Berita menarik hari ini yang disuguhkan oleh Antara, terkait pertunjukan budaya di Swiss dengan warna Sulawesi sangatlah membanggakan ujar Atto Sakmiswa Sampetoding di Jakarta.
Kantor berita Indonesia tersebut menyuguhkan informasi tentang Replika Kapal Pinisi berlayar di tengah ruangan pertunjukan kesenian "Warna Sulawesi Selatan" di Solothurn, Swiss dengan menampilkan pertunjukan kesenian khas Toraja, Bugis, dan Makassar kerja sama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Eropa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan KBRI Bern, Minggu.
Duta Besar Republik Indonesia Bern, Muliaman Hadad, menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap penyelenggaraan acara "Warna Sulawesi Selatan". Melalui acara ini, diharapkan bukan hanya untuk mempererat kerukunan tetapi juga menjadi penyemangat kelompok masyarakat yang ingin menampilkan pertunjukan kesenian di tanah Swiss.
Kebudayaan Indonesia tentu saja sangat kaya dan beragam, kami dukung kelompok masyarakat lainnya yang ingin menampilkan kebudayaan masing-masing", ujarnya.
Atto Sakmiwata Sampetoding sangat mengapresiasi acara tersebut dan mengatakan, dengan kegiatan itu, sesama warga Sulawesi dapat bertemu, berinteraksi melepas rindu serta menunjukkan kepada orang lain tentang kekayaan budaya Indonesia yang beragam, berbeda di berbagai daerah di nusantara.
Pensosbud KBRI Bern dalam keterangan kepada Antara London, Minggu mengatakan acara yang dikemas dengan drama Kapal Pinisi yang menyusuri berbagai kota di Sulawesi Selatan, menampilkan peragaan busana dan tari-tarian khas Toraja, Bugis, dan Makassar untuk memeriahkan acara.
Pengunjung juga disuguhkan makanan, kuliner khas Sulawesi, seperti Coto Makassar, ayam rica, sambal dabu-dabu, ikan cakalang, dan lain sebagainya. "Kami usahakan semua bahan makanan, busana, aksesoris, dan alat musik kami datangkan langsung dari tanah Sulawesi", ujar Ketua Panitia, Indah Dietrich.
KKSS Eropa merupakan asosiasi masyarakat asal Sulawesi Selatan yang berdomisili di Eropa. Setiap tahunnya KKSS Eropa berupaya mengadakan pertunjukan khas Sulawesi Selatan di berbagai negara Eropa. Adapun "Warna Sulawesi Selatan" merupakan pagelaran ketiga yang diprakarsai KKSS Eropa.(ZG)
Anak Indonesia korban bom Samarinda, adakah perhatian KPAI?
KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tidak usah ikut-ikutan ngurusin bulutangkis. Tidak ada eksploitasi anak di PB Djarum. Yang menyelenggarakan pembinaan olahraga bulutangkis itu Djarum Foundation. Bukan pabrik rokoknya. Djarum sudah 50 tahun membina bulutangkis. Tanpa Djarum tak akan lahir Lim Swie King, Hastomo Arbi dan generasi pertama setelah Tan Joe Hok.
KPAI tidak usah gaya-gayaan sok bermoral. Sok pakai undang-undang. Tidak usah mengurus audisi bulutangkis. Bahkan dalam pembinaan bulutangkis di Djarum sana, anak didik yang kedapatan merokok pasti dikeluarkan. Out. DO. Terlepas dari Djarum menjual rokok. Pun tidak ada satu pun mantan anak didik Djarum menjadi bintang rokok. Tidak ada satu pun.
KPAI mendingan mengurus anak-anak perokok. Mengurus warung rokok yang menjual rokok kepada anak-anak sekolah. Pantengi tuh warung-warung, kios-kios, toko yang menjual rokok dan alkohol ke anak-anak. KPAI tidak usah belagu sok suci mengurusi bulutangkis.
Plototi juga tuh para pengemis di perempatan jalan. Rebut dan ambil anak yang disewakan oleh orang tuanya untuk mengemis. Bukan anak-anak seusia 12 tahun, seperti para bibit pemain bulutangkis. Itu anak-anak bayi. Orok. Terpapar knalpot. CO2. Debu. Hujan. Panas. KPAI tidak peduli karena tidak ada duitnya anak-anak itu. Mereka kelompok terbuang.
KPAI tidak punya rasa nasionalis sama sekali. KPAI menjadi organisasi yang bebal. Ingin tampil. Ingin pamer. Sok pamer kekuatan. Padahal yang dilakukan KPAI hanyalah upaya untuk menggembosi olahraga bulutangkis. KPAI ingin agar dunia olahraga Indonesia memble, bobrok, tidak berprestasi seperti sepakbola. PB Djarum telah mengambil alih tanggung jawab membina olahraga bulutangkis.
Dan, hanya bulutangkis yang konsisten menyumbang medali emas di OLIMPIADE. Artinya PB Djarum dan PB PB lain mengambil peran dan menyumbang puluhan miliar rupiah untuk mendidik anak-anak yang memiliki bakat bermain tepok bulu angsa ini.
KPAI mendingan membubarkan diri saja. Tidak ada gunanya sama sekali KPAI ada di Indonesia. Karena KPAI tidak mengurus hal yang pokok. Anak-anak jalanan. Bayi-bayi di pinggir jalan. Memeriksa anak-anak yatim kelaparan di panti asuhan.
KPAI harusnya memeriksa PAUD atau SD yang mengajarkan anak-anak untuk membunuh. Mengajarkan kebencian. Mengajarkan benci kepada NKRI. Anak-anak yang secara psikis dididik oleh para guru bigot, yang hasilnya membenci NKRI. Urus itu. Tak usah urusi bulutangkis.
Bisa jadi KPAI menjadi bagian perjuangan kelompok tertentu yang ngawur. Kelompok yang mendorong kisruh. Tidak bijaksana melihat suatu kasus. Tidak bisa membedakan Djarum Foundation dan Pabrik Rokok Djarum. Hanya karena namanya Djarum dan Djarum adalah gudangnya duit. Yang punya adalah orang terkaya di Indonesia. Punya BCA segala. Maka dengan entengnya KPAI menyasar Djarum. Dan yang dihantam soal audisi bulutangkis.
Sekali lagi, KPAI nggak usah mengurus soal audisi bulutangkis. Saya jamin tidak ada eksploitasi anak dari sejak audisi, pembinaan, pelatihan, dan bahkan setelah menjadi pemain. Daripada melihat pembinaan bulutangkis di PB Djarum hilang, mendingan KPAI dibubarkan saja. Tidak berguna sama sekali KPAI. (Penulis: Ninoy N Karundeng).
Gelombang unjuk rasa di Kota Jayapura, Papua memanas pada Kamis, 29 Agustus 2019. Massa yang berasal dari Kabupaten Jayapura, Waena, Perumnas 3, dan wilayah Kota Jayapura serta perwakilan dari mahasiswa protes terhadap dugaan tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya.
Kerumunan massa membakar Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), merusak Lembaga Pemasyarakatan dan pertokoan di Abepura serta membakar mobil di jalan raya. Tak hanya itu, massa melakukan penjarahan.
Walaupun kondisi Kota Jayapura sudah terkendali, tapi hingga Jumat, 30 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 WIT situasi masih mencekam. Demi keamanan dan keselamatan, warga memilih untuk mengungsi ke Markas TNI AL di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
Kepala Biro Penerangan Masyaralat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, aparat TNI-Polri bernegosiasi dengan massa untuk menghentikan aksi. Tapi tiba-tiba sekitar seribu orang tiba-tiba datang ke lokasi dari berbagai penjuru. Mereka bahkan membawa senjata tajam dan diduga membawa senjata api.
Akibatnya terjadi adu tembak antara aparat dengan massa. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto mengatakan kronologi kerusuhan di Deiyai, Papua diawali ketika ribuan orang membawa senjata tradisional, seperti panah, parang, dan batu. Mereka lalu melakukan aksi anarkis dengan melempar aparat keamanan.
“Kondisi massa semakin tidak terkendali dan anarkis dengan melakukan penyerangan terhadap kendaraan dan aparat keamanan TNI yang sedang mengamankan aksi dengan menggunakan panah dan parang serta terdengar tembakan dari arah massa,” kata Eko, Rabu, 28 Agustus 2019.
Dampak dari kejadian itu mengakibatkan dua warga sipil meninggal dunia, seorang warga mengalami luka tembak, dan satu orang terkena anak panah. Sedangkan satu anggota TNI bernama Serda Rikson meninggal dunia dan lima aparat lain mengalami luka berat akibat anak panah.
Aktivis Media Sosial Denny Siregar mengatakan peristiwa di Papua bukanlah gerakan spontan, tapi ada rekayasa dengan pola lain catatannya dapat dibaca di sini. Teriakan seseorang dengan kata “monyet” kepada mahasiswa Papua di Surabaya hanyalah trigger.
Pak Jokowi,
Sejak Pilpres 2014 lalu, kami kaum minoritas adalah pendukung setia Anda. Benar, suara kami mungkin cuma sekutil, namun kami adalah penentu. Kami adalah "Swing Voter", kepada siapa kami berayun maka ia-lah yang akan jadi pemenang.
Melihat selisih suara pada Pilpres yang lalu, dapat kami pastikan bahwa penentu kemenangan Anda adalah kami: SUARA MINORITAS. Tanpa suara minoritas yang hampir 100% bulat, Anda tidak akan duduk menjadi Presiden, baik pada periode yang lalu maupun sekarang.
Ketahuilah Pak Jokowi...
Satu-satunya alasan mengapa kami tidak memilih Prabowo, rival Anda, adalah karena ia dikelilingi kaum, tokoh dan ormas radikalis yang menurut kami berpotensi akan mengancam keberadaan NKRI dan kebebasan kami dalam beribadah.
Lalu, apa yang kami dapat wahai pak Jokowi? Mana balas budimu kepada kami? Hampir setiap hari kami "disuguhi" tontonan dan berita yg membuat hati kami nyeri, Gereja ditutup paksa, dilarang, didemo, dirusak, dibakar, disegel dengan dalih ketiadaan ijin. Padahal berpuluh ribu masjid di seluruh Indonesia juga berdiri tanpa IMB/ijin semestinya. Dan ironisnya, gereja kami yg sudah lengkap ijin-nya tetap saja dihancurkan, dengan bom!
Pak Jokowi...
Kami tidak pernah meminta banyak. Walau negeri ini bukan negara Islam, kami tak pernah cemburu melihat Islam selalu diistimewakan dalam berbagai hal.
Kami tak pernah menuntut didirikan Christian Center sebagaimana Islamic Center yg berdiri dimana-mana. Kami tak pernah menuntut harus ada Sekolah-sekolah Kristen Negeri di pelosok tanah air.
Kami juga tak menuntut adanya Universitas/Institut Kristen Negeri, walau di daerah mayoritas Kristen sekalipun. Kami tak menuntut adanya "Gereja Negara" sebagmana Masjid Istiqlal. Dan kami tak pernah menuntut negara ikut campur membantu agar kami dapat beribadah/berziarah ke Israel, ke tanah suci kami, dst.
Permintaan Kami Cuma Satu
Biarkanlah kami bebas beribadah sebagaimana yang sudah dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945: Jangan persulit kami beribadah. Jangan halangi kami mendirikan rumah ibadah dengan berbagai dalih diskriminatif dan ketidakadilan. Cabut SKB 2 Menteri yang pernah Anda janjikan pada tahun 2014 lalu.
Begitu hebatnya negeri ini, dimana setiap orang jauh lebih mudah dan jauh lebih bebas mendirikan lapak judi, lapak pelacuran, lapak narkoba dll dibandingkan mendirikan gereja yg 100% untuk kebaikan dan kemulian Tuhan.
Berlebihan-kah permintaan di atas, wahai Pak Jokowi, Presiden kami?
Dalam tulisan saya yang pertama di sosmed Sabtu, 24/8/2019 sudah menyatakan penolakan rencana Gubsu Bapak Edy Rahmadi. Penolakan saya karena sangat merugikan perekonomian rakyat Batak. Warga tidak ingin Gubsu Edy membawa politik agama ke Danau Toba dan menolak wisata Halal Syariah. Mengingat daerah Danau Toba adalah wisata budaya, icon pusat sejarah suku Batak dan sejarah agama Nasrani yang menganut agama Nasrani 99%.
Dalam tulisan saya yang petama bisa dikatakan lebih 95% mendukung argumentasi saya dan sangat menolak dan mengecam rencana program Bapak Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi.
Dalam hal polimik ini, pemerintah daerah Bupati Tobasa, Samosir dan Humbang Hasundutan harus ikut dan turun mendukung penolakan rakyat.
Bupati dan Wakilnya dipilih rakyat dan dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin serta menjaga tradisi budan dan agama Nasrani supaya tidak terganggu. Oleh sebab itu, ketiga Bupati harus ikut bersama rakyat untuk menolak rencana Gubsu Edy. Sebagai Bupati tentu punya wewenang untuk menolak kebijakan gubernur jika merugikan rakyat yang dipimpinya. Terkusus yang merugikan perekonomian rakyat, melemahkan budaya adat istiadat dan agama setempat.
Adapun poin kebijakan Gubernur Sumatera Utara Edy untuk Danau Toba yang sangat ditolak dan tidak ada tolerir adalah:
Menolak untuk menertipkan ternak babi dan pemotongan ternak babi.
Selama ini, tidak ada pernah warga Batak di kawasan Danau Toba memotong ternak babi sembarang tempat. Tidak pernah memotongnya di jalan atau di perairan danau. Jikapun ada pemotongan dan memasak daging babi di halaman rumah warga, itu hanya pada saat acara pesta. Jadi Gubsu Edy jangan merusak kebisaan dan kegiatan acara pesta sehingga kami menjadi sulit untuk mengadakan pesta.
Warga Batak sangat menolak diterapkan wisata Halal Syariah.
Wisata Danau Toba adalah daerah di kelilingi beberapa Kabupaten dan menganut agama Kristen lebih 99%. Selama ini sudah banyak kegiatan kuliner khas Batak Kristen. Dengan aturan wisata Halal Syariah tentu akan sangat merugikan perekonomian warga Batak. Dimana dengan wasita Halal Syariah kelak akan melarang kuliner Batak Kristen untuk beraktifitas di kawasan wisata Danau Toba. Terkusus daerah ini adalah daerah Nasrani. Namun warga Batak tidak keberatan restoran atau kuliner Muslim diadakan.
Warga Batak sangat menolak rencana Gubsu Edy untuk membangun beberapa Mesjid di kawasan wisata Danau Toba.
Rencana pembangunan Mesjid tidak ada kaitanya untuk lebih memajukan industri wisata Danau Toba. Mengingat warga di daerah ini 99% menganut agama Nasrani dan pusat budaya adat Batak. Jika untuk kebutuhan wisatawan Muslim, Danau Toba banyak hotel dan setiap hotel memiliki Musolah untuk Sholad. Dan warga Batak tidak pernah keberatan hotel memfasilitasi sebuah Musolah.
Semua panitia tim pembangunan wisata Danau Toba harus berasal dari putera Batak Kristen.
Mengingat daerah ini adalah icon dan pusat budaya adat istiadat Batak dan daerah Nasrani, maka putera Batak yang lebih paham kebutuhan wisata Danau Toba. Hal ini untuk tetap terjaganya budaya dan agama Nasrani. Bagaimanapun cita-cita putera Batak adalah menjadikan kawasan ini menjadi wisata Budaya seperti Bali. Kemampuan putera Batak dan budayanya akan mampu menjadikan wisata Danau Toba ini lebih indah dan maju seperti Bali. Bahkan konsep dan pengolaan dari tim pembanguna wisata Danau Toba dari putera Batak akan mampu mengundang banyak wisatawan dari mancanegara dan nasional setiap harinya. Oleh sebab itu, berikan putera Batak Kristen menjadi tuan di daerahnya sendiri untuk menentukan nasip dan kemajuan daerahnya.
Selama perencanaan kawasan Danau Toba dikembangkan, Bapak Presiden sudah sering berkunjung ke daerah Danau Toba. Dalam berbagai kunjunganya, Bapak Presiden hanya fokus untuk pembangunan infrastruktur dan memajukan budaya daerah wisatawan ini. Yang paling menarik adalah Bapak Presiden lebih memperhatikan untuk memajukan dan mempertahankan tradisi budaya dan rumah adat serta kerajinan budaya Batak seperti tenun ulos. Kebijakan Bapak Presiden Jokowi lah yang kami idamkan bukan kebijakan Bapak Gubsu Edy hanya program agama Islam.
Sedangan Bapak Gubsu Edy tidak ada gebrakan untuk membangun Danau Toba tapi datang hanya untuk membawa agenda agama Muslim kedaerah ini denga penerapan wisata Halal Syariah.
Bapak Gubsu Edy sebaiknya bekerja untuk pembangunan, jangan sibuk dengan agenda agama. Yang perlu Bapak pahami bahwa daerah Toba itu adalah daerah Nasrani dan pusat budaya adat istiada Batak jadi jangan mencoba mensyariahkan daerah toba.
Apapun yang terjadi, kami putera Batak akan menjaga dan mengawasi daerah Batak dari agenda politik agama Islam. Fakta yang terjadi aturan Syariah dalam industri wisata akan menjadikan wisata yang tidak sulit berkembang karena aturan-aturan Syariat Islam. Indonesia adalah negara Pancasila dan kawasan Danau Toba adah daerah Nasrani. Oleh karena itu, jangan membawa Syariah Islam ke kawasan wisata Danau Toba.
Bapak Gubsu dan para Bupati, mari kita diskusikan masalah ini dan libatkan putera Batak karena kami harus menjadi raja dan tuan di daerah kami sendiri.
Sampah plastik menjadi permasalahan di Indonesia yang hingga kini belum terpecahkan. Semakin hari kian bertambah volume limbah dan menjadi tidak terkendali. Apalagi masih belum adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan dampak yang ditimbulkan. Fenomena sampah plastik ini dikritik turis asal India Srishti Tehri yang mengunjungi Kalimantan Barat.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Jenna R. Jambeck dari University of Georgia, pada 2010 terdapat 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4,8-12,7 juta ton di antaranya terbuang dan mencemari laut.
Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48-1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan.
Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. China memimpin dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke laut sekitar 1,23-3,53 juta ton per tahun. Pencemaran plastik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Kini industri minuman di Tanah Air merupakan salah satu sektor yang pertumbuhannya paling pesat. Pada kuartal I-2019, pertumbuhan industri pengolahan minuman mencapai 24,2 persen secara tahunan (YoY) hanya kalah dari industri pakaian jadi.
Komentar Srishti Tehri, Turis Asal India
Masalah sampah plastik ini terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air, salah satunya adalah di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak, Sintang, Singkawang. Turis asal India, Srishti Tehri terkejut melihat banyaknya sampah plastik di wilayah tersebut. Dia mengunggah video gunungan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) di lokasi itu melalui akun Instagram pribadinya, @srish_teee.
“Halo, ini Srishti dari India, dan saya sudah berkeliling selama tiga minggu di negeri Anda yang indah, Kalimantan Barat, Indonesia,” tulis Srishti, pada 13 Juli 2019.
Srishti sudah mengunjungi beberapa tempat wisata yang sangat indah, termasuk lahan basah, hutan, gunung, telah merasakan budaya suku-suku, makanan, dan kehangatan. Ia juga menjelajahi Kota Pontianak, Sintang dan Singkawang.
Perempuan berusia 24 tahun itu mengatakan kekhawatirannya tentang tingginya tingkat polusi plastik di daerah tersebut. Banyak dari kita yang tak menyadari bahwa plastik akan bertahan lebih dari bumi. Dalam video yang diunggahnya itu, Srishti melihat ada banyak plastik. Ada ban, tas sekali pakai, ada sedotan, pembungkus camilan, dan lainnya.
Srishti mengatakan, kita harus sadar mengonsumsi sampah plastik sekali pakai, terutama ketika sedikit melakukan daur ulang. Video Srishti ternyata diunggah vokalis Kotak, Tantri Syalindri, lewat akun Instagram pribadinya, Minggu, 21 Juli 2019.
“Renungan! Perlukah plastik?” kata Tantri sebagai keterangan video yang kemudian menjadi viral.
Dampak Sampah Plastik
Plastik digunakan sekitar 50 tahun lalu, kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam satu tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Untuk membuatnya, diperlukan 12 juta barel minyak per tahun dan 14 juta pohon ditebang.
Fakta tentang bahan pembuat plastik, (umumnya polimer polivinil) terbuat dari polychlorinated biphenyl (PCB) yang mempunyai struktur mirip DDT. Serta kantong plastik yang sulit untuk diurai tanah hingga membutuhkan waktu antara 100 hingga 500 tahun. Akan berdampak antara lain:
1. Tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah.
2. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing.
3. Polychlorinated biphenyl (PCB) yang tidak dapat terurai meskipun termakan binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan.
4. Kantong plastik akan mengganggu jalur air yang teresap ke dalam tanah.
5. Menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah.
6. Kantong plastik yang sukar diurai, mempunyai umur panjang dan ringan akan mudah diterbangkan angin hingga ke laut sekali pun.
7. Hewan-hewan dapat terjerat dalam tumpukan plastik.
8. Hewan-hewan laut, seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya.
9. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya.
10. Pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai yang menyebabkan banjir.
Generasi milenial mempunyai peluang besar untuk masuk ke dalam Kabinet Kerja Jilid 2 atau pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Sebanyak empat nama mantan aktivis memiliki peluang besar masuk pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan sosok menteri dari generasi milenial sangat dibutuhkan untuk menguatkan visi Indonesia maju yang disampaikan Presiden Joko Jokowi.
“Pak Jokowi menginginkan menteri muda. Saya rasa bukan sekadar basa-basi, tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh akan beliau lakukan,” kata Qodari dalam diskusi publik DPP KNPI dengan tema Peranan Milenial Dalam Visi Indonesia Maju yang diadakan di Media Center KNPI, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.
Dia mengatakan menteri milenial dibutuhkan karena Presiden Jokowi menginginkan menteri yang berani, inovatif, dan meninggalkan pola-pola lama.
Pengamat kebijakan publik Yudhi Simorangkir mengatakan calon menteri dari kalangan milenial tidak cukup hanya dilihat dari segi intelektualitas, kekuatan ekonomi, ataupun darah biru politik.
“Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa kriteria menteri adalah memiliki kemampuan manajerial yang baik, memiliki integritas, dan mampu mengeksekusi. Jadi belum tentu anak dari tokoh elit politik ataupun pengusaha serta merta cocok menjadi menteri. Justru yang memiliki pengalaman manajerial dalam organisasi, serta yang paling utama. Selama ini calon menteri tersebut komitmen terhadap Pancasila dan keberagaman,” kata Yudhi.
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) R Saddam Al Jihad menyodorkan empat nama mantan aktivis dari Kelompok Cipayung yang layak menduduki kursi menteri untuk mewakili generasi milenial.
Empat Mantan Aktivis Milenial
1. Mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013-2015 Arief Rosyid. Arief yang berprofesi sebagai dokter gigi dan Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia ( Sekjen DMI) ini berpotensi mengisi kabinet sesuai bidangnya yaitu kesehatan dan keagamaan.
2. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2014-2017 dan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Sekjen Samawi) Aminuddin Ma'ruf yang mempunyai visi nasionalis religius mempunyai potensi untuk masuk di kabinet pemerintahan 2019-2024.
3. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) periode 2016-2018 Sahat Martin P. Sinurat. Lulusan ITB ini potensial masuk kabinet pemerintahan 2019-2024, ditambah dengan adanya rumah milenial yang dia inisiasi.
4. Mantan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) periode 2011-2013 dan 2013-2015 Twedy Noviady Ginting. Dia adalah sosok nasionalis yang menjaga Pancasila sebagai ideologi pemersatu, potensial masuk dalam kabinet pemerintahan 2019-2024.
Video viral dari seorang pendeta di NTT (Nusa Tenggara Timur) menanggapi video yang baru-baru ini dibagikan berantai, pidato yang berapi-api oleh Yahya Waloni. Pada video tersebut dia yang mengaku pernah jadi pendeta, membicarakan penganut agama lain dengan sikap cenderung mengejek mereka.
Tanggapan warganet di Facebook, Twitter banyak yang mengatakan video pidato Yahya Waloni, sangat berpotensi memicu gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun di negara yang bhineka tunggal ika dengan beragam agama dan kepercayaan yang hak dan kewajibannya sama di muka hukum.
Silahkan disimak Pendeta Mell Atock menanggapinya melalui video. Berguna untuk siapa saja, baik itu penceramah yang menyejukkan maupun aliran metal, begitu juga bagi penganut agama yang berbeda. Termasuk bagi pedagang kecap yang merasa mereknya lebih unggul dan nomer satu di muka bumi. Dengar saja, tidak perlu emosi, semoga berguna dan mencerahkan.
