing", ujarnya.


Atto Sakmiwata Sampetoding sangat mengapresiasi acara tersebut dan mengatakan, dengan kegiatan itu, sesama warga Sulawesi dapat bertemu, berinteraksi melepas rindu serta menunjukkan kepada orang lain tentang kekayaan budaya Indonesia yang beragam, berbeda di berbagai daerah di nusantara.

Pensosbud KBRI Bern dalam keterangan kepada Antara London, Minggu mengatakan acara yang dikemas dengan drama Kapal Pinisi yang menyusuri berbagai kota di Sulawesi Selatan, menampilkan peragaan busana dan tari-tarian khas Toraja, Bugis, dan Makassar untuk memeriahkan acara.

Pengunjung juga disuguhkan makanan, kuliner khas Sulawesi, seperti Coto Makassar, ayam rica, sambal dabu-dabu, ikan cakalang, dan lain sebagainya. "Kami usahakan semua bahan makanan, busana, aksesoris, dan alat musik kami datangkan langsung dari tanah Sulawesi", ujar Ketua Panitia, Indah Dietrich.

KKSS Eropa merupakan asosiasi masyarakat asal Sulawesi Selatan yang berdomisili di Eropa. Setiap tahunnya KKSS Eropa berupaya mengadakan pertunjukan khas Sulawesi Selatan di berbagai negara Eropa. Adapun "Warna Sulawesi Selatan" merupakan pagelaran ketiga yang diprakarsai KKSS Eropa.(ZG)

Anak Indonesia korban bom Samarinda, adakah perhatian KPAI?

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tidak usah ikut-ikutan ngurusin bulutangkis. Tidak ada eksploitasi anak di PB Djarum. Yang menyelenggarakan pembinaan olahraga bulutangkis itu Djarum Foundation. Bukan pabrik rokoknya. Djarum sudah 50 tahun membina bulutangkis. Tanpa Djarum tak akan lahir Lim Swie King, Hastomo Arbi dan generasi pertama setelah Tan Joe Hok.

KPAI tidak usah gaya-gayaan sok bermoral. Sok pakai undang-undang. Tidak usah mengurus audisi bulutangkis. Bahkan dalam pembinaan bulutangkis di Djarum sana, anak didik yang kedapatan merokok pasti dikeluarkan. Out. DO. Terlepas dari Djarum menjual rokok. Pun tidak ada satu pun mantan anak didik Djarum menjadi bintang rokok. Tidak ada satu pun.

KPAI mendingan mengurus anak-anak perokok. Mengurus warung rokok yang menjual rokok kepada anak-anak sekolah. Pantengi tuh warung-warung, kios-kios, toko yang menjual rokok dan alkohol ke anak-anak. KPAI tidak usah belagu sok suci mengurusi bulutangkis.

Plototi juga tuh para pengemis di perempatan jalan. Rebut dan ambil anak yang disewakan oleh orang tuanya untuk mengemis. Bukan anak-anak seusia 12 tahun, seperti para bibit pemain bulutangkis. Itu anak-anak bayi. Orok. Terpapar knalpot. CO2. Debu. Hujan. Panas. KPAI tidak peduli karena tidak ada duitnya anak-anak itu. Mereka kelompok terbuang.

KPAI tidak punya rasa nasionalis sama sekali. KPAI menjadi organisasi yang bebal. Ingin tampil. Ingin pamer. Sok pamer kekuatan. Padahal yang dilakukan KPAI hanyalah upaya untuk menggembosi olahraga bulutangkis. KPAI ingin agar dunia olahraga Indonesia memble, bobrok, tidak berprestasi seperti sepakbola. PB Djarum telah mengambil alih tanggung jawab membina olahraga bulutangkis.

Dan, hanya bulutangkis yang konsisten menyumbang medali emas di OLIMPIADE. Artinya PB Djarum dan PB PB lain mengambil peran dan menyumbang puluhan miliar rupiah untuk mendidik anak-anak yang memiliki bakat bermain tepok bulu angsa ini.

KPAI mendingan membubarkan diri saja. Tidak ada gunanya sama sekali KPAI ada di Indonesia. Karena KPAI tidak mengurus hal yang pokok. Anak-anak jalanan. Bayi-bayi di pinggir jalan. Memeriksa anak-anak yatim kelaparan di panti asuhan.

KPAI harusnya memeriksa PAUD atau SD yang mengajarkan anak-anak untuk membunuh. Mengajarkan kebencian. Mengajarkan benci kepada NKRI. Anak-anak yang secara psikis dididik oleh para guru bigot, yang hasilnya membenci NKRI. Urus itu. Tak usah urusi bulutangkis.

Bisa jadi KPAI menjadi bagian perjuangan kelompok tertentu yang ngawur. Kelompok yang mendorong kisruh. Tidak bijaksana melihat suatu kasus. Tidak bisa membedakan Djarum Foundation dan Pabrik Rokok Djarum. Hanya karena namanya Djarum dan Djarum adalah gudangnya duit. Yang punya adalah orang terkaya di Indonesia. Punya BCA segala. Maka dengan entengnya KPAI menyasar Djarum. Dan yang dihantam soal audisi bulutangkis.

Sekali lagi, KPAI nggak usah mengurus soal audisi bulutangkis. Saya jamin tidak ada eksploitasi anak dari sejak audisi, pembinaan, pelatihan, dan bahkan setelah menjadi pemain. Daripada melihat pembinaan bulutangkis di PB Djarum hilang, mendingan KPAI dibubarkan saja. Tidak berguna sama sekali KPAI. (Penulis: Ninoy N Karundeng).

Gelombang unjuk rasa di Kota Jayapura, Papua memanas pada Kamis, 29 Agustus 2019. Massa yang berasal dari Kabupaten Jayapura, Waena, Perumnas 3, dan wilayah Kota Jayapura serta perwakilan dari mahasiswa protes terhadap dugaan tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya.

Kerumunan massa membakar Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), merusak Lembaga Pemasyarakatan dan pertokoan di Abepura serta membakar mobil di jalan raya. Tak hanya itu, massa melakukan penjarahan.

Walaupun kondisi Kota Jayapura sudah terkendali, tapi hingga Jumat, 30 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 WIT situasi masih mencekam. Demi keamanan dan keselamatan, warga memilih untuk mengungsi ke Markas TNI AL di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Kepala Biro Penerangan Masyaralat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, aparat TNI-Polri bernegosiasi dengan massa untuk menghentikan aksi. Tapi tiba-tiba sekitar seribu orang tiba-tiba datang ke lokasi dari berbagai penjuru. Mereka bahkan membawa senjata tajam dan diduga membawa senjata api.

Akibatnya terjadi adu tembak antara aparat dengan massa. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto mengatakan kronologi kerusuhan di Deiyai, Papua diawali ketika ribuan orang membawa senjata tradisional, seperti panah, parang, dan batu. Mereka lalu melakukan aksi anarkis dengan melempar aparat keamanan.

“Kondisi massa semakin tidak terkendali dan anarkis dengan melakukan penyerangan terhadap kendaraan dan aparat keamanan TNI yang sedang mengamankan aksi dengan menggunakan panah dan parang serta terdengar tembakan dari arah massa,” kata Eko, Rabu, 28 Agustus 2019.

Dampak dari kejadian itu mengakibatkan dua warga sipil meninggal dunia, seorang warga mengalami luka tembak, dan satu orang terkena anak panah. Sedangkan satu anggota TNI bernama Serda Rikson meninggal dunia dan lima aparat lain mengalami luka berat akibat anak panah.

Aktivis Media Sosial Denny Siregar mengatakan peristiwa di Papua bukanlah gerakan spontan, tapi ada rekayasa dengan pola lain catatannya dapat dibaca di sini. Teriakan seseorang dengan kata “monyet” kepada mahasiswa Papua di Surabaya hanyalah trigger.

• Gejolak Politik Secara Sporadis Terjadi di Daerah

Pak Jokowi,
Sejak Pilpres 2014 lalu, kami kaum minoritas adalah pendukung setia Anda. Benar, suara kami mungkin cuma sekutil, namun kami adalah penentu. Kami adalah "Swing Voter", kepada siapa kami berayun maka ia-lah yang akan jadi pemenang.

Melihat selisih suara pada Pilpres yang lalu, dapat kami pastikan bahwa penentu kemenangan Anda adalah kami: SUARA MINORITAS. Tanpa suara minoritas yang hampir 100% bulat, Anda tidak akan duduk menjadi Presiden, baik pada periode yang lalu maupun sekarang.

Ketahuilah Pak Jokowi...
Satu-satunya alasan mengapa kami tidak memilih Prabowo, rival Anda, adalah karena ia dikelilingi kaum, tokoh dan ormas radikalis yang menurut kami berpotensi akan mengancam keberadaan NKRI dan kebebasan kami dalam beribadah.

Lalu, apa yang kami dapat wahai pak Jokowi? Mana balas budimu kepada kami? Hampir setiap hari kami "disuguhi" tontonan dan berita yg membuat hati kami nyeri, Gereja ditutup paksa, dilarang, didemo, dirusak, dibakar, disegel dengan dalih ketiadaan ijin. Padahal berpuluh ribu masjid di seluruh Indonesia juga berdiri tanpa IMB/ijin semestinya. Dan ironisnya, gereja kami yg sudah lengkap ijin-nya tetap saja dihancurkan, dengan bom!

• Bupati Harus Tolak Kebijakan Edy Rahmayadi

Pak Jokowi...
Kami tidak pernah meminta banyak. Walau negeri ini bukan negara Islam, kami tak pernah cemburu melihat Islam selalu diistimewakan dalam berbagai hal.

Kami tak pernah menuntut didirikan Christian Center sebagaimana Islamic Center yg berdiri dimana-mana. Kami tak pernah menuntut harus ada Sekolah-sekolah Kristen Negeri di pelosok tanah air.

Kami juga tak menuntut adanya Universitas/Institut Kristen Negeri, walau di daerah mayoritas Kristen sekalipun. Kami tak menuntut adanya "Gereja Negara" sebagmana Masjid Istiqlal. Dan kami tak pernah menuntut negara ikut campur membantu agar kami dapat beribadah/berziarah ke Israel, ke tanah suci kami, dst.

Permintaan Kami Cuma Satu

Biarkanlah kami bebas beribadah sebagaimana yang sudah dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945: Jangan persulit kami beribadah. Jangan halangi kami mendirikan rumah ibadah dengan berbagai dalih diskriminatif dan ketidakadilan. Cabut SKB 2 Menteri yang pernah Anda janjikan pada tahun 2014 lalu.

Begitu hebatnya negeri ini, dimana setiap orang jauh lebih mudah dan jauh lebih bebas mendirikan lapak judi, lapak pelacuran, lapak narkoba dll dibandingkan mendirikan gereja yg 100% untuk kebaikan dan kemulian Tuhan.

Berlebihan-kah permintaan di atas, wahai Pak Jokowi, Presiden kami?

Ttd.
Luc Martin Sitepu
FORUM SOSIAL POLITIK

• Tanggapan Pendeta Mell Attock Pada Yahya Waloni