Benhil

Salah satu sponsor balap mobil listrik Formula E di Jakarta memancing kontroversi yakni perusahaan bir dari Belanda, Heineken. Terlepas masalah dilarang mengonsumsi bir oleh pihak tertentu, dilihat dari segi kesehatan ternyata minuman ini banyak manfaat.

 

Selain itu, masyarakat Barat (Amerika dan Eropa) menjadikan kebiasan minum bir sebagai sebuah budaya. Mereka biasa minum bir sambil mengobrol santai dengan teman atau kerabat.

 

Tentu saja manfaat dari mengonsumsi bir tersebut akan didapat apabila diminum tidak berlebihan. Segala yang berlebihan pasti tidak baik, bukan?

 

Berikut ini 6 manfaat minum bir yang dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu:

1. Bermanfaat untuk Kesehatan Otak

Lewat penelitian pada 3.660 responden, menghasilkan laporan bahwa orang yang minum bir kurang dari seminggu sekali akan lebih besar risikonya terkena stroke dibandingkan mereka yang suka minum bir. Ternyata alkohol mampu mengencerkan darah, sehingga mencegah terjadinya penggumpalan.

 

Namun minum bir berlebihan bisa menyebabkan atrofi otak (volume atau kemampuan otak berkurang).

 

2. Mencegah Alzheimer

Peneliti Universitas Loyola Chicago menyatakan bahwa peminum bir 23% lebih kecil kemungkinannya terserang penyakit Alzheimer. Kandungan zat silikon pada bir mampu mencegah berbagai bentuk demensia dan gangguan kognitif, termasuk Alzheimer.

Baca Juga: https: https://www.benhil.net/2022/05/setiap-orang-bisa-hidup-layak.html

 

3. Mengandung Antioksidan yang Mencegah Kanker.

Minuman ini mengandung antioksidan yang bersifat anti-kanker dan mampu menangkis enzim penyebab kanker di dalam tubuh. Mereka yang minum bir tidak berlebihan bisa membantu mencegah kanker prostat pada pria. Bir juga terbukti mampu mencegah timbulnya kanker payudara pada wanita.

 

4. Mampu Mengatasi Ketombe.

Kadar ragi yang tinggi dan vitamin B yang terkandung dalam bir bisa menjadi obat alami untuk mengatasi ketombe di kepala. Caranya agar ketombe hilang dan rambut bisa mengkilap adalah dengan hanya membilas rambut Anda dengan bir dua sampai tiga kali seminggu.

 

5. Membuat Jantung Menjadi Sehat

Penelitian tahun 2012, membuahkan hasil bahwa minum bir mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Para peneliti juga menyimpulkan bahwa bir mengandung zat anti oksidan alami bernama fenol yang bisa meningkatkan fungsi jantung.

 

6. Membantu Fungsi Pencernaan

Bir bisa membantu pencernaan karena saat mengonsumsinya seseorang akan lebih lancar buang air, sehingga membuang toxic atau racun yang berada dalam perut.

Baca Juga: https://www.benhil.net/2022/05/gestur-elon-musk-bertemu-jokowi.html#more

 

Sponsor Global

Terkait tentang kontroversi Bir Heineken sebagai salah satu sponsor ajang balap Formula E, Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni menyatakan kalau Heineken adalah sponsor global yang mendukung langsung Formula E Operation (FEO).

 

Sponsor global di sini maksudnya adalah Heineken merupakan sponsor Formula E untuk semua lokasi di dunia, tidak hanya di Jakarta saja.

 

"Itu global punya, sponsor langsung FEO," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu pada awak media, Rabu, 25 Mei 2022.

 

 

Sahroni menyadari tentang kontroversi akibat keterlibatan perusahaan bir pada Formula E di Jakarta itu. Namun dia mengaku tak bisa mengambil tindakan karena Heineken merupakan sponsor global.

 

"Bukan urusan dalam negeri. Masa urusan mereka kita ikut campur," katanya.

 

Selain Bir Heineken, pagelaran Formula E itu juga menggandeng produsen minuman beralkohol jenis sampanye Moet&Chaldon dan produsen bir, Heineken.

 

Kedua produsen itu tertulis pada deretan sponsor partner biasa. Munculnya dua produsen tersebut sontak menimbulkan keriuhan di berbagai media sosial.

 

"Ada merk bir sebagai sponsor Formula E. Untung Kepala daerahnya Anies Gubernur soleh yang bisa menurunkan hujan hanya disaat libur. Coba kalo Ahok, bisa demo berjilid-jilid," tulis influencer media sosial Denny Siregar.

 

Tentu saja tulisan tersebut ditanggapi dengan riuh oleh warganet. [Benhil]

Baca Juga: https://www.benhil.net/2022/04/sri-mulyani-sangat-layak-jadi-pengganti.html#more

Jika kita terprovokasi atas penolakan penceramah agama Abdul Somad untuk masuk ke negara Singapura atas dasar solidaritas agama atau nasionalisme, itu salah besar. Nyatanya, negara tetangga itu justru lebih tegas pada warga negaranya sendiri dalam hal teroris atau ekstremis.

 

Negara yang wilayahnya kecil sehingga disebut negara kota itu sadar kalau warga negaranya terdiri dari berbagai etnis atau ras (Cina, Melayu, India, dan lain-lain) dan multi agama (Budha, Hindu, Islam, Kristen, dan lain-lain). Gesekan sedikit saja akan membuat keamanan di wilayah tersebut menjadi hancur.

 

Pernahkah kalian mendengar tentang kasus teroris atau ekstrimis di Singapura? Seperti kasus bom, atau penangkapan jaringan teroris? Pasti tidak pernah. Itu karena Pemerintah Singapura bersikap sangat tegas pada isu teroris, meskipun baru sel-sel kecil saja.

 

Mereka tidak mau kecolongan dengan kasus kriminal yang satu itu, seperti misalnya baru mengambil langkah setelah ada kasus bom meledak. Bagi mereka itu sudah sangat terlambat.

 

Lalu apa yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura terhadap warga negaranya yang terindikasi dengan gerakan teroris? Tidak ada yang tahu (karena itu sudah menjadi kewenangan suatu negara untuk menjaga keamanan negaranya). Yang pasti, hukuman pemerintah di sana sangat tegas.

 

Seorang mantan sopir rental (sebut saja Rudi) bercerita kalau dirinya pernah mengantarkan dua orang petugas penanganan teroris. Mereka berbincang masalah tugas tanpa menyadari kalau Rudi diam-diam ikut mendengarkan.

 

Dalam perbincangan tersebut, salah satu petugas menceritakan tentang penangkapan teroris. Setelah diperiksa, ternyata beberapa dari pelaku kejahatan itu berasal dari Malaysia dan Singapura.

 

Tentu saja petugas berniat mengembalikan para teroris itu ke negara masing-masing agar bisa dihukum di sana, Namun ternyata teroris dari Singapura memohon-mohon dengan sangat agar dihukum di sini saja. Tentu saja itu sudah merupakan sebuah gambaran bagaimana ketegasan hukuman teroris di negara itu.

 

Dan perlu diketahui, beberapa negara tidak menggunakan prosedur HAM (hak asasi manusia) untuk mengangani teroris karena kejahatan itu dianggap bahaya laten. Indonesia menggunakan prosedur HAM untuk menangani kejahatan teroris sehingga tersangka teroris berhak diadili dan dihukum yang sesuai. Singapura tidak menggunakan prosedur tersebut sehingga pemerintah yang berwenang memilih hukumannya.     

 

Jadi, penanganan teroris di Singapura tidak main-main.

 

Alasan Penolakan Abdul Somad

Kementerian Dalam Negeri Singapura telah menyatakan beberapa alasan penolakan kedatangan Abdul Somad (UAS) ke negara itu. Penceramah itu ditolak masuk ke negara itu oleh imigrasi setempat pada Selasa, 18 Mei 2022.

 

Dikutip dari situs resmi Kemendagri Singapura, terdapat 4 alasan penolakan Abdul Somad, yaitu:

1. Abdul Somad dianggap menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi.

 

"Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura," mengutip situs resmi Kemendagri Singapura.

 

2. Berceramah tentang bom bunuh diri.

Pemerintah Singapura juga mengkritik pernyataan Abdul Somad tentang bom bunuh diri dalam ceramahnya.

 

"Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai operasi 'syahid'."

 

3. Menyebut salib Kristen adalah rumah jin kafir.

Pemerintah negara kota itu juga menyebut bahwa Somad pernah mengeluarkan pernyataan yang merendahkan agama lain (Kristen). Dia menyebut salib sebagai tempat tinggal roh kafir.

 

"Ia (UAS) pernah membuat komentar merendahkan agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan bahwa salib Kristen merupakan tempat tinggal jin kafir (roh jahat).

 

4. Mengkafirkan ajaran agama lain.

Penolakan Abdul Somad juga dikarenakan dirinya pernah berceramah yang pernyataannya mengkafirkan agama lain.

 

"Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-Muslim sebagai kafir."

 

Situs resmi Kemendagri Singapura ditutup dengan pernyataan, "Pemerintah Singapura memandang serius siapa pun yang menganjurkan kekerasan dan/atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura." [Benhil] 

Pilpres (Pemilihan presiden) 2024 masih dua tahun setengah, namun suasana pencalonan kursi menuju Indonesia 1 sudah semakin memanas. Nyatanya, antusiasme publik terhadap para kandidat masih rendah.

 

Saat ini, tiga nama yang elektabilitasnya paling tinggi adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan sekaligus peserta pilpres 3 kali, Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

 

Dari ketiganya, Ganjar masih diurutan paling atas. Survey terakhir yang dilakukan Charta Politika dan IPI pada bulan April, orang nomer satu di Jawa Tengah itu memperoleh sekitar 26 persen, sedangkan Prabowo 23 persen, dan Anies 21 persen.

 

Uniknya, Ganjar belum mempunyai kendaraan politik untuk maju Pilpres 2024. Prabowo sudah aman dengan partainya sendiri, Gerindra yang telah memenuhi ambang batas. Sedangkan Anies yang sedari awal sudah dirangkul oleh Partai Nasdem, tinggal menggandeng satu partai lagi (kemungkinan besar PKS).

 

Hingga kini, sebagai kader PDIP yang setia, Ganjar sendiri belum tertarik untuk membelot mencari dukungan pada partai lain yang punya daya tawar, seperti Golkar atau beberapa partai koalisi. Dengan modal elektabilitas tinggi, sebenarnya dia bisa melakukan hal itu.

 

Justru dari situ, publik sedang menguji sampai di mana bukti kesetiaan suami Siti Atiqoh Supriyanti tersebut pada partai yang membesarkannya itu. Jika dia terlalu agresif, tentu akan menjadi nilai buruk di mata masyarakat yang memiliki hak pilih. Jika terlalu lamban, orang tentu mulai ragu dengan niat dan kesungguhan dia untuk maju Pilpres.

 

Masyarakat paham, PDIP sudah memiliki calon sendiri, yakni Puan Maharani yang merupakan putri dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Namun banyak juga yang paham kalau Ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI tersebut belum begitu moncer untuk menuju RI 1.

 

Alhasil, Ganjar yang paling difavoritkan jadi RI 1 justru masih menahan diri untuk memproklamirkan sebagai calon presiden, sedangkan Anies yang dikenal politisi kutu loncat (memilih partai berbeda-beda, yang penting dapat kesempatan maju) malah sudah berani menyebut calon presiden 2024, meski cuma bermodal kaos yang dibagikan bagi para pemudik gratis Lebaran 2022.

 

Berbeda pada sebelum 2014, saat dukungan publik sangat kuat pada Jokowi (Joko Widodo) sehingga Megawati bersedia memberi jalan agar Jokowi maju Pilpres 2014 lewat PDIP, saat ini dukungan publik pada Ganjar cukup lemah. Mungkin masyarakat sudah capek dengan kontestasi politik 2014 dan 2019 yang panas dan mengakibatkan polarisasi.

 

Polarisasi itu masih terjadi hingga saat ini dan belum ada tanda-tanda mereda, meski capres yang kalah di Pilpres 2019 sudah ditarik ke dalam pemerintah untuk menduduki jabatan yang strategis.

 

Sosok Jokowi 2012

Pada 2012, masyarakat sudah hilang harapan terhadap politik di Tanah Air. Banyak yang merasa kalau politik hanya permainan orang-orang yang di posisi atas semata.

 

Saat itu hampir dipastikan kalau Prabowo akan menjadi presiden menggantikan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan wakilnya bisa jadi Megawati atau dari tokoh muslim.

 

Selain Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak ada lagi sosok lain yang bisa menyamai, baik kepopuleran atau elektabilitasnya.

 

Tidak disangka, Jokowi yang baru saja diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta, langsung menanjak popularitasnya karena dianggap sebagai sosok pekerja keras dan sangat merakyat. Dia tidak hanya mengambil hati dan harapan bagi warga Jakarta, tapi juga hampir seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti kiprahnya lewat media mainstream atau media sosial.

 

Maka dukungan pada Jokowi semakin menguat selama 2012 sampai 2014, sehingga mengakibatkan Prabowo mendapat lawan tangguh pada Pilpres 2014. Kita semua tahu siapa yang memenangkan ajang pesta politik tersebut.

 

Nah, kurangnya antusiasme publik terhadap pencalonan Pilpres 2024, mungkin karena publik menunggu sosok seperti Jokowi yang tiba-tiba muncul dan dalam waktu singkat menarik perhatian publik karena memberi harapan baru bagi kondisi Tanah Air.

 

Tentu saja, karena Jokowi sendiri sudah tidak bisa maju Pilpres lagi. [Benhil]

Di tengan hiruk pikuk pelaksanaan Pilpres (pemilihan presiden) 2024, sayang sekali tokoh ini tidak masuk sama sekali sebagai calon pemimpin negara kita. Padahal Sri Mulyani telah mengantongi sederet prestasi bergengsi dari dalam dan luar negeri.

 

Kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi (yang menurut saya masih layak sekali untuk memimpin negeri ini) tidak bisa mencalonkan lagi menjadi Presiden RI karena harus taat pada konstitusi, maka kita perlu memilih kandidat yang punya integritas seperti dia. Sebenarnya, itu bukan perkara mudah.

 

Kalau integritas Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) masih dirasa kurang layak menjadi pemimpin negeri ini karena beberapa permasalahan lalu, maka Sri Mulyani adalah kandidat yang paling memenuhi syarat. Dia bisa dipercaya meneruskan kesuksesan pembangunan yang menjadi komitmen Jokowi.

 

Prestasi yang diraih oleh perempuan yang nama panjangnya Sri Mulyani Indrawati tersebut sangat banyak. Begitu banyak hingga tidak bisa disamai oleh semua calon yang namanya diunggulkan oleh beberapa lembaga survey (Prabowo. Ganjar, dan Anies Baswedan).

 

Dan yang paling penting, sebagaimana Jokowi, Sri Mulyani relatif bersih dari berbagai masalah hukum dan skandal selama mengemban tugas. Profil yang bersih tersebut akan sangat berguna saat pengambilan kebijakan di kemudian hari saat menjabat.  

 

Hingga awal tahun 2022, berikut ini sederet prestasi dunia dari perempuan yang sekarang menjabat sebagai Menteri keuangan (menkeu) ini, yaitu:

 

1. Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF-World Bank Group Annual Meetings di Singapura.

 

2. Wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.

 

3. Wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008.

 

4. Menteri Keuangan terbaik pada tahun 2006 dari majalah Euromoney.

 

5. Best Minister in the World pada World Government Summit di Dubai, Februari 2018.

 

6. Finance Minister of the Year - East Asia Pacific oleh Global Markets pada Oktober 2018 saat perhelatan IMF-World Bank Group Annual Meetings di Bali.

 

7. Menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik versi media keuangan Finance Asia tiga tahun berturut-turut mulai dari 2017, 2018 dan 2019.

 

8. Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 dari Majalah Global Markets, sebagai penghargaan atas upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

 

9. The World's 100 Most Powerful Women 2020 yang peringkatnya dibuat oleh Majalah Forbes dan menduduki posisi ke-78.

 

10. Distinguished Leadership and Service Award yang diberikan dalam pertemuan tahunan anggota The Institute of International Finance (IIF) di Washington, D.C pada 11 Oktober 2021.

 

Selain itu, perempuan yang menjabat sebagai menteri sejak pemerintahan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) itu paling punya nyali untuk menggedor pintu rumah keluarga Cendana yang selama ini dianggap sangat kokoh. Tujuannya agar keluarga yang berkuasa pada masa orde baru itu mempertanggungjawabkan harta yang telah mereka kumpulkan selama berkuasa.

 

Di samping itu, saat semua negara ekonominya tiarap karena dampak pandemi Covid 19, dengan kerja keras Sri Mulyani, justru indonesia berhasil membawa anggaran APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) bisa surplus.

 

Dibujuk Pulang

Presiden Jokowi berhasil membujuk pulang wanita cerdas ini pada 2014. Sri Mulyani sendiri mengakui kalau dirinya mendapat panggilan dari Jokowi ke Tanah Air demi mengemban tanggung jawab sebagai pembantu presiden.

 

Dia sangat menyadari kalau itu bukanlah tanggungjawab ringan. Berbekal pengalaman bekerja di Bank Dunia telah memberikannya tambahan perspektif dan pengalaman sebagai menkeu. Saat bekerja di Bank Dunia, dia pernah melakukan kunjungan ke berbagai negara, termasuk bertemu presidennya dan menkeunya untuk saling bertukar pikiran.

 

Selain alasan kehormatan dan tanggungjawab, dia juga punya alasan pribadi saat kembali ke negeri tercinta ini. Alasan pribadi itu adalah orang tua. Menurut Sri, kedua orang tuanya yang sudah almarhum pasti akan sangat senang kalau dia kembali ke Tanah Air.

 

Nyatanya, pilihan Sri Mulyani untuk pulang dan mengabdi pada negaranya sendiri telah memberikan dampak sangat bagus bagi hampir semua rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, dia layak menjadi pemimpin.

 

Seorang pemimpin sejati hanya perlu menunjukan prestasi, tidak perlu baliho besar untuk memperkenalkan diri. [Benhil]

 

 

 

Nampaknya polarisasi bangsa ini mulai panas lagi menjelang Pilpres (pemilihan presiden) 2024). Para kandidat yang berniat maju telah memainkan taktik guna menarik simpati masyarakat.

 

Sayangnya, beberapa calon mulai menonjolkan politik identitas daripada kinerja. Mereka tidak ingat, hingga saat ini masyarakat masih terbelah pandangan politiknya akibat penggunaan politik identitas saat pilkada (pemilihan kepala daerah) DKI 2017 lalu.

 

Setelah video viral seorang pemuka agama yang menyebut AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai keturunan nabi Muhammad SAW, kini Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan seperti tidak mau kalah untuk memainkan jurus yang membuat dia meraih posisi DKI 1 tersebut.

 

Dalam rekaman video di instagram @baznasbazisdkijakarta, dia mengajak masyarakat membaca Al-Qur'an secara serentak. Kegiatan tersebut untuk mendukung program Jakarta Cinta Quran dari Baznas (Bazis) DKI Jakarta.

 

"Ini adalah sebuah program yang diselenggarakan oleh Baznas (Bazis) dan saya ingin ikut mendukung. Mari kita sama-sama ikut dalam sebuah gerakan yang luar biasa," kata Anies Baswedan dalam rekaman video yang diunggah pada Selasa  19 April 2022 itu.

 

Anies mengatakan masyarakat dapat membaca surat-surat itu di berbagai lokasi, mulai masjid hingga halte.

 

"Baznas (Bazis) telah memberikan tuntunannya, yaitu pada tanggal 20 April pukul 10.00 WIB warga Jakarta diajak untuk bersama-sama membaca Al-Qur'an pada waktu yang bersamaan di tempat masing-masing. Kita membaca Alquran serentak di mana saja, bisa di rumah, halte, bisa di stasiun, bisa di kantor, bisa di taman, bisa di masjid, di mana saja," katanya.

 

Aksi Marak

Akhir-akhir ini memang sedang marak aksi mengaji atau membaca Al Quran di tempat umum, seperti yang tejadi di trotoar Jalan Malioboro, Yogyakarta dan di Pekanbaru. Kepala daerah dari masing-masing wilayah tersebut tidak memberikan tanggapan akan aksi tersebut. Mungkin karena isu tersebut masih terlalu sensitif.

 

Meskipun begitu, banyak netizen yang prihatin dengan fenomena itu. Bagi mereka, trotoar jalan adalah tempat umum yang siapa saja berhak untuk memakainya. Sedangkan kegiatan mengaji yang bagian dari ibadah bisa dilakukan di masjid.

 

Netizen juga menambahkan kalau mengaji di tempat umum adalah kegiatan riya (pamer) yang mengurangi keutamaan ibadah itu sendiri. Hubungan manusia dengan Tuhan bisa dilakukan secara pribadi (disembunyikan dari umum) dan hubungan manusia dengan manusia perlu saling menghormati, termasuk menghormati pengguna trotoar jalan.

 

Bukan Anies kalau tidak cerdik (baca: licik) menggunakan situasi kurang harmonis itu untuk meraih simpati. Maka dengan santun dan manis, dia tampil untuk mendukung acara aksi beribadah di jalan umum itu.

 

Dukungan dari gubernur yang akan berakhir masa jabatannya pada Oktober 2022 itu sontak membuat banyak pihak kecewa. Alih-alih, membuat situasi kondusif, Anies malah tidak peka pada suara-suara kaum minoritas dan nasionalis yang memiliki hak terhadap tempat-tempat umum tersebut.

 

Tidak Dikenal di 2 Wilayah Utama    

Kita tahu, dalam setiap polling Pilpres 2024, nama Anies Baswedan memang selalu diunggulkan bersaing dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Menteri pertahanan dan Keamanan, Prabowo Subianto. Namun polling tersebut juga masih patut dipertanyakan.

 

Anies memang punya nama di Jakarta, sebagian Jawa Barat dan Sumatera, tapi di Jawa Tengan (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim), nama Anies cenderung tidak dikenal. Apalagi, kinerja dia juga sama sekali tidak menyentuh masyarakat di wilayah yang didominasi etnis Jawa tersebut.

 

Dari pemberitaan di media sosial, masyarakat Jateng dan Jatim mengetahui apa saja hasil kerja gubernur DKI itu yang bisa dikatakan gagal, seperti sumur resapan, rumah DP nol persen, program Oke Oce, dan masih banyak lagi.

 

Masyarakat di dua wilayah yang menguasai hampir 60 persen suara nasional tersebut sangat perduli dengan rekam jejak dan kinerja dari masing-masing calon presiden. Mereka tidak mudah digoyang dengan isu politik identitas karena kultur masyarakat awam yang nasionalis sangat kuat.

 

Jadi bagaimanapun AHY dan Anies mencoba keras memainkan isu ajaran mayoritas di wilayah pusat (Jakarta), tidak akan membuat sebagian besar masyarakat menoleh pada mereka. Jika mereka ingin meraih pengaruh di Jateng dan Jatim, mereka perlu menunjukan hasil kerja, bukan kontroversi.

 

Kita semua patut berharap agar masyarakat semakin cerdas sehingga tidak mudah terpengaruh dengan isu politik identitas yang semakin masif digunakan oleh politisi yang berambisi pada kekuasan. Semoga… [Benhil]

Saya tipe orang yang never say never, namun sejauh ini saya tidak pernah melihat potensi AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai politikus yang siap melayani masyarakat. Branding atau promosi politik putra pertama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sama sekali tidak menarik simpati.

 

Mungkin memang branding konyol tanpa rasa malu seperti itu yang dipilih AHY untuk mengangkat popularitas dia? Entahlah.

 

Yang pasti, setiap dia muncul selalu menjadi bahan candaan, seperti salah satunya membuat video olah raga dengan menggunakan rompi anti peluru. AHY juga seakan tidak perduli dengan respon masyarakat, baik di dunia nyata atau di dunia maya.

 

Jika tidak sedang branding politik, AHY akan muncul di media dengan melontarkan pernyataan kritis atau lebih tepatnya nyinyir pada pemerintah, seperti tentang isu penundaan pemilu atau pejabat di lingkaran presiden. Alih-alih memberikan solusi, pernyataan AHY sangat gampang dikonter dengan beberapa kegagalan pemerintahan pada masa ayahnya menjabat.

 

Keturunan Rasulullah

Berita terbaru yang semakin membuat saya prihatin dengan cara AHY berpromosi politik adalah kabar kalau dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang mengungkapkan memang bukan AHY, tapi dari gesturnya yang tidak menyanggah pernyataan itu seakan-akan dia membenarkan kalau dia memang keturunan rasul umat muslim.

 

Pernyataan bahwasannya AHY masih keturunan Nabi Muhammad SAW itu disampaikan oleh Romo Kyai Drs. M. Asyhari, SH, M.S.I.

 

"Kita kedatangan tamu tokoh nasional ini. Siapa Beliau? Beliau adalah Keturunan Mojopahit trah dari Raden Wijaya," ujar pengasuh Ponpes Darul Hikmah Jepara itu pada akun YouTube Agus Yudhoyono pada Senin, 18 April 2022.

 

"Raden Wijaya menurunkan Ki Ageng Guono Keling menurunkan Ki Ageng Sambi Gumelar menurukan Ki Ageng Jati Gumelar sampai beberapa nama beberapa generasi namanya sulit dilapalkan ta' [saya] lewati sampai ke Kiai, Bapaknya Hasan Besari itu nikah dengan Syarifah keturunan Rasulullah," kata Romo Kyai Drs. M. Asyhari, SH, M.S.I.

 

"Jadi beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah,"ujarnya.

 

Setelah berbicara tentang silsilah, akhirnya sang kyai mengungkapkan maksud tujuan pembicaraannya, yakni menyatakan bahwa AHY sangat sah jika dipilih sebagai pemimpin.

 

"Secara bibit, sah sebagai pemimpin masa depan!" ujarnya.

 

Video tersebut langsung viral dan menjadi bulan-bulanan masyarakat dunia maya. Tentu saja, sebagian besar menertawakan pernyataan kalau kakak Edhie Baskoro Yudhoyono adalah keturunan Rasulullah.

 

Pernyataan tersebut jelas tidak mungkin karena saat ini yang dianggap sebagai keturunan nabi Muhammad yang merupakan bani Hasyim adalah Raja Abdullah dari Yordania. Sedangkan AHY tidak punya pertalian darah sama sekali dengan raja itu.

 

Melihat video itu, orang dengan mudah berkesimpulan tentang apa yang terjadi. Ada hubungan apa antara AHY dengan sang kyai dan pesantrennya? Kenapa AHY tidak bereaksi dengan pernyataan berlebihan itu?

 

AHY hanya diam seakan membenarkan kalau dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, dan tentu saja diam saat dengan lantang Asyhari menyatakan kalau dia sah menjadi pemimpin masa depan.

 

Jika dia memang ingin menjadi pemimpin atau presiden, saya kira akan lebih elok kalau dia berpura-pura malu atau salah tingkah apabila ada orang memuja dia setinggi langit seperti itu. Bahkan saya yang hanya menyaksikan video itu merasa sangat malu dengan pernyataan-pernyataan yang terlalu berlebihan tersebut.

 

Terkait dengan ungkapan kalau AHY trah Majapahit, tentu banyak yang tidak menganggapnya serius karena tidak bisa diteliti atau ditelusuri dengan pasti. Sedangkan pernyataan AHY keturunan nabi umat muslim, sekali lagi itu jelas tidak mungkin.

 

Saya jadi teringat ungkapan terkenal dari Adolf Hitler, Pemimpin Nazi Jerman, "Kebohongan yang diulang terus menerus bisa menjadi kebenaran." [Benhil]

Baru-baru ini, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat julukan Bapak Demokrasi. Tentu saja itu adalah sebuah julukan yang mengagumkan.

 

Namun sayangnya, yang menjulukinya adalah anak buahnya sendiri di Partai Demokrat, yakni Andi Mallaranggeng. Tidak tanggung-tanggung, pria yang menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) tersebut bahkan memberi 3 julukan sekaligus, yaitu Bapak Perdamaian, Bapak Demokrasi, dan Bapak Pembebasan Utang IMF

 

"Sebenarnya banyak dimensi-dimensi dari setiap Presiden. Kalau Pak SBY sendiri, kalau mau dibilang Bapak Perdamaian bisa juga, kalau mau dibilang Bapak Demokrasi bisa juga," ucap Andi Mallarangeng kepada awak media pada Minggu, 17 April 2022.

 

Sontak pernyataan tersebut disambut geli oleh sebagian besar netizen. Hampir semua komentar menganggap pernyataan mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) itu sebagai hal yang terlalu berlebihan.

 

Justru yang netizen ingat dari SBY adalah presiden yang sering mengucap ‘Saya prihatin’, kepala negara yang banyak meninggalkan proyek mangkrak  (Wisma Atlet Hambalang, 34 proyek listrik, dan lain-lain), dan kegemaran dia membuat album musik (sampai 5 album) tanpa ada yang lagunya yang populer, dan lain-lain.

 

Bapak Kadrun Indonesia

Bahkan ada seorang netizen yang mengingatkan kalau era kepemimpinan SBY adalah masa keemasan politik identitas. Netizen atas nama Bala bushka tersebut berkomentar, “BKI, Bapak Kadrun Indonesia. Jaman dia berkuasa, kadrun (FPI [Front Pembela Islam], HTI [Hizbut Tahrir Indonesia], Wahabi, Khilafah, dll) pesta pora anggaran dan dibiarkan merajalela.”

 

Faktanya masa keemasan beberapa ormas (organisasi massa) radikal tersebut memang terjadi pada masa ayah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tersebut menjadi presiden. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Muhammad Rahmad selaku juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko.

 

"Semasa SBY menjadi Presiden, kita akui bahwa paham radikal tumbuh subur dan seakan akan mendapat tempat di Indonesia. Efek negatifnya kita rasakan sekarang, di mana intoleran berkembang, penyebaran hoax merajalela dan tuduhan-tuduhan dan fitnah menjadi halal dan mudah sekali memutar balikkan fakta. Yang kasihan adalah masyarakat luas yang disuguhi informasi yang menyesatkan," katanya kepada awak media pada Senin, 29 Maret 2021.

 

Banyak terjadi insiden intoleransi pada 10 tahun pemerintahan SBY, seperti saat aksi massa beratribut FPI menyerang massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) di Monas pada tanggal 1 Juni 2008.

 

Selain itu, banyak yang terkejut dengan sepak terjang Mantan Menpora dalam kabinet Indonesia bersatu Jilid I (2004–2009), Adhyaksa Dault, ternyata adalah pendukung dan pengusung gerakan khilafah di Indonesia.

 

“Tanpa atau peran kita khilafah pasti berdiri. Cuman bagaimana kita ikut dalam proses itu,” ucap mantan menteri SBY tersebut dengan lantang pada acara HTI di Gelora Bung Karno pada tahun 2013 silam.

 

Saat itu tidak ada pernyataan tegas dari SBY terkait dengan sikap anti nasionalis dari mantan anak buahnya tersebut.

 

Kelemahan era SBY menghadapi gerakan radikal juga dinyatakan oleh mantan petinggi organisasi HTI, Ayik Heriansyah.

 

Ayik menyatakan, ketidaktegasan SBY terhadap HTI dan organisasi sejenis lainnya membuat beberapa ormas radikal leluasa menjalankan aktivitas politiknya.

 

“Saat itu SBY masih ragu-ragu untuk menindak HTI. Sehingga HTI di bawah SBY ini sebagaimana kita tahu, bahwa SBY ini sepertinya tidak akan membubarkan mereka,” ucapnya pada acara Seruput Kopi pegiat sosial Eko Kuntadhi melalui Channel YouTube CokroTV, Sabtu, 27 Maret 2021.

 

Dengan memanfaatkan kelemahan SBY, Ayik menegaskan HTI dan FPI tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk terus menjalankan aktivitas organisasinya. Kelicinan ormas radikal tersebut mampu masuk hampir ke semua lapisan masyarakat.

 

“Mereka (HTI dan FPI) memanfaatkan peluang politik dan kebebasan berekspresi selama 10 tahun itu dengan menginfiltrasi segala lini, baik BUMN maupun swasta,” kata Ayik.

 

Sebenarnya masih banyak insiden intoleran pada era SBY yang tidak diselesaikan dengan tegas. Beberpa contoh tersebut cukup menjadi gambaran bagi kita semua agar bisa menghargai kerja keras pemerintah saat ini untuk menumpas gerakan intoleran dan radikalisme. [Benhil]

Saat-saat ini, banyak orang sedang menantikan salah satu hal yang paling menyenangkan pada bulan Ramadan, yaitu pembagian THR (tunjangan Hari Raya). Pembagian uang dari pemberi kerja pada para pekerja di luar gaji tersebut biasanya diserahkan sepuluh hari sebelum Hari Raya atau Lebaran.

 

Dengan THR, banyak orang bisa beli baju baru dan aneka kebutuhan Lebaran sehingga ekonomi nasional bisa semarak. Setiap orang bisa bergembira menyambut hari paling bahagia bagi masyarakat Indonesia.  

 

Namun tahukah Anda kalau THR yang saat ini sedang kita nantikan dengan harap-harap senang ini ternyata hasil perjuangan partai terlarang? Astaga!

 

Memang benar sihh. Lebih jelasnya, begini kronologi awal mula pekerja bisa memperoleh THR menjelang Lebaran, yaitu:  

 

1. Awal mula THR adalah sejak Kabinet Soekiman Wirjosandjojo (dari Partai Masyumi) tahun 1951. Dia membuat beberapa program kesejahteraan para pegawai negeri sipil (PNS), yang salah satunya adalah THR bagi PNS.

 

2. Kemudian tahun 1954, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 tentang Pemberian Persekot Hari Raya kepada PNS. Saat itu pemberian THR masih berupa persekot atau pinjaman, sehingga PNS harus mengembalikan sejumlah uang THR tersebut lewat pemotongan gaji.  

 

Meski hanya diberi uang THR berupa persekot, saat itu PNS juga paket sembako gratis. Pemberian paket sembako tersebut masih berjalan hingga sekarang.

 

3. Setelah sekian tahun pemberian THR hanya berlaku bagi PNS, hal itu menimbulkan kecemburuan sosial bagi pekerja swasta. Organisasi buruh Sobsi (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang menjadi anak organisasi dari Partai Komunis Indonesia (PKI) memprotes keras kebijakan tersebut. PKI sendiri dianggap partai terlarang setelah peristiwa G 30 S (Gerakan 30 September) 1965.

 

Saat itu, Sobsi beralasan, THR yang hanya diberikan kepada PNS itu tidak adil. PNS dan pekerja swasta sama-sama bekerja bagi perusahaan. Puncak protes tersebut adalah saat para buruh melakukan mogok kerja serentak nasional menuntut hak mereka.

 

4. Untuk mengakomodir protes para buruh tersebut, pemerintah lewat Menteri Perburuhan S.M Abidin menerbitkan Surat Edaran Nomor 3667 Tahun 1954. Meskipun begitu, surat edaran itu bentuknya berupa imbauan, sehingga tidak semua perusahaan (swasta) bersedia memberi THR karena sifatnya masih sukarela.

 

5. Tahun 1961, pada waktu Menteri Perburuhan dijabat oleh Ahem Erningpraja, dia menerbitkan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1961. Peraturan tersebut berisi aturan mengenai besaran dan skema THR. Tahun 1962, peraturan itu diubah jumlah nominal THR.

 

6. PNS sendiri baru mendapat hak THR secara penuh pada 1964 melalui Surat edaran Wakil Perdana Menteri Tiga No. WPM/III/II/ 6314/63 pada 9 Desember 1963.

 

7. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, THR sempat menjadi kontroversi karena dianggap menghambat iklim investasi. Tahun 1972 pemerintah mengeluarkan beberapa persyaratan THR, yang salah satu syaratnya adalah suatu badan usaha tidak wajib memberikan THR jika kepemilikan perusahaan tersebut beralih sehingga menyebabkan hak buruh tersebut sulit terealisasi.

 

Setelah lama menjadi isu hangat, kaum pekerja akhirnya tidak sabar dan melakukan aksi mogok dan demonstrasi yang mulai tampak dari tahun 1989 sampai 1994.

 

Aksi mogok Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) di Medan pada Februari dan maret 1994, telah mendesak pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomer 04  tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja swasta di perusahaan.

 

8. Pada 2016 pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan, merevisi peraturan mengenai THR yang tertuang dalam peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Salah satu peraturan tersebut menyatakan bahwa pekerja yang memiliki masa kerja minimal satu bulan sudah berhak mendapatkan THR. Disamping itu, pengusaha wajib memberikan THR, tidak hanya kepada karyawan tetap, tapi juga kepada karyawan kontrak.

 

9. Tahun 2018, Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 dan 19/2018 tentang THR dan gaji ke-13 bagi PNS, pensiunan PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat, anggota MPR, DPR, DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wali kota, bupati dan wakilnya.

 

Ternyata setelah dicetuskan tahun 1951, butuh perjuangan selama tiga belas tahun agar THR tersebut bisa benar-benar menjadi hak sepenuhnya bagi pekerja. Untuk kemudian disempurnakan dari waktu ke waktu sehingga bisa seperti sekarang ini. [Benhil]