Showing posts with label Sosial Politik. Show all posts


Kata Istana Soal Demo 22 Mei 2019
Demo 22 Mei 2019, Moeldoko: Serahkan pada Hukum

Rencana demo 22 Mei 2019 secara besar-besaran saat KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pemilu ditanggapi pihak istana.

"Kita berharap tidak lagi seperti yang kita bayangkan. Karena kondisi itu tidak menguntungkan bagi siapa pun. Justru menguntungkan kepada pihak yang punya agenda untuk membuat situasi menjadi tidak baik," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Senin 20 Mei 2019.

Dia mengatakan, intelijen telah menangkap kelompok penyelundup senjata yang berupaya melakukan tindakan anarkis pada 22 Mei. Penyelundup tersebut diduga akan mengacaukan situasi demo.

Ketika penangkapan, aparat menemukan senjata yang dilengkapi peredam, hingga senjata yang tidak menggunakan pisir tapi tetap harus menggunakan teleskop. Mantan Panglima TNI periode 2013-2015, mengimbau kepada peserta demo 22 Mei 2019 agar membatalkan demo. Pemerintah telah mengetahui siapa pencetus di balik aksi tersebut.

"Saya berharap masyarakat muncul kesadaran bersama, bahwa sudah lah serahkan pada proses hukum berlaku," ujarnya.

Identitas Massa Demo 22 Mei 2019

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengaku mengetahui identitas massa yang akan turun ke jalan pada 22 Mei mendatang.

"Massa yang sekarang bergerak hanya mantan 212, FPI, barisan sakit hati," cetus Hendropriyono di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 19 Mei 2019. Baca: Banyumas Tolak People Power

Menurut pria kelahiran Yogyakarta, 7 Mei 1945 massa yang akan turun ke jalan pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019 itu juga ditunggangi mereka yang sakit hati dengan pemerintah saat ini.

"Yang tadinya pejabat, dicopot enggak mau, bekas menteri dicopot, masa sampai segitunya, sudahlah, gantian sama yang muda," ujarnya. Dia menyatakan, mereka adalah orang-orang yang tak mampu berpikir jernih lagi. Hendro menyebut, mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan apa pun demi sebuah nama dan jabatan.

"Yang ingin dapat nama, singgasana. Saya tidak mengerti kenapa sampai hati mengorbankan anak-anaknya sediri, untuk apa?" kata Hendropriyono.

Tolak People Power

Purwokerto - Berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sepakat untuk menolak gerakan "people power" atau pengerahan kekuatan massa.

Kesepakatan penolakan tersebut dideklarasikan dalam acara Silaturahim Kebangsaan "Merawat Bhineka Mempersatukan Bangsa" yang digelar di Hotel Grand Karlita, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu petang.

Dalam pembacaan deklarasi yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Erwindu dan ditirukan pimpinan organisasi beserta anggotanya, mereka menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Banyumas yang telah melaksanakan Pemilu 2019 dengan aman dan damai.

Selain itu, mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang telah menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan jujur, adil, dan transparan.

Ucapan terima kasih juga mereka sampaikan kepada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang telah mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan aman dan damai serta mendukung tugas-tugas TNI dan Polri.

"Kami menolak segala bentuk aksi kekerasan pada Pemilu 2019. Kami menolak 'people power' yang mengarah pada tindakan inkonstitusional. Kami siap menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Erwindu saat membacakan deklarasi yang ditirukan seluruh pimpinan organisasi beserta anggotanya.

Saat memberikan sambutan, Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengharapkan seluruh organisasi sosial politik kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama menjaga kerukunan karena semuanya bersaudara.

"'Aja pada gelutan, dhewek seduluran' (jangan saling berkelahi, kita semua bersaudara, red.)," ucapnya dalam bahasa Jawa Banyumasan.

Kendati demikian, dia mengaku optimistis situasi dan kondisi di Kabupaten Banyumas akan tetap dalam suasana sejuk.

Komandan Komando Distrik Militer 0701/Banyumas Letnan Kolonel Infanteri Candra mengatakan warga Banyumas memiliki ciri khas berupa kepribadian yang sopan santun dan kekeluargaan.

"Harus kita bangkitkan kekuatan yang telah ada di kita, Indonesia, adalah kita sama-sama bisa bertoleransi. Kami melihat bahwa dalam setiap 'event' internasional, bangsa Indonesia diakui bahwa kita adalah bangsa yang paling bertoleransi, sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di Negara Republik Indonesia," tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mengimbau dan mengajak seluruh pimpinan beserta anggota berbagai organisasi yang hadir dalam acara tersebut untuk bersama-sama merawat kebhinekaan dengan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Banyumas Ajun Komisaris Besar Bambang Yudhantara Salamun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Banyumas karena pada saat rangkaian pesta demokrasi, baik Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu Serentak 2019, semuanya berjalan aman, damai, dan lancar.

"Semua, kita saling memahami bahwasanya perbedaan pandangan, perbedaan pilihan yang ada pada kita, itu adalah sebagai rangkaian proses," ujarnya.

Ia mengajak seluruh pimpinan organisasi yang hadir dalam acara tersebut untuk bersama-sama menyatukan pandangan bahwa kebersamaan dan kebhinekaan yang ada menjadi sarana untuk bisa menyatukan Indonesia.

Saat ditemui usai kegiatan, Kapolres mengatakan dalam acara Silaturahim Kebangsaan tersebut, seluruh organisasi yang ada di Banyumas sepakat taat hukum dan menolak segala bentuk kekerasan yang terjadi pada rangkaian Pemilu Serentak 2019.

Ia mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan menjelang penetapan perolehan suara Pemilu Serentak 2019 yang akan dilaksanakan oleh KPU RI pada tanggal 22 Mei.

"Tidak ada lagi hujat-menghujat, saling membenci, pemilu sudah usai. Kita harus dukung apapun yang menjadi keputusan KPU RI nanti," katanya.

Terkait dengan rencana gerakan "people power" pada tanggal 22 Mei 2019, dia mengatakan situasi di Kabupaten Banyumas hingga saat ini tetap kondusif dan pihaknya tidak melihat adanya kelompok-kelompok masyarakat yang akan berangkat ke Jakarta.

Kendati demikian, dia mengatakan pihaknya tetap berusaha mengantisipasi dengan merangkul seluruh kelompok masyarakat dan memberikan pemahaman bahwa sistem demokrasi di Indonesia sudah berlangsung dengan damai sehingga harus terus didukung.



SETELAH KAMI KALAH

Grace Natalie
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia

Hasil quick count lembaga kredibel memperlihatkan bahwa rakyat Indonesia telah mengambil keputusan. Sambil menunggu real count sebagai standard konstitusional -- kita sudah bisa mengambil kesimpulan mengenai hasil pemilu kali ini.

Pertama, Calon Presiden Partai Solidaritas Indonesia yakni Pak Jokowi dan Kyai Ma'ruf telah memenangkan pemilihan presiden dengan selisih sekitar sepuluh persen.

Kami sebagai partai pendukung Pak Jokowi merasa gembira atas hasil ini. Kami siap menjadi partner Pak Jokowi menjalankan program-program kerakyatan yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kedua, menurut quick count, PSI mendapat 2%. Dengan perolehan itu PSI tidak akan berada di Senayan lima tahun kedepan...

Kami telah berjuang dengan apa yang kami bisa. Tidak, kami tak akan menyalahkan siapa-siapa. Kader kami, pengurus PSI, Caleg kami, telah bekerja keras siang dan malam meyakinkan rakyat. Tapi inilah keputusan rakyat melalui mekanasime demokrasi yang harus kami terima dan hormati.

Tidak Ada Penyesalan

Samasekali tidak ada penyesalan atas setiap tetes keringat dan airmata yang jatuh selama membangun partai ini. Kami, anak-anak muda PSI telah terlibat dalam sebuah perjuangan yang bagi kami sangat luar biasa.

Kami berterima kasih karena di tengah apatisme politik, kami berhasil membuktikan bahwa orang mau berkontribusi: menyumbang uang, membantu mencetak alat peraga kampanye, menyumbang tenaga, pikiran, bahkan meninggalkan pekerjaan mereka demi berjuang bersama PSI. Kepada mereka semua, kami mengucapkan terima kasih.

Saya meminta kawan-kawan pengurus dan caleg tidak putus asa dan tetap menjaga suara kita. Meskipun kandas melewati  parliamentary threshold di level nasional, tapi saya yakin bahwa akan banyak kawan-kawan yang berpeluang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Ini adalah modal politik yang harus kita rawat.

Perlu dicatat, perolehan PSI 2% atau sekitar 3 juta suara. Ini adalah suara rakyat yang harus diperhitungkan. Meskipun PSI tidak masuk parlemen suara kalian akan tetap kami perjuangkan. Kami akan bekerjasama dengan civil society dan teman-teman media -- untuk memperjuangkan aspirasi kalian.

Tak ada suara terbuang, tak ada suara yang sia-sia. Setiap suara dukungan anda kepada PSI -- akan dicatat dan diperhitungkan sebagai statement tentang keberanian: suara rakyat yang menginginkan perbaikan parlemen dan partai politik.

Saya ucapkan terima kasih kepada sekitar tiga juta rakyat Indonesia yang telah mempercayai PSI. Kita akan terus memperjuangkan nilai-nilai yang kita yakini. Terima kasih juga kepada puluhan ribu donatur yang telah menyisihkan dana untuk membantu partai ini bergerak.

Kepada teman-teman partai lain yang lolos ke DPR, kami mengucapkan selamat. Selamat bekerja, dan semoga amanah menjalankan tanggungjawab. Kami bersama masyarakat akan ikut mengawasi.

Kepada anda sekitar tiga juta pemilih PSI, saya mengajak agar segera mendaftarkan diri menjadi anggota melalui www.psi.id atau datang ke kantor PSI terdekat. Kita segera mengkonsolidasikan diri.

Kepada seluruh kader, pengurus, dan simpatisan -- setelah ini kita akan mengatur kembali rencana ke depan. Terima kasih atas perjuangan kalian yang sangat membanggakan. Kita akan terus bergerak. Saya yakin itu -- karena saya tak pernah meragukan kecintaan kalian kepada negeri ini.

PSI akan kembali menyapa rakyat. Bukan lima tahun lagi, tapi besok!

We shall return, soon!

Catatan, Berita terbaru tentang PSI boleh dilihat di sini.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni
Sekjen PSI Raja Juli Antoni

Karifikasi singkat Sekjen PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Raja Juli Antoni dan mengenal profil Jeffrie Geovanie sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Parpol beru yang akan ikut pada Pemilu 2019 dengan mengirimkan calon legislatif yang diseleksi dengan ketat serta penelusuran biodatanya.

Pidato  Ketua Umum PSI, Sis Grace Natalie, di beberapa Festival 11 membuat banyak yang kebakaran jenggot. Sayangnya, pidato  yang mencerminkan posisi ideologis PSI (Partai Solidaritas Indonesia) itu tidak pernah ditanggapi secara  substantif. Melainkan direspons melalui tulisan fitnah dan hoax yang membodohi rakyat.

Pembodohannya beragam: dari sistem Sainte Lague yang dianggap menguntungkan partai besar (salah total!), kesia-sian memilih PSI karena tidak akan masuk Senayan (yakin PSI gak masuk tapi kok fitnah yang diproduksi masif sekali?), sampai fitnah bahwa PSI  didirikan oleh Gerindra, FPI dkk agar merusak Pak Jokowi dari dalam dan menggangu partai koalisi Pak Jokowi. Yang terakhir ini, menurut fitnah itu, buktinya adalah kantor PSI tidak pernah diserang oleh FPI. Rumah Grace dan Saya juga tidak pernah digeruduk FPI (pembodohan yang bodoh sekali ya...).

Salah satu fitnah yang juga beredar adalah soal Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie, biasa saya panggil Bang JG. Tulisan tentang Bang JG ini keterlaluan. Imaginasi penulis terlalu liar sehingga terlihat "mengarang indah" tanpa fakta dan data.

Dari beberapa bulan lalu saya didesak banyak orang untuk mengklarifikasi tulisan sampah itu. Tapi saya cenderung bekerja keliling Indonesia meyakinkan pemilih ketimbang capek mengklarifikasi yang begituan. Tapi mumpung  hari ini kesibukan saya berkurang drastik, boleh juga saya sempatkan sedikit mengklarifikasi.

Berita terkait PSI dapat dibaca pada artikel bertajuk: PSI Diremehkan Justru Unggul Telak Exit Pool

Klarifikasi Saya Singkat Saja:


Saya sudah kenal Bang Jeffrie Geovanie dari sekitar tahun 2000. Sekitar 2003 bersama Rizal Sukma (Dubes RI di London), Almarhum Moeslim Abdurrahman dkk, Bang JG mendirikan Yayasan Ahamad Syafii Maarif-ASM, salah seorang guru bangsa yang tersisa. Yayasan ASM ini yang menaungi MAARIF Institute for Culture and Humanity.

Sejak didirikan sampai dengan detik ini Bang JG masih menjadi ketua Yayasan ASM. Saya tahu persis Buya Syafii sangat happy dengan posisi Bang JG sebagai ketua Yayasan sehingga tidak pernah diganti sejak pendiriannya. Yayasan ASM terus berkembang dengan baik di tengah banyaknya Yayasan serupa gulung tikar.

Saya mengetahui hal ini bukan saja karena saya dekat  sekali dengan Buya Syafii tapi karena saya selama lima tahun menjadi Direktur MAARIF Institute. Buya pernah cerita ke saya bahwa Bang JG tidak pernah meminta atau mempergunakan nama besar Buya untuk jabatan dan proyek apa pun.

Pada tahun 2005 saya mulai diberi amanah memimpin MAARIF Institute. Saya diberikan kebebasan dan kendali penuh penuh  oleh yayasan dalam menjalankan lembaga ini. Ini pulalah yang sekarang saya rasakan di PSI selama empat tahun lebih mendampingi  Sis Grace Natalie menahkodai PSI. Semua ide dan eksekusinya di bawah kendali Grace Natalie dan DPP PSI secara kolektif. Sesekali bila ada perbedaan tajam tentang suatu hal di antara kami yang sulit dicarikan jalan keluarnya kami konsultasikan kepada Bang JG sebagai "orang tua" kami di partai.

Begini deh. Mungkin saya dipandang subjektif karena sekarang sama-sama berada di  satu partai dengan Bang JG. Bagi yang masih penasaran, supaya objektif silakan klarifikasi langsung kepada Buya Syafii Maarif tentang sosok JG ini. Atau kontak Bang Rizal Sukma yang sampai sekarang menjadi sekretaris Yayasan ASM.

Saat saya membuat tulisan pendek ini banyak yang mengirim ucapan selamat karena exit polls di beberapa negara menunjukan Pak Jokowi menang dan PSI menjadi parpol juara satu di negara-negara itu. Kemarin banyak juga yang menyampaikan selamat karena sambutan gegap gempita di GBK ketika Pak Jokowi mengucapkan terima kasih kepada PSI, melebihi keriuhan ketika nama partai lain di sebutkan. Indikasi baik kata mereka.

Mungkin karena pertanda-pertanda baik ini fitnah semakin kencang menerpa PSI bahkan di hari tenang ini.

Wallahu'alam

Raja Juli Antoni
Mantan Direktur MAARIF Institute (2005-2010)
Sekjen PSI

Pemilihan Umum

Purwokerto (Benhil, 16/04/2019) - Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman Luthfi Makhasin mengingatkan masyarakat, terkait Pemilihan Umum di Indonesia mengenai pentingnya menjadi pemilih cerdas dan rasional.

"Misalkan, masyarakat memilih atas dasar pertimbangan yang objektif," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Selasa.

Para calon pemilih, kata Luthfi, juga harus mengetahui, mencari dan mengecek ulang semua informasi mengenai kepemiluan ke sumber-sumber yang tepat dan terpercaya.

"Jangan mudah terpengaruh disinformasi atau berita bohong," ujarnya menegaskan.

Yang terpenting, katanya, masyarakat harus menggunakan hak pilih masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Penggiat media sosial dan SEO (Search Engine Optimization) dan pengelola Tagar News, situs berita online di Jakarta, Charlie M. Sianipar mengatakan "Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau Golput (Gologan Putih), justru dapat memenangkan politisi atau kandidat yang tidak diinginkan." Dilanjutkannya, melalui pemilulah pemilik suara dapat mencegah politisi buruk atau calon Presiden yang kurang cakap dapat dihentikan."

"Pilihan kita akan menentukan masa depan bangsa sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pemilu dan menggunakan hak pilihnya dengan baik," katanya.

Dia juga mengajak masyarakat untuk merayakan pesta demokrasi dengan penuh riang gembira.

"Pesta demokrasi harus berjalan dengan penuh riang gembira dan semuanya bisa dimulai dari diri sendiri misalkan dengan ikut berpartisipasi menggunakan hak suara dan tidak terpengaruh berita hoaks atau ujaran kebencian," katanya.

Sebelumnya, Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman Nana Sutikna mengingatkan pentingnya masyarakat perlu memilih calon dengan menggunakan akal sehat.

Nana yang merupakan dosen lembaga pendidikan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed tersebut mengatakan masyarakat perlu membaca seluruh calon secara objektif, tanpa dipengaruhi sentimen tertentu.

Sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas, Hanan Wiyoko juga mengajak masyarakat khususnya para pemilih pemula di wilayah setempat untuk menjadi pemilih cerdas dengan mengenali visi dan misi calon.

Dia mengatakan pada saat ini masyarakat memiliki akses yang sangat mudah untuk mengenali para peserta pemilu.

Charlie M. Sianipar, alumni FISIP Universitas Sumatera Utara itu, melanjutkan, kenalilah kandidat yang mencalonkan diri, pahami rekam jejaknya. Apakah selama ini berprestasi, memiliki komitmen yang tinggi untuk NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika dan bukan bagian dari masa lalu serta barisan koruptor yang merugikan negara, yang nantinya berpotensi melakukan hal yang sama. Baca juga, PSI Diremehkan Justru Unggul Telak Exit Pool.

"Mengenali peserta pemilu semudah berselancar di dunia maya. Rekam jejak dan profil calon legislatif, anggota Dewan Pimpinan Daerah dan calon presiden serta calon wakil presiden juga mudah ditemukan di portal KPU," katanya. (Antara)

Partai Solidaritas Indonesia
Grace Natalie, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia

Partai yang kehadirannya, terasa mengusik Partai Politik yang selama sini sudah merasakan indahnya hidup sebagai politisi, tanpa kinerja yang membanggakan pemilihnya. Partai baru yang didirikan anak-anak muda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diremehkan, sering diterpa dengan hoax yang diproduksi lawan, katakan PSI tak memiliki masa depan dan tak akan lolos parliamentary threshold untuk mengirimkan wakil mereka ke Parlemen.

Kenyataanya, jauh berbeda, setelah Pemilu Luar Negeri digelar dan lakukan exit pool, Partai Solidaritas Indonesia justru unggul mengalahkan parpol yang selama ini terlena dan minim prestasi.

Luar Biasa!

Hasil exit poll di enam kota besar dunia, Sidney, Melbourne, Berlin, Singapura, London, dan Toronto, menempatkan Partai Solidaritas Indonesia di peringkat tertinggi parpol dengan perolehan suara terbesar (15/04)

Exit poll merupakan survei yang dilakukan segera setalah pemilih meninggalkan tempat pemungutan suara. Exit Poll mewawancarai kepada sampel pemilih yang dipilih di TPS tertentu.

Ini di luar dugaan banyak pihak yang selama ini sering melecehkan Partai Solidaritas Indoensia sebagai partai nol koma.

Bahkan beredar hasutan agar jangan memilih PSI karena itu akan menjadi pekerjaan sia-sia mengingat suara PSI akan hangus.

Data di enam kota besar dunia ini membalikkan pelecehan tersebut. Bila hasil exit poll ini bisa diandalkan dan semangat serupa terasa di Indonesia, PSI hampir pasti lolos ke parlemen.

Menarik untuk mencatat bahwa di enam kota besar itu peringkat pertama selalu ditempati PSI, diikuti PDIP di peringkat kedua dan PKS di peringkat ketiga. Satu-satunya pengecualian adalah di Singapura yang peringkat ketiganya ditempati PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

Berikut adalah perbandingan suara peringkat kesatu sampai ketiga di kota-kota itu:

  • Berlin 1. PSI (19%); 2. PDIP (15%); 3. PKS (13%)
  • Sydney 1. PSI (31%); 2. PDIP (21%); 3. PKS (6%)
  • Melbourne 1. PSI (39%); 2. PDIP (25%); 3. PKS (6%)
  • Singapura 1. PSI (20%); 2. PDIP (17%); 3. PKB (13%)
  • London 1. PSI (36%); 2. PDIP (21%); 3. PKS (8%)
  • Toronto 1. PSI (51%); 2. PDIP (22%); 3. PKS (3%)

Satu-satunya daerah pemilihan (dapil) dimana PSI tidak menempati peringkat 1 sejauh ini hanyalah Arab Saudi. Di sana PSI hanya memperoleh suara 12,6%, di bawah PKB (25,8%), PDIP (23,9%), dan Gerindra (18,3%).

Mengapa suara PSI bisa sekuat itu dibandingkan di dalam negeri? Menurut saya, dukungan buat PSI di luar negeri datang dari kalangan terdidik yang memang sudah terbiasa hidup dalam suasana masyarakat pluralis. Walau mereka tidak berada di Indonesia, mereka terus mengikuti perkembangan berita tanah air. Dan bagi mereka PSI nampak sebagai partai yang akan membawa Indonesia mencapai kemajuan seperti yang mereka lihat dan rasakan di negara-negara tersebut.

Mudah-mudahan hasil exit poll ini akan membuat kaum tercerahkan, kaum pluralis, kaum modern dan inklusif di Indonesia sadar bahwa mendukung PSI bukanlah perjuangan sia-sia. Memberi suara bagi PSI sangat bisa meloloskan PSI ke parlemen, sehingga anak-anak muda PSI bisa sungguh-sungguh memperjuangkan semangat anti toleransi, kesetaraan dan anti korupsi di Indonesia.


Ini adalah saat terbaik bagi kita semua menyelamatkan Indonesia. Kita sejahterakan Indonesia, kita dukung PSI! Artikel terkait: Profil Jeffrie Geovanie Ketua Dewan Pembina PSI

SUDAH MASUK HASIL EXIT POLL DI EMPAT NEGARA ASEAN: PSI SELALU DI POSISI TIGA BESAR PARPOL DENGAN SUARA TERBANYAK

Ini betul-betul kejutan. Hasil exit poll terakhir di empat negara Asean (Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina); menempatkan PSI selalu di tiga peringkat teratas. Tiga besar selalu diisi PDIP, Gerindra dan PSI, ringkasannya:
  • Malaysia 1. PDIP ( 19%); 2. Gerindra (17%); 3. PSI (15%)
  • Singapura 1. PSI (30 %); 2. PDIP (22%); 3. Gerindra (16%)
  • Thailand 1. PDIP ( 26%); 2. Gerindra (21%); 3. PSI (19%)
  • Filipina 1. Gerindra ( 24%); 2. PDIP (21%); 3. PSI (18%)
(Suara PSI di dua exit poll itu berbeda, karena jumlah sampel yg lebih besar di exit poll kedua, mencapai 189 orang)

Ade Armando*
(Universitas Indonesia)

*Dr. Ade Armando, MSc. adalah seorang pakar ilmu komunikasi di Indonesia. Ade mengajar di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Indonesia, serta di beberapa perguruan tinggi lainnya pada jenjang sarjana maupun pascasarjana.

Rabu Putih
Fotografi: Charlie M. Sianipar

Gedung Gelora Bung Karno 13 April 2019
Sofia Mansoor, Farmasi ITB '69

Sebuah spanduk dibentangkan di lautan Manusia di sekitar panggung :

#RABUPUTIH
Putih Satukan Kita

Ada kejadian unik, lucu, mengharukan di blok kami, di lantai atas, samping kanan pentas.

Menjelang jam 12 siang yang terik, perut mulai keroncongan.
Eh, mendadak ada pedagang asongan masuk, keliling menawarkan Tahu Sumedang dan Kacang goreng.

Dua kantong Tahu dihargai Rp 15.000.
Banyak yang beli dong.

Lalu, ada Jokower yang menyodorkan kaos Jokowi dan memintanya mengganti kemeja batiknya dengan kaos.

Eh, dia langsung buka kemejanya dan dipake lah kaos itu.
Semua Jokowers di blok kami histeris.
Selain kaos, si pedagang asongan itu juga disodori topi Jokowi.
Dia langsung mencopot Kopiah Hitamnya dan menggantinya dengan topi itu.

Selanjutnya para Jokowers wanita pada kehausan.
Rupanya ada yang memintanya mengambilkan air mineral botolan yang di bagikan gratis di pintu masuk GBK (Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta).

Agar tahu saja, untuk mengambil Air botol gratisan itu, dia harus menuruni beberapa set anak tangga.

Sekitar 10 menit kemudian, dia muncul dengan nafas terengah-engah membawa sekeresek besar air minum botolan.

Sedikitnya ada 20 botol @600 ml.
Berapa kilogram tuh?!
Sekitar 12 kg bo!

Langsung Air minum botolan gratis itu diserbu dan dalam sekejap habis.
Banyak Tangan Jokowers menyelip kan uang pecahan Rp 50.000 ke genggaman tangannya.
Sedikitnya ada 10 orang yang memberinya uang.

Yang mengharukan, si pedagang asongan berusaha menolak.
Tapi dia dipaksa menerima asongan Uang dari sebelah kiri kanan depan belakangnya itu.
Dia berlinang airmata dan mengucapkan terima kasih berulang kali. "Rasanya saya mau nangis" katanya.

"Uang ini untuk Anak Istri saya".

Keruan saja para Jokowers makin terpikat.
Beberapa grup menyempatkan diri berfoto dengan si pedagang asongan tak bernama itu.

Lalu, masih ada Jokowers yang mau membeli sisa jualannya.
Eh malah dia gratiskan!

Tentu saja dia kebanjiran asongan uang lagi.
Alhamdulillah.

Ketika saya berucap rezeki datang dari mana saja.
Seorang Jokower yang duduk di belakang saya mengamininya.
Betul bu rezeki datang tanpa diduga karena dia orang baik.

Sama seperti orang baik yang akan kita pilih tanggal 17 April nanti

#01JokowiOrangBaik
#01JokowiSaratPrestasi
#01JokowiPresidenDuaPeriode


Purwokerto, 3/3 (Benhil) - Sekitar 150 generasi milenial di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Milenial Jokowi mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Dalam deklarasi yang dilaksanakan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu malam, diisi dengan berbagai lagu penyemangat dan testimoni tentang keberhasilan periode pertama kepemimpinan Jokowi.

Koordinator Milenial Jokowi Firdaus Putra mengatakan deklarasi tersebut ditujukan untuk membangun jejaring anak-anak muda yang memiliki keyakinan bersama bahwa Joko Widodo dan Ma'ruf Amin harus melanjutkan periode kedua.

"Ini karena secara demografi, anak-anak muda mencapai 35 persen dari penduduk Indonesia sehingga kami secara aktif dan intensif mengawal agar kemudian anak-anak muda ini secara aktif terlibat dalam proses politik ataupun agenda pilpres ini," katanya.

Firdaus mengatakan keterlibatan generasi muda dalam pemilu dimaknai bukan sekadar memilih calon tetapi sebagai kontribusi kepada bangsa karena kalau keliru memilih akan berdampak pada nasib Indonesia lima tahun mendatang.

Menurut dia, Milenial Jokowi menyasar anak-anak muda yang berusia 18-35 tahun yang dalam kategori milenial.

"Pada rentang usia itu memang sebagian 'swing voters' (belum menentukan pilihannya, red.) sehingga teman-teman Milenial Jokowi ini perlu mempromosikan lebih kuat melalui media sosialnya maupun aktivitas-aktivitas publik seperti ini agar mereka tidak sungkan," katanya.

Ia mengatakan sebagian anak muda masih malu untuk berpolitik dan sungkan untuk menunjukkan bahwa mereka mendukung pasangan nomor urut 01.

Dengan adanya ruang berupa Milenial Jokowi, kata dia, anak-anak muda itu akan punya rasa percaya diri karena ada teman-teman yang melakukan aktivitas advokasi politik.

Firdaus Putra mengharapkan dukungan generasi muda di Kabupaten Banyumas untuk memilih Jokowi dalam Pemilu Serentak 2019 tetap tinggi seperti halnya saat Pilpres 2014.

Menurut dia, suasana Pemilu 2014 berbeda dengan Pemilu 2019 karena saat itu, penyebaran berita-berita hoaks tidak sekencang sekarang.

Oleh karena itu, ujar Firdaus, pihaknya akan melakukan edukasi tentang antihoaks untuk menuju Indonesia lebih baik. (KR-SMT).


PERNYATAAN SIKAP
PENGURUS WILAYAH GERAKAN PEMUDA ANSOR
SUMATERA UTARA

Menyikapi masuknya perusuh ke acara HARLAH NU Ke-93 Kota Tebing Tinggi, maka dengan ini Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP ANSOR) Sumatera Utara menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta kepada masyarakat Sumatera Utara agar dapat menjaga kondusifitas di Sumatera Utara, khususnya Kota Tebing Tinggi, dan tidak terpengaruh tindakan makar, provokasi-propoganda serta mengkonsumsi berita dan isu hoax yang dapat merusak tatanan kita dalam mewujudkan baldatun toyyibatun warobbul gofur.

2. Meminta kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, agar dapat mencegah aliran- aliran sesat dan paham- paham Radikalisme yang ada di Sumatera Utara , karena telah meresahkan dan membingungkan masyarakat.

3. Meminta kepada pemerintah Sumatera Utara, agar tetap melindungi serta menjaga kerukunan umat beragama dan antar umat beragama.

4. Menolak ujaran kebencian, fitnah serta berita hoax karena dapat merusak tatanan berbangsa dan bernegara.

5. Menginstruksikan kepada sahabat kader Ansor dan Banser Se-Sumatera Utara agar dapat menjaga dan melestarikan paham Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan tidak boleh takut dengan siapapun yang mengancam Aqidah dan Negeri kita.

6. Mendukung penuh dan mengucapkan terimakasih kepada Polda Sumatera Utara terkhusus kepada Polres Tebing Tinggi, yang memproses oknum- oknum perusuh sesuai hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dan mengharapkan agar dapat mengusut tuntas sampai kepada  aktor intelektual serta provokator perusuh pada HARLAH Ke-93 PC-NU Kota Tebing Tinggi.

7. Mendukung penuh seluruh polres di bawah Polda Sumatera Utara, agar tetap memproses setiap laporan masyarakat atau lembaga yang melaporkan; ujaran kebencian, fitnah, adu domba yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian penyataan ini kami sampaikan atas dukungan dan perhatian dari semua pihak kami ucapkan terimakasih.

Wallaaahul Muwaaafiq Ilaaa Aqwamit Thariiiq
Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Tebing Tinggi, 01 Maret 2019
Labuhan Hasibuan, SAg
Ketua PW Ansor Sumatera Utara

KH Said Aqil Siroj

Banjar, 1/3 (Benhil) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menegaskan istilah kafir dan non-Muslim sebagai konteks yang berbeda merujuk pada zaman Rasulullah Muhammad SAW.

"Dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara bangsa tidak dikenal istilah kafir. Setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi," kata Said dalam penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jumat.

Ia mengatakan di masa awal dakwah Islam, Rasulullah SAW menyebut kafir bagi para penyembah berhala, klenik dan semacamnya. Setelah periode hijrah dari Mekkah ke Madinah, istilah kafir sering disebut sebagai non-Muslim.

Istilah itu kerap digunakan dalam konteks ketatanegaraan di Madinah sehingga setiap warganya memiliki hak yang sama baik itu Muslim maupun non-Muslim.

Said mengatakan penegasan kafir dan non-Muslim itu dibahas dalam Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudluiyah yang fokus pada penjelasan tematik. Komisi itu juga membahas soal pandangan Islam dalam menyikapi bentuk negara bangsa dan produk perundangan atau kebijakan negara yang dihasilkan oleh proses politik modern. Forum itu merupakan bagian dari kegiatan Munas-Konbes NU 2019.

Sebelumnya, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU KH Abdul Moqsith Ghazali mengatakan Pancasila sebagai dasar negara berhasil menyatukan rakyat Indonesia yang plural, baik dari sudut etnis dan suku maupun agama dan budaya.

Di bawah payung Pancasila, seluruh warga negara adalah setara dengan yang satu tak lebih unggul dari yang lain berdasarkan suku, etnis bahkan agama. Hal itu selaras dengan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad dengan membuat Piagam Madinah untuk menyatukan seluruh penduduk Madinah.

Piagam Madinah itu menegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu kesatuan bangsa atau umat yang berdaulat di hadapan bangsa/ umat lainnya tanpa diskriminasi.

Moqsith mengatakan kata kafir sering disebutkan oleh sekelompok orang untuk melabeli kelompok atau individu yang bertentangan dengan ajaran yang mereka yakini, kepada non-Muslim, bahkan terhadap sesama Muslim sendiri.

Bahtsul Masail Maudluiyah memutuskan tidak menggunakan kata kafir bagi non-Muslim di Indonesia. "Kata kafir menyakiti sebagian kelompok non-Muslim yang dianggap mengandung unsur kekerasan teologis," katanya.

Ia mengatakan para kiai menyepakati tidak menggunakan kata kafir, tetapi menggunakan istilah muwathinun, yaitu warga negara. Menurut dia, hal demikian menunjukkan kesetaraan status Muslim dan Non-Muslim di dalam sebuah negara.

"Dengan begitu, maka status mereka setara dengan warga negara yang lain," katanya. Meski demikian, kata dia, kesepakatan tersebut bukan berarti menghapus kata kafir. Hanya saja, penyebutan kafir terhadap non-Muslim di Indonesia tidak bijak.


Semakin dekat hari pencoblosan dalam konteks Pemilihan Presiden 2019, semakin keras para kandidat, tim sukses, dan pendukung masing-masing untuk meningkatkan elektabilitas.

Bagi petahana maupun penantang, menjelang hari pencoblosan, suara pemilih yang sampai saat ini belum menentukan pilihan mereka, adalah target yang harus diraih karena jumlah mereka yang dinilai cukup signifikan untuk memenangi Pilpres 2019.

Dalam menentukan calon presiden dan wakilnya, para pemilih sebagian mengandalkan pertimbangan rasional, yang antara lain dengan memperhitungkan program yang ditawarkan kandidat.

Namun, ada pula pemilih yang mengandalkan pertimbangan emosional untuk memilih calon pemimpin dan wakilnya yang dirasa layak memimpin negeri ini.

Ketika semua program, kebijakan, gagasan sudah disampaikan oleh kandidat kepada publik, baik lewat selebaran visi-misi, kampanye tertutup, dialog terbuka, debat capres-cawapres, publik sudah melengkapi pertimbangan rasional mereka untuk menentukan pilihan.

Pengulangan penyampaian program, kebijakan, dan gagasan yang disampaikan kandidat ke publik bertubu-tubi tak akan memberikan banyak perubahan bagi publik yang sudah menentukan pilihan capres-cawapres mereka.

Pada titik ketika publik sudah mengetahui dengan cukup lengkap alias komprehensif tentang program atau janji kampaye kandidat, pada saat itulah waktunya masing-masing kandidat, tim sukses, dan pendukung mereka perlu mengalihkan perhatian dari aspek kognitif ke aspek emosional pemilih.

Artinya, masing-masing kubu perlu mengusahakan kerja-kerja simpatik di mata publik. Pada konteks ini, ada keuntungan yang bisa diperoleh oleh kubu petahana. Usaha meraih simpatik dari publik dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan populis.

Rencana pemerintah untuk memajukan pemberian tunjangan hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah yang jatuh pada 5-6 Juni 2019 pada saat sebelum pencoblosan 17 April 2019, yang ditentang oleh kalangan legislator dari parpol yang tergabung dalam koalisi penantang, agaknya bisa dibaca sebagai upaya melakukan aksi simpatik.

Lalu apa yang bisa dilakukan kubu penantang untuk meraih simpatik publik menjelang pencoblosan? Penantang, seperti juga petahana, tak melewatkan kesempatan untuk mendatangi masyarakat biasa maupun tokoh publik yang sedang menghadapi cobaan entah berupa cobaan bencana alam, entah cobaan menderita penyakit serius.

Momentum mutakhir yang dimanfaatkan kandidat untuk meraih simpatik publik adalah mengunjungi Ibu Ani Yudhoyono, istri Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dirawat di Singapura karena menderita kanker darah.

Jokowi sebagai petahana, bahkan juga memanfaatkan waktunya untuk menengok putri artis Denada, Shakira Aurum, yang juga menderita kanker darah dan dirawat di rumah sakit tempat Ibu Ani berobat.

Prabowo sebagai petahana pun memanfaatkan momentum yang mengundang simpatik itu dan dilanjutkan oleh cawapresnya, Sandiaga Salahuddin Uno, yang ditemani sang ibu, Mien Uno, yang berkawan dengan Ibu Ani Yudhoyono.

Aksi simpatik yang dilakukan kandidat dengan memanfaatkan momentum-momentum yang mengharukan tentu tak semata-mata berkaitan dengan kepentingan politik.

Sebab, tanpa ada momentum pencoblosan pun, bisa dipastikan ketokohan Ibu Ani Yudhoyono akan punya daya magnit bagi tokoh publik untuk menengok dan mendoakan kesembuhannya.

Aksi simpatik lain yang bisa dilakukan kandidat yang terlibat rivalitas Pilpres 2019 adalah memperbanyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik yang menyejukkan, tak kontroversial, dan optimistik.

Jika sebelumnya penantang melontarkan pernyataan yang kontroversial, seperti kemungkinan Indonesia bubar pada 2030, lalu dilanjutkan dengan pernyataan bahwa Indonesia akan punah jika dia kalah dalam Pilpres 2019, agaknya bisa diprediksi bahwa pernyataan-pernyataan kontroversial serupa akan direduksi kalau bukan dihindari sama sekali.

Namun, pernyataan kontroversial yang dianggap dapat memengaruhi emosi pemilih seperti lontaran kata-kata bertema penguasaan ekonomi Indonesia oleh pihak asing, banyaknya pekerja asing yang merebut lapangan kerja di dalam negeri, agaknya masih akan diperdengarkan menjelang pencoblosan.

Tampaknya, poin krusial menjelang pencoblosan yang perlu dipertimbangkan masak-masak oleh petahana maupun penantang adalah kehati-hatian melontarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan realitas, bukti-bukti faktual.

Setelah konsumen informasi dirundung persoalan banyaknya hoaks, para pengelola media massa cetak maupun daring berlomba-lomba membuka rubrik cek fakta.

Tradisi pemeriksaan fakta telah dilakukan oleh media massa, seperti Associated Press, kantor berita terbesar dan tepercaya yang berpangkalan di Amerika Serikat, yang belakangan sering muncul untuk menguji pernyataan Presiden Donald Trump yang kerap kontroversial karena cenderung bertentangan dengan fakta.

Maraknya berbagai institusi jurnalistik membuka rubrik pemeriksaan fakta dalam rangka menguji kebenaran pernyataan tokoh publik yang diragukan akurasinya merupakan bagian dari misi jurnalisme dalam memantapkan demokrasi.

Pernyataan yang tak berdasar data yang akurat yang dikeluarkan tokoh publik memang perlu diverifikasi untuk memberikan pencerahan kepada publik.

Yang tak kalah penting untuk diperhatikan para kandidat adalah kesiapan diri dalam menerima kekalahan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan hasil penghitungan suara pemilih secara definitif.

Memang undang-undang memberi kesempatan para kandidat untuk menggugat hasil pemilu yang dikeluarkan KPU dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji hasil penghitungan suara itu.

Namun, alangkah indahnya jika Pilpres 2019 bisa final dan diterima hasilnya cukup sampai KPU menetapkan hasilnya tanpa harus beperkara di MK. (M. Sunyoto)

Oleh Syaefudin Simon



“Ini tak biasa. Alumni UI mendukung alumni UGM,” kata Dr. Satrio Arismunandar, penulis dan wartawan, salah seorang panitia Deklarasi Alumni UI for Jokowi.

Ternyata, masyarakat menyemut di kawasan Gelora Bung Karno. Untuk mendukung Jokowi. Tak hanya alumni UI yang datang. Tapi juga alumni UGM, UNPAD, ITB, dan hampir semua PTN dan PTS di Jakarta. Bahkan para “pini sepuh” UI yang berusia 80-an tahun ikut meramaikan deklarasi tersebut.

“Persertanya 12 juta,” seloroh Henny Girarda, sahabatku yang aktivis Projo, bercanda. Sebuah canda bermakna ganda di Tugu Monas sana.

Seorang dokter alumnus UI, Sudibyo, yang datang deklarasi menyatakan: “Saya sebetulnya bukan pengagum Jokowi. Saya datang untuk membela kebenaran dan akal sehat. Dalam Pilpres 2019, semua itu berada pada Jokowi.”

Melihat gempita Deklarasi UI for Jokowi, tiba-tba pikiranku melayang ke peristiwa bersejarah lima tahun lalu. Usai pelantikan Jokowi, rakyat Jakarta arak-arakan menyambut presiden baru.

Sungguh sepanjang hidup saya, belum pernah ada penyambutan rakyat untuk presiden baru usai pelantikannya yang demikian meriah (20/10/2014) . Rakyat ‘menyemut’ mengiringi perjalanan Jokowi dari Senayan sampai Istana Merdeka.

Fenomena ini hanya mungkin terjadi karena rakyat merasa terwakili dan hadir dalam sosok Jokowi. Dalam kalimat, Bang Sabeni, warga Aren Jaya, Bekasi Timur, “Anak saya, rakyat kecil, sekarang bisa bercita-cita jadi presiden seperti Jokowi. Jika melihat presiden-presiden sebelumnya, cita-cita anak saya menjadi presiden hampir mustahil.”

Bang Sabeni benar! Pria kurus berwajah ndeso yang lahir dari keluarga wong cilik yang resmi jadi presiden itu adalah rakyat kecil. Jokowi adalah bagian dari mayoritas warga negara yang hidupnya susah. Lalu bekerja keras, berjuang dengan cucuran keringat untuk mengangkat nasibnya. Jokowi adalah cermin rakyat kecil yang sukses karena kerja keras, prihatin; percaya Tuhan selalu menolong orang yang bekerja dan berdoa.

Itulah Jokowi. Itulah Kita


Siapa sangka, anak kecil yang tinggal di gubug pinggir kali, yang pernah ketakutan dan menangis karena rumah gubugnya dibongkar “petugas” tanpa ganti rugi itu, kini menjadi orang nomor satu di negeri ini? Dalam film berjudul “Jokowi” tergambarkan, betapa kehidupan bocah lanang yang lahir dari pedagang bambu di Pasar Gilingan Solo itu benar-benar sangat sederhana.

Orang tuanya, Noto Mihardjo, hanya pedagang bambu dan penyerut kayu yang bekerja keras untuk sekadar bisa menghidupi keluarganya. Sering terjadi untuk makan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya, dia terpaksa ngutang atau menjual barang apa saja yang bisa menghasilkan uang. Bahkan untuk membantu ekonomi orang tuanya, Jokowi kecil pun rela menjadi ojek payung di Pasar Gilingan. Hanya doa dan nasehat sang ibu, Sujiatmi, yang membuat Jokowi tenteram, tabah, dan tak putus asa menghadai sempitnya kehidupan.

Dari latar belakang kehidupan wong cilik seperti itulah Jokowi tumbuh. Kerja keras dan doa dari ayah dan ibunya agar kehidupannya “berubah” kemudian didengar Tuhan. Setapak demi setapak, ekonomi keluarga Nitimihardjo tumbuh. Jokowi pun bisa kuliah dan punya harapan merajut kehidupan yang lebih baik.

Lalu, kehidupan pun berjalan apa adanya. Mengalir tanpa bisa dibendung. Dan seperti kita semua ketahui, tanpa “kehendak Jokowi” tiba-tiba ada tokoh partai politik yang “melamar”nya menjadi wali kota Solo. Sukses di Solo, ada orang yang mengusungnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Baru setahun jadi gubernur, Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri, menyalonkannya menjadi Presiden RI. Dan rakyat pun berbondong-bondong mendukungnya. Jutaan relawan mendukung kampanye untuk Jokowi dengan dana dan tenaganya masing-masing. Tanpa imbalan, tanpa pamrih. Ini adalah sebuah fenomena yang belum pernah terjadi dalam pilpres-pilpres sebelumnya. Tuhan sepertinya sedang menjukkan kekuasaanNya.

Jokowi – seperti diakuinya dalam wawancara denga harian Kompas, Senin (20/10/014) -- tak pernah berpikir akan jadi presiden di usia semuda itu. Bahkan mimpi pun tidak. Cita-cita saya, kata Jokowi, hanya ingin jadi pengusaha kayu.

“Saya ini anak tukang kayu dan cita-cita saya jadi pengusaha kayu,” katanya. Menjadi Wali Kota Surakarta tidak bermimpi, Gubernur DKI juga begitu, apalagi menjadi presiden, berpikir saja tidak, apalagi bercita-cita,” ungkapnya.

Tapi itulah garis tangan kehidupan anak manusia. Orang Jawa bilang, urip mung sak dermo nglakoni. Maksudnya: hidup itu hanya sekedar menjalani saja. Orang boleh punya cita-cita, tapi tetaplah yang menentukan Tuhan juga. Ini ajaran agama yang sangat esensial agar orang bisa menerima takdir. Menerima ketentuan Tuhan. Sebuah ajaran Jawa yang sederhana tapi mengandung nilai-nilai luhur.

Itulah sebabnya ketika pada musim kampanye Pilpres 2014 ada orang yang menjuluki Jokowi hanya calon presiden boneka, maka saya berpikir: Jokowi memang boneka. Boneka Allah.

Jika manusia percaya bahwa dirinya hanya “Boneka Allah” maka apa pun hasil dari usaha kerasnya untuk meraih cita-cita, itulah yang harus diterima dengan lapang dada. Urip mung sak dermo nglakoni.

Fenomena Jokowi jadi presiden, bagi orang Jawa memang khas njawani! Dalam mitologi Jawa, ada kisah munculnya “Satria Piningit” yang akan menjadi “Raja Jawa” yang adil dan merakyat. Konon, Satria Piningit yang “tersembunyi” dan lahir dari kalangan wong cilik yang tinggal di pinggir kali ini, berwajah ndeso dan sederhana. Siapakah dia, Jokowikah dia?

Sesepuh Jawa yang juga tokoh partai politik, Suhardiman, yakin bahwa Jokowi adalah Satria Piningit itu. Sukardi Rinakit, seorang intelektual yang njawani, menulis di harian Kompas bahwa Jokowi adalah Satria Piningit yang digambarkan Joyoboyo itu.

Rumah orang tuanya yang di pinggir kali, hidupnya yang sederhana, dan wajahnya yang ndeso, itulah pertanda Satria Piningit. Dan Satria Piningat punya tentara dan pendukung yang tak kelihatan.

Mungkin, dalam perspektif zaman internet, bala tentara dan pendukung yang tak kelihatan itu adalah “para relawan, sahabat dan simpatisan Jokowi” di dunia maya. Di media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan lain-lain, mereka secara sukarela mendukung Jokowi. Peran mereka dalam memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu pun amat besar. Betulkah itu?

Wallahu a’lam. Hanya Tuhan yang Tahu. Satu hal yang jelas, sebagai orang Jawa, Jokowi niscaya percaya bahwa urip mung sak dermo nglakoni. Jokowi mendapat mandat “Langit” untuk menjadikan nusantara sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi. Adil makmur kertoraharjo.

Bagi orang Jawa – seperti diyakini Jokowi – kekuasaan itu datang dari “Langit”. Tidak bisa dicari. Proses demokrasi boleh saja berlangsung, kampanye boleh saja menggebrak, tapi “wahyu kedaton” akan turun kepada siapa yang dikehendakiNya. Itulah sebabnya, ketika musim kampanye lagi ramai-ramainya, saat mana Jokowi dibully dan difitnah, ia hanya merespon dengan kalimat: ora opo-opo. Sebuah kalimat yang menunjukkan kepasrahan seorang manusia kepada Sang Maha Pencipta.

Dalam frase yang lain, kalimat ora opo opo mempunyai makna yang identik dengan Gusti Allah mboten sare (Tuhan tidak tidur). Arti dari semua itu, bahwa nasib seorang manusia adalah hak Tuhan. Mau dihujat, mau dihina, mau didiskreditkan, kalau Tuhan berkehendak yang lain, tak ada yang bisa menghalanginya. Fenomena Jokowi telah membuktikannya.

Pesta rakyat yang meriah di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia menyambut Presiden Baru – kini mendukung untuk Presiden RI lima tahun mendatang -- memang fenomenal. Tapi masalah yang dihadapi Jokowi pun untuk “membenahi” Indonesia tak kalah fenomenal. Dari masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama – semuanya amat kompleks. Termasuk menghadapi fitnah dan hoax di luar nalar. Tapi semua itu, bagi Jokowi rapopo. “Fitnah dan hoax akan membakar para pembuat dan penyebarnya,” ujar Jokowi kalem. Pasrah.

Negara sebesar Indonesia dengan penduduk 275 juta lebih, memang memerlukan pemimpin yang berintegritas, mau bekerja keras, dan mendapat dukungan rakyat. Dan rakyat Indonesia kini punya harapan besar untuk merubah nasibnya melalui kepemimpinan Jokowi-Kalla.

Selamat Bekerja Presiden Wong Cilik! Kita rakyat kecil, selalu mendukungmu!

Jokowi di Madura - Foto Republika

Warga Madura ingin Jokowi "Pole", bukan Jokowi "Mole"

Oleh: Zuhairi Misrawi, Putera Madura dan tokoh muda NU, lulusan Universitas al-Azhar Mesir


Di media utama dan media sosial ramai soal narasi Jokowi "mole" dalam kunjungannya ke Bangkalan, Madura. Narasi ini sengaja pihak lawan yang ingin membingkai seolah-olah warga Madura tidak suka Jokowi. Padahal yang disampaikan warga Madura adalah Jokowi "pole", artinya Jokowi satu kali lagi menjadi Presiden RI. Kenapa?

Sebagai orang yang lahir di Madura, saya sangat menjiwai alam pikiran dan batin orang-orang Madura. Sosok Jokowi yang sederhana, santun, dan murah senyum hakikatnya mencerminkan potret orang Madura yang polos, tulus, dan pekerja keras.

Selama 4 tahun menjadi Presiden RI, Jokowi sudah melakukan program pembangunan yang memberikan manfaat bagi warga Madura. Lihat Waduk Nipah di Sampang yang bertahun-tahun mangkrak telah berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi para petani. Di Sumenep, Presiden Jokowi berhasil membangun Bandara Trunojoyo yang dapat mempersempit jarak tempuh dari Surabaya ke Sumenep dari 5 jam menjadi 30 menit. Saya termasuk warga yang merasakan manfaat bagi  kehadiran bandara di ujung Timur Pulau Madura ini.

Belum lagi program benih kacang ijo di Sumenep yang berhasil meningkatkan pertanian di Sumenep, bahkan Sumenep sekarang menjadi daerah penghasil kacang ijo nomor satu di Indonesia.

Begitu pula, program sertifikat tanah, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, PKH, dan lain-lainnya telah memberikan manfaat bagi warga Madura. Oh ya saya lupa, tol Suramadu juga gratis.

Semua itu memberikan keyakinan bagi warga Madura, bahwa Jokowi harus memimpin Indonesia satu kali lagi. Dalam bahasa Maduranya, Jokowi "pole".

Memang, Jokowi difitnah melalui media sosial melalui isu PKI, anti-Islam, dan anti-ulama. Isu ini, menurut saya hanya isu murahan, karena faktanya Jokowi menggaet Cawapres dari kalangan ulama, dan kemarin di Bangkalan didukung oleh para ulama. Belum lagi, Jokowi memberikan bantuan ke berbagai pesantren melalui program pembangunan rusunawa santri.

Jadi, saya haqqul yaqin, warga Madura tidak ingin Jokowi "mole", melainkan ingin agar Jokowi "pole", 01 kali lagi memimpin Indonesia.



Warga Madura inginkan Joko Widodo Pole


Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilihan Umum tidak mengatur debat kontestan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI menggunakan bahasa Inggris.

PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No.23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum juga tidak secara gamblang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia dalam debat pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Aturan yang ada lema "bahasa" termaktub dalam Pasal 21 PKPU No. 23/2018. Materi kampanye meliputi visi, misi, program, dan/atau citra diri pasangan calon untuk kampanye Pilpres disampaikan dengan cara sopan, yaitu menggunakan "bahasa" atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum.

Selain itu, penyampaiannya dengan cara tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum; mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan pemilih; bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau pasangan calon lain; dan tidak bersifat provokatif.

Pasal 20 Huruf b menyebutkan bahwa materi kampanye meliputi visi, misi, program, dan/atau citra diri pasangan calon untuk kampanye Pilpres harus menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.

Frasa "jati diri bangsa" ini temaktub pula di dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai "jati diri bangsa", kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

Meski PKPU belum mengatur secara eksplisit penggunaan bahasa dalam debat capres, wacana debat capres berbahasa Inggris mengingatkan kembali akan ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. (D.Dj. Kliwantoro)

Salah satu dari tiga ikrar Sumpah Pemuda: "Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Seyogianya janji tersebut selalu diingat oleh anak bangsa, termasuk pecentus ide penggunaan bahasa Inggris dalam debat peserta Pilpres 2019.

Bahkan, di dalam UU No. 24/2009, Pasal 25 Ayat (1), disebutkan bahwa bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda.

Ditegaskan pula bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi, dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Lepas dari pro dan kontra, munculnya usulan debat capres berbahasa Inggris, Arab, atau bahasa asing lainnya telah mengusik rasa kebangsaan sebagian pihak.

Tidak pelak lagi, ada di antara mereka beranggapan gagasan itu melanggar UU No. 24/2009. Namun, sayangnya di dalam undang-undang ini tidak ada sanksi bagi mereka yang melanggar meski ada kata "wajib" di sejumlah pasal.

Dalam Pasal 28, misalnya, disebutkan bahasa Indonesia "wajib" digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Begitu pula, dalam Pasal 32 Ayat (1) menyebutkan bahwa bahasa Indonesia "wajib" digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia.

Di dalam Pasal 36 juga terdapat lema "wajib". Disebutkan bahwa bahasa Indonesia "wajib" digunakan dalam nama geografi di Indonesia.

Bahasa Indonesia "wajib" digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, ada kekecualian, apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.

Bahasa Internasional Usulan debat berbahasa Inggris ini setidaknya mendorong sejumlah warga membuka kembali undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 pada tanggal 9 Juli 2009.

Dengan membuka kembali UU No. 24/2009, setidaknya warga negara Indonesia tahu akan hak dan kewajiban memelihara, menjaga, dan menggunakan bahasa Indonesia untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara (vide Pasal 65).

Mumpung masih menjadi wacana publik, semua pihak perlu membaca kembali Pasal 44 yang mengamanatkan kepada Pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

Upaya mempercepat mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua bagi warga negara lain agaknya perlu dukungan semua pihak, termasuk media massa. Misalnya, dengan mematuhi kaidah bahasa Indonesia walaupun tidak ada sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Debat capres berbahasa Inggris cenderung melawan undang-undang.

Tidak hanya tunduk pada kaidah bahasa yang telah dibakukan, baik kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, maupun tanda baca, tetapi juga menggunakan kata atau istilah yang sama maknanya dengan yang ditetapkan di dalam kamus.

Begitu pula, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang akan menyelenggarakan debat capres, sepatutnya ikut menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Jika regulasi yang ada belum secara tegas menyatakan bahwa debat capres menggunakan bahasa Indonesia, lembaga penyelenggara pemilu ini memungkinkan merevisi kembali PKPU tentang Kampanye Pemilihan Umum. Apalagi, masa kampanye Pilpres mulai 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.

Apakah KPU bakal mengeluarkan PKPU tentang Perubahan Kedua atas PKPU No.23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum setelah penetapan peserta Pilpres pada tanggal 20 September mendatang atau tidak? Lembaga independen inilah yang akan memutuskannya. (D.Dj. Kliwantoro)


Jakarta, 9/6 (Benhil) - Setelah berjuang keras, akhirnya Indonesia kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk keempat kalinya.

Indonesia pada hari Jumat (8/6) terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masa kerja 2019 sampai dengan 2020 melalui pemungutan suara di majelis umum badan dunia itu.

"Alhamdulillah, di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan mewakili kawasan Asia-Pasifik menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya berakhir pada akhir 2018," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui konferensi video langsung yang diikuti Antara di Jakarta.

Indonesia mendapatkan kursi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kelompok kawasan Asia-Pasifik melalui pemilihan di Majelis Umum yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Jumat pagi (Jumat malam Waktu Indonesia Barat).

Setelah terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut sejak 1 Januari 2019. Melalui pemilihan tertutup di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berhasil meraih 144 suara.



Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa masa kerja 2019 sampai dengan 2020 mengalahkan Maladewa dengan perolehan 144 suara dari 190 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan suara dalam pemilihan itu. Sementara itu, Maladewa hanya memperoleh 46 suara.

Indonesia terpilih bersama empat negara lain anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni Afrika Selatan untuk kelompok kawasan Afrika, Republik Dominika untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia serta Jerman dan Belgia untuk kawasan Eropa Barat dan negara lain. Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada periode 1973 sampai dengan 1974, 1995 s.d. 1996, dan 2007 s.d. 2008.

Kampanye Indonesia untuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dimulai sejak peluncurannya pada tahun 2016 di New York dan selalu mengusung prioritas Indonesia untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan dan memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.

Palestina Setelah resmi terpilih, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa isu Palestina akan terus mendapatkan perhatian di Perserikatan Bangsa-Bangsa selama Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada periode 2019 sampai dengan 2020.

Isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia selama Indonesia menjadi anggota di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menteri Luar Negeri RI juga mengajak para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk bekerja lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan dunia.

Indonesia juga akan mengajak anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain untuk bekerja lebih efisien, efektif, dan akuntabel untuk bersama-sama menghadaopi tantangan global, ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Indonesia harus menjalankan lima agenda setelah terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada masa jabatan 2019 s.d. 2020.

"Indonesia berhasil mendapatkan 144 suara, sedangkan pesaingnya yakni Maladewa hanya mendapatkan 46 suara," ujar Hikmahanto Juwana. Dengan 144 suara Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pemungutan suara di Majelis Umum PBB, Indonesia sedapat mungkin memperjuangkan lima agenda saat mulai bertugas menjadi anggota tidak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Januari.
  • Pertama, Indonesia harus dapat meletakkan agenda yang berkaitan dengan masalah perdamaian dan keamanan dunia. Salah satunya adalah upaya memerdekakan Palestina dan perlindungan terhadap warga sipil di Palestina.
Selain itu, kata Hikmahanto Juwana, pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un di Singapura dalam waktu dekat ini harus dicermati karena sangat berpengaruh pada perdamaian dan keamanan dunia.
  • Kedua, Indonesia harus dapat memunculkan agenda kawasan yang berpengaruh pada perdamaian dan keamanan dunia.
Sebagai contoh ketegangan antarnegara di Laut Cina Selatan, perlindungan terhadap etnis Rohingya, dan masalah pengungsi asal sejumlah negara Timur Tengah, kata Hikmahanto Juwana.
  • Ketiga, Indonesia memunculkan agenda-agenda yang berkaitan dengan perang melawan teroris.
Menurut dia, hal itu penting mengingat pelaku teror telah mengubah perjuangannya untuk melawan hal-hal yang berbau Barat, tetapi sudah sampai pada upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dari sejumlah negara, bahkan upaya mendirikan negara baru.
  • Keempat, Indonesia perlu mengagendakan pembahasan tentang fenomena yang muncul belakangan ini terkait dengan masalah intoleransi. Intoleransi telah menjadi wabah di berbagai negara, termasuk di negara-negara maju sekalipun, ujar dia.
  • Terakhir, Indonesia perlu mengusulkan agenda-agenda yang berkaitan dengan masalah ekonomi, perdagangan, dan investasi yang berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia.
"Perang dagang dan tarif belakangan ini yang terjadi antarnegara perlu untuk diwaspadai," kata dia.



Bandung, (Benhil, 23/4/2018) - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, melantik dan mengambil sumpah dua anggota DPRD Jabar pengganti antar waktu (PAW), dalam sidang paripurna DPRD Jabar, Senin (23/4). 

Menurutnya, Bedi Budiman, S.Ip, M.Si dilantik menggantikan Dedi Hasan Bachtiar yang mengundurkan diri karena menjadi calon Wakil Bupati Garut. Sedangkan, Ir.H. Iman Budi Hartono menggantikan Dr. Nur Suprianto yang menjadi Wali kota Bekasi.

“Dengan telah dilantik dan telah diambil sumpah, maka mulai hari ini pak Bedi dan pak Imam sudah resmi menjadi anggota DPRD Jabar. Untuk itu, kita harapkan kepada keduanya untuk secepatnya menyesuaikan diri dan bekerja dimana ditugaskan di komisi,” tuturnya, di Bandung, Senin (23/4/2018).

Lebih lanjut dia menjelaskan, Bedi Budiman berasal dari PDI Perjuangan daerah pemilihan Kab/kota Tasikmalaya dan Kab Garut akan ditempatkan di Komisi V karena waktu Dedi Hasan Bachtiar mengundurkan diri tercatat sebagai anggota Komisi V. Sedangkan Imam Budi dari PKS dari daerah pemilihan Kota Bekasi dan Kota Depok akan ditempatkan di Komisi IV menggantikan pak Nur Supriyanto yang kala mundur tercatat anggota Komisi IV. 

“Setelah dua yang dilantik hari ini, jadi sudah ada 4 anggota DPRD Jabar yang dilantik pengganti antar waktu (PAW), sebelumnya ada dua yaitu Dr.Meliana Kartika Kadir, mundur karena mencalonkan Bupati Bekasi digantikan oleh Darius Dologsaribu, SH; Dr.MS.Syafrudin (Yance) mundur karena masalah hukum digantikan oleh Hj.Tati Novianti, S.Ip,” jelasnya.

Meskipun demikian, masih ada satu lagi yang belum dilantik yaitu pengganti Alm Dr. Sunatra yang meninggal dunia ketika sedang menjalankan ibadah Umroh di Mekkah. Sampai saat masih dalam proses, dan belum turun SK-nya dari Kemendagri. (fit)


Bagi rakyat pemilik tanah yang belum sanggup mengurus sertifikatnya, hanya ada satu harapan utama mereka terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla: lanjutkan pembagian sertifikat tanah secara gratis.

Membagikan sertifikat tanah kepada rakyat secara gratis dalam jumlah jutaan lembar adalah politik etis canggih Jokowi karena hal itu belum pernah ada presedennya. Bagi pesaing-pesaing politik Jokowi, kebijakan prorakyat itu jelas membuat mereka galau menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Betapa tidak. Rakyat yang menerima jutaan lembar sertifikat tanah yang merasa sangat bersyukur itu sangat mungkin akan membalas rasa syukur itu dengan memilih kembali sang petahana dalam momen pencoblosan Pilpres mendatang.

Bayangkan, untuk mengurus sertifikat tanah, sejak era Orde Baru sampai sebelum Jokowi menjadi presiden, rakyat harus mengeluarkan dana jutaan rupiah, dengan prosedur birokrasi yang tak mudah dihadapi oleh rakyat kebanyakan.

Kini, mereka yang beruntung kebagian program pemberian sertifikat gratis itu dengan tanpa usaha sedikit pun tiba-tiba menerima sertifikat itu. Bagaikan mendapat rezeki durian jatuh.

Tentu saja pesaing-pesaing politik Jokowi tak tinggal diam. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), dimotori oleh sang pendiri Amien Rais, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pembagian sertifikat gratis itu.

Dengan kata-kata sarkastis sekaligus dengan menyeret isu pembagian sertifikat gratis itu ke konteks yang tak mudah ditangkap maknanya oleh rakyat penerima sertifikat gratis, Amien memandang kebijakan pembagian sertifikat gratis itu sebagai pengibulan karena penguasaan lahan terbesar dimiliki oleh kalangan bukan rakyat kebanyakan.

Pernyataan Amien itu jelas tidak harfiah dalam arti Jokowi ngibul tidak memberikan sertifikat kepada rakyat secara gratis. Namun, Amien menyeret persoalan itu ke konteks keadilan dalam kebijakan penataan kepemilikan tanah. Dengan kata lain, Amien mau mengkritik realisasi politik reforma agraria yang mengamanatkan perlunya redistribusi kepemilikan tanah secara adil.

Bagi kalangan aktivis yang tergabung dalam Konsorsium Performa Agraria, kebijakan yang ideal memang melakukan redistribusi kepemilikian lahan tanah secara adil, terutama untuk lahan yang sedang dalam konflik antara korporasi dengan masyarakat adat yang selama ini menimbulkan kerugian bagi kalangan rakyat.

Tentu tuntutan reforma agraria semacam itu, yang juga diinginkan oleh Amien Rais, akan menjadi pekerjaan yang dilematis bagi Jokowi bahkan bagi pemerintahan yang ditopang oleh militer pun di era Presiden Soeharto.

Isu redistribusi kepemilikan tanah juga sangat sensitif dan dengan mudah dapat didistorsi oleh para pengkritik kebijakan pemerintah sebagai langkah-langkah yang menjurus ke politik kekiri-kirian, yang asosiasinya dekat dengan gerakan komunisme.

Jokowi yang selama ini dikait-kaitkan dengan parpol terlarang itu jelas akan menghindari kebijakan redistribusi kepemilikan lahan. Amien Rais sebagai politisi ulung yang juga punya kepakaran dalam keilmuan politik juga pasti tahu bahwa Jokowi tak akan sanggup melakukan kebijakan reforma agraria yang menuntut penataan kembali tanah-tanah yang telah dikuasai oleh korporasi, yang juga diklaim sebagai tanah milik masyarakat adat.

Taktis Cukup taktis juga ketika Jokowi mengatakan bahwa ketimpangan pemilikan lahan di Tanah Air sudah berlangsung jauh-jauh hari sebelum dia menjadi presiden. Artinya, ketimbangan pemilikan lahan itu sudah terjadi di masa beberapa pemerintahan sebelumnya, yang tentu saja melalui proses hukum dalam penguasaan ahan tersebut, terlepas apakah proses hukum itu dilakukan sepenuhnya secara korup atau setengah korup.

Di luar konteks pertarungan politik antara parpol oposan melawan pemerintah, kebijakan pembagian sertifikat gratis, yang selama 2017 sudah mencapai sekitar lima juta lembar dan akan dilanjutkan sampai 2019 itu merupakan berkah bagi rakyat.

Lagi-lagi politisi PAN menilai bahwa sertifikat gratis yang diterima rakyat itu akan menjadi ciuman maut karena akan semakin banyak rakyat yang menggadaikan sertifikat itu ke bank atau rentenir.

Di sini, logika politisi kembali berakrobat dengan melihat sisi negatif dari sebuah berkah. Logika semacam itu persis seperti logika yang berbunyi: bahaya memberi anak-anak uang berlebih karena bisa disalahgunakan. Bukankah masih ada sisi positif yang juga memberikan kemungkinan atau prospek yang positif pula? Tentu saja, di luar pertikaian politis para politisi di tataran politik nasional, rakyat yang selama ini memiliki lahan namun belum mampu mengusahakan kepemilikan sertifikatnya sangat berharap Jokowi tetap melenggang dan konsisten menjalankan kebijakan pembagian sertifikat tanah secara gratis.

Yang tak kalah pentingnya, birokrasi layanan bagi pemilik lahan di perkotaan yang belum tersentuh oleh kebijakan pembagian sertifikat gratis itu perlu lebih dipermudah dan dipermurah biaya kepengurusannya.

Kebijakan pembagian sertifikat tanah secara gratis dalam masyarakat politik yang normal, yang tak punya sejarah kelam tentang pemerintahan otoriter, merupakan hal yang wajar dan tak perlu dianggap sebagai kebaikan pemerintah. Itu sebabnya politisi pesaing Jokowi sebenarnya tak perlu khawatir bahwa pembagian sertifikat itu akan meningkatkan elektabilitas Jokowi dalam Pilpres.

Artinya, pesaing-pesaing politik Jokowi tak perlu menggunakan istilah pengibulan untuk mengomentari kebijakan pembagian sertifikat tanag secara gratis itu. Akan lebih elegan jika Amien Rais mengatakan bahwa: memang menjadi kewajiban, bukannya kebaikan budi, pemerintah untuk memberikan sertifikat tanah gratis kepada rakyat yang berhak!


"Yang besar tidak diimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, yang raje dengan daulatnya, yang datuk dengan tuahnya, yang alim berkitabullah," begitulah pantun pembuka Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, selaku tuan rumah pernikahan adat Melayu.

Muhammad Rudi menikahkan putrinya, Fiqih Amylia dengan Kompol Isa Imam Syahroni dalam rangkaian adat Melayu lengkap, mulai 9 Desember 2017 hingga 1 April 2018.

Akad nikahnya sendiri dilaksanakan pada Kamis (29/3) malam, dan resepsi pernikahan keduanya digelar Sabtu 31 Maret 2018, dengan pesta rakyat.

Wali Kota menyatakan sengaja memilih menggunakan adat Melayu, sebagai upaya untuk melestarikan budaya Melayu pesisir, yang sudah jarang dilaksanakan.

"Pada resepsi, kami mengundang seluruh warga Batam untuk hadir di kediaman, akan ada hiburan Melayu," kata Wali Kota.

Panitia melibatkan Lembaga Adat Melayu setempat untuk memastikan upacara yang digelar sesuai dengan kebiasaan warga.

Merisik "Kedatangan jemputan yang mulia, kami sambut dengan muka jernih, kami terima dengan hati suci, kami nanti dengan dada lapang, kami tunggu dengan kasih sayang".

Perempuan Melayu diajar memiliki rasa malu yang besar kepada lawan jenis. Pandangannya mesti menunduk bila berhadapan dengan lelaki. Itu adalah budi yang diajarkan leluhur.

Dalam adat Melayu, sebelum pinangan diajukan mempelai pria, ada sebuah tradisi Merisik, atau menyelidik dalam bahasa Indonesia.

Dalam penjelasan panitia pernikahan Fiqih-Roni, dalam tradisi Merisik, calon mempelai pria datang bertamu ke rumah calon istrinya untuk melihat dari dekat secara diam-diam.

Saat itulah, calon pengantin dapat melihat langsung wajah, rupa tingkah laku, sopan santun dan sebagainya dari dara yang akan dipinang.

"Merisik dilakukan tukang risik sebagai utusan dari pihak laki-laki atau dari orang tua pihak laki-laki untuk bekal meminang seorang gadis yang akan menjadi menantunya," kata Kepala Bagian Humas Pemkot Batam, Yudi Admaji.

Meminang "Sudah lama langsat condong, barulah kini batangnya rebah, sudah lama niat dikandung, barulah kini disampaikan Allah".

Setelah Merisik, dan calon mempelai pria yakin dengan dara yang ditaksir, maka waktunya meminang.

Dalam pernikahan Fiqih dan Roni, Meminang dilaksanakan Sabtu, 9 Desember 2017 di kediaman Wali Kota Batam.

"Secara diam-diam anak kami Fiqih Amylia sudah dirisik oleh wakil dari orang tua seorang jejaka bernama Isa Imam Syahroni," begitu kata panitia M Syahir.

Keluarga calon pengantin lelaki datang membawa setepak sirih dan amanah bersama orang tua pihak laki-laki.

Keluarga calon mempelai perempuan mengajukan syarat sesuai dengan adat, dan kewajiban itu diiyakan keluarga Roni.

Pada acara itu, keluarga lelaku mengantar cincin mas sebagai tanda pertunangan.

Gantong-gantong "Kabar sudah berdendang kelangit, berita sudah merebak ke bumi, iyang-iyang sudah mengiang, isik-isik sudah berbunyi, pesan bersambung sudah tiba, hajat dikandung sudah nyata".

Tradisi berikutnya, adalah gantong-gantong, yang dilaksanakan Senin, 19 Maret 2018 di kediaman Wali Kota.

Hari itu, sebelum matahari naik, dilakukan pembacaan doa dan tepuk tepung tawar empat penjuru rumah.

Gantong-gantong adalah pemasangan janur, tanda akan dilaksanakan hajatan, demi memberi tahu pada tetangga dan sekitar bahwa akan berlangsung sebuah pernikahan.

"Seperti upacara bleketepe pada adat Jawa," jelas Yudi.

Gantong-gantong merupakan mengantung tabur berwarna-warni, memasang langit-langit dan menghiasai ruangan-ruangan di rumah dan bilik pengantin.

Dalam tradisi itu, juga dibuat paterakne dan pelaminan di rumah calon pelamin perempuan.

Tradisi gantong-gantong diawali dengan doa selamat dan tepung tawar empat penjuru yang dipimpin tokoh adat Melayu, Zulkarnain Umar.

Berandam Bertangas "Yang penghulu dengan hulunya, yang cerdik penyambung lidah, yang tua pembawa petuah, yang muda penerima amanah, yang jauh kami jemput dengan surat, yang dekat kami jemput dengan tepak".

Tradisi Berandam dan Bertangas hakekatnya adalah membersihkan lahiriah, menuju kebersihan batiniah.

Tradisi yang dilaksanakan Senin, 26 Maret 2018 itu juga dilaksanakan agar kedua calon mempelai selamat, selama berlangsungnya acara perkaiwunan dan dijauhkan dari bala dan mala petaka.

Kegiatan dikerjakan mak andam, atau juru rias dalam adat Melayu. Mak andam membersihkan bulu-bulu roma, anak rambut dan alis mata, agar calon pengantin terlihat cantik, bersih dan elok dipandang mata saat pernikahan.

Tradisi beradam dan Bertangas, dimulai dari menyiram atau memandikan calon pengantin perempuan oleh orang tua keluarga tertua dari calon pengantin perempuan.

Peralatan yang dipergunakan antara lain seperangkat peralatan tepuk tepung tawar, kain putih lebih kurang 1 meter, pisau cukur, gunting, kelapa muda yang diukir untuk menampung bulu roma dan rambut, kelapa tua yang sudah dikupas, dian dinyalakan 2 batang, kelapa dulang�dulang dan benang tukal.

Kemudian, bertangas dilakukan di dalam kamar oleh keluarga terdekat, didampingi mak andam.

Prosesi dalam Berandam dimulai dari memintal rambut depan menjadi 3 bagian, kemudian memotong rambut bagian tengah, kiri dan kanan, mencukur anak rambut dan membakar benang tukal yang dikalungkan di leher calon pengantin.

Lalu benang tukal dilepaskan, dilingkarkan di kelapa dulang-dulang lalu diputar mengelilingi calon pengantin perempuan sebanyak 3 kali dengan iringan salawat.

Malam Berinai "Atas nama yang empunya helat, tas nama yang empunya hajat, atas nama kaum kerabat, yang jauh dan yang dekat, yang dilaut atau didarat".

Seperti banyak tradisi sebelum pernikahan daerah lain, adat Melayu juga mengenal Malam Berinai.

Daun inai yang digiling halus, direnjis air untuk dilembabkan dan dikenalan Mak Andam (juru rias pengantin dalam adat Melayu), ke jari-jari calon pengantin perempuan.

Sesuai tradisi, pemasangan inai diawali dengan menepuk tepung tawar, dari tokoh masyarakat dan keluarga yang dituakan.

Masing-masing memasangkan inai di satu ujung jari mempelai perempuan. Sedangkan mempelai lelaki memasang inai sendiri.

Berinai curi, berinai kecil dan berinai besar merupakan adat untuk memperindah jari-jemari kedua calon mempelai.

Tradisi yang diselenggarakan 27 Maret 2018 itu juga diramaikan tari inai dan joged dangkung di kediaman Wali Kota.

Khatam Quran "Maka kami susun jari sepuluh, kami tundukkan kepala yang satu, mohon maaf beserta ampun, sebab di dalam berhelat jamu, entah kami salah menjemput, entah kami salah menyambut, entah kami salah menyebut, entah kami tersalah letak, entah kami tersalah tegak, entah kami tersalah tempat, entah kami salah pakai".

Dalam tradisi masyarakat Melayu, Khataman Quran oleh mempelai perempuan merupakan keharusan.

Tradisi Khataman Alquran dilaksanakan sebelum pengantin bersanding di atas pelaminan, 28 Maret 2018.

Menurut panitia, pada zaman dulu, orang tua merasa kurang sempurna, jika Al Quran tidak dikhatamkan sebelum anak gadisnya menikah.

Khataman Alquran dipandu guru mengaji Ustad Alwi Husein, yang juga membacakan ayat-ayat Khataman Alquran dan doa khataman.

Saat menamatkan bacaan Al Quran, sejumlah perlengkapan diletakkan di hadapan mempelai wanita, yaitu sepahar pulut kuning dihiasi 30 bunga telor.

Berdasarkan penjelasan panitia, pulut kuning dan telur itu mengandung filosofi, sebagai syarat lengkap dan sempurnanya 30 Juz dalam dalam Al Quran.

Akad Nikah "Bukan tekat sembarang tekad, tekad menjadi hiasan kain, bukan hajat sembarang hajat, hajat meresmikan nikah kawin".

Sebelum akad nikah digelar, maka sesuai kesepakatan dalam upacara pertunangan sebelumnya, maka calon mempelai lelaku harus membauat utang adat yang dijanjikan.

Terdapat 9 buah hantaran harus disampaikan keluarga mempelai lelaku pada malam menjelang akad nikah, 29 Maret 2018.

Setelah hantaran sampai, barulah akad nikah digelar.

Prosesi akad nikah dimulai dari mengarak calon pengantin lelaki ke kediaman calob pengantin perempuan, pembacaan ayat suci Alquran, ijab dan kabul yang dipimpin KUA dan khotbah nikah.

Baru setelah itu pengantin laki-laki bersama penghulu balai dan Mak Andam menjempun pengantin perempuan, untuk menyerahkan mahar, berdoa bersama dan mendengar nasehat perkawinan.

Layaknya sungkeman dalam adat Jawa, kedua mempelai pengantin juga menyembah kedua orang tua, baik orang tua mempelai perempuan maupun orang tua mempelai laki-laki.

Kemudian, kedua pengantin, raja dan ratu sehari didudukkan di paterakne, untuk dilakukan tepuk tepung tawar dengan diiringi musik marhaban bengkong (dihubungi camat bengkong).

Panitia menjelaskan tepung tawar terdiri dari beras kunyit yang merupakan lambang raja, bermakna keagungan dan kebesaran Melayu Riau, kemudian beras putih lambang kesucian.

Tepung tawar juga menganding padi yang digongseng, warna putih kecoklatan berlambangkan pengembangan,dengan kesuburan yang membawa kemakmuran serta bunga rampai, terdiri dari daun pandan yang diiris halus dicampur dengan bermacam ragam bunga segar dan minyak harum tanpa alkohol.

Tepung tawar, berwarna putih berarti memberikan kesejukan dan ketentraman, kesyahduan.

Sedangkan air pecung /air mawar, sebagai penutup dalam menepuk tepung tawar, memberikan dan menyirami dengan air agar berkekalan persaudaraan kita hendaknya di dunia dan akhirat.

Resepsi "Yang raja tidak dirajakan, yang datuk tidak didatukkan, yang tua tidak dituakan, yang patut tidak dipatutkan, yang dahulu dikemudiankan, yang dibelakang dikemukakan, mohon kami diberi ampun, mohon kami diberi maaf".

Dua hari setelah pernikahan, keluarga menggelar resepsi pernikahan yang bertajuk Pesta Rakyat.

Yudi mengatakan panitia menyiapkan 30.000 hingga 40.000 paket makanan pada resepsi pernikahan di kediaman Wali Kota.

"Wali Kota mengundang seluruh masyarakat Batam, dan yang hadir diminta untuk tidak membawa hadiah apa pun," kata Yudi.

Pesta resepsi di kediaman Wali Kota diselenggarakan 31 Maret 2018, mulai puykul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Setelah itu, resepsi dilanjutkan di hotel berbintang, dengan jumlah tamu yang lebih terbatas, menyesuaikan dengan kapasitas ruangan.

Yudi mengatakan, pada resepsi dihotel akan digelar tradisi Pedang Pora, karena Fiqih merupakan lulusan STPDN dan Roni lulusan Akademi Polisi.

Mandi Sampat "Alhamdulilah di atas peterakne telah bersanding kedua pengantin, tidak lain yang kami pinta hanya doa restu dari kita semua semoga kedua mempelai berbahagia sampai ke anak cucu".

Setelah resepsi digelar, maka ada satu tradisi lagi yang harus dilaksanakan, yaitu Mandi Sampat.

Menurut panitia, mandi sapat dilaksanakan setelah pengantin bersatu. Mandi-mandi dilaksanakan di serambi rumah.

Di ruangan tengah rumah pengantin disandingkan mengenakan pakaian melayu yang indah, memakai asesoris sederhana.

Acara persandingan ini hanya untuk keluarga dan tetangga.

Acara dimula dengan tepung tawar, kemudian suami dipakaikan baju singlet dan kain pelekat berpeci, istri memakai kain berkemban dada dan berselendang.

Kedua pengantin yang sudah menjadi suami istri didudukkan diatas kursi. Setelah duduk, kopiah dan selendang dibuka di atas kedua kepala pengantin dibentangkan kain putih bekas andam, untuk kemudian disiram air khusus.

Air yang digunakan bercampurkan bunga tujuh macam dan air limau nipis yang dituang dari tempayan ke daun, dengan tujuan membuang sial dan balak.

Selesai mandi pengantin dibedakan dengan beras kembali dengan air bersih. (Yunianti Jannatun Naim)

Jokowo
Presiden Joko Widodo

Sydney, 17/3 (Benhil) - Presiden Joko Widodo meminta agar para generasi muda yang tergabung dalam program "Outstanding Youth for the World" dapat menjadi agen toleransi di Indonesia.

"Tapi yang paling penting bagi mereka saya titipkan agar menjadi agen toleransi, agen perdamaian yang bisa menceritakan mengenai organisasi yang beragam suku, beragam agama, beragam bahasa daerah," kata Presiden Joko Widodo di Royal Botanic Garden, Sydney, Australia pada Sabtu.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu saat jalan pagi di Royal Botanic Garden dengan 18 orang peserta program "Outstanding Youth for the World" Kementerian Luar Negeri yang berasal dari Lombok, Manado, Bali, Jombang, Kudus, Jakarta, Tasikmalaya dan beragam daerah lainnya.

"Ya kita mengajak anak-anak muda selama empat hari di Australia ini adalah untuk mengenalkan kepada mereka dunia luar anak-anak muda dari luar khususnya dari Australia mereka agar bisa membandingkan bagaimana anak-anak muda di Indonesia dan anak-anak muda di sini mengenai pandangan-pandangan mengenai pemikiran-pemikiran," tambah Presiden.

Presiden menambahkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku dan agama dan hal itu ditunjukkan dari beragamnya latar belakang para peserta program "Outstanding Youth for the World".

"Tapi kita tetap satu menjadi sebuah bangsa besar Indonesia, saya lihat banyak dari Lombok, Manado, Bali, dari Jakarta, Jombang, Kudus, ada yang dari mana lagi Tasik, jadi anak-anak muda ini biar kenal dengan saudara-saudara mereka yang ada di Australia," ungkap Presiden.

Presiden berada di Sydney, Australia, untuk menghadiri ASEAN-Australia Special Summit 2018, termasuk akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull dan CEO Forum.

"Kita bicara pertama mengenai Indonesia-Australia CEPA (Comprehensive Economic Partnership) itu penting harus segera kita selesaikan, kemudian mengenai 'terrorism', ketiga berkaitan dengan 'trade, investment tourism', yang terakhir mengenai lingkungan, mengenai detailnya bisa dibicarakan dalam forum ASEAN-Australia Summit," tambah Presiden.

Pada Jumat (16/3) kemarin, Presiden juga menghadiri jamuan makan malam dengan PM Malcolm Turnbull dan istrinya Lucy Turnbull di kediaman pribadi.

"Makan ikan, bicara yang ringan-ringan saja, tidak ada membicarakan yang spesial, yang ringan-ringan saja," ungkap Presiden Joko Widodo lagi.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana saat jalan pagi adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.


Jakarta, 16/3 (Antara) - Tekad pemerintah untuk membuka Kabupaten Asmat, Papua, dari kerterasingan dengan cara membangun berbagai infrastruktur akan dan terus dilakukan.

Kasus banyaknya masyarakat di Asmat yang kekurangan gizi beberapa waktu lalu dan ramai diperbincangkan di media massa menjadikan pentingnya pembangunan infrastruktur suatu daerah agar terlepas dari keterisolasian, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu kementerian yang mengurusi pembangunan infrastruktur, memiliki tekad untuk mengembangkan kabupaten itu menjadi lebih baik.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

Kementerian PUPR telah memiliki matrik kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman di Kabupaten Asmat baik jangka pendek maupun menengah mulai dari infrastruktur air bersih, sanitasi, jembatan, perbaikan jalan kampung, bedah rumah, dan pembangunan permukiman baru.

"Daerah ini merupakan daerah rawa sehingga air perlu diolah agar layak dikonsumsi. Sudah ada tampungan air berupa embung dengan kapasitas 1.000 m3 namun masih kurang sehingga akan kita buat 9 embung lagi dengan kapasitas lebih besar. Selain itu sumber air melalui sumur bor juga ditambah, kata Menteri Basuki.

Saat ini sudah ada satu sumur bor dan akan ditambah lima sumur bor kedalaman 150-200 meter dengan anggaran Rp6 miliar. Untuk alat bor sudah siap digunakan karena sudah selesai dirakit, bisa dikirim secara utuh. Menteri Basuki mengatakan bahwa kunjungannya ke Asmat merupakan perintah Presiden Joko Widodo yang menanyakan tentang perkembangan terakhir di Asmat. Dikatakannya bahwa Presiden Jokowi juga akan berkunjung ke Asmat bila pekerjaan sudah berjalan di lapangan.

Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat sudah tuntas dan menyampaikan terimakasih kepada Presiden Jokowi atas perhatian yang begitu besar, khususnya melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti air, sanitasi, sampah, transportasi dan rumah.

"Dengan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik, ke depan diharapkan tidak akan terjadi lagi KLB di Asmat" katanya.

Dalam kesempatan bertemu masyarakat, Menteri Basuki mengajak masyarakat untuk bersama peduli sampah dengan tidak dibuang sembarangan yang mengotori pantai dan bawah rumah panggung mereka. Sampah yang dihasilkan dapat diolah dengan pola 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) sehingga lingkungan menjadi lebih sehat. Layanan air minum perpipaan juga semakin dikembangkan.

Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kota Agats, Kabupaten Asmat kapasitas 10 liter/detik yang sudah ada dan melayani 230 sambungan rumah, pada tahun 2018 akan direhabilitasi agar lebih optimal.

SPAM juga akan dibangun di Distrik Atsy dan Distrik Sawaerma dengan kapasitas lima liter per detik dan dialokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar serta SPAM Kota Agats dengan kapasitas 10 liter per detik dengan anggaran Rp5 miliar.

Ditambah pembangunan SPAM sebanyak 24 unit kapasitas masing-masing 1 liter per detik dengan nilai RP39,7 miliar melalui kegiatan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).

Bukan hanya pemerintah yang peduli membangun infrastruktur di Asmat, tapi swasta seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga ikut membangun instalasi air minum untuk warga Asmat di Papua agar masyarakat setempat mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Instalasi sterilisasi air minum itu dibangun di area Masjid An Nur, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua dan resmi beroperasi.

Direktur Pendistribusian Zakat Nasional Baznas Mohd Nasir Tajang, instalasi sterilisasi air minum itu dibangun di area Masjid An Nur, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua dan resmi beroperasi, yang didanai Baznas dan beberapa donatur.

Sebagai tahap awal, instalasi itu juga dibangun di RSUD Asmat yang diberikan untuk masyarakat itu akan dikembangkan dengan sistem pembayaran murah atau barter dengan sampah plastik kemasan air minum. Diharapkan Distrik Agats akan berkembang menjadi kota yang bersih dan indah. Namun bagi pasien yang dirawat di RSUD akan diberikan secara gratis.

Kurangnya akses air bersih mengakibatkan banyaknya kasus penyakit seperti diare, kulit dan sebagainya. Masalah air bersih itu juga memicu terjadinya kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat beberapa waktu lalu. Selama ini, masyarakat harus membeli air mineral dalam kemasan untuk kebutuhan air bersih seperti untuk memasak air dengan kompor gas atau kompor minyak yang harganya relatif mahal.

Jembatan gantung Usai meninjau Kampung Kaye, Menteri Basuki kembali menyeberangi sungai ke lokasi pembangunan 114 unit rumah khusus yang telah dibangun sejak 2016 dengan biaya Rp19,9 miliar di Kampung Amanamkai dan Kampung Syuru, Distrik Agats sebanyak 114 Unit.

Tahun 2018 akan kembali dibangun sebanyak 100 unit rumah khusus yang tersebar di empat kampung, yakni Kampung Priend Distrik Fayid (34 unit), Kampung Ass dan Kampung Atat Distrik Pulau Tiga (33 unit), dan Kampung Warkai Distrik Betsbamu (33 unit). Rumah yang tidak layak huni akan diperbaiki dengan program 1.000 rumah swadaya.

Salah satu penyebab penduduk enggan berpindah ke lokasi rumah khusus yang telah dibangun adalah belum adanya jembatan penghubung antar kampung yang terpisahkan sungai. Oleh karenanya akan dibangun empat jembatan gantung dengan anggaran Rp 46 miliar yakni di Kampung Baru Syuru Distrik Agats (72 meter), Kampung Yerfum, Distrik Der Koumor (84 meter), Kampung Hainam, Distrik Pantai Kasuari (120 meter), dan Sawaerma (150 meter).

Jalan panggung dari kayu yang sudah lapuk juga akan diperbaiki dengan jalan beton dengan teknologi pracetak sepanjang sekitar 15 km dengan lebar rata-rata 4 meter.

Dibangunnya sejumlah infrastruktur di kabupaten itu diharapkan tidak ada masyarakat yang terisolasi, selain mereka bisa hidup layak dan sehat karena sudah tersedia air bersih sehingga kasus gizi buruk tidak ditemui lagi.
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.