Benhil

Zeynita Gibbons London 3/3 (Benhil) - Lebih dari seribu relawan Capres dan Cawapres Nomor Urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengelar temu akbar relawan se-Eropa bertempat di Grand Slam, Event Plaza, Rijswijk, Belanda, Minggu.

Temu akbar tersebut dimotori Warga Negara Indonesia (WNI) dan Diaspora Indonesia yang tinggal di dua puluh delapan negara di Eropa yang disebut "Eropa Tetap Jokowi (ETJ)".

Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Temu Akbar Relawan se-Eropa, Latif Gau kepada Antara London, Minggu mengatakan, dalam temu akbar yang dihadiri lebih dari seribu relawan itu akan digelar "live video call" dengan Capres Joko Widodo serta wawancara live video call dengan Luhut Binsar Panjaitan.

Menurut Latif Gau, mereka yang mendaftar secara online mencapai 1.400 orang, sementara kapasitas ruangan hanya 1.200 orang maksimum, sehingga banyak yang tidak bisa masuk.

Untuk itu, ia menyarankan bagi yang tidak dapat tiket masuk yang harus mendaftar melalui eventbrite.com bisa menyaksikan acara di rumah masing-masing melalui Facebook live.

Sementara itu dari Paris, Perancis, Wulan Panyalai Chaniago kepada Antara mengatakan, dari Paris hadir dalam acara temu akbar relawan Jakowi sekitar 100 orang, belum lagi dari luar Paris.

Dari Inggris juga hadir sekitar 50 anggota GKJ Jokowi yang dipimpin Shandy Adiguna, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) cabang Inggris Raya dan Bara JP Inggris yang diketuai Jenny Collier.

Latif Gau mengatakan, ETJ merupakan kesatuan dari berbagai organisasi relawan seperti Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden), Bravo-5, GWJ (Gerakan Wadyabala Jokowi), Jaman (Jaringan Kemandirian Nasional), Pos Raya, Satu Indonesia, Teman Jokowi, dan berbagai organisasi relawan mandiri lainnya.

Dikatakannya, acara temu akbar relawan bertujuan konsolidasi dan koordinasi dengan relawan dan simpatisan di Eropa guna menjembatani kerinduan warga Indonesia di Eropa untuk berbincang dengan Presiden Joko Widodo.

Salah satu mandat utama dari pertemuan adalah mengadakan Temu Akbar Relawan se-Eropa dan mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta memberikan masukan atas Nawacita 2.0, berdasarkan pandangan dan pengalaman warga Indonesia di Eropa.

Selain memberikan dukungan kepada Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin untuk melanjutkan pemerintahannya di periode kedua (2019-2024), juga meneruskan pengejawantahan Nawacita.

Kegiatan utama temu akbar selain diskusi dengan narasumber dari Indonesia antara lain anggota DPR Adian Napitupulu, Direktur Saksi TKN Arif Wibowo serta Juru Bicara TKN Budiman Sudjatmiko, Eriko Sotarduga, caleg PDI-P Dapil Jakarta 2 Okky Asokawati.

Temu akbar bertema "Eropa optimis Indonesia lebih baik Bersama Jokowi-Amin", juga digelar Parade Budaya Relawan Joko Widodo di Eropa yang menampilkan atraksi seni budaya dari perwakilan relawan masing-masing negara seperti dari Paris dan London serta musik band mahasiswa Indonesia di Belanda dan tari-tarian dari sanggar tari Indonesia di Belanda.

Jokowi Bersama Srikandi Indonesia

Surabaya, 2/3 (Benhil) - Pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama empat tahun terakhir telah membuka sekitar 10,5 juta lapangan pekerjaan baru, kata seorang pengurus salah satu partai politik pengusung calon presiden petahana di Surabya, Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Hanif Dhakiri menyebut Presiden Joko Widodo di awal masa pemerintahannya menargetkan 10 juta lapangan pekerjaan yang harus dibuka di seluruh wilayah Indonesia dalam kurun waktu lima tahun masa jabatannya.

"Sampai hari ini masa pemerintahan Presiden Jokowi masih terhitung empat tahun dan telah membuka sekitar 10,5 juta lapangan pekerjaan. Artinya selama masa pemerintahan Jokowi telah terbuka sekitar 2 juta lapangan pekerjaan per tahun," katanya saat berkampanye untuk pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin di Surabaya, Sabtu, 02/03.

Hanif Dhakiri, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan, memastikan pemerintahan era Jokowi-Kalla telah berhasil menekan angka pengangguran, dari semula 6,1 persen menjadi 5,3 persen.

"Angka pengangguran sebesar 5,3 persen ini tercatat sebagai yang paling rendah selama masa reformasi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hanif Dhakiri juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi selama empat tahun terakhir telah menekan angka kemiskinan di bawah sepuluh persen. "Tepatnya angka kemiskinan di Indonesia sekarang adalah 9,8 persen. Itu merupakan angka paling rendah sepanjang sejarah," ucapnya.

Beliau menjelaskan statisik kemiskinan di suatu negara biasanya dihitung menggunakan "Rasio Gini". "Semakin tinggi Rasio Gini-nya, semakin tinggi pula tingkat kemiskinannya. Rasio Gini di Indonesia dulu sebesar empat persen dan sekarang adalah 0,38 persen," ujarnya.

Mampukah Militansi Pendukung Jokowo Mengantarkan Kemenangan Jokowi?

Oleh: Rudi S. Kamri

Saya punya keyakinan kuat bahwa sejatinya kaum waras dan bernalar sehat di Indonesia ini lebih banyak dibandingkan sebaliknya. Kalau dikaitkan dengan Pilpres 2019, hal ini terbukti dengan lebih banyaknya pendukung Jokowi dibandingkan pendukung toko sebelah.

Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya event deklarasi-deklarasi dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Disamping itu, organisasi relawan pendukung Jokowi juga seperti jamur saat musim hujan, tumbuh dimana-mana.

Ini sebagai bukti bahwa mayoritas rakyat Indonesia mempunyai tingkat kesadaran nasional yang tinggi.

Pertanyaannya, mampukah dukungan besar berbagai kelompok masyarakat tersebut menghantarkan kemenangan buat Jokowi pada 17 April 2019 nanti ?

Ini PR BESAR buat pendukung Jokowi !!!

Saya mempunyai analogi peristiwa yang sangat relevan dalam hal ini.

Pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017, secara kasat mata dukungan masyarakat Jakarta terhadap Ahok jauh lebih besar dibandingkan dukungan terhadap Anies. Tapi apa yang terjadi saat pencoblosan di bilik suara pada Pilgub putaran ke-2 ?

Ini data empirisnya :
Ahok kalah perolehan suara hanya sebesar 890.621 suara.
Akan tetapi orang yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 1.685.844 suara. Berdasarkan survei ada indikasi kuat mayoritas mereka adalah pendukung Ahok.

Dengan berbagai alasan para pendukung Ahok waktu itu banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya dan kebanyakan mereka adalah kaum kelas menengah atas. Padahal mereka ini yang paling heboh di media sosial dan di mall-mall. Mereka juga yang paling rajin mengikuti flashmob dan kegiatan hura-hura lainnya.

Bagaimana dengan pendukung Jokowi ?
Apakah mempunyai tipikal yang serupa dengan pendukung Ahok ?

Berdasarkan hasil survey lembaga yang independen, loyalitas pendukung Jokowi ternyata KALAH JAUH dibanding dengan pendukung toko sebelah.

Secara kuantitatif diperkirakan pendukung Jokowi yang mau datang ke bilik suara maksimal hanya 65%. Sedangkan pendukung toko sebelah hampir mencapai 100%. Ini realita yang menyakitkan, mengkhawatirkan sekaligus memprihatinkan. Namun hal ini bisa digunakan sebagai bahan perenungan bagi pendukung Jokowi agar mawas diri dan 100% mau menyatakan dukungan sampai ke bilik suara TPS pada tanggal 17 April 2019 nanti.

Pesan khusus saya kepada para pendukung Jokowi.
Dukungan deklarasi dimana-mana dan tampil "show off" hura-hura di ruang publik dan di mall-mall akan PERCUMA dan akan menjadi SIA-SIA kalau dukungan Anda tidak diteruskan sampai ke bilik suara TPS.

Jangan terpukau dengan hasil survey.
Berdasarkan hasil survey, katakanlah dukungan Jokowi saat ini mencapai 60%. Tapi kalau yang mau datang ke TPS hanya 60% dari jumlah itu maka perolehan suara yang didapat Jokowi akhirnya hanya 36%.

Coba bandingkan dengan kelompok toko sebelah. Meskipun dukungan mereka hanya 40%, tapi kalau semua pendukungnya mau datang ke TPS hasil akhirnya mereka akan mendapatkan 40% juga.
Otomatis mereka yang akan memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

Ikhlaskah kelompok kuda Unicorn menjadi penguasa negeri ini?
Bayangkan kalau kelompok toko sebelah berhasil memenangkan Pilpres 2019.

Di dalam kelompok mereka berkumpul gerombolan pro khilafah ex HTI dan teman-temannya.
Di barisan mereka ada kelompok Islam garis keras yang sangat intoleran.
Di kelompok juga mereka bergerombol para politikus oportunis seperti Amien Rais, Fadli Zon, Achmad Dhani, Neno Warisman, Mardani Ali Sera dkk.

Relakah negeri yang indah dan sedang bergerak ke arah kemajuan ini dikelola oleh mereka ?

Andai mereka berhasil menguasai negeri ini, lupakan harapan tentang Indonesia yang maju dan menjadi kekuatan ekonomi dunia.

Lupakan Indonesia yang berdaulat di bidang ekonomi, maritim dan penguasaan Sumber Daya Alam.
Dan bayangan para begundal rente ekonomi dan para mafia akan kembali leluasa menjarah aset negara. Mafia migas akan kembali tampil mendikte Pertamina. Mafia pangan seperti mafia daging sapi dan lainnya akan kembali merajalela.

Dan lupakan tentang kehidupan berbangsa yang indah dalam keberagaman.

Para kelompok Islam garis keras dan kelompok  pendukung pro khilafah akan menumpas habis kebhinekaan Indonesia. Mereka ini sejatinya penumpang gelap dalam Pilpres 2019. Dan mereka mempunyai tekad "Asal Bukan Jokowi". Karena bagi mereka Jokowi merupakan penghalang bagi kelompok pro khilafah dan Islam garis keras untuk menguasai negeri ini.

Ikhlaskah saudara-saudara negeri ini akan tercabik-cabik seperti Suriah ?

Saya sangat tidak ikhlas.
Sayapun sangat yakin semua orang Indonesia yang waras tidak akan ikhlas apabila negeri ini jadi mundur ke belakang atau menjadi negeri yang porak poranda terlanda virus intoleransi.

Kalau anda seperti saya, mari kita tingkatkan militansi kita dengan mendukung Jokowi sampai ke bilik suara TPS pada hari RABU, 17 April nanti. Meskipun pada saat itu bagi umat Nasrani adalah PEKAN SUCI (Minggu Palma, Rabu Abu, Kamis Putih, Jum'at Agung dan Minggu Paskah), tolong please hindari keluar kota memanfaatkan libur panjang.

Gunakan hak pilih Anda terlebih dahulu setelah itu baru Anda silakan berlibur.

Ingat pesan monumental dari Romo Magnis Suseno :

"Pemilu bukan sekedar kita menginginkan orang baik berkuasa, tapi yang utama adalah MENCEGAH ORANG JAHAT BERKUASA".

Anda sudah tahu pasti betapa jahatnya kelompok mereka, kan ?

Salam SATU Indonesia
21022019

#2019CoblosJokowi
#Jokowi1PeriodeLagi

Jakarta, 14/2 (Benhil) - Empat anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009 sampai dengan 2014 divonis empat tahun penjara ditambah denda sebesar dua ratus juta rupiah subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Keempat orang tersebut adalah anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumut periode 2009 s.d. 2019 Rijal Sirait; anggota Fraksi PPP DPRD Sumut periode 2009 s.d. 2019 Fadly Nurzal; anggota Fraksi Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN) 2009 s.d. 2014 DPRD Provinsi Sumut dan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat 2014 s.d. 2019 Rooslynda Marpaung, dan anggota Fraksi PPRN DPRD Provinsi Sumut 2009 s.d. 2014 dan Fraksi Hanura DPRD Provinsi Sumut 2014 s.d. 2019 Rinawati Sianturi.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Hariono, Kamis, menyatakan terdakwa 1 Rijal Sirait, terdakwa 2 Fadly Nurzal, terdakwa 3 Rooslynda Marpaung, dan terdakwa 4 Rinawati Sianturi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun ditambah denda Rp200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan," katanya.

Vonis itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta agar keempatnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan dakwaan pertama Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Keempatnya divonis karena menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dengan besaran berbeda-beda, yaitu Rijal Sirait mendapat sebesar Rp477,4 juta; Fadly Nurzal sebesar Rp960 juta; Rooslynda Marpaung sebesar Rp885 juta; dan Rinawati Sianturi sebesar Rp504,5 juta.

Majelis hakim yang terdiri atas Hariono, Hastoko, M. Anwar, Ugo, dan M. Idris M. Amin tidak membebankan uang pengganti kepada empat terdakwa.

Ia menjelaskan bahwa para terdakwa tidak dibebani uang pengganti karena sudah mengembalikan uang seluruhnya dan uang yang dikembalikan dapat disita dan dirampas oleh negara.

Khusus untuk terdakwa 4 Rinawati Sianturi mengembalikan Rp505 juta melebihi uang yang didapat sehingga majelis memerintahkan penuntut umum KPK untuk mengembalikan kepada terdakwa 4 sebesar Rp500 ribu.

Majelis hakim juga memerintahkan pencabutan hak politik keempatnya.

"Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD memperjuangkan rakyat yang diwakilinya sehingga tidak boleh koruptif. Untuk mencegah terpilihnya kembali, terdakwa juga harus mendapatkan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. Mencabut hak terdakwa dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun terhitung terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata hakim Hariono.

Uang suap tersebut diberikan mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho kader PKS (Partai Keadilan Sejahter), pertama untuk pengesahan terhadap LPJB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumut pada tahun anggaran (TA) 2012. Pembagiannya, anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebear Rp12,5 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp17,5 juta; ketua fraski mendapat Rp20 juta; wakil ketua DPRD mendapat tambahan Rp40 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp77,5 juta.

Kedua, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut TA 2013. Pembagiannya adalah anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebear Rp15 juta; anggota badan anggaran (banggar) mendapat tambahan sebesar Rp10 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp10 juta; ketua fraski mendapat tambahan Rp15 juta; wakil Ketua DPRD mendapat tambahan Rp50 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp150 juta.

Ketiga, pengesahan APBD Sumut TA 2014 yaitu sebesar Rp50 miliar kepada seluruh anggota DPRD Sumut. Pembagiannya melalui bendahara dewan yaitu Muhammad Alinafiah agar seolah-olah anggota DPRD provinsi Sumut mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.

Keempat, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut 2014 dan APBD Sumut TA 2015. Dalam kurun waktu September s.d. Desember 2014, Ahmad Fuad Lubis membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut, termasuk para terdakwa. Kelima, pengesahan terhadap LPJP APBD TA 2014. Perinciannya anggota DPRD mendapat Rp2,5 juta, ketua fraksi Rp5 juta, dan pimpinan DPRD Rp7,5 juta.

Atas putusan itu terdakwa Rijal Ritonga mengatakan langsung menerima putusan.

"Kami terima dengan harapan majelis hakim kami bisa dikembalikan ke Medan," kata Rijal.

Sementara itu, tiga terdakwa lain dan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pikir-pikir.

Medan, 12/2 (Benhil) - Manajemen PT PLN (Perseo) Wilayah Sumatera Utara menegaskan sebanyak 173 desa yang belum dialiri listrik di provinsi itu akan diatasi tahun ini, 2019.

"Dari 6.610 kelurahan/desa di Sumut, ada 173 desa yang belum dialiri listrik sehingga tahun 2019, pemerintah merencanakan akan mengatasinya," ujar Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan PLN Unit Induk Wilayah Sumut, Tumpal Hutapea di Medan, Senin.

Tumpal mengatakan itu saat diskusi tentang listrik desa bersama Anggota DPD RI, Parlindungan Purba.

Dia menyebutkan, dari 173 desa yang akan dialiri listrik tersebut, 65 desa akan dibangun atau diatasi Perusahaan Listrik Negara, sedangkan 50 desa akan dibangun lewat Program Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

"Sedangkan sisanya, 58 desa lagi tinggal perampungan karena sudah dibangun sejak tahun 2018," ujarnya.

Mengenai anggaran pengaliran listrik di tahun 2019, katanya, mencapai Rp212 miliar.

Dia mengakui, dari 173 desa yang akan dialiri listrik pada 2019, sebagian besar ada di Pulau Nias atau 88 desa.

Menurut Tumpal, dalam program listrik desa itu, PLN memerlukan dukungan semua pihak mengingat pemerintah juga tidak menganggarkan dana pembebasan lahan untuk proyek itu.

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengatakan diskusi listrik dengan PLN untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya baik di Senayan antara PLN dan Kementerian ESDM serta perbincangan di Sumut.

"Sebagai anggota DPD RI, saya harus memastikan program listrik desa harus berjalan. Semua desa di Sumut harusnya tidak ada lagi yang tidak berlistrik," katanya.

Parlindungan Purba menegaskan, hasil pertemuan dengan PLN dan Kementerian ESDM dan meninjau ke lapangan, menyimpulkan bahwa ke depannya untuk mendukung itu semua, perlu koordinasi kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, PLN, Kementerian ESDM dan semua pemangku kepentingan lainnya.

"Semua harus mendukung karena harusnya tidak ada lagi desa yang tidak berlistrik di Sumut," kata Parlindungan yang akan maju lagi sebagai calon senator.

Parlindungan meminta agar proses tender pembangunan listrik desa itu dibuka seluas-luasnya dan pengusaha tertarik dan menjalankan proyek listrik desa dengan baik dan benar, sesuai aturan dan prosedur yang ada.

Kinerja Pemeritah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sangat diapresiasi oleh salah seorang calon anggota DPRD Sumatera Utara dari PDIP, Janri Parkinson Damanik, pemilik akun Facebook https://www.facebook.com/parkinsondamanik. Beliau menuturkan, "Sangat baik, tidak ada kata terlambat. Setelah NKRI berdiri puluhan tahun, baru tahun ini masyarakat di sana akan segera menikmati aliran listrik, ada di kampungnya." Janri menambahkan, puluhan tahun warga desa di sana, menunggu hadirnya peran pemerintah melalui pembangunan di kawasan tersebut.

Janri Parkinson Damanik

Jakarta, 2/2 (Benhil) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menyatakan, pihaknya mendukung pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba yang juga kerap disebut sebagai "waterfront city" atau perkotaan di tepi perairan.

"Penjabaran dari KSPN itu dirumuskan dalam bentuk pariwisata yang terintegrasi seperti infrastruktur jalan, pariwisata di sekitar Danau Toba yang mereka sebut sebagai waterfront city," kata Ibnu Munzir dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Menurut Ibnu Munzir, hal tersebut juga merupakan bagian dari penataan lingkunga dalam rangka menjaga kelestarian danau Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara itu.

Ia juga mengemukakan, Komisi V DPR RI juga mendukung pembangunan jalan lingkar luar Danau Toba untuk mempersingkat jarak bagi wisatawan.

"Kami Komisi V DPR RI mendorong pembangunan jalan lingkar luar Danau Toba, pembangunan jembatan dan penataan lingkungan tempat ini. Adapun terkait dengan pembangunan RS dan pasar kita akan sampaikan dengan Komisi terkait," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan akan mengawasi guna memastikan pekerjaan terkait pengembangan pariwisata Danau Toba tersebut juga dapat berjalan lancar sehingga hasilnya juga dapat dirasakan berbagai kalangan warga.

Sementara itu, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air, Fauzi Idris mengatakan bahwa Kementerian PUPR mendukung peningkatan daya tarik Danau Toba khususnya Pulau Samosir.

"Pekerjaan pelebaran alur Tano Ponggol dirancang mampu memuat kapal besar berkapasitas tipe 2000 DWT (dead weight tonnage) dapat melintas di alur Tano Ponggol yang digunakan para wisatawan untuk mengelilingi Pulau Samosir, progres saat ini sudah mencapai 45 persen, dan ditargetkan selesai pada Desember 2019," papar Fauzi Idris.

Selain itu, Kepala BWS Sumatera II, Roy Pardede menambahkan untuk capaian pekerjaan masih sesuai target dimana rencana lebar alur 80 meter dan panjang alur 1,5 kilometer.

Untuk infrastruktur Jembatan, Direktur Jembatan Iwan Zarkasyi menjelaskan Kementerian PUPR sudah merancang konsep desainnya, yakni jembatan dengan model "cable stayed" dengan tiga tiang tungku mengadopsi filosofi adat Batak Dalihan Natolu.

Jembatan tersebut memiliki panjang 200 meter, sedangkan ketinggian tiang tungku sekitar 80 meter hingga 90 meter.

Pemilik akun Facebook Janri Parkinson Damanik, pelaku usaha dan aktivis di Sumatera Utara yang maju sebagai calon legislatif melalui PDIP pada Pemilu 2019, mengatakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi - JK, sangat diapresiasi. Kawasan tersebut pasti akan tumbuh berkembang, dengan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten, Pemrov Sumut dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat serta seluruh elemen masyarakat, terutama pelaku usaha.

Medan, 29/1 (Benhil) - Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membantu mengatasi masalah dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur sejumlah daerah di Sumut.

"Banyak proyek pembangunan di sejumlah daerah Sumut yang tertunda karena ada masalah. Untuk itu DPD RI sudah melaporkan dan berharap Menteri PUPR membantu mengatasinya," ujarnya di Medan, Selasa, usai bertemu menteri di Jakarta.

Wakil Ketua Komite II DPD RI itu menyebutkan, di Nias, misalnya pembangunan lima unit jembatan mengalami gangguan atau terhambat karena antara lain masalah pembebasan lahan.

Kondisi yang sama juga ditemui di wilayah Sumut lainnya termasuk gangguan proyek akibat faktor lain.

"Syukur Menteri PUPR merespon baik dan menyatakan siap bertemu atau menggelar rapat teknis bersama seluruh kepala derah di Sumut membicarakan berbagai masalah hambatan proyek infrastruktur," katanya.

Dengan duduk bersama dan menyamakan persepsi dan visi untuk mencari solusi mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, katanya, diharapkan pembangunan infrastruktur di Sumut berjalan lancar.

"Upaya yang dilakukan pemerintah daerah sudah semakin baik. Namun masih perlu lebih ditingkatkan dengan menggunakan metode-metode yang mudah dimengerti masyarakat," ujarnya.

Parlindungan yang juga Ketua Apindo Sumut itu menegaskan, sinergitas dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pembangunan di Sumut.

"Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sungai dan air di Sumut sangat dibutuhkan dan bisa terwujud kalau komunikasi dan koordinasi terjalin baik," katanya.

Parlindungan menegaskan, dalam pertemuan dengan Menteri PUPR, dia juga meminta Kementerian PUPR juga segera mungkin mewujudkan penggunaan karet (lateks) untuk campuran aspal.

Dengan cara itu. ujar Parlindungan, harga karet bisa naik kembali.

Parlindungan menegaskan, akibat harga jual yang murah, petani karet banyak beralih pekerjaan bahkan menjual atau menebang pohon karetnya. (Evalisa Siregar)

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyatakan bahwa Indonesia telah mempersiapkan pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali, sejak masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, tidak mungkin membatalkannya dengan tiba-tiba, bukan berarti tidak sensitif pada bencana.

"Penanganan bencana dan menjadi tuan rumah pertemuan Bank Dunia-IMF bisa dilakukan berbarengan. Jadi, tidak harus meniadakan yang lain. Indonesia memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan keduanya," kata anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Agus Sari di Jakarta, Senin (8/10).
Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandi mengkritik dan mendesak pemerintah mengalihkan biaya pertemuan IMF-Bank Dunia untuk korban bencana gempa dan tsunami di Donggala dan Palu Sulawesi Tengah, dan Lombok.

Agus menjelaskan pemerintah terus berupaya membantu dan menangani bencana Lombok dan Sulawesi Tengah. Ia mengatakan, bencana yang datang dengan tiba-tiba dan tanpa disangka-sangka harus ditangani dengan baik.  Ia menambahkan, Presiden Jokowi pun sudah beberapa kali mendatangi lokasi bencana untuk menjamin bahwa penanganan di lapangan berlangsung dengan baik. Dana yang dikucurkan untuk penanganan bencana Lombok dan Sulawesi Tengah pun jauh lebih besar ketimbang dana untuk pertemuan di Bali.

Agus menyambut baik dimulainya acara Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (World Bank-International Monetary Fund Annual Meeting) di Nusa Dua, Bali pada 8-14 Oktober 2018, bahkan pertemuan itu menguntungkan Indonesia.

"Menjadi tuan rumah acara ini bukan hanya mendudukkan Indonesia di posisi penting dunia dalam kancah pendanaan pembangunan, tetapi juga memberikan keuntungan yang tidak sedikit," ujarnya.
Aktivis Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akan berada di Bali untuk pertemuan WB-IMF tersebut menyebutkan sebagai tuan rumah, yang telah diperjuangkan sejak masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia akan berkesempatan untuk memasukkan ide dan konsepnya untuk mendorong investasi swasta dalam perubahan iklim, penanganan bencana alam, dan pengembangan keuangan syariah.

Dari anggaran pemerintah sebesar 57 juta dollar Amerika (sekitar Rp 855 miliar) memang tampak besar, tetapi hanya sekitar setengah dari potensi belanja keluarga para peserta yang diperkirakan akan mencapai 100 juta dollar AS (Rp 1,4 triliun) sepanjang acara tersebut.

"Belum lagi diperhitungkan dampak berantai kepada ekonomi lokal pada usaha kecil masyarakat. Jadi, pertemuan tersebut memberikan keuntungan ekonomi kepada Indonesia," kata Agus. Menurut dia, Indonesia telah diakui dunia dalam penanganan ekonominya. Di tengah-tengah situasi ekonomi dunia yang memburuk pun, Indonesia memperlihatkan kemajuan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Agus mengatakan, pendanaan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan cara yang lebih inovatif daripada sekadar pemberian utang.

"Ini harus menggabungkan sektor publik dan sektor swasta, dan menggabungkan modalitas pendanaan dari hibah, pinjaman, dan ekuitas, dengan campuran yang tepat," katanya kepada Benhil.

Pencampuran modalitas pendanaan ini akan memberikan kesempatan realokasi risiko dengan lebih tepat, setelah menyeimbangkan profil risiko inisiatifnya dengan profil risiko pendanaannya. (AF)

Jakarta, (Benhil 25/9/2018) – Edy Rahmayadi Ketua Umum PSSI yang juga Gubernur Sumatera Utara menuai bully-an netizen, setelah video wawancaranya dengan Aiman yang menunjukkan arogansinya viral di media sosial.

Dalam wawancara berjudul ‘Pembunuhan di Tengah Fanatisme Sepak Bola’ itu Edy dengan wajah sengit berkata pada Aiman, “Apa urusan Anda menanyakan itu?”
Sontak di media sosial terjadi olok-olok massal. Tagar #SiapPakEdy trending Twitter.

Transkrip Wawancara Kompas Dengan Edy Rahmayadi

Berikut komentar netizen bikin meringis.
Nadirsyah Hosen, “Ingat yah, beda pendapat itu bolah. Yang gak boleh itu nanya pendapat saya.”

Riskha F Hapasari, “Pas di klinik, dokter gigi bertanya pada Pak Edy, ‘Apakah ada yang saya bisa bantu?’ Pak Edy menjawab, ‘Apa urusan Anda menanyakan itu? Bukan hak Anda bertanya kepada saya’. Dokter gigi nyabut giginya sendiri kemudian tutup klinik.”

Eddi Brokoli, “Istri saya barusan nanya, ‘Ayah mau tidur jam berapa?’ Saya: ‘Apa urusan Anda menanyakan itu?’”

Dimitri Machvira, “Dosen penguji: ‘Ini kamu dapat landasan teori berdasarkan referensi dari mana?’ Saya: ‘Apa urusan Anda menanyakan itu?’”

Ahsnyns, “Pramugari: ‘Bisa lihat nomor seatnya Pak?’
Pak Ketua: ‘Apa hak Anda menanyakan itu!’
Pramugari: ‘Siap, silakan duduk di samping pilot, Pak’.”

Ridlwan, “Pilpres nanti kamu pilih siapa? ‘Apa hak Anda menanyakan itu?’ Tapi bukankah lebih baik #JokowiLagi.”

Jaripah, “Malaikat: ‘Man Robukka?’
Pak Eddy: ‘Bukan hak Anda menanyakan itu pada saya.
Malaikat: ‘Anda masuk surga!’”

Sebelumnya, anggota The Jakmania, suporter Persija, bernama Haringga Sirla (23) tewas di halaman Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu (23/9) akibat dikeroyok oleh massa yang diduga merupakan anggota suporter klub Liga 1 Persib Bandung.

Menurut Polrestabes Bandung, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 Wib atau sebelum sepak mula (kick off) pertandingan Persib melawan Persija dimulai.

Dari informasi yang dihimpun, aparat Kepolisian dari Polrestabes Bandung menangkap 16 oknum suporter Persib Bandung, delapan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Haringga Sirila di tempat kejadian. []

Selain warganet, Denny Siregar juga menulis tentang Tentang Edy Rahmayadi di Tagar. Bertajuk menarik "Pak Edy Rahmayadi, Kami Ini Rakyat, Bukan Serdadu"

Haringga Sirla

Transkrip penggalan wawancara dan video, terkait tewasnya suporter Jakmania dibantai oleh Bobotoh. Kompas melakukannya live dengan Aiman sebagai pewawancara. Teleconference dengan Ketua Umum PSSI #EdyRahmayadi yang juga Gubernur Sumatera Utara. Berikut ini adalah transkrip wawancara tersebut, disematkan dengan penggalan video dari YouTube.

Aiman: Saya ingin bertanya kepada pak ketua PSSI, apa kira-kira langkah ke depan sehingga bapak mengatakan harapannya ini adalah peristiwa terakhir. Kami juga merasa ini adalah hal yang harus diakhiri.

Edy Rahmayadi: Terima kasih. Kita akan lakukan tindakan-tindakan yang tegas. Ini yang akan segera kita lakukan. Tapi saya mohon dengan segala hormat. Aparat sudah melakukan yang terbaik. Kita evaluasi kembali. 50 ribu orang yang ada di situ. Itu terlalu berlebihan sehingga negatif.

Aiman: Realnya bisa disampaikan tidak menutup kemungkinan ada sanksi. Sanksi seperti apa?

Edy Rahmayadi: Kita akan panggil itu kembali dan kita akan lakukan evaluasi dan dilakukan sidang, apa yang harus kita lakukan. Persoalan yang paling terjelek adalah ban untuk kesebelasan tersebut. Tetapi saya tidak melihat atlet yang salah. Yang salah adalah suporter. Ini yang akan segera kita bahas.

Aiman: Akan ada pertemuan darurat PSSI terkait menyikapi peristiwa ini?
Edy Rahmayadi: Sudah pasti, itu sedang dilaksanakan. Selesai ini semua akan kita panggil.

Aiman: Terakhir pertanyaan. Anda kan sekarang Gubernur Sumatera Utara. Apakah Anda merasa terganggu ketika tugas anda jadi Gubernur juga jadi Ketum PSSI?


Edy Rahmayadi: Apa urusan Anda menanyakan itu

Aiman: Hehehe. Saya bertanya apakah Anda merasa seperti itu. Kalau tidak, ya Anda hanya tinggal menjawab tidak. Ini pertanyaan yang sederhana sesungguhnya.

Edy Rahmayadi: Bukan hak Anda juga bertanya kepada Anda.

Aiman: Wartawan juga ada hak bertanya apa saja. Hahaha.

Edy Rahmayadi: Saya juga punya hak untuk tidak menjawab.

Aiman: Saya menghormati hak Anda untuk tidak menjawab Pak. Hahaha.Pak Edy, apa yang kemudian ketika Anda… Saya ingin tanya dulu, Anda sempat melihat video yang viral di media sosial?

Edy Rahmayadi: Saya ketua umum PSSI! Saya ikutin perkembangan itu detik demi detik. Jadi jangan Anda menyalahkan begitu gampang. Kita sudah melakukan semua ini. Tapi masih tetap terjadi. Saya berharap Kompas melakukan hal itu. Menghimbau, mengajak, jangan malah Kompas menghakimi.

Aiman: Kami tidak menghakimi pak. Di mana menghakimi? Kami tidak menghakimi. Apa yang kami lihat, kami ingin tanyakan kepada Anda sebagai Ketua Umum PSSI. Jadi juga jangan kemudian berlebihan dalam reaksi ini. Saya ingin tanya Pak Edy, bahwa dari 8 tersangka yang tertangkap di Polrestabes Bandung.

Ada dua di bawah umur. Sejauh mana PSSI membina suporter dari bola? Tidak hanya Persib, tapi ada juga Persebaya, Arema Malang dan sebagainya. Bagaimana kemudian PSSI melakukan pembinaan ini?

Edy Rahmayadi: Supporter dibina oleh klub. Klub masing-masing yang kita hanya melakukan himbauan-himbauan. Bahkan apabila supporter itu melakukan hal yang berlebihan.
PSSI sudah melakukan memberikan hukuman kepada kesebelasan tersebut. Itu sudah cukup. Jadi itu dilakukan oleh seluruh negara. Saya tak perlu cerita panjang kepada operator Kompas.

Aiman: Bukan kepada Kompas Pak, kepada Publik.

Edy Rahmayadi: Anda berlebihan bertanya.

Aiman: Bukan kepada Kompas Pak, kepada Publik.

Edy Rahmayadi: Terima kasih, saya akhiri. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Aiman: Walaikumsalam. wr.wb ini merupakan hak Anda, Pak Edy Rahmayadi ketua umum PSSI. Terima kasih telah memberikan informasi kepada program kompas petang

Makassar, 16/9 (Benhil) - Menyampaikan pesan yang bisa ditangkap dengan baik dan berada di keramaian menjadi pilihan strategis bagi pihak Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dalam menghelat Pekan Ekonomi Syariah (PES) 2018 di salah satu mal di Makassar. Atto Sakmiwata Sampetoding salah sorang pengusaha asal Makassar mengemukakan "Ekonomi Syariah Bangkitkan Potensi Daerah Sulawesi Selatan"

Kalangan kelas ekonomi menengah ke atas baik sengaja maupun tidak, tentu akan menikmati sejumlah suguhan menarik yang dihadirkan pada PES 2018 yang berlangsung selama tiga hari pada 14 - 16 September 2018.

Sedikitnya ada 30 stand pameran yang menyosialisasikan layanan bank syariah bersama mitra binaannya yang menjual aneka produk, mulai dari komoditas makanan hingga pakaian.

Tak salah jika meminjam istilah "sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui", inilah yang menjadi misi dari kegiatan PES 2018 yang digagas Kantor Perwakilan Bank Indonesia (Kpw BI) Sulsel. Artinya selain memberikan ruang pada pelaku yang bergerak di sektor perbankan syariah, juga membantu pengembangan UMKM yang berbasis syariah dalam memperkenalkan produknya.

Menurut Kepala Kpw BI Sulsel Bambang Kusmiarso, PES 2018 ini merupakan lanjutan dari Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) 2017 dengan melihat antusiasme masyarakat dan potensi ekonomi syariah di Sulsel cukup tinggi.

Berangkat dari hal itu, lanjut dia, ada tiga pilar dalam pengembangan ekonomi syariah yang ingin disebarluaskan. Pada tahun pertama,lebih banyak difokuskan pada sosialisasi dan komunikasi terkait dengan ekonomi syariah.

Sementara tahun ini mencoba ke pilar pertama yakni akses bisnis sektor riil dengan perumpamaan membangun kendaraan besar dengan penumpang yang banyak, bukan kendaraan besar namun penumpangnya sedikit. Artinya ekonomi syariah yang dibangun bukan hanya bisa masuk ke pasar domestik tetapi juga ke pasar luar negeri.

"Kan Sayang kalau potensi pasar kita tidak dikembangkan. Saat ini sudah banyak desaigner kita yang sudah ke arah sana. Desaigner Sulsel sudah bisa ke pasar nasional dan ke mancanegara," katanya.

Atto Sakmiwata Sampetoding mengemukakan, diperlukan strategi-strategi untuk menembus pasar domestik dan mancanegara. Hal ini mengingat potensi ekonomi syariah yang ada di Sulsel itu besar sekali.

Bambang mencontohkan penyelenggaran kegiatan serupa tahun lalu dalam menyosialisasikan ekonomi syariah melalui Fesyar 2017 ternyata jumlah partisipannya lebih besar dari yang diprediksi, misalnya Kota Palopo ditarget 300 partisipan ternyata bisa hadir 600 partisipan dan berminat merealisasikan yang dikampanyekan.

Sementara dengan kegiatan PES 2018, pihaknya juga optimis dapat sukses seperti tahun sebelumnya. Dengan harapan kesuksesan ini akan mengarah ke pertumbuhan ekonomi yang implikasinya ke tenaga kerja dan nota bene ke masyarakat yang titik akhirnya ke arah kesejahteraan masyarakat.

Agar itu dapat tercapai, paradigma kalau Indonesia dan khususnya Sulsel yang selama ini hanya sebagai buyer (pembeli) dan pangsa pasar, kini harus menjadi player (pemain) bagi seluruh stakeholder termasuk pengusaha untuk menjadikan PES 2018 sebagai momentum menjadikan Sulsel sebagai salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih besar.

Dengan demikian, lanjut Bambang, tidak menutup kemungkinan kebangkitan ekonomi syariah berawal dari Sulsel sepanjang semuanya mau bergerak bersama. Mengenai target transaksi pada PES 2018, Ketua Asosisasi Bank Ekonomi Syariah Indonesia (Asbesindo) perwakilan Sulsel Kamaruddin Kammisi mengimbuhkan, paling tidak dapat menyamai capaian transaksi pada Fesyar 2017 yakni sekitar Rp30 miliar.

Hal ini melihat tingginya animo masyarakat untuk berkunjung ke mal yang menggelar PES 2018 di Makassar, termasuk gencarnya sosialisasi yang dilakukan masing-masing pelaku perbankan dan ekonomi syariah.

Saat ini, BI bersama Asbesindo juga terus didorong agar pelaku ekonomi dan penggiat pariwisata mendapatkan sertifikasi halal untuk memberikan jaminan dan kenyamanan bagi konsumen.

Termasuk mendorong pemanfaatan potensi tanah wakaf untuk kegiatan ekonomi syariah, karena Sulsel memiliki 10.444 tanah wakaf dengan luas areal sekitar 129 ribu hektare atau sekitar 23 persen total dari luas tanah wakaf nasional.

Mencermati hal tersebut, perlu terus mendorong semangat masyarakat Sulsel untuk membangkitkan potensi daerah dengan berbasis pada ekonomi syariah, termasuk mencoba mempertemukan antara 'player' dan 'buyer', juga antara pelaku usaha dan pemberi modal di lapangan.

Perizinan Halal Jika ada tiga hal yang difokuskan dalam menggiatkan ekonomi syariah pada PES 2018 yakni financial (keuangan), food (makanan) dan fashion (busana) atau 3F, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada saat pembukaan kegiatan tersebut menambahkan satu hal yang dinilai sangat penting dalam pengimplementasian di lapangan yakni pengadaan "Kantor Perizinan halal".

Menurut dia dengan pengadaan Kantor Perizinan Halal itu, maka didalamnya tidak ada lagi pungutan dan birokrasi yang panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, pada era kepemimpinannya untuk program 100 hari itu tidak ada lagi izin yang tidak punya kepastian.

Dia mengatakan, selain dibutuhkan adanya Kantor Perizinan Halal itu, dapat diikuti oleh instutisi lainnya seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga masyarakat dapat menikmati rumah yang layak dan pihak perbankan harus mendukung hal ini.

Sebagai gambaran, untuk mendapatkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan luasan tertentu yang seharusnya hanya membayar Rp40 juta, karena adanya pungutan dan birokrasi yang panjang akhirnya harus mengeluarkan Rp200 juta untuk pengurusan IMB.

Menurut dia, pemerintah selaku pelayan masyarakat hendaknya bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan dan menikmati rumah yang layak dan tidak berbelit-belit dalam persoalan perizinan dan pihak perbankan juga harus mendukung itu.

Mantan Bupati Bantaeng ini berharap ke depan Sulsel harus dapat menjadi contoh di wilayah Indonesia bagian timur. Pasalnya, jika Sulsel berkembang maka wilayah timur juga ikut berkembang.

Karena itu, dalam kepemimpinannya 100 hari ke depan jika masih ada aparatnya yang menghambat perizinan di lapangan, maka harus ditinggalkan dan tidak perlu dipelihara.

Belum lagi jika berkunjung ke wilayah pedesaan atau pesisir, diakui masih banyak yang merintih sulit mendapatkan pinjaman atau modal usaha, sehingga terkadang terjerat hutang dari para rentenir. Berkaitan dengan hal tersebut, gubernur Sulsel mengajak semua pihak untuk mengangkat derajat masyarakat desa dan pesisir.

"Mari kita sama-sama mencoba mengangkat derajat yang ada di desa dan pesisir. Penyakit kita selama ini ego sektoral yang semestinya dihilangkan, jika ingin perekonomian kita baik," imbaunya.

Dalam upaya mendukung pengembangan ekonomi syariah tersebut, pihak BI Sulsel pada PES 2018 menggelar workshop Sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM dan masyarakat umum bersama pihak LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Sekretaris MUI Sulsel Prof M Ghalib mengungkapkan, selain perlu dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, juga pengembangan ekonomi syariah harus ada organisasi pendukungnya yakni Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berkoordinasi dengan instansi terkait.

Untuk itu, melalui workshop tersebut pihak MUI Sulsel membantu menyosialisasikan tentang sertifikasi halal sekaligus akan melakukan pendampingan bagi pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal.

Sementara itu, Direktur Kantor Perwakilan Bank Indoensia Sulsel Dwiyatpoetra Soeyasa Besar mengatakan PES 2018 juga mendukung optimalisasi potensi wisata berbasis syariah perlu mendapatkan sertifikasi halal pada produknya. Sikap yang tepat, ujar Atto Sakmiwata Sampetoding.

Setidaknya ada empat aspek utama yang diistilahkan 4A yakni amenity, attraction, accesibility dan accilary atau organisasi/lembaga pendukung yang mengurus destinasi mampu memberikan jaminan pada konsumen.

Khusus pada poin amenity dilakukan dengan mendorong tersedian dan tersertifikasinya makanan kuliner halal (halal food), sehingga dapat mendorong peningkatan wisata halal "halal tourism".

Pada PES 2018 yang berlangsung selama tiga hari berbagai kegiatan digelar seperti penandatangan akad pembayaran secara simbolis antara Perbankan Syariah calon debitur, fashion show busana muslimah dan seminar yang mengusung tema "Strategi Cerdas Menembus Pasar Internasional".

Tak ketinggalan kegiatan lomba bernuansa Islami seperti lomba kaligrafi, menari antar TK dan lomba busana muslimah. Sementara kegiatan pameran yang melibatkan perbankan syariah dan mitra binaannya mendapatkan dukungan penuh dari BI Sulsel, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulampua, Asbesindo, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), koperasi syariah, rumah zakat dan retail di Sulsel.

Salah seorang pengujung yang turut terlibat dalam kegiatan PES 2018, Nursiah memberikan apresiasi pada kegiatan yang dihelat BI Sulsel, karena dinilai berbeda dengan pameran dan kegiatan ekonomi pada umumnya.

Menurut dia, selain mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang ekonomi syariah, juga dapat berinteraksi langsung dengan pelaku ekonomi dan perbankan, termasuk mengikuti aneka lomba yang bernuansa Islami.

Kini, kemeriahan PES 2018 sudah usai karena sudah ditutup pada Minggu (16/9) malam, namun diharapkan semangat menggelorakan ekonomi syariah dengan menghadirkan legalitas sertifikasi halal ke depan tidak akan berakhir, justru semakin berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat memahami sistem ekonomi berbasis syariat Islam.

Teman-teman sekalian, saya banyak membaca perdebatan-perdebatan di WA grup kita ini mengenai keadaan ekonomi terutama terkait dengan pelemahan Rupiah.

Terhadap  concern teman-teman, di sini saya ingin memberikan gambaran lebih lengkap mengenai apa yang sedang terjadi kepada Rupiah dan langkah-langkah yang sedang dan akan diambil oleh pemerintah.

Saya sangat paham mengenai kondisi tersebut, karena kebetulan saya termasuk di dalam tim ekonomi Indonesia yang diantaranya beranggotakan Menko Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua OJK. Topik ini sendiri sudah kami bicarakan secara intens sejak 3 minggu yang lalu.

Secara global,  recovery pertumbuhan ekonomi dunia yang berjalan baik dalam satu tahun terakhir saat ini sedang terancam oleh trade war yang dipicu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap mitra dagang utama mereka seperti Tiongkok, Uni Eropa, Meksiko dan Kanada, dengan cara menaikkan tarif impor barang barang dari negara-negara tersebut.

Negara-negara itu pun mengancam akan membalas balik tindakan Trump. Hal inilah yang menyebabkan kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi dunia yang mulai membaik akan melambat atau bahkan resesi.

Tiongkok, yang menjadi target utama trade war dari Trump, telah mendepresiasikan mata uangnya secara signifikan untuk menjaga harga barangnya tetap kompetitif di pasar Amerika Serikat. Dampak depresiasi Yuan terhadap Dolar Amerika, juga memicu depresiasi mata uang negara negara berkembang lainnya. Hal ini pula yg menjadi salah satu faktor utama depresiasi Rupiah sejak Maret tahun ini.

Selain perang dagang Donald Trump, krisis di beberapa negara berkembang juga memiliki pengaruh terhadap pelemahan Rupiah. Turki adalah salah satunya. Inflasi yang hampir mencapai 18%, dan hutang luar negeri yang mencapai 53% dari total GDP menyebabkan tekanan depresiasi terhadap mata uang Lira, yang per 31 Agustus kemarin mencapai 42%. Hal ini kemudian diperburuk oleh rendahnya kredibilitas pemerintah Turki di mata investor akibat intervensi yang dilakukan oleh Erdogan dengan melarang bank sentral untuk menaikkan suku bunga, padahal inflasi sudah melambung tinggi. Selain itu, Erdogan juga menunjuk menantunya sendiri menjadi menteri keuangannya.

Di samping Turki, Argentina juga mengalami krisis yg cukup parah. Mata uang Peso terdepresiasi sebesar 53% dan tingkat inflasi yg mencapai 28%, memaksa bank sentral mereka untuk menaikkan suku bunga menjadi 60% dan meminta talangan IMF sebesar USD 50 milyar. Selain Turki dan Argentina, negara-negara berkembang lain yang mengalami depresiasi signifikan per 31 Agustus antara lain Afrika Selatan (15.8%), Rusia (15.5%), India (9.9%), Chili (9.3%), Philipina (6.7%), dan Indonesia (7.8%).

Hal inilah yang menjadi salah satu karakteristik negara-negara berkembang, di mana investor internasional menganggap mereka berada dalam satu keranjang yang sama. Jika ada satu dua yang bermasalah, para investor ini cenderung mengambil langkah berjaga-jaga dengan menarik investasi mereka dari seluruh negara berkembang. Akibatnya kurs mata uang akan terdepresiasi bersama-sama

Tidak Perlu Khawatir

Saya tidak melihat bahwa Indonesia berada dalam keadaan krisis besar. Kalau dibilang kita harus berhati-hati, itu betul. Atau dibilang bahwa pemerintah melakukan koordinasi dengan sangat intens, itu juga betul. Tapi tidak perlu khawatir berlebih bahwa krisis 1998 akan terulang lagi. Sebabnya, kondisi sekarang sangat berbeda dibandingkan dengan 1998.

Perbedaan utama terletak pada sosok pemimpinnya. Pemimpin sekarang, Pak Jokowi, tidak korupsi. Pak Jokowi, menurut hemat saya, adalah seorang pemimpin yang sederhana, memberikan contoh, baik dirinya maupun keluarganya tidak terlibat bisnis dengan pemerintah. Sehingga saya pribadi pun tidak ada bisnis apapun dalam pemerintahan. Karena prinsip ketauladanan yang saya percayai sebagai perwira, adalah kata kunci dari suatu leadership.

Selain Pak Jokowi, dari sisi pemerintahan sekarang kita juga memiliki Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, yang kredibilitasnya di mata dunia tidak diragukan lagi. Hal hal tersebut yg menjadi salah satu tumpuan kepercayaan investor global terhadap Indonesia.

Perbedaan ke  dua adalah pada sisi fundamental ekonomi sekarang yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5.27% di kuartal kedua 2018, tertinggi sejak tahun 2014. Inflasi pun masih terkendali di angka 3.20% per Agustus 2018, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga cukup baik. Rasio hutang luar negeri kita juga cukup rendah di 34% (60% di periode 1997-1998). Ekonomi kita pun sebagian besar didorong oleh sektor domestik dan investasi, hanya sekitar 20% kontribusi ekspor terhadap PDB kita. Hal ini akan meminimalkan dampak trade war seandainya terus berlanjut.

Solusi Pemerintah

Untuk menghadapi kondisi global di atas, kita harus menuntaskan PR yang belum terselesaikan selama puluhan tahun yaitu defisit neraca pembayaran atau impor barang dan jasa kita lebih besar dibandingkan ekspor.

Yang terjadi selama ini, kita harus mengimpor bahan baku dan barang modal lebih banyak setiap kali pertumbuhan ekonomi meningkat. Belum lagi pertumbuhan kelas menengah yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir telah memicu peningkatan impor barang-barang konsumsi mewah.

Akibatnya impor kita tumbuh kencang, mencapai 24% pada periode Januari-Juli 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara ekspor, hanya tumbuh sekitar 11.35%. Akibatnya defisit neraca pembayaran kita akan mencapai USD 25 milyar pada tahun ini, dibandingkan USD 17.5 milyar di 2017.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah sebagai solusi adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi impor

Contohnya adalah mengganti penggunaan _crude oil_ dengan _biodiesel_ sebagai bahan bakar. Targetnya, tahun ini kita bisa menghemat  USD 2.3 milyar impor minyak. Selain penghematan impor minyak, teman-teman dapat melihat harga sawit sudah naik. Kita berharap harga ini beberapa bulan ke depan dapat naik sampai ke USD 600-700 per ton. Kalau skenario ini jalan, maka tahun depan diharapkan kita mendapat lebih dari USD 9.5 milyar dari penghematan impor minyak dan kenaikan devisa ekspor cpo.

2. Optimalisasi TKDN atau local content

Selama bertahun-tahun kita tidak pernah konsisten untuk mengutamakan penggunaan local content/komponen dalam negeri untuk industri. Sekarang saya ditunjuk untuk mengkoordinasikan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga kita bisa hemat USD 2-3 milyar. Saya sangat concern dengan masalah-masalah detil seperti ini karena belum pernah ada yang berpikir demikian. Mungkin selama ini kita terlalu asyik berpikir pada tataran makro saja. Saya sendiri memang ngotot untuk dapat dilakukan perbaikan dalam hal ini, karena saya suka melihat detil. Contohnya kemarin saya datang ke kawasan industri morowali, disana bijih nikel diproses sampai menjadi, slab, billet, stainless steel dan carbon steel. Saat ini mereka ekspor 3.5 juta ton, sementara itu industri besi baja kita seperti krakatau steel harus mengimpor slab jutaan ton. Mengapa tidak yg di morowali ini kita hubungkan dengan krakatau steel? Sehingga nilai tambah dalam negeri bisa meningkat dan devisa impor kita bisa hemat.

3. Perbaikan pariwisata

Pariwisata adalah salah satu sektor fokus dari Presiden jokowi, yg sebelumnya sering dianggap remeh. Padahal salah satu penghasil devisa yg cukup besar dan menciptakan tenaga kerja secara cepat. Tahun ini, per Juli 2018, jumlah turis asing yg masuk ke Indonesia mencapai 9 juta orang. Angka ini naik 13 persen jika dibandingkan sebelumnya. Kita harapkan tahun ini bisa mendapatkan devisa mencapai $15-17 milyar dolar dari sektor pariwisata ini, naik dibandingkan tahun lalu yang $12.5 milyar.

Kita beruntung ada IMF-WB Annual Meeting yang akan diselenggarakan Oktober 2018. Tanpa disadari, jujur saya katakan bahwa dengan infrastruktur pariwisata yang kami perbaiki dalam mendukung Annual Meeting, ternyata juga membantu menyelamatakan ekonomi kita ke depan.

Dengan segala perbaikan yang kita lakukan, tahun depan kita akan memperoleh revenue senilai USD 20 milyar dari pariwisata dengan jumlah turis 20 juta orang. Kalau kita kurangi dengan angka turis kira yang pergi keluar negeri, mungkin kita akan mendapat sekitar USD 7.5 milyar. Jadi total Current Account Deficit kita bisa single digit tahun depan.

Dengan langkah-langkah ini semua kami melihat dari tim ekonomi dan anak-anak muda yang bekerja dengan saya kita akan bisa membawa eknomi kita jauh lebih baik dari sekarang. Ini optimisme yang kita bangun dan membutuhkan kerjasama tim yang kuat supaya ini bisa tercapai dan sekaligus memperbaiki struktur ekonomi kita ke depan. Kalau industri kita kuat maka ekspor kita kuat, kita bisa equilibrium antara ekspor-impor.

Kesimpulan

Sebagai penutup, saya mengajak kita semua tidak perlu panik dalam menghadapi situasi saat ini. Kondisi ekonomi dan pemerintah kita jauh lebih kuat dibandingkan Turki dan Argentina.

Saya juga mohon kepada teman-teman, tidak perlu ragu terhadap upaya pemerintah dalam menghadapi kondisi global yang makin tidak menentu.

Kalau ada yang perlu ditanyakan kepada saya, silahkan saja. Saya siap menerima siapa saja untuk diskusi karena saya paham angka-angka ini. Kalaupun saya kurang mengerti, anak-anak muda di tim saya banyak yang sangat paham dengan angka-angka dan kami mengerjakannnya dengan sepenuh hati.

Mudah-mudahan dengan tulisan yang agak panjang lebar ini, teman-teman sekalian mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi mengenai keadaan Indonesia.

Salam dari atas langit Lampung-Jakarta, di mana saya sedang menempuh perjalanan udara sambil menulis ini, sembari kadang terkesima melihat pemandangan jalan tol di bawah saya yang sudah jadi.

Palu, (Benhil 5/5/2018) – Neno Warisman yang gencar mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden di berbagai daerah mendapat penolakan di mana-mana. Kali ini penolakan datang dari masyarakat Palu, Sulawesi Tengah.

Neno Warisman selama ini berlindung di balik klausul kebebasan berpendapat di negara demokrasi. Penolaknya pun berargumen sama bahwa mereka punya hak menyampaikan pendapat berupa penolakan terhadap gerakannya itu.

Aliansi Pemuda Sulawesi Tengah (APST) pada Selasa (5/9) meminta kepada Polda Sulawesi Tengah agar tidak mengeluarkan izin untuk deklarasi #2019GantiPresiden.

Rifku Fahyul dan Fandi koordinator masa aksi APST menandai penolakan kedatangan Neno Warisman dan kelompoknya di Bumi Tadulako, dengan membakar baju dan spanduk bertuliskan tagar gerakan tersebut.

Mereka membagikan selebaran bertuliskan tolak gerakan #2019GantiPresiden kepada pengguna jalan yang melintas.

Orator Dedy Irawan menyatakan, ada tiga alasan mengapa #2019GantiPresiden ditolak, pertama terkait ideologi. Gerakan itu, kata dia, bertujuan mengganti sistem negara sebagaimana yang banyak terjadi di luar negeri seperti Suriah dan Afganistan.

Kemudian kata dia, alasan sosiologi, di mana pidato Neno Warisman yang mencerminkan provokasi kepada rakyat agar tak memilih Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Dan alasan ketiga adalah hukum. Dalam tagar 2019 ganti presiden mengandung ujaran kebencian," ucapnya.

Perwakilan Polda Sulteng, AKP Winarto menyatakan, pihaknya tetap berlaku netral, tidak berada dalam satu kelompok mana pun. Tapi bila ada kelompok memecah belah NKRI, maka pihaknya berada di garda terdepan.

Sebelumnya, Neno Warisman dan gerakan tagar 2019 ganti presiden mendapat penolakan di antaranya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penolakan serupa juga terjadi di Surabaya, Riau, Kalimantan Barat.

Jati Erna Sahara Ketua Umum Emak Militan Jokowi menyebut Neno Warisman provokator berbahaya.

“Saya rasa sudah jelas dan gamblang bahwa Neno telah menjadi salah satu provokator yang berbahaya dan bisa menyebabkan rusaknya kerukunan anak bangsa. Apa yang dia lakukan bukan sekadar basa-basi lagi atau keteledoran, tapi setingan yang matang untuk memecah-belah,” ujar Jati Erna Sahara pada Tagar News, Rabu (15/8). (AF)

Menteri Imam Nahrowi mengundang Joni dan keluarga untuk nonton bareng pembukaan Asian Games di Gelora Bung Karno. (Foto: Kementerian Pemuda dan Olahraga)

Aksi heroik Yohanes "Joni" Ande Kala Marcal (14), bocah pemanjat tiang bendera di Atambua, Nusa Tenggara Timur menyentuh hati banyak orang. Ia bahkan diundang langsung untuk datang ke Jakarta oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Bocah yang biasa disapa Joni itu bertindak spontan memperbaiki pengait tali agar Merah Putih bisa berkibar saat upacara peringatan kemerdekaan RI ke-73 di kampung halamannya.

Hari ini adalah kali pertama bungsu dari sembilan bersaudara itu menginjakkan kaki ke ibu kota. Ia berdiri di samping ibu bapaknya ketika tiba di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, melayani permintaan wartawan yang ingin mengabadikannya lewat kamera.

Walau ada gugup yang menyelimuti wajahnya, Joni tetap tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang putih.

Remaja yang lahir di Desa Silawan pada 10 Oktober 2004 itu mengenakan seragam SMP, kemeja putih gombrong yang ujung tangannya menutupi siku, dengan celana pendek biru yang menutupi dengkul. Kakinya dibalut dengan kaos kaki putih dan sepatu hitam mengilat yang terlihat masih baru. Selendang tenun merah menghiasi lehernya. Kepada para wartawan, Joni mengaku baru pertama kali menaiki pesawat terbang. "Senang," katanya sambil tersenyum lebar, ketika ditanya bagaimana perasaannya naik pesawat.

Joni sempat bercerita detik-detik sebelum dia spontan memanjat tiang bendera. Saat upacara itu, Joni sedang berada di tenda kesehatan karena sakit perut. Di sana dia mendengar pengumuman dari wakil bupati yang mencari siapa pun yang bisa membetulkan tali di tiang bendera.

"Saya langsung lari keluar, buka sepatu dan naik tiang bendera, gigit tali, turun ke bawah," kata Joni.

Tak ada rasa takut ketika memanjat karena selama ini dia sudah terbiasa memanjat pohon. "Pohon pinang, pohon asam, kelapa," kata bocah yang bercita-cita jadi tentara itu.

Kepiawaiannya memanjat tiang membuat Imam Nahrawi mencetuskan akan meminta Pengurus Besar Panjat Tebing di Indonesia untuk melihat potensinya.

Dengan polosnya, Joni mengaku tidak berminat jadi atlet panjat tebing, dia masih tetap ingin jadi seorang tentara, cita-citanya sejak lama. Di kantor Kemenpora, Joni juga diajak masuk ke ruangan pribadi Imam, juga duduk di kursi empuknya. Selama beberapa saat dia mendadak jadi Menpora, menerima "laporan" dari Imam yang berubah jadi "anak buah".

Dia meninggalkan jejak tulisan di buku yang berada di atas meja Imam. Joni menulis nama panjang, juga pesan untuk para pelajar Indonesia.

"Pesan dari Joni: anak Indonesia harus rajin belajar," tulis Joni yang juga membubuhkan tanda tangan yang terdiri dari tulisan sambung.

Petualangan Joni di ibu kota tak berakhir di Kemenpora. Malam ini, dia akan diajak menghadiri upacara pembukaan pesta olahraga Asian Games 2018 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Imam berjanji akan membawanya berkeliling venue pertandingan Asian Games.

Joni berswafoto dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) dan Kepala Bekraf Triawan Munaf (kiri) saat menghadiri Upacara Pembukaan Asian Games ke-18 Tahun 2018 di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/8/2018).

Senin mendatang, Joni akan dipertemukan dengan Presiden Joko Widodo. Dia juga dijamin bisa menikmati jalannya pertandingan sepak bola, olahraga favoritnya. Dari semua pemain sepak bola, ada satu yang paling dia kagumi. "Evan Dimas," kata Joni yang menyatakan ingin bertemu dengan idolanya. Keberanian Joni menimbulkan decak kagum setelah videonya memanjat jadi viral di dunia maya. Banyak pihak langsung memberikan apresiasi atas aksi Joni.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan beasiswa hingga lulus SMA. Setelah itu, dia akan mendapat prioritas apabila masih ingin jadi Prajurit TNI. Pendidikan Joni hingga meraih gelar sarjana di perguruan tinggi juga dijamin oleh PLN yang bersedia membiayai biaya sekolahnya.

"Kami senang dan bangga," kata ayah Joni, Victorino Fahik Marschal.

Joni diundang ke Jakarta bersama kedua orangtuanya, Victorino serta istrinya Lorensa Gama. Ia berangkat dari Bandara El Tari Kupang pada Sabtu (18/8) pagi ini.

Kedua orangtua Joni adalah merupakan warga eks Timor Timur yang memilih menetap dan hidup di Indonesia setelah eksodus pada Agustus 1999 pascareferendum di bekas provinsi ke-27 Indonesia itu.

Salam sejahtera,

Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari beberapa media yang meminta tanggapan saya terhadap tenggelamnya kapal Sinar Bangun pada tanggal 18 Juni 2018 lalu, bersama ini yang pertama saya ucapkan turut belasungkawa dan prihatin yang mendalam kepada keluarga korban, semoga keluarga para korban diberi kekuatan.

Saya terus memantau perkembangan di lapangan dan terus berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan, Basarnas, para Bupati dan aparat terkait.

Bersama ini juga saya sampaikan bahwa peristiwa yang terjadi kemarin terjadi karena beberapa hal seperti pembangunan fasilitas infrastruktur yang belum menyamakan peningkatan jumlah wisatawan dan kurangnya disiplin dari penyelenggara serta pengawas angkutan kapal. KNKT  (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) masih melakukan investigasi di lapangan dan kita tunggu hasilnya. Khusus untuk kedisplinan ini, saya setuju dengan langkah Kapolri untuk menindak siapapun yang terbukti bersalah dalam hal ini. Menurut saya hukum harus ditegakkan kepada siapa saja yang melakukan kelalaian pada kecelakaan ini.

Hal ini bukan yang pertama kali terjadi, jika aparat di lapangan dan penyelenggara angkutan mau belajar dari kecelakaan yang terjadi sebelumnya serta disiplin dalam memprioritaskan keamanan penumpang dengan mengangkut jumlah penumpang tidak lebih dari kapasitas, memperhatikan laporan cuaca dan peringatan dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) dan tidak lalai dalam pengawasan tentu kecelakaan seperti ini bisa dihindari.

Saat ini pemerintah sedang melakukan pembangunan lima dermaga di Danau Toba dan pembenahan fasilitas dermaga. 
   
Menurut saya pembangunan fasilitas dan infrastruktur di wilayah tersebut mau tidak mau harus mengikuti peningkatan kunjungan wisatawannya. Saya akan datang ke lokasi secepatnya, untuk melakukan evaluasi apa saja yang perlu dilakukan dan diperbaiki.   

Semoga kecelakaan ini menjadi yang terakhir dan pelajaran untuk kita semua.

Denpasar, 22 Juni 2018
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Luhut Binsar Pandjaitan

Penumpang Selamat 

Jenazah Dimakamkan 

Mudik saat Lebaran merupakan tradisi yang rutin dilakukan oleh warga Indonesia.

Mudik Bareng BUMN