Benhil

Jakarta, 14/2 (Benhil) - Empat anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009 sampai dengan 2014 divonis empat tahun penjara ditambah denda sebesar dua ratus juta rupiah subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Keempat orang tersebut adalah anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumut periode 2009 s.d. 2019 Rijal Sirait; anggota Fraksi PPP DPRD Sumut periode 2009 s.d. 2019 Fadly Nurzal; anggota Fraksi Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN) 2009 s.d. 2014 DPRD Provinsi Sumut dan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat 2014 s.d. 2019 Rooslynda Marpaung, dan anggota Fraksi PPRN DPRD Provinsi Sumut 2009 s.d. 2014 dan Fraksi Hanura DPRD Provinsi Sumut 2014 s.d. 2019 Rinawati Sianturi.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Hariono, Kamis, menyatakan terdakwa 1 Rijal Sirait, terdakwa 2 Fadly Nurzal, terdakwa 3 Rooslynda Marpaung, dan terdakwa 4 Rinawati Sianturi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun ditambah denda Rp200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan," katanya.

Vonis itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta agar keempatnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan dakwaan pertama Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Keempatnya divonis karena menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dengan besaran berbeda-beda, yaitu Rijal Sirait mendapat sebesar Rp477,4 juta; Fadly Nurzal sebesar Rp960 juta; Rooslynda Marpaung sebesar Rp885 juta; dan Rinawati Sianturi sebesar Rp504,5 juta.

Majelis hakim yang terdiri atas Hariono, Hastoko, M. Anwar, Ugo, dan M. Idris M. Amin tidak membebankan uang pengganti kepada empat terdakwa.

Ia menjelaskan bahwa para terdakwa tidak dibebani uang pengganti karena sudah mengembalikan uang seluruhnya dan uang yang dikembalikan dapat disita dan dirampas oleh negara.

Khusus untuk terdakwa 4 Rinawati Sianturi mengembalikan Rp505 juta melebihi uang yang didapat sehingga majelis memerintahkan penuntut umum KPK untuk mengembalikan kepada terdakwa 4 sebesar Rp500 ribu.

Majelis hakim juga memerintahkan pencabutan hak politik keempatnya.

"Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD memperjuangkan rakyat yang diwakilinya sehingga tidak boleh koruptif. Untuk mencegah terpilihnya kembali, terdakwa juga harus mendapatkan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. Mencabut hak terdakwa dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun terhitung terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata hakim Hariono.

Uang suap tersebut diberikan mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho kader PKS (Partai Keadilan Sejahter), pertama untuk pengesahan terhadap LPJB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumut pada tahun anggaran (TA) 2012. Pembagiannya, anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebear Rp12,5 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp17,5 juta; ketua fraski mendapat Rp20 juta; wakil ketua DPRD mendapat tambahan Rp40 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp77,5 juta.

Kedua, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut TA 2013. Pembagiannya adalah anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebear Rp15 juta; anggota badan anggaran (banggar) mendapat tambahan sebesar Rp10 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp10 juta; ketua fraski mendapat tambahan Rp15 juta; wakil Ketua DPRD mendapat tambahan Rp50 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp150 juta.

Ketiga, pengesahan APBD Sumut TA 2014 yaitu sebesar Rp50 miliar kepada seluruh anggota DPRD Sumut. Pembagiannya melalui bendahara dewan yaitu Muhammad Alinafiah agar seolah-olah anggota DPRD provinsi Sumut mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.

Keempat, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut 2014 dan APBD Sumut TA 2015. Dalam kurun waktu September s.d. Desember 2014, Ahmad Fuad Lubis membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut, termasuk para terdakwa. Kelima, pengesahan terhadap LPJP APBD TA 2014. Perinciannya anggota DPRD mendapat Rp2,5 juta, ketua fraksi Rp5 juta, dan pimpinan DPRD Rp7,5 juta.

Atas putusan itu terdakwa Rijal Ritonga mengatakan langsung menerima putusan.

"Kami terima dengan harapan majelis hakim kami bisa dikembalikan ke Medan," kata Rijal.

Sementara itu, tiga terdakwa lain dan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pikir-pikir.

Medan, 12/2 (Benhil) - Manajemen PT PLN (Perseo) Wilayah Sumatera Utara menegaskan sebanyak 173 desa yang belum dialiri listrik di provinsi itu akan diatasi tahun ini, 2019.

"Dari 6.610 kelurahan/desa di Sumut, ada 173 desa yang belum dialiri listrik sehingga tahun 2019, pemerintah merencanakan akan mengatasinya," ujar Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan PLN Unit Induk Wilayah Sumut, Tumpal Hutapea di Medan, Senin.

Tumpal mengatakan itu saat diskusi tentang listrik desa bersama Anggota DPD RI, Parlindungan Purba.

Dia menyebutkan, dari 173 desa yang akan dialiri listrik tersebut, 65 desa akan dibangun atau diatasi Perusahaan Listrik Negara, sedangkan 50 desa akan dibangun lewat Program Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

"Sedangkan sisanya, 58 desa lagi tinggal perampungan karena sudah dibangun sejak tahun 2018," ujarnya.

Mengenai anggaran pengaliran listrik di tahun 2019, katanya, mencapai Rp212 miliar.

Dia mengakui, dari 173 desa yang akan dialiri listrik pada 2019, sebagian besar ada di Pulau Nias atau 88 desa.

Menurut Tumpal, dalam program listrik desa itu, PLN memerlukan dukungan semua pihak mengingat pemerintah juga tidak menganggarkan dana pembebasan lahan untuk proyek itu.

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengatakan diskusi listrik dengan PLN untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya baik di Senayan antara PLN dan Kementerian ESDM serta perbincangan di Sumut.

"Sebagai anggota DPD RI, saya harus memastikan program listrik desa harus berjalan. Semua desa di Sumut harusnya tidak ada lagi yang tidak berlistrik," katanya.

Parlindungan Purba menegaskan, hasil pertemuan dengan PLN dan Kementerian ESDM dan meninjau ke lapangan, menyimpulkan bahwa ke depannya untuk mendukung itu semua, perlu koordinasi kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, PLN, Kementerian ESDM dan semua pemangku kepentingan lainnya.

"Semua harus mendukung karena harusnya tidak ada lagi desa yang tidak berlistrik di Sumut," kata Parlindungan yang akan maju lagi sebagai calon senator.

Parlindungan meminta agar proses tender pembangunan listrik desa itu dibuka seluas-luasnya dan pengusaha tertarik dan menjalankan proyek listrik desa dengan baik dan benar, sesuai aturan dan prosedur yang ada.

Kinerja Pemeritah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sangat diapresiasi oleh salah seorang calon anggota DPRD Sumatera Utara dari PDIP, Janri Parkinson Damanik, pemilik akun Facebook https://www.facebook.com/parkinsondamanik. Beliau menuturkan, "Sangat baik, tidak ada kata terlambat. Setelah NKRI berdiri puluhan tahun, baru tahun ini masyarakat di sana akan segera menikmati aliran listrik, ada di kampungnya." Janri menambahkan, puluhan tahun warga desa di sana, menunggu hadirnya peran pemerintah melalui pembangunan di kawasan tersebut.

Janri Parkinson Damanik

Jakarta, 2/2 (Benhil) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menyatakan, pihaknya mendukung pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba yang juga kerap disebut sebagai "waterfront city" atau perkotaan di tepi perairan.

"Penjabaran dari KSPN itu dirumuskan dalam bentuk pariwisata yang terintegrasi seperti infrastruktur jalan, pariwisata di sekitar Danau Toba yang mereka sebut sebagai waterfront city," kata Ibnu Munzir dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Menurut Ibnu Munzir, hal tersebut juga merupakan bagian dari penataan lingkunga dalam rangka menjaga kelestarian danau Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara itu.

Ia juga mengemukakan, Komisi V DPR RI juga mendukung pembangunan jalan lingkar luar Danau Toba untuk mempersingkat jarak bagi wisatawan.

"Kami Komisi V DPR RI mendorong pembangunan jalan lingkar luar Danau Toba, pembangunan jembatan dan penataan lingkungan tempat ini. Adapun terkait dengan pembangunan RS dan pasar kita akan sampaikan dengan Komisi terkait," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan akan mengawasi guna memastikan pekerjaan terkait pengembangan pariwisata Danau Toba tersebut juga dapat berjalan lancar sehingga hasilnya juga dapat dirasakan berbagai kalangan warga.

Sementara itu, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air, Fauzi Idris mengatakan bahwa Kementerian PUPR mendukung peningkatan daya tarik Danau Toba khususnya Pulau Samosir.

"Pekerjaan pelebaran alur Tano Ponggol dirancang mampu memuat kapal besar berkapasitas tipe 2000 DWT (dead weight tonnage) dapat melintas di alur Tano Ponggol yang digunakan para wisatawan untuk mengelilingi Pulau Samosir, progres saat ini sudah mencapai 45 persen, dan ditargetkan selesai pada Desember 2019," papar Fauzi Idris.

Selain itu, Kepala BWS Sumatera II, Roy Pardede menambahkan untuk capaian pekerjaan masih sesuai target dimana rencana lebar alur 80 meter dan panjang alur 1,5 kilometer.

Untuk infrastruktur Jembatan, Direktur Jembatan Iwan Zarkasyi menjelaskan Kementerian PUPR sudah merancang konsep desainnya, yakni jembatan dengan model "cable stayed" dengan tiga tiang tungku mengadopsi filosofi adat Batak Dalihan Natolu.

Jembatan tersebut memiliki panjang 200 meter, sedangkan ketinggian tiang tungku sekitar 80 meter hingga 90 meter.

Pemilik akun Facebook Janri Parkinson Damanik, pelaku usaha dan aktivis di Sumatera Utara yang maju sebagai calon legislatif melalui PDIP pada Pemilu 2019, mengatakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi - JK, sangat diapresiasi. Kawasan tersebut pasti akan tumbuh berkembang, dengan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten, Pemrov Sumut dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat serta seluruh elemen masyarakat, terutama pelaku usaha.

Medan, 29/1 (Benhil) - Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membantu mengatasi masalah dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur sejumlah daerah di Sumut.

"Banyak proyek pembangunan di sejumlah daerah Sumut yang tertunda karena ada masalah. Untuk itu DPD RI sudah melaporkan dan berharap Menteri PUPR membantu mengatasinya," ujarnya di Medan, Selasa, usai bertemu menteri di Jakarta.

Wakil Ketua Komite II DPD RI itu menyebutkan, di Nias, misalnya pembangunan lima unit jembatan mengalami gangguan atau terhambat karena antara lain masalah pembebasan lahan.

Kondisi yang sama juga ditemui di wilayah Sumut lainnya termasuk gangguan proyek akibat faktor lain.

"Syukur Menteri PUPR merespon baik dan menyatakan siap bertemu atau menggelar rapat teknis bersama seluruh kepala derah di Sumut membicarakan berbagai masalah hambatan proyek infrastruktur," katanya.

Dengan duduk bersama dan menyamakan persepsi dan visi untuk mencari solusi mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, katanya, diharapkan pembangunan infrastruktur di Sumut berjalan lancar.

"Upaya yang dilakukan pemerintah daerah sudah semakin baik. Namun masih perlu lebih ditingkatkan dengan menggunakan metode-metode yang mudah dimengerti masyarakat," ujarnya.

Parlindungan yang juga Ketua Apindo Sumut itu menegaskan, sinergitas dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pembangunan di Sumut.

"Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sungai dan air di Sumut sangat dibutuhkan dan bisa terwujud kalau komunikasi dan koordinasi terjalin baik," katanya.

Parlindungan menegaskan, dalam pertemuan dengan Menteri PUPR, dia juga meminta Kementerian PUPR juga segera mungkin mewujudkan penggunaan karet (lateks) untuk campuran aspal.

Dengan cara itu. ujar Parlindungan, harga karet bisa naik kembali.

Parlindungan menegaskan, akibat harga jual yang murah, petani karet banyak beralih pekerjaan bahkan menjual atau menebang pohon karetnya. (Evalisa Siregar)

Oleh Syaefudin Simon


“Ini tak biasa. Alumni UI mendukung alumni UGM,” kata Dr. Satrio Arismunandar, penulis dan wartawan, salah seorang panitia Deklarasi Alumni UI for Jokowi.

Ternyata, masyarakat menyemut di kawasan Gelora Bung Karno. Untuk mendukung Jokowi. Tak hanya alumni UI yang datang. Tapi juga alumni UGM, UNPAD, ITB, dan hampir semua PTN dan PTS di Jakarta. Bahkan para “pini sepuh” UI yang berusia 80-an tahun ikut meramaikan deklarasi tersebut.

“Persertanya 12 juta,” seloroh Henny Girarda, sahabatku yang aktivis Projo, bercanda. Sebuah canda bermakna ganda di Tugu Monas sana.

Seorang dokter alumnus UI, Sudibyo, yang datang deklarasi menyatakan: “Saya sebetulnya bukan pengagum Jokowi. Saya datang untuk membela kebenaran dan akal sehat. Dalam Pilpres 2019, semua itu berada pada Jokowi.”

Melihat gempita Deklarasi UI for Jokowi, tiba-tba pikiranku melayang ke peristiwa bersejarah lima tahun lalu. Usai pelantikan Jokowi, rakyat Jakarta arak-arakan menyambut presiden baru.

Sungguh sepanjang hidup saya, belum pernah ada penyambutan rakyat untuk presiden baru usai pelantikannya yang demikian meriah (20/10/2014) . Rakyat ‘menyemut’ mengiringi perjalanan Jokowi dari Senayan sampai Istana Merdeka.

Fenomena ini hanya mungkin terjadi karena rakyat merasa terwakili dan hadir dalam sosok Jokowi. Dalam kalimat, Bang Sabeni, warga Aren Jaya, Bekasi Timur, “Anak saya, rakyat kecil, sekarang bisa bercita-cita jadi presiden seperti Jokowi. Jika melihat presiden-presiden sebelumnya, cita-cita anak saya menjadi presiden hampir mustahil.”

Bang Sabeni benar! Pria kurus berwajah ndeso yang lahir dari keluarga wong cilik yang resmi jadi presiden itu adalah rakyat kecil. Jokowi adalah bagian dari mayoritas warga negara yang hidupnya susah. Lalu bekerja keras, berjuang dengan cucuran keringat untuk mengangkat nasibnya. Jokowi adalah cermin rakyat kecil yang sukses karena kerja keras, prihatin; percaya Tuhan selalu menolong orang yang bekerja dan berdoa.

Itulah Jokowi. Itulah Kita

Siapa sangka, anak kecil yang tinggal di gubug pinggir kali, yang pernah ketakutan dan menangis karena rumah gubugnya dibongkar “petugas” tanpa ganti rugi itu, kini menjadi orang nomor satu di negeri ini? Dalam film berjudul “Jokowi” tergambarkan, betapa kehidupan bocah lanang yang lahir dari pedagang bambu di Pasar Gilingan Solo itu benar-benar sangat sederhana.

Orang tuanya, Noto Mihardjo, hanya pedagang bambu dan penyerut kayu yang bekerja keras untuk sekadar bisa menghidupi keluarganya. Sering terjadi untuk makan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya, dia terpaksa ngutang atau menjual barang apa saja yang bisa menghasilkan uang. Bahkan untuk membantu ekonomi orang tuanya, Jokowi kecil pun rela menjadi ojek payung di Pasar Gilingan. Hanya doa dan nasehat sang ibu, Sujiatmi, yang membuat Jokowi tenteram, tabah, dan tak putus asa menghadai sempitnya kehidupan.

Dari latar belakang kehidupan wong cilik seperti itulah Jokowi tumbuh. Kerja keras dan doa dari ayah dan ibunya agar kehidupannya “berubah” kemudian didengar Tuhan. Setapak demi setapak, ekonomi keluarga Nitimihardjo tumbuh. Jokowi pun bisa kuliah dan punya harapan merajut kehidupan yang lebih baik.

Lalu, kehidupan pun berjalan apa adanya. Mengalir tanpa bisa dibendung. Dan seperti kita semua ketahui, tanpa “kehendak Jokowi” tiba-tiba ada tokoh partai politik yang “melamar”nya menjadi wali kota Solo. Sukses di Solo, ada orang yang mengusungnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Baru setahun jadi gubernur, Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri, menyalonkannya menjadi Presiden RI. Dan rakyat pun berbondong-bondong mendukungnya. Jutaan relawan mendukung kampanye untuk Jokowi dengan dana dan tenaganya masing-masing. Tanpa imbalan, tanpa pamrih. Ini adalah sebuah fenomena yang belum pernah terjadi dalam pilpres-pilpres sebelumnya. Tuhan sepertinya sedang menjukkan kekuasaanNya.

Jokowi – seperti diakuinya dalam wawancara denga harian Kompas, Senin (20/10/014) -- tak pernah berpikir akan jadi presiden di usia semuda itu. Bahkan mimpi pun tidak. Cita-cita saya, kata Jokowi, hanya ingin jadi pengusaha kayu.

“Saya ini anak tukang kayu dan cita-cita saya jadi pengusaha kayu,” katanya. Menjadi Wali Kota Surakarta tidak bermimpi, Gubernur DKI juga begitu, apalagi menjadi presiden, berpikir saja tidak, apalagi bercita-cita,” ungkapnya.

Tapi itulah garis tangan kehidupan anak manusia. Orang Jawa bilang, urip mung sak dermo nglakoni. Maksudnya: hidup itu hanya sekedar menjalani saja. Orang boleh punya cita-cita, tapi tetaplah yang menentukan Tuhan juga. Ini ajaran agama yang sangat esensial agar orang bisa menerima takdir. Menerima ketentuan Tuhan. Sebuah ajaran Jawa yang sederhana tapi mengandung nilai-nilai luhur.

Itulah sebabnya ketika pada musim kampanye Pilpres 2014 ada orang yang menjuluki Jokowi hanya calon presiden boneka, maka saya berpikir: Jokowi memang boneka. Boneka Allah.

Jika manusia percaya bahwa dirinya hanya “Boneka Allah” maka apa pun hasil dari usaha kerasnya untuk meraih cita-cita, itulah yang harus diterima dengan lapang dada. Urip mung sak dermo nglakoni.

Fenomena Jokowi jadi presiden, bagi orang Jawa memang khas njawani! Dalam mitologi Jawa, ada kisah munculnya “Satria Piningit” yang akan menjadi “Raja Jawa” yang adil dan merakyat. Konon, Satria Piningit yang “tersembunyi” dan lahir dari kalangan wong cilik yang tinggal di pinggir kali ini, berwajah ndeso dan sederhana. Siapakah dia, Jokowikah dia?

Sesepuh Jawa yang juga tokoh partai politik, Suhardiman, yakin bahwa Jokowi adalah Satria Piningit itu. Sukardi Rinakit, seorang intelektual yang njawani, menulis di harian Kompas bahwa Jokowi adalah Satria Piningit yang digambarkan Joyoboyo itu.

Rumah orang tuanya yang di pinggir kali, hidupnya yang sederhana, dan wajahnya yang ndeso, itulah pertanda Satria Piningit. Dan Satria Piningat punya tentara dan pendukung yang tak kelihatan.

Mungkin, dalam perspektif zaman internet, bala tentara dan pendukung yang tak kelihatan itu adalah “para relawan, sahabat dan simpatisan Jokowi” di dunia maya. Di media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan lain-lain, mereka secara sukarela mendukung Jokowi. Peran mereka dalam memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu pun amat besar. Betulkah itu?

Wallahu a’lam. Hanya Tuhan yang Tahu. Satu hal yang jelas, sebagai orang Jawa, Jokowi niscaya percaya bahwa urip mung sak dermo nglakoni. Jokowi mendapat mandat “Langit” untuk menjadikan nusantara sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi. Adil makmur kertoraharjo.

Bagi orang Jawa – seperti diyakini Jokowi – kekuasaan itu datang dari “Langit”. Tidak bisa dicari. Proses demokrasi boleh saja berlangsung, kampanye boleh saja menggebrak, tapi “wahyu kedaton” akan turun kepada siapa yang dikehendakiNya. Itulah sebabnya, ketika musim kampanye lagi ramai-ramainya, saat mana Jokowi dibully dan difitnah, ia hanya merespon dengan kalimat: ora opo-opo. Sebuah kalimat yang menunjukkan kepasrahan seorang manusia kepada Sang Maha Pencipta.

Dalam frase yang lain, kalimat ora opo opo mempunyai makna yang identik dengan Gusti Allah mboten sare (Tuhan tidak tidur). Arti dari semua itu, bahwa nasib seorang manusia adalah hak Tuhan. Mau dihujat, mau dihina, mau didiskreditkan, kalau Tuhan berkehendak yang lain, tak ada yang bisa menghalanginya. Fenomena Jokowi telah membuktikannya.

Pesta rakyat yang meriah di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia menyambut Presiden Baru – kini mendukung untuk Presiden RI lima tahun mendatang -- memang fenomenal. Tapi masalah yang dihadapi Jokowi pun untuk “membenahi” Indonesia tak kalah fenomenal. Dari masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama – semuanya amat kompleks. Termasuk menghadapi fitnah dan hoax di luar nalar. Tapi semua itu, bagi Jokowi rapopo. “Fitnah dan hoax akan membakar para pembuat dan penyebarnya,” ujar Jokowi kalem. Pasrah.

Negara sebesar Indonesia dengan penduduk 275 juta lebih, memang memerlukan pemimpin yang berintegritas, mau bekerja keras, dan mendapat dukungan rakyat. Dan rakyat Indonesia kini punya harapan besar untuk merubah nasibnya melalui kepemimpinan Jokowi-Kalla.

Selamat Bekerja Presiden Wong Cilik! Kita rakyat kecil, selalu mendukungmu!

PT Konsultan Indonesia Bersama (KIB Consulting) adalah perusahaan konsultan pajak dan bisnis yang mempunyai pengalaman dan pemahaman yang luas tentang peta dan perkembangan perusahaan dan bisnis dari waktu ke waktu dari sisi perpajakan dan manajemen.

Selain sudah membantu banyak perusahaan lokal Indonesia, konsultan KIB juga melayani perusahaan dari luar Indonesia, yang ingin mendapatkan solusi yang lengkap untuk beberapa bidang yang sudah ditangani selama ini seperti perpajakan, akuntansi, merger & acquisition (M&A) dan konsultasi keuangan dan bisnis.

Dalam memberikan jasa konsultasi bidang korporasi dan individu ini, KIB Consulting berpegang pada prinsip yang mengedepankan keunggulan, kerja sama tim, kepemimpinan, dan daya adaptasi. Dengan nilai-nilai positif tersebut, solusi yang diberikan bersifat komprehensif, integratif, memberikan nilai tambah dan kesuksesan kepada mitra dan sesame rekan kerja internal dan eksternal.

Sebagai konsultan bisnis dan manajemen, menggunakan metode connected thinking. Ini adalah sebuah metode yang sudah dikenal lama di jasa manajemen untuk membantu dalam pendekatan, pemahaman dan pendampingan terhadap klien.

Dalam sebuah korporasi, berbagai departemen mempunyai dinamika yang kompleks dalam hubungan satu sama lainnya, dan semuanya dijalankan dan diawasi oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya. Sinergi antar fungsi-fungsi yang berbeda perlu dibangun kembali setelah sekian lama agar tertata untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada diluar korporasi dan tuntutan konsumen yang juga berubah seiring waktu.

KIB Consulting membantu perusahaan klien untuk mendapatkan solusi yang holistik dan progresif, mulai dari isu-isu dibidang akuntansi dan perpajakan sampai dengan isu nasional dan global yang memberikan dampak terhadap kinerja dan pola operasional perusahaan ke depannya, dan pada saat yang sama, membantu berbagai perusahaan untuk berpegang pada kode etik bisnis dan peraturan negara yang berlaku.

Untuk mencapai keserasian kerja antara konsultan di PT Konsultan Indonesia Bersama dengan setiap perusahaan dan kebutuhannya, perlu diadakan tatap muka antara keduanya dan konsultan KIB Consulting akan mengajukan berbagai pertanyaan yang akan mengerucut kepada esensi yang perlu ditangani.

Keahlian dan kompetensi yang dibawakan oleh KIB Consulting merupakan kombinasi yang serasi antara akuntansi dan perpajakan dengan manajemen bisnis, mulai dari skala perusahaan individual sampai multinasional.

Jokowi di Madura - Foto Republika

Warga Madura ingin Jokowi "Pole", bukan Jokowi "Mole"

Oleh: Zuhairi Misrawi, Putera Madura dan tokoh muda NU, lulusan Universitas al-Azhar Mesir

Di media utama dan media sosial ramai soal narasi Jokowi "mole" dalam kunjungannya ke Bangkalan, Madura. Narasi ini sengaja pihak lawan yang ingin membingkai seolah-olah warga Madura tidak suka Jokowi. Padahal yang disampaikan warga Madura adalah Jokowi "pole", artinya Jokowi satu kali lagi menjadi Presiden RI. Kenapa?

Sebagai orang yang lahir di Madura, saya sangat menjiwai alam pikiran dan batin orang-orang Madura. Sosok Jokowi yang sederhana, santun, dan murah senyum hakikatnya mencerminkan potret orang Madura yang polos, tulus, dan pekerja keras.

Selama 4 tahun menjadi Presiden RI, Jokowi sudah melakukan program pembangunan yang memberikan manfaat bagi warga Madura. Lihat Waduk Nipah di Sampang yang bertahun-tahun mangkrak telah berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi para petani. Di Sumenep, Presiden Jokowi berhasil membangun Bandara Trunojoyo yang dapat mempersempit jarak tempuh dari Surabaya ke Sumenep dari 5 jam menjadi 30 menit. Saya termasuk warga yang merasakan manfaat bagi  kehadiran bandara di ujung Timur Pulau Madura ini.

Belum lagi program benih kacang ijo di Sumenep yang berhasil meningkatkan pertanian di Sumenep, bahkan Sumenep sekarang menjadi daerah penghasil kacang ijo nomor satu di Indonesia.

Begitu pula, program sertifikat tanah, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, PKH, dan lain-lainnya telah memberikan manfaat bagi warga Madura. Oh ya saya lupa, tol Suramadu juga gratis.

Semua itu memberikan keyakinan bagi warga Madura, bahwa Jokowi harus memimpin Indonesia satu kali lagi. Dalam bahasa Maduranya, Jokowi "pole".

Memang, Jokowi difitnah melalui media sosial melalui isu PKI, anti-Islam, dan anti-ulama. Isu ini, menurut saya hanya isu murahan, karena faktanya Jokowi menggaet Cawapres dari kalangan ulama, dan kemarin di Bangkalan didukung oleh para ulama. Belum lagi, Jokowi memberikan bantuan ke berbagai pesantren melalui program pembangunan rusunawa santri.

Jadi, saya haqqul yaqin, warga Madura tidak ingin Jokowi "mole", melainkan ingin agar Jokowi "pole", 01 kali lagi memimpin Indonesia.

Asus ROG Phone

Diperkenalkan pertama kali dalam pameran teknologi Computex Taipe pada Juni lalu, Asus ROG (Republic Of Game) Phone sekarang hadir di Indonesia.

Asus membawa dua varian ROG Phone ke pasar Indonesia yaitu 8GB/128GB. Harga Asus ROG phone di Indonesia disuguhkan Rp12.999.000 dan 8GB/512GB dengan harga Rp14.499.000,-

Pre-order dimulai pada Januari 2019, ujar Asus South East Asia Regional Director Jimmy Lim, dalam peluncuran ROG Phone di Jakarta, Selasa, 11/12 (Antara)

Jimmy menjelaskan bahwa sebelum memulai mengerjakan ROG Phone memperhatikan performa yang dibutuhkan para elite gamer. Kami hanya memberikan performa terbaik baik top gamer. Bersama dengan Qualcomm kami menggunakan Snapdragon 845, kata Jimmy.

ROG Phone dibekali sistem pendingin 3D vapor-chamber yang terbuat dari nikel. Pada awalnya aluminium mungkin dirasa sudah cukup untuk menahan panas, namun riset dan pengembangan Asus tidak menyatakan demikian.

Nikel dipilih karena dapat menahan panas dengan lebih baik, dan lebih cantik dari segi desain. Asus ROG phone dibekali dengan baterai berkapasitas monster 4.000mAh. Spesifikasi yang sangat penting di zaman e-Sport sekarang.

Untuk penunjang gaming, smartphone gaming dengan layar AMOLED tersebut akan hadir bersama ROG Phone Case, Mobile Desktop Dock, Thinview Dock dan Aeroactive Cooler.

Produk gahar ini, secepatnya akan mudah ditemukan di sentra penjualan gadget model terbaru, seperti ITC Kuningan dan Ambassador Mall di Jakarta Selatan, yang dikenal sebagai pusat penjualan gawai (gadget) model terbaru dan juga pusat perbakan berbagai ragam ponsel, tablet, iPad serta service center laptop untuk berbagai merek, termasuk service laptop Asus dan laptop gaming ROG. IT mall pertama di kawasan selatan DKI yang terletak di lokasi strategis.

Spesifikasi Asus ROG Phone

OS	: Android 8.1 Oreo
Display	: 6.0-inch 18:9 AMOLED panel : FHD+ (2160x1080), HDR, 90Hz refresh rate
Chipset	: Octa-core Qualcomm Snapdragon 845 : Four Kryo 385 cores up to 2.96GHz : Four Kryo 385 cores at 1.70GHz : 10nm
GPU	: Adreno 630
RAM	: 8GB
Storage	: 512GB
Expandable	: No
Battery	: 4000mAh
Rear Camera	: 12MP (f/1.8, 1.4um) + 8MP (f/2.0, 1.12um), PDAF, gyro EIS
Front Camera	: 8MP (f/2.0, 1.12um)
Connectivity	: Wi-Fi 802.11 ac 2x2 MIMO : NFC, LTE with VoLTE, Bluetooth 5.0 : GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou
Charging	: USB-C : Quick Charge 4.0, Hypercharge
Security	: One-touch fingerprint sensor (back)
Water resistance	: No