Showing posts with label Hukum. Show all posts

Bambang Mustaqim
Bambang Mustaqim

Jakarta - Mantan Senior Manager Pemasaran Badan Usaha Milik Negara, PT Hutama Karya (HK) Bambang Mustaqim divonis 5 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Rokan Hilir, Riau dan Bukti Tinggi, Sumatera Barat yang merugikan keuangan negara sebesar Rp56,913 miliar.

Ketua majelis hakim Sunarso di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu. "Menyatakan terdakwa Bambang Mustaqim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 tahun ditambah denda Rp200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan,"

Vonis tersebut lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta agar Budi Rachmat Kurniawan divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Vonis tersebut berdasarkan dakwaan alternatif kedua dari pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bambang juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta. Hakim Sunarso: "Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp500 juta yang dibayar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunya harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 2 bulan,"

Dalam perkara ini, Bambang Mustaqim selaku Senior Manager Pemasaran Regional I PT HK bersama-sama dengan Budi Rachmat Kurniawan selaku General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero) tahun 2009-2012 dan Dudi Jocom selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Dalam Negeri dinilai telah merugikan keuangan negara seluruhnya sejumlah Rp56,913 miliar.

Rinciannya, kerugian negara dari pembangunan gedung kampus IPDN Riau adalah sebesar Rp22,109 miliar dan dari pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sumatera Barat adalah Rp34,804 miliar.

Kementerian Dalam Negeri pada 2009 memasukkan rencana pembangunan 7 kampus IPDN dengan rencana pada 2010-2012 pembangunan kampus IPDN Gowa Sulawesi Selatan, Rokan Hilir, Riau, Bukit Tinggi Sumbar dan Minahasa Sulawesi Utara karena memang tanah sudah tersedia. Tahap selanjutnya adalah IPDN Mataram MTB, IPDN Papua dan IPDN Pontianak, Kalimantan Barat.

Proyek pembangunan IPDN Agam Sumatera Barat adalah senilai Rp127,893 miliar sedangkan IPDN Riau senilai anggaran Rp99,957 miliar.

Pada 2010 di Bakoel Koffie Menteng, dilakukan pertemuan antara Dudy Jocom, Mulyaman, Irman Indrayadi dan Arry Aryadi (PT HK), Ari Priyo Widagdo (PT Adhi Karya) dan Slamet Sunaryo (PT Waskita Karya) membicarakan pembagian 4 gedung kampus IPDN yang disepakati untuk PT HK mendapat pekerjaan IPDN Bukittinggi dan Rokan Hilir sedangkan IPDN Minahasa Selatan dan Goya diserahkan kepada PT Adhi Karya atau PT Waskita Karya.


Pada awal 2011, Bambang Mustaqim bertemu dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dudy Jocom pada pusat AKPA Sekjen Kemendagri 2011. Dudy Jocom meminta jatah "commitment fee" sebesar 7 persen dari nilai kontrak yang diserahkan kepada pihak Kemendagri.

Budi Rachmat lalu menyetujui nilai penawaran yang sudah memperhitungkan "commitment fee" tersebut yaitu Rp125,686 miliar untuk IPDN Bukittinggi TA 2011 dan Rp91,62 miliar.

Atas putusan tersebut, Bambang Mustaqim dan Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan pikir-pikir.

Terkait perkara rasuah ini, Budi Rachmat Kurniawan telah divonis 5 tahun penjara dan Dudy Jocom divonis 4 tahun penjara.


Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu memanggil Sekretaris Direksi PT Lippo Cikarang Tbk, Melda Peni Lestari, dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan perizinan mega proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Melda Peni Lestari  dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO).

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Direksi PT Lippo Cikarang Tbk Melda Peni Lestari sebagai saksi untuk tersangka BTO terkait tindak pidana korupsi suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selain Bartholomeus Toto, Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK) sebagai tersangka.


Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (29/7) dalam pengembangan kasus proyek properti Meikarta milik group Lippo.

Untuk diketahui, perkara kasus Meikarta tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan (OTT) pada 14 dan 15 Oktober 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di pemkab Bekasi dan pihak swasta.

Kesembilan orang tersebut telah dijatuhi vonis pengadilan yaitu (1) Bekas Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin divonis 6 tahun penjara, (2) Bekas Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin divonis 4,5 tahun penjara, (3) Bekas Kepala PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati divonis 4,5 tahun penjara, (4) Bekas Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor divonis 4,5 tahun penjara.

Selanjutnya (5) Bekas Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili divonis selama 4,5 tahun penjara, (6) Bekas Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro divonis 3,5 tahun penjara, (7) Henry Jasmen P. Sitohang divonis 3 tahun penjara, (8) Fitradjaja Purnama divonis 1,5 tahun penjara dan (9) Taryudi divonis selama 1,5 tahun penjara.
  1. Penerimaan oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan atau pejabat lain di pemerintahan kabupaten Bekasi terkait 6 aspek yang cukup sistematis untuk mempengaruhi kewenangan DPRD Kabupaten Bekasi yaitu:Penerimaan terkait izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) seluas 846.356 meter persegi kepala PT Lippo Cikarang Tbk.
  2. Penerimaan terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
  3. Penerimaan terkait rekomendasi Dinas PUPR berupa site plan, block plan dan saran teknis IMB oleh Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.
  4. Penerimaan terkait rekomendasi pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran.
  5. Penerimaan terkait rekomendasi lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup f. Penerimaan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Republik Indonesia Hadi Prabowo mendukung wacana mantan narapidana korupsi dilarang untuk mencalonkan diri ke pentas pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Ya, pasti ya (mendukung usulan itu, red)," ujarnya saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat. Pada 2020, Indonesia kembali akan melakukan pilkada serentak.

Menurut Hadi, regulasi dari usulan aturan tersebut tidak datang dari Kemendagri. Ia menjelaskan posisi Kemendagri adalah sebagai pelaksana, sehingga nantinya juga akan hadir dalam pembahasan aturan tersebut.

Namun, Hadi Prabowo juga mengatakan bahwa ia belum bisa memprediksi apakah usulan tersebut memiliki kemungkinan untuk segera dilanjutkan dan diimplementasikan, lantaran Kemendagri masih harus terus melihat perkembangan bersama dengan legislator sebagai pembuat aturan yang akan dijalankan nantinya.

"Kan semua pastinya disikapi secara arif, bijaksana, dan para pembuat aturan itupun akan melihat situasi yang terjadi saat ini," kata dia.

"Kami belum bisa memprediksikan, yang jelas integritas seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan," imbuh Hadi.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum RI, mengatakan kesiapannya untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan, untuk memasukkan pelarangan eks koruptor untuk kembali maju sebagai kepala daerah.

Usulan ini juga disampaikan oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta partai politik agar tidak kembali mencalonkan orang yang punya rekam jejak buruk untuk Pilkada 2020. (Antara)



Proyek Meikarta
Foto: Tempo, Proyek Meikarta, Bekasi-Jawa Barat

Jakarta  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menggeledah rumah dinas tersangka Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK) di Bandung dalam penyidikan kasus suap izin mega proyek Meikarta.

"Tim saat ini berada di rumah dinas tersangka IWK untuk lanjutkan rangkaian penggeledahan dalam kasus dugaan suap terkait perizinan Meikarta," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis, 01 Agustus 2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis ini terlebih dahulu menggeledah rumah pribadi Iwa Karniwa di Kota Cimahi. Sebelumnya, KPK pada Rabu (31/7) juga telah menggeledah ruang kerja Iwa Karniwa dan kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

Dalam pengembangan kasus Meikarta tersebut, KPK pada Senin (29/7) kembali menetapkan dua tersangka, yaitu Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO).


Untuk diketahui, perkara kasus Meikarta tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pihak pengembang properti.

Kesembilan orang tersebut sudah divonis yaitu (1) bekas Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin divonis 6 tahun penjara, (2) bekas Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin divonis 4,5 tahun penjara, (3) bekas Kepala PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati divonis 4,5 tahun penjara, (4) bekas Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor divonis 4,5 tahun penjara.

Selanjutnya (5) bekas Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili divonis 4,5 tahun penjara, (6) bekas Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro divonis 3,5 tahun penjara, (7) Henry Jasmen P Sitohan divonis 3 tahun penjara, (8) Fitradjaja Purnama divonis 1,5 tahun penjara dan (9) Taryudi divonis 1,5 tahun penjara.

Penerimaan oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan atau pejabat lain di pemerintahan kabupaten Bekasi terkait  enam aspek yang cukup sistematis untuk mempengaruhi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yaitu:

  • Pengerimaan terkait izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) seluas 846.356 meter persegi kepala PT Lippo Cikarang Tbk.
  • Penerimaan terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
  • Penerimaan terkait rekomendasi Dinas PUPR berupa site plan, block plan dan saran teknis IMB oleh Dinas PUPR Kabupaten Bekasi
  • Penerimaan terkait rekomendasi pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran
  • Penerimaan terkait rekomendasi lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup
  • Penerimaan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Muhammad Tamzil
Foto: Tengah, Muhammad Tamzil, Kudus News

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa secara intensif Bupati Kudus Muhammad Tamzil bersama delapan orang lainnya pasca operasi tangkap tangan (OTT) di Kudus, Jawa Tengah, Jumat.

"Dari sembilan orang itu, dua di antaranya termasuk kepala daerah itu, kami bawa ke Kantor Polisi Daerah Jawa Tengah dan tujuh lainnya kami lakukan pemeriksaan di Polres Kudus. Jadi, proses pemeriksaan secara intensif sedang dilakukan hari ini. Rencana akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta besok pagi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2019.

Diketahui, KPK telah menangkap Bupati Kudus Muhammad Tamzil bersama delapan orang lainnya dalam kegiatan tangkap tangan, terdiri dari unsur staf, ajudan bupati serta calon kepala dinas setempat.

"Tetapi apakah akan dibawa sembilan orang atau sebagian di antaranya itu tergantung hasil klarifikasi dan pemeriksaan awal yang dilakukan malam ini," ucap Febri.

Dalam Operasi Tangkap Tangan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi turut mengamankan sekitar Rp200 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu. KPK menduga ada transaksi terkait dengan pengisian jual beli jabatan di Pemkab Kudus.

Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1X24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Muhammad Tamzil dan pasangannya Hartopo ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kudus terpilih periode 2019-2024. Pada periode sebelumnya, Tamzil juga pernah menjadi bupati Kudus periode 2003-2008.

Tamzil Pernah Dipenjara karena Korupsi


Tamzil pun pernah terjerat kasus korupsi dan divonis 22 bulan penjara. Perkara yang menjeratnya terkait kasus korupsi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kudus tahun 2004. Oleh majelis hakim kala itu, Tamzil juga dikenakan sanksi denda sebesar Rp 100 juta atau setara dengan tiga bulan kurungan. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, tuntutan hukuman mati dapat dikenakan terhadap Tamzil karena sudah dua kali terjerat kasus korupsi.


Jakarta - Pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf telah memberikan kuasa hukum khusus kepada 33 advokat untuk menjalani proses gugatan perselisihan hasil pemilihan umum sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi.

Ke-33 nama advokat itu untuk menghadapi gugatan kubu Pasangan Prabowo-Sandiaga telah didaftarkan Direktorat Hukum dan Advokasi TKN (Tim Kampanye Nasional) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa hari ini.

"Kami sudah mendaftarkan ke MK 33 nama kuasa hukum ke MK," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan di Jakarta, Selasa.

Irfan mengatakan 33 kuasa hukum tersebut terdiri dari empat unsur yakni TKN, partai politik pendukung, lembaga hukum Yusril Ihza Mahendra, serta advokat profesional.

Berikut daftar nama 33 kuasa hukum TKN Pemilu 2019 yang didaftarkan ke MK:

Yusril Ihza Mahendra, Ade Irfan Pulungan, Teguh Samudera, Andi Syafrani, Luhut M. Pangaribuan, Christina Aryani, Hermawi Taslim, Pasamg Haro Rajagukguk, I Wayan Sudirta, Tamda Perdamaian Nasution, Muslim Jaya Butar-Butar, Taufik Basari, Dini Shanti Purwono, Destinal Armunanto, Hafzan Taher.

Kemudian Muhammad Nur Aris, Tangguh Setiawan Sirait, Ade Yan-yan Hasbullah, Josep Panjaitan, Christophorus Taufik, Nurmala, Yuro Kemal, Fahri Bachmid, Gugum Ridho Putra, Iqbal Sumarlan Putra, Ignatius Andi, Ikhsan Abdullah, Diarson Lubis, Sirra Prayuna, Edison Panjaitan, Yanuar P. Wasesa, Eri Hertiawan, Muhammad Rullyandi.

Rendra Kresna, Foto: Detik

Jakarta (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang pencegahan ke luar negeri terhadap Iwan Kurniawan, pengusaha pemilik PT Anugrah Citra Abadi (ACA) dalam penyidikan kasus penerimaan gratifikasi dengan tersangka Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna (RK).

"Untuk kebutuhan penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka RK, KPK mengirimkan surat ke imigrasi tentang perpanjangan larangan bepergian ke luar negeri atas nama Iwan Kurniawan, wiraswasta (pemilik PT Anugrah Citra Abadi) tertanggal 18 April 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu.

Perpanjangan pencegahan ke luar itu, kata Febri telah dilakukan selama enam bulan ke depan terhitung sejak 18 April 2019.

Sebelumnya, lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencegah Iwan bepergian ke luar negeri sejak 18 Oktober 2018 sampai 18 April 2019.


"Yang bersangkutan dilarang bepergian ke luar negeri karena dibutuhkan sejak dalam proses penyidikan ataupun dalam proses persidangan terkait penanganan perkara oleh KPK," ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK pada 11 Oktober 2018 telah mengumumkan Rendra Kresna sebagai tersangka karena kasus pelanggaran hukum yang dapat menjeratnya, menerima suap dan gratifikasi.

Dalam perkara suap, tersangka RK diduga menerima suap dari tersangka AM dari pihak swasta sekitar Rp3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011. Selain itu, Rendra juga telah ditetapkan sebagai tersangka menerima gratifikasi.

Perkara gratifikasi, RK bersama-sama dengan EAT dari pihak swasta diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Malang setidak-tidaknya sampai saat ini sekitar total Rp3,55 miliar.


Berita terkait kasus koruspsi di Indonesia banyak disajikan di Tagar, koran berita medai daring yang dapat diakses melalui pranala ini, termasuk kasus mega kprusi e-KTP yang telah menjatuhkan vonis kepada Setya Novanto, mantan Ketua DPRD dan mantan Ketum Golkar. Kasus korupsi Anas Urbaningrum hingga Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Penerimaan gratifikasi oleh RK dan EAT diduga terkait dengan sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Terkait kasus penerimaan suap, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (25/4) sudah menuntut RK dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara ditambah dengan Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut jaksa KPK, terdakwa RK melanggar pasal 12 B Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.


Jakarta (Benhil) - Pakar hukum tata negara menekankan pemenang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ditentukan dengan mekanisme peraih suara terbanyak atau mayoritas.

"Berhubung capres kita hanya dua pasang maka yang berlaku adalah suara terbanyak," kata pakar hukum tata negara dan pemerintahan Prof Juanda dihubungi di Jakarta, Sabtu, 20/04.

Sebelumnya beredar pesan melalui media aplikasi WhatsApp, yang menyatakan ketentuan Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 berlaku dalam menentukan pemenang Pilpres 2019.

Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 itu menyebutkan "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden".

Menurut Juanda, ketentuan itu berlaku apabila pasangan calon presiden lebih dari dua pasang. Selain itu, masalah itu juga sudah mendapat payung hukum berdasarkan putusan MK nomor 50/PUU-XII/2014 bahwa syarat sebaran suara 20 persen dan seterusnya tidak berlaku.

"Jadi (untuk Pilpres 2019, dengan dua pasangan calon) pasangan mana pun jika mendapatkan suara terbanyak versi penetapan Komisi Pemilihan Umum, akan dilantik menjadi presiden dan wapres," jelasnya.

Senada dengan Juanda, pakar hukum tata negara Hifdzil Alim juga menekankan, pesan yang menyebut Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 berlaku dalam menentukan pemenang Pilpres 2019, adalah pesan keliru.

Dia mengatakan dalam hal hanya terdapat dua calon dalam Pilpres, maka penentuan pemenangnya berdasarkan peraih suara terbanyak.

"Dalam hal hanya ada dua calon, maka yang diambil adalah 'single majority'. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak, maka dialah pemenangnya," ujar Hifdzil dihubungi terpisah.

Hifdzil membenarkan bahwa pada 2014, kasus itu memang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ketika menguji Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008. (Antara)


Jakarta (Benhil) - Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Mastuki mengonfirmasikan penyegelan ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

"Benar," kata Mastuki saat dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat.

Mastuki mengatakan bahwa Kemenag akan kooperatif dengan petugas KPK, terutama soal prosedur penyegelan ruang kerja Menag sebagai lanjutan pemeriksaan pascaoperasi tangkap tangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy (Romy) di Sidoarjo, Jawa Timur.

Mastuki mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu perkembangan kasus tersebut sehingga langkah-langkah Kemenag merespons tindakan KPK akan terus dilakukan.

Terlebih, kata dia, kasus OTT Romy masih berkembang. Dengan begitu, langkah-langkah yang perlu dilakukan belum diputuskan, seperti upaya bantuan hukum dan hal lain yang terkait.

"Kami menunggu penjelasan resmi dari KPK," katanya.

Berdasarkan pengamatan Antara, lobi gedung utama tempat ruang kerja Menag di area Lapangan Banteng aksesnya dibatasi bagi rekan media usai penyegelan oleh KPK.

Pada pukul 21.13 WIB, sejumlah rekan awak media tetap bertahan menunggu perkembangan situasi di sekitar Gedung Kementerian Agama.

Nur Alam
Terpidanya Nur Alam kenakan rompi KPK

Jakarta, 20/7 (Benhil) - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menjadi 15 tahun penjara.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nur Alam dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar, dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan, demikian tertulis dalam dokumen putusan yang diperoleh di Jakarta, Jumat.

Pada putusan tingkat pertama pada 28 Maret 2018, majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Nur Alam 12 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dengan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,59 triliun serta menerima gratifikasi sebesar Rp40,268 miliar.

Selain itu, Nur Alam juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp2,7 miliar dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah Nur Alam selesai menjalani konsekwensi hukum yang dijatuhkan pengadilan.

Mengenai uang pengganti dan pencabutan hak politik, majelis PT Jakarta sepakat dengan pengadilan tingkat pertama.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nur Alam untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,781 miliar dengan memperhitngkan harga 1 bidang tanah dan bangunan di Kompleks Premier Estate kav 1 No 9, Cipayung yang sudah disita, subsider 1 tahun pidana. Mencabut hak politik terdakwa selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani hukuman," demikian tertulis dalam dokumen itu.

Putusan tersebut diputuskan oleh Elang Prakoso Wibawa selaku ketua majelis hakim tinggi didampingi Zubaidi Rahmat, I Nyoman Adi Juliasa, Reny Halida Ilham Malik dan Lafat Akbar sebagai anggota.

Nur Alam dinilai terbukti dalam dua dakwaan. Dalam dakwaan pertama, Nur Alam sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008-2013 dan 2013-2018 bersama-sama dengan Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas ESDM provinsi Sultra Burhanuddin dan Direktur PT Billy Indonesia Widdi Aswindi memberikan persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan IUP Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp1,5 triliun.

Dalam dakwaan kedua, Nur Alam dinilai terbukti menerima gratifikasi sebesar 4,499 juta dolar AS atau senilai Rp40,268 miliar.

Uang itu diterima pada September-Oktober 2010 sebesar 2,499 juta dolar AS yang ditempatkan di rekening AXA Mandiri Financial Service. Uang berasal dari rekening Chinatrust Commericial Bank Hongkong atas nama Richcorp International Ltd. (An-DLN)

Pada tanggal 17 Juli 2018 adalah hari terakhir pendaftaran bagi orang-orang di Tanah Air yang ingin menjajal kemampuannya di lembaga- lembaga legislatif mulai dari DPD, DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Puncak dari kegiatan ini adalah pada tanggal 17 April 2019. Pada saat itu lebih dari 150 juta orang Indonesia akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) guna menentukan pilihan mereka terhadap wakil rakyat yang mana yang bakal duduk di DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota di Tanah Air. Entah berapa ribu orang yang sangat berambisi untuk meraih posisi sebagai wakil-wakil rakyat di lembaga- lembaga perwakilan rakyat itu.

Orang-orang yang "ambisius" itu tentu saja menempuh banyak cara agar partai-partai politik yang seluruhnya 16 parpol di Tanah Air ditambah beberapa parpol lokal di Provinsi Aceh mau mencantumkan mereka ke dalam daftar calon tetap. Para bakal calon legislator ini harus bisa "menjual" ide-ide mereka supaya memuluskan jalan untuk memasuki penyusunan daftar calon tetap.

Akan tetapi, sayangnya di tengah-tengah suasana meriah menjelang pendaftaran calon-calon legislator itu, muncul berita yang amat memalukan dari Senayan, Jakarta, karena lagi-lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memborgol seorang wakil rakyat yang kali ini namanya adalah Eni Maulan Saragih. Tidak tanggung-tanggung, wanita ini adalah Wakil Ketua Komisi VII yang diduga atau istilah kerennya menerima sogokan miliaran rupiah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau I.

Yang boleh dibilang luar biasa akibat kasus dugaan pelanggaran hukum tersebut adalah para penyidik komisi antirasuah ini harus mendatangi rumah Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basyir untuk mencari dan menemukan dokumen-dokumen yang terkait dengan proyek raksasa itu.

Eni digerebek bersama suaminya yang bernama Muhammad Al Khafidz yang baru saja terpilih sebagai Bupati Temanggung, Jawa Tengah. Yang tidak kalah menariknya adalah Eni ditangkap saat "bertamu" di rumah Menteri Sosial Idrus Marham yang tak lain adalah mantan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Eni disebut-sebut berada di rumah Idrus karena seorang anak Idrus berulang tahun. Entah faktor apa yang "mengharuskan" Eni ikut hadir pada acara HUT anaknya Idrus Marham tersebut, apalagi diperkirakan yang berulang tahun itu bukannya seorang anak kecil.

Selain Eni, tentu masyarakat tidak akan bisa melupakan kasus yang menimpa mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang harus mendekam di lembaga pemsayarakatan selama 15 tahun akibat terbukti terlibat dalam kasus korupsi pembuatan KTP elekronik yang merugikan negara tidak kurang dari Rp2,3 triliun. Nilai proyek ini adalah Rp5,9 triliun. Walaupun sudah berjalan sejak 2011, masih banyak warga Indonesia yang belum mendapatkan KTP-el.

Rakyat juga akan mengingat beberapa nama penghuni Senayan yang ditangkap para penyidik KPK dalam kasus korupsi, mulai dari Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Muhammad Nazarudin, Dewie Yasin Limpo, dan Damayanti Wisnu Putranti.

Sementara itu, di Medan, puluhan anggota dan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang terkait dengan mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho.

Karena pada tanggal 17 April 2019 bukanlah waktu yang masih lama bagi para pemilih, tentu menjadi hal yang menarik untuk direnungkan terkait dengan masih ada di antara wakil rakyat yang ditangkap KPK. Sampai kapankah rakyat Indonesia harus menyaksikan tragedi demi tragedi yang harus dialami wakil-wakil rakyat yang bisa dibilang tak tahu diri atau tak tahu malu tersebut Kurangkah Gajinya? Untuk menjadi seorang anggota DPR, tentu seseorang harus berjuang keras agar pertama-tama namanya tercantum dalam daftar tetap peserta dan jika sudah masuk ke daftar calon tetap, dia wajib "menjual dirinya" kepada ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu pemilih supaya terpilih. Tidak kalah pentingnya adalah dia harus memiliki "logistik" alias uang yang banyak agar bisa mendukung kampanyenya kepada orang-orang yang diharapkan bakal mencoblos gambarnya di kertas surat suara.

Menjelang Pemilihan Umum 2014, ada seorang calon anggota DPR yang menyiapkan "logistik" sampai Rp2 miliar agar sukses dalam pesta demokrasi itu.

Karena belum terlalu populer, baik di kalangan partai pendukungnya maupun calon pemilhnya, dia tentu harus melakukan kampanye secara besar-besaran mulai dari upaya memasukkan namanya ke dalam daftar calon tetap hingga dipilih oleh rakyat.

Akhirnya, orang ini memang menjadi "penghuni" Senayan, Jakarta. Namun, yang patut dipertanyakan adalah karena dia mengeluarkan uang Rp2 miliar, kemungkinan pada otaknya muncul pikiran agar "modalnya" itu bisa kembali, kemudian "mencari untung". Gaji ataupun pendapatan resmi seorang wakil rakyat di Senayan paling-paling Rp75 juta tiap bulannya. Padahal, dia harus menghidupi anak istrinya, "menyetor" ke fraksinya, dan entah berapa lagi uang yang harus disediakan untuk pos-pos yang "tak jelas".

Oleh karena itu, tidak heran jika begitu banyak anggota DPR dan DPRD yang harus melakukan korupsi, gratifikasi, atau apa pun istilahnya.

Bahkan, beberapa tahun lalu, ada anggota DPR yang kepergok menerima sogokan dalam proyek pembuatan kitab suci Quran. Kalau pembuatan kitab suci saja rela dikorupsi, apalagi pembangunan PLTU, tol, hingga pembangunan sekolah.

Yang patut direnungkan adalah apakah kasus Eni Saragih, Angelina Sondakh, dan Setya Novanto akan terus dibiarkan terjadi dan terjadi lagi pada Pemilu 2019? KPK baru-baru ini telah mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bagi seluruh partai politik untuk mencalonkan seseorang yang pernah menjadi terpidana dalam kasus korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak-anak.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu banyak ditentang oleh anggota DPR, termasuk Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang mengatakan bahwa KPK tidak perlu mengeluarkan larangan semacam itu dan membiarkan rakyat untuk menentukan pilihannya atau wakil-wakil rakyatnya.

Untung saja PKPU itu dimasukkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam Lembaran Negara.

Coba saja kalau PKPU 20 ini tidak ada diundangkan? Bisa dibayangkan betapa banyaknya Eni Saragih, Setya Novanto, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan lainnya akan "duduk ongkang-ongkang" di Senayan, DPRD I, maupun di DPRD II sambil membayangkan akan mendapatkan kembali "logistik" yang telah mereka keluarkan pada saat mereka berkampanye.

Kalupun KPU RI dan KPU-KPU di daerah sudah menyeleksi dan memilih siapa saja yang berhak namanya dicantumkan dalam daftar calon tetap, tiba saatnya bagi jutaan pemilih untuk memikirkan dan merenungkan pilihan-pilihan mereka yang terbaik.

Jangan jatuhkan pilihan kepada nama-nama yang bobrok, tidak amanah terhadap pilihan rakyat. Gunakan hati nurani dalam mencoblos karena pertaruhannya adalah amat besar, yakni memilih wakil rakyat yang memang mau benar-benar menjadi pengabdi bagi orang yang mencoblos namanya.


Jakarta, 2/7 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan bupati Kepulauan Sula 2005-2010 yang juga calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan adiknya Zainal Mus. "Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Sula dan terpenuhinya ketentuan di Pasal 21 KUHAP, maka dilakukan penahanan terhadap Ahmad Hidayat Mus selama 20 hari ke depan terhitung hari ini di Rutan Cabang KPK di Kavling K-4," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Sedangkan kata Febri, untuk Zainal Mus juga ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Sebelumnya, KPK pada Senin memeriksa keduanya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus di Kabupaten Kepulauan Sula itu.

Seusai diperiksa, Ahmad Hidayat Mus menyinggung soal Pilkada 2018. Ahmad Hidayat Mus merupakan calon gubernur Maluku Utara dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Rivai Umar.

Pasangan tersebut diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Saya terima kasih kepada semua saudara-saudara yang sudah memilih AHM-Rivai nomor satu dan bagi saya ini adalah bagian nikmat yang sangat luar biasa kita sudah menang Pilkada, sabar saja masyarakat Maluku Utara Insya Allah kita dilindungi Allah SWT," kata Ahmad yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

Enggan jelaskan Saat dikonfirmasi soal tindak pidana korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong, Ahmad enggan menjelaskannya lebih lanjut.

"Nanti biar penasihat hukum yang jelaskan," kata dia.

Sementara itu seusai diperiksa, Zainal Mus memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media terkait penahanannya itu.

"Makasih makasih," ucap Zainal.

Sebelumnya, KPK pada 16 Maret 2018 telah mengumumkan Ahmad Hidayat Mus bersama adiknya Zainal Mus sebagai tersangka.

Tersangka Ahmad Hidayat Mus selaku bupati Kepulauan Sula 2005-2010 bersama-sama dengan Zainal Mus selaku Ketua DPRD Kepulauan Sula 2009-2014 diduga telah menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terkait pengadaan pembebasan lahan di Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula.

Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK adalah sebesar Rp3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Yusuf Johansya

Pekanbaru, 31/5 (Antara) - Mejalis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Pekanbaru menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada M Yusuf Johansya, Bos travel umrah Joe Pentha Wisata yang gagal memberangkatkan ratusan peserta.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin oleh Abdul Aziz di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis, menyebutka terdakwa terbukti melakukan penipuan ratusan peserta umrah.

"Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama empat tahun, dipotong masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdkwa," kata Abdul Aziz.

Hakim menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 378 tentang penipuan hingga menyebabkan ratusan calon jemaah umrah harus gagal berangkat ke tanah suci. Perbuatan terdakwa juga dinilai sangat merugikan jemaah secara materil serta meresahkan lebih dari 700 calon yang telah mendaftar dan gagal berangkat.

"Terdakwa terbukti melanggar Pasal 378 KUHP," kata Azis.

Mendengar vonis tersebut, Yusuf menyatakan pikir-pikir setelah sebelumnya berkoordinasi dengan penasehat hukumnya.

Sebelumnya, JPU menuntut Joe, sapaan akrab terdakwa saat masih menjabat sebagai bos salah satu travel umrah yang sempat tenar di Kota Pekanbaru itu dengan empat tahun penjara.

Meski vonis dan tuntutan sama, ternyata langkah yang sama juga diambil oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Riau yang menyatakan pikir-pikir.

Dalam dakwaannya, JPU menyebut perbuatan Jo terjadi pada tahun 2014-2017 di mana Jo selaku pemilik dan pimpinan Joe Pentha Wisata tidak memberangkatkan ratusan calon jemaah sementara mereka telah menyetor uang sebesar Rp23 juta per orang.

Terdakwa yang mulai kesulitan mengatur uang jemaah berusaha menutupi biaya perjalanan dengan tetap menerima pendaftaran. Uang pendaftaran calon jamaah baru itu kemudian digunakan terdakwa untuk memberangkatkan calon jemaah lain.

Akibatnya, terdakwa kesulitan keuangan hingga gagal memberangkatkan ratusan jemaah. Jo sempat didemo oleh nasabahnya lantaran sikap plin plan dan sering menunda-nuda keberangkatan dengan beragam alasan. Bahkan, Jo langsung diseret ke Polda Riau oleh calon jemaahnya akibat perbuatan terdakwa yang tidak kunjung memberikan kejelasan 2017.

Terdakwa diduga menyebabkan kerugian dana nasabah hingga mencapai Rp3,9 miliar. Dalam penyidikan, selain melakukan pemeriksaan saksi-saksi, Penyidik Polda Riau juga telah menyita sejumlah bukti berupa dokumen dan perlengkapan umrah dari penggeledahan yang dilakukan di Kantor JPW di Jalan Panda Kelurahan Sukajadi, Pekanbaru.

Padahal, dari sejumlah korban yang melapor ke Polda Riau terungkap beberapa dari mereka harus rela menjual kebun atau aset berharga lainnya untuk dapat beribadah ke tanah suci.

Jakarta, 10/5 (Benhil) - Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin menyebutkan 156 narapidana teroris yang menyandera sembilan anggota Polri di Rumah Tahanan Cabang Salemba sekitar Kelapa Dua, Mako Brimob Depok, Jawa Barat, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah.

"Sudah dipindahkan saat ini dalam perjalanan," kata Syafruddin di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis. Syafruddin memastikan operasi penanggulangan pembebasan sandera tidak menimbulkan korban tewas maupun luka dari pihak narapidana teroris.

Syafruddin mengungkapkan operasi penanggulangan pembebasan sandera anggota Polri itu berlangsung hampir 40 jam dengan pendekatan lunak.

Syafruddin mengapesiasi seluruh anggota Polri dan jajaran yang mampu menjalankan operasi dengan keteguhan hati, kesabaran dan kepala dingin sehingga tidak narapidana teroris yang tewas maupun terluka.

Sementara itu, Komandan Korps Brimob Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Rudi Sufriyadi menjelaskan bunyi sejumlah ledakan di sekitar Rutan Cabang Salemba, Kelapa Dua, Depok, merupakan upaya penindakan menghancurkan ruangan yang diduga terdapat rangkaian bom dan senjata api yang sempat dikuasai narapidana.

Rudi menjelaskan para narapidana teroris itu beraktivitas selama hampir 40 jam untuk mengambil barang bukti bahan peledak sitaan yang belum sempat dipindahkan penyidik di Rutan Cabang Salemba.

Narapidana teroris sempat mengambil barang bukti berupa bahan peledak yang dirakit menjadi bom termasuk senjata api rakitan ntuk menghancurkan Rutan Cabang Salemba.



Jakarta, 7/5 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Ajib Shah dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa Ajib Shah, mantan Ketua DPRD Sumut sebagai saksi untuk tersangka Ferry Suando Tanuray," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu, KPK juga memanggil enam saksi lainnya yang merupakan mantan Anggota DPRD Sumut 2009-2014 untuk dua tersangka berbeda dalam kasus yang sama.

Lima saksi dipanggil untuk tersangka M Yusuf Siregar masing-masing Yan Syahrin, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Tahan Panggabean dan Tunggul Pangabean.

Sedangkan satu dipanggil untuk tersangka Enda Mora Lubis, yakni M Yusuf Siregar.

Dalam penyidikan kasus itu, sekitar 30 Anggota DPRD Sumatera Utara telah mengembalikan uang dengan total sekitar Rp1,9 miliar.

"Jumlahnya variatif ada yang mengembalikan Rp5 juta ada juga yang mengembalikan Rp10 juta, Rp15 juta. Ada juga yang mengembalikan Rp200 juta," ungkap Febri.

Febri menyatakan pengembalian uang tersebut tentu pihaknya terima sebagai uang titipan dan dijadikan bukti dari penanganan perkara.

Menurut dia, KPK terus mendalami dan memilah dugaan penerimaan terhadap 38 anggota DPRD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, terutama hubungannya dengan kewenangan dan periode jabatan masing-masing.

"Diduga penerimaan suap terkait dengan empat kondisi mulai dari persetujuan laporan pertanggungjawaban Gubernur hingga membatalkan interpelasi DPRD," ucap Febri.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Sebanyak 38 Anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ke-38 orang tersangka itu adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian.

Kemudian Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean. (An/Ben)


Susi Ferawati (berkerudung coklat) mendatangi Polda Metro Jaya, Jumat (4/5/2018) untuk menjalani pemeriksaan kasus persekusi CFD. (Foto: Tagar/Rona Margareth)

Jakarta, (Benhil 5/5/2018) - Susi Ferawati korban persekusi dalam kegiatan car free day diperiksa polisi hari ini. Ia datang di Polda Metro Jaya ditemani Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid dan beberapa rekan.

Ibu berusia 39 tahun ini menjadi korban persekusi car free day (CFD) pada Minggu (29/4/2018) oleh sekelompok orang tidak dikenal yang mengenakan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden.

Pada hari Jumat (4/5/2018) ia datang di Polda Metro Jaya, memenuhi panggilan pemeriksaan terkait pelaporan yang ia layangkan pada Senin (30/4) terkait perbuatan tidak menyenangkan di CFD itu.
"Ya ini mau diperiksa soal laporan kejadian di CFD," kata Susi di Polda Metro Jaya, Jumat (4/5).

Ia menambahkan, dirinya tidak hanya diintimidasi dalam CFD, tapi juga dirisak di media sosial.
"Saya juga dibully di medsos. Saya dibilang melakukan rekayasa saat peristiwa kemarin dan anak saya sampai disebut anak sewaan," ucap dia.

Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid menjelaskan, terkait pemeriksaan Susi ini pihaknya membawa beberapa barang bukti seperti foto-foto dan rekaman berisi dugaan aksi intimidasi sejumlah orang berkaos #2019GantiPresiden, di kawasan CFD, Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (29/4/2018).

"Gambar para pelaku, saksi di TKP dan beberapa rekaman video terduga pelaku, yang pasti lebih dari lima orang. Sebetulnya banyak, karena kami hanya menangani Bu Susi dan anaknya, kami konsen yang terkait ini saja," tuturnya.

Seperti diketahui Susi Ferawati (39) seorang ibu yang menjadi korban persekusi dalam kegiatan car free day (CFD) pada Minggu (29/4/2018), mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (30/4/2018) melaporkan perbuatan tidak  menyenangkan dari sekelompok orang tak dikenal. Ia menceritakan saat kejadian tersebut dirinya dihadang oleh sekelompok orang tidak dikenal mengenakan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden. Ia mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari sekelompok orang tersebut dan ke mulutya disodori lontong secara paksa oleh salah soerang dari gerombolan tersebut.

"Saya bersama anak saya dihadang oleh kurang lebih 50 orang tak dikenal. Mereka mengatakan ‘Cebong lo, ngak punya duit, nih gua bayar lo, bego lo,  kaosnya dikasih ya, beli dong Bu, modal dong, Bu, bayar dong, Bu’," Susi menirukan ucapan tidak menyenangkan dari orang-orang itu di Polda Metro Jaya, Senin (30/4/2018).

Di CFD tersebut Susi mengenakan kaos bertuliskan #DiaSibukKerja. Ia menambahkan, sekelompok orang tak dikenal itu juga menyodorkan lontong secara paksa ke mulutnya, dan mengibaskan uang ke wajahnya.

"Anak saya juga didorong-dorong dan ditarik-tarik oleh mereka sampai anak saya menangis," ucapnya. (ron/af)



Jakarta, 4/5 (Benhil) - Hukuman mati bagi pelaku kejahatan masih menjadi polemik di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Di satu sisi hukuman mati dinilai dapat menekan tingkat kejahatan dan menimbulkan efek jera, namun di sisi lain hukuman mati dinilai sebagai satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Amnesty International pada April 2018, tercatat bahwa secara global penerapan hukuman mati mengalami penurunan di tahun 2017.

Laporan yang berjudul "Hukuman dan Eksekusi Mati 2017" tersebut mengungkapkan bahwa jumlah eksekusi yang tercatat secara global terus menurun dari 2016 hingga 2017, dari angka 1.032 ke 993.

Hal ini menunjukkan adanya penurunan empat persen dan 39 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015, periode di mana terdapat eksekusi mati untuk 1.643 orang di seluruh dunia, angka tertinggi yang berhasil didokumentasikan Amnesty International sejak tahun 1989.

"Kecenderungan global yang menurun memberi peluang bagi Indonesia untuk meninjau kembali penggunaan hukuman mati," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Usman mengatakan sudah saatnya bagi Indonesia untuk memberlakukan moratorium terhadap semua eksekusi mati di 2018, sebagai langkah pertama perjalanan Indonesia dalam menuju penghapusan hukuman mati secara permanen. Indonesia diyakini Usman memiliki kapasitas untuk melakukan moratorium bahkan penghapusan hukuman mati, apalagi mengingat pada tahun 2017, negara-negara lain telah menunjukkan dan mengambil langkah berani untuk menghapus hukuman mati.

Laporan Amnesty International Indonesia menyebutkan bahwa pada 2016 terdapat 14 orang yang diharuskan menjalani hukuman mati, namun Kejaksaan Agung hanya mengeksekusi empat orang dari 14 orang terpidana mati.

Adapun empat terpidana mati yang dieksekusi pada 2016 terdiri dari seorang warga negara Indonesia dan tiga warga negara asing yakni; Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), Freddy Budiman (Indonesia) dan Michael Titus Igweh (Nigeria).

Sedangkan 10 terpidana mati yang eksekusinya ditunda terdiri atas Merri Utami (Indonesia), Zulfiqar Ali (Pakistan), Gurdip Singh (India), Onkonkwo Nonso Kingsley (Nigeria), Obina Nwajagu (Nigeria), Ozias Sibanda (Zimbabwe), Federik Luttar (Zimbabwe), Eugene Ape (Nigeria), Pujo Lestari (Indonesia), dan Agus Hadi (Indonesia).

Kemudian pada 2017 Indonesia tidak memberlakukan eksekusi mati, setelah memutuskan untuk menunda eksekusi 10 orang terpidana mati tersebut.

Jaksa Agung H.M. Prasetyo berulang kali menyatakan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk menunda pelaksanaan hukuman mati karena masih menunggu "waktu yang tepat".

Meskipun pihak yang berwenang tidak melaksanakan eksekusi hukuman mati, namun pada 2017 Amnesty Interational Indonesia mencatat 47 vonis hukuman mati yang dijatuhkan untuk terpidana di Indonesia di tahun itu.

Vonis ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 sebanyak 60 kasus. Dari 47 vonis hukuman mati, 33 hukuman mati diterapkan untuk kasus narkoba dan 14 untuk kasus pembunuhan. Sepuluh diantaranya dikenakan pada warga negara asing. Dengan 47 vonis hukuman mati pada 2017, berarti terdapat total 262 orang yang dipidana di Indonesia yang menunggu waktu eksekusi.

Standar Ganda Usman Hamid menilai moratorium hukuman mati untuk Indonesia saat ini sangat diperlukan untuk mempermudah diplomasi menyelamatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati di luar negeri.

"Memberlakukan moraturium pelaksanaan hukuman mati tentu bisa mempermudah upaya diplomasi Indonesia dengan negara lain dimana banyak TKI yang terancam hukuman mati," kata Usman.

Usman berpendapat bagaimana bisa Indonesia meyakinkan negara lain untuk mengampuni warganya yang menghadapi hukuman mati, bila Indonesia sendiri masih memberlakukan hukuman mati.

Berdasarkan catatan Migrant Care Indonesia, pada saat ini terdapat 188 warga Indonesia menjadi terpidana mati di luar negeri.

Direktur Eksekutif Migrant Care Indonesia Wahyu Susilo memaparkan dari 188 TKI yang menjadi terpidana hukuman mati, 20 orang merupakan TKI di Arab Saudi, 140 orang di Malaysia, dan sisanya tersebar di beberapa negara lainnya.

Wahyu berpendapat bahwa dalam melakukan advokasi hukuman mati bagi warga Indonesia di luar negeri tidak boleh menggunakan standar ganda.

Menurut Wahyu akan sia-sia bila Pemerintah Indonesia mengupayakan pembebasan hukuman mati bagi warganya di luar negeri, namun masih memberlakukan eksekusi mati di dalam negeri.

"Kalau kita melakukan moratorium hukuman mati, maka akan lebih mudah bagi Indonesia melakukan pendekatan pada negara lain yang akan melakukan hukuman mati bagi warga negara Indonesia di negara itu," kata Wahyu.

Hukum Positif Ahli hukum pindana Universitas Muhammadiyah Chairul Huda mengatakan bahwa hukuman mati di Indonesia merupakan hukum positif yang masih diterapkan di Indonesia, sehingga tetap dilaksanakan bagi para terpidana mati.

"Apa dasarnya yang kemarin dieksekusi, lalu sisa napi terpidana mati yang lain kemudian tidak dieksekusi," kata Chairul.

Chairul menjelaskan bahwa sikap seperti itu tidak bisa didasarkan pada kemauan presiden, tetapi harus melalui kebijakan politik nasional melalui undang-undang.

Dalam merubah hukum positif tentu harus melalui perubahan undang-undang pada sejumlah sanksi pidana yang mengatur tentang hukuman mati. Chairul mengatakan selama undang-undang terkait hukuman mati belum diubah maka hukuman ini harus tetap dilaksanakan, karena bila dilakukan moratorium tentu akan berlaku tidak adil bagi para terpidana mati lain yang sudah dieksekusi.

Berantas Narkoba Usman Hamid menilai bahwa hukuman mati bagi terpidana perdagangan narkoba tidak efektif untuk memberantas kejahatan tersebut.

Usman mengatakan hal ini berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan ketika pemerintah telah langkah keras dengan mengeksekusi terpidana karena kejahatan narkoba.

Usman mengatakan tidak ada bukti yang menerangkan bahwa hukuman mati adalah media pencegah kejahatan yang lebih efektif daripada penjara seumur hidup.

Pada Juli 2016, Indonesia mengeksekusi empat orang terpidana kasus narkoba. Sementara itu pada bulan Desember 2016, BNN mengumumkan bahwa jumlah kasus narkoba meningkat menjadi 807 pada tahun 2016 dari 638 kasus pada tahun 2015.

"Itu adalah tahun di saat 14 orang direncanakan untuk eksekusi mati di Kepulauan Nusa Kambangan di Jawa Tengah," ujar Usman.

Lebih lanjut Usman mengatakan jika eksekusi dapat secara efektif mencegah kejahatan seperti yang diklaim oleh pemerintah maka jumlah kasus terkait narkoba pada tahun 2016 seharusnya menurun. Berdasarkan catatan Amnesty International Indonesia, jumlah kasus narkoba pada 2017 meningkat hingga 46.537 kasus atau 57,6 kali lebih tinggi dari angka yang tercatat pada tahun 2016, yaitu 807 kasus.

Kendati demikian, Chairul Huda menilai hukuman mati untuk menekan jumlah kasus narkoba di Indonesia sebetulnya cukup efektif, hanya saja penegakkan hukum belum mengenai bandar-bandar besar.


Manado, 24/4 (Benhil) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas upaya pencegahan korupsi yang berada di sektor sumber daya alam (SDA), Selasa.

"Sektor-sektor SDA yang dimaksud adalah pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan. Hal ini dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah di Provinsi Sulut dan Gorontalo," kata Sekdaprov Sulut Edwin Silangen di Manado.

Silangen mengatakan, pemanfaatan potensi SDA harus dilakukan secara optimal karena merupakan pendukung utama kesejahteraan masyarakat dan menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

"SDA harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, di samping itu pemanfaatnya harus senantiasa mendukung dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Prinsip itu, mengisyaratkan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada masa sekarang, tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang.

Karena itu menurut dia, pemanfaatkan potensi SDA di daerah ini, pemerintah provinsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan provinsi dalam pembinaan pengelolaan SDA.

"Pemprov Sulut senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh pelaku usaha SDA yang beroperasi di daerah ini," ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah telah menyederhanakan proses pelayanan perizinan pengelolaan SDA antara lain melalui pelimpahan kewenangan kepada perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

"Lewat supervisi tim KPK ini, pemerintah provinsi berupaya agar proses perizinan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui aplikasi yang tersedia. Jadi selain kita memperbaiki sistem, kita juga menempatkan ASN yang memiliki integritas dalam proses pelayanan perizinan SDA," imbuhnya.

Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Dian Patria mengatakan langkah konkrit dan formal komitmen koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi sektor SDA di Indonesia merupakan suatu terobosan. Sejumlah permasalahan yang menjadi fokus KPK di sektor SDA di Indonesia meliputi korupsi penyalahgunaan wewenang, perizinan dan alih fungsi lahan baik di sektor pertambangan, perkebunan, kelautan dan perikanan.

"Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang nantinya bermuara pada penerapan sanksi bagi yang melanggar," tegasnya.

Musa Rajek Shah
Musa Rajek Shah (Ijeck)

Jakarta, 22/4 (Benhil) - KPK melanjutkan pemeriksaan terhadap Cawagub Sumut Musa Rajek Shah (Ijeck) dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Hari ini tim penyidik meneruskan proses pemeriksaan terhadap dua orang saksi sejak pukul 10.00 WIB yaitu Tengku Erry Nuradi, Gubernur Sumut dan Ijeck Shah untuk mengklarifikasi peristiwa pada 2 periode pemerintahan dan DPRD sebelumnya untuk 38 tersangka yang sedang diproses saat ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu.

Ijeck Shah yang dikenal sebagai pembalab di Sumut, kini merupakan calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi untuk maju di Pilgub Sumatera Utara 2018.

"Selain itu hari ini juga teragendakan sekitar 18 saksi lain dari unsur pemerintah provinsi Sumut, staf DPRD dan pihak swasta," ungkap Febri.

Pemeriksaan dilakukan di Markas Komando Brimob Polda Sumatera Utara. Sampai saat ini, ada sebanyak 94 orang saksi telah diperiksa sejak penyidik berada di Medan, Sumut pada Senin (16/4/2018) sehingga total ada 152 saksi telah diagendakan pemeriksaannya. Sejumlah tersangka juga mendatangi penyidik untuk mengembalikan uang dan mengakui perbuatan korup yang dilakukan.

"Dalam seminggu ini pengembalian uang terus bertambah dan telah mencapai sekitar Rp1,7 miliar. Selanjutnya uang tersebut disita dan digunakan untuk kebutuhan pembuktian di perkara ini," tambah Febri.

KPK, menurut Febri menghargai sikap kooperatif termasuk pengakuan dan pengembalian uang yang dilakukan pihak-pihak yang terkait kasus tersebut.

"Hal itu akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan. Sikap ini dapat diikuti pihak lain," ungkap Febri.

Di daerah yang dikenal dengan "Semua Urusan Mesti Uang Tunai" ini, Komisi Pemberantasan Korupsi pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019.

Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho terkait dengan (1) persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut, (2) persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut dan (3) pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut dan (4) penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti yang kuat berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima uang masing-masing antara Rp300-350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Ke-38 orang tersangka dan diduga adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Dermawan Sembiring, Murni Elieser Verawati Munthe, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian.

Kemudian Helmiati, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Elezaro Duha, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.(T.D017)



Jakarta, 17/3 (Antara) - "Katakan tidak pada korupsi" pernah populer menjadi jargon kampanye antikorupsi dari sebuah partai politik menjelang Pemilu 2009 meskipun di belakang hari sejumlah petinggi partai itu justru terjerat hukum dan diganjar hukuman penjara karena korupsi.

Paradoks seperti itu tentu saja tetap tak menyurutkan publik bersama lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melawan perilaku tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi, berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2002, merupakan tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Menjelang pemungutan suara pilkada serentak 2018 di 171 daerah yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2018 terdapat sejumlah calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka atau bahkan ada pula yang tertangkap tangan dalam operasi yang dilakukan oleh KPK.

Terbaru, KPK pada Jumat (16/3) menetapkan calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus yang juga Bupati Kepulauan Sula 2005-2010 bersama Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2009-2014 Zainal Mus sebagai tersangka tindak pidana korupsi kasus pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp3,4 miliar. Keduanya merupakan kakak beradik. Ahmad Hidayat merupakan calon gubernur yang diusung oleh Partai Golkar dan PPP.

Tak hanya kakak beradik yang menjadi tersangka, bapak dan anak pun terciduk oleh KPK, sebagaimana yang dialami oleh Asrun dan putranya, Adriatma Dwi Putra. Asrun adalah Wali Kota Kendari dua periode (2007-2012 dan 2012-2017) yang kini menjadi calon Gubernur Sulawesi Tenggara untuk Pilkada 2018 dan diusung oleh PDI Perjuangan, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PKS. Sedangkan Adriatma merupakan Wali Kota Kendari, pengganti Asrun.

Mereka bersama lima orang lainnya, ditangkap oleh KPK pada Rabu (28/2) dinihari atas dugaan terlibat suap.

Sebelumnya, KPK juga menangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa yang juga calon Gubernur Lampung pada Jumat (16/2) yang diusung oleh PKS, Nasdem, dan Hanura. Mustafa ditangkap bersama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Mereka memberi suap ke Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, yang juga ikut ditangkap.

Suap-menyuap itu untuk memuluskan persetujuan dari DPRD setempat atas rencana Pemkab Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp300 miliar dari salah satu perusahaan BUMN.

Sejumlah kasus penangkapan oleh KPK terhadap kepala daerah, dalam waktu relatif berdekatan, juga dialami sebelumnya oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Marianus Sae, dan Bupati Subang Imas Aryumningsih.

Nyono yang sebelumnya Ketua DPD Partai Golkar Jatim dan mencalonkan kembali menjadi Bupati Jombang untuk periode kedua dalam pilkada serentak 2018, kini berstatus tersangka setelah tertangkap tangan oleh KPK di Stasiun Balapan, Solo, Jateng, saat akan menuju Jombang, Jatim, pada 3 Februari lalu atas dugaan menerima suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di pemerintahan Kabupaten Jombang.

Suap yang diterima Nyono antara lain untuk mendanai iklan kampanye. Nyono yang kini ditahan di Rumah Tahanan Pomdam Jaya telah memohon maaf kepada rakyat Jombang atas kasus hukum yang menimpanya. Nyono yang berpasangan dengan Subaidi Mukhtar, diusung oleh koalisi Partai Golkar, PKB, PKS, PAN, dan Partai Nasdem sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023.

Marianus, yang telah dua periode menjabat Bupati Ngada dan kini menjadi calon Gubernur NTT, ditangkap di sebuah hotel di Surabaya, Jatim, oleh KPK pada 11 Februari lalu. Dia ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Ngada, NTT. Dia ditahan di Rumah Tahanan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Marianus yang berpasangan dengan Emilia Nomleni, diusung oleh PDI Perjuangan dan PKB.

Imas yang mencalonkan kembali untuk periode kedua sebagai Bupati Subang, ditangkap oleh KPK di rumah dinasnya di Subang pada 13 Februari lalu. Dia menjadi tersangka tindak pidana korupsi dalam pengurusan perizinan Tahun 2017 dan 2018. Imas ditahan di Rumah Tahanan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Imas yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Subang, Jabar, berpasangan dengan Sutarno, diusung Partai Golkar dan PKB.

Ironisnya, Imas seolah meneruskan dua bupati Subang sebelumnya yang juga terjerat hukum. Bupati Subang dua periode (2003-2008 dan 2008-2013) Eep Hidayat oleh Mahkamah Agung pada 2012 diganjar hukuman penjara dalam kasus korupsi dan harus berhenti dari jabatannya. Dia digantikan oleh Wakil Bupati Ojang Suhandi dan terpilih kembali dalam pilkada 2013 untuk periode 2013-2018 tetapi ditangkap oleh KPK pada 2016 karena suap. Ojang dijebloskan ke penjara dan digantikan oleh Imas yang sebelumnya Wakil Bupati. Kini Imas pun terciduk.

Status tersangka terhadap mereka tak menggugurkan kepesertaan mereka dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang pemungutan suaranya dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2018.

Mencederai Meskipun proses penegakan hukum di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah, memilih calon pemimpin atau kepala daerah yang berstatus tersangka bisa mencederai hak politik rakyat untuk mendapatkan figur yang bersih dan jujur. Kasus hukum yang menimpa calon kepala daerah menjadi noda demokrasi dalam semangat mencari pemimpin bersih dari kasus korupsi.

Apalagi KPK menjelang pelaksanaan pilkada ini giat melakukan berbagai kegiatan di berbagai daerah untuk memantau berbagai tindakan para penyelenggara negara dan calon kepala daerah apakah terindikasi melakukan korupsi atau tidak.

Terkait kasus tersebut dan penyelenggaraan pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tampaknya perlu menginformasikan calon kepala daerah yang berstatus tersangka. Sebagaimana disampaikan oleh mantan komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, walaupun mereka tetap menjadi calon kepala daerah, publik juga harus diberikan informasi bahwa yang bersangkutan itu tersangka.

Pemberitahuan mengenai adanya calon kepala daerah yang terlibat kasus hukum menjadi hak masyarakat. Penyebaran informasi oleh KPU itu juga membuat proses pemilu menjadi lebih terbuka dan berintegritas.

KPU dalam beberapa tahun terakhir ini telah menyosialisasikan slogan "Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas".

Slogan itu tentu saja amat relevan untuk dihadapkan kepada pemilih dalam memilih para pemimpinya di daerah, terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini di 17 provinsi untuk memilih gubernur-wakil gubernur, 115 kabupaten untuk memilih bupati-wakil bupati, dan 35 kota untuk memilih wali kota-wakil wali kota.

Di sinilah rakyat pemilih mesti cerdas dalam mempertimbangkan dan menentukan pilihannya agar jangan sampai memberikan suara kepada pemimpin yang diragukan integritas dan kualitasnya.

Setiap pemilih tentu saja berharap bahwa calon pemimpin yang dipilihnya merupakan yang terbaik dan mampu membawa perbaikan kesejahteraan rakyat dengan memberikan pelayanan umum secara maksimal serta dekat dengan rakyatnya dan tidak memiliki cacat hukum.

Dalam kamus politik memang dikenal beberapa kategori pemilih dalam menentukan calonnya, seperti berdasarkan kesamaan ideologi dengan kandidat, kesamaan afiliasi terhadap partai politik pendukungnya, kesamaan latar belakang kedaerahan atau profesi, berdasarkan pragmatisme, dan berdasarkan rasional.

Pemilih yang memilih calon kepala daerah secara rasional memenuhi kriteria sebagai pemilih yang cerdas berdasarkan akal sehat dan penilaian objektif dengan mempertimbangkan kualitas moral, integritas, dan rekam jejak, serta perilaku sehari-hari dari calon kepala daerah.

Sejumlah kasus hukum yang dihadapi oleh para calon kepala daerah tersebut, dapat menjadi cermin bagi rakyat untuk benar-benar cerdas dalam memilih pemimpinnya. Jangan sampai rakyat merasa menyesal setelah memilih pemimpin yang ternyata di belakang hari tidak bisa menjadi pemimpin yang amanah.

Dengan perkembangan demokrasi yang diharapkan semakin baik dan kedewasaan politik yang matang dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sudah saatnya untuk benar-benar mencermati integritas calon pemimpinnya. (Budi Setiawanto)
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.