Showing posts with label Sosial Politik. Show all posts

Jakarta, (Benhil, 21/4/2017) - RUU Pemilu atau Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum akan mengatur mekanisme kampanye di media sosial karena selama ini belum diatur dalam sebuah produk UU namun hanya di Peraturan Komisi Pemilihan Umum, kata anggota Panitia Khusus RUU Pemilu Achmad Baidowi.

Media sosial berbasis teknologi dengan berbagai bentuk mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Path, Pinterest, Google+, Medium dan deretan nama panjang lainnya adalah media online yang mudah digunakan untuk berbagi konten, baik itu konten negatif maupun positif. Gambang dikerjakan dan dibagikan oleh siapa saja untuk tujuan tertentu, urusan pribadi, promosi usaha hingga kampanye online, termasuk melakukan bullying.

"RUU Pemilu mulai mengatur kampanye di media sosial karena UU sebelumnya belum mengatur terkait hal tersebut," ujar Achmad Baidowi di Jakarta, Jumat.

Baidowi mengatakan PKPU No. 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota hanya mengatur mengenai akun resmi pasangan calon dan para pendukung.

Menurut beliau, terkait akun-akun liar yang banyak beredar di medsos belum diatur sehingga diperlukan payung hukum agar tidak terjadi kampanye hitam terhadap salah satu calon.

"Pengaturannya seperti apa, pemerintah silahkan melakukan simulasi misalnya terkait kampanye hitam bagaimana mengatasinya," ujarnya.

Politisi PPP (Parta Persatuan Pembangunan) itu menilai pengaturan kampanye di medsos dalam UU Pemilu kampanye di media sosial sangat penting karena kedepan kecenderungan digital politik siber (digital campaign) semakin menguat dan berkembang sangat dinamis.

Karena itu dia kalau tidak disiapkan perangkat aturan maka masyarakat akan menjadi korban dari kampanye hitam dan berita-berita "hoax" yang disebarkan akun-akun "liar" tidak bertanggung jawab.

"Terus terang masyarakat risih ketika orang berantem di medsos karena muncul sebuah komentar tanpa 'tedeng aling-aling'," katanya.

Dia menjelaskan tujuan dibuat UU Pemilu tersebut agar kampanye di media sosial (medsos) bisa terkontrol dan terkendali sehingga kampanye hitam bisa berkurang. (Ben/Ant)

Kampanye Media Sosial

Jakarta, (Benhil, 13/04/2017) - Sekjen Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua kembali menampilkan posisi diametral, bahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) menampilkan gagasan yang membumi, namun sangat visioner dan realistik.

"Ahok-Djarot menampilkan program yang membumi namun visioner dengan capaian yang konkret. Sedangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) lebih mengandalkan pada program uang muka DP nol persen dan OK OC pada debat Pilgub DKI Jakarta Rabu malam (12/4)," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis.

Menurut Hasto yang hadir dalam acara debat kandidat tersebut, keseluruhan debat mampu mempertajam program kedua pasangan calon. Meskipun pertanyaan dari komunitas dirancang untuk menyerang Ahok-Djarot. Dengan tanya yang dibacakan dan terbata-bata, pasangan Ahok dan Djarot tetap tampil apa adanya dengan paparan yang mudah dipahami.

"Ahok-Djarot mampu menjawab dengan ilustrasi yang mampu mematahkan serangan dari pertanyaan yang tidak fair tersebut," ujarnya.


Hasto berkeyakinan bahwa dengan debat tersebut warga DKI Jakarta yang dikenal objektif, toleran dan berkemajuan, tidak akan mempertaruhkan masa depan Jakarta pada pihak yang belum berpengalaman.

"DKI itu sangat kompleks, seluruh masalah menjadi satu. Tanpa kepemimpinan yang tegas, dan mampu bersikap adil, Jakarta hanya menjadi ajang perebutan sumber daya ekonomi yang memiskinkan rakyat," tuturnya.

Hasto menegaskan dalam kepemimpinannya Ahok-Djarot terbukti mampu bertindak adil dan berani memerangi mafia anggaran. Pasangan Ahok-Djarot, kata Hasto, juga mampu menegakkan aturan sehingga Jembatan Semanggi bisa dibangun tanpa dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

"Demikian halnya penataan Kalijodo, pembangunan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) dan taman-taman yang begitu banyak serta pengerukan sungai agar bebas banjir. Semua dengan ketegasan menegakkan aturan," katanya.

Atas dasar hal tersebut, kata Hasto, dengan penampilan Ahok berbicara dengan data dan program nyata, PDI Perjuangan semakin yakin bahwa kaum perempuan, warga penerima bantuan sosial, serta pasukan oranye, pasukan hijau, biru dan pasukan merah akan bergerak memenangkan pasangan yang berpengalaman.

"Debat ini menunjukkan bahwa Ahok semakin matang dan menunjukkan kualitas kepemimpinan dan pengendalian emosi yang mendekati sempurna," tambah Hasto.

Walau saat depat berlangsung, Djarot menanyakan tentang KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ke Sandi yang artinya tidak dipahami, Hasto tetap memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih pada pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno menunjukkan sikap kenegarawan dan kepemimpinan yang menjadi inspirasi. (Ben/Ant)

http://www.tagar.id/tag/ahok-djarot/

Jakarta, (Benhil, 12/07/2017) - Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan adik mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengungkapkan memberikan uang total sebanya  Rp. 11 miliar kepada Rano Karno saat ia masih menjabat sebagai wakil gubernur Banten.

"Ada pemberian Rp3,5 miliar, dialokasikan dari dana alkes (alat kesehatan)," kata Wawan saat menjadi saksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Wawan menjadi saksi untuk Ratu Atut Chosiyah yang didakwa melakukan perbuatan tindakan korupsi hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 79,79 miliar dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi Banten yang masuk dalam APBD (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah) Perubahan pada tahun 2012.

Padahal dalam dakwaan Ratu Atut, Rano Karno hanya disebut menerima uang sebanyak Rp. 300 juta dari proyek alat kesehatan Banten tersebut.

"Apakah ada pemberian lain selain Rp3,5 miliar?" tanya pengacara Atut, TB Sukatma. Dijawab oleh Wawan, "Datanya semua sudah saya kasih tahu ke KPK pada 2011, ada Rp7,5 miliar,".
Kemudian dicecar oleh TB Sukatma SH, "Apakah itu permintaan yang bersangkutan?" tanya TB Sukatma.

"Iya, ada permintaan soal pilgub (pemilihan gubernur) waktu dia jadi wakil gubernur," jawab Wawan.

Selepas sidang kasus korupsi hari ini, Rabu (12/4/2017) Wawan menjelaskan bahwa bila didakwaan disebut hanya ada Rp. 300 juta untuk Rano Karno, karena uang diserahkan oleh staf PT Bali Pacific Pragama, perusahaan milik Wawan, Dadang Prijatna.

"Totalnya 7,5 tambah 3,5 ya Rp.11 miliar, kalau di dakwaan Rp. 300 jtua itu mungkin dari saudara Dadang ya," ungkap Wawan. Menurut Wawan, permintaan Rp. 7,5 miliar itu diminta langsung oleh Rano Karno.

"Kalau yang Rp. 7,5 miliar langsung minta ke saya, diberikan via ajudan Rano. Jadi kalau Rp. 3,5 miliar itu dari alkes sedangkan Rp. 7,5 itu dari uang pribadi saya mungkin waktu itu dia mau jadi wakil, minta uang begitu," jelas Wawan.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Wawan menjelaskan pada 2012 berdasarkan laporan Dadan Priatna ia telah memberikan uang sebanyak dua kali, masing-masing Rp. 150 juta ke Rano Karno yang saat itu wakil gubernur Banten.

Selanjutnya pada 20 Juli 2013, staf keuangan PT Bali Pasific Pragama, Yayah Rodiah sebesar Rp. 1 miliar kepada Rano Karno sebelum berangkat ke Belanda; pada 21 Juli 2013 pemilik PT Java Medica selaku orang kepercayaan Wawan, Yuni Astuti memberikan Rp. 50 juta kepada H. Rano Karno sebelum ke Belanda; pada 2013 ajudan Wawan, Alimin alias Cuming menyerahkan uang Rp. 1 miliar ke Rano Karno dan pada tahun yang sama Wawan juga memerintahkan Ferdy untuk memberikan Rp1,5 miliar kepada Rano Karno. (Ben/Ant)

Rano Karno
Rano Karno

Jakarta, (Benhil, 10/04/2017) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan KPK tidak akan surut dan terpengaruh dalam penanganan-penanganan kasus korupsi meskipun telah terjadi teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

"Kami pastikan KPK tidak akan surut dan tidak akan terpengaruh oleh teror ini. Seluruh pimpinan KPK serta seluruh pegawai KPK akan terus berjuang dalam pemberantasan korupsi dengan terus melanjutkan proses penanganan perkara-perkara yang sedang ditangani," kata Agus saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Menurut Agus, apabila tujuan teror tersebut berkaitan dengan penanganan kasus perkara, maka itu salah sasaran.

"Kami lah sebagai pimpinan KPK yang bertanggung jawab terhadap segala langkah upaya penanganan perkara pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penyidik-penyidik KPK termasuk Novel maupun penyidik-penyidik yang lain yang bekerja berdasarkan perintah kami dan kami siap menanggung semua risiko itu," tuturnya.

Agus menyampaikan pimpinan KPK juga telah mengevaluasi dengan memastikan upaya untuk meningkatkan pengamanan bagi segenap pegawai KPK lembaga pembasmi koruptor tersebut.

"Tidak hanya bagi pegawai yang rentan menerima teror menjadi target dari sasaran pihak-pihak yang terancam tetapi secara proporsional juga pengamanan untuk seluruh personel KPK," ucap Agus.

Terkait kejadian yang menimpa Novel Baswedan, Agus mengatakan KPK telah berkoordinasi dengan Polri untuk peningkatan pengamanan.

"Bahkan di Rumah Sakit kami sudah bertemu dengan Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Utara untuk meminta mengusut kasus ini secara tuntas. KPK akan memberikan bantuan informasi yang kami miliki, mudah-mudahan segera bisa diselesaikan," ucap Agus.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan disiram air keras sepulang shalat subuh pada Selasa.

"Benar Novel Baswedan disiram air keras, untuk sementara masih dalam perawatan," kata adik Novel, Taufik Baswedan, saat dikonfirmasi oleh Antara. Istri Novel mengatakan suaminya disiram air keras di dekat rumah, dua rumah dari rumahnya.

Pelaku menyiramkan air keras ke Novel dari sepeda motornya saat Novel menengok ke belakang. "Air keras mengenai wajah," tambah Taufik.

Air keras itu mengenai sebagian wajah dan mata. Hingga saat ini Novel dalam kondisi sadar. "Tidak ada luka lain," ungkap Taufik.

Meski demikian Novel mungkin butuh menjalani perawatan inap di rumah sakit menurut Taufik.

Novel adalah salah satu penyidik senior KPK yang antara lain menangani kasus korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik e-KTP. Dukungan terhadap lembaga ini semakin menguat termasuk Pukat UGM kecam penyerangan Novel Baswedan yang disampaikan pada Selasa, 10/04/2017. (Ben/Ant)

Komisi Pemberantasan Korupsi

Purwokerto, (Benhil, 10/04/2017) - Kepala Kepolisian Resor Banyumas, Jawa Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi Azis Andriansyah mengakui pihaknya telah menggeledah rumah pelaku penyerangan markas kepolisian resor setempat.

"Saya pimpin langsung (penggeledahan) di sana. Penggeledahan dilakukan secara prosedural dengan meminta izin kepada lingkungan, kepala desa, dan camat mendampingi," katanya di Mapolres Banyumas, Selasa sore.

Ia mengatakan rumah pelaku di Desa Karangaren, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, dalam keadaan kosong. Berdasarkan informasi warga sekitar, kata dia, pelaku yang berinial MID (22) hidup sendiri di rumah itu karena keluarganya tinggal di kota lain.

Dalam penggeledahan tersebut, lanjut dia, pihaknya mengambil beberapa barang dan buku.

"Ada beberapa barang yang perlu dianalisis oleh ahlinya terlebih dahulu," katanya setelah peristiwa Mapolres Banyumas diserang pria bercadar hitam pada hari Selasa sekitar pukul 10.10WIB.

Saat ditanya mengenai kabar yang menyebutkan jika dalam penggeledahan tersebut ditemukan bom panci, Kapolres membantah kabar tersebut.

"Bukan, tidak benar itu. Harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ahlinya," katanya. Terkait pemeriksaan terhadap MID, dia mengatakan jika hingga saat ini, pelaku masih bungkam. "Dia hanya mengatakan, 'thaghut' , 'thaghut' kepada kami," katanya.

Menurut dia, pihaknya akan terus berupaya mengungkap motif penyerangan itu. Seperti diwartakan, seorang pria bercadar dan mengenakan pakaian serba hitam mendatangi Mapolres Banyumas dengan mengendarai sepeda motor.

Pria itu langsung menabrakkan kendaraannya ke arah Aiptu Ata Suparta yang sedang menelepon.

Setelah keduanya terjatuh, pria itu berdiri sambil mengeluarkan parang untuk menyerang Bripka Karsono yang berusaha menolong Aiptu Ata Suparta.

Bripka Karsono segera lari namun dikejar oleh pria bercadar itu sambil mengayun-ayunkan cadar dan meneriakkan takbir.

Bripka Karsono pun terkena sabetan parang di lengan kanannya, saat peristiwa nekad tersebut terjadi. Polisi lainnya yang mengetahui kejadian itu segera menolong korban dan mengamankan pelaku.

Kepala bidang Hubungan Kemasyarakatan Polisi Daerah Jawa Tengah Kombes Pol Djarod Padakova mengatakan polisi mengungkap identitas penyerang Mapolres Banyumas berdasarkan penelusuran sidik jari pelaku.

"Dari hasil penelusuran sidik jari diketahui pelaku berinisial MID kelahiran 1995," kata Djarod di Semarang, Selasa, (11/4).

Ia mengatakan pelaku diidentifikasi dan diketahui beralamat di Desa Karangaren, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. (Ben/Ant)

Banyumas

Yogyakarta, (Benhil, 10/04/2017) - Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Yogyakarta mengecam keras peristiwa penyiraman air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Kami sempat tidak percaya tindakan barbar seperti itu masih terjadi," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim saat jumpa pers di Kantor Pukat UGM Yogyakarta, Selasa.

Pukam UGM Yogyakarta dikenal dengan visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Meski tidak bisa buru-buru mendahului proses penyidikan oleh kepolisian, menurut Hifdzil, berdasarkan penalaran wajar peristiwa yang menimpa Novel Baswedan tidak jauh dari kasus korupsi yang tengah ditangani.

"Saya kira ini bukan sekadar kasus kriminal umum biasa, melainkan sudah didesain untuk melemahkan KPK," kata dia.

Menurut Hifdzil, peristiwa itu tidak hanya menjadi teror bagi penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) semata melainkan bermuatan ancaman bagi aktivis pemberantasan korupsi dari kalangan sipil.

"Kami sangat sedih, pak Novel sebagai penyidik yang dilengkapi senjata tidak biasa berkelit dari serangan itu, lalu bagimana kami masyarakat sipil yang tidak berbekal senjata?," kata dia.

Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Islam Indonesia (UII) Eko Riyadi mengatakan peristiwa penyiraman terhadap Novel merupakan titik kulminasi rentetan upaya pelemahan terhadap penindakan korupsi.

"Mulai dengan upaya yang 'sok' beradab hingga yang biadab seperti ini," kata Eko.

Di sisi lain, menurut dia, peristiwa itu menjadi kesempatan pemerintah dan kepolisian membuktikan keberpihakannya terhadap semangat pemberantasan korupsi. "Jika polisi dianggap bagian dari gerakan pemberantasan korupsi maka harus segera mengusut pelaku dan otak kasus ini," kata Eko. (Ben/Ant)

Universitas Gajah Mada
Ilustrasi

Jakarta, (Benhil, 10/04/2017) - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (#Ahok) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan dijadwalkan pada Kamis (20/4/2017).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta kepada Majelis Hakim agar pembacaan tuntutan ditunda sampai dua minggu ke depan.

"Alangkah baiknya kalau tidak bisa dua minggu, setidaknya tanggal 21 April," kata Trimoelja D Soerjadi anggota tim kuasa hukum Ahok dalam lanjutan sidang ke-18 Ahok dengan agenda pembacaan tuntutan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa.

Namun, Majelis Hakim komplain terkait dengan usulan Penasihat Hukum Ahok dan meminta untuk dimusyawarahkan kembali soal jadwal tuntutan tersebut.

"Kalau begitu tanggal 20 April supaya ada kepastian," jawab Tromoelja.

"Dari sisi materi, saya tertarik apa yang disampaikan Penasihat Hukum karena tidak bisa selesai untuk hari ini," jawab Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono.

"Kalau saya tunda pasti ada kepastian. Kalau saudara menghendaki tanggal 20, Jaksa menghendaki tanggal 20 tetapi risikonya pembelaan saudara waktunya terpotong karena di sini giliran sidang ke-20 ini tanggal 25 April jadi kalau sidang ke-19 yang sedianya tanggl 17 ditunda tanggal 20 kesempatan pledoi saudara hanya lima hari," kata Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto.

"Setelah kami bermusyarah dengan Majelis Hakim, tapi dengan catatan sekali ini kita keluar dari kesepatakan, ini yang mengusulkan juga Penasihat Hukum dan juga disetujui Penuntut Umum, kepada terdakwa, saudara mempersiapkan pembelaan seusai dengan jadwal ini dengan risiko berkurang waktu menyusun pledoinya. Sidang ini ditunda sampai 20 April," kata Dwirso.

Sebelumnya dalam persidangan, Jaksa Ali Mukartono meminta jadwal pembacaan tuntutan terhadap Ahok ditunda karena belum selesainya penyusunan tuntutan.

"Memang sedianya persidangan hari ini agendanya adalah pembacaan surat tuntutan dari kami selaku Penuntut Umum, kami sudah berusaha sedemikian rupa bahwa ternyata waktu satu minggu tidak cukup atau kurang cukup bagi kami untuk menyusun surat tuntutan," kata Ali.

Ia pun mewakili tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta maaf soal permintaan ditundanya sidang ke-18 Ahok tersebut.

"Kami memohon waktu untuk pembacaan surat tuntutan karena kami tidak bisa bacakan hari ini," ucap Ali.

Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. (Ben/Ant)

Ahok

Purwokerto, (Benhil/10/04/2017) - Seseorang yang menggunakan cadar warna hitam dan helm menyerang Markas Kepolisian Resor Banyumas di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

Saat penyerangan itu terjadi, sejumlah wartawan sedang berkumpul di halaman Mapolres Banyumas untuk menunggu rilis pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan.

"Sekitar pukul 10.10 WIB, tiba-tiba dari arah barat datang seorang pengendara sepeda motor serta menggunakan pakaian serba hitam, bercadar hitam, dan helm," kata salah seorang wartawan, Dimas.

Menurut dia, pengendara sepeda motor itu langsung menabrakkan kendaraannya ke salah seorang anggota Polres Banyumas yang sedang menelepon.

Setelah terjatuh, pria bercadar hitam segera berdiri dan mengeluarkan golok sambil berlari ke arah selatan untuk menyerang beberapa anggota Polres Banyumas. Salah seorang anggota Polres Banyumas yang berupaya melumpuhkan pria bercadar itu terkena sabetan parang. Pria bercadar itu segera diamankan oleh sejumlah anggota Polres Banyumas dan dibawa ke dalam markas untuk menjalani pemeriksaan.

Wartawan lainnya, Driyanto mengatakan saat penyerangan itu terjadi, dia sedang berada di dekat Aiptu Ata Suparta yang sedang menelepon.

"Pak Parta terjatuh ditabrak sepeda motor, saya berusaha menolongnya bersama Bripka Karsono. Tiba-tiba orang itu berdiri sambil mengeluarkan parang dan menyerang Pak Karsono sembari meneriakkan takbir," ucapnya.

Menurut dia, lelaki berusia sekitar 25 tahun itu berlari mengejar Karsono sambil mengayunkan parang dan mengenai lengan kanan anggota Satuan Reserse Kriminal tersebut.

Ia mengatakan anggota Polres Banyumas yang mengetahui kejadian itu segera menolong korban dan mengamankan pria bercadar hitam tersebut.

Tidak lama kemudian, anggota Brimob Subdetasemen Purwokerto segera datang ke Mapolres Banyumas untuk melakukan sterilisasi serta menindak lanjuti kejadian nekad tersebut. (Ben/Ant)

Polri

Jakarta, (Benhil/10/04/2017) - Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dicegah bepergian keluar negeri untuk enam bulan ke depan, kata Direktur Jenderal Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie ketika dikonfirmasi Antara di Jakarta, Senin.

"Sudah sejak kemarin malam Dirjen Imigrasi menerima Surat Permintaan Pencegahan untuk tidak bepergian keluar negeri atas nama bapak Setya Novanto dan langsung dimasukkan ke dalam Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian untuk berlaku selama enam bulan," katanya.

Tapi Ronny tidak menjelaskan apakah permintaan cegah tangkal itu juga memuat status Setnov sebagai tersangka atau masih jadi saksi dalam penyidikan kasus di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

"Sebaiknya bertanya ke penyidik KPK karena semua kompentensi dari penyidik KPK," ujar Ronny melengkapi.

Dalam dakwaan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto untuk kasus dugaan korupsi KTP Elektronik (e-KTP), nama Setnov sering muncul sebagai salah satu pihak yang berperan dalam pengadaan #e-KTP dengan total anggaran Rp.5,95 triliun itu.

Sejumlah peran Setnov antara lain adalah ia menghadiri pertemuan di hotel Gran Melia pada tahun 2010 yang dihadiri Irman, Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini dan Setnov. Dalam pertemuan itu Setnov menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek penerapan e-KTP.

Selanjutnya pada Juli-Agustus 2010, DPR mulai melakukan pembahasan Rencana APBN 2011, Andi Agustinus beberapa kali bertemu Setnov, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin yang keduanya masih dalam tahanan kasus korupsi karena dianggap representasi Partai Demokrat dan Golkar yang dapat mendorong Komisi II menyetujui e-KTP.

Proses pembahasan akan dikawal fraksi Partai Demokrat dan Golkar dengan kompensasi Andi memberikan fee kepada anggota DPR dan pejabat Kemendagri. Sebagai imbalan, Setya Novanto dan Andi Agustinus mendapat sebesar 11 persen atau sejumlah Rp.574,2 miliar sedangkan Partai Golkar mendapat Rp150 miliar.

Selain Irman dan Sugiharto, KPK juga sudah menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong dan mantan anggota Komisi II dari fraksi Hanura Miryam S Haryani sebagai tersangka dalam perkara ini.  (Ben/Ant)

Setya Novanto
Ilustrasi, TEMPO

Mogadishu, (Benhil, 10/4/2017) - Serangan pengebom bunuh diri dengan mengenakan seragam militer menewaskan sedikit-dikitnya sembilan tentara di markas di ibukota Somalia, Senin, kata pihak berwenang, dan seorang pegawai pemerintah tewas akibat bom, yang ditanam di mobilnya.

Pemberontak Al Shabaab, yang terhubung dengan jaringan AlQaeda, mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri di markas pelatihan militer di pinggiran Mogadishu itu.

"Bom bunuh diri oleh seseorang berseragam tentara dengan jaket peledak dan bersenjata masuk ke markas dan meledakkan dirinya setelah menembaki prajurit," kata perwira polisi Nur Hussein.

"Pengebom bunuh diri itu meledakkan dirinya beberapa menit setelah pelatihan," kata seorang kolonel, dengan meminta tidak disebutkan namanya.

Setidak-tidaknya sembilan tentara tewas dan belasan lainnya luka-luka.

"Beberapa yang cedera berada dalam kondisi kritis. Hal ini tidak mudah untuk mencegah pertempur berseragam militer yang melakukan aksi bom bunuh diri," katanya.

Di bagian lain kota itu, sebuah bom mobil menewaskan seorang pegawai pemerintahan, kata seorang juru bicara walikota Mogadishu, Abdifatah Omar Halane.

Pada Minggu, sebuah bom mobil yang dilakukan al Shabaab di luar markas tentara di Mogadishu, menewaskan sedikitnya 15 orang.

Kelompok ini telah meningkatkan serangan untuk menantang pemerintah baru setelah Presiden Mohamed Abdullahi Mohamed memberikan pidato militer dan menyatakan "perang" terhadap pemberontakan.

Somalia telah terpecah oleh perang saudara sejak 1991, ketika klan panglima perang menggulingkan pemimpin otoriter Siad Barre.

Di banyak bagian dari negara itu, bentrok semakin besar sebagai dampak dari kekeringan, yang semakin parah. PBB mengatakan, jumlah penduduk Somalia sekitar 12 juta orang dan lebih dari setengahnya akan memerlukan bantuan pada Juli. (Ben/Ant/Reut)

Somalia


Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang akan  berlangsung  pada  tanggal  15  Februari  2017  mendatang  terus  menyita  perhatian  masyarakat Indonesia.  Hasil  pilihan  7,1  juta  warga  Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang  tersebar  di  13.000  Tempat Pemungutan  Suara (TPS) pun akan  menjadi  momen  nasional  yang  ditunggu-tunggu  masyarakat  Indonesia.  Untuk membantu  menjawab  keingintahuan  masyarakat  akan  hasil  Pilkada  DKI  Jakarta  dengan  lebih cepat, inTouch  Innovate  Indonesia bekerjasama  dengan  beberapa  mitra  seperti  Microsoft Indonesia untuk mengembangkan MataRakyat, sebuah aplikasi penghitungan suara yang dapat menginformasikan  hasil penghitungan  secara  riil  dan  cepat (real  and  quick  count) beberapa menit setelah masing-masing TPS memperoleh suara akhir.

“Hasil  resmi  penghitungan  suara  akan  disampaikan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dalam 12  hari  setelah  tanggal  15  February 2017.  Selama  rentang  waktu  tersebut,  system quick  count yang mengambil sampling 2%  dari  total  data real  count biasanya  masih menjadi  andalan  untuk memprediksi  hasil  Pilkada.  Tahun  ini,  aplikasi  MataRakyat  yang  memanfaatkan cloud  service Microsoft  Azure  pun  hadir  untuk  membantu memberikan  hasil  survei  secara  riil  dan cepat dengan  metode crowd  participation oleh  eSaksi  relawan ” ujar Hendra  Kendro, CEO  inTouch Innovate Indonesia.

eSaksi  adalah  relawan  yang  tersebar  di  lima  wilayah  DKI  Jakarta  dan  Kepulauan  Seribu  yang menggunakan ponsel masing-masing untuk mengunggah hasil pemilihan ke server MataRakyat secara real time dari  masing-masing  TPS (Tempat Pemungutan Suara) tepat  ketika  TPS  ditutup  dan  Formulir  Plano  C1 ditandatangani para saksi.  Untuk  menjamin  akuntabilitas  dan keabsahan  hasil  penghitungan  cepat  yang  dilakukan  oleh ribuan  relawan  di  13.000  TPS  ini,  MataRakyat  menerapkan  metode  dan  teknologi  tepat  guna sebagai berikut:

  • Untuk memastikan hanya warga DKI yang terdaftar di DPT yang bisa mendaftar menjadi eSaksi. Nama sesuai KTP dan NIK eSaksi akan divalidasi terhadap database KPU (Komisi Pemilihan Umum)  melalui API (Application Program Interface)
  • Untuk  menjamin  bahwa  data  yang  diketik  dan  foto  formulir  C1  yang  diunggah  oleh eSaksi  berasal  dari  TPS  yang  benar  dan  pada  waktu  yang  tepat  (saat  TPS  tutup), MataRakyat menggunakan    teknologi GeoTagging (menvalidasi    lokasi    berdasarkan koordinat GPS) dan Time-Stampped
  • Untuk memastikan angka yang diketik sama dengan bukti foto Formulir C1, MataRakyat menerapkan metode peer validation dimana data yang diunggah oleh setiap eSaksi akan divalidasi oleh eSaksi dari TPS lain yang dipilih oleh sistem secara acak sebelum direkap oleh server MataRakyat. 

"Penggunaan validasi eSaksi, GeoTagging, time-stampped, dan peer validation ini kami harapkan akan  menjamin  hasil  MataRakyat yang  lebih  akurat,  independen,  dan  akuntabel," jelas Dhana Galindra, Project Manager Mata Rakyat.

Dalam  membangun  aplikasi  nirlaba  ini,  Microsoft  Indonesia  memberikan  dukungannya  melalui penyediaan cloud   service, Azure. Ruben   Hattari,   Corporate   Affairs   Director, Microsoft Indonesia mengatakan, “Pada   hari   Pilkada,   jutaan   data   akan   masuk   ke   dalam   aplikasi MataRakyat.  Azure  pun  menyediakan  kemampuan  skalabilitas  otomatis,  sehingga  pengguna dapat tetap merasakan kenyamanan penggunaan di tengah traffic yang tinggi.”

Selain  melalui  aplikasi mobile dan  situs Website MataRakyat,  hasil Real  Quick  Count MataRakyat ini juga akan disiarkan secara langsung melalui MetroTV sebagai official media partner MataRakyat.

Don Bosco Selamun, Pemimpin Redaksi, MetroTV mengatakan, “Kami menyambut baik real count dari MataRakyat. Ini akan menjadi bagian penting dari usaha transparansi hasil Pilkada.  Masyarakat akan lebih cepat mengetahui hasil Pilkada. Terlebih lagi masyarakat diajak berpartisipasi untuk menyampaikan hasil Pilkada di TPS masing-masing”

Keseluruhan  proyek MataRakyat dibangun  dari  hasil  sumbangan  relawan  perorangan  maupun korporasi;  mulai  dari  tim programmer inTouch  yang  membangun  aplikasi  secara  probono, Microsoft yang menyediakan cloud service Azure, rekan-rekan dari IT-Group, dan terutama para eSaksi  relawan  yang  bersedia  untuk  bekerja  tanpa  dibayar  dengan  menggunakan  ponsel  serta pulsa, kuota internet sendiri.”

Sesuai dengan slogan iVote, iCount, iShare, MataRakyat merupakan platform bagi rakyat yang peduli  untuk  ikut  mengawal  hasil  pemilu  yang  demokratis  dan  transparan.  Saya  yakin  hal  ini akan  menjadi  tren  cara  rakyat  Indonesia memantau  hasil  pemilu  yang  akan  datang;  termasuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang berskala nasional,” tutup Hendra Kendro.



Anggawira seorang pengusaha muda yang tekun dalam bidang virtual office, bisnis digital dan energi ini akan dipercaya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Bekasi. Hal ini tentu masih dalam perbincangan, tetapi nama yang kini menjadi fokus adalah hanya satu nama yakni Anggawira yang merupakan fungsionaris Partai Gerindra itu.

Hingga saat ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) belum dapat memastikan siapa yang terpilih karena kedua kandidat tersebut masih harus melewati beberapa proses seleksi dari DPP Gerindra yakni langsung Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui Prabowo Subianto hampir dipastikan akan memilih Anggawira menjadi pimpinan DPC Bekasi karena kapasitas yang mumpuni. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Mulyadi menginginkan pemimpin DPC Bekasi ke depannya figur pengusaha, figur yang memiliki rekam jejak yang baik di dunia yang ditekuni, entah itu pengusaha ataupun politisi.

“Kandidat harus memiliki 5 C yakni, Character, artinya kandidat harus memiliki karakter yang baik, santun, dan arif. Kedua, Clear. Artinya harus jelas apa visi dan misi nya ingin menjadi ketua DPC. Pastinya mereka harus memiliki komitmen kuat untuk mengabdi keapada masyarakat, dan memberi kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan kota Bekasi. Ketiga, Clean. Kandidat harus memiliki rekam jejak yang bersih, tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal, dan memiliki reputasi baik. Keempat, Competent. Ini juga syarat mutlak yang harus dipenuhi. Kandidat perlu memiliki kemampuan untuk mengemban amanah dengan baik, harus siap dengan segala tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, Chemistry. Dimana, kandidat memiliki hubungan yang baik dengan anggota internal partai, dan dengan tokoh- tokoh lain di luar Partai," tegasnya.

Dari karakter ini pengamat politik dari Universitas Indonesia, Qadira Chusnuli menyatakan bahwa Anggawira pantas untuk menjadi Ketua, dikarenakan kapasitas nasionalnya yang tidak perlu diragukan lagi.

"Angga kan kalau kita lihat track recordnya itu sekarang jadi jendral perang memenangkan Anies-Sandiaga Uno di Pilgub DKI. Ia punya komitmen memenangkan kader Gerindra," tegasnya.

Kalangan pengusaha menyatakan mendukung Anggawira karena dinilai berkompeten, dan sering terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Ia juga dinilai sebagai tokoh yang muda yang kritis, dan berani mengambil sikap.

Pengusaha muda, Alin yang juga kader Partai Gerindra Jawa Barat menyatakan dukungannya untuk Anggawira ke depannya untuk bisa menjabat sebagai Walikota Bekasi. Banyak masalah yang terjadi di Bekasi butuh kepemimpinan yang baik misalnya pedestrian dibongkar, pengunjung dan tamu di Pemkot Bekasi kewalahan.

"Sekarang jalan kaki aja susah, ga jelas infrastruktur di Bekasi. Kita harus ubah walikotanya," tutur Alin.

Disebutkan, saat hendak mengurus persuratan di kantor Pemkot Bekasi, dia harus parkir jauh di areal Stadion Bekasi. Dia juga harus berjalan kaki sekitar 500 meter dari areal Stadion ke Pemkot Bekasi dengan menyeberang Jalan Ahmad Yani.

“Manalagi saat ini trotoar lagi diacak-acak sehingga warga kesulitan saat melintas trotoar karena ada alat berat yang tengah di sana,” katanya.


Pilakada DKI Jakarta yang sedang riuh, beberapa hari ini diramekan dengan berita Agus Harimurti Yudhoyono putra dari mantan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan partai politiknya berlogo Mercy, partai Demokrat ikut-ikutan dalam pesta demokrasi yang akan digelar setelah usai masa periode petahana #Ahok. Berkoalisi dengan PKB, PPP, dan PAN, disebut dengan koalisi Cikeas. Pernyataan telah dirilis di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada hari Jumat (23/9/2016) dini hari. Apakah pilkada kali ini bakan seru? Jawabannya tidak.

Siapa yang mampu memprediksi akankah Agus Harimurti Yudhoyono bakalan kalah perang sebelum pilkada dimulai. Sebenarnya cukup mudah membacanya, popularis sang ayah dengan tidak adanya hasil karya spektakuler selama kepemimpinannya dua periode. Pengurus partai yang banyak masuk bui karena korupsi ikut memberi andil simpati melorot. Begitu bobroknya manusia politik yang ada di sekitar SBY pada saat itu.

Selain itu, lihat berita bertajuk Presiden: Perwira TNI-Polri Jangan Bercita-cita Jadi Gubernur, pernyataan SBY yang pernah dimuat oleh kantor berita Antara, Selasa, 22 Desember 2009 22:28 WIB dan telah dilihat sebanyak  205.768 (views) kali. Berita ini dengan seketika telah dibagikan netizen (ciber society) setelah berita dari markas di Cikeas ramai pada berbagai media. Ada yang menulis, #SBY tidak punya pendirian, #SBY menelan ludah sendiri. Sikap yang dapat dipahami, kekecewaan pada Soesilo Bambang Yudhoyono sangat nyata.

Akankah ambisi dan dinasti kekuasaan yang getol dari mantan presiden SBY dapat terwujud melalui sang anak Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni sebagai bakal cagub (calon gubernur) dan calon wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017, kemungkinan besar tidak. Target untuk menguatkan posisi untuk pilpres yang akan datang dapat sirna, ditenggelamkan masyarakat pengagum Ahok, ditenggelamkan oleh netizen Indonesia yang menginginkan negeri ini lebih baik lagi di era Jokowi. Jauh dari para koruptor yang sedang dibui, petualang politik di era SBY. Sebut saja mulai dari Anas Urbaningrum, Soetan Batugana, Andi Alifian Mallarangeng. Kasus proyek Hambalang, belum lagi resistensi terhadap Roy Suryo yang sering berceloteh di Twitter dengan sinis, bahkan video di YouTube menunjukkan ketidak mampuannya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Banyak sekali faktor pendukung, niat keluarga besar dan dinasti SBY untuk kembali berkuasa akan sirna sebelum pesta demokrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta digelar. Artikel bertajuk Agus Agus Harimurti Yudhoyono Kalah Sebelum Perang akan menjadi catatan digital yang mudah ditemukan di internet, saat penghitangan suara kelak. Menjadi refleksi, ketidak piawaian putusan politik yang didorong oleh ambisi.

Agus Harimurti Yudhoyono

Generasi muda saat ini boleh dikatakan sebagai penerus bangsa suatu negara, oleh karena itu generasi muda ini harus mempunyai kualitas yang baik dan harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan SDM. Suatu negara akan ikut bertumbuh dan berkembang apabila didukung oleh SDM yang berkualitas, pintar bahkan banyak yang mahir menulis. Pemilik PT. Galuh Citarum apresiasi Kompasiana saat diskusi dengan BENHILNET.

Itulah yang disadari oleh Amin Supriyadi, yang merupakan komisaris utama PT Galuh Citarum yang bergerak di sektor property khususnya pembangunan di Karawang yang kini bertumbuh pesat dan menjadi salah satu pusat perekonomian saat ini, semuanya berkat sentuhan dingin dari Amin Supriyadi.

“Suatu negara tidak akan berkembang apabila kualitas SDM yang buruk oleh karena itu sebagai generasi muda harus dibekali tidak hanya dengan pendidikan formal melainkan pembentukan karakter yang matang, bukan hanya menghitung untung dan rugi tetapi harus mengedepankan moral” ujar Amin di tengah seminarnya tepat di hari pendidikan hari ini. Saat bincang bincang Amin mengatakan, "Saya suka baca Kompasiana, banyak yang mahir menulis dan layak diparesisi, banyak pemikiran yang bagus disampaikan di sana" dilanjutkan, "Pendidikan yang baik, memungkinkan mereka mampu melakukan itu"

Pembinaan generasi muda sangatlah penting, sebagai contoh kabupaten karawang yang sering terdengar fenomena narkoba, free seks dan tawuran merupakan masalah yang harus segera diatasi, semua itu bisa terjadi karena minimnya program pendidikan yang dienyam.

Oleh karena itu, Amin Supriyadi bersama dengan PT. Galuh Citarum sedang membuat program pendidikan yang dikhususkan untuk mereka yang kurang mampu. Galuh Citarum nantinya akan membangun sekolah sekolah dengan biaya tunjangan rendah namun tetap berkualitas, bagi yang berprestasi akan diberikan beasiswa untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi nantinya.
Bukan kali ini saja Galuh Citarum melakukan aktivitas sosial seperti ini, sebelumnya mereka juga sering melakukan CSR seperti kunjungan ke panti asuhan, memberi sembako ke pedalaman, membersihkan mesjid dll.

Amin menambahkan, pendidikan bukan hanya semata mata didapat dari sekolah dan menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi dari lingkungan hidup dan keluarga. “Oleh karena itu ada PR besar bagi kita semua demi sebuah perubahan di negara kita sendiri yaitu menciptakan generasi yang lebih baik dari sekarang. Mari kita bersama sama memulainya dari lingkungan sekitar dulu dengan saling mengingatkan” jelas amin

Kompasiana adalah situs jurnalisme warga yang beritnya banyak diisi oleh pengguna internet, hingga penulis lepas. Sebagai penutup Amin berpesan kepada generasi muda untuk terus berkarya demi mengharumkan nama bangsa seperti Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita semua. Selamat Hari Pendidikan Untuk Kita Semua.



Kompasiana


Amin Supriyadi, pengusaha nasional yang kini terus memberdayakan TKI ini mendorong pemerintah bersama industri untuk memberikan dana Rp 1 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR). KUR bukan hanya besar, harus juga berbunga rendah bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.  "Kami bersama teman-teman pengusaha lain untuk terus mendorong KUR TKI ini. KUR harus mendapat perhatian. Kalau selama ini, jujur saja pembiayaan TKI ini masih belum jelas sekarang, ke depan pemerintah harus menurunkan anggaran dan regulasinya harus mendukung TKI," tegas Amin.

Komisaris Utama PT Galuh Citarum itu menyatakan bank-bank yang sudah ditunjuk untuk menyalurkan pembiayaan itu adalah tiga bank BUMN dan dua bank swasta yaitu PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri, PT Bank International Indonesia, dan PT Bank Sinarmas. Menurutnya bank-bank ini harus bersinergi dan berkolaborasi untuk mempersiapkan kehidupan TKI yang lebih baik lagi.

Berikut beberapa bank yang telah dikonfirmasi besar pembiaayan TKI untuk BNP2TKI: BRI akan menyalurkan sebesar Rp 400 miliar,  Bank Mandiri sebesar Rp 200 miliar,  BNI sebesar Rp 200 miliar. Gabungan dua bank swasta lain akan memberikan pembiayaan sebesar Rp 200 miliar.

"Nasabah ini juga nantinya kan sangat banyak, bisa sampai 100 ribu nasabah," tutur Amin Supriyadi. Jadi menurut Amin peluang Bank untuk terus menjaring nasabah sangatlah terbuka dengan adanya kerjasama dengan BNP2TKI.

Dua Bank Swasta
Pemerintah melibatkan dua bank swasta untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) buat Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kedua bank tersebut Bank Sinarmas dan Maybank. “Sinarmas dan Maybank merupakan bank yang selama ini membantu pembiayaan TKI, dan ini harus terus berjalan, jangan hanya setengah. Bank hadir harus membantu rakyat," ujar Amin.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI),  Nusron Wahid juga menambahkan kedua bank tersebut kuat di negara-negara kantong TKI. Seperti Maybank kuat di Malaysia dan Brunei Darussalam. “Sinarmas kuat jaringannya di Taiwan dan Hongkong,” tutup Nusron.

TKI

Sukses menarik perhatian ribuan pengunjung satu tahun lalu, Galuh Mas Karawang kembali akan menggelar acara Karawang Japan Matsuri (KJM) untuk kedua kalinya pada Sabtu dan Minggu, 10 – 11 Oktober 2015. Acara ini akan dilaksanakan di dua titik pusat komersil yakni Galuh Mas yang menjadi daya tarik Karawang, perusahaan properti milik Amin Supriyadi,  Technomart dan Karawang Central Plaza. Satu titik pusat komersil lain, Festive Walk, akan menggelar aneka kompetisi dan hiburan Jepang tiap hari dan akhir pekan dari tanggal 10 – 31 Oktober 2015.

Demikian keterangan pers yang disampaikan Mr. Tanaka, Ketua Lembaga Persahabatan Hamamatsu, Mr. Kinoshita, penasihat penyelenggara Karawang Japan Matsuri. Jumpa pers diadakan di lantai dasar Mall Technomart, pada Rabu, 23 September 2015. Turut hadir dalam jumpa pers tersebut di antaranya,  Corporate Promotion Manager PT. Galuh Citarum, Heru Mahad dan Deti dari Tensai yang akan bertindak sebagai event organizer KJM. Pembukaan acara ini akan digelar di Hotel Mercure Karawang dan rencananya akan dibuka oleh Plt. Bupati Karawang pada hari Sabtu, 10 Oktober 2015.
KJM adalah hasil kerja sama Galuh Mas Karawang dan Japan Foundation, Lembaga Persahabatan Indonesia Jepang Hamamatsu, dan Tensai sebagai event organizer KJM. Acara ini merupakan festival kebudayaan dan pendidikan Jepang yang bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan Jepang kepada masyarakat Karawang. Menurut Heru Mahad, Galuh Mas sebagai pusat hunian dan komersil ingin mewadahi acara ini agar masyarakat Karawang yang mengunjungi Galuh Mas mendapat hiburan sekaligus informasi menarik dan berguna mengenai kebudayaan Jepang. Acara ini juga menjadi bentuk keterbukaan Galuh Mas Karawang terhadap kedatangan para pebisnis, budayawan, dan pendidik Jepang yang ingin membangun Karawang.

Di acara KJM nanti pengunjung akan dihibur oleh aneka booth bazaar yang menggelar aneka produk, foto booth, dan kuliner Jepang, pertunjukan dan kompetisi Cosplay. Lomba pendidikan antara lain Rodoku, Kanji, Manga, fotografi, Mading, Kana, Shuuji, mewarnai dan karaoke. Puncak acara yang paling meriah adalah Omikoshi, yakni arak-arakan budaya Jepang, serta penampilan musisi asal Jepang, Hiroaki Kato. Sementara itu kompetisi kebudayaan Jepang yang digelar di Festive Walk adalah Lomba Foto ala Jepang, lomba mewarnai anime Jepang, Japanese song singing contest, dan modeling contest Harajuku style.

Sejarah Matsuri
Matsuri berasal dari kata matsuru yang berarti menyembah, memuja atau pemujaan terhadap Kami atau ritual yang terkait. Dalam  agama Shinto dikenal empat unsur dalam matsuri, yakni penyucian (harai), persembahan, pembacaan doa (norito), dan pesta makan. Matsuri yang paling tua yang dikenal dalam mitologi Jepang adalah ritual yang dilakukan di depan Amano Iwato. Sebagian besar matsuri diselenggarakan dengan maksud untuk mendoakan keberhasilan tangkapan ikan dan keberhasilan panen (beras, gandum, kacang, jawawut, jagung), kesuksesan dalam bisnis, kesembuhan dan kekebalan terhadap penyakit, keselamatan dari bencana, dan sebagai ucapan terima kasih setelah berhasil dalam menyelesaikan suatu tugas berat. 

Matsuri juga diadakan untuk merayakan tradisi yang berkaitan dengan pergantian musim atau mendoakan arwah tokoh terkenal. Makna upacara yang dilakukan dan waktu pelaksanaan matsuri beraneka ragam seusai dengan tujuan penyelenggaraan matsuri. Matsuri yang mempunyai tujuan dan maksud yang sama dapat mempunyai makna ritual yang berbeda tergantung pada daerahnya.

Matsuris


If an action is considered to be worth undertaking then the subsequent results must be reported. This precept is fundamental to the corporate culture of Moores Rowland Indonesia. Originally applied in the disciplines of accounting and audit on which the firm initially built its reputation, recent years have seen a growing perception that financial reporting does not by itself always provide the information required to make sound and transparent decisions.

Sustainability and human rights are terms that are increasingly being heard at boardroom level and Moores Rowland has been in the vanguard of those providing reporting in these areas; indeed, its award-winning MIHRSC human rights audit methodology has proven a basis for further development.  In taking reporting to the next level no one knows exactly where the future lies, although like financial audit it could well become industry specific. One thing is for sure though that Moores Rowland will be in the forefront, as its links to international leaders in these fields attest.

GRI – Moores Rowland Indonesia-Organizational Stakeholder
On June 9, 2015 in Amsterdam, the Global Reporting Initiative (GRI) unveiled plans to expand its scope to catalyze the next era of sustainability. These plans include a focus on four strategic priorities, as well as a new brand to support this strategy. GRI is already the most trusted and widely used sustainability reporting standards and used in over 90 countries worldwide.  Building on this past success, GRI will expand its focus over the next five years to empower decision making towards a more sustainable economy and world.
 
Reporting is a cornerstone of sustainability and Moores Rowland Indonesia is justly proud of its past record in the field of sustainability reporting.  Moving forwards, however, as a GRI Organizational Stakeholder it will also be in the forefront of efforts to expand utilization of sustainability reporting and disclosure to empower more enlightened and transparent decision making by both governments and the private sector in addressing the critical challenges of our time.

FIHRRST – Moores Rowland Indonesia - Accredited Assessor   
The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) that were unanimously endorsed by the United Nations Human Rights Council in June 2011 effectively defined the roles of government and business for ensuring that business entities respect human rights across their operations.  What was not provided, however, was a means that enabled business entities to know and show that they were in compliance with human rights as laid out in the UNGP.
 
With the introduction of BHRISC 2011, the Association For International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) has addressed this need of business by providing a method of certification of business compliance with human rights as laid out in the UNGP. Moores Rowland Indonesia is one of the initial independent assessors accredited by FIHRRST.


Nilai investasi yang masuk ke Jawa Barat sampai selama semester I hingga akhir Juni, merupakan rekor yang pernah dicapai provinsi yang berdekatan dengan ibukota tersebut. Dadang M. Masoem, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Jawa Barat mengatakan, realisasi investasi di Jabar selama periode tersebut mencapai Rp 71,4 triliun. 

Karawang Menyerap Investasi Terbesar Nomor 2 di Jawa Barat

KarawangPencapaian ini menjadikan Jawa Barat mendapat perolehan investasi tertinggi di Indonesia selama periode tersebut. Dengan begitu, Dadang optimistis, target realisasi investasi di Jabar tahun 2015 sebesar Rp 95,81 triliun bisa terealisasi.

Menurut data yang dirilis, investasi tersebut telah menyerap 199.561 tenaga kerja yang tersebar di 18.721 proyek pembangunan baik infrastruktur, manufaktur maupun berbabagai sektor lainnya termasuk penyediaan layanan jasa profesional di wilayah Kabupaten. "Terbesar masih di infrastruktur, sisanya manufactur, jasa dan pertanian serta perkebunan," katanya beberapa waktu lalu, ditutrkan kepada Blog berita bisnis benhil.net.

Kawasan yang paling banyak menyerap investasi ini terbesar di Bekasi, lalu Karawang, Purwakarta dan Subang. Pengembangan dilakukan ke timur Jabar seperti Majalengka dan Cirebon.

Mendengar pernyataan itu, Amin Supriyadi pengusaha properti di Karawang mengatakan Karawang akan terus bertumbuh pesat ke depannya. Menurut Amin, properti di Karawang akan tetap ada pasarnya.

"Karawang terus bertumbuh dan semakin positif trend pasarnya. Ini yang menyebabkan investasi di Karawang bisa cukup tinggi karena investor juga melihat bahwa Karawang ini memiliki future yang baik," kata Amin, sepadan dengan penuturannya yang pernah dismpaikan kepada situs online bisnispost.com yang dapat dilihat pada laporan tertaut ini.

Amin juga mendorong percepatan infrastruktur di seluruh Indonesia secara merata, tidak cukup hanya di kabupaten yang dikenal sebagai lumbung padi, pemasok besar terbaik untuk konsumsi warga Jakarta.

"Seharusnya dari Sabang sampai Merauke infrastruktur harus merata. jangan hanya berpusat di Jakarta dan sekitarnya. Jika infrastruktur sudah oke maka pemerataan ekonomi juga otomatis bisa inline," tutup Amin pengusaha sukses dibidang properti dan sebagai Komisaris Utama PT Galuh Citarum. Pemilik Galuh Mas dan beberapa hotel berbintang di Karawang dan Tangerang dan saat ini sedang merencanakan membangun beberapa apartemen di kawasan tersebut yang siap dipasarkan setelah 2016. (BB)

Reformasi membawa angin segar perubahan bagi Indonesia. Terutama perubahan dalam sistem politik. Dimana pemilu yang demokratis memberikan harapan baru untuk bangkit dari keterpurukan. Antusiasme yang tinggi pada Pemilu 1999 membuat partisipasi pemilih mencapai 92,99%.

Meski masih harus tertatih-tatih untuk bangkit, Pemilu 1999 setidaknya melahirkan lembaga wakil rakyat yang berani mengkritik dan melawan kekuasaan. Tidak sekadar sebagai penyetempel kebijakan seperti sebelumnya. Sejak itu pula banyak lembaga independen terbentuk dari buah tangan mereka yang salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun partisipasi mulai menurun pada Pemilu 2004 yaitu 84,07%. Sejak itu mulai bermunculan kembali gerakan-gerakan golput menolak pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) pun membuat kejutan baru jelang Pemilu 2009 yaitu dengan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional terbuka dimana nomor urut tidak lagi menentukan keterpilihan. Dengan harapan para pemilih sebagai kekuatan sosial politik yang tak lagi percaya pada partai politik (parpol) dapat memilih berdasarkan calon legislatif (caleg) yang dipercaya amanah.  Sayang keputusan tersebut ditetapkan di akhir waktu, sehingga banyak caleg berkualitas tak terpantau dengan baik.

Hasilnya, Pemilu 2009 dimenangkan oleh golput yaitu 29,01%. Karena Demokrat sebagai parpol pemenang saat itu hanya memperoleh 26,79% suara. Jadilah pemilu ketika itu sebagai pemegang rekor partisipasi terendah sepanjang sejarah, yaitu hanya 70,99% atau 121.588.366 pemilih dari 171.265.441 jiwa yang terdaftar.

Apa yang dihasilkan dari kemenangan golput ketika itu? Mari kita lihat bersama-sama kinerja para anggota dewan sang pemegang mandat rakyat yang dibayar mahal untuk duduk di legislatif.

Berdasarkan hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) pada 2013, tingkat kepercayaan publik pada wakil rakyatnya di DPR sangat rendah. Sebanyak 89,3% anggota dewan dianggap tidak jujur, 87,3% wakil rakyat yang terpilih dalam Pemilu 2009 terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Lalu 78,6% dianggap malas bersidang dan 34,5% tidak memberikan manfaat. Data yang dirilis INES pada September 2013 itu cukup mencengangkan dan mendapat penolakan dari sejumlah anggota dewan. Namun masyarakat tentu punya penilaian tersendiri untuk membenarkannya.

Selain itu, kasus-kasus kriminalisasi terhadap KPK secara kelembagaan dan pereorangan juga bermunculan setiap tahunnya sejak 2009 hingga 2013. Bahkan sempat muncul pernyataan sejumlah anggota dewan untuk membubarkan lembaga anti rasuah tersebut. Untungnya kekuatan masyarakat sipil masih cukup kuat. Tapi sampai kapan kita mampu bertahan seperti itu. Karena anggota dewan kini sudah memainkan fungsi legislasinya untuk melemahkan pemberantasan korupsi melalui revisi UU KUHAP. Padahal masih banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) lain yang belum mereka selesaikan.

Apa yang terjadi dengan anggota dewan kita? Mengapa yang terpilih justru mereka-mereka yang malas memperjuangkan dan menyelesaikan RUU yang berpihak ke rakyat. Malah getol mencari celah melemahkan pemberantasan korupsi.

Tidak sadarkah kita bahwa kemenangan golput pada Pemilu 2009 yang mengantarkan mereka semua menjadi anggota dewan yang pemalas dan pembohong. Kemana para pemilih yang kritis dan melek politik serta mampu memilah politisi busuk dengan caleg yang masih mampu memberikan harapan. Apakah golput adalah jalan keluar? Apakah kita sudah masuk dalam golongan yang berputus asa (golputs). Sehingga tak mampu dan tak mau lagi untuk mendulang berlian yang mengkilap di balik lumpur-lumpur kotor ulah para politisi busuk.

Pemilu 2014 tinggal beberapa hari lagi, tanggal 9 April adalah penentu. Tinggal kita yang memilih, apakah membiarkan golput menang kembali, atau bangkit melawan menciptakan perubahan hanya dengan satu pilihan yang berintegritas dan bertanggung jawab.

*Al Khair
Golput

Video Letusan Gunung Sinabung di Tanah Karo

Video letusan Gunung Sinabung diunggah oleh Al Jazeera English di YouTube, amarah alam yang tidak dapat dibendung oleh manusia. Pada hari Minggu 02 Februari 2014 telah tercatat 16 orang korban meninggal dunia, sebagian besar adalah relawan yang hendak memberikan pertolongan, mereka dari GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) dan pelajar.

Pada situs liputan6 dicatat sebelas nama yang meninggal dunia, sebagian dari nama keseluruhan korban yang meninggal dunia akibat letusan Gunung Sinabung, gunung tertinggi di Sumatera Utara 2.460 m diatas permukaan air laut.

  • Alexander Sembiring (warga Simpang Korpi Kabanjahe, pelajar SMA 1 Merdeka)
  • Daud Surbakti (17 tahun, warga Desa Payung, pelajar)
  • Dipa Nusantara (17 tahun, SMA Berastagi)
  • David (17 tahun, kelas 2 SMK Simpang Korpri)
  • Mahal Sembiring (25 tahun, guru honor SD Gurukinayan, asal Payung)
  • Rizal Sahputra (23 tahun, warga Jl Karya Bhakti Medan, wartawan Jurnal Sumut)
  • Teken Sembiring (47 tahun, warga Desa Gurki)
  • Santun Siregar (25 tahun, GMKI Kuta Cane, mahasiswa)
  • Vitriani boru Napitupulu
  • Asran Lubis (21 tahun, warga Desa Perdamaian Kuta Cane)
  • Marudut Barisan Sihite (25 tahun, warga Kuta Tengah, Lau Sigala-gala Agara, mahasiswa)


Semoga tidak bertambah korban jiwa lagi, setelah penduduk tinggal berbulan bulan dipengungsian, diharapkan pertolongan dari Pemerintah dan masyarakat dapat meringankan bebean mereka, yang kehilangan penghasilan dalam waktu yang begitu lama. Rumah dan ladang ditinggalkan untuk menyelamatkan diri.

Gambar Sinabung

All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.