Benhil

Bandung, (Benhil, 23/4/2018) - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, melantik dan mengambil sumpah dua anggota DPRD Jabar pengganti antar waktu (PAW), dalam sidang paripurna DPRD Jabar, Senin (23/4). 

Menurutnya, Bedi Budiman, S.Ip, M.Si dilantik menggantikan Dedi Hasan Bachtiar yang mengundurkan diri karena menjadi calon Wakil Bupati Garut. Sedangkan, Ir.H. Iman Budi Hartono menggantikan Dr. Nur Suprianto yang menjadi Wali kota Bekasi.

“Dengan telah dilantik dan telah diambil sumpah, maka mulai hari ini pak Bedi dan pak Imam sudah resmi menjadi anggota DPRD Jabar. Untuk itu, kita harapkan kepada keduanya untuk secepatnya menyesuaikan diri dan bekerja dimana ditugaskan di komisi,” tuturnya, di Bandung, Senin (23/4/2018).

Lebih lanjut dia menjelaskan, Bedi Budiman berasal dari PDI Perjuangan daerah pemilihan Kab/kota Tasikmalaya dan Kab Garut akan ditempatkan di Komisi V karena waktu Dedi Hasan Bachtiar mengundurkan diri tercatat sebagai anggota Komisi V. Sedangkan Imam Budi dari PKS dari daerah pemilihan Kota Bekasi dan Kota Depok akan ditempatkan di Komisi IV menggantikan pak Nur Supriyanto yang kala mundur tercatat anggota Komisi IV. 

“Setelah dua yang dilantik hari ini, jadi sudah ada 4 anggota DPRD Jabar yang dilantik pengganti antar waktu (PAW), sebelumnya ada dua yaitu Dr.Meliana Kartika Kadir, mundur karena mencalonkan Bupati Bekasi digantikan oleh Darius Dologsaribu, SH; Dr.MS.Syafrudin (Yance) mundur karena masalah hukum digantikan oleh Hj.Tati Novianti, S.Ip,” jelasnya.

Meskipun demikian, masih ada satu lagi yang belum dilantik yaitu pengganti Alm Dr. Sunatra yang meninggal dunia ketika sedang menjalankan ibadah Umroh di Mekkah. Sampai saat masih dalam proses, dan belum turun SK-nya dari Kemendagri. (fit)

Bagi rakyat pemilik tanah yang belum sanggup mengurus sertifikatnya, hanya ada satu harapan utama mereka terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla: lanjutkan pembagian sertifikat tanah secara gratis.

Membagikan sertifikat tanah kepada rakyat secara gratis dalam jumlah jutaan lembar adalah politik etis canggih Jokowi karena hal itu belum pernah ada presedennya. Bagi pesaing-pesaing politik Jokowi, kebijakan prorakyat itu jelas membuat mereka galau menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Betapa tidak. Rakyat yang menerima jutaan lembar sertifikat tanah yang merasa sangat bersyukur itu sangat mungkin akan membalas rasa syukur itu dengan memilih kembali sang petahana dalam momen pencoblosan Pilpres mendatang.

Bayangkan, untuk mengurus sertifikat tanah, sejak era Orde Baru sampai sebelum Jokowi menjadi presiden, rakyat harus mengeluarkan dana jutaan rupiah, dengan prosedur birokrasi yang tak mudah dihadapi oleh rakyat kebanyakan.

Kini, mereka yang beruntung kebagian program pemberian sertifikat gratis itu dengan tanpa usaha sedikit pun tiba-tiba menerima sertifikat itu. Bagaikan mendapat rezeki durian jatuh.

Tentu saja pesaing-pesaing politik Jokowi tak tinggal diam. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), dimotori oleh sang pendiri Amien Rais, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pembagian sertifikat gratis itu.

Dengan kata-kata sarkastis sekaligus dengan menyeret isu pembagian sertifikat gratis itu ke konteks yang tak mudah ditangkap maknanya oleh rakyat penerima sertifikat gratis, Amien memandang kebijakan pembagian sertifikat gratis itu sebagai pengibulan karena penguasaan lahan terbesar dimiliki oleh kalangan bukan rakyat kebanyakan.

Pernyataan Amien itu jelas tidak harfiah dalam arti Jokowi ngibul tidak memberikan sertifikat kepada rakyat secara gratis. Namun, Amien menyeret persoalan itu ke konteks keadilan dalam kebijakan penataan kepemilikan tanah. Dengan kata lain, Amien mau mengkritik realisasi politik reforma agraria yang mengamanatkan perlunya redistribusi kepemilikan tanah secara adil.

Bagi kalangan aktivis yang tergabung dalam Konsorsium Performa Agraria, kebijakan yang ideal memang melakukan redistribusi kepemilikian lahan tanah secara adil, terutama untuk lahan yang sedang dalam konflik antara korporasi dengan masyarakat adat yang selama ini menimbulkan kerugian bagi kalangan rakyat.

Tentu tuntutan reforma agraria semacam itu, yang juga diinginkan oleh Amien Rais, akan menjadi pekerjaan yang dilematis bagi Jokowi bahkan bagi pemerintahan yang ditopang oleh militer pun di era Presiden Soeharto.

Isu redistribusi kepemilikan tanah juga sangat sensitif dan dengan mudah dapat didistorsi oleh para pengkritik kebijakan pemerintah sebagai langkah-langkah yang menjurus ke politik kekiri-kirian, yang asosiasinya dekat dengan gerakan komunisme.

Jokowi yang selama ini dikait-kaitkan dengan parpol terlarang itu jelas akan menghindari kebijakan redistribusi kepemilikan lahan. Amien Rais sebagai politisi ulung yang juga punya kepakaran dalam keilmuan politik juga pasti tahu bahwa Jokowi tak akan sanggup melakukan kebijakan reforma agraria yang menuntut penataan kembali tanah-tanah yang telah dikuasai oleh korporasi, yang juga diklaim sebagai tanah milik masyarakat adat.

Taktis Cukup taktis juga ketika Jokowi mengatakan bahwa ketimpangan pemilikan lahan di Tanah Air sudah berlangsung jauh-jauh hari sebelum dia menjadi presiden. Artinya, ketimbangan pemilikan lahan itu sudah terjadi di masa beberapa pemerintahan sebelumnya, yang tentu saja melalui proses hukum dalam penguasaan ahan tersebut, terlepas apakah proses hukum itu dilakukan sepenuhnya secara korup atau setengah korup.

Di luar konteks pertarungan politik antara parpol oposan melawan pemerintah, kebijakan pembagian sertifikat gratis, yang selama 2017 sudah mencapai sekitar lima juta lembar dan akan dilanjutkan sampai 2019 itu merupakan berkah bagi rakyat.

Lagi-lagi politisi PAN menilai bahwa sertifikat gratis yang diterima rakyat itu akan menjadi ciuman maut karena akan semakin banyak rakyat yang menggadaikan sertifikat itu ke bank atau rentenir.

Di sini, logika politisi kembali berakrobat dengan melihat sisi negatif dari sebuah berkah. Logika semacam itu persis seperti logika yang berbunyi: bahaya memberi anak-anak uang berlebih karena bisa disalahgunakan. Bukankah masih ada sisi positif yang juga memberikan kemungkinan atau prospek yang positif pula? Tentu saja, di luar pertikaian politis para politisi di tataran politik nasional, rakyat yang selama ini memiliki lahan namun belum mampu mengusahakan kepemilikan sertifikatnya sangat berharap Jokowi tetap melenggang dan konsisten menjalankan kebijakan pembagian sertifikat tanah secara gratis.

Yang tak kalah pentingnya, birokrasi layanan bagi pemilik lahan di perkotaan yang belum tersentuh oleh kebijakan pembagian sertifikat gratis itu perlu lebih dipermudah dan dipermurah biaya kepengurusannya.

Kebijakan pembagian sertifikat tanah secara gratis dalam masyarakat politik yang normal, yang tak punya sejarah kelam tentang pemerintahan otoriter, merupakan hal yang wajar dan tak perlu dianggap sebagai kebaikan pemerintah. Itu sebabnya politisi pesaing Jokowi sebenarnya tak perlu khawatir bahwa pembagian sertifikat itu akan meningkatkan elektabilitas Jokowi dalam Pilpres.

Artinya, pesaing-pesaing politik Jokowi tak perlu menggunakan istilah pengibulan untuk mengomentari kebijakan pembagian sertifikat tanag secara gratis itu. Akan lebih elegan jika Amien Rais mengatakan bahwa: memang menjadi kewajiban, bukannya kebaikan budi, pemerintah untuk memberikan sertifikat tanah gratis kepada rakyat yang berhak!

"Yang besar tidak diimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, yang raje dengan daulatnya, yang datuk dengan tuahnya, yang alim berkitabullah," begitulah pantun pembuka Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, selaku tuan rumah pernikahan adat Melayu.

Muhammad Rudi menikahkan putrinya, Fiqih Amylia dengan Kompol Isa Imam Syahroni dalam rangkaian adat Melayu lengkap, mulai 9 Desember 2017 hingga 1 April 2018.

Akad nikahnya sendiri dilaksanakan pada Kamis (29/3) malam, dan resepsi pernikahan keduanya digelar Sabtu 31 Maret 2018, dengan pesta rakyat.

Wali Kota menyatakan sengaja memilih menggunakan adat Melayu, sebagai upaya untuk melestarikan budaya Melayu pesisir, yang sudah jarang dilaksanakan.

"Pada resepsi, kami mengundang seluruh warga Batam untuk hadir di kediaman, akan ada hiburan Melayu," kata Wali Kota.

Panitia melibatkan Lembaga Adat Melayu setempat untuk memastikan upacara yang digelar sesuai dengan kebiasaan warga.

Merisik "Kedatangan jemputan yang mulia, kami sambut dengan muka jernih, kami terima dengan hati suci, kami nanti dengan dada lapang, kami tunggu dengan kasih sayang".

Perempuan Melayu diajar memiliki rasa malu yang besar kepada lawan jenis. Pandangannya mesti menunduk bila berhadapan dengan lelaki. Itu adalah budi yang diajarkan leluhur.

Dalam adat Melayu, sebelum pinangan diajukan mempelai pria, ada sebuah tradisi Merisik, atau menyelidik dalam bahasa Indonesia.

Dalam penjelasan panitia pernikahan Fiqih-Roni, dalam tradisi Merisik, calon mempelai pria datang bertamu ke rumah calon istrinya untuk melihat dari dekat secara diam-diam.

Saat itulah, calon pengantin dapat melihat langsung wajah, rupa tingkah laku, sopan santun dan sebagainya dari dara yang akan dipinang.

"Merisik dilakukan tukang risik sebagai utusan dari pihak laki-laki atau dari orang tua pihak laki-laki untuk bekal meminang seorang gadis yang akan menjadi menantunya," kata Kepala Bagian Humas Pemkot Batam, Yudi Admaji.

Meminang "Sudah lama langsat condong, barulah kini batangnya rebah, sudah lama niat dikandung, barulah kini disampaikan Allah".

Setelah Merisik, dan calon mempelai pria yakin dengan dara yang ditaksir, maka waktunya meminang.

Dalam pernikahan Fiqih dan Roni, Meminang dilaksanakan Sabtu, 9 Desember 2017 di kediaman Wali Kota Batam.

"Secara diam-diam anak kami Fiqih Amylia sudah dirisik oleh wakil dari orang tua seorang jejaka bernama Isa Imam Syahroni," begitu kata panitia M Syahir.

Keluarga calon pengantin lelaki datang membawa setepak sirih dan amanah bersama orang tua pihak laki-laki.

Keluarga calon mempelai perempuan mengajukan syarat sesuai dengan adat, dan kewajiban itu diiyakan keluarga Roni.

Pada acara itu, keluarga lelaku mengantar cincin mas sebagai tanda pertunangan.

Gantong-gantong "Kabar sudah berdendang kelangit, berita sudah merebak ke bumi, iyang-iyang sudah mengiang, isik-isik sudah berbunyi, pesan bersambung sudah tiba, hajat dikandung sudah nyata".

Tradisi berikutnya, adalah gantong-gantong, yang dilaksanakan Senin, 19 Maret 2018 di kediaman Wali Kota.

Hari itu, sebelum matahari naik, dilakukan pembacaan doa dan tepuk tepung tawar empat penjuru rumah.

Gantong-gantong adalah pemasangan janur, tanda akan dilaksanakan hajatan, demi memberi tahu pada tetangga dan sekitar bahwa akan berlangsung sebuah pernikahan.

"Seperti upacara bleketepe pada adat Jawa," jelas Yudi.

Gantong-gantong merupakan mengantung tabur berwarna-warni, memasang langit-langit dan menghiasai ruangan-ruangan di rumah dan bilik pengantin.

Dalam tradisi itu, juga dibuat paterakne dan pelaminan di rumah calon pelamin perempuan.

Tradisi gantong-gantong diawali dengan doa selamat dan tepung tawar empat penjuru yang dipimpin tokoh adat Melayu, Zulkarnain Umar.

Berandam Bertangas "Yang penghulu dengan hulunya, yang cerdik penyambung lidah, yang tua pembawa petuah, yang muda penerima amanah, yang jauh kami jemput dengan surat, yang dekat kami jemput dengan tepak".

Tradisi Berandam dan Bertangas hakekatnya adalah membersihkan lahiriah, menuju kebersihan batiniah.

Tradisi yang dilaksanakan Senin, 26 Maret 2018 itu juga dilaksanakan agar kedua calon mempelai selamat, selama berlangsungnya acara perkaiwunan dan dijauhkan dari bala dan mala petaka.

Kegiatan dikerjakan mak andam, atau juru rias dalam adat Melayu. Mak andam membersihkan bulu-bulu roma, anak rambut dan alis mata, agar calon pengantin terlihat cantik, bersih dan elok dipandang mata saat pernikahan.

Tradisi beradam dan Bertangas, dimulai dari menyiram atau memandikan calon pengantin perempuan oleh orang tua keluarga tertua dari calon pengantin perempuan.

Peralatan yang dipergunakan antara lain seperangkat peralatan tepuk tepung tawar, kain putih lebih kurang 1 meter, pisau cukur, gunting, kelapa muda yang diukir untuk menampung bulu roma dan rambut, kelapa tua yang sudah dikupas, dian dinyalakan 2 batang, kelapa dulang�dulang dan benang tukal.

Kemudian, bertangas dilakukan di dalam kamar oleh keluarga terdekat, didampingi mak andam.

Prosesi dalam Berandam dimulai dari memintal rambut depan menjadi 3 bagian, kemudian memotong rambut bagian tengah, kiri dan kanan, mencukur anak rambut dan membakar benang tukal yang dikalungkan di leher calon pengantin.

Lalu benang tukal dilepaskan, dilingkarkan di kelapa dulang-dulang lalu diputar mengelilingi calon pengantin perempuan sebanyak 3 kali dengan iringan salawat.

Malam Berinai "Atas nama yang empunya helat, tas nama yang empunya hajat, atas nama kaum kerabat, yang jauh dan yang dekat, yang dilaut atau didarat".

Seperti banyak tradisi sebelum pernikahan daerah lain, adat Melayu juga mengenal Malam Berinai.

Daun inai yang digiling halus, direnjis air untuk dilembabkan dan dikenalan Mak Andam (juru rias pengantin dalam adat Melayu), ke jari-jari calon pengantin perempuan.

Sesuai tradisi, pemasangan inai diawali dengan menepuk tepung tawar, dari tokoh masyarakat dan keluarga yang dituakan.

Masing-masing memasangkan inai di satu ujung jari mempelai perempuan. Sedangkan mempelai lelaki memasang inai sendiri.

Berinai curi, berinai kecil dan berinai besar merupakan adat untuk memperindah jari-jemari kedua calon mempelai.

Tradisi yang diselenggarakan 27 Maret 2018 itu juga diramaikan tari inai dan joged dangkung di kediaman Wali Kota.

Khatam Quran "Maka kami susun jari sepuluh, kami tundukkan kepala yang satu, mohon maaf beserta ampun, sebab di dalam berhelat jamu, entah kami salah menjemput, entah kami salah menyambut, entah kami salah menyebut, entah kami tersalah letak, entah kami tersalah tegak, entah kami tersalah tempat, entah kami salah pakai".

Dalam tradisi masyarakat Melayu, Khataman Quran oleh mempelai perempuan merupakan keharusan.

Tradisi Khataman Alquran dilaksanakan sebelum pengantin bersanding di atas pelaminan, 28 Maret 2018.

Menurut panitia, pada zaman dulu, orang tua merasa kurang sempurna, jika Al Quran tidak dikhatamkan sebelum anak gadisnya menikah.

Khataman Alquran dipandu guru mengaji Ustad Alwi Husein, yang juga membacakan ayat-ayat Khataman Alquran dan doa khataman.

Saat menamatkan bacaan Al Quran, sejumlah perlengkapan diletakkan di hadapan mempelai wanita, yaitu sepahar pulut kuning dihiasi 30 bunga telor.

Berdasarkan penjelasan panitia, pulut kuning dan telur itu mengandung filosofi, sebagai syarat lengkap dan sempurnanya 30 Juz dalam dalam Al Quran.

Akad Nikah "Bukan tekat sembarang tekad, tekad menjadi hiasan kain, bukan hajat sembarang hajat, hajat meresmikan nikah kawin".

Sebelum akad nikah digelar, maka sesuai kesepakatan dalam upacara pertunangan sebelumnya, maka calon mempelai lelaku harus membauat utang adat yang dijanjikan.

Terdapat 9 buah hantaran harus disampaikan keluarga mempelai lelaku pada malam menjelang akad nikah, 29 Maret 2018.

Setelah hantaran sampai, barulah akad nikah digelar.

Prosesi akad nikah dimulai dari mengarak calon pengantin lelaki ke kediaman calob pengantin perempuan, pembacaan ayat suci Alquran, ijab dan kabul yang dipimpin KUA dan khotbah nikah.

Baru setelah itu pengantin laki-laki bersama penghulu balai dan Mak Andam menjempun pengantin perempuan, untuk menyerahkan mahar, berdoa bersama dan mendengar nasehat perkawinan.

Layaknya sungkeman dalam adat Jawa, kedua mempelai pengantin juga menyembah kedua orang tua, baik orang tua mempelai perempuan maupun orang tua mempelai laki-laki.

Kemudian, kedua pengantin, raja dan ratu sehari didudukkan di paterakne, untuk dilakukan tepuk tepung tawar dengan diiringi musik marhaban bengkong (dihubungi camat bengkong).

Panitia menjelaskan tepung tawar terdiri dari beras kunyit yang merupakan lambang raja, bermakna keagungan dan kebesaran Melayu Riau, kemudian beras putih lambang kesucian.

Tepung tawar juga menganding padi yang digongseng, warna putih kecoklatan berlambangkan pengembangan,dengan kesuburan yang membawa kemakmuran serta bunga rampai, terdiri dari daun pandan yang diiris halus dicampur dengan bermacam ragam bunga segar dan minyak harum tanpa alkohol.

Tepung tawar, berwarna putih berarti memberikan kesejukan dan ketentraman, kesyahduan.

Sedangkan air pecung /air mawar, sebagai penutup dalam menepuk tepung tawar, memberikan dan menyirami dengan air agar berkekalan persaudaraan kita hendaknya di dunia dan akhirat.

Resepsi "Yang raja tidak dirajakan, yang datuk tidak didatukkan, yang tua tidak dituakan, yang patut tidak dipatutkan, yang dahulu dikemudiankan, yang dibelakang dikemukakan, mohon kami diberi ampun, mohon kami diberi maaf".

Dua hari setelah pernikahan, keluarga menggelar resepsi pernikahan yang bertajuk Pesta Rakyat.

Yudi mengatakan panitia menyiapkan 30.000 hingga 40.000 paket makanan pada resepsi pernikahan di kediaman Wali Kota.

"Wali Kota mengundang seluruh masyarakat Batam, dan yang hadir diminta untuk tidak membawa hadiah apa pun," kata Yudi.

Pesta resepsi di kediaman Wali Kota diselenggarakan 31 Maret 2018, mulai puykul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Setelah itu, resepsi dilanjutkan di hotel berbintang, dengan jumlah tamu yang lebih terbatas, menyesuaikan dengan kapasitas ruangan.

Yudi mengatakan, pada resepsi dihotel akan digelar tradisi Pedang Pora, karena Fiqih merupakan lulusan STPDN dan Roni lulusan Akademi Polisi.

Mandi Sampat "Alhamdulilah di atas peterakne telah bersanding kedua pengantin, tidak lain yang kami pinta hanya doa restu dari kita semua semoga kedua mempelai berbahagia sampai ke anak cucu".

Setelah resepsi digelar, maka ada satu tradisi lagi yang harus dilaksanakan, yaitu Mandi Sampat.

Menurut panitia, mandi sapat dilaksanakan setelah pengantin bersatu. Mandi-mandi dilaksanakan di serambi rumah.

Di ruangan tengah rumah pengantin disandingkan mengenakan pakaian melayu yang indah, memakai asesoris sederhana.

Acara persandingan ini hanya untuk keluarga dan tetangga.

Acara dimula dengan tepung tawar, kemudian suami dipakaikan baju singlet dan kain pelekat berpeci, istri memakai kain berkemban dada dan berselendang.

Kedua pengantin yang sudah menjadi suami istri didudukkan diatas kursi. Setelah duduk, kopiah dan selendang dibuka di atas kedua kepala pengantin dibentangkan kain putih bekas andam, untuk kemudian disiram air khusus.

Air yang digunakan bercampurkan bunga tujuh macam dan air limau nipis yang dituang dari tempayan ke daun, dengan tujuan membuang sial dan balak.

Selesai mandi pengantin dibedakan dengan beras kembali dengan air bersih. (Yunianti Jannatun Naim)

Sydney, 17/3 (Benhil) - Presiden Joko Widodo meminta agar para generasi muda yang tergabung dalam program "Outstanding Youth for the World" dapat menjadi agen toleransi di Indonesia.

"Tapi yang paling penting bagi mereka saya titipkan agar menjadi agen toleransi, agen perdamaian yang bisa menceritakan mengenai organisasi yang beragam suku, beragam agama, beragam bahasa daerah," kata Presiden Joko Widodo di Royal Botanic Garden, Sydney, Australia pada Sabtu.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu saat jalan pagi di Royal Botanic Garden dengan 18 orang peserta program "Outstanding Youth for the World" Kementerian Luar Negeri yang berasal dari Lombok, Manado, Bali, Jombang, Kudus, Jakarta, Tasikmalaya dan beragam daerah lainnya.

"Ya kita mengajak anak-anak muda selama empat hari di Australia ini adalah untuk mengenalkan kepada mereka dunia luar anak-anak muda dari luar khususnya dari Australia mereka agar bisa membandingkan bagaimana anak-anak muda di Indonesia dan anak-anak muda di sini mengenai pandangan-pandangan mengenai pemikiran-pemikiran," tambah Presiden.

Presiden menambahkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku dan agama dan hal itu ditunjukkan dari beragamnya latar belakang para peserta program "Outstanding Youth for the World".

"Tapi kita tetap satu menjadi sebuah bangsa besar Indonesia, saya lihat banyak dari Lombok, Manado, Bali, dari Jakarta, Jombang, Kudus, ada yang dari mana lagi Tasik, jadi anak-anak muda ini biar kenal dengan saudara-saudara mereka yang ada di Australia," ungkap Presiden.

Presiden berada di Sydney, Australia, untuk menghadiri ASEAN-Australia Special Summit 2018, termasuk akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull dan CEO Forum.

"Kita bicara pertama mengenai Indonesia-Australia CEPA (Comprehensive Economic Partnership) itu penting harus segera kita selesaikan, kemudian mengenai 'terrorism', ketiga berkaitan dengan 'trade, investment tourism', yang terakhir mengenai lingkungan, mengenai detailnya bisa dibicarakan dalam forum ASEAN-Australia Summit," tambah Presiden.

Pada Jumat (16/3) kemarin, Presiden juga menghadiri jamuan makan malam dengan PM Malcolm Turnbull dan istrinya Lucy Turnbull di kediaman pribadi.

"Makan ikan, bicara yang ringan-ringan saja, tidak ada membicarakan yang spesial, yang ringan-ringan saja," ungkap Presiden Joko Widodo lagi.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana saat jalan pagi adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Jakarta, 16/3 (Antara) - Tekad pemerintah untuk membuka Kabupaten Asmat, Papua, dari kerterasingan dengan cara membangun berbagai infrastruktur akan dan terus dilakukan.

Kasus banyaknya masyarakat di Asmat yang kekurangan gizi beberapa waktu lalu dan ramai diperbincangkan di media massa menjadikan pentingnya pembangunan infrastruktur suatu daerah agar terlepas dari keterisolasian, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu kementerian yang mengurusi pembangunan infrastruktur, memiliki tekad untuk mengembangkan kabupaten itu menjadi lebih baik.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

Kementerian PUPR telah memiliki matrik kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman di Kabupaten Asmat baik jangka pendek maupun menengah mulai dari infrastruktur air bersih, sanitasi, jembatan, perbaikan jalan kampung, bedah rumah, dan pembangunan permukiman baru.

"Daerah ini merupakan daerah rawa sehingga air perlu diolah agar layak dikonsumsi. Sudah ada tampungan air berupa embung dengan kapasitas 1.000 m3 namun masih kurang sehingga akan kita buat 9 embung lagi dengan kapasitas lebih besar. Selain itu sumber air melalui sumur bor juga ditambah, kata Menteri Basuki.

Saat ini sudah ada satu sumur bor dan akan ditambah lima sumur bor kedalaman 150-200 meter dengan anggaran Rp6 miliar. Untuk alat bor sudah siap digunakan karena sudah selesai dirakit, bisa dikirim secara utuh. Menteri Basuki mengatakan bahwa kunjungannya ke Asmat merupakan perintah Presiden Joko Widodo yang menanyakan tentang perkembangan terakhir di Asmat. Dikatakannya bahwa Presiden Jokowi juga akan berkunjung ke Asmat bila pekerjaan sudah berjalan di lapangan.

Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat sudah tuntas dan menyampaikan terimakasih kepada Presiden Jokowi atas perhatian yang begitu besar, khususnya melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti air, sanitasi, sampah, transportasi dan rumah.

"Dengan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik, ke depan diharapkan tidak akan terjadi lagi KLB di Asmat" katanya.

Dalam kesempatan bertemu masyarakat, Menteri Basuki mengajak masyarakat untuk bersama peduli sampah dengan tidak dibuang sembarangan yang mengotori pantai dan bawah rumah panggung mereka. Sampah yang dihasilkan dapat diolah dengan pola 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) sehingga lingkungan menjadi lebih sehat. Layanan air minum perpipaan juga semakin dikembangkan.

Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kota Agats, Kabupaten Asmat kapasitas 10 liter/detik yang sudah ada dan melayani 230 sambungan rumah, pada tahun 2018 akan direhabilitasi agar lebih optimal.

SPAM juga akan dibangun di Distrik Atsy dan Distrik Sawaerma dengan kapasitas lima liter per detik dan dialokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar serta SPAM Kota Agats dengan kapasitas 10 liter per detik dengan anggaran Rp5 miliar.

Ditambah pembangunan SPAM sebanyak 24 unit kapasitas masing-masing 1 liter per detik dengan nilai RP39,7 miliar melalui kegiatan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).

Bukan hanya pemerintah yang peduli membangun infrastruktur di Asmat, tapi swasta seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga ikut membangun instalasi air minum untuk warga Asmat di Papua agar masyarakat setempat mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Instalasi sterilisasi air minum itu dibangun di area Masjid An Nur, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua dan resmi beroperasi.

Direktur Pendistribusian Zakat Nasional Baznas Mohd Nasir Tajang, instalasi sterilisasi air minum itu dibangun di area Masjid An Nur, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua dan resmi beroperasi, yang didanai Baznas dan beberapa donatur.

Sebagai tahap awal, instalasi itu juga dibangun di RSUD Asmat yang diberikan untuk masyarakat itu akan dikembangkan dengan sistem pembayaran murah atau barter dengan sampah plastik kemasan air minum. Diharapkan Distrik Agats akan berkembang menjadi kota yang bersih dan indah. Namun bagi pasien yang dirawat di RSUD akan diberikan secara gratis.

Kurangnya akses air bersih mengakibatkan banyaknya kasus penyakit seperti diare, kulit dan sebagainya. Masalah air bersih itu juga memicu terjadinya kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat beberapa waktu lalu. Selama ini, masyarakat harus membeli air mineral dalam kemasan untuk kebutuhan air bersih seperti untuk memasak air dengan kompor gas atau kompor minyak yang harganya relatif mahal.

Jembatan gantung Usai meninjau Kampung Kaye, Menteri Basuki kembali menyeberangi sungai ke lokasi pembangunan 114 unit rumah khusus yang telah dibangun sejak 2016 dengan biaya Rp19,9 miliar di Kampung Amanamkai dan Kampung Syuru, Distrik Agats sebanyak 114 Unit.

Tahun 2018 akan kembali dibangun sebanyak 100 unit rumah khusus yang tersebar di empat kampung, yakni Kampung Priend Distrik Fayid (34 unit), Kampung Ass dan Kampung Atat Distrik Pulau Tiga (33 unit), dan Kampung Warkai Distrik Betsbamu (33 unit). Rumah yang tidak layak huni akan diperbaiki dengan program 1.000 rumah swadaya.

Salah satu penyebab penduduk enggan berpindah ke lokasi rumah khusus yang telah dibangun adalah belum adanya jembatan penghubung antar kampung yang terpisahkan sungai. Oleh karenanya akan dibangun empat jembatan gantung dengan anggaran Rp 46 miliar yakni di Kampung Baru Syuru Distrik Agats (72 meter), Kampung Yerfum, Distrik Der Koumor (84 meter), Kampung Hainam, Distrik Pantai Kasuari (120 meter), dan Sawaerma (150 meter).

Jalan panggung dari kayu yang sudah lapuk juga akan diperbaiki dengan jalan beton dengan teknologi pracetak sepanjang sekitar 15 km dengan lebar rata-rata 4 meter.

Dibangunnya sejumlah infrastruktur di kabupaten itu diharapkan tidak ada masyarakat yang terisolasi, selain mereka bisa hidup layak dan sehat karena sudah tersedia air bersih sehingga kasus gizi buruk tidak ditemui lagi.

Jakarta, 26/2 (Benhil) - Presiden Joko Widodo bisa dipastikan maju kembali sebagai calon presiden untuk periode 2019 hingga 2024 melalui Pemilihan Umum serentak dijadwalkan berlangsung pada 17 April 2019.

Pemilu tahun depan itu bakal menjadi pemilu pertama dan menjadi sejarah baru karena dalam waktu bersamaan setiap rakyat pemilih menentukan pilihan pada pasangan calon presiden-/wakil presiden yang menjadi peserta, sekaligus memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota di masing-masing bilik suara.

Meskipun masa pencalonan presiden dan wakil presiden baru akan dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada tanggal 4 hingga 10 Agustus 2018, bursa nama calon wakil presiden sudah beredar sejak kuartal terakhir tahun lalu.

Sejumlah nama calon wakil presiden yang sudah disebut-sebut sebagai pendamping Jokowi pada Pemilu 2019 antara lain Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang gambar/foto besar dirinya terbentang besar di atas jalan-jalan di sejumlah provinsi di Jawa.

Nama Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Hanura telah diumumkan pula secara aklamasi oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang pada pekan lalu sebagai calon wakil presiden.

Nama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan nonaktif dan putri dari Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, juga santer disebut-sebut sebagai calon pendamping Jokowi dalam pemilu tahun depan.

Walaupun Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah menampik kesediaannya untuk dicalonkan sebagai wakil presiden karena yang dia inginkan hanya Jokowi bisa menjadi presiden selama dua periode. Meskipun demikian namanya tidak pernah menghilang dari potensi menjadi calon wakil presiden.

Begitu juga nama mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang juga akan pensiun dari dinas aktif kemiliteran pada Maret 2018.

Lalu nama mantan Panglima TNI yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko juga digadang-gadang untuk pendamping Joko Widodo pada pemilu tahun depan.

Begitu pula nama Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan juga berpotensi menjadi calon wakil presiden.

Sementara Partai Golkar saat ini sedang menggenjot elektabilitas ketua umumnya untuk menjadi calon wakil presiden. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga Menteri Perindustrian menjadi figur kuat untuk menjadi calon wakil presiden mendatang.

Dari kalangan profesional, nama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru mendapat gelar sebagai menteri terbaik di dunia dan nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga terseret dalam bursa calon wakil presiden mendatang dan telah masuk dalam radar sejumlah lembaga survei.

Ada di benak Jokowi mengaku sudah memiliki nama calon pendampingnya tetapi dia belum bersedia mengumumkan karena masih menunggu pertemuan-pertemuan dengan partai pengusung dan pendukungnya.

Untuk Pemilu 2019, partai pengusung dan pendukung Jokowi adalah partai-partai peserta Pilpres 2014 yang mendukung pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla, yakni PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PKPI, ditambah partai yang masuk ke koalisi pemerintahan yakni Partai Golkar, PAN, dan PBB, plus sejumlah partai baru peserta Pemilu 2019 yakni Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Berkarya, dan Partai Garuda.

Pada Jumat (23/2) lalu setelah acara penyerahan sertifikat tanah adat di Pura Dalem Sakenan Serangan Kota Denpasar, Bali, Kepala Negara ditanya wartawan tentang tokoh atau calon yang paling sesuai dengan visi misinya, Jokowi hanya tersenyum.

Ia mengakui dalam benaknya sudah ada calon yang dimaksud tetapi belum akan disampaikannya sebelum berbicara dengan partai-partai pengusungnya. Ada di sini, ya ada, katanya sambil menunjuk ke arah pelipis kirinya. Beliau menegaskan jika telah ada kesepakatan dengan semua partai dan bertemu secara intensif maka baru akan ditentukan siapa pendamping Jokowi yang akan diusung.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan dua kriteria pokok sebagai calon pendamping Jokowi yakni mampu menambah tingkat elektabilitas Jokowi dan harus memiliki ketokohan dan kepemimpinan sehingga bisa menjadi Presiden bila diperlukan, dengan memiliki pengalaman dalam pemerintahan.

Calon yang disampaikan oleh Jusuf Kalla itu bisa saja berasal dari kalangan birokrasi, termasuk TNI-Polri, kalangan profesional, atau partai politik.

Jusuf Kalla yang telah dua kali menjadi wakil presiden untuk periode 2004-2009 dan periode 2014-2019, berdasarkan ketentuan UUD 1945 tidak bisa lagi menjadi calon wakil presiden, kecuali kalau dia bersedia kembali menjadi calon presiden sebagaimana Pilpres tahun 2009.

Memang sangat logis bahwa calon pendamping Jokowi mendatang adalah tokoh yang bisa menambah tingkat elektabilitas Jokowi.

Mengacu pada hasil Pilpres 2014, pasangan Jokowi-JK meraih 70.997.833 atau 53,15 persen suara dari rakyat pemilih sedangkan Prabowo-Hatta mendapatkan 62.576.444 atau 46,85 persen suara rakyat. Pasangan Jokowi-JK unggul 8.421.389 suara.

Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang memuat sekitar 196,5 juta orang ke KPU. KPU akan mencocokkan dan meneliti data itu untuk masuk dalam daftar pemilih tetap.

Ketua KPU Arief Budiman menargetkan tingkat partisipasi rakyat pemilih dalam memberikan suara pada Pemilu 2019 sebesar 77,5 persen.

Dengan demikian tokoh yang bisa menambah tingkat elektabilitas Jokowi, di atas kertas, berasal dari partai pengusung atau pendukung yang berbeda dengan partai pengusung di tahun 2014.

Suara untuk Jokowi akan mendapat tambahan dari suara pemilih dari Partai Golkar, PAN, PPP, atau empat partai baru tersebut. Partai Golkar sebagai partai kedua terbesar dalam perolehan suara Pemilu Legislatif pada 2014 dengan mengantongi 18.432.312 suara tentu saja dapat menambah perolehan suara bagi Jokowi secara signifikan.

Seluruh partai pengusung Jokowi untuk Pemilu 2019 ini memang perlu bertemu untuk bersepakat, memutuskan siapa calon yang akan diajukan.

Calon pendamping Jokowi dari jalur profesional atau TNI-Polri termasuk birokrasi juga dipastikan akan menambah suara untuk Jokowi.

Sosok seperti Susi Pudjiastuti, Sri Mulyani, atau Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tentu saja memiliki pemilih tersendiri, begitu pula dari kalangan militer TNI-Polri.

Faktor "X" lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi pendamping Jokowi adalah tokoh yang kuat dan memahami berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan, terutama bidang ekonomi, serta memiliki figur yang tenang dan tidak terlalu sering tampil di media untuk mengomentari berbagai hal.

Dengan demikian faktor "chemistry" berpengaruh juga bagi calon pendamping Jokowi.

Presiden Jokowi meyakini jika dirinya mendapatkan kesempatan untuk menjalankan periode kedua sebagai Presiden maka pemerintahannya akan lebih stabil dan efektif. Memang wajar Jokowi memiliki keyakinan seperti itu dengan melihat banyaknya partai yang mendukungnya. Jokowi meyakini bahwa dukungan partai-partai menyatu dengan dukungan rakyat.

Keyakinan itu tentu saja bakal diuji kembali pada Pemilu 2019 ketika menghadapi pasangan calon presiden/wakil presiden lain.

Jakarta, 17/2 (Benhil) - Dari 73 partai politik berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, hanya 27 partai atau 36,9 persen yang mendaftarkan diri ke KPU.

Dari 27 partai politik berbadan hukum yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta Pemilu 2019, ternyata hanya 14 partai politik atau 51,8 persen yang ditetapkan secara resmi oleh KPU pada hari Sabtu (17-2-2018) menjadi peserta pesta demokrasi tahun depan.

Seluruh partai yang mendaftarkan diri ke KPU itu menjalani berbagai proses administrasi hingga verifikasi faktual di tingkat KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Untuk tingkat pusat dan provinsi terdapat 16 partai politik yang lolos semua proses verifikasi. Namun, di tingkat kabupaten/kota ternyata ada dua partai politik, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan sebesar 75 persen dari seluruh jumlah kabupaten/kota di Indonesia.

Pengumuman dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 disampaikan oleh KPU RI di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Sabtu (17-2-2018).

Ketua KPU RI Arief Budiman menyampaikan surat keputusan KPU kepada masing-masing pengurus dari 16 partai politik, termasuk kepada pengurus dari PBB dan PKPI.

Dari hasil penelitian dan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan KPU terhadap partai di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten kota, didapatkan rekapitulasi nasional partai. Kesimpulan dari rekapitulasi tersebut menyatakan, dari total 16 partai yang telah dilakukan penelitian serta verifikasi faktual, ada 14 partai yang dinyatakan memenuhi syarat serta lolos sebagai peserta Pemilu 2019, sedangkan dua partai tidak memenuhi syarat.

Ke-14 partai politik yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2019 hari itu terdiri atas 10 partai peserta Pemilu 2014 yakni PAN (Partai Amanat Nasional), PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Partai Demokrat, Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), Partai Golkar (Golongan Karya), Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Partai Nasdem (Nasional Demokrat), dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Sementara empat partai baru adalah Partai Berkarya, Partai Perindo (Persatuan Indonesia), Partai Garuda, dan PSI (Partai Solidaritas Indonesia).

Sesuai ketentuan perundang-undangan, partai politik yang dinyatakan tidak lulus sebagai peserta Pemilu 2019, diberikan kesempatan selama 3 hari untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas surat keputusan KPU RI tentang penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 itu.

Untuk selanjutnya Bawaslu dalam tempo 5 hari akan menyidangkan sengketa tersebut dengan menghadirkan pimpinan KPU RI dan pimpinan partai politik yang mengajukan gugatan sengketa.

Bila Bawaslu memenangi putusan KPU RI itu, pimpinan partai politik yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memiliki waktu kurang lebih selama 21 hari untuk menyidangkan dan memutuskan perkara sengketa tersebut.

Berpengalaman PBB dan PKPI berpengalaman memenangi gugatan di PTUN menjelang Pemilu 2014.

Ketika itu, KPU RI pada tahun 2013 juga menetapkan bahwa PBB dan PKPI tidak lulus sebagai peserta Pemilu 2014 karena tidak memenuhi persyaratan dalam verifikasi faktual. PBB di bawah kepemimpinan mantan Menkumham dan mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra yang juga dikenal sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, ketika itu menggugat Surat Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2013 tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu 2014.

Majelis hakim PTUN Jakarta yang diketuai oleh Arif Nur'dua saat itu, pada tanggal 7 Maret 2013 memutuskan mengabulkan gugatan PBB dan memerintahkan KPU mencabut surat keputusan itu sehingga PBB bisa menjadi peserta Pemilu 2014.

Sementara PKPI yang pada tahun 2013 dinyatakan tidak lulus oleh KPU, bisa menjadi peserta Pemilu 2014 setelah gugatan atas KPU dikabulkan oleh Bawaslu dan melalui fatwa hakim agung di Mahkamah Agung. PKPI yang saat itu dipimpin mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso bisa menjadi peserta Pemilu 2014. Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa Nomor 34 tahun 2013 tertanggal 4 Maret 2013 yang menyatakan bahwa PKPI menjadi peserta pemilu 2014 (4-3-2013). Dengan demikian, KPU harus merevisi keputusannya untuk meloloskan PKPI.

Kini PBB dan PKPI mengalami nasib serupa dengan pengalaman 5 tahun lalu. PBB saat ini masih dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra, sedangkan PKPI saat ini dipimpin oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono.

Bahkan, PBB dan PKPI sejak awal dinyatakan oleh KPU tidak memenuhi persyaratan dokumen saat mendaftarkan diri ke KPU melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk menjadi calon peserta pemilu. Akhirnya, mereka bisa mengikuti proses verifikasi setelah memenangi persidangan sengketa pemilu di Bawaslu.

PKPI menggugat KPU ke Bawaslu karena merasa dirugikan dalam pelaksanaan verifikasi faktual.

Ketua Umum PKPI A.M. Hendropriyono sudah mengirimkan berkas permohonan penyelesaian sengketa tersebut ke Bawaslu pada hari Rabu (14-2-2018). PKPI juga sudah menerima tanda terima berkas dengan Nomor 009/PS.PNM/II/2018.

Disebutkan bahwa PKPI oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat di sejumlah kabupaten/kota di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sejumlah persyaratan yang diverifikasi itu, antara lain, kepengurusan memenuhi 30 persen dari perempuan, kesesuaian nama pengurus dengan tanda pengenal dan Sipiol, serta domisili tetap kantor partai.

Setelah membaca berita acara yang dikeluarkan KPU Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua, PKPI menolak isi berita acara tersebut karena hasil yang mereka muat di berita acara tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Bahkan, disebutkan ada petugas KPU daerah tertentu yang tidak mau melakukan verifikasi faktual ke kantor PKPI setempat.

Sebanyak 14 partai politik yang ditetapkan secara resmi sebagai peserta Pemilu 2019 oleh KPU pada tanggal 17 Februari 2018, akan diberi nomor urut peserta pemilu pada tanggal 18 Februari 2018 melalui pengundian dan penetapan nomor urut.

Sementara itu, PBB dan PKPI bila memenangi gugatan hukum dan dinyatakan bisa mengikuti Pemilu 2019 juga akan mendapatkan nomor urut peserta pemilu. Selain itu, juga ada partai politik tingkat lokal yang khusus ada di Aceh untuk memilih wakil rakyat di provinsi dan kabupaten/kota di Bumi Serambi Mekah itu. Partai lokal itu adalah Partai Aceh, PDA (Partai Daerah Aceh), PNA (Partai Nanggroe Aceh), dan Partai SIRA (Suara Independen Rakyat Aceh). Partai lokal itu juga akan mendapatkan nomor urut.

Partai-partai itu akan bersaing memperebutkan sebanyak-banyaknya suara rakyat pada pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 April 2019 atas calon anggota legislatif dan calon presiden/wakil Presiden dari partai politik.

Rakyat akan memilih calon anggota legislatif tingkat pusat dan daerah, yakni DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Selain itu, memilih calon presiden/wakil presiden yang didukung dan diusung oleh partai atau gabungan partai politik, dan memilih calon anggota DPD RI dari jalur perseorangan.

Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama bagi rakyat untuk memilih secara serentak presiden/wapres, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Oleh karena itu, merupakan pertaruhan besar bagi setiap partai politik untuk memenangi pemilu tahun depan.

Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang memuat sekitar 196,5 juta orang ke KPU. KPU akan mencocokkan dan meneliti data itu untuk masuk dalam daftar pemilih tetap.

Ketua KPU Arief Budiman menargetkan tingkat partisipasi rakyat pemilih dalam memberikan suara pada Pemilu 2019 sebesar 77,5 persen. Sesuai dengan slogan dari KPU "Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas", rakyat pemilih pada pemilu mendatang memang harus cerdas menilai masing-masing partai politik dalam mendukung dan mengusung calon presiden/wakil presiden.

Rakyat juga harus jeli dalam mencermati calon-calon anggota legislatif yang ditawarkan kepada rakyat untuk dipilih. Para calon anggota legislatif dan calon presiden/wapres mendatang tentu saja akan membuat berbagai janji, komitmen, dan rencana, serta program kerja kepada rakyat untuk sebanyak-banyaknya memilih mereka.

Di sinilah rakyat pemilih mesti cerdas dalam mempertimbangkan dan menentukan pilihannya agar jangan sampai memberikan suara kepada pemimpin yang diragukan integritas dan kualitasnya.

Setiap pemilih tentu saja berharap bahwa calon wakil rakyat, termasuk calon pemimpin tingkat nasional, yang dipilihnya merupakan yang terbaik dan mampu membawa perbaikan kesejahteraan rakyat dengan memberikan pelayanan umum secara maksimal serta dekat dengan rakyatnya dan tidak memiliki cacat hukum.

Dalam kamus politik, memang dikenal beberapa kategori pemilih dalam menentukan calonnya, seperti berdasarkan kesamaan ideologi dengan kandidat, kesamaan afiliasi terhadap partai politik pendukungnya, kesamaan latar belakang kedaerahan atau profesi, berdasarkan pragmatisme, dan berdasarkan rasional.

Pemilih yang memilih calon secara rasional memenuhi kriteria sebagai pemilih yang cerdas berdasarkan akal sehat dan penilaian objektif dengan mempertimbangkan kualitas moral, integritas, dan rekam jejak, serta perilaku sehari-hari dari calon, dan kinerja partai politik apakah benar-benar membela kepentingan rakyat atau justru saling konflik di antara mereka.

Memang untuk menjadi pemilih cerdas, rakyat mesti benar-benar mengenali sikap dan perilaku calon yang akan dipilihnya. (Budi Setiawanto)

Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Juni 2018, tidak hanya terjadi persaingan diantara bakal calon kepala daerah tapi juga antara satu partai politik yang satu dengan yang lainnya.

Yang kemudian muncul adalah suasana "panas" apalagi ada satu parpol yang para pemimpinnya mulai saling memaki dan pecat-memecat.

Masyarakat selama beberapa hari terakhir ini, mulai menyaksikan suasana saling mencemooh hingga pecat-memecat diantara para tokoh Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, terutama ketika beberapa tokohnya memecat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hanura Oesman Sapta Odang dan kemudian menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Umum Daryatmo.

Namun, tak mau kalah gertak, Oesman Sapta Odang--yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bahkan juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah--memecat Sekretaris Jenderal DPP Hanura Syarifuddin Suding.

Pecat-memecat ini patut disimak karena bagaimanapun juga Partai Hanura adalah salah satu partai politik peserta yang ikut dalam kontestansi pilkada yang akan datang sehingga "pertarungan internal" itu bisa diperkirakan mempengaruhi tingkat konsentrasi para pemimpin, anggota hingga simpatisannya.

Dunia politik di Tanah Air ini seharusnya patut memuji atau menghargai atau apapun istilahnya terhadap Partai Golkar yang akhirnya mampu memilih ketua umum yang baru, yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto karena diduga terlibat kasus korupsi dengan kerugian negara tidak kurang dari Rp2,3 triliun pada proyek KTP elektronik yang bernilai Rp5,9 triliun.

Tentu masyarakat amat berharap agar kemelut di Partai Hanura--siapa pun "pemenangnya"--dapat diselesaikan secara baik apalagi partai ini belumlah menjadi parpol yang "benar-benar besar dan kuat".

Karena sekarang sudah bulan Januari, sedangkan pilkada serentak dijadwalkan berlangsung 27 Juni 2018 maka waktunya sudah sangat "mepet", yakni persiapannya tinggal enam bulan lagi. Semua pihak mulai lagi pemerintah, KPU, Bawaslu, panwaslu, masyarakat sudah harus memeras keringat agar pesta demokrasi ini benar-benar berlangsung jujur dan adil alias jurdil serta bebas rahasia.

"Mahar politik" Karena pesta demokrasi ini akan memilih gubernur-wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota hingga bupati dan wakil bupati, maka tentu saja begitu banyak calon kepala daerah yang merasa dirinya mampu menjadi gubernur, bupati dan wali kota.

Mereka mulai "menjual dirinya" kepada partai-partai politik yang diharapkan bisa mendukung pencalonan dirinya itu. Namun ternyata hal itu sama sekali tidak gampang.

Seorang bakal calon wali kota Cirebon, Jawa Barat, Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Siswandi mengaku harus memberikan "uang sogokan" atau istilah kerennya "mahar politik" sedikitnya ratusan juta rupiah agar bisa didukung oleh satu partai.

Tentu saja "tuduhan" minta "mahar politik" atau bahasa gampangnya "sogokan" itu dibantah habis-habisan oleh para tokoh parpol di Cirebon itu.

Sebelumnya, seorang pengusaha dari Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti juga mengaku atau mengklaim bahwa dirinya harus memberikan "mahar politik" miliaran rupiah agar pencalonan dirinya itu sukses sebagai calon gubernur. Namun lagi-lagi pengakuan La Nyalla itu dibantah oleh tokoh parpol di Jawa Timur itu.

Akibatnya, Nyali La Nyalla Mattalitti yang selalu menyala-nyala sangat berani "bercerita" tentang dimintanya uang sogokan itu.

Kok terjadi? Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian baru-baru ini mengungkapkan bahwa untuk menjadi calon bupati saja, seseorang harus menyediakan uang Rp30 miliar.

Kalau sukses menjadi bupati maka pertanyaan Kapolri adalah gaji atau bahkan pendapatan selama lima tahun ini pasti tidak akan mungkin mengembalikan uang Rp30 miliar itu, maka akankah satu-satunya alternatif adalah menggerogoti uang APBD setempat?.

Sang bupati pasti juga akan mulai berpikir bahwa bisa saja dia tidak terpilih untuk masa jabatan atau periode kedua sehingga juga harus memiliki "tabungan" selama menjadi pejabat. Kalau begitu, bagaimana mengatasi masalah uang atau modal yang "segunung" itu? Cara yang paling mudah dipikirkan tapi sama sekali tidak mudah dilaksanakan adalah Kementerian Dalam Negeri yang membawahi gubernur, bupati dan wali kota harus mencari cara agar pemilihan kepala daerah itu tidak ruwet, berbelit-belit serta tak makan waktu lama.

Coba bagaimana seorang calon gubernur Papua, misalnya, harus mendatangi semua kota, kabupaten atau distrik (kecamatan) untuk berkampanye guna mendapat dukungan dari calon pemilih kalau begitu banyak daerah terpencil hanya bisa didatangi dengan pesawat udara--yang pasti mahal--sambil membawa ratusan atau ribuan kaos, poster, pulpen serta berbagai jenis "cendera mata" bagi para pemilihnya.

Kalau calon bupati saja harus menyediakan uang Rp30 miliar, maka bagaimana seorang calon gubernur harus memiliki anggaran "segunung" apalagi seorang calon presiden untuk menghadapi pilpres? Rakyat pasti sudah sangat benci, jengkel bahkan muak menghadapi kenyataan banyak gubernur, bupati hingga wali kota yang terpaksa harus ditangkap oleh KPK hanya gara-gara berkorupsi sehingga keadaan memprihatinkan atau bahkan memalukan ini harus segera dihentikan.

Tentu masyarakat berhak menaruh harapan kepada Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Wiranto serta Mendagri Tjahjo Kumolo agar menghasilkan "resep jitu" supaya tidak ada lagi bupati, wali kota sampai dengan gubernur yang "masuk bui" gara-gara korupsi uang rakyat.

Yang amat didambakan rakyat dari para pemimpinnya sama sekali tidak banyak atau tak berlebihan, yakni bagaimana harga bahan pokok sehari-hari mulai dari beras, gula, kopi, gula pasir bisa murah dan tidak terus melonjak-lonjak, uang sekolah yang tak mahal, mudah mencari pekerjaan serta punya rumah hingga tak ada lagi korupsi. Berlebihankah harapan rakyat itu ?

Sampai dengan tahun 2018, kemerdekaan Negara Indonesia sudah diulangtahuni sebanyak 72 kali.

Namun demikian masih banyak perdebatan sengit mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ideal di atas tanah Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini.

Kelompok ekstrim sekuler menginginkan agama (Islam) dikeluarkan dari sistem ketatanegaraan, sedangkan kelompok ekstrim Islam ingin memformat ulang seluruh komponen negara berdasarkan hukum Islam.

Secara terang-terangan mereka menyatakan ingin mengubah NKRI yang berdasar Pancasila, menjadi NKRI yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kelompok ini beranggapan bahwa pancasila adalah "taghut" alias sesembahan lain selain Allah S.W.T.

Dengan menganggap dasar negara sebagai taghut, maka konsekuensinya adalah segala kebijakan dan putusan yang didasarkan pada Pancasila secara otomatis menjadi taghut: Undang-undang, presiden, pemerintah daerah, camat, DPR dll semuanya adalah taghut. Kita tidak wajib menaatinya, bahkan haram tunduk padanya. Karena bagi mereka yang wajib diikuti hanyalah Alqur'an dan assunnah saja.

Pemerintah bertindak cepat membubarkan organisasi ini karena terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri negara pancasila serta melanggar Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Namun perlulah diketahui bersama bahwa kelompok ini memiliki simpatisan dan loyalis yang sangat militan. Meskipun secara hukum sudah dibubarkan, mereka tidak patah arang, terus berupaya bangkit, menyusun kekuatan, merebut hati dan simpati masyarakat awam . Pengikut setianya masih aktif menggaungkan kampanye Negara Islam Indonesia dan penegakan kehalifahan di Indonesia melalui dunia nyata maupun melalui dunia maya.

Bagi mereka, mendirikan kekhalifahan merupakan sebuah keniscayaan, memformat negara dengan hukum Islam adalah keharusan, ikhtiar menggapainya adalah jihad, mati dalam memperjuangkannya adalah syahid, dan tempat kembali yang layak bagi mereka adalah surga.

Dr Nurul GhufronS.H, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, pada suatu ketika menyindir, "Jika Pancasila adalah taghut, maka semua hukum di Indonesia adalah taghut, pernikahan saya tidak sah, dan hubungan saya dengan istri adalah zina," katanya sambil tersenyum.

NKRI (sudah) bersyariah Islam adalah agama perpaduan antara sesuatu yang sangat idealis dengan realistis. Keidealisan Islam terletak pada tegasnya perintah untuk dijalankannya aturan dan ajaran Islam oleh pemeluknya, serta penghormatan yang tinggi atas harkat dan martabat manusia. Sedangkan kerealistisan Islam terletak pada penerapan nilai keislaman yang bisa elastis, fleksibel, menyesuaikan dengan tempat dan keadaan.

Mencontoh pada Imam Syafi'i yang menghasilkan dua ijtihad madzhab yang berbeda, yaitu madzhab qodim, dan madzhab jadid. Jauhnya perjalanan antarnegara, luasnya pengalaman dan dalamnya keilmuan tentang hukum Islam di berbagai wilayah negara membuatnya menerapkan madzhab ala Syafi'i yang berbeda di dua negara, yaitu Irak dan Mesir.

Perbedaan geografis dan historis ternyata mempengaruhi ijtihad dan pemikirannya tentang hukum Islam. Bukan hanya karena di Mesir sudah berkembang hukum al-Lais, namun juga karena keinginannya untuk menawarkan hukum yang tepat sesuai historis, kebutuhan masyarakat, dan keseimbangan kehidupan sosial.

Berkaca pada langkah dakwah beliau maka tidak menutup kemungkinan bahwa di era modern saat ini fatwa ulama di suatu tempat bisa berbeda dengan fatwa ulama di tempat yang lain. Fatwa ulama Arab bisa berbeda dengan fatwa ulama Eropa, fatwa ulama Australia boleh berbeda dengan fatwa ulama Etiopia, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Demikian pula fatwa ketatanegaraan ulama Indonesia harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masa kini, juga mempertimbangkan pengalaman-pengalaman masa lalu.

Para ulama telah sepakat bahwa kaidah fikih dalam hal ibadah berbeda dengan kaidah fikih muamalah. Dalam hal ibadah berlaku kaidah "jangan melakukan ibadah kecuali jika ada dalil yang memerintahkan", sedangkan kaidah muamalah adalah sebaliknya, "lakukanlah sesuatu sampai ada dalil yang melarang". Politik dan ketatanegaraan masuk dalam fikih muamalah.

Dalam Al-Qur'an dan hadits tidak ada satu pun redaksi yang secara khusus memerintahkan umat Islam untuk membentuk negara dengan bentuk tertentu dan mengatur jalannya negara dengan sistem tertentu. Karena itu, hal ini dapat dipahami bahwa umat Islam bebas untuk menentukan sendiri bentuk dan sistem pemerintahan sesuai dengan zaman dan tempat, situasi dan kondisi yang ada di kawasannya.

Islam hanya memberi panduan tentang prinsip-prinsip umum yang harus dijalankan dalam kehidupan bernegara, yaitu: prinsip kesetaraan, keadilan, musyawarah, kebebasan, dan pengawasan oleh rakyat.

Jika prinsip-pripsip umum ini sudah dijalankan, maka tanpa menamai negara sebagai negara Islam ataupun negara syariah, sejatinya negara tersebut merupakan negara syariah.

Secara bahasa, syariah diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah hukum. Istilah negara syariah bisa dimaknai sebagai negara hukum. Dengan demikian maka Indonesia bisa disebut sebagai negara syariah karena dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Apabila makna syariah dipersempit menjadi hukum Islam saja, maka itu pun tidak menghilangkan fakta bahwa Indonesia sebenarnya menganut hukum Islam. Hal ini karena hukum di Indonesia terlahir dari tiga unsur hukum, yaitu hukum adat, hukum Eropa, dan hukum agama. Tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Karena itu,semua produk hukum di Indonesia mengandung nilai-nilai keislaman.

Bukti bahwa nilai keislaman sudah diakomodasi oleh undang-undang di Indonesia misalnya saja adanya larangan membunuh, larangan mencuri, larangan zina, kebebasan memilih dan melaksanakan ibadah, larangan berjudi, larangan mabuk, dll. Kesemuanya itu diambil dari nilai agama meskipun tidak secara langsung menyebutkan surat atau ayat dari kitab suci.

Daarul Islam Ahli fiqih dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, K.H Afifuddin Muhajir, dalam bedah bukunya yang berjudul "Fikih Tatanegara" di Ponpes yang didirikan oleh RKH As'a Syamsul Arifin (pahlawan nasional) pada 12 Januari 2018 mengatakan berulang kali bahwa hadirnya negara bukanlah tujuan (ghoyah), melainkan sarana (wasilah) untuk meraih suatu tujuan.

Negara merupakan alat untuk mendapatkan sesuatu, juga kendaraan untuk menuju sesuatu. Alat apa pun yang digunakan tidaklah menjadi masalah, asalkan tujuan yang dikehendaki bisa dicapai. Kendaraan apa pun yang digunakan mestinya tidak perlu diributkan asal bisa sampai ke alamat yang dikehendaki.

Mantan Katib Syuriah PBNU dan Wakil Direktur Ma'had Aly (program pascasarjana) di Ponpes Sukorejo ini mengatakan dalam Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936, jauh sebelum adanya perdebatan antara PPKI dan BPUPKI, para ulama sudah sepakat bahwa Indonesia adalah daarul Islam (wilayah Islam), yaitu suatu wilayah yang di dalamnya diakui hukum-hukum yang bersumber pada ajaran dan nilai-nilai Islam.

Di wilayah Islam, maka semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat, taat pada hukum, mencegah perampokan, dan sebagainya. Di wilayah Islam, apabila ditemukan jenazah yang tidak diketahui status agamanya maka jenazah tersebut diurus dan dimakamkan secara Islam.

Bagi Kiai Afifuddin, wacana untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang bersandar pada Al-Qur'an dan sunnah sebenarnya merupakan wacana kuno yang dikemas lagi seolah-olah menjadi wacana baru yang fresh dan solutif.

Padahal dengan memakai nama negara Islam atau tidak pun untuk saat ini Indonesia sudah memiliki hukum-hukum yang Islami, hukum-hukum formal yang bersumber dari Qur'an dan Hadis.

Jika pemakaian nama negara Islam merupakan hal penting, maka kiai-kiai dan ulama masa kemerdekaan sudah pasti akan berjuang mati-matian demi nama "Negara Islam Indonesia".

Jika nama "Negara Islam Indonesia" bermanfaat bagi keutuhan NKRI dan bangsa Indonesia yang berbhinneka, maka sudah barang tentu resolusi jihad dikobarkan.

Namun apalah arti sebuah nama? Karena bagi Islam, yang penting adalah isi dan substansi. Menginginkan berdirinya negara dengan Khilafah Islamiyah ataupun negara dengan corak satu agama tertentu di wilayah negara Indonesia yang penduduknya terdiri atas beragam suku, budaya, kepercayaan, dan agama, sama dengan mengoyak tenun kebangsaan yang sudah dirajut bersama.

Hal ini akan menyulut murka dan menggores luka di tubuh sesama anak bangsa. Alih-alih mendapatkan maslahat dan manfaat, justru mudharat dan kehancuran yang akan didapat.

Mungkin iya, di satu sisi ada manfaat darinya, namun di sebagian sisi yang lain kemudharatan akan menimpa. Padahal salah satu kaidah usul fiqih menyebutkan bahwa "Menolak kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan.

Kembali lagi pada prinsip bahwa negara bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menggapai tujuan, maka apa pun nama, bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dipakai tidaklah menjadi persoalan, asalkan tujuan terbentuknya negara yang telah disepakati oleh para pendiri atau "founding father" NKRI, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, bisa terlaksana.

Amir El Huda
Penulis adalah alumni Ponpes Modern Gontor dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej)

Medan, 14/1 (Benhil) - Pemilihan gubernur di Sumatera Utara sudah di depan mata. Sudah ada tiga bakal calon yang mendaftarkan diri dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Adam Malik Medan.

Meski penetapan sebagai calon tetap akan dilaksanakan pada 12 Februari 2018, tetapi hampir bisa dipastikan tiga pasangan yang mendaftar itu yang menjadi peserta pemilihan gubernur di Sumatera Utara. Berdasarkan masa pendaftaran, pasangan pertama adalah Edy Rahmayadi-dengan Musa Rajekshah yang didukung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai Nasdem dengan total 60 kursi DPRD Sumatera Utara.

Edy Rahmayadi sebelumnya merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan pangkat letnan jenderal. Ia pernah menduduki beberapa posisi strategis, seperti Pangdam Iskandar Bukit Barisan dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Sedangkan Musa Rajekshah atau yang sering dipanggil Ijeck merupakan pengusaha dan tokoh muda yang cukup dikenal masyarakat.

Ijeck merupakan mantan Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumut dan kini dipercaya menjadi Ketua Taekwondo Indonesia Sumut dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan.

Pasangan calon kedua adalah Jopinus Ramli (JR) Saragih dengan Ance Selian yang didukung Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan total 20 kursi.

JR Saragih merupakan mantan perwira TNI Angkatan Darat dan kini masih menjabat sebagai Bupati Simalungun untuk periode kedua, sekaligus Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara.

Sedangkan Ance Selian merupakan Ketua PKB Sumatera Utara dan pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 meski melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

Adapun pasangan ketiga adalah pasangan Djarot-Sihar. Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus yang didukung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah 20 kursi.

Djarot Saiful Hidayat merupakan kader PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar dua periode (2000-2005 dan 2005-2010), serta menjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama yang menghadapi masalah hukum.

Sedangkan Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus merupakan pengusaha yang memiliki minat besar pada sepak bola, serta putera dari almarhum DL Sitorus, salah satu pengusaha besar yang cukup ternama di Sumatera Utara.

Dari ketiga pasangan calon dan parpol pendukung, lantas yang manakah yang bakal menang, sekaligus yang ideal bagi Sumatera Utara? Tergantung "Mesin Politik" dan cerdas tidaknya warga Sumut, perhitungan diatas kertas tidak pernah mutlak. Pengalaman selama ini, seringkali perhitungan di atas kertas berbeda dengan realita di lapangan.

"Hitungan di atas kertas bisa terwujud jika mesin politik parpol mampu bergerak dengan maksimal," katanya.

Kemudian, kata Warjio, potensi kemenangan setiap bakal calon juga sangat dipengaruhi perkembangan isu, terutama yang "dimainkan" di tingkat pusat.

Jika isu politik yang dihembuskan tepat, tidak tertutup kemungkinan penilaian masyarakat terhadap calon tertentu akan berubah.

Permainan isu politik selama ini juga menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara kali ini lebih meriah dan menarik perhatian jika dibandingkan dengan kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

"Isu bisa mempengaruhi semua calon. Itu semua tergantung permainan politik di Jakarta," katanya.

Menurut Warjio, ideal atau tidaknya gubernur yang hadir nantinya sangat bergantung dari kecerdasan masyarakat dalam mempelajari kemampuan dan jejak rekam seluruh pasangan calon.

Dilihat dari berbagai sudut, tiga pasangan bakal Cagub dan Cawagub Sumatera Utara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Namun yang pasti, Sumatera Utara membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan mempunyai keahlian dalam menggedor "kue pembangunan" yang ada di Jakarta.

Belum maksimalnya upaya lobi dan komunikasi dengan pembuat keputusan di Jakarta menyebabkan Sumatera Utara selama ini tertinggal, terutama dalam pembiayaan dan infrastruktur.

Dengan pengalaman sebagai Pangdam Iskandar Bukit Barisan dan Pangkostrad, Edy Rahmayadi dinilai memiliki kemampuan manajerial yang taktis dan dibutuhkan di Sumatera Utara.

Kemampuan tersebut juga dibutuhkan untuk mengelola potensi yang ada di 33 kabupaten/kota yang dinilai masih lemah selama ini.

Djarot Saiful Hidayat juga dinilai memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman dalam pemerintahan sebagai mantan Wali Kota Blitar dan Gubernur DKI Jakarta.

Kemampuan dan pengalaman Djarot Saiful Hidayat di dua daerah tersebut sangat dibutuhkan dalam membenahi birokrasi pemerintahan di Sumatera Utara yang selama ini cukup memprihatinkan.

"Buktinya, sudah ada dua gubernur yang masuk penjara," katanya.

Kemudian, JR Saragih pun memiliki peluang bagus karena juga memiliki pengalaman dan kemampuan manajerial sebagai Bupati Simalungun.

Untuk itu, masyarakat perlu cerdas dalam melihat rekam jejak seluruh bakal cagub dan cawagub, baik melalui media massa maupun media sosial yang berkembang saat ini.

Kecerdasan itu juga dibutuhkan agar masyarakat tidak terjebak dalam kampanye negatif melalui media sosial sehingga keliru dalam memilih pemimpin.

"Pelajari dengan cermat, carilah sumber yang dapat dipercaya," ujar Warjio.

Media massa juga diharapkan mampu memberikan edukasi bagi masyarakat dengan menampilkan pemberitaan yang objektif, berimbang, sekaligus mendidik tentang seluruh pasangan calon.

"Jangan sampai media massa justru seperti 'buzzer' dan juru bicara calon tertentu," katanya.

Sementara itu, sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Dr Ansari Yamamah mengatakan masyarakat tidak perlu buru-buru dalam menentukan pilihan.

Untuk itu, masyarakat perlu mempelajari sosok dan latar belakang para calon pemimpin yang akan menentukan kebijakan pembangunan tersebut.

Untuk menjadi pemilih yang cerdas, masyarakat tidak boleh terjebak pada fanatisme yang dapat berujung pada pembelaan yang membabi buta.

"Jangan terpengaruh dan terperdaya dengan 'kemasan', karena bisa saja isinya tidak sesuai. Jangan fanatik, berpikiran terbukalah, karena bisa saja calon lain lebih baik," katanya.

Selain itu, dalam menentukan pilihan nantinya, masyarakat juga diharapkan tidak terlibat dalam politik uang (money politic) dengan memberikan hak pilihnya terhadap kelompok atau calon yang memberikan sesuatu.

Ansari meminta kita jangan justru menjadi 'pelacur dadakan' akibat pilkada. Berpikirlah secara rasional, bukan hanya emosional supaya kita mendapatkan pemimpin yang ideal. (Irwan Arfa)

Jakarta, 14/1 (Benhil) - Pekan kedua tahun 2018 suhu politik mulai meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan pilkada serentak di sejumlah daerah, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Tanggal 10 Januari menjadi hari terakhir pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga di berbagai daerah dalam pilkada mendatang. Banyak kalangan melihat, partai politik memandang pelaksanaan pilkada menjadi tolok ukur dukungan terhadap partai mereka dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 setahun mendatang.

Sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta, beberapa waktu lalu, kekuatan politik nasional menjadikan Pemilihan Gubernur Jakarta sebagai salah satu elemen untuk mengukur suara dan pandangan politik masyarakat. Tidak heran parpol kemudian menyiapkan sejumlah jurus untuk memuluskan pasangan calon kepala daerah yang didukungnya pada Pilkada 2018. Jurus yang dipilih selain mendorong kemenangan pasangan calon, juga untuk memanaskan mesin politik menuju Pemilu dan Pilpres 2019.

Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono memilih mengumumkan langsung 17 pasangan calon kepala daerah yang mendapat dukungan dari partai tersebut. Partai tersebut membuka pintu untuk berkoalisi dengan parpol lainnya.

Yudhoyono saat mengumumkan 17 pasangan calon itu mengatakan pemilihan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Semua pihak memberikan masukan dan pemilihan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang jelas. Ia mengatakan pengambilan keputusan penetapan calon yang diusung Partai Demokrat bukan hanya ia yang menetapkan dan memutuskan, tapi Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Dewan Pimpinan Pusatlah yang mengambil keputusan.

Di tiga pilkada yang berlangsung di Pulau Jawa, untuk Jawa Barat, Demokrat mengajukan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi berkoalisi dengan Golkar.

Sementara untuk Jawa Tengah, Demokrat mengajukan Ganjar Pranowo-Gus Yasin (PDIP, PPP, Demokrat, Golkar). Sedangkan untuk Jawa Timur, Demokrat mengajukan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Nasdem, Hanura, PKPI).

Yudhoyono mengatakan, dari 17 pasangan calon, mayoritas di antaranya merupakan kader Demokrat. Menurut dia, partainya juga banyak mendukung calon petahana.

Ia juga menekankan bahwa dalam Pilkada 2018, Demokrat membuka pintu koalisi dengan partai manapun.

Sementara itu PDI Perjuangan memilih langkah pengumuman secara bertahap para pasangan calon yang ikut dalam pilkada.

Bagi PDI Perjuangan, hasil Pilkada 2018 ini akan menjadi pijakan langkah dan konsolidasi politik yang akan dilakukan dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Respons masyarakat terhadap calon-calon kepala daerah yang diajukan oleh partai berlambang banteng itu bisa menjadi salah satu tolok ukur bagaimana masyarakat memandang citra partai.

Sebagai partai pemerintah (rulling party) , PDI Perjuangan sebetulnya memiliki keuntungan dengan citra yang ditampilkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pandangan positif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo oleh masyarakat juga bisa menjadi nilai tambah bagi citra PDI Perjuangan dalam pertarungan di pilkada.

Namun Megawati dan juga kalangan elit PDI Perjuangan perlu belajar dari hasil Pilkada DKI Jakarta.

Untuk pertarungan di pilkada di Pulau Jawa, PDI Perjuangan mengajukan pasangan calon yang diharapkan memiliki elektabilitas tinggi di daerahnya, kader partai terbaik, pasangan Djarot Sihar diusung ke Sumatera Utara.

Di Jawa Barat, diajukan pasangan calon Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin dan Irjen Pol Anton Charliyan, sementara di Jawa Tengah pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen serta di Jawa Timur Syaifullah Yusuf dan Puti Soekarnoputri.

Sementara itu, Partai Golkar meski telah mengumumkan dukungan terhadap sejumlah pasangan calon dalam Pilkada 2018, namun konsentrasi kalangan elit partai masih fokus pada konsolidasi pascapergantian ketua umum partai dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto.

Langkah Golkar yang cukup mengejutkan pascapergantian pimpinan antara lain mengganti dukungan dalam Pilkada 2018 di Jawa Barat.

Surat dukungan yang sudah disampaikan kepada Calon Gubernur Jabar Ridwan Kamil ditarik kembali dan Golkar kemudian mengusung pasangan calon Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.

Di Jawa Barat, Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung pasangan calon tersebut.

Partai berlambang pohon beringin ini, sama seperti parpol lainnya, juga akan menggunakan hasil Pilkada 2018 untuk mengukur sejauh mana pandangan masyarakat atas citra partai.

Kasus hukum yang melilit Setya Novanto bisa menjadi salah satu unsur yang memengaruhi citra partai secara nasional. Adalah tugas kepengurusan yang baru untuk membenahi hal tersebut dengan waktu satu tahun sebelum memasuki tahun politik 2019.

Sebagai salah satu partai yang masuk tiga besar dalam Pemilu 2014, langkah Gerindra dalam Pilkada 2018 juga banyak ditunggu oleh berbagai pihak.

Ketika akhir tahun lalu, Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Shohibul Imam dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan banyak kalangan yang melihat langkah ini sebagai upaya konsolidasi tiga partai itu menghadapi pilkada di tiga provinsi di Jawa.

Komunikasi intens ketiga partai itu telah terbentuk saat bersama-sama dalam Pilkada DKI Jakarta yang kemudian dimenangi oleh pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Hasilnya, partai itu bersama PKS dan PAN berkoalisi di Pilkada Sumatera Utara untuk pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah (Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Nasdem, Hanura), di Jawa Tengah untuk pasangan Sudirman Said - Ida Fauziyah (Gerindra, PAN, PKS, PKB) dan pilkada Jawa Barat untuk pasangan Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Gerindra, PKS, PAN).

Juga di Pilkada Sulawesi Tenggara untuk pasangan Asrun - Hugua (PAN, PDI-P, PKS, Gerindra, dan Hanura) dan Maluku Utara untuk pasangan Muhammad Kasuba - Madjid Hussein (Gerindra, PKS, dan PAN).

Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan pertemuan dengan pimpinan PKS dan PAN mengatakan partainya mencari figur yang cocok dan tidak populer semata.

Ia berkeyakinan calon yang diajukan Gerindara, PAN dan PKS akan menjadi pilihan masyarakat ketika dianggap mampu menjawab aspirasi dan keinginan warga.

Saat mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Prabowo mengatakan pasangan itu juga bukan pasangan yang populer di Jakarta, akan tetapi kemudian dapat memenangi Pilkada di Ibu Kota.

Memasuki 2018 semua partai telah menyiapkan langkah dan memanaskan mesin politiknya. Tujuan jangka panjang adalah memenangkan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Selamat datang di tahun politik, "gentleman start your engine...". (Panca Hari Prabowo)

Jakarta, 31/12 ( Benhil) - Pada tahun 2017 merupakan salah satu tahun bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebanyak 101 daerah pada tahun ini menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk DKI Jakarta.

Meski hanya terjadi di tingkat provinsi, efeknya sangat besar hingga seantero negeri lantaran magnet Jakarta menjadi pusat perhatian publik.

Masih teringat jelas betapa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tersebut mampu mengubah konstelasi politik Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seorang calon petahana yang sedari awal tampak mustahil terkalahkan karena tingginya elektabiltas dan kekuatan dukungan politik partai-partai besar. Namun, karena kesalahannya sendiri, kemudian dipolitisasi sedemikian rupa, mampu tumbang tanpa diduga-duga. Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi perjalanan demokrasi di Tanah Air, tidak hanya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga bagi partai politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta anggota masyarakat lainnya.

Semestinya pemilu menjadi ajang pesta demokrasi yang menggembirakan, bukan ajang mempertebal perbedaan.

Pengamat politik Arif Susanto menyebut pada tahun 2017 adalah tahun politik yang diliputi kebencian. Perbedaan identitas dijadikan instrumen meraih kemenangan dalam politik elektoral. Perbedaan ini berdampak pada terpecahnya kelompok masyarakat yang dapat berakibat sangat buruk.

Arif menekankan isu SARA bisa saja terulang kembali dalam pilkada serentak pada tahun 2018 jika tidak ada upaya antisipasi dari seluruh pihak. Terlebih dalam pilkada mendatang terdapat 171 daerah yang akan menentukan pemimpinnya 5 tahun mendatang, di antaranya adalah provinsi dengan basis massa besar, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Senada dengan Arif, pengamat politik Ray Rangkuti memprediksikan isu SARA masih berpotensi sebagai instrumen politik untuk menjatuhkan lawan dalam pilkada pada tahun depan.

SARA Lebih Berbahaya Bagi Ray, isu SARA ini lebih berbahaya daripada politik uang karena berdampak panjang. Ray menilai ada sejumlah sebab utama berkembangnya isu SARA dalam kontestasi politik, salah satunya ialah adanya suasana yang melegitimasi penggunaan isu itu.

Meskipun dalam pesta demokrasi pemilu isu SARA adalah hal yang dilarang, sejumlah anggota masyarakat menganggapnya sebagai hal yang lumrah karena mereka merasa tengah membela kepercayaannya. Hal ini kemudian menjadi sebuah kegamangan tersendiri.

Penyebab lainnya adalah tidak adanya interpretasi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan isu SARA itu sendiri. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas melarang praktik menghina etnik, agama, kelompok, serta masyarakat tetapi tidak jelas definisi dari penghinaan itu sendiri.

Faktor lainnya yakni masih lemahnya penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menggunakan isu SARA dalam kontestasi pemilu. Ray membandingkan dalam UU Pemilu, pelaku isu SARA hanya dikenai hukuman 1 tahun penjara, sedangkan dalam UU ITE, pengguna isu SARA bisa dijerat hingga 5 tahun penjara.

Akibatnya, tidak ada efek jera bagi para pelakunya. Atas dasar itu, dia memperkirakan isu SARA berpotensi digunakan kembali dalam Pilkada 2018, apalagi isu tersebut terbukti dapat mendongkrak atau menjatuhkan elektabilitas seseorang.

Pengamat politik Yusa Djuyandi menilai panasnya persaingan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta salah satunya disebabkan oleh politik akar rumput yang lebih bersifat ideologis dan idealis daripada di tataran elite yang lebih bersifat pragmatis. Sebagai buktinya, meskipun Golkar pada era kepemimpinan Setya Novanto, dan juga PPP mengubah haluan politiknya untuk lebih dekat dengan kubu pemerintah dan PDI Perjuangan, tidak serta-merta mengubah orientasi politik ideologis dan idealis arus bawah.

Dukungan Golkar dan PPP kepada Ahok dan Djarot hanya berada pada tataran elite yang bersifat pragmatis sebab elite hanya mempertimbangkan keuntungan dari besarnya potensi keterpilihan 46 s.d. 47 persen pasangan Ahok dan Djarot dalam berbagai hasil survei pra-pilkada.

Meskipun persaingan Pilgub DKI Jakarta bersifat lokal, nuansa persaingannya bersifat nasional. Menurut dia, fenomena politik yang muncul dalam pilkada itu justru tetap mempertegas masih adanya pertarungan dua pihak pendukung yang pernah saling berhadapan pada Pilpres 2014.

Adapun isu politik identitas yang kemudian muncul menurut Yusa sesungguhnya hanya merupakan dampak dari kesalahan retorika politik petahana. Kesalahan ini kemudian secara tidak langsung dimanfaatkan oleh pihak lawan politik.

Hal yang tidak aneh jika dalam sebuah pilkada satu kubu atau pasangan mendapat keuntungan dari kesalahan politik lawannya. Soal adanya politik identitas, kemudian dimanfaatkan oleh kubu lain, lalu memunculkan kritik dari sebagian pihak, sesungguhnya hal itu telah ada sejak pilkada untuk pertama kalinya diselenggarakan.

Demokratisasi di tingkat lokal yang terwujud dalam pelaksanaan pilkada memang memberikan peluang bagi adanya sentimen identitas tertentu, dasarnya adalah keyakinan bahwa calon dari kelompoknya akan lebih memperhatikan nasib sesama. Oleh karena itu, sering kali masyarakat di daerah juga menjadi loyalis sejati dalam menghantarkan calonnya untuk menjadi kepala daerah, termasuk setelah kemenangan atau kekalahan itu sendiri.

Sementara itu, soal adanya kecurigaan bahwa pemanfaatan politik identitas di Jakarta akan memicu kerawanan konflik pilkada lainnya, Yusa mengatakan bahwa hal itu memang menjadi perhatian serius, terutama bila melihat Jakarta sebagai barometer demokrasi di Indonesia.

Akan tetapi, dia meyakini persoalan sosial politik identitas yang terjadi di Jakarta tidak akan meluas terbawa ke daerah dikarenakan adanya kondisi yang berbeda.

Kondisi di Jakarta menjadi berbeda karena ada kesalahan retorika politik yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Padahal, jika itu tidak terjadi, hasil dari beberapa lembaga survei yang mengatakan bahwa Ahok menang akan sangat besar peluangnya untuk terbukti. Ia menegaskan bahwa situasi politik dan koalisi politik akan selalu bersifat dinamis meski masih ada beberapa permasalahan dikotomi politik, seharusnya hal itu dapat disikapi secara dewasa. Dengan demikian, adanya perbedaan bukan untuk mencari perpecahan, melainkan mencari persamaan tujuan politik yang berorientasi pada kepentingan nasional yang lebih besar.

Di sisi lain, kondisi bangsa juga harus segera diperbaiki. Kecenderungan mendikotomikan pihak lain berdasarkan pada kelompok tertentu sebagai akibat dari pilkada sudah mulai harus dihentikan sebab negara ini perlu membangun. Pembangunan itu hanya dapat berhasil jika masyarakatnya bersatu.

Bila hal ini juga tidak kunjung terjadi, pada tahun depan bangsa dan negara ini akan dalam sebuah proses dinamika politik yang tidak sehat. (Ben/An)

Rangga Pandu Asmara Jingga

Bandarlampung, 30/12 (Benhil) - Kasus kekerasan terhadap wartawan di Provinsi Lampung belum berhenti dan masih terus berulang dengan pelaku, baik oknum institusi maupun pihak tertentu, nyaris tidak berubah.

Berdasarkan catatan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bandarlampung, setidaknya sejak 2013 terjadi kecenderungan kasus kekerasan terhadap wartawan terus meningkat, bahkan berulang hingga saat ini.

"Pelakunya pun oknum aparat keamanan, oknum pejabat pemerintah, dan masyarakat," kata Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi pada diskusi akhir tahun digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, Jumat (29/12) petang.

Seharusnya kekerasan terhadap wartawan dihentikan dan pelakunya agar jera harus diproses hukum sebagaimana mestinya, kata Alian. Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan menerangkan catatan merah tahun ini adalah peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Pada tahun ini terjadi lima kasus kekerasan dengan pelaku dari oknum kepolisian POLRI, anggota DPRD, dan warga.

"Tiga kasus kekerasan itu melibatkan aparat kepolisian. Namun tidak ada sanksi tegas terhadap pelaku. Hanya satu pelaku yang dicopot jabatannya dan dimutasi," kata Padli pula.

Ia berpendapat bahwa pemicu beberapa kasus kekerasan itu karena ketidakprofesionalan wartawan dalam bekerja dan melupakan kode etik jurnalistik. Karena tidak profesional, narasumber pun kecewa dan melakukan kekerasan terhadap wartawan, baik kekerasan verbal maupun fisik. Ketua Bidang Advokasi AJI Bandarlampung Rudiyansyah mengatakan bahwa kekerasan terhadap wartawan terjadi karena masih banyak pihak yang belum memahami mekanisme hak jawab dan klarifikasi. Padahal, publik yang dirugikan dengan pemberitaan media juga bisa mengadu ke Dewan Pers.

Berdasarkan catatan AJI Bandarlampung, pada tahun ini terjadi lima kasus kekerasan, sedangkan tahun sebelumnya hanya empat kasus. Dari lima kasus tersebut, tiga kasus melibatkan anggota polisi, sisanya kekerasan dilakukan anggota DPRD dan warga.

Salah Tangkap Jurnalis Tiga kasus kekerasan yang melibatkan polisi adalah kasus salah tangkap terhadap wartawan Trans Lampung saat meliput kasus penggerebekan kampung narkoba di Pesawaran. Kasus salah tangkap oleh personel kepolisian ini pernah pula terjadi pada tahun sebelumnya. Sejumlah personel kepolisian itu pun diadukan ke Propam Polda Lampung. Ada pula kasus pelarangan liputan dan penggeledahan terhadap dua jurnalis di Way Kanan. Peristiwa ini melibatkan Kapolres Way Kanan yang saat itu masih dijabat AKBP Budi Asrul.

Kasus terakhir adalah kekerasan yang dilakukan anggota Brimob terhadap jurnalis Bongkar Post di Lampung Utara. Dalam kasus terakhir ini, pelaku melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang jurnalis itu. Kasus ini pun berakhir damai dengan difasilitasi pihak Polda Lampung dan pimpinan kesatuan oknum polisi bersangkutan.

Tingginya kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum, terutama polisi, justru menjadi tanda tanya besar. Aparat kepolisian yang seharusnya melindungi warga. Namun, ternyata menjadi musuh pers. Padahal, aktivitas jurnalistik dilindungi undang-undang. Seharusnya aparat penegak hukum memahami hal ini, kata Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan. Keprihatinan serupa, selain disampaikan oleh Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi, juga diungkap oleh sejumlah elemen dan pegiat demokrasi di Lampung.

Dalam 2 tahun terakhir, berdasarkan data kasus kekerasan secara nasional, polisi telah menjadi musuh kebebasan pers. Polisi banyak menjadi pelaku kekerasan. Institusi ini juga tidak tuntas menangani beberapa kasus kekerasan yang sudah dilaporkan ke Polri. Apalagi, jika yang dilaporkan adalah rekan sesama polisi, Polri menjadi ragu dan cenderung tidak profesional dalam menanganinya.

AJI menyoroti bahwa tingginya angka kasus kekerasan terhadap wartawan yang melibatkan personel Polri akibat tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku.

Padli Ramdan menyebutkan ada dua kasus kekerasan di Lampung tahun ini berakhir damai antara pelaku dan korban. Satu kasus yang melibatkan pejabat perwira menengah polisi, kapolres, hanya berkhir dengan pencopotan jabatan dan mutasi. Tidak ada sanksi yang lebih tegas dari pimpinan Polri di tingkat provinsi (polda) hingga Mabes Polri sehingga bisa memutus rantai kekerasan dilakukan oknum aparat kepolisian ini.

Tidak adanya sanksi tegas terhadap para pelaku ini juga tidak lepas dari sikap jurnalis dan media yang dengan mudah berdamai dengan pelaku.

"Terkadang pihak wartawan itu sendiri yang hendak berdamai," ujar Heriyansyah, birokrat dari Humas Pemprov Lampung pula.

Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi mengingatkan mestinya dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis itu, siapa pun pelakunya harus diproses hukum, termasuk bila dilakukan oknum aparat penegak hukum. "Agar timbul efek jera dan tidak lagi berulang kasus kekerasan serupa oleh oknum institusi yang sama," katanya lagi.

Padahal, menurut mantan Ketua AJI Bandarlampung yang juga redaktur salah satu koran harian di Lampung, Yoso Muliawan, kasus kekerasan terhadap wartawan dan penghalang-halangan dalam melakukan kegiatan jurnalistik adalah tindakan pidana yang melanggar Uundang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Pilihan untuk memaafkan pelaku merupakan hal yang manusiawi. Akan tetapi, jangan sampai menghilangkan kasus pidananya sehingga peristiwa serupa tidak berulang kembali. Sikap tegas kepada pelaku ini penting dilakukan agar kasus kekerasan terhadap wartawan bisa disetop dan tidak ada lagi rekan-rekan jurnalis yang menjadi korban atau dihalang-halangi saat meliput serta mendokumentasikan peristiwa," ujar Yoso yang juga Wakil Koordinator Wilayah Sumatera AJI itu pula.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Dr. Nanang Trenggono selain prihatin atas masuk terus terjadi kasus kekerasan terjadap jurnalis dengan penanganan belum tuntas, juga merasa prihatin adanya kecenderungan pemberitaan pers, khususnya di Lampung kurang kritis seperti diharapkan publik.

"Apalagi, dalam kasus indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pilkada di Lampung, media massa dan wartawan di Lampung sepertinya enggan menuliskan dan mengkritisnya," katanya pula.

Padahal, kata Nanang, praktik-praktik menyimpang yang merusak tatanan demokrasi yang dilakukan pihak korporasi maupun pihak lain mesti disikapi oleh media massa dengan mengeksposenya secara objektif dan faktual tanpa harus merasa takut atas risiko yang mungkin akan dihadapi.

Indeks Turun Dosen FISIP Universitas Lampung dan peneliti Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Lampung bekerja sama dengan Dewan Pers Toni Wijaya M.A. mengungkapkan dalam kurun waktu 2016 hingga 2017 selain meningkat kasus kekerasan terhadap wartawan, pada tahun ini IKP di Bumi Ruwa Jurai Lampung ini juga terendah kedua secara nasional.

IKP Lampung, kata Toni, sesuai dengan hasil survei telah dikeluarkan oleh Dewan Pers belum lama ini menunjukkan IKP Indonesia hasil survei tahun 2017 (untuk kondisi pers sepanjang 2016) mencapai 67,92 atau membaik dibanding tahun sebelumnya 63,44. Sementara itu, IKP Lampung hanya 62,36 atau menurun jika dibandingkan tahun lalu 67,99.

"IKP Lampung terendah setelah Sumatera Utara yang mendapat nilai 57,63. Sumut mendapat indeks terendah karena tahun lalu banyak terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan. Sementara itu, Lampung menurun dari aspek ekonomi," kata Toni lagi.

Menurut dia, dari hasil survei IKP Lampung 2017, antara lain, menunjukkan media di Lampung umumnya masih sangat bergantung pada iklan pemerintah daerah sehingga pemda dapat mudah mengatur kebijakan redaksi. Dampak lain adalah independensi dan sikap krtisis media terhadap kebijakan pemerintah makin pudar.

Dari 30 provinsi yang disurvei, sebanyak 18 provinsi IKP-nya dalam tataran "sedang/agak bebas", 12 provinsi "cukup bebas/baik". Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, termasuk di antara provinsi dengan IKP "baik/cukup bebas". Sementara itu, DKI Jakarta, Lampung, Bengkulu, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua tergolong "sedang/agak bebas".

Bidang politik dan hukum paling memengaruhi tingginya kualitas kemerdekaan pers di provinsi-provinsi dengan indeks baik, terutama kebebasan dari kriminalisasi dan kebebasan dasar untuk berorganisasi dan mendirikan perusahaan media massa. Untuk provinsi dengan indeks "sedang/agak bebas" yang memperburuk kondisi kemerdekaan persnya adalah buruknya profesionalisme jurnalis dan etika pers serta masih tinggi intervensi perusahaan pada ruang redaksi (newsroom) serta aspek kurang dihargai keragaman media.

Secara kumulatif kemerdekaan pers di Indonesia pada 30 provinsi berada dalam posisi "agak bebas" (fairly free) atau membaik dengan indeks 68,95 dibandingkan IKP tahun sebelumnya (63,44) atau "agak bebas". Skor kemerdekaan pers di Indonesia tergolong "mendekati bebas".

Selain kasus kekerasan itu, AJI Bandarlampung menyoroti sejumlah kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh jurnalis. Catatan terkait pelanggaran etika ini penting sebagai bahan evaluasi bersama agar jurnalis bekerja lebih profesional, memegang teguh kode etik jurnalistik, dan menjaga independensinya, kata Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan.

Dalam catatan AJI, jurnalis kerap membuat berita yang tidak "cover both side" atau tidak mengonfirmasi pihak yang diberitakan. Padahal, sesuai dengan standar jurnalistik, konfirmasi ini penting untuk menjaga keberimbangan tertentu sehingga tidak muncul apa yang disebut sebagai penghukuman media atau "trial by the press", katanya lagi.

Pelanggaran lain yang kerap dilakukan adalah tidak segera memuat hak jawab atau klarifikasi dari narasumber. Padahal, Dewan Pers telah menerbitkan Pedoman Hak Jawab, dan dalam UU Pers disebutkan bahwa pers yang tidak melayani hak jawab selain melanggar kode etik jurnalistik juga dikenai pidana denda sebesar Rp500 juta. Dalam beberapa kasus, kekerasan terhadap wartawan juga dipicu akibat aktivitas jurnalistik yang tidak profesional, seperti jurnalis menurunkan berita tanpa konfirmasi atau terlambat memuat hak jawab narasumber yang merasa nama baiknya dirugikan. Narasumber kemudian meluapkan kemarahan dan melakukan kekerasan kepada jurnalis yang dinilai tidak profesional tersebut.

AJI Bandarlampung mengimbau semua jurnalis untuk bekerja lebih profesional dan menerapkan kode etik jurnalistik.

Memahami kode etik dan bekerja profesional ini penting untuk menjaga muruah profesi dan menghindarkan wartawan dari kasus kekerasan. Jurnalis menuntut profesi dan lembaga lain harus profesional, tetapi tuntutan serupa juga berlaku bagi profesi wartawan agar bekerja lebih profesional, kata Padli lagi.

Ia berharap masyarakat dan semua pihak menempuh mekanisme hak jawab dan klarfikasi atas kekeliruan yang dilakukan jurnalis serta media massa. Masyarakat juga diingatkan jangan merespons berita dengan tindakan kekerasan terhadap wartawan karena tidak dibenarkan dalam hukum. Mekanisme sesuai dengan pedoman Dewan Pers perlu ditempuh terkait dengan pemberitaan media massa.

Dalam setiap kasus kekerasan terhadap wartawan, katanya lagi, harus dilihat secara jernih dan dipahami kronologisnya karena tidak semua jurnalis layak untuk dibela. Hanya jurnalis yang profesional dan bekerja dengan standar etika yang tinggi layak dibela ketika menjadi korban kekerasan.

Salah satu cara menghentikan kekerasan terhadap wartawan adalah para jurnalis itu sendiri bersama media massa yang digunakan kembali diingatkan untuk menghormati hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar (right to know).

Menjadi kewajiban wartawan dan pers untuk menghadirkan berita yang aktual dan komprehensif, akurat, kritis, berimbang, dan mengutamakan kepentingan publik. Namun, publik dan para pihak umumnya juga diingatkan untuk menggunakan mekanisme yang benar saat menghadapi pemberitaan yang dinilai kurang benar atau merugikan kepentingan pihaknya, tidak justru menggunakan kekerasan terhadap pers.

Keseimbangan itu diharapkan dapat menekan atau bahkan mampu menghentikan kasus kekerasan terhadap jurnalis agar tidak berulang dan kembali terjadi ke depannya. (Ben/An/Budisantoso Budiman)