Benhil

Jakarta, 20/7 (Benhil) - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menjadi 15 tahun penjara.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nur Alam dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar, dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan, demikian tertulis dalam dokumen putusan yang diperoleh di Jakarta, Jumat.

Pada putusan tingkat pertama pada 28 Maret 2018, majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Nur Alam 12 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dengan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,59 triliun serta menerima gratifikasi sebesar Rp40,268 miliar.

Selain itu, Nur Alam juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp2,7 miliar dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah Nur Alam selesai menjalani konsekwensi hukum yang dijatuhkan pengadilan.

Mengenai uang pengganti dan pencabutan hak politik, majelis PT Jakarta sepakat dengan pengadilan tingkat pertama.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nur Alam untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,781 miliar dengan memperhitngkan harga 1 bidang tanah dan bangunan di Kompleks Premier Estate kav 1 No 9, Cipayung yang sudah disita, subsider 1 tahun pidana. Mencabut hak politik terdakwa selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani hukuman," demikian tertulis dalam dokumen itu.

Putusan tersebut diputuskan oleh Elang Prakoso Wibawa selaku ketua majelis hakim tinggi didampingi Zubaidi Rahmat, I Nyoman Adi Juliasa, Reny Halida Ilham Malik dan Lafat Akbar sebagai anggota.

Nur Alam dinilai terbukti dalam dua dakwaan. Dalam dakwaan pertama, Nur Alam sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008-2013 dan 2013-2018 bersama-sama dengan Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas ESDM provinsi Sultra Burhanuddin dan Direktur PT Billy Indonesia Widdi Aswindi memberikan persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan IUP Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp1,5 triliun.

Dalam dakwaan kedua, Nur Alam dinilai terbukti menerima gratifikasi sebesar 4,499 juta dolar AS atau senilai Rp40,268 miliar.

Uang itu diterima pada September-Oktober 2010 sebesar 2,499 juta dolar AS yang ditempatkan di rekening AXA Mandiri Financial Service. Uang berasal dari rekening Chinatrust Commericial Bank Hongkong atas nama Richcorp International Ltd. (An-DLN)

Pada tanggal 17 Juli 2018 adalah hari terakhir pendaftaran bagi orang-orang di Tanah Air yang ingin menjajal kemampuannya di lembaga- lembaga legislatif mulai dari DPD, DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Puncak dari kegiatan ini adalah pada tanggal 17 April 2019. Pada saat itu lebih dari 150 juta orang Indonesia akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) guna menentukan pilihan mereka terhadap wakil rakyat yang mana yang bakal duduk di DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota di Tanah Air. Entah berapa ribu orang yang sangat berambisi untuk meraih posisi sebagai wakil-wakil rakyat di lembaga- lembaga perwakilan rakyat itu.

Orang-orang yang "ambisius" itu tentu saja menempuh banyak cara agar partai-partai politik yang seluruhnya 16 parpol di Tanah Air ditambah beberapa parpol lokal di Provinsi Aceh mau mencantumkan mereka ke dalam daftar calon tetap. Para bakal calon legislator ini harus bisa "menjual" ide-ide mereka supaya memuluskan jalan untuk memasuki penyusunan daftar calon tetap.

Akan tetapi, sayangnya di tengah-tengah suasana meriah menjelang pendaftaran calon-calon legislator itu, muncul berita yang amat memalukan dari Senayan, Jakarta, karena lagi-lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memborgol seorang wakil rakyat yang kali ini namanya adalah Eni Maulan Saragih. Tidak tanggung-tanggung, wanita ini adalah Wakil Ketua Komisi VII yang diduga atau istilah kerennya menerima sogokan miliaran rupiah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau I.

Yang boleh dibilang luar biasa akibat kasus dugaan pelanggaran hukum tersebut adalah para penyidik komisi antirasuah ini harus mendatangi rumah Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basyir untuk mencari dan menemukan dokumen-dokumen yang terkait dengan proyek raksasa itu.

Eni digerebek bersama suaminya yang bernama Muhammad Al Khafidz yang baru saja terpilih sebagai Bupati Temanggung, Jawa Tengah. Yang tidak kalah menariknya adalah Eni ditangkap saat "bertamu" di rumah Menteri Sosial Idrus Marham yang tak lain adalah mantan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Eni disebut-sebut berada di rumah Idrus karena seorang anak Idrus berulang tahun. Entah faktor apa yang "mengharuskan" Eni ikut hadir pada acara HUT anaknya Idrus Marham tersebut, apalagi diperkirakan yang berulang tahun itu bukannya seorang anak kecil.

Selain Eni, tentu masyarakat tidak akan bisa melupakan kasus yang menimpa mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang harus mendekam di lembaga pemsayarakatan selama 15 tahun akibat terbukti terlibat dalam kasus korupsi pembuatan KTP elekronik yang merugikan negara tidak kurang dari Rp2,3 triliun. Nilai proyek ini adalah Rp5,9 triliun. Walaupun sudah berjalan sejak 2011, masih banyak warga Indonesia yang belum mendapatkan KTP-el.

Rakyat juga akan mengingat beberapa nama penghuni Senayan yang ditangkap para penyidik KPK dalam kasus korupsi, mulai dari Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Muhammad Nazarudin, Dewie Yasin Limpo, dan Damayanti Wisnu Putranti.

Sementara itu, di Medan, puluhan anggota dan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang terkait dengan mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho.

Karena pada tanggal 17 April 2019 bukanlah waktu yang masih lama bagi para pemilih, tentu menjadi hal yang menarik untuk direnungkan terkait dengan masih ada di antara wakil rakyat yang ditangkap KPK. Sampai kapankah rakyat Indonesia harus menyaksikan tragedi demi tragedi yang harus dialami wakil-wakil rakyat yang bisa dibilang tak tahu diri atau tak tahu malu tersebut Kurangkah Gajinya? Untuk menjadi seorang anggota DPR, tentu seseorang harus berjuang keras agar pertama-tama namanya tercantum dalam daftar tetap peserta dan jika sudah masuk ke daftar calon tetap, dia wajib "menjual dirinya" kepada ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu pemilih supaya terpilih. Tidak kalah pentingnya adalah dia harus memiliki "logistik" alias uang yang banyak agar bisa mendukung kampanyenya kepada orang-orang yang diharapkan bakal mencoblos gambarnya di kertas surat suara.

Menjelang Pemilihan Umum 2014, ada seorang calon anggota DPR yang menyiapkan "logistik" sampai Rp2 miliar agar sukses dalam pesta demokrasi itu.

Karena belum terlalu populer, baik di kalangan partai pendukungnya maupun calon pemilhnya, dia tentu harus melakukan kampanye secara besar-besaran mulai dari upaya memasukkan namanya ke dalam daftar calon tetap hingga dipilih oleh rakyat.

Akhirnya, orang ini memang menjadi "penghuni" Senayan, Jakarta. Namun, yang patut dipertanyakan adalah karena dia mengeluarkan uang Rp2 miliar, kemungkinan pada otaknya muncul pikiran agar "modalnya" itu bisa kembali, kemudian "mencari untung". Gaji ataupun pendapatan resmi seorang wakil rakyat di Senayan paling-paling Rp75 juta tiap bulannya. Padahal, dia harus menghidupi anak istrinya, "menyetor" ke fraksinya, dan entah berapa lagi uang yang harus disediakan untuk pos-pos yang "tak jelas".

Oleh karena itu, tidak heran jika begitu banyak anggota DPR dan DPRD yang harus melakukan korupsi, gratifikasi, atau apa pun istilahnya.

Bahkan, beberapa tahun lalu, ada anggota DPR yang kepergok menerima sogokan dalam proyek pembuatan kitab suci Quran. Kalau pembuatan kitab suci saja rela dikorupsi, apalagi pembangunan PLTU, tol, hingga pembangunan sekolah.

Yang patut direnungkan adalah apakah kasus Eni Saragih, Angelina Sondakh, dan Setya Novanto akan terus dibiarkan terjadi dan terjadi lagi pada Pemilu 2019? KPK baru-baru ini telah mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bagi seluruh partai politik untuk mencalonkan seseorang yang pernah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak-anak.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu banyak ditentang oleh anggota DPR, termasuk Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang mengatakan bahwa KPK tidak perlu mengeluarkan larangan semacam itu dan membiarkan rakyat untuk menentukan pilihannya atau wakil-wakil rakyatnya.

Untung saja PKPU itu dimasukkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam Lembaran Negara.

Coba saja kalau PKPU 20 ini tidak ada diundangkan? Bisa dibayangkan betapa banyaknya Eni Saragih, Setya Novanto, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan lainnya akan "duduk ongkang-ongkang" di Senayan, DPRD I, maupun di DPRD II sambil membayangkan akan mendapatkan kembali "logistik" yang telah mereka keluarkan pada saat mereka berkampanye.

Kalupun KPU RI dan KPU-KPU di daerah sudah menyeleksi dan memilih siapa saja yang berhak namanya dicantumkan dalam daftar calon tetap, tiba saatnya bagi jutaan pemilih untuk memikirkan dan merenungkan pilihan-pilihan mereka yang terbaik.

Jangan jatuhkan pilihan kepada nama-nama yang bobrok, tidak amanah terhadap pilihan rakyat. Gunakan hati nurani dalam mencoblos karena pertaruhannya adalah amat besar, yakni memilih wakil rakyat yang memang mau benar-benar menjadi pengabdi bagi orang yang mencoblos namanya.

Pekanbaru, 31/5 (Antara) - Mejalis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Pekanbaru menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada M Yusuf Johansya, Bos travel umrah Joe Pentha Wisata yang gagal memberangkatkan ratusan peserta.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin oleh Abdul Aziz di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis, menyebutka terdakwa terbukti melakukan penipuan ratusan peserta umrah.

"Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama empat tahun, dipotong masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdkwa," kata Abdul Aziz.

Hakim menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 378 tentang penipuan hingga menyebabkan ratusan calon jemaah umrah harus gagal berangkat ke tanah suci. Perbuatan terdakwa juga dinilai sangat merugikan jemaah secara materil serta meresahkan lebih dari 700 calon yang telah mendaftar dan gagal berangkat.

"Terdakwa terbukti melanggar Pasal 378 KUHP," kata Azis.

Mendengar vonis tersebut, Yusuf menyatakan pikir-pikir setelah sebelumnya berkoordinasi dengan penasehat hukumnya.

Sebelumnya, JPU menuntut Joe, sapaan akrab terdakwa saat masih menjabat sebagai bos salah satu travel umrah yang sempat tenar di Kota Pekanbaru itu dengan empat tahun penjara.

Meski vonis dan tuntutan sama, ternyata langkah yang sama juga diambil oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Riau yang menyatakan pikir-pikir.

Dalam dakwaannya, JPU menyebut perbuatan Jo terjadi pada tahun 2014-2017 di mana Jo selaku pemilik dan pimpinan Joe Pentha Wisata tidak memberangkatkan ratusan calon jemaah sementara mereka telah menyetor uang sebesar Rp23 juta per orang.

Terdakwa yang mulai kesulitan mengatur uang jemaah berusaha menutupi biaya perjalanan dengan tetap menerima pendaftaran. Uang pendaftaran calon jamaah baru itu kemudian digunakan terdakwa untuk memberangkatkan calon jemaah lain.

Akibatnya, terdakwa kesulitan keuangan hingga gagal memberangkatkan ratusan jemaah. Jo sempat didemo oleh nasabahnya lantaran sikap plin plan dan sering menunda-nuda keberangkatan dengan beragam alasan. Bahkan, Jo langsung diseret ke Polda Riau oleh calon jemaahnya akibat perbuatan terdakwa yang tidak kunjung memberikan kejelasan 2017.

Terdakwa diduga menyebabkan kerugian dana nasabah hingga mencapai Rp3,9 miliar. Dalam penyidikan, selain melakukan pemeriksaan saksi-saksi, Penyidik Polda Riau juga telah menyita sejumlah bukti berupa dokumen dan perlengkapan umrah dari penggeledahan yang dilakukan di Kantor JPW di Jalan Panda Kelurahan Sukajadi, Pekanbaru.

Padahal, dari sejumlah korban yang melapor ke Polda Riau terungkap beberapa dari mereka harus rela menjual kebun atau aset berharga lainnya untuk dapat beribadah ke tanah suci.

Jakarta, 10/5 (Benhil) - Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin menyebutkan 156 narapidana teroris yang menyandera sembilan anggota Polri di Rumah Tahanan Cabang Salemba sekitar Kelapa Dua, Mako Brimob Depok, Jawa Barat, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah.

"Sudah dipindahkan saat ini dalam perjalanan," kata Syafruddin di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis. Syafruddin memastikan operasi penanggulangan pembebasan sandera tidak menimbulkan korban tewas maupun luka dari pihak narapidana teroris.

Syafruddin mengungkapkan operasi penanggulangan pembebasan sandera anggota Polri itu berlangsung hampir 40 jam dengan pendekatan lunak.

Syafruddin mengapesiasi seluruh anggota Polri dan jajaran yang mampu menjalankan operasi dengan keteguhan hati, kesabaran dan kepala dingin sehingga tidak narapidana teroris yang tewas maupun terluka.

Sementara itu, Komandan Korps Brimob Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Rudi Sufriyadi menjelaskan bunyi sejumlah ledakan di sekitar Rutan Cabang Salemba, Kelapa Dua, Depok, merupakan upaya penindakan menghancurkan ruangan yang diduga terdapat rangkaian bom dan senjata api yang sempat dikuasai narapidana.

Rudi menjelaskan para narapidana teroris itu beraktivitas selama hampir 40 jam untuk mengambil barang bukti bahan peledak sitaan yang belum sempat dipindahkan penyidik di Rutan Cabang Salemba.

Narapidana teroris sempat mengambil barang bukti berupa bahan peledak yang dirakit menjadi bom termasuk senjata api rakitan ntuk menghancurkan Rutan Cabang Salemba.

Jakarta, 7/5 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Ajib Shah dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa Ajib Shah, mantan Ketua DPRD Sumut sebagai saksi untuk tersangka Ferry Suando Tanuray," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu, KPK juga memanggil enam saksi lainnya yang merupakan mantan Anggota DPRD Sumut 2009-2014 untuk dua tersangka berbeda dalam kasus yang sama.

Lima saksi dipanggil untuk tersangka M Yusuf Siregar masing-masing Yan Syahrin, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Tahan Panggabean dan Tunggul Pangabean.

Sedangkan satu dipanggil untuk tersangka Enda Mora Lubis, yakni M Yusuf Siregar.

Dalam penyidikan kasus itu, sekitar 30 Anggota DPRD Sumatera Utara telah mengembalikan uang dengan total sekitar Rp1,9 miliar.

"Jumlahnya variatif ada yang mengembalikan Rp5 juta ada juga yang mengembalikan Rp10 juta, Rp15 juta. Ada juga yang mengembalikan Rp200 juta," ungkap Febri.

Febri menyatakan pengembalian uang tersebut tentu pihaknya terima sebagai uang titipan dan dijadikan bukti dari penanganan perkara.

Menurut dia, KPK terus mendalami dan memilah dugaan penerimaan terhadap 38 anggota DPRD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, terutama hubungannya dengan kewenangan dan periode jabatan masing-masing.

"Diduga penerimaan suap terkait dengan empat kondisi mulai dari persetujuan laporan pertanggungjawaban Gubernur hingga membatalkan interpelasi DPRD," ucap Febri.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Sebanyak 38 Anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ke-38 orang tersangka itu adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian.

Kemudian Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean. (An/Ben)

Jakarta, (Benhil 5/5/2018) - Susi Ferawati korban persekusi dalam kegiatan car free day diperiksa polisi hari ini. Ia datang di Polda Metro Jaya ditemani Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid dan beberapa rekan.

Ibu berusia 39 tahun ini menjadi korban persekusi car free day (CFD) pada Minggu (29/4/2018) oleh sekelompok orang tidak dikenal yang mengenakan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden.

Pada hari Jumat (4/5/2018) ia datang di Polda Metro Jaya, memenuhi panggilan pemeriksaan terkait pelaporan yang ia layangkan pada Senin (30/4) terkait perbuatan tidak menyenangkan di CFD itu.

"Ya ini mau diperiksa soal laporan kejadian di CFD," kata Susi di Polda Metro Jaya, Jumat (4/5).

Ia menambahkan, dirinya tidak hanya diintimidasi dalam CFD, tapi juga dirisak di media sosial.

"Saya juga dibully di medsos. Saya dibilang melakukan rekayasa saat peristiwa kemarin dan anak saya sampai disebut anak sewaan," ucap dia.

Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid menjelaskan, terkait pemeriksaan Susi ini pihaknya membawa beberapa barang bukti seperti foto-foto dan rekaman berisi dugaan aksi intimidasi sejumlah orang berkaos #2019GantiPresiden, di kawasan CFD, Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (29/4/2018).

"Gambar para pelaku, saksi di TKP dan beberapa rekaman video terduga pelaku, yang pasti lebih dari lima orang. Sebetulnya banyak, karena kami hanya menangani Bu Susi dan anaknya, kami konsen yang terkait ini saja," tuturnya.

Seperti diketahui Susi Ferawati (39) seorang ibu yang menjadi korban persekusi dalam kegiatan car free day (CFD) pada Minggu (29/4/2018), mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (30/4/2018) melaporkan perbuatan tidak  menyenangkan dari sekelompok orang tak dikenal. Ia menceritakan saat kejadian tersebut dirinya dihadang oleh sekelompok orang tidak dikenal mengenakan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden. Ia mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari sekelompok orang tersebut dan ke mulutya disodori lontong secara paksa oleh salah soerang dari gerombolan tersebut.

"Saya bersama anak saya dihadang oleh kurang lebih 50 orang tak dikenal. Mereka mengatakan ‘Cebong lo, ngak punya duit, nih gua bayar lo, bego lo,  kaosnya dikasih ya, beli dong Bu, modal dong, Bu, bayar dong, Bu’," Susi menirukan ucapan tidak menyenangkan dari orang-orang itu di Polda Metro Jaya, Senin (30/4/2018).

Di CFD tersebut Susi mengenakan kaos bertuliskan #DiaSibukKerja. Ia menambahkan, sekelompok orang tak dikenal itu juga menyodorkan lontong secara paksa ke mulutnya, dan mengibaskan uang ke wajahnya.

"Anak saya juga didorong-dorong dan ditarik-tarik oleh mereka sampai anak saya menangis," ucapnya. (ron/af)

Jakarta, 4/5 (Benhil) - Hukuman mati bagi pelaku kejahatan masih menjadi polemik di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Di satu sisi hukuman mati dinilai dapat menekan tingkat kejahatan dan menimbulkan efek jera, namun di sisi lain hukuman mati dinilai sebagai satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Amnesty International pada April 2018, tercatat bahwa secara global penerapan hukuman mati mengalami penurunan di tahun 2017.

Laporan yang berjudul "Hukuman dan Eksekusi Mati 2017" tersebut mengungkapkan bahwa jumlah eksekusi yang tercatat secara global terus menurun dari 2016 hingga 2017, dari angka 1.032 ke 993.

Hal ini menunjukkan adanya penurunan empat persen dan 39 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015, periode di mana terdapat eksekusi mati untuk 1.643 orang di seluruh dunia, angka tertinggi yang berhasil didokumentasikan Amnesty International sejak tahun 1989.

"Kecenderungan global yang menurun memberi peluang bagi Indonesia untuk meninjau kembali penggunaan hukuman mati," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Usman mengatakan sudah saatnya bagi Indonesia untuk memberlakukan moratorium terhadap semua eksekusi mati di 2018, sebagai langkah pertama perjalanan Indonesia dalam menuju penghapusan hukuman mati secara permanen. Indonesia diyakini Usman memiliki kapasitas untuk melakukan moratorium bahkan penghapusan hukuman mati, apalagi mengingat pada tahun 2017, negara-negara lain telah menunjukkan dan mengambil langkah berani untuk menghapus hukuman mati.

Laporan Amnesty International Indonesia menyebutkan bahwa pada 2016 terdapat 14 orang yang diharuskan menjalani hukuman mati, namun Kejaksaan Agung hanya mengeksekusi empat orang dari 14 orang terpidana mati.

Adapun empat terpidana mati yang dieksekusi pada 2016 terdiri dari seorang warga negara Indonesia dan tiga warga negara asing yakni; Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), Freddy Budiman (Indonesia) dan Michael Titus Igweh (Nigeria).

Sedangkan 10 terpidana mati yang eksekusinya ditunda terdiri atas Merri Utami (Indonesia), Zulfiqar Ali (Pakistan), Gurdip Singh (India), Onkonkwo Nonso Kingsley (Nigeria), Obina Nwajagu (Nigeria), Ozias Sibanda (Zimbabwe), Federik Luttar (Zimbabwe), Eugene Ape (Nigeria), Pujo Lestari (Indonesia), dan Agus Hadi (Indonesia).

Kemudian pada 2017 Indonesia tidak memberlakukan eksekusi mati, setelah memutuskan untuk menunda eksekusi 10 orang terpidana mati tersebut.

Jaksa Agung H.M. Prasetyo berulang kali menyatakan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk menunda pelaksanaan hukuman mati karena masih menunggu "waktu yang tepat".

Meskipun pihak yang berwenang tidak melaksanakan eksekusi hukuman mati, namun pada 2017 Amnesty Interational Indonesia mencatat 47 vonis hukuman mati yang dijatuhkan untuk terpidana di Indonesia di tahun itu.

Vonis ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 sebanyak 60 kasus. Dari 47 vonis hukuman mati, 33 hukuman mati diterapkan untuk kasus narkoba dan 14 untuk kasus pembunuhan. Sepuluh diantaranya dikenakan pada warga negara asing. Dengan 47 vonis hukuman mati pada 2017, berarti terdapat total 262 orang yang dipidana di Indonesia yang menunggu waktu eksekusi.

Standar Ganda Usman Hamid menilai moratorium hukuman mati untuk Indonesia saat ini sangat diperlukan untuk mempermudah diplomasi menyelamatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati di luar negeri.

"Memberlakukan moraturium pelaksanaan hukuman mati tentu bisa mempermudah upaya diplomasi Indonesia dengan negara lain dimana banyak TKI yang terancam hukuman mati," kata Usman.

Usman berpendapat bagaimana bisa Indonesia meyakinkan negara lain untuk mengampuni warganya yang menghadapi hukuman mati, bila Indonesia sendiri masih memberlakukan hukuman mati.

Berdasarkan catatan Migrant Care Indonesia, pada saat ini terdapat 188 warga Indonesia menjadi terpidana mati di luar negeri.

Direktur Eksekutif Migrant Care Indonesia Wahyu Susilo memaparkan dari 188 TKI yang menjadi terpidana hukuman mati, 20 orang merupakan TKI di Arab Saudi, 140 orang di Malaysia, dan sisanya tersebar di beberapa negara lainnya.

Wahyu berpendapat bahwa dalam melakukan advokasi hukuman mati bagi warga Indonesia di luar negeri tidak boleh menggunakan standar ganda.

Menurut Wahyu akan sia-sia bila Pemerintah Indonesia mengupayakan pembebasan hukuman mati bagi warganya di luar negeri, namun masih memberlakukan eksekusi mati di dalam negeri.

"Kalau kita melakukan moratorium hukuman mati, maka akan lebih mudah bagi Indonesia melakukan pendekatan pada negara lain yang akan melakukan hukuman mati bagi warga negara Indonesia di negara itu," kata Wahyu.

Hukum Positif Ahli hukum pindana Universitas Muhammadiyah Chairul Huda mengatakan bahwa hukuman mati di Indonesia merupakan hukum positif yang masih diterapkan di Indonesia, sehingga tetap dilaksanakan bagi para terpidana mati.

"Apa dasarnya yang kemarin dieksekusi, lalu sisa napi terpidana mati yang lain kemudian tidak dieksekusi," kata Chairul.

Chairul menjelaskan bahwa sikap seperti itu tidak bisa didasarkan pada kemauan presiden, tetapi harus melalui kebijakan politik nasional melalui undang-undang.

Dalam merubah hukum positif tentu harus melalui perubahan undang-undang pada sejumlah sanksi pidana yang mengatur tentang hukuman mati. Chairul mengatakan selama undang-undang terkait hukuman mati belum diubah maka hukuman ini harus tetap dilaksanakan, karena bila dilakukan moratorium tentu akan berlaku tidak adil bagi para terpidana mati lain yang sudah dieksekusi.

Berantas Narkoba Usman Hamid menilai bahwa hukuman mati bagi terpidana perdagangan narkoba tidak efektif untuk memberantas kejahatan tersebut.

Usman mengatakan hal ini berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan ketika pemerintah telah langkah keras dengan mengeksekusi terpidana karena kejahatan narkoba.

Usman mengatakan tidak ada bukti yang menerangkan bahwa hukuman mati adalah media pencegah kejahatan yang lebih efektif daripada penjara seumur hidup.

Pada Juli 2016, Indonesia mengeksekusi empat orang terpidana kasus narkoba. Sementara itu pada bulan Desember 2016, BNN mengumumkan bahwa jumlah kasus narkoba meningkat menjadi 807 pada tahun 2016 dari 638 kasus pada tahun 2015.

"Itu adalah tahun di saat 14 orang direncanakan untuk eksekusi mati di Kepulauan Nusa Kambangan di Jawa Tengah," ujar Usman.

Lebih lanjut Usman mengatakan jika eksekusi dapat secara efektif mencegah kejahatan seperti yang diklaim oleh pemerintah maka jumlah kasus terkait narkoba pada tahun 2016 seharusnya menurun. Berdasarkan catatan Amnesty International Indonesia, jumlah kasus narkoba pada 2017 meningkat hingga 46.537 kasus atau 57,6 kali lebih tinggi dari angka yang tercatat pada tahun 2016, yaitu 807 kasus.

Kendati demikian, Chairul Huda menilai hukuman mati untuk menekan jumlah kasus narkoba di Indonesia sebetulnya cukup efektif, hanya saja penegakkan hukum belum mengenai bandar-bandar besar.

Manado, 24/4 (Benhil) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas upaya pencegahan korupsi yang berada di sektor sumber daya alam (SDA), Selasa.

"Sektor-sektor SDA yang dimaksud adalah pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan. Hal ini dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah di Provinsi Sulut dan Gorontalo," kata Sekdaprov Sulut Edwin Silangen di Manado.

Silangen mengatakan, pemanfaatan potensi SDA harus dilakukan secara optimal karena merupakan pendukung utama kesejahteraan masyarakat dan menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

"SDA harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, di samping itu pemanfaatnya harus senantiasa mendukung dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Prinsip itu, mengisyaratkan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada masa sekarang, tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang.

Karena itu menurut dia, pemanfaatkan potensi SDA di daerah ini, pemerintah provinsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan provinsi dalam pembinaan pengelolaan SDA.

"Pemprov Sulut senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh pelaku usaha SDA yang beroperasi di daerah ini," ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah telah menyederhanakan proses pelayanan perizinan pengelolaan SDA antara lain melalui pelimpahan kewenangan kepada perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

"Lewat supervisi tim KPK ini, pemerintah provinsi berupaya agar proses perizinan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui aplikasi yang tersedia. Jadi selain kita memperbaiki sistem, kita juga menempatkan ASN yang memiliki integritas dalam proses pelayanan perizinan SDA," imbuhnya.

Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Dian Patria mengatakan langkah konkrit dan formal komitmen koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi sektor SDA di Indonesia merupakan suatu terobosan. Sejumlah permasalahan yang menjadi fokus KPK di sektor SDA di Indonesia meliputi korupsi penyalahgunaan wewenang, perizinan dan alih fungsi lahan baik di sektor pertambangan, perkebunan, kelautan dan perikanan.

"Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang nantinya bermuara pada penerapan sanksi bagi yang melanggar," tegasnya.

Jakarta, 22/4 (Benhil) - KPK melanjutkan pemeriksaan terhadap Cawagub Sumut Musa Rajek Shah (Ijeck) dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Hari ini tim penyidik meneruskan proses pemeriksaan terhadap dua orang saksi sejak pukul 10.00 WIB yaitu Tengku Erry Nuradi, Gubernur Sumut dan Ijeck Shah untuk mengklarifikasi peristiwa pada 2 periode pemerintahan dan DPRD sebelumnya untuk 38 tersangka yang sedang diproses saat ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu.

Ijeck Shah yang dikenal sebagai pembalab di Sumut, kini merupakan calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi untuk maju di Pilgub Sumatera Utara 2018.

"Selain itu hari ini juga teragendakan sekitar 18 saksi lain dari unsur pemerintah provinsi Sumut, staf DPRD dan pihak swasta," ungkap Febri.

Pemeriksaan dilakukan di Markas Komando Brimob Polda Sumatera Utara. Sampai saat ini, ada sebanyak 94 orang saksi telah diperiksa sejak penyidik berada di Medan, Sumut pada Senin (16/4/2018) sehingga total ada 152 saksi telah diagendakan pemeriksaannya. Sejumlah tersangka juga mendatangi penyidik untuk mengembalikan uang dan mengakui perbuatan korup yang dilakukan.

"Dalam seminggu ini pengembalian uang terus bertambah dan telah mencapai sekitar Rp1,7 miliar. Selanjutnya uang tersebut disita dan digunakan untuk kebutuhan pembuktian di perkara ini," tambah Febri.

KPK, menurut Febri menghargai sikap kooperatif termasuk pengakuan dan pengembalian uang yang dilakukan pihak-pihak yang terkait kasus tersebut.

"Hal itu akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan. Sikap ini dapat diikuti pihak lain," ungkap Febri.

Di daerah yang dikenal dengan "Semua Urusan Mesti Uang Tunai" ini, Komisi Pemberantasan Korupsi pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019.

Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho terkait dengan (1) persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut, (2) persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut dan (3) pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut dan (4) penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti yang kuat berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima uang masing-masing antara Rp300-350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Ke-38 orang tersangka dan diduga adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Dermawan Sembiring, Murni Elieser Verawati Munthe, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian.

Kemudian Helmiati, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Elezaro Duha, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.(T.D017)

Jakarta, 17/3 (Antara) - "Katakan tidak pada korupsi" pernah populer menjadi jargon kampanye antikorupsi dari sebuah partai politik menjelang Pemilu 2009 meskipun di belakang hari sejumlah petinggi partai itu justru terjerat hukum dan diganjar hukuman penjara karena korupsi.

Paradoks seperti itu tentu saja tetap tak menyurutkan publik bersama lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melawan perilaku tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi, berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2002, merupakan tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Menjelang pemungutan suara pilkada serentak 2018 di 171 daerah yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2018 terdapat sejumlah calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka atau bahkan ada pula yang tertangkap tangan dalam operasi yang dilakukan oleh KPK.

Terbaru, KPK pada Jumat (16/3) menetapkan calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus yang juga Bupati Kepulauan Sula 2005-2010 bersama Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2009-2014 Zainal Mus sebagai tersangka tindak pidana korupsi kasus pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp3,4 miliar. Keduanya merupakan kakak beradik. Ahmad Hidayat merupakan calon gubernur yang diusung oleh Partai Golkar dan PPP.

Tak hanya kakak beradik yang menjadi tersangka, bapak dan anak pun terciduk oleh KPK, sebagaimana yang dialami oleh Asrun dan putranya, Adriatma Dwi Putra. Asrun adalah Wali Kota Kendari dua periode (2007-2012 dan 2012-2017) yang kini menjadi calon Gubernur Sulawesi Tenggara untuk Pilkada 2018 dan diusung oleh PDI Perjuangan, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PKS. Sedangkan Adriatma merupakan Wali Kota Kendari, pengganti Asrun.

Mereka bersama lima orang lainnya, ditangkap oleh KPK pada Rabu (28/2) dinihari atas dugaan terlibat suap.

Sebelumnya, KPK juga menangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa yang juga calon Gubernur Lampung pada Jumat (16/2) yang diusung oleh PKS, Nasdem, dan Hanura. Mustafa ditangkap bersama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Mereka memberi suap ke Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, yang juga ikut ditangkap.

Suap-menyuap itu untuk memuluskan persetujuan dari DPRD setempat atas rencana Pemkab Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp300 miliar dari salah satu perusahaan BUMN.

Sejumlah kasus penangkapan oleh KPK terhadap kepala daerah, dalam waktu relatif berdekatan, juga dialami sebelumnya oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Marianus Sae, dan Bupati Subang Imas Aryumningsih.

Nyono yang sebelumnya Ketua DPD Partai Golkar Jatim dan mencalonkan kembali menjadi Bupati Jombang untuk periode kedua dalam pilkada serentak 2018, kini berstatus tersangka setelah tertangkap tangan oleh KPK di Stasiun Balapan, Solo, Jateng, saat akan menuju Jombang, Jatim, pada 3 Februari lalu atas dugaan menerima suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di pemerintahan Kabupaten Jombang.

Suap yang diterima Nyono antara lain untuk mendanai iklan kampanye. Nyono yang kini ditahan di Rumah Tahanan Pomdam Jaya telah memohon maaf kepada rakyat Jombang atas kasus hukum yang menimpanya. Nyono yang berpasangan dengan Subaidi Mukhtar, diusung oleh koalisi Partai Golkar, PKB, PKS, PAN, dan Partai Nasdem sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023.

Marianus, yang telah dua periode menjabat Bupati Ngada dan kini menjadi calon Gubernur NTT, ditangkap di sebuah hotel di Surabaya, Jatim, oleh KPK pada 11 Februari lalu. Dia ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Ngada, NTT. Dia ditahan di Rumah Tahanan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Marianus yang berpasangan dengan Emilia Nomleni, diusung oleh PDI Perjuangan dan PKB.

Imas yang mencalonkan kembali untuk periode kedua sebagai Bupati Subang, ditangkap oleh KPK di rumah dinasnya di Subang pada 13 Februari lalu. Dia menjadi tersangka tindak pidana korupsi dalam pengurusan perizinan Tahun 2017 dan 2018. Imas ditahan di Rumah Tahanan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Imas yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Subang, Jabar, berpasangan dengan Sutarno, diusung Partai Golkar dan PKB.

Ironisnya, Imas seolah meneruskan dua bupati Subang sebelumnya yang juga terjerat hukum. Bupati Subang dua periode (2003-2008 dan 2008-2013) Eep Hidayat oleh Mahkamah Agung pada 2012 diganjar hukuman penjara dalam kasus korupsi dan harus berhenti dari jabatannya. Dia digantikan oleh Wakil Bupati Ojang Suhandi dan terpilih kembali dalam pilkada 2013 untuk periode 2013-2018 tetapi ditangkap oleh KPK pada 2016 karena suap. Ojang dijebloskan ke penjara dan digantikan oleh Imas yang sebelumnya Wakil Bupati. Kini Imas pun terciduk.

Status tersangka terhadap mereka tak menggugurkan kepesertaan mereka dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang pemungutan suaranya dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2018.

Mencederai Meskipun proses penegakan hukum di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah, memilih calon pemimpin atau kepala daerah yang berstatus tersangka bisa mencederai hak politik rakyat untuk mendapatkan figur yang bersih dan jujur. Kasus hukum yang menimpa calon kepala daerah menjadi noda demokrasi dalam semangat mencari pemimpin bersih dari kasus korupsi.

Apalagi KPK menjelang pelaksanaan pilkada ini giat melakukan berbagai kegiatan di berbagai daerah untuk memantau berbagai tindakan para penyelenggara negara dan calon kepala daerah apakah terindikasi melakukan korupsi atau tidak.

Terkait kasus tersebut dan penyelenggaraan pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tampaknya perlu menginformasikan calon kepala daerah yang berstatus tersangka. Sebagaimana disampaikan oleh mantan komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, walaupun mereka tetap menjadi calon kepala daerah, publik juga harus diberikan informasi bahwa yang bersangkutan itu tersangka.

Pemberitahuan mengenai adanya calon kepala daerah yang terlibat kasus hukum menjadi hak masyarakat. Penyebaran informasi oleh KPU itu juga membuat proses pemilu menjadi lebih terbuka dan berintegritas.

KPU dalam beberapa tahun terakhir ini telah menyosialisasikan slogan "Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas".

Slogan itu tentu saja amat relevan untuk dihadapkan kepada pemilih dalam memilih para pemimpinya di daerah, terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini di 17 provinsi untuk memilih gubernur-wakil gubernur, 115 kabupaten untuk memilih bupati-wakil bupati, dan 35 kota untuk memilih wali kota-wakil wali kota.

Di sinilah rakyat pemilih mesti cerdas dalam mempertimbangkan dan menentukan pilihannya agar jangan sampai memberikan suara kepada pemimpin yang diragukan integritas dan kualitasnya.

Setiap pemilih tentu saja berharap bahwa calon pemimpin yang dipilihnya merupakan yang terbaik dan mampu membawa perbaikan kesejahteraan rakyat dengan memberikan pelayanan umum secara maksimal serta dekat dengan rakyatnya dan tidak memiliki cacat hukum.

Dalam kamus politik memang dikenal beberapa kategori pemilih dalam menentukan calonnya, seperti berdasarkan kesamaan ideologi dengan kandidat, kesamaan afiliasi terhadap partai politik pendukungnya, kesamaan latar belakang kedaerahan atau profesi, berdasarkan pragmatisme, dan berdasarkan rasional.

Pemilih yang memilih calon kepala daerah secara rasional memenuhi kriteria sebagai pemilih yang cerdas berdasarkan akal sehat dan penilaian objektif dengan mempertimbangkan kualitas moral, integritas, dan rekam jejak, serta perilaku sehari-hari dari calon kepala daerah.

Sejumlah kasus hukum yang dihadapi oleh para calon kepala daerah tersebut, dapat menjadi cermin bagi rakyat untuk benar-benar cerdas dalam memilih pemimpinnya. Jangan sampai rakyat merasa menyesal setelah memilih pemimpin yang ternyata di belakang hari tidak bisa menjadi pemimpin yang amanah.

Dengan perkembangan demokrasi yang diharapkan semakin baik dan kedewasaan politik yang matang dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sudah saatnya untuk benar-benar mencermati integritas calon pemimpinnya. (Budi Setiawanto)

Jakarta, 20/2 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan jika mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin hendak membongkar kasus korupsi lain selain perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-e).

"Saya belum tahu ya tentang itu apakah ada atau tidak ada. Kalau memang ada informasi-informasi terkait dengan penyelenggara negara silakan disampaikan saja kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Pada prinsipnya, kata Febri Diansyah, setiap orang bisa melaporkan dan menyampaikan informasi kepada KPK jika ada bukti pendukung.

"Ketika informasi itu diterima oleh KPK, maka tentu KPK akan menelaah terlebih dahulu. Ini sama seperti seluruh laporan masyarakat yang masuk. Pada prinsipnya, tentu kami mempertangungjawabkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku," ucap Febri.

Sebelumnya, Nazaruddin meminta agar KPK juga membongkar kasus korupsi lain selain perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik.

"Saya akan menyerahkan segera berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah waktu dia jadi Wakil Ketua Komisi III. Saya akan membuktikan, kalau memang dia bersih dengan bukti saya itu kan, Insya Allah bukti yang saya serahkan ini cukup untuk membuat Fahri jadi tersangka," kata Nazaruddin.

Nazaruddin mengungkapkan hal itu seusai menjadi saksi untuk mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tipikor pengadaan KTP-elektronik yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin.

Fahri Hamzah saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Namun Nazaruddin belum menjelaskan mengenai proyek apa yang ia maksud dilakukan Fahri.

"Nanti akan saya serahkan ke KPK, datanya dengan jelas, posisi dia sebagai Wakil Ketua Komisi III, di mana saya menyerahkan uangnya. Di mana dan berapa angkanya dia menerima yang beberapa kali. Nanti saya akan sampaikan," ungkap Muhammad Nazaruddin.

Selain itu, Nazaruddin juga berharap KPK membuka nama-nama lain dalam kasus korupsi KTP-E.

"Seperti ke Mirwan Amir, kan ada jutaan dolar, puluhan miliar. Nah ini harus dimaksimalkan uang kerugian itu. Siapa lagi yang terima itu contohnya seperti Anggie (Angelina Sondakh), Wayan Koster, itu kan banyak supaya bisa benar-benar kerugian negara itu maksimal," ucap Nazaruddin.

Mirwan Amin adalah mantan anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat yang dalam dakwaan mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman disebut menerima 1 juta dolar AS, Angelina Sondakh adalah mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang saat ini mendekam di Lapas Pondok Bambu karena korupsi di Kemenpora dan Kemendibud, sedangkan Wayan Koster adalah Calon Gubernur Bali dalam Pilkada 2018 dari PDI-Perjuangan. (An/Ben)

Medan, 3/2 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat pelaksanaan pemeriksaan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, terkait dugaan kasus suap pengesahan APBD dan pembatalan pengajuan hak interpelasi mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Pemantauan di Mako Brimob Polda Sumut, Sabtu, pemeriksaan terhadap anggota legislatif tersebut, tidak kelihatan lagi dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, pada hari ini (Sabtu, 3/2)) merupakan hari terakhir jadwal pemanggilan dan pemeriksaan terhadap enam anggota DPRD Sumut. Pemeriksaan terhadap 46 anggota DPRD Sumatera Utara, dimulai sejak Hari Senin (29/1).

Ke-6 anggota DPRD Sumut itu, yakni Aduhot Simamora, Evi Diana, Yan Syahrin, Oloan Simbolon, Hardi Mulyono, dan Hidayatullah.

Bahkan, sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB, sejumlah insan Pers kelihatan memantau pemeriksaan terhadap angggota DPRD Sumut di Mako Brimob Polda Sumut Jalan KH Wahid Hasyim Medan.

Namun, wartawan tersebut, tidak melihat adanya tanda-tanda atau "aktivitas" adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu.

Selain itu, mobil Xenia warna putih dengan nomor polisi BK 1575 UT, yang biasanya digunakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak kelihatan parkir di samping Mako Brimob Polda Sumut.

Pemeriksaan Dimajukan Sebelumnya, KPK memajukan pemeriksaan terhadap seorang anggota DPRD Sumut, Hidayatullah, terkait dugaan kasus suap pengesahan APBD dan pembatalan pengajuan hak interpelasi mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"Pemeriksaan pada hari ini dipercepat oleh penyidik KPK, tidak diketahui apa alasannya," kata Hidayatullah ketika ditemui Wartawan, usai menjalani pemeriksaan di Mako Brimob Polda Sumut di Medan, Rabu (31/1) Sesuai jadwal pemeriksaan yang dikeluarkan dari KPK, menurut Hidayatullah, dirinya akan diperiksa pada Hari Sabtu (3/2) sekitar pukul 09.00 WIB.

"Saya, tidak tahu kenapa dipercepat pemeriksaan pada hari ini (Rabu, 31/1)," ujar Hidayatullah.

Ia mengaku tiba di Mako Brimob Polda Sumut di Jalan KH Wahid Hasyim Medan, sekitar pukul 13.30 WIB, dan keluar dari markas tersebut pada pukul 14.30 WIB.

Hidayatullah menyebutkan, mengenai materi pemeriksaan masih yang sama dengan isi pemeriksaan pada tahun 2017.

"Saya, sudah lima kali diperiksa KPK mengenai pengesahan ABPB dan pembatalan pengajuan hak interpelasi tersebut," kata Hidayatullah.

Anggota DPRD Sumut yang diperiksa pada hari ini, yakni Helmiati, Muhammad Faisal, Sopar Siburian, Mustofawiyah, Arifin Nainggolan, Enda Mora Lubis, Restu Kurniawan, Rahmina Delima, Washington Pane, dan Paniruddin Daulay.

Pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan dugaan suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam pembahasan APBD dan persetujuan atas laporan pertanggungjawaban APBD. Pada 2017, KPK juga telah memeriksa seluruh Anggota DPRD Sumut.

Gatot Pujo Nugroho dijerat atas tiga kasus korupsi, yakni kasus penyuapan hakim PTUN Medan yang ditangani KPK dan dihukum tiga tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 3 Maret 2016.

Kemudian, kasus penyaluran dana bantuan sosial dan hibah pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 2012 dan 2013, yang ditangani Kejaksaan Agung, Gatot dihukum enam tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis, 24 November 2016.

Selanjutnya, kasus penyuapan pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan 2014-2019 dengan total Rp 61,8 miliar. Atas kasus terakhir ini, Gatot dihukum empat tahun penjara, pada 9 Maret 2017 oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Medan. (Ben/An)

Jakarta, 19/1 (Benhil) - Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi undang undang dinilai oleh sebagian masyarakat bertentangan dengan hak azasi warga negara terutama terkait dengan kebebasan dalam berkumpul dan berserikat.

Di Mahkamah Konstitusi sendiri, terdapat dua perkara terkait dengan uji materi UU Ormas. Perkara pertama diajukan oleh dua orang aktivis pekerja, Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti.

Sementara perkara yang kedua diajukan oleh seorang warga negara Indonesia bernama Munarman dan bersama dengan empat organisasi kemasyarakatan lain yaitu; Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silahturahmi Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, dan Perkumpulan Hidayatullah.

Seluruh pemohon dalam dua perkara ini sama-sama mempermasalahkan proses penjatuhan sanksi kepada ormas yang diatur dalam ketentuan tersebut telah melanggar hukum karena tidak ada proses hukum sehingga pihak yang dinilai bersalah tidak bisa memberikan pembuktian. Para pemohon menilai hal ini tidaklah adil, karena Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum dikatakan oleh para pemohon seharusnya mengakui hak azasi manusia dan adanya supremasi hukum. Sementara itu ketentuan a quo dinilai mengancam hak-hak azasi yang dimiliki oleh para pemohon terutama dalam hal berkumpul dan berserikat.

Dalam sidang uji materi, para pemohon menghadirkan ahli hukum tata negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fatkhul Muin.

Fatkhul mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya dapat melindungi hak warga negara, yang salah satunya adalah kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi atau UUD 1945. Sebagai negara demokrasi dan negara hukum, tambahnya, Indonesia seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai hak azasi manusia dalam pelaksanaan pemerintahan negara, termasuk kebebasan warga negara dalam berserikat.

"Namun pada hakikatnya negara memiliki hak untuk mencabut izin terhadap organisasi kemasyarakatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi," jelas Fatkhul.

Akan tetapi proses pencabutan badan hukum ormas harus melalui sebuah proses peradilan untuk membuktikan bahwa ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila.

Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b UU Ormas, menyebutkan bahwa pemerintah dapat membubarkan satu ormas dengan mencabut status badan hukumnya.

Hal ini dikatakan Fatkhul dapat memberikan pengaruh terhadap kebebasan berserikat setiap warga negara. Fatkhul juga menilai bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam UU Ormas ini menunjukkan hilangnya identitas Indonesia sebagai paham negara demokrasi yang berdasarkan kepada hukum.

Dua identitas itu adalah jati diri demokrasi dan jati diri hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, pembubaran ormas ini dikatakan Fatkhul harus berdasarkan pada suatu proses peradilan untuk memberikan rasa adil terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional sebagai warga negara untuk berserikat.

Melalui proses peradilan administrasi sebagai dasar dalam pembubaran organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka hal ini dikatakan Fatkhul menjadi salah satu bentuk upaya Negara dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam berserikat dan menyatakan pendapat di muka umum, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

"Indonesia sebagai pemerintahan yang bersifat demokrasi dan bukan oligarki, maka sepatutnya kebebasan berserikat harus dilindungi oleh negara dan negara tidak melakukan upaya-upaya yang dapat menjadikan kebebasan berserikat dibungkam di negeri ini melalui berbagai macam perundang-undangan," urai Fatkhul.

Keterangan Pemerintah Pemerintah melalui Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto kemudian memberikan keterangan dalam sidang lanjutan.

Menurut Pemerintah, UU Ormas sangat diperlukan untuk menjamin kebebasan berkumpul yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara harus bisa mengatur kebebasan individu dan kolektif warga negara dengan pertimbangan moral untuk menjaga NKRI dan etika ormas yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.

Widodo menyebut UU Ormas disahkan sebagai perlindungan dan penegakan hukum terhadap kegiatan, perilaku, atau aspirasi sebuah organisasi kemasyarakatan yang dapat menimbulkan atau potensial menimbulkan ujaran kebencian yang dapat berakibat pada chaos yang sulit diatasi aparat keamanan.

"Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan UU a quo yang bertujuan dalam rangka melindungi kedaulatan RI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," kata Widodo.

Kemudian, Widodo melanjutkan bahwa UU Ormas merupakan bagian tanggung jawab negara untuk menciptakan hukum sesuai karakteristik negara dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Maka negara dapat membuat hukum guna mengantisipasi berkembangnya paham yang bertentangan dan Pancasila dan UUD 1945 termasuk dari ormas yang dapat saja berdampak pada disintegrasi bangsa.

Selain itu, UU Ormas dibentuk guna menjamin hak kebebasan berserikat dan berkumpul warga negara sesuai UUD 1945. Eksistensi ormas, lanjut Widodo, salah satunya merupakan perwujudan kesadaran kolektif warga negara dalam pembangunan dan harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan dalil para pemohon yang menilai pemberian kewenangan pembubaran ormas melewati batas wewenang Pemerintah, Pemerintah berpendapat UU a quo telah sejalan dengan UU Administrasi.

"Dengan demikian Pemerintah berwenang mencabut keberadaan ormas dan dalam mekanisme pemberian sanksi telah melalui tahapan sesuai dengan aturan hukum serta ormas yang dijatuhi sanksi pun tetap dapat mengajukan gugatan pada pengadilan tata usaha," pungkas Widodo.

Disamping itu, Widodo menegaskan pembubaran ormas merupakan bagian dari penegakan hukum dan upaya Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. (Maria Rosari)

Jakarta, 18/1 (Benhil) - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menceritakan kondisi Setya Novanto yang dirawat di Rumah Sakit Media Permata Hijau Jakarta Barat setelah mengalami kecelakaan lalu lintas pada 16 November 2017 lalu.

"Ya dia ada di dalam kamar, cuma dalam kondisi tidur. Saya tidak mau membangunkan beliau karena beliau perlu istirahat, ada perban di wajahnya ada memar di dahi. Saya tak bisa berkomunikasi bagaimana kejadiannya, begitu saja," kata Agung di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Agung mendatangi gedung KPK Jakarta terkait dirinya yang dipanggil menjadi saksi meringankan untuk Fredrich Yunadi, tersangka menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Saat KPK Panggil Agung Laksono dan memberi keterangan, namun ia menolak menjadi saksi meringankan bagi Fredrich, salah satu alasannya karena dirinya tidak mengenal mantan kuasa hukum Novanto itu.

Terkait penolakan itu, ia juga tidak menceritakan terkait kondisi Novanto setelah kecelakaan lalu lintas itu kepada penyidik KPK.

"Oh tidak-tidak karena kan saya tak mau berikan keterangan tetapi saya berikan sedikit gambaran saya datang dan memang saya akui saya datang ke sana tetapi saya tidak bersedia dalam status sebagai saksinya yang menguntungkan Pak Fredrich. Artinya, saya tak mengenal, tak mengetahui, dan tak ingin terlibat dalam perkara ini," tuturnya.

Ia mengaku bahwa baru mengenal Fredrich saat menjenguk Novanto di Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang dirawat akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 16 November 2017.

"Saya baru kenal itu malam itu saja ketika saya menjenguk Setya Novanto. Setya Novanto saat itu adalah Ketua DPR, Ketua Umum Partai Golkar. Saya juga kenal baik beliau bertahun-tahun. Ketika mendengar beliau mengalami kecelakaan lalu lintas dan dibawa ke rumah sakit, tergerak untuk membesuk beliau," dia.

KPK telah menetapkan advokat Fredrich Yunadi yang juga merupakan mantan kuasa hukum Setya Novanto dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dalam penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Keduanya pun telah resmi ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan.

Bimanesh terlebih dahulu ditahan sejak Jumat (12/1) malam di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Sedangkan Fredrich ditahan sejak Sabtu (13/1) siang di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. (Ben/An)

Jakarta, 18/1 (Benhil) - Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono didakwa menerima suap senilai Rp2,3 miliar dan gratifikasi Rp22,35 miliar atau total Rp24,65 miliar dari pengusaha dan anak buahnya.

Pada dakwaan pertama, Antonius didakwa menerima Rp2,3 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan terkait proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan dan persetujuan penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) PT Adiguna Keruktama.

"Terdakwa Antonius Tonny Budiono selaku Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sejak Mei 2016-2017 menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp2,3 miliar dari Adiputra Kurniawan selaku Komisaris PT Adiguna Keruktama karena berhubungan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah TA 2016, pelabuhan Tanjugn Emas Semarang TA 2017 dan menyetujui penerbitan SIKK PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang yang proyek pengerukannya dilakukan PT Adiguna Keruktama," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Dody Sukmono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Antonius pertama kali bertemu dengan Adiputra alias Yongki pada pertengahan 2015.

Yongkie lalu membuka beerapa rekening di Bank Mandiri menggunakan KTP palsu dengan nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo sehingga pada 2015-2016 membuat 21 rekening di bank Mandiri cabang Pekalongan dengan nama Joko Prabowo dengan tujuan agar kartu ATM-nya dapat diberikena kepada orang lain yaitu anggota LSM, wartawan, preman di proyek lapangan, rekan wanita dan beberapa pejabat di kementerian Perhubungan termasuk untuk Antonius.

"Pada 2016-2017, terdakwa sering membantu memberikan arahan kepada Adiputra Kurniawan alias Yongkie sehingga PT Adhiguna Kerukatama dapat melaksanakan proyek pengerukan di beberapa tempat dan terdakwa juga menyetujui penerbitan SIKK," tambah jaksa Doddy.

Pada Agustus 2016, Adi Putra kembali bertemu dengan Antonius dan memberikan kartu ATM Bank Mandiri beserta PIN dan buku tabungan bank Mandiri dengan nama Joko Prabowo kepada Antonius.

"Yongkie mengatakan bahwa rekening tersebut nanti akan diisi uang dan ATM dapat digunakan sewaktu-waktu oleh terdakwa," ungkap jaksa.

Proyek pertama yang disetujui oleh Antonius adalah pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah TA 2016 senilai Rp61,2 miliar; pelabuhan Samarinda Kaltim TA 2016 senilai Rp73,509 miliar dan pelabuhan Tanjung Emas Semarang TA 2017 senilai Rp44,518 miliar yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Imbalannya, Adiputra mentransfer ke rekening Joko Prabowo yang dikuasai Antonius dengan imbalan yang ditransfer secara bertahap sebesar Rp1,5 miliar.

Proyek kedua adalah penerbitan SIKK untuk PT Indominco Mandiri terkait pekerjaan pengerukan di Bontang Kalimantan Timur. Karena dibantu penerbitan SIKK, PT Adhiguna mengirimkan Rp300 juta dari rekening Yongkie Goldwing ke rekening Joko Prabowo sebagai kompensasi kepada Antonius.

Proyek ketiga adalah penerbitan SIKK untuk PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten terkait pekerjaan pengerukan di Lontar Banten. Karena SIKK itu juga tidak kunjung diterbitkan maka Adi Putra menemui Antonius hingga akhirnya terbit SIKK pada 24 November 2016. Setelah SIKK keluar, Yongkie mentrasfer Rp300 juta ke Joko Prabowo sebesar Rp300 juta.

Proyek keempat adalah penerbitan SIKK Pekerjaan pengerukan di pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Antonius mengeluarkan surat keputusan pada 8 Mei 2017 tentang pemberian izin kepada KSOP kelas I Tanjung Emas untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan Tanjung Emas sehingga pada 13 Juli 2017 Adi Putra mentransfer uang sebesar Rp200 juta sebagai ucapan terima kasih.

"Dari keseluruhan pemberian uang yang dilakukan Adiputra Kurniawan alias Yongkie diberitahukan kepada terdawka melalui BBM dengan menggunakan kata sandi antara lain 'kalender tahun 2017 saya kirim' atau 'telor asin sudah saya kirim' dan juga menggunakan kata 'sarung'," tambah jaksa.

Pada dakwaan kedua, Antonius didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai sejumlah Rp5,815 miliar, 479.700 dolar AS (sekitar Rp6,4 miliar), 4.200 euro (sekitar Rp68,451 juta), 15.540 poundsterling (sekitar Rp287,137 juta), 700.249 dolar Singapura (Rp7,06 miliar), 11.212 ringgit Malaysia (Rp37,813 juta), uang di rekening bank Bukopin senilai Rp1,066 miliar, uang di rekening bank Bukopin senilai Rp1,067 miliar, berbagai barang bernilai ekonomis yang ditaksir senilai Rp243,413 juta serta penerimaan di rekening Bank BRI senilai Rp300 juta.

"Terdakwa Antonius Tonny Budiono menerima pemberian yang telah habis dipergunakan oleh terdakwa padahal terdakwa adalah penyelenggara negara yang menjabat sebagai staf ahli menteri perhubungan bidang logistik, multi moda dan keselamatan serta selaku dirjen hubungan laut kementerian perhubungan," tambah jaksa Yadyn.

Padahal sebagai Dirjen Hubla 2016-2017, Antonius mendapatkan penghasilan senilai Rp891,218 juta ditambah penghasilan sebagai anggota dewan komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV 2016-2017 senilai Rp931,315 juta sehingga totalnya Rp1,822 miliar.

Sedangkan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Antonius harta kekayaannya hanya berjumlah Rp1,723 miliar, sehingga penerimaan-penerimaan tersebut merupakan pemberian suap baik berupa uang maupun barang (gratifikasi) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawasan dengan kwajiban dan tugasnya.

Atas dua dakwaan itu Antonius didakwa berdasarkan pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Serta pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat KUHP yaitu mengenai setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Terhadap dakwaan itu, Antonius tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi), sidang dilanjutkan pada 25 Januari 2018. (Ben/An/T.D017)