Benhil

Manado, 27/5 (Antara) - Transportasi udara dari penjuru dunia ke Indonesia dan sebaliknya yang lancar menjadi salah satu pendukung meningkatnya jumlah penumpang baik domestik maupun mancanegara.

Akses transportasi udara yang lancar dibutuhkan oleh pelanggan dan masyarakat, baik untuk melakukan tugas pekerjaan, bisnis, maupun arus mudik saat Lebaran atau Idul Fitri 1439 Hijriah.

Mudik saat Lebaran merupakan tradisi yang rutin dilakukan oleh warga Indonesia. Merantau ke kota dan pada hari raya Idul Fitri pulang ke kampung halaman untuk menyambung silaturahmi dan bertemu dengan orang-orang tersayang adalah alasan utama mudik. Segala cara dilakukan untuk memperlancar kegiatan mudik, mulai dari biaya perjalanan yang tak murah, hingga kondisi macet di jalanan yang berisiko membuat terjadinya kejahatan dan mengancam keselamatan.

Mudik dengan berbagai sarana transportasi pun semakin ramai, tak hanya transportasi umum tapi juga kendaraan pribadi. Hal terpenting adalah bisa sampai ke kampung halaman dengan selamat. Menggunakan transportasi umum memang lebih aman dan nyaman.

PT Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi (Samrat) Manado mulai mempersiapkan kondisi bandar udara dalam melayani arus mudik dan balik menyongsong Lebaran tahun 2018 ini.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi Manado Minggus Gandeguai mengatakan pihaknya menyiapkan Posko Lebaran 2018 guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebelum dan sesudah perayaan Idul Fitri.

Alat produksi terutama yang terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan terus dipastikan kesiapannya untuk melayani pengguna jasa yang terbang dari dan ke Manado selama musim mudik Lebaran 2018.

Pihak Angkasa Pura I akan membuka Posko Terpadu Angkutan Lebaran mulai 7 Juni 2018. Tahun ini, katanya, posko tersebut akan resmi beroperasi pada H-8 sampai H+8 Lebaran yaitu hingga 24 Juni 2018.

Posko Angkutan Lebaran 2018 di Bandara Sam Ratulangi Manado akan terbagi menjadi dua yaitu Posko Pengawasan, Pelayanan dan Monitoring Data, serta Posko Kesehatan.

Posko ini akan berjalan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan melibatkan pihak eksternal seperti Otoritas Bandara, personel dari TNI, Polri, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan BMKG.

Artikel menarik: Atto Sampetoding: Bandara Jabar Yang Dinanti Siap Beroperasi

Setiap harinya akan ada petugas gabungan yang memberikan informasi kepada posko pusat (Jakarta), dan memiliki tugas utama memberikan pelayanan dalam rangka memperlancar arus mudik dan arus balik bagi para penumpang dengan melakukan pengawasan pelaksanaan persiapannya.

Pemantauan dan pengendalian serta evaluasi Angkutan Udara Lebaran Tahun 2018 (1439 H) akan terus dilakukan di Bandara Sam Ratulangi. Melalui posko tersebut kelancaran arus penumpang di sisi darat, terminal dan sisi udara akan terus dipantau.

Pihaknya akan meninjau dan memastikan tingkat keselamatan, keamanan serta pelayanan di Bandar Udara terkait operasional pesawat udara, penumpang dan barang selama musim mudik nanti.

Beroperasi 24 Jam Posko Lebaran 1439 H di Bandara Sam Ratulangi akan beroperasi selama 24 jam, guna melayani pengguna jasa transportasi udara. Semua tim akan bekerja 24 jam melayani penumpang pengguna jasa penerbangan. Puluhan personel yang dikerahkan mendukung posko lebaran, akan bekerja semaksimal mungkin walaupun hari libur. Dipastikan tidak ada libur bagi petugas posko lebaran di Bandara Samrat.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi Manado Minggus Gandeguai menjelaskan kesiapan bandara saat Bulan Suci Ramadhan sudah nampak dengan berbagai aksesoris dan dekorasi nuansa Ramadhan serta aktivitas pembagian takjil yang memudahkan para pengguna jasa berbuka puasa.

Selain hal-hal tersebut juga dilakukan koordinasi teknis dengan kepolisian serta kementerian perhubungan. Serangkaian aktivitas yang sudah dilakukan adalah pekerjaan rubber deposit atau pembersihan sisa karet ban pesawat yang menempel di landasan, memastikan fasilitas genset siap guna mengantisipasi jika terjadi gangguan listrik.

Koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan tingkat keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jasa bandara hingga pengujian kekesatan landasan oleh Balai Teknik Penerbangan.

Selain Posko Terpadu, kata Minggus, pihaknya juga menyiapkan Posko Kesehatan bagi penumpang yang memerlukannya. Harapannya pemudik dapat merasa nyaman selama di bandara serta selamat dan aman dalam perjalanan.

PT Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi Manado terus meningkatkan penjagaan keamanan dalam penerbangan. Semua pihak diharapkan memberikan kontribusi serta aktif dalam penerapan tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan di bandara itu.

Sebelumnya kembali dimusnahkan ribuan "prohibited items" atau barang yang dilarang diberangkatkan dalam pesawat udara, kata Airport Security And Safety Departement Head R. Bambang Triyono.

Barang yang dimusnahkan berupa minuman beralkohol jenis Captikus (Flammable liquid) 287 liter, benda-benda tajam, seperti gunting, pisau, cutter dan sejenisnya 1.121 buah, korek api dengan bahan bakar gas 3.580 buah, dan Aerosol 48 buah.

Kegiatan pemusnahan itu sebagai rutinitas pengelola bandara setempat, per triwulan, jika volume barang sudah melebihi kapasitas, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 80/2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP 2765/XII/2010 tentang tata cara pemeriksaan keamanan penumpang, personel pesawat udara, dan orang perseorangan yang diangkut dengan pesawat udara.

Memasuki triwulan pertama 2018, tercatat penurunan "prohibited items" yang tersita, khususnya cairan jenis minuman beralkohol "Captikus" Triwulan IV Tahun 2017 sejumlah 453 liter.

Pihak Bandara Sam Ratulangi mengadakan pertemuan bersama instansi terkait yang tergabung dalam Airport Security Committee (ASC), di antaranya Kepala Otoritas Bandara Wilayah VIII Manado, Kepala Kepolisian Resor Manado, Komandan Pangkalan TNI-AL Sam Ratulangi, serta instansi terkait lainnya, guna membahas program kerja maupun sistem koordinasi serta pembagian peran masing-masing instansi dalam menjaga keamanan di Bandara Sam Ratulangi Manado.

Takjil Gratis PT Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi Manado membagikan takjil gratis kepada penumpang dan pengguna jasa bandara untuk berbuka puasa sejak hari pertama Ramadhan. Takjil gratis ini tersedia di area atau ruang tunggu keberangkatan bandara mulai pukul 17.30 Wita.

"Selama bulan Ramadhan kami menyediakan takjil gratis untuk memudahkan para pengguna jasa bandara berbuka puasa. Pemberian takjil juga dapat menjadi sarana komunikasi kami dengan para penumpang," kata Minggus Gandeguai.

Sekitar 4.000 kotak takjil diagendakan dibagikan kepada pengguna jasa Bandara Sam Ratulangi Manado selama bulan Ramadhan ini atau setiap hari disiapkan tidak kurang 150 paket takjil. Pembagian takjil sangat membantu penumpang yang menjalankan ibadah puasa. "Para petugas customer service-nya juga sangat ramah, terima kasih Bandara," kata Yanti, penumpang Garuda tujuan Jakarta.

Avtur Aman PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) Vll menjamin bahan bakar pesawat atau avtur di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) aman menjelang Lebaran tahun ini.

General Manager MOR VII Tengku Fernanda mengatakan, akan ada peningkatan avtur di Manado menjelang Lebaran, namun tidak signifikan.

Branch Manager Marketing Sulutenggo Daniel Alhabsy mengatakan kesibukan transportasi udara dari dan menuju Manado pada Hari Raya Lebaran tidak seperti perayaan Natal dan Tahun Baru.

Kemungkinan transportasi udara akan meningkat namun tidak besar, dan masih mampu dipenuhi oleh stok avtur pada kondisi normal, katanya. Pihaknya terus melakukan pengawasan stok avtur pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H/2018 berada dalam kondisi aman.

Konsumsi bahan bakar pesawat udara selama Ramadhan dan ldul Fitri nanti diproyeksikan tidak mengalami peningkatan signifikan yakni sesuai dengan rata-rata konsumsi harian normal di Sulawesi Utara sebesar 173 KL/hari. Jika ada penambahan jumlah penerbangan atau ekstra flight di bandar udara di Manado, akan dilakukan koordinasi dengan Pertamina.

Masyarakat tidak perlu khawatir, Pertamina sudah mengantisipasi hal ini sehingga tidak akan terjadi kekosongan.

Transportasi Udara Sulut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut Moh Edy Mahmud mengatakan jumlah pesawat yang datang di Bandar Udara Provinsi Sulawesi Utara pada Maret 2018 sebanyak 1.451 unit, naik 23,70 persen dari bulan sebelumnya. Keseluruhan jumlah pesawat yang datang tersebut 94,42 persen merupakan kedatangan penerbangan domestik dan sisanya 5,58 persen untuk kedatangan penerbangan internasional. Pesawat yang datang mengalami peningkatan 24,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Jumlah pesawat yang berangkat dari Bandar Udara di Provinsi Sulawesi Utara pada Maret 2018 sebanyak 1.446 unit, naik 22,34 persen dari bulan Februari 2018.

Dari keseluruhan jumlah pesawat yang berangkat tersebut, 1.367 unit atau 94,54 persen merupakan keberangkatan untuk penerbangan domestik dan sisanya 5,46 persen untuk keberangkatan penerbangan internasional. Total pesawat yang berangkat mengalami penurunan 23,28 persen dibandingkan periode sama tahun 2017.

Penumpang yang menggunakan jasa angkutan udara di Sulawesi Utara pada Maret 2018 sebanyak 238.66 ribu orang. Jumlah penumpang yang diberangkatkan sebanyak 119,21 ribu orang, naik 8,42 persen dibandingkan Februari 2018. Dari total penumpang yang berangkat pada Maret 2018, sebanyak 91,34 persen melakukan penerbangan domestik dan sisanya melakukan penerbangan ke luar negeri.

Sementara jumlah penumpang yang datang pada Maret 2018 sebanyak 119,45 ribu orang, naik 9,54 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Total penumpang yang berangkat mengalami peningkatan sebesar 10,85 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, sedangakan total penumpang yang datang mengalami peningkatan sebesar 14,51 persen dibandingkan periode yang sama 2017.

Kemudian, kata Edy Mahmud, barang yang dibongkar di Bandar Udara di Provinsi Sulawesi Utara pada Maret 2018 sebanyak 1,960 ribu ton. Dari keseluruhan jumlah barang yang dibongkar tersebut, 1,846 ribu ton atau 94,21 persen dibongkar melalui penerbangan domestik dan 113,52 ribu ton atau 5,79 persen untuk penerbangan internasional.

Volume barang yang dibongkar tersebut mengalami kenaikan 15,18 persen terhadap Februari 2018. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, volume barang yang dibongkar meningkat 15,70 persen.

Barang yang dimuat pada Maret 2018 sebanyak 1,335 ribu ton, yakni 88,98 persen melalui penerbangan domestik dan 11,02 persen melalui penerbangan Internasional. Bila dibandingkan dengan Februari 2018 (m-to-m), jumlah barang yang dimuat mengalami kenaikan 9,98 persen dan naik 16,00 persen dibandingkan periode sama tahun 2017.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta masyarakat agar dapat mengatur waktu ketika hendak mudik Lebaran 2018. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan saat mudik. Jika biasanya masyarakat ke kampung halaman saat mendekati hari H Idul Fitri, maka dia menyarankan agar masyarakat berangkat lebih awal. Apalagi, saat ini pemerintah juga telah menambah masa cuti bersama Lebaran.

Jakarta, 24/5 (Benhil) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat adanya penurunan kinerja ekspor minyak sawit Indonesia termasuk biodiesel dan oleochemical sebesar dua persen pada kuartal I 2018 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif GAPKI Danang Girindrawardana mengatakan bahwa, pada kuartal pertama 2017, ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 8,02 juta ton, namun pada periode yang sama 2018, melorot menjadi 7,84 juta ton.

"Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor minyak sawit Indonesia adalah adanya beberapa hambatan perdagangan yang diterapkan oleh beberapa negara," kata Danang, dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis.

Danang menambahkan, hambatan-hambatan tersebut antara lain seperti dari Uni Eropa yang mengeluarkan resolusi Parlemen Eropa yang menuding sawit sebagai penyebab deforestasi, India yang menaikkan bea masuk impor minyak nabati. Selain itu, Amerika Serikat melancarkan tuduhan anti-dumping biodiesel dan China yang memperketat pengawasan terhadap minyak nabati yang diimpor.

GAPKI mencatat, khusus untuk minyak sawit mentah dan turunannya saja (tidak termasuk Olechemical dan Biodiesel) pada kuartal I 2018 menurun tiga persen pada kurtal I 2018 dibanding periode yang sama tahun lalu atau dari 7,73 juta ton di kuartal I 2017 turun menjadi 7,5 juta ton di periode yang sama tahun 2018.

Di sisi lain, kinerja produksi minyak sawit Indonesia pada kuartal I 2018 naik mencapai 24 persen dibandingkan periode yang sama 2017 atau dari 8,4 juta ton pada kuartal I 2017 naik menjadi 10,41 juta ton periode yang sama 2018.

Produksi yang meningkat cukup signifikan ini disebabkan pada kuartal I 2017 yang masih masa pemulihan dari kekeringan yang dialami pada tahun 2015, selain itu juga luasan tanaman yang mulai menghasilkan mulai bertambah sehingga produksi dapat tetap meningkat meskipun banyak perkebunan yang melaksanakan peremajaan kebun.

Kinerja ekspor minyak sawit Indonesia pada Maret 2018 juga tercatat naik kurang lebih satu persen. Sepanjang Maret volume ekspor minyak sawit Indonesia (tidak termasuk biodiesel dan oleochemical) hanya mampu mencapai 2,4 juta ton, atau terkerek 33,86 ribu ton dibandingkan Februari lalu yang mencapai 2,37 juta ton.

Kinerja ekspor yang relatif stagnan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah India yang menaikkan pajak impor minyak nabatinya di awal Maret 2018 untuk CPO 44 persen dari semula hanya 30 persen dan refined palm oil 54 persen dari semula 40 persen.

Kebijakan India yang menaikkan pajak impor minyak nabati, menyebabkan ekspor minyak sawit Indonesia ke India tergerus 33,44 ribu ton atau turun sekitar delapan persen pada Maret 2018 dibandingkan bulan sebelumnya, atau dari 442,09 ribu ton di Februari turun menjadi 408,65 ribu ton di Maret.

Penurunan ekspor minyak sawit Indonesia pada Maret 2018 dibandingkan bulan sebelumnya juga terjadi ke Bangladesh 59 persen, negara Timur Tengah 30 persen dan Pakistan 0,5 persen.

Di lain pihak beberapa negara pasar tradisional tujuan ekspor Indonesia seperti Uni Eropa, RRT dan Amerika Serikat pada Maret 2018 masing-masing mencatatkan kenaikan impor 38 persen, 16 persen, dan 11 persen dibandingkan bulan Februari.

Pasar baru negara Afrika juga ikut membukukan kenaikan impor sebesar 38 persen.

Dari sisi produksi, pada Maret 2018 produksi minyak sawit Indonesia mencatatkan kenaikan sembilan persen atau dari 3,35 juta ton pada Februari lalu naik menjadi 3,65 juta ton pada Maret 2018. Peningkatan produksi ini karena hari kerja yang panjang dan cuaca yang mendukung. Dengan produksi yang masih meningkat dan ekspor yang relatif stagnan, stok minyak sawit Indonesia membukukan kenaikan menjadi di 3,65 juta ton di akhir Maret dibandingkan Februari lalu di 3,5 juta ton.

Dari sisi harga, sepanjang bulan Maret 2018 harga CPO global bergerak di kisaran 665-695 dolar AS per metrik ton dengan harga rata-rata 676,2 dolar AS per metrik ton. Harga rata-rata Maret meningkat 13,1 dolar AS dibandingkan harga rata-rata pada Februari lalu yang sebesar 663,1 per dolar AS metrik ton.

Jakarta, 24/5 (Benhil) - Bom merupakan kata yang sangat sensitif untuk dikatakan di angkutan umum, terutama di pesawat terbang, apalagi setelah terjadi sejumlah ledakan di Surabaya dan daerah lain, beberapa pekan lalu. Gurauan, apalagi serius mengatakan kata bom di areal bandar udara, ketika akan memasuki pesawat, dan berada di dalam pesawat bisa jadi akan berurusan dengan pihak berwajib.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan secara tegas telah mengatur sanksi bagi pemberian informasi palsu. Dalam pasal 437 ayat (1) disebutkan, "Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 Huruf E dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun". Apabila informasi tidak benar itu sampai mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, maka pelaku yang menyebarkan informasi tidak benar terancam hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun. Hal tersebut diatur pada Pasal 437 Ayat 2.

Sementara itu, Ayat 3 pasal tersebut berbunyi, "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun".

Adanya undang-undang tersebut sudah menegaskan bahwa akan ada tindakan hukum bila seseorang bercanda atau bergurau soal bom di areal penerbangan, siapapun itu yang mengatakan.

Entah tidak tahu akibat hukumnya atau memang niatnya hanya iseng-iseng atau bercanda, buktinya masih banyak masyarakat yang nekad bercanda soal bom di areal penerbangan sekalipun setelah diperiksa ulang pesawatnya oleh pihak berwenang tidak ditemukan bom.

Terakhir pada Rabu (23/5), dua orang anggota DPRD Banyuwangi, yakni Basuki Rahmad dan Nauval Badri diamankan petugas Bandara Banyuwangi karena bercanda mengenai bom saat hendak naik pesawat Garuda rute Banyuwangi-Jakarta di Bandara Banyuwangi, Jawa Timur.

Kapolsek Rogojampi Kompol Suhariono saat dihubungi di Banyuwangi, mengatakan kedua politikus dari Partai Gerindra dan Partai Hanura itu hendak terbang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda GA 265 yang berangkat pada Rabu sore di Bandara Banyuwangi, namun saat memasuki pemeriksaan oleh petugas Avsec (keamanan bandara) menyampaikan bahwa tas rekannya berisi bahan peledak atau bom.

Bahkan saat ditanya petugas hingga tiga kali, Rahmad tetap menyampaikan bahwa yang dibawa adalah bom dan penumpang atas nama Novel menuju ke dalam pesawat yang juga berbicara bahwa barang di tas tersebut berisi bom, sehingga pramugari melaporkan ke pilot pesawat dan pilot tidak berani terbang kalau penumpang tersebut tidak turun.

Akibatnya, kedua anggota DPRD Banyuwangi itu diturunkan ke Kantor Angkasa Pura di Bandara Banyuwangi, sedangkan untuk barang bawaan kedua penumpang dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan barang yang mencurigakan.

Kasus serupa juga pernah dialami pesawat Lion Air Boeing 737-900ER registrasi PK-LFW bernomor JT 787 rute Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar (UPG), tujuan Juanda, Surabaya, (SUB), Sabtu (5/5), ditunda penerbangan gara-gara ada wanita bergurau membawa bom.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan kejadian itu berlangsung ketika proses masuk ke pesawat. Seorang penumpang wanita berinisial ST mengaku ke salah satu awak kabin adanya bom dalam barang bawaan, saat akan dimasukkan ke kompartemen kabin.

Untuk alasan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan, pilot beserta seluruh kru berkoordinasi dalam menjalankan tindakan menurut standar penanganan ancaman bom, sehingga dilakukan pengecekan ulang pada pesawat, 207 penumpang dewasa, tiga anak-anak dan empat bayi, serta semua barang bawaan serta kargo. Hargai aturan dan bertuturlah dengan baik ujar Atto Sakmiwata Sampetoding, pengamat masalah sosial di Jakarta.

Kerja sama yang baik antara kru pesawat, petugas layanan di darat dan petugas keamanan bandar udara proses pemeriksaan diselesaikan secara tepat dan benar. Hasilnya tidak ditemukan barang bukti berupa bom dan benda lain yang mencurigakan.

Lion Air selanjutnya menyerahkan ST ke petugas keamanan Angkasa Pura I Cabang Makassar, otoritas bandar udara beserta pihak berwenang guna menjalani pengamanan dan proses penyelidikan lebih lanjut.

Penerbangan JT 787 akhirnya diberangkatkan dengan jadwal terbaru pada pukul 18.55 WITA dari jadwal semula pukul 17.35 WITA dan telah mendarat di Juanda pada 19.30 WIB.

Perusahaan menginformasikan, kondisi itu berpotensi menyebabkan penundaan penerbamgan pada rute dari Surabaya ke Makassar dan Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, Sulawesi Tengah (PLW).

Pesawat Laik Terbang Masih dialami Lion Air, seorang penumpang dengan inisial ZN dan rombongannya yang berjumlah empat orang terpaksa diturunkan dari pesawat karena menyebutkan bom ke salah satu awak kabin ketika dalam proses masuk ke pesawat.

Lion Air menyampaikan klarifikasi terkait keterlambatan JT 618 dikarenakan gurauan bom yang bersumber dari ZN, seorang penumpang laki-laki yang ketika dalam proses masuk ke pesawat menyebutkan kata bom ke salah satu awak kabin. Hal itu terjadi pada Sabtu (12/5) saat Lion Air penerbangan Nomor JT 618 dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang (CGK), menuju Bandar Udara Depati Amir, Pangkalpinang, Bangka (PGK), dengan menggunakan pesawat Boeing 737-800NG registrasi PK-LOR.

Dalam menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan, pilot beserta seluruh kru berkoordinasi dengan menjalankan prosedur tindakan menurut standar penanganan ancaman bom.

Pesawat sesungguhnya dalam keadaan aman dan laik terbang. Akibat ucapan penumpang itu 148 penumpang dewasa, dua bayi, barang bawaan serta berikut bagasinya, harus melalui tahapan pengecekan ulang.

Berkat kerja sama yang baik di antara awak pesawat, petugas layanan di darat dan petugas keamanan (aviation security/avsec), maka proses pemeriksaan diselesaikan secara teliti, tepat dan benar. Petugas tidak menemukan barang bukti berupa bom dan benda lain yang mencurigakan, yang dapat berpotensi mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pesawat Lion Air JT 618 akhirnya diberangkatkan dengan jadwal terbaru pukul 16.40 WIB dari jadwal penerbangan semula pukul 15.50 WIB dan telah mendarat di Pangkalpinang pada 17.40 WIB.

Sesuai prosedur atas sikap penumpang itu, Lion Air menurunkan ZN dan rombongan yang berjumlah empat orang beserta 10 bagasi dari JT 618. ZN harus menjalani pengamanan dan proses penyelidikan lebih lanjut di Avsec Airlines serta menyerahkan mereka ke avsec Angkasa Pura II Cabang Soekarno-Hatta, otoritas bandar udara serta pihak berwenang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hendaknya calon penumpang tidak bergurau soal adanya atau membawa bom di areal penerbangan, karena hal itu pasti akan ditanggapi serius oleh pihak berwenang dan berwajib untuk mencegah terjadinya hal tak diinginkan.

Mengacu pada Pasal 437 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan), semua yang terkait informasi bom, baik sungguhan atau bohong akan diproses dan ada sanksi tegas oleh pihak berwajib.

Bandung, 23/5 (Benhil) - Setelah menunggu 15 tahun atau sejak dirintis pertama pada tahun 2003, akhirnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, akan resmi beroperasi pada Kamis ini, 24 Mei 2018. "Bahagia yang dinanti oleh warga Jabar, kata Atto Sakmiwata Sampetoding, pengusaha dan pemerhati sosial di Jakarta.

Peresmian pengoperasian Bandara Internasional Jawa Barat tersebut akan ditandai dengan pendaratan perdana pesawat (historical landing).

Direncanakan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau dengan nama populernya Aher akan melakukan pendaratan pertama dari Kota Bandung menuju Bandara Internasional Jawa Barat, sejumlah pengusaha dan Atto Sakmiwata Sampetoding akan hadir.

Ahmad Heryawan itu menuturkan bandara ini memiliki sejumlah keistimewaan karena menjadi bandara pertama yang diinisiasi oleh tokoh, politisi dan pengusaha dan masyarakat Jawa Barat.

Keistimewaan yang kedua bandara ini adalah bandara di daerah yang paling luas dan besar. Keistimewaan ketiga karena bandara ini lahir dari tokoh dan masyarakat Jawa Barat maka bandara ini dimiliki masyarakat oleh BUMD Pemerintah Paovinsi Jawa Barat. Gubernur Aher juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Periode 2003-2008 Danny Setiawan yang menjadi salah seorang penggagas Bandara Internasional Jawa Barat.

"Saya harus sebut, tentu secara khusus Pak Danny Setiawan sebagai Gubernur Jabar sebelumnya dan teman-teman dari Kadin Jawa Barat. Mereka adalah yang menginisiasi dan merencanakan awal bandara ini hingga mendapatkan izin prinsipnya dari Kemenhub pada saat itu," kata Aher, beberapa waktu lalu.

Dalam perjalanannya sekitar 15 tahun, banyak catatan penting dalam pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat ini, seperti sempat diambil alih pengelolaanya oleh pemerintah pusat, pada awal tahun 2016.

Namun, pada September 2016, pembangunan dan pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati batal diambil alih sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat sehingga pelaksanaan pembangunan kembali dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta PT BIJB.

Keputusan dikembalikannya pengelolaan BIJB dari pemerintah pusat kepada Pemprov Jawa Barat tersebut muncul setelah pergantian Menteri Perhubungan saat itu.

Catatan lainnya, BIJB menjadi satu-satu bandara di Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh BUMN (PT Angka Pura II) dan BUMD (PT BIJB, BUMD milik Pemprov Jawa Barat).

Pada 22 Januari 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), membuat Kesepakatan dengan PT Angkasa Pura II untuk pengelolaan BIJB di Gedung Negara Pakuan.

Penerbangan Haji Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan BIJB di Kertajati, Majalengka, akan menjadi embarkasi haji antara menyusul daya dukung landasan pacu yang belum bisa mengakomodasi pesawat berbadan lebar.

"Format yang akan dilakukan itu diperlakukan sebagai embarkasi antara. Artinya penerbangan itu akan dilakukan dari Kertajati ke Soekarno-Hatta. Dari Soekarno-Hatta baru ke Saudi," kata Budi di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta.

Menteri Perhubungan menjelaskan format embarkasi antara dilakukan seperti halnya di Bandara Radin Inten II Bandar Lampung dan meski hanya menjadi embarkasi haji untuk sementara, secara teknis Kementerian Perhubungan telah memastikan kesiapan bandara tersebut.

"Kementerian Perhubungan selaku sektor teknis sudah meneliti berkaitan dengan hal teknis, seperti kemampuan 'runway', daya dukung dan teknis lainnya. Prinsipnya dapat digunakan," ujarnya.

Sistem navigasi udara, tambah Budi, juga telah siap. Begitu pula Garuda Indonesia yang akan menjadi maskapai perantara yang membawa jamaah dari BIJB di Kertajati menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Adapun lama penerbangan (dari Kertajati ke Soekarno-Hatta) kira-kira 45 menit. Sementara itu panjang landasan pacu bandara itu akan ditambah menjadi 3.000 meter pada Juli mendatang dan ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan.

Saat ini, panjang landasan pacu baru 2.500 meter sehingga memang belum bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 yang biasa digunakan untuk penerbangan haji.

Sehingga nantinya Garuda Indonesia mampu mengangkut jamaah haji dari daerah Jawa Barat dengan Airbus 330 sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian, jamaah akan berpindah ke pesawat Saudi Airlines yang mendapat jatah jamaah wilayah tersebut, untuk langsung terbang menuju Arab Saudi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, dalam kesempatan yang sama mengatakan perjalanan haji dari dan ke BIJB Kertajati rencananya berjumlah lima kloter dan maksimum 2.500 orang dari wilayah Majalengka dan mungkin Sumedang.

Dia juga memastikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Pemprov Jawa Barat terkait penerbangan haji dari bandara berkode KJT ini.

PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) hingga saat ini mulai menyosialisasikan bandara yang ada di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, sebagai bandara yang bisa melayani penerbangan Jamaah Calon Haji dan Umrah 2018.

Menurut Atto Sakmiwata Sampetoding, PT BIJB memperkenalkan langsung kepada sekitar 150 agen travel haji dan umrah, di area Terminal Bandara Kertajati, pada awal Mei 2018.

Sosialisasi bandara pemilik "three letter code" KJT ini disampaikan langsung Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra. "Bandara ini ketika sudah beroperasi tentu harapan kita bisa juga melayani kebutuhan masyarakat untuk haji dan umrah. Karena pasar untuk umrah ini sangat besar di Jawa Barat," kata Virda.

Dia mengatakan Indonesia merupakan negara kedua setelah Pakistan yang menerbangkan sekitar 875.958 orang untuk umrah pada 2017. Setiap tahunnya kenaikan rata-rata hampir 25 persen, dimana pada 2016 lalu jamaah yang menunaikan ibadah ke Tanah Suci hanya sekitar 700.766 orang.

Masih kata Virda, Jawa Barat merupakan provinsi yang berkontribusi besar dengan persentase 18 persen untuk memberangkatkan jamaah umrah.

"Sehingga kehadiran Bandara Kertajati ini bisa menekan kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta sekaligus mendukung kemudahan transportasi masyarakat yang hendak umroh maupun haji ke Arab Saudi," ucapnya.

Menurutnya, dari segi fasilitas, Bandara Kertajati sudah cukup memadai untuk melayani penerbangan haji dan umrah. Fasilitas untuk kenyamanan calon jamaah juga disiapkan, yakni hadirnya, lounge haji dan umroh seluas 1.300 meter persegi yang ada di area lantai tiga. Begitu juga dengan panjangnya landasan pacu yang saat ini masih diangka 2.500 meter. Dengan panjang tersebut maskapai seperti Garuda Indonesia menawarkan pesawat Boeing 737 sebagai penyesuaian terhadap runway yang ada.

Karena untuk menggunakan Boeing 777 yang bisa terbang langsung ke Jedah, runway bandara itu harus memiliki panjang sampai 3.000 meter. Sisa dari perpanjangan runway 500 meter saat ini akan dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura (AP) II selaku operator bandara dan diperkirakan rampung pada Oktober 2018.

"Kami sendiri (area terminal) sudah sangat siap. Tapi kalau dia terbang menggunakan (Boeing) 777 atau Airbus, ada yang namanya technical landing. Kalau 777 itu harus ke Soekarno-Hatta mengisi bahan bakar. Kalau Airbus itu bisa (transit) ke Padang atau Batam," kata Virda.

Namun dari seluruh kesiapan itu, BIJB yang juga dikenal sebagai Bandara Kertajati ini masih menanti Kementerian Agama (Kemenag) selaku pemilik otoritas untuk pelayanan penerbangan haji, khususnya untuk 2018. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi sinyal bahwa Bandara Kertajati dinilai layak untuk memberangkatkan haji tahun 2018 ini.

"Yang pasti kami siapkan semua apapun nantinya keputusan pemerintah untuk melayani penerbangan haji 2018. Karena semua itu keputusannya ada di Kementerian Agama," kata Virda seraya menyebut bahwa BIJB sudah melakukan kerja sama strategis dengan Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Azis Madinnah. (Ben/An/AS)

Yerusalem, 21/5 (Benhil/An/Reuters) - Paraguay membuka kedutaannya di Israel di Yerusalem pada Senin, menjadi negara kedua mengikuti Amerika Serikat dalam memindahkan kedutaan, yang peka secara politik, dari Tel Aviv.

Presiden Paraguay Horacio Cartes dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri upacara peresmian itu. Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem seminggu lalu, yang memancing kemarahan Palestina, disusul Guatemala pada Rabu.

Kedudukan Yerusalem adalah salah satu hambatan tersulit untuk mencapai kesepakatan perdamaian Israel dengan Palestina, yang dengan dukungan luas dunia menginginkan Yerusalem Timur, yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah pada 1967, sebagai ibu kota mereka.

Israel menganggap semua kota, termasuk bagian timur itu, yang direbut setelah perang pada 1967, sebagai ibukotanya.

"Ini adalah hari bersejarah, yang memperkuat hubungan Paraguay dengan Israel," kata Cartes pada upacara tersebut.

"Hari yang luar biasa bagi Israel. Hari yang luar biasa bagi Paraguay. Hari yang luar biasa untuk persahabatan kami," demikian tanggapan Netanyahu, "Anda tidak hanya memiliki dukungan dari pemerintah kami, namun terima kasih yang mendalam dari orang-orang Israel." Hanan Ashrawi, pejabat Organisasi Pembebasan Palestina, mengecam langkah Paraguay tersebut.

"Dengan mengadopsi tindakan provokatif dan tidak bertanggung jawab yang bertentangan langsung dengan hukum dan konsensus internasional, Paraguay telah bersekongkol dengan Israel, Amerika Serikat dan Guatemala untuk berkubu dalam pendudukan militer dan untuk mengunci nasib Yerusalem yang diduduki," kata Ashrawi dalam sebuah pernyataan.

Pada Desember, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, membalikkan kebijakan Amerika Serikat selama puluhan tahun dan membuat marah dunia Arab serta sekutu Barat.

Sebagian besar kekuatan dunia tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota itu dan mengatakan kedudukan terakhirnya harus diatur dalam perundingan perdamaian.

Jakarta, 21/5 (Benhil) - Genap 20 tahun sudah usia reformasi yang membawa enam amanat: adili Soeharto dan kroni-kroninya; cabut dwifungsi ABRI; hapus korupsi, kolusi, dan nepotisme; otonomi daerah seluas-luasnya; amendemen UUD 1945; tegakkan supremasi hukum; dan budaya demokrasi.

Setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, pers pun menjadi pilar keempat demokrasi yang dijamin kemerdekaannya.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menilai kebebasan pers adalah satu-satunya wilayah yang masih steril dan menjadi warisan dari reformasi, tidak ada campur tangan pemerintah maupun wakil rakyat di DPR RI.

Bahkan, polisi saat menegakkan hukum terhadap media dan wartawan tidak bisa seperti biasa, tetapi membutuhkan penilaian dari Dewan Pers. Apabila ranahnya jurnalisme, Dewan Pers yang menyelesaikan.

Indonesia, dikatakannya, dipuji kalangan internasional, khususnya kawasan karena mempunyai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang melahirkan Dewan Pers dengan struktur independen gabungan organisasi jurnalis, asosiasi perusahaan pers, dan masyarakat. Namun, bersebelahan dengan kisah sukses kebebasan pers di Indonesia setelah 20 tahun reformasi, Yosep menyebutkan terdapat penumpang gelap yang menyalahgunakan kebebasan dengan memeras perorangan atau lembaga.

Penumpang gelap itu adalah media abal-abal yang mengaku memiliki media daring atau cetak tetapi tidak berbadan hukum, tidak memiliki struktur organisasi dan alamat yang jelas. Mereka mendatangi instansi pemerintah, sekolah, atau tokoh, lalu mengancam dan memeras dengan penanya akan menulis hal-hal yang tidak baik.

Tidak main-main, fenomena yang hanya terjadi di Tanah Air ini jumlahnya besar. Dewan Pers mencatat dari 47.000 media yang ada di Indonesia, sekitar 2.000 yang terverifikasi. Sebagian besar media abal-abal mengaku media daring karena pembuatannya mudah dan murah, bahkan gratis, atau hanya memerlukan layanan aplikasi web tidak berbayar.

Yosep mengatakan bahwa jurnalis abal-abal itu bisa dari latar belakang berbeda-beda tanpa kompetensi menjadi jurnalis. Mereka hanya bermodal kartu pers yang dicetaknya sendiri.

Kode etik jurnalistik pun ditinggalkan para penumpang gelap itu dengan membuat berita bohong dan memojokkan orang. Sejumlah orang yang pernah menjadi korban pun takut dan sedihnya mungkin menggeneralisasi semua jurnalis sama, termasuk jurnalis media arus utama.

Padahal, berdasarkan survei The Economist, kata Yosep, sebanyak 87 persen masyarakat Indonesia percaya kepada media arus utama, bahkan angka tersebut lebih tinggi daripada tingkat kepercayaan mereka pada pemerintah.

Media tentu tidak ingin kehilangan kepercayaan yang tinggi itu dari masyarakat. Untuk itu, Dewan Pers menegaskan bahwa menjaga profesionalisme dan menjunjung kode etik jurnalistik merupakan salah satu cara melawan para penumpang gelap kebebasan pers itu.

"Dengan menjalankan fungsi secara benar, pewarta media arus utama akan meraih kepercayaan masyarakat sehingga ruang media abal-abal makin sempit," kata Yosep.

Menurut Yosep, kini media besar yang masih independen, pemiliknya tidak bergabung dengan politik dan mempraktikkan "good journalism" masih ada dan dapat menjadi teladan.

Dewan Pers selalu menekankan hanya akan mengurus insan dan perusahaan pers yang profesional serta melindunginya dengan UU No. 40/1999 tentang Pers.

Meski begitu, Dewan Pers tidak berniat membiarkan jurnalis media abal-abal begitu saja, pihaknya ingin merangkul untuk mengedukasi agar menjadi profesional. Apalagi, sebagian dari mereka telah bertahun-tahun menjadi pers.

Dewan Pers berupaya memperbaiki kualitas dan kompetensi jurnalis dengan pengawasan pelaksanaan kode etik, menegur media abal-abal dan membuat sejumlah pedoman peliputan. Namun, mendata puluhan ribu media itu dirasa sulit sehingga diperlukan juga kemauan dari jurnalis untuk melakukan sertifikasi agar berpindah tidak lagi di kawasan media abal-abal.

"Tunjukkan yang setia umurnya panjang, dibandingkan mereka yang khianat pada kebebasan pers umurnya akan pendek," tegas Yosep.

Kebebasan Bertanggung Jawab Reformasi bukan suatu titik perhentian, melainkan titik tolak yang setiap langkahnya mendewasakan. Selama 20 tahun reformasi sudah banyak kemajuan di berbagai bidang, sementara di bidang informasi dan kebebasan, masyarakat dijamin haknya untuk menyampaikan pendapat dan haknya untuk mendapatkan informasi.

Meski bebas, kata Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti, pers dibatasi peraturan dan undang-undang yang ada serta kode etik jurnalistik yang mengarahkan pada kebebasan yang bertanggung jawab.

"Semua menyadari kebebasan yang diberikan oleh undang-undang adalah kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang memperhatikan hak masyarakat lain mendapatkan informasi yang benar," kata Niken Widiastuti.

Pada era keterbukaan informasi, tidak bisa seseorang memeras atau mencaci maki dengan alasan kebebasan karena sebebas-bebasnya pers, terdapat aturan dan kode etik yang mengikat.

Meski menekankan aturan main yang harus diikuti pers, Niken menekankan sepanjang bertanggung jawab dan menyampaikan informasi sesuai dengan data fakta yang akurat, tidak ada pembatasan dari UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistiknya sesuai dengan UU Pers dilindungi haknya apabila dalam menjalankan tugas jurnalistiknya menerima keberatan dari masyarakat terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan tidak akan dijerat UU ITE.

Pemerintah selalu mendukung kebebasan pers, kata dia, ditunjukkan dengan pemerintah tidak mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengimplementasikan UU Pers karena tidak mengatur konten dari visi media.

Namun, dalam hal kebebasan pers, Pemerintah melindungi masyarakat dari terpaparnya informasi negatif melalui literasi, tidak mencampuri konten sepanjang tidak melanggar undang-undang, peraturan dan kode etik jurnalistik.

Menjadi bebas memang mudah. Akan tetapi, ingat tanggung jawab yang menyertainya. Kalau selalu lempar batu sembunyi tangan, kapan mau bijak dan dewasa?

Jakarta, 18/5 (Benhil) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan tiga menteri India di negeri yang eksotik ini guna mendorong kerja sama bilateral di bidang kemaritiman.

Dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, Luhut Pandjaitan menggelar tiga pertemuan bilateral dengan Minister of State of Civil Aviation Jayant Sinha, Minister of Commerce & Industry and Civil Aviation Suresh Prabhu dan dengan Minister of Road Transport and Highways, Minister of Shipping Nitin Jairam Gadkari yang juga merangkap sebagai Minister of Water Resources, Rural Development and Gangga Rejuvenation.

Dalam rangkaian pembicaraan kedua negara tersebut muncul peluang-peluang untuk dapat dikerjasamakan dua negara di antaranya terkait industri pesawat terbang, "drones", kelapa sawit, produksi obat generik, pelatihan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia kemaritiman, pengolahan limbah plastik menjadi energi, pembersihan sungai, dan teknologi biodiesel.

Berita Terkait: Goodhope Asia Holdings dan Produsen Biodisel Apresiasi Bioavtor

Pemerintah India juga mengutarakan minatnya untuk berinvestasi di kawasan ujung barat nusantara. "Keinginan India untuk investasi di Sabang ada rumah sakit, ada juga pelabuhan laut di sana karena dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar," tutur Luhut.

Mantan Menko Polhukam itu menyambut minat tersebut lantaran kerja sama dua negara diharapkan akan berdampak pada stabilitas keamanan di wilayah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

"Saya pikir penting perimbangan kekuatan dibangun di sini sehingga tidak ada satu (negara) 'super power' bisa membuat instabilitas," katanya.

Lebih lanjut, khusus di sektor pariwisata, dibicarakan juga mengenai pembukaan rute penerbangan langsung dari Delhi atau Mumbai ke Jakarta, Bali, Medan Sumatera Utara, atau kota lain di Indonesia.

Peluang itu tidak dapat dikesampingkan mengingat tingginya jumlah kunjungan wisman dari India ke Indonesia yang sejumlah 485.000 orang pada tahun lalu. "Total turis dari India ke Indonesia meningkat 28 persen pada 2017," katanya.

Secara keseluruhan, Luhut melihat keunggulan teknologi India karena terjangkau, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

"Mereka membuat produk-produk mereka dengan harga yang terjangkau, cocok, tapi fungsional. Itu saya kira penting buat negara berkembang seperti kita. Jadi tidak melihat yang barang mewah yang kami tidak butuhkan," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, Kemenko Bidang Kemaritiman Luhut, akan mengirimkan tim teknis kembali ke India minggu depan.

Peluang kerja sama yang telah menjadi lebih konkret akan dibahas di tingkat yang lebih tinggi di level kepala pemerintahan, saat rencana kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia pada 30 Mei 2018 mendatang.

Manado, 16/5 (Benhil) - Salah satu perusahaan pengelola ojek online selaku penyedia layanan transportasi umum daring berbasis aplikasi memperluas jangkauan layanannya ke Kota Bitung dan Kota Tomohon, Sulawesi Utara guna mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut.

"Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran di Sulut cukup tinggi masih sekitar 76.389 orang di Februari 2018," kata Strategic Regional Head ojek online Kalimantan dan Sulawesi Anandita Danaatmadja di Manado, Rabu.

Atto Sakmiwata Sampetoding, pengusaha asal Sulawesi mengatakan, "Hadirnya ojek online hadir di dua kota tersebut selain membantu masyarakat mendapatkan fasilitas transportasi yang nyaman, juga mendukung program pemerintah mengurangi pengangguran".

Ditambahkan oleh Atto Sampetoding, pola bisnis sejenis yang banyak dilahirkan oleh usaha rintisan atau start-up, sanag baik dan layak diapresiasi dan didukung oleh pemerintah di berbagai daerah dan kota, tidak hanya di Kota Bitung.

"Dengan menjadi pengemudi di ojek online, kami pastikan pendapatan keluarga akan meningkat dan setidaknya memberikan lapangan kerja bagi masyarakat di Tomohon dan Bitung," kata Anandita.

Apalagi, katanya, kedua kota ini aktivitas bisnisnya sedang berkembang bagus, berarti membutuhkan fasilitas transportasi yang lebih cepat dan baik.

Dengan adanya ojek online, konsumen di Bitung dan Tomohon kami bisa memanfaatkan waktu mereka dengan lebih efisien, seperti untuk belajar, menghabiskan waktu bersama keluarga, melakukan hobi dan lain sebagainya.

Sementara, ojek online yang akan membantu mereka belanja, beli makanan, hingga mengirimkan barang. "Pelaku usaha, angkutan online dan pembeli, bersinergi, itu sangat bagus" kata Atto Sakmiwata Sampetoding.

"Dengan adanya ojek online, kami berharap masyarakat di Bitung dan Tomohon bisa hidup tanpa batas," ujar Anandita Danaatmadja.

Di Bitung dan Tomohon, masyarakat dapat menikmati layanan ojek online berupa layanan transportasi lewat Go-Ride dan Go-Car, layanan jasa antar makanan lewat Go-Food, jasa logistik melalui Go-Send, layanan belanja kebutuhan secara online lewat Go-Mart dan Go-Shop.

Tak sampai di situ, katanya, Go-Jek juga melayani pembelian tiket secara online melalui Go-Tix, layanan beli pulsa lewat Go-Pulsa, serta layanan pembayaran rekening sehari-hari lewat Go-Bills. Keseluruhan layanan tersebut dapat dibayar menggunakan Go-Pay uang elektronik dari ekosistem Go-Jek.

"Kami ingin dampak positif yang telah dirasakan jutaan masyarakat Indonesia yang ada di 50 kota juga dirasakan di Bitung dan Tomohon," katanya.

Terlebih Bitung memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang merupakan potensi besar dalam menggerakan roda perokonomian wilayah setempat. Inilah yang menginisiasi pihaknya untuk terus tumbuh dan berinovasi memberikan manfaat kepada masyarakat. "Kami berharap semakin banyak angkatan kerja yang terserap dengan hadirnya Go-Jek, jelasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut Moh Edy Mahmud mengatakan angka pengangguran terbuka pada Februari 2018 di Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pengangguran terbuka di Sulawesi Utaraut tercatat sebesar 6,09 persen pada Februari 2018 atau turun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,12 persen," kata Edy.

Dia mengatakan jika dibandingkan dengan periode Agustus 2017 juga mengalami penurunan dari 7,18 persen menjadi 6,09 persen. Dari posisi Februari 2017 jumlah 77.056 orang turun menjadi 76.389 orang di Februari 2018.

Ia menjelaskan, angka pengangguran terbuka menggambarkan besarnya persentase angkatan kerja yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mampu mendapatkan pekerjaan atau sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pada Februari 2018, angka pengangguran terbuka di Sulut tercatat sebesar 6,09 persen, lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 5,13 persen.

Surabaya, 13/5 (Benhil) - "Sadumuk bathuk, sanyari bumi, ditohi pati" yang artinya kalau diinjak harga dirinya, diganggu ketenteramannya akan bersatu melawan, meski memiliki keterbatasan. Itulah falsafah Jawa yang sangat populer ketika Tanah Airnya dinjak-injak pada masa penjajahan Belanda.

Falsafah itu dalam catatan sejarah sempat popluer di Surabaya, ketika pada tanggal 10 November 1945 daerah dengan julukan Kota Pahlawan itu diserbu tentara Inggris yang diboncengi NICA, dan Bung Tomo menggelorakan semangat Arek-arek Soroboyo untuk berperang walau kalah dalam segala hal, melalui semangat "rawe-rawe rantas malang-malang putung".

Sehingga, terjadilah pertempuran heroik kala itu karena kedaulatan negara sudah tidak dihormati dan Tanah Air telah diinjak-injak. Dan kini, setiap tanggal 10 November diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan.

Falsafah, dalam artian Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar dimiliki oleh orang atau masyarakat, atau semacam pandangan hidup.

Pandangan hidup terkait semangat pantang menyerah itulah yang kini masih terlihat di benak Arek-arek Suroboyo itu. Terbukti ketika kejadian bom meledak di tiga gereja kota itu sejumlah warga Surabaya langsung melawan dengan ramai menggunakan hastag atau tanda pagar (tagar) #SurabayaWani, dalam akun media sosialnya masing-masing. Surabaya wani artinya Surabaya berani.

Memang diakui beda zaman beda pula cara perlawanannya, karena tidak mungkin Arek Suroboyo yang kini sudah masuk dalam lingkaran generasi Z berperang seperti tahun 1945, lalu bahu membahu mengangkat senjata dan berlarian.

Namun demikian, ekspresi semangat dan bangkit ketika harga dirinya dinijak-injak dan diganggu ketenteramannya terlihat masih ada, dan tumbuh subur meski dengan cara berbeda.

Hastag lainnya yang juga ramai di media sosial masing-masing #Surabayaaman, #Kamitidaktakut, #SurabayaMelawan hingga kata umpatan khas dari Surabaya juga muncul seperti #TerorisJancuk.

Kata-kata bernada mendorong semangat dan perlawanan Arek Suroboyo kepada aksi terorisme itu banyak menghiasi beberapa layar media sosial, pada Hari Minggu ini, seperti twitter, Instagram, hingga Facebook milik warga, sebagai simbol pembuktikan masyarakat Surabaya melawan kepada teroris.

Salah satu kicauan warga Surabaya di media sosial yang dipantau Antara, yakni dari Aris Ernanto melalui akun twitternya @Arisern mengatakan, pengeboman di Surabaya dipastikan dilakukan oleh orang tidak beragama, karena orang yang beragama selalu menyebarkan kedamaian, dan turut berduka cita atas peristiwa itu. Kicauan itu diakhiri dengan #SuroboyoWani.

Sedangkan di Instagram, tagar #SurabayaWani sudah mencapai 1.756 kiriman, salah satunya dari akun @anisfauzi480 yang mengatakan bahwa agama tidak mengajarkan kita membunuh saudara sendiri, yang ditutup dengan #SurabayaWani, #surabayatidaktakutteroris dan #prayforsurabaya.

"Masyarakat Surabaya itu tidak akan pernah takut pada terorisme, sebab dengan semboyan 'Sadumuk bathuk, sanyari bumi, ditohi pati', mereka akan bersatu melawan aksi-aksi teror semacam ini," kata La Nyalla Mahmud Mattalitti, tokoh masyarakat yang juga Ketua Umum Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur.

Turun Lapangan Aksi bangkit melawan aksi terorisme itu tidak hanya dilakukan di dunia maya, beberapa elemen pemuda organisasi kemasyarakatan di Kota Surabaya juga turun ke jalan menyuarakan perlawanan mereka. Tercatat sejumlah elemen hadir, seperti BAMAG Surabaya, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Surabaya, GAMKI, PPGI, BKS PGI-GMKI Surabaya , PS GMKI, KNPI dan Forum Beda Tapi Mesra (FBM).

Selain itu, elemen lain juga melakukan hal yang sama seperti GGBI, PIKI, NERA ACADEMIA, PGIS, Kasih dalam Perbuatan, Sanggar Merah Merdeka, Forum Komunikasi Pemuda Kristen Indonesia Jatim, Pustaka Lewi, KBRS, Yayasan Kasih Bangsa, Yayasan Abdi Indonesia Cerah, dan sejumlah pendeta serta romo di Surabaya.

Aksi mereka, dilakukan dengan mengampanyekan gerakan "Suroboyo Wani" melalui aksi keprihatinan atas insiden bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, serta aksi ratusan tanda tangan dukungan terhadap Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk ucapan duka cita terhadap lima personel Brimob yang meninggal dunia dalam insiden terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua beberapa waktu lalu.

Aksi lain yang menunjukkan kebangkitan warga kota adalah ramainya kunjungan pedonor darah ke Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya Jalan Embong Ploso, terlihat ratusan warga datang dan mendonorkan darahnya di tempat itu.

Dalam catatan PMI Kota Surabaya, jumlah pedonor meningkat tajam pascakejadian ledakan bom di tiga gereja, dari hari biasa hanya 400-an orang, kini naik mencapai 600 orang-an, atau melebihi target dalam situasi normal.

"Kalau biasanya, per harinya kami ada target sekitar 400-an, tapi hari ini membeludak setelah insiden itu. Masyarakat rasa pedulinya luar biasa," kata Kepala Bagian Pelayanan Donor UTD PMI Surabaya dr Martono Adi Triyuko.

Antusiasme warga Kota Surabaya untuk membantu para korban ledakan bom, khususnya yang kondisinya sangat membutuhkan darah, dan dengan mendonorkan darah diharapkan bisa menyelamatkan korban ledakan bom yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Surabaya. Ledakan bom bunuh diri menimpa tiga gereja di Surabaya, yakni Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di wilayah Ngagel, kemudian GKI Wonokromo Jalan Diponegoro, dan Gereja Pantekosta di Jalan Arjuna, yang mengakibatkan korban tewas sementara berjumlah 13 orang.

Ledakan itu, juga menyita perhatian Presiden Joko Widodo yang langsung mendatangi lokasi ledakan di tiga titik Kota Surabaya, serta menjenguk korban selamat yang dirawat di RS Bhayangkara.

Sampit, Kalteng, 13/5 (Benhil) - Anggota DPR RI gencar melawan kampanye hitam Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia karena dampaknya sangat merugikan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan pada sektor ini.

"Ini sudah menyangkut nasib ratusan ribu bahkan jutaan warga Indonesia yang bekerja di sektor kelapa sawit. Apalagi fakta di lapangan tidak seperti yang mereka tuduhkan dan kampanyekan," kata anggota Komisi VI DPR RI, Hamdhani di Sampit, Minggu.

Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah itu baru tiba di tanah air usai melakukan kunjungan ke sejumlah tempat di Eropa. Bersama pejabat lainnya, Hamdhani menemui sejumlah pihak, di antaranya rekannya di Parlemen Jerman, untuk memberikan klarifikasi terkait kampanye hitam atau kampanye negatif atas kelapa sawit Indonesia.

Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi tentang kelapa sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit pada April 2017 lalu. Mereka menilai sektor kelapa sawit masih menimbulkan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hamdhani menyayangkan adanya kampanye hitam tersebut karena diakui mulai berdampak kurang bagus. Permintaan industri Eropa terhadap sawit dan produk turunannya mulai berkurang, padahal selama ini Eropa merupakan pasar terbesar bagi Indonesia.

Serapan produk sawit terbesar Indonesia masih untuk dalam negeri, sedangkan yang diekspor sekitar 40 persen. Langkah yang dilakukan saat ini untuk kepentingan jangka panjang sektor kelapa sawit. Saat ini seiring mulai menurunnya permintaan, peningkatan ekspor sawit Indonesia diarahkan ke China dan Timur Tengah.

Kampanye hitam itu seakan menjadi seruan blokade secara politis terhadap kelapa sawit Indonesia di Eropa. Dia menduga ini ada kaitannya dengan persaingan usaha karena kelapa sawit terbukti jauh lebih bagus dibanding bunga matahari dan produk nabati lainnya yang dihasilkan di Eropa.

Padahal secara ekonomi, kata Hamdhani, dampak kondisi ini juga akan turut dirasakan Eropa. Selama ini industri kelapa sawit Indonesia banyak menggunakan peralatan dan teknologi yang didatangkan dari Eropa.

Hamdhani sangat menyayangkan Eropa lebih mempercayai laporan lembaga swadaya masyarakat, tanpa mengklarifikasi kepada pemerintah Indonesia. Hamdhani meminta kampanye hitam tentang sawit dihentikan agar tidak merusak hubungan baik yang terjalin selama ini.

"Kami tegaskan, tuduhan itu tidak benar. Pembukaan sawit di Indonesia dilakukan secara legal dan di luar kawasan hutan. Perusahaan juga tidak mempekerjakan anak kecil. Yang ada itu, mungkin ada anak yang sering ikut orangtuanya bekerja, membantu kegiatan skala kecil. Kita pakai logika saja. Tidak mungkin juga anak kecil bekerja di sawit karena pekerjaannya berat," tegas Hamdhani.

Indonesia sebagai produsen utama minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) di dunia, tentu harus terus melawan kampanye hitam agar pasar ekspor CPO dan produk turunannya tidak hilang. Selain terus meluruskan informasi, perlu juga dilakukan pembenahan internal yakni dengan terus memperbaiki kredibiltas sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Kupang, 10/5 (Benhil) - Mikraj Isa Almasih atau Kenaikan Isa Almasih merupakan salah satu hari raya umat Kristen untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga.

Dalam tradisi Kristen, perayaan Kenaikan Isa Almasih ini selalu berpindah hari, karena selalu jatuh pada hari ke-40 setelah Hari Raya Paskah. Dan, pada tahun ini, jatuh pada Kamis, 10 Mei 2018..

Dalam Kisah Para Rasul yang tertulis dalam injil, peristiwa kenaikan ini dicatat lebih detail, dan menggambarkan bahwa para murid Yesus masih banyak yang belum memahami benar arti seluruh peristiwa yang mereka hadapi pada saat itu. Banyak dari mereka yang masih berharap bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan Daud yang runtuh sejak dikalahkan oleh Kerajaan Babel, tetapi Yesus mempunyai misi lain yang bukan datang dari dunia.

Kepada murid-murid-Nya, Yesus berpesan "...kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi..". Dan Yesus pun terangkat ke sorga, sambil disaksikan oleh murid-muridNya dalam keadaan tercengang.

Injil juga mencatat bahwa setelah itu, rasul-rasul Yesus kembali ke Yerusalem dari bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah menunggu 10 hari di Yerusalem, para murid mengalami pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta (Shavuot).

Kisah Kenaikan ini, sering menjadi subjek seni Kristen sejak abad ke-9, dimana adegan Kenaikan tersebut digambarkan menjadi dua bagian pada kubah-kubah gereja, yakni bagian atas untuk pemandangan surgawi dan bagian bawah untuk pemandangan duniawi.

Gerakan pemberkatan oleh Kristus dengan tangan kanan ini ditujukan kepada kelompok di dunia di bawah-Nya dan memberi makna bahwa Ia sedang memberkati seluruh gereja. Di tangan kiri-Nya, Ia membawa sebuah kitab Injil atau gulungan kertas, yang memberi makna tentang pengajaran dan pemberitaan Injil ke seluruh dunia.

Dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga, orang-orang Kristen percaya akan mendapat jaminan menjadi warga negara Kerajaan Surga, sehingga pikiran dan perasaan orang hanya tertuju ke surga sebagai tempat persinggahan yang terakhir. Kenaikan Yesus ke surga memastikan kedatangan-Nya yang kedua kali untuk membawa semua orang percaya dari setiap suku, bangsa, kaum dan bahasa ke suatu tanah air surgawi yang Tuhan Yesus sudah sediakan.

Kenaikan Yesus ke surga meneguhkan keyakinan orang Kristen bahwa Tuhan Yesus hidup, sehingga tidak perlu gelisah dan tawar hati dalam menghadapi segala pergumulan hidup sebagai orang yang beriman di bumi ini.

Kegelisahan hati yang membuat muka muram, iri hati, dendam, anakis, cemberut dan marah-marah, suatu tanda hati yang kosong, tiada damai sejahtera, tiada sukacita.

Tetapi, kenaikan Yesus ke surga meniadakan kegelisahan hati orang Kristen, melenyapkan kemarahan, kedengkian dan kejahatan, sehingga orang percaya diliputi dengan sukacita yang tidak terkatakan, walaupun masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan.

Makna Kenaikan Yesus ke surga mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak hidup dalam kenikmatan duniawi saja, tetapi lebih memperhatikan kehidupan spiritual mereka.

Laurens Darmani, salah seorang penulis Kristen mengatakan kenaikan Yesus ke surga secara umum mengingatkan semua umat beragama di dunia ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kenaikan tersebut memberi bukti konkrit kehidupan setelah kematian (afterlife).

Semua agama di dunia ini pun menyadari bahwa bumi tempat tinggal ini hanyalah sementara, karena suatu saat nanti semua manusia juga akan meninggalkan dunia ini dan menghadap tahta pengadilan agung (Pengadilan putih) di alam baka kelak setiap perbuatan manusia di dunia akan diperhitungkan.

Pemimpin yang melayani Dalam komunitas tradisional di Afrika, pergantian kepemimpinan merupakan keputusan yang serius. Setelah seorang raja mangkat, pemilihan penerusnya dilakukan dengan sangat hati-hati. Selain berasal dari keluarga kerajaan, penerus tersebut harus kuat, berani, dan bijaksana. Para kandidat akan diwawancara untuk menentukan apakah mereka rela melayani rakyat atau akan memerintah dengan tangan besi. Penerus raja haruslah seseorang yang dapat memimpin sekaligus melayani.

Raja Salomo sendiri pernah membuat keputusan yang buruk, ia juga mengkhawatirkan penggantinya. "Siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat". Putra Salomo, Rehabeam, akhirnya menjadi penerus takhta Salomo. Ternyata Rehabeam menunjukkan bahwa ia tidak cukup bijak sebagai raja dan akhirnya membuktikan kekhawatiran ayahnya.

Ketika rakyat meminta kondisi kerja yang lebih manusiawi, itulah kesempatan bagi Rehabeam untuk menunjukkan kepemimpinan yang melayani.

Bagaimana mencari pemimpin yang melayani bagi rakyat Nusa Tenggara Timur yang akan ditentukan melalui pilkada serentak pada 27 Juni 2018.

Agung Sasongko dalam bukunya "Pemimpin Yang Melayani" menegaskan pemimpin dengan kepemimpinannya, memegang peran yang strategis dan menentukan dalam menjalankan roda organisasi, menentukan kinerja suatu lembaga dan bahkan menentukan mati hidup atau pasang surutnya kehidupan suatu bangsa dan negara.

Para pemimpin di daerah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya lokal yang dimiliki untuk membuat masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Namun, ada kecenderungan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada para pemimpin. Hal ini ditentukan berdasarkan indikator menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemimpin antara lain berupa kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih memprihatinkan, pelayanan publik yang belum memenuhi harapan, kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan, serta kemampuan yang kurang memadai sebagian seorang pemimpin.

Ada orang-orang tertentu yang dilahirkan dengan bakat sebagai pemimpin (leaders are born), namun sebagian besar pemimpin diciptakan (leaders are made) melalui suatu proses, tumbuh dan berkembang dari bawah, ditempa oleh berbagai pengalaman, ketekunan dan kerja keras serta tidak berhenti belajar sepanjang hidupnya.

Dan, kepemimpinan yang melayani (Servant Leadership) merupakan suatu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur saat ini.

Para pemimpin-pelayan (servant leader) mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya di atas dirinya. Orientasinya adalah untuk melayani, cara pandangnya holistik dan beroperasi dengan standar moral spiritual.

Kepemimpinan yang melayani memiliki kelebihan karena hubungan antara pemimpin (leader) dengan pengikut (followers) berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral spiritual.

Pemimpin-pelayan mempunyai tanggung jawab untuk melayani kepentingan pengikut agar mereka menjadi lebih sejahtera, sebaliknya para pengikut memiliki komitmen penuh dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi dan keberhasilan pemimpin. Kepemimpinan yang melayani dapat diterapkan pada semua bidang profesi, organisasi, lembaga, perusahaan (bisnis) dan pemerintahan karena kepelayanan bersifat universal.

Dari empat pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 yang telah mempresentasikan visi dan misinya lewat debat terbuka televisi, rakyat NTT bisa menentukan pilihannya, pasangan calon mana yang memiliki "servant leader" untuk dipilih pada 27 Juni 2018 dalam ajang Pemilu Gubernur NTT 2018. (Laurensius Molan)

Jakarta, 10/5 (Benhil) - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengakui bahwa Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, tidak layak untuk menampung narapidana terorisme.

"Evaluasi kami memang Rutan Mako Brimob tidak layak jadi rutan teroris. Kenapa? karena bukan maximum security," ujar Tito di Depok, Kamis.

Ia menyampaikan rutan tersebut sebenarnya dibuat untuk menampung penegak hukum, di antaranya polisi, hakim, dan jaksa, yang terlibat tindak pidana.

"Karena mereka ini kan tangkap penjahat, kalau kemudian melakukan pidana dan ditempatkan sama dengan yang lain nantinya mereka bisa jadi korban," terang Tito.

Rutan Mako Brimob, kata dia, mulai dilirik untuk tahanan terorisme karena tempatnya yang berada di dalam kompleks Markas Brimob, sehingga diharapkan akan aman.

"Namun, ada dinamika tentunya. Walaupun aman karena berada di dalam Markas Brimob, tahanan terkurung dan tidak bisa kemana-mana, tapi di dalam rutan tidak didesain untuk narapidana terorisme," tutur dia.

Ia juga mengakui bahwa rutan tersebut kelebihan kapasitas, tercatat ada 155 tahanan di dalamnya. Padahal seharusnya hanya diisi 64 orang, hingga maksimal bisa menampung 90 orang saja.

Terkait dengan itu, ia berencana menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani guna membahas tentang adanya kemungkinan membangun rutan yang layak untuk narapidana kasus terorisme. (An/Ben)

Kupang, 1/5 (Antara) - Sejak masa pemerintahan Orde Baru, Hari Buruh tampaknya tidak lagi diperingati di Indonesia, dan sejak saat itu, 1 Mei (May Day) bukan lagi merupakan hari libur untuk memperingati peranan buruh dalam masyarakat dan ekonomi.

Sebab, gerakan buruh pada saat itu, selalu dihubung-hubungkan dengan gerakan dan paham komunis sejak meledaknya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), sehingga gerakan buruh akhirnya ditabukan di Indonesia.

Semasa pemerintahan Presiden Soeharto berkuasa, aksi untuk peringatan May Day masuk kategori aktivitas subversif, karena May Day selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis.

Konotasi ini jelas tidak pas, karena mayoritas negara-negara di dunia yang sebagian besar menganut ideologi nonkomunis, bahkan juga yang menganut prinsip antikomunis, menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Labour Day dan menjadikannya sebagai hari libur nasional.

Setelah era Orde Baru berakhir, walaupun bukan hari libur, setiap tanggal 1 Mei kembali marak dirayakan oleh buruh di Indonesia dengan demonstrasi di berbagai kota. Kekhawatiran bahwa gerakan massa buruh yang dimobilisasi setiap tanggal 1 Mei membuahkan kerusuhan, ternyata tidak pernah terbukti.

Sejak peringatan May Day tahun 1999 hingga saat ini, tidak pernah ada tindakan destruktif yang dilakukan oleh gerakan massa buruh yang masuk kategori "membahayakan ketertiban umum".

Yang terjadi malahan tindakan represif aparat keamanan terhadap kaum buruh, karena mereka masih berpedoman pada paradigma lama yang menganggap peringatan May Day adalah subversif dan didalangi gerakan komunis. Hari Buruh lahir dari berbagai rentetan perjuangan panjang kelompok kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial.

Perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19 menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja untuk menuntut hak-haknya.

Kongres Internasional Pertama Hari Buruh diselenggarakan pada September 1866 di Jenewa, Swiss, dihadiri berbagai elemen organisasi pekerja dari berbagai belahan dunia.

Kongres ini menetapkan sebuah tuntutan untuk mereduksi jam kerja menjadi delapan jam sehari, dan mengubah tuntutan tersebut menjadi landasan umum kelas pekerja di seluruh dunia.

Akhirnya, 1 Mey ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas pekerja dunia pada Konggres 1886 oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions untuk memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang mencapai titik masif di era tersebut.

Tanggal 1 Mei dipilih karena pada 1884 Federation of Organized Trades and Labor Unions, yang terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada 1872, menuntut delapan jam kerja di Amerika Serikat dan diberlakukan mulai 1 Mei 1886.

Tanpa aksi demo May Day diperingati untuk mengenang sebuah tragedi yang pernah menimpa kaum buruh di Chicago pada tahun 1886. Pada peristiwa itu, polisi Chicago menembaki kaum buruh dengan brutal ketika mereka sedang menggelar aksi untuk menuntut delapan jam kerja.

Tidak hanya itu, beberapa pimpinan buruh yang terlibat dalam demontrasi tersebut juga ditangkap dan dihukum mati. Akhirnya, May Day bukanlah peringatan yang bermakna biasa, tetapi menjadi hari berkabungnya kelas buruh yang tertindas di dalam sistem kapitalisme.

Di Indonesia, May Day mulai diperingati pada tahun 1920, bahkan Indonesia tercatat sebagai negara Asia pertama yang merayakan 1 Mei sebagai hari buruh, sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) UU Kerja No. 12 Tahun 1948.

Jika melihat perjalanan sejarahnya, May Day tampaknya harus diperingati dengan karakter yang revolusioner, karena bukanlah sebuah kenangan terhadap hal yang romantisme, tetapi momentum untuk membangun kesadaran kelas dan memperkuat "persenjataan" politik.

Rosa Luxemburg, seorang revolusioner Marxis, yang bersama-sama dengan Karl Liebknecht pernah memimpin pemberontakan Spartakus di Berlin, pernah berkata "Ide utama brilian dari May Day adalah gerakan maju massa proletar dengan segera".

"Aksi massa politik dari jutaan buruh yang sebelumnya dipecah-pecah oleh negara melalui parlementarisme, yang kebanyakan hanya bisa mengekspresikan kehendaknya melalui kotak suara, melalui pemilihan perwakilan mereka," ujarnya.

Pandangan yang ditawarkan Rosa Luxemburg tersebut memberi pengertian bahwa May Day harus terus bisa mencapai makna yang luar biasa bagi upaya meningkatkan kesejahteraan para buruh.

NTT Dalam konteks buruh di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, peringatan May Day tahun ini tanpa ada aksi demo, namun mengharapkan pemerintah lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan upah minum provinsi (UMP) bagi para pekerja di daerah ini.

"Melalui momentum Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2018, kami berharap pemerintah NTT lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan UMP ehingga setiap pekerja mendapat upah yang layak sesuai peraturan berlaku," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) NTT Stanis Tefa.

Sebab, dalam pemantauannya, tim pengawas penerapan upah minimum provinsi (UMP) dari Dinas Nakertrans belum bekerja maksimal, karena masih banyak perusahan di daerah ini memberikan upah kepada karyawan tidak sesuai standar upah yang ditetapkan pemerintah.

Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp1.660.000/bulan atau sedikit mengalami kenaikan dari UMP 2017 sebesar Rp1,5 juta/bulan.

Berdasarkan catatan KSPI NTT, saat ini terdapat 75.000 pekerja, namun belum semua pekerja mendapat upah sesuai standar UMP NTT yang ditetapkan pemerintah.

"KSPI NTT sudah memeringatkan seluruh pekerja di NTT agar tidak melakukan aksi demo dalam merayakan Hari Buruh Sedunia, karena melakukan demo tidak memiliki manfaat terhadap tenaga kerja, malah akan membuat situasi menjadi tidak aman," katanya.

Meskipun tidak melakukan aksi demo dalam menuntut perbaikan upah kerja, KSPI NTT akan terus menyuarakan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja sehingga tidak ada lagi pekerja di daerah ini yang mendapatkan upah yang rendah.

"Kami akan terus menyuarakan kepada semua pihak agar upah yang layah bagi pekerja di NTT sehingga ekonomi para pekerja di NTT menjadi lebih baik," kata Stanis menegaskan.

May Day, sekali lagi, dilihat dari kesejarahannya, merupakan peringatan atas peristiwa bersejarah guna menciptakan perjuangan yang lebih revolusioner menuju pembebasan kaum buruh dari penindasan kapitalisme, sekaligus mewujudkan cita-cita sosialisme.

Untuk mempertegas tujuan utama dari peringatan May Day, Rosa Luxemburg menegaskan bahwa May Day merupakan aksi dari solidaritas internasional dan sebagai taktik perjuangan bagi perdamaian dan sosialisme. (Laurensius Molan)

Jakarta, 30/4 (Benhil) - Program keramba jaring apung (KJA) lepas pantai, yang merupakan keramba untuk mengembangbiakkan perikanan di tengah laut lepas, menjadi harapan baru dalam rangka melonjakkan produksi sektor budidaya perikanan nasional.

KJA merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan mengadopsi teknologi lepas pantai dari Norwegia yang diperkirakan bakal mampu menggenjot produksi komoditas ikan kakap putih secara lebih signifikan.

Dengan menggunakan teknologi KJA lepas pantai tersebut, maka sebanyak 1,2 juta penebaran benih ikan, dapat menghasilkan 816 ton per tahun per unit dan melibatkan antara 215-250 orang. Teknologi KJA fokus dikembangkan di tiga kawasan strategis yang ada di Tanah Air, yakni perairan Kepulauan Karimunjawa (di Provinsi Jawa Tengah), Pangandaran (Jawa Barat), dan Pulau Sabang (Aceh).

Tidak hanya itu, KJA juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu tahan terhadap gelombang dan memiliki ketahanan lebih dari 10 tahun, serta cukup efektif digunakan dalam budi daya ikan karena mudah dalam pemasangan maupun pelepasan jaring, serta memiliki beragam konfigurasi dalam pengoperasiannya.

Karena itu semua, tidak mengherankan bila Presiden Joko Widodo mengatakan Keramba Jaring Apung merupakan lompatan teknologi dan masa depan perikanan Indonesia.

Ketika meresmikan KJA lepas pantai di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikadang, Pangandaran, 24 April, mengatakan, program KJA lepas pantai merupakan terobosan pertama di Indonesia yang bakal melipatgandakan nilai tambah budi daya perikanan nusantara.

Presiden mengungkapkan dengan teknologi KJA ini sebanyak 1,2 juta penebaran benih ikan dapat menghasilkan 816 ton per tahun per unit. Jokowi juga mengatakan bahwa teknologi KJA ini juga akan melibatkan antara 215 dan 250 orang.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Jumat (27/4), menyatakan, program KJA lepas pantai hingga dalam bentuk pemasarannya juga merupakan bentuk sinergi antara BUMN sektor perikanan dengan koperasi unit desa (KUD) untuk para nelayan.

Menurut Susi, KKP berupaya membangun KJA lepas pantai adalah agar nelayan nusantara ke depannya diharapkan tidak hanya handal dalam menangkap ikan, tetapi juga bisa mengembangkan dan mengelola budi daya perikanan yang berteknologi tinggi.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan program keramba jaring apung (KJA) lepas pantai merupakan penjabaran atau terjemahan Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Menurut Slamet, gagasan untuk mewujudkan KJA lepas pantai adalah karena Presiden Joko Widodo menginginkan adanya industrialisasi akuakultur yang selama ini dinilai belum dikembangkan dengan baik.

Kajian cermat Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP Zulficar Mochtar menegaskan program KJA lepas pantai telah melalui kajian yang sangat cermat dan terstandardisasi dengan baik oleh KKP.

"Ini tidak main-main. Tidak asal bangun karena sesuai dengan standardisasi internasional," kata Zulficar Mochtar.

Zulficar mencontohkan, pembangunan KJA lepas pantai di tiga lokasi telah melalui kajian akademis yang menggunakan berbagai parameter dan pengamatan ilmiah sehingga diperoleh lokasi yang paling sesuai.

Menurut dia, bila masih ada keraguan terkait pembangunan KJA lepas pantai ini maka juga diharapkan agar program tersebut diawasi secara bersama-sama oleh berbagai kalangan masyarakat.

KKP juga fokus mengembangbiakkan komoditas kakap putih untuk hasil produksi di dalam keramba jaring apung (KJA) lepas pantai, karena dinilai merupakan salah satu andalan komoditas sektor perikanan yang aksesnya pasar telah lama dikuasai.

Menurut Slamet Soebjakto, kakap putih merupakan komoditas yang telah lama dikuasai sektor kelautan dan perikanan nasional, serta sudah lama dikembangkan terutama secara intensif pengembangan teknologinya sejak tahun 1980-an.

Sedangkan dari sisi pasarnya, menurut dia, juga terbuka lebar ke berbagai negara seperti Jepang dan Australia, serta juga untuk kawasan Uni Eropa.

KKP, ujar Slamet, dalam mengembangbiakkan kakap putih ini juga mengadopsi vaksinasi termasuk benih yang diberdayakan adalah benih yang juga sudah divaksinaksi.

"KJA lepas pantai adalah 'high tech'. Di sana ada 'feeding and monitoring system'. Kami bisa melihat pergerakan ikan atau apakah ikannya sehat atau tidak," ucapnya.

Slamet juga menegaskan bahwa program yang dibuat oleh KKP seperti Keramba Jaring Apung (KJA) lepas pantai bukanlah dimaksudkan untuk menyaingi sektor swasta.

Namun, lanjutnya, program tersebut adalah untuk mendorong atau memberi contoh dari usaha yang melibatkan masyarakat agar berkelanjutan.

Menurut Slamet Soebjakto, total anggaran untuk pembelian unit KJA lepas pantai di tiga tempat di Tanah Air adalah sebesar Rp131 miliar, dan dibeli dari Norwegia yang memiliki komponen yang berstandar internasional.

Selain itu, ujar dia, KJA lepas pantai di Pangandaran, Jawa Barat adalah KJA pertama di Indonesia yang spesifikasinya dinilai sudah sesuai dengan beragam parameter dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).

Menjawab tantangan Sementara itu, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menilai program KJA lepas pantai merupakan salah satu upaya menjawab tantangan produksi kelautan dan perikanan nasional.

Susan juga memaparkan KJA melibatkan banyak orang, sehingga pemerintah harus memastikan koperasi perikanan mengambil ruang yang lebih besar.

Sekjen Kiara mengingatkan KJA sebagai pengembangan teknologi perikanan budi daya dinilai juga memiliki dampak besar kepada perikanan tangkap.

"Karena, ini berkaitan dengan pakan. Dengan luas keramba 5.000 meter persegi maka kebutuhan pakannya mencapai satu ton per jam," katanya.

Menurut dia, meski hal itu menguntungkan perusahaan pakan, kebutuhan akan bahan mentah untuk pakan juga diambil di tengah laut. Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga harus memastikan ikan, yang menjadi sumber bahan pakan harus bisa terus dilestarikan.

Sedangkan pengamat perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menekankan pentingnya regulasi zonasi untuk mencegah tumpang tindih kawasan perairan, terutama terkait dengan program KJA lepas pantai.

"Perlu adanya zonasi agar peruntukkan perairan tidak tumpang tindih. Apa yang terjadi di Teluk Balikpapan (tumpahan pipa minyak) mesti dijadikan sebagai pelajaran berharga," kata Abdul Halim.

Menurut dia, program seperti KJA lepas pantai sangat dimungkinkan disebarkan di berbagai daerah dengan adanya syarat utama penyelesaian raperda zonasi agar kepentingan perikanan bisa benar-benar terlindungi. (An/MRR)

Jakarta, 26/4 (Benhil) - Polemik seputar utang negeri ini kepada pihak asing sebenarnya hal wajar, namun memolitisasi masalah tersebut tampaknya perlu arif dan mengingat kembali sejarah asal muasal persoalan tersebut.

Persoalan utang luar negeri adalah sebuah kenyataan dan merupakan warisan, bahkan sebelum Republik ini merdeka pada 17 Agustus 1945, sehingga sudah menjadi bagian dari sejarah yang tetap relevan hingga kini.

Dari sebuah hasil karya tulis ilmiah yang terkumpul dalam portal repistory UGM (Universitas Gadjah Mada), diperoleh informasi bahwa sejarah utang luar negeri Indonesia sudah dimulai sejak penyerahan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Salah satu isi keputusannya menyebutkan bahwa utang sebesar 4 miliar dolar AS yang ditinggalkan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.

Meskipun utang tersebut tidak pernah dibayar pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, namun juga tidak dinyatakan dihapus, lalu diwariskan dan menjadi tanggung jawab yang harus dibayar dan dilunasi oleh pemerintah era kepemimpinan Presiden Soeharto.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta ketat, selektif dan berhati-hati dalam menerima tawaran utang dari negara lain.

Semangat kemerdekaan yang masih kental menjadi sikap antisipatif terhadap bentuk-bentuk penjajahan baru melalui pemberian bantuan dan utang. Di sisi lain, sebagai negara yang baru saja merdeka Indonesia membutuhkan perkuatan modal untuk membangun infrastruktur, peningkatan kapasitas produksi minyak, dan lain lain.

Pada akhir masa kepemimpinan Presiden Soekarno, pemerintah memiliki utang luar negeri sebesar 6,3 miliar dolar AS. Pemerintah dimasa Presiden Soeharto bersikap lebih lunak terhadap bantuan dan utang luar negeri.

Hal ini ditandai dengan kembali masuknya Indonesia sebagai anggota Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank), juga ditandatanganinya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang isinya bersifat terbuka bagi masuknya modal dari negara asing.

Pergantian Presiden selanjutnya pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga sekarang era Presiden Jokowi, persoalan utang luar negeri tetap ada. Presiden berganti, tetap utang.

Presiden Jokowi pada 6 April lalu antara lain menyatakan bahwa saat dia dilantik pada 20 Oktober 2014, utang luar negeri sudah Rp2.700 triliun, dengan bunga setiap tahun Rp250 triliun.

Kini, dalam usia Republik Indonesia yang ke-73 tahun pada 2018, Bank Indonesia pada 16 April lalu mengeluarkan pernyataan resmi bahwa utang luar negeri swasta, pemerintah dan bank sentral naik 9,5 persen (tahun ke tahun/yoy) menjadi 356,2 miliar Dolar AS (setara sekitar Rp4.800 triliun dengan kurs Rp13.700 per Dolar AS) pada Februari 2018.

Komposisi utang tersebut terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral sebesar 181,4 miliar Dolar AS dan utang swasta sebesar 174,8 miliar Dolar AS.

Sementara menurut catatan Kementerian Keuangan, komposisi posisi utang pemerintah pada akhir Februari 2018 mencapai Rp4.034,8 triliun dengan rasio utang 29,2 persen per Produk Domestik Bruto (PDB). Komposisi utang pemerintah tersebut terdiri atas surat berharga negara (SBN) Rp3.257,26 triliun (80,73 persen) dan pinjaman Rp777,54 triliun (19 persen).

Nah, besaran utang itulah yang disoroti sejumlah kalangan yang kritis terhadap pemerintah, bahkan menjadi bahan politisasi. Kemampuan Membayar Kementerian Keuangan memastikan bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar utang masih kuat, apalagi rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) berada pada kisaran 29,24 persen.

Rasio utang ini masih lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi setara, seperti Vietnam sebesar 63,4 persen, Thailand 41,8 persen, Malaysia 52,7 persen, dan Brasil 81,2 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengeluarkan pernyataan tertulis pada 23 Maret lalu seputar polemik utang luar negeri ini.

Menteri Terbaik Sedunia versi World Government Summit (WGS) dan Menteri Keuangan Terbaik se-Asia Pasifik versi majalah keuangan internasional FinanceAsia itu menekankan bahwa sangat penting untuk mendudukkan masalah utang ini secara proporsional agar masyarakat maupun elite politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat menjadi tidak produktif.

"Kecuali kalau memang tujuan mereka yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu," katanya.

Direktur Pelaksana Bank Dunia periode 2010-2016 itu menegaskan upaya politik destruktif untuk menakut-nakuti masyarakat sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun. Penggunaan utang pemerintah sudah dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan pengelolaan APBN yang selama ini berlaku. Bagi mereka yang menganjurkan agar pemerintah berhati-hati dalam menggunakan instrumen utang, maka anjuran itu sudah sangat sejalan dengan yang dilakukan pemerintah.

Penggunaan utang merupakan bagian dari pengelolaan APBN yang dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar perekonomian tidak mengalami kejutan dan mesin ekonomi menjadi melambat.

Penggunaan utang bersama dengan pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki sarana infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun jaminan sosial.

Menteri Keuangan juga memastikan pengelolaan utang saat ini belum terlalu mengkhawatirkan karena masih dikendalikan jauh di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu, hanya menyoroti instrumen utang tanpa melihat konteks besar dan upaya arah kebijakan pemerintahan jelas memberikan kualitas analisis dan masukan tidak lengkap dan bahkan dapat menyesatkan.

Bank Dunia juga menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat ekonomi maju maupun berpendapatan menengah. Rasio utang pemerintah Indonesia yang berada pada kisaran 29 persen terhadap PDB ini juga didukung oleh pengelolaan yang baik sehingga tidak rentan dengan risiko fiskal.

Indonesia telah memiliki kebijakan fiskal yang "prudent" sehingga pengelolaan utang masih terjaga dalam tingkat yang rendah. Tidak ada kekhawatiran yang berlebihan mengenai kondisi utang pemerintah Indonesia yang bisa mengganggu kinerja perekonomian dalam jangka menengah panjang.

Jadi utang luar negeri selalu menemani perjalanan bangsa ini, terpenting adalah pengelolaannya agar membawa kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat serta tetap terkendali untuk dibayar dan dilunasi. (Budi Setiawanto)