Showing posts with label Sosial Politik. Show all posts

Jokowi-JK

Jakarta, 21/10 (Benhil) - Tepat 20 Oktober 2017 adalah tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang setiap tahun mengangkat tema "kerja", yaitu "Ayo Kerja" (2015), "Kerja Nyata" (2016) dan "Kerja Bersama" (2017).

Tiga tema "kerja" itu menghasilkan satu ciri metode kerja pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, yaitu "cepat".

Dalam wawancara khusus Presiden Jokowi Widodo dengan Antara menyambut tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di Istana Merdeka pada Senin (16/10), Presiden menyatakan hal tersebut.

"Orang mengatakan cepat 'banget', sangat cepat, apalagi kita terbawa arus kerja, yang 'enggak' kenal waktu semua, tahu-tahu sudah tiga tahun," kata Presiden Jokowi.

Agenda Presiden Jokowi padat dengan sering melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, langsung ke pembangunan prasarana, selain memastikan sejumlah program berjalan dan diterapkan sesuai dengan sasaran.

Dalam tiga tahun, Presiden juga menilai sejumlah pembangunan prasarana mulai rampung, bahkan keseluruhan program dalam tiga tahun pemerintahannya ia yakini sudah mencapai 60 persen atau dua pertiga dari target. Tujuan dari pembangunan itu adalah mengubah pola pembangunan, yang semula cenderung "Jawa sentris" menjadi "Indonesia sentris".

Ia mencontohkan pembangunan prasarana, yang tersebar banyak di berbagai daerah, misalnya, di Kalimantan 24 kegiatan, di Sulawesi 27, di Maluku dan Papua sekitar 13 pembangunan, baik berupa bendungan, pelabuhan, bandar udara, pembangkit listrik, maupun berbagai proyek lain.

Sejumlah proyek tertunda lama pun dibereskan dalam tahun ketiga pemerintahannya itu. Contohnya adalah jalan tol Palembang-Pemulutan di Palembang sepanjang 21 kilometer, yang menjadi tol pertama di Sumatera Selatan. Presiden sampai mendatangi pembangunan jalan tersebut hingga 4 kali untuk memastikannya selesai.

Proyek lain adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang direncanakan 29 tahun lalu tapi tidak kunjung rampung karena persoalan pembebasan tanah, tapi akhirnya diresmikan tepat pada peringatan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, 20 Oktober 2017.

"Ya pas saja, karena memang ini sudah selesai 3 bulan lalu, pas waktunya hari ini. Alhamdulillah bisa kita resmikan dan tinggal kerja," kata Presiden Jokowi di Mandalika (20/10).

Kerja cepat Jokow-JK juga tidak lepas dari gerakan "revolusi mental", yang disampaikan Jokowi pada masa kampanye pemilihan Presiden 2014.

"Revolusi mental orang senangnya masih seperti dulu jargon-jargon, 'ndak' lah. Kita ini memberi contoh, apa sih yang namanya kerja keras? Yang namanya mengontrol pekerjaan agar berkualitas seperti apa? Kerja yang cepat itu seperti apa? Kerja yang melayani itu seperti apa? Mengantri itu seperti apa? Ini kan mengubah 'mind set', yang kita perlukan," ujar Presiden.

Tidak kalah penting adalah bidang kelautan dengan membangun pelabuhan dan bandar udara di pulau terluar, seperti pulau Miangas dan kepulauan Natuna, untuk mendorong hubungan kelautan sebagai negara dengan dua per tiga wilayahnya adalah perairan.

Apalagi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menurut Presiden Jokowi, "baru" menenggelamkan sekitar 315 kapal asing dari tujuh ribu kapal, yang sebelumnya dibiarkan lalu lalang tanpa izin di perairan Indonesia Meski demikian, ia mengaku masih ada hambatan dalam "kerja cepat" itu, yaitu masalah pembebasan lahan serta terlalu banyak aturan ruwet dan tumpang tindih, sehingga birokrasi tidak bisa bergerak cepat.

Dua Tahun Selanjutnya Lantas apa yang akan dilakukan dalam dua tahun sisa kepemimpinannya? Presiden Jokowi mengatakan bahwa selain pembangunan prasarana, yang membangun stabilitas ekonomi, pembangunan sumber daya manusialah yang menjadi landasan suatu bangsa.

"Menurut saya, kita harus bergerak ke tempat lain, ke pembangunan sumber daya manusia. Babak kedua adalah secara besar-besaran pembangunan SDM, 'vocasional training', sekolah vokasi politeknik, kemudian universitas fakultasi inovasi. Semua ada fakultas digital ekonomi, fakultas manajemen logistik, fakultas manajemen toko 'online', arahnya ke depan semuanya," kata Presiden mengungkapkan pandangannya.

Selain mendirikan sekolah, Presiden juga memperhatikan kebutuhan kesehatan dan gizi anak-anak, khususnya di daerah.

"Coba dilihat, kenapa saya tiap ke daerah selalu membagikan makanan tambahan. Pernah ikut berapa puluh kali? Saya sendiri membagikan makanan tambahan itu. Arahnya ke gizi bagi ibu hamil dan balita," tambah Presiden.

Sumber daya manusia Indonesia juga membutuhkan pelatihan mental anti-korupsi sedari dini, karena tidak semua orang suka dengan kerja pemberantasan korupsi.

"Yang namanya pemberantasan korupsi pasti rakyat senang tapi 'kan ada juga yang tidak suka dan itu pekerjaan kita bersama, tidak mungkin kita sendiri-sendiri bekerja menyelesaikan ini, kerja itu juga. Harus juga kita bangun sejak anak-anak mengenai mental anti-korupsi. Kalau kita tidak memulainya dari sana, di generasi berikutnya tidak akan ada pembaruan apa-apa," kata Presiden dengan tegas.

Untuk mendorong kerja anti-korupsi itu, dalam waktu dekat, Presiden akan mengeluarkan aturan tertulis dari sisi pencegahan, yaitu agar semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyiapkan "e-budgeting", "e-planning" dan "e-procurement", yang dibuat dengan batas waktu.

Perubahan mental di masyarakat itu, menurut Presiden, juga mulai tampak dari kematangan masyarakat Indonesia berdemokrasi dan berpolitik.

"Riak dalam politik berdemokrasi kalau menurut saya sih biasa saja. Bagaimana terus memberikan pembelajaran kepada kita semua agar masyarakat bisa memilah: ini urusan ekonomi, ya urusan ekonomi. Oh, ini urusan politik, oh ini urusan kebudayaan, ya sudah urusan kebudayaan. Jadi, kita harapkan nanti ada berita politik ya jalan, ekonomi juga jalan terus. Semakin dewasa semakin matang, tidak bercampur aduk," kata Presiden.

Ia menyatakan tidak memusingkan hasil survai mengenai kinerja pemerintah selama 3 tahun. Presiden mengatakan bahwa hasil survai menjadi koreksi untuk melihat bidang yang harus dibenahi dan diperbaiki.

Pada 5 Oktober 2017, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengumumkan hasil survainya pada 3-10 September 2017 terkait kecenderungan dukungan politik pada tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Hasilnya, angka kepuasan warga atas kinerja Jokowi pada September 2017 sebesar 68 persen. Angka itu cenderung menguat dan stabil.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku belum memikirkan soal elektabilitas, yang disuguhkan hasil survai tersebut.

"Survai itu untuk koreksi untuk saya, jangan dilihat hanya elektabilitasnya. Kita ini bekerja kok mengurusi elektabilitas," kata Presiden.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap hari hanya fokus bekerja, berkeliling kabupaten dan provinsi untuk memastikan program pemerintah betul-betul dikerjakan.

"Pekerjaan kita setiap hari berganti kabupaten, berganti provinsi, 'pontang-panting' mengurus untuk menyelesaikan hal yang memang harus kita selesaikan, harus kita kontrol, harus kita awasi, harus kita selesaikan," kata Presiden.

Untuk terus bekerja dalam sisa masa jabatannya, Presiden Jokowi menjalankan gaya hidup sehat, seperti, selalu minum jamu, yang terdiri atas temulawak, kunyit dan jahe.

"Tambahannya, kelapa hijau tiga kali per minggu. Yang hijau lho ya, tiga kali per minggu. Itu untuk 'detoks'. Kelapa muda tidak pakai gula, tidak pakai apa-apa, gelondongan saja," kata Presiden Presiden pun mengaku tidak ada makanan pantangan untuknya. Ia hanya makan secukupnya dan tidak perlu berlebihan, meski makanan itu sangat enak, termasuk saat "blusukan" ke berbagai daerah.

Presiden juga rutin berolah raga, yaitu lari setidak-tidaknya 2-3 kali seminggu. Selain menjaga kesehatan tubuh, Presiden juga menjaga penampilannya agar tetap prima, khususnya dalam warna rambut.

"Kemiri juga pakai, yang asli. Jadi, ya dari yang botolan pasar itu, buatan tradisional, bukan buatan toko, yang botol kuno itu saja," kata Presiden, yang rambutnya memang terlihat belum memutih tersebut.

Irama kerja cepat Jokowi-JK selama kerja tiga tahun tersebut tampaknya akan terus dilakukan Presiden Jokowi dalam dua tahun sisa pemerintahannya. (Ben/An)

Desca Lidya Natalia


Partai Komunis China

Jakarta, 20/10 (Benhil) - Presiden China, Xi Jinping, membuka Kongres ke-19 Partai Komunis China (PKC) pada Rabu (18/10) dan berjanji membangun China sebagai "negara sosialis modern" dalam sebuah "era baru" berkarakteristik China yang membanggakan.

Di hadapan sekitar 2.000 anggota delegasi, Xi memaparkan visi mengenai China yang lebih sejahtera dan posisi negara tersebut di masyarakat internasional. Dia juga menekankan pentingnya memberantas korupsi dan membatasi kelebihan kapasitas industri, persamaan penghasilan dan polusi.

Presiden Xi juga memetakan masa depan jangka panjang bagi kebangkitan China di panggung global. Ia memperkirakan pada 2050, China akan berdiri dengan bangga di antara bangsa-bangsa di dunia serta menjadi kekuatan global terkemuka.

Di bawah kepemimpinannya, modernisasi dan reformasi China berkembang pesat. Begitu pula dengan pengaruh mereka di dunia internasional.

Ambisi China menjadi kekuatan global antara lain ditunjukkan dengan peningkatan anggaran pertahanan negara pada 2017 hingga tujuh persen menjadi 1.044 triliun yuan atau setara 141,43 miliar dolar AS.

Dengan peningkatan hingga tujuh persen itu, anggaran pertahanan China mencapai seperempat dari biaya militer AS pada 2017.

Sebagai kekuatan kedua ekonomi global, Badan Pusat Statistik China mencatat pertumbuhan ekonomi China mencapai 6,9 persen pada kuartal II 2017 atau sama dengan realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal sebelumnya yang melampaui proyeksi.

China pun berjanji menggelontorkan investasi hingga satu triliun dolar AS atau lebih dari Rp13.000 triliun, untuk membangun infrastruktur yang luas di 60 negara di dunia.

Dari jumlah itu, sebanyak 124 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.649 triliun dihabiskan untuk membangun "jalur sutra", yang menghubungkan China dengan negara di berbagai belahan dunia.

Tak hanya itu, mata uang China secara resmi bergabung dengan dolar Amerika, euro, yen dan pound sterling sebagai mata uang cadangan global, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam kelompok mata uang cadangan yang digunakan IMF untuk membantu menangani masalah-masalah ekonomi.

Para analis mengatakan, China berusaha masuk dalam kelompok "Special Drawing Rights (SDR)" sebagai pengakuan mengenai perannya yang besar dan berkembang dalam ekonomi global.

Dalam pidatonya sekitar 3,5 jam, Presiden Xi berjanji meningkatkan akses pasar bagi perusahaan asing dan menaikkan peran pasar dalam sistem keuangan dan nilai tukar.

Kongres yang dilaksanakan dua kali dalam satu dasawarsa, berlangsung selama sepekan dan dilaksanakan rapat secara tertutup. Puncaknya pemilihan Komite Politbiro yang akan memerintah 1,4 miliar warga China untuk lima tahun mendatang.

Xi diperkirakan akan mengonsolidasikan kontrol dan berpotensi tetap memegang kekuasaan hingga 2022.

Pemimpin utama Partai Komunis China berencana mengubah anggaran dasar dan rumah tangga mereka untuk mengakomodasi "laporan kerja" dan pemikiran politik Xi.Rencana itu disebut akan meningkatkan status Xi sebagai pemimpin utama atau "lingdao hexin" setara dengan pemimpin besar PKC seperti Mao Zedong dan Deng Xiaoping.

Sebagai "lingdao hexin", Xi memiliki semua kekuatan yang dibutuhkannya untuk membangun masa depan China tanpa disandera sistem pemerintahan kolektif rezim sebelumnya. Hal itu menjadikannya sebagai pemegang tunggal hak veto di Komite Politbiro, kata mantan Duta Besar RI untuk China dan Mongolia, Imron Cotan.

Namun, lanjut Imron Cotan, harus dilihat apakah Xi akan mengikuti jejak Mao Zedong dan Deng Xiaoping yang memerintah China baik formal maupun informal secara terus-menerus.

Konstelasi politik di China tersebut harus diperhitungkan oleh negara-negara lainnya, utamanya di kawasan, termasuk Indonesia, mengingat China kini merupakan pemain atau aktor global.

"China dengan segala modal yang dimiliki, termasuk hak veto di Dewan Keamanan PBB akan semakin mewarnai keputusan-keputusan global, baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan," tutur diplomat senior Indonesia tersebut.

Terlebih, kini Amerika Serikat (AS) dibawah kepemimpinan Donald Trump sedang berfokus dalam urusan domestik. Praktis China menjadi "kekuatan tunggal' di Asia. Tak ada kekuatan penyeimbang di kawasan.

ASEAN termasuk Indonesia, tidak lagi dapat mengandalkan AS sebagai kekuatan penyeimbang di kawasan.

Bagaimanapun dengan mandat lebih kuat, kekuatan politik yang luas, dikombinasikan kekuatan militer yang mumpuni, Presiden Xi akan segera memiliki semuanya untuk memperluas pengaruh China di kawasan.

Dengan demikian, China diharapkan lebih tegas dalam mengejar kepentingan nasional utamanya, terutama yang berkaitan dengan Taiwan, Laut China Selatan, Laut China Timur dan Semenanjung Korea.

Posisi Indonesia Sebagai negara terbesar di kawasan dan pemimpin alamiah di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara yang paling merasakan dampak konstelasi politik yang tengah terjadi di AS dan China.

Terkait itu, Indonesia harus mampu memainkan peran lebih besar agar "dominasi" China di kawasan mampu dikelola dengan baik, demi menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan.

"Bagaimanapun belum ada negara Asia yang mampu menandingi China, sebagai kekuatan penyeimbang di kawasan. India mungkin bisa, namun India juga memiliki persoalan tersendiri dengan China. Dan keterikatan antara India dan China, lebih besar dibandingkan keterikatan India dan ASEAN. Di sini lah peran Indonesia dituntut lebih besar," tutur Imron.

Terlebih sebagai mitra strategis komprehensif, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya lebih setara dengan China dalam merealisasikan setiap kerja sama yang telah disepakati kedua negara, termasuk dalam mengelola stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan.

Semisal, ASEAN harus mengatasi tantangan cukup sulit dan rumit antara lain karena kontradiksi internal akibat ketidakselarasan kebijakan pembangunan antaranggota dan ketimpangan kapasitas ekonomi antara anggota di bagian utara dan selatan.

Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam sangat membutuhkan bantuan perbaikan infrastruktur agar dapat menarik investasi asing, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari kolega ASEAN lain.

Terkait itu, Indonesia sebagai pemimpin di Asia Tenggara hendaknya mampu mengupayakan penguatan koordinasi intra-ASEAN demi mengakselerasi gerak ekonomi kolektif, mengingat China adalah mitra dagang terbesar pertama bagi ASEAN, sedangkan ASEAN adalah mitra dagang terbesar ketiga bagi China.

Dalam mengelola masalah keamanan kawasan, misalnya, Indonesia diharapkan lebih tampil dalam penyelesaian sengketa maritim di kawasan serta menghangatnya situasi di Semenanjung Korea.

"Apalagi Indonesia dan Korea Utara secara historis memiliki hubungan baik. Indonesia dan China juga memiiki hubungan yang baik sebagai mitra strategis komprehensif," kata Imron.

Indonesia memiliki banyak potensi strategis yang dapat dimainkan untuk menjadi "penyeimbang" mengelola stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan. (Ben/An/R018/ a-/a011 )

Koalisi Parpol Pilkada

Bandung, 19/10 (Benhil) - Sejumlah partai politik mulai bermanuver terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, salah satunya ialah dengan membentuk koalisi.

Manuver tersebut menandakan perjalanan untuk memperebutkan takhta Kursi Jabar Satu dan Jabar Dua makin memanas.

Setidaknya ada sejumlah koalisi yang terbentuk terkait dengan pelaksanaan Pilgub Jabart 2018. Misalnya, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PPP merapatkan barisan untuk membentuk koalisi bernama Poros Baru.

Koalisi lima partai ini menarik dicermati karena kemunculannya tidak terduga, terlebih sebelumnya Partai Gerindra dan PKS sepakat untuk mengusung pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu sebagai Bakal Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Seolah tak mau kalah dengan empat partai tersebut, PDIP dan Partai Golkar Jabar juga bersekutu membentuk Koalisi Pancasila. Begitu pula, Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang berkoalisi dengan PKB untuk mengusung Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil sebagai calon gubernur pada pilkada mendatang.

Sebenarnya, tanpa harus berkoalisi, PDI Perjuangan sudah bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur karena memiliki 20 kursi di DPRD Provinsi Jabar. Sementara itu, parpol lainnya harus berkoalisi karena raihan kursi mereka di lembaga legislatif tingkat Provinsi Jabar kurang dari 20 kursi.

Jika melihat keterwakilan wakil rakyat di DPRD Provinsi Jabar, Koalisi Poros Baru total mengantongi sebanyak 36 kursi di legislatif dengan perincian Partai Demokrat memiliki 12 kursi, Partai Gerindra memiliki 11 kursi, PPP 9 kursi, dan PAN memiliki 4 kursi.

Sementara itu, Partai Golkar tercatat memiliki 17 kursi, Partai NasDem 5 kursi, PKB 7 kursi, dan Partai Hanura 3 kursi.

Peta politik sementara pada Pilgub Jabar 2018 sudah terbentuk, lantas sejauh mana kekuatan koalisi-koalisi tersebut? Pakar ilmu politik dan pemerintahan dari Universitas Asep Warlan Yusuf menyebutkan ada tiga indikator untuk mengukur sejauh mana kekuatan koalisi yang dibentuk oleh parpol.

Tiga aspek atau indikator ini bisa menjadi cerminan untuk mengetahui kekuatan dari koalisi yang dibentuk, kata Asep Warlan usai menjadi pembicara pada seminar bertema Pilgub Jabar 2018 yang diselenggarakan oleh MUI Jabar di Bandung, Kamis.

Aspek atau indikator pertama untuk mengukur kekuatan sebuah koalisi, menurut dia, adalah atas dasar kesamaan visi dan misi dari parpol tersebut atau untuk kepentingan bersama.

Jadi, aspek pertama ini koalisi dibangun atas dasar setiap parpol bersepakat untuk bersekutu atau berkoalisi atas dasar kesamaan visi dan misi mereka untuk mengusung calon tersebut. Parpol dengan si kandidat memiliki kesamaan visi dan misi, sejalan, katanya lagi.

Indikator kedua, lanjut dia, koalisi tersebut dibentuk oleh partai politik hanya sebatas untuk memenuhi ambisi politik semata, seperti memunculkan bakal calon kepala daerah semata bukan untuk kepentingan bersama partai.

Indikator yang ketiga adalah koalisi dibentuk karena kesesuaian dengan kebijakan pusat atau dewan pimpinan pusat partai politik.

Apabila sebuah koalisi dibentuk karena indikator pertama dan kedua, koalisi tersebut akan kuat. Namun, jika koalisi itu dibentuk karena aspek kedua, Asep meragukan kekuatan koalisi tersebut. Koalisi besar mungkin terjadi pada Pilgub Jabar 2018, baik untuk yang mengusung petahana maupun penantang.

Koalisi berimbang dengan dua hingga pasangan masih memungkinkan untuk terwujud, terlebih Pilgub Jabar masih relatif panjang dan sangat dinamis.

Namun, di dalam politik itu segala sesuatu masih mungkin terjadi karena Jabart adalah provinsi dengan DPT terbesar, dan latar belakang masyarakat yang sangat majemuk. Disambut Positif Menyikapi munculnya sejumlah koalisi pada pilgub mendatang disambut positif oleh sejumlah pimpinan partai di tingkat Provinsi Jabar.

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Barat menyambut baik terbentuknya Koalisi Poros Baru yang diusung oleh empat partai politik. Munculnya sejumlah koalisi pada Pilgub Jabar, menurut dia, bagus karena dengan begitu akan banyak pilihan pemimpin untuk masyarakat Jabar, kata Ketua DPW PKS Jawa Barat Ahmad Syaikhu, beberapa waktu lalu.

PKS, kata Syaikhu, idak merasa khawatir dengan kemunculan poros baru pada pilkada tersebut karena koalisi antara PKS dan Partai Gerindra sudah mengantongi tiket untuk bisa mengusung calon.

PKS mengantongi 12 kursi di DPRD Provinsi Jabar, sedangkan Partai Gerindra sebanyak 11 kursi. Total kursi keduanya melampaui minimal syarat pengusungan 20 kursi.

Beberapa waktu lalu, DPP PKS dan Partai Gerindra mengusung pasangan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu pada Pilgub Jabar.

"Untuk kami, tidak masalah (muncul) poros baru karena PKS dan Gerindra sudah punya tiket untuk mengusung calon," kata Syaikhu.

Hal serupa juga diutarakan oleh Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi yang juga Bupati Purwakarta menilai langkah empat partai politik tersebut membuat sebuah kaolisi pada Pilgub Jabar 2018 adalah langkah cerdas dalam berpolitik.

Ia menegaskan tidak merasa tersaingi dengan munculnya Koalisi Poros Baru tersebut, malah bagi dirinya koalisi itu menjadi pemacu agar Partai Golkar bisa bekerja lebih maksimal.

Partai Golkar, menurut dia, terus membuka pintu komunikasi dengan partai politik mana pun terkait dengan Pilgub Jabar 2018. (Ben/An)

Aher-Demiz

Bandung, 19/10/2017 (Benhil) - Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto menilai kurang matangnya perencanaan dan sedikit serapan anggaran serta tidak tepatnya menempatkan pejabat menjadi kendala tercapainya target visi-misi Gubernur yang dituangkan dalam ARPJD Jabar 2013-208. Akibatnya, menjelang akhir jabatan Gubernur  Ahmad Heryawan dan Wagub Deddy Mizwar, masih menyisakan beberapa program yang tidak tercapai.

Jelang Akhir Jabatan, Janji Politik Aher-Demiz Banyak yang Belum Terealisasi

“Dalam setiap penyusunan anggaran (ABPD) Dewan sudah mengingatkan agar dalam merencanakan suatu program harus berpatokan pada RPJMD Gubernur.  Hal ini penting, dalam merealisasikan janji-janji kampanye Gubernur dan Wagub,” tuturnya saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Kamis (19/10). Padahal jelas Bambang, masa jabatan Gubernur-Wagub Jabar tinggal beberapa bulan lagi, tapi  ada beberapa janji politik yang belum terealisasikan atau tidak sesuai target antara lain janji pendidikan gratis dari SD sampai SMA,  program Rutilahu, menurunkan angka kemiskinan,  peningkatan daya beli masyarakat, ketenagakerjaan hingga soal infrastruktur. 

“Beberapa target yang tidak tercapai tersebut, tentunya menjadi persolan yang serius. Artinya amanat yang diberikan oleh warga  Jabar pada tahun 2013 lalu, dapat dikatakan tidak tercapai. Untuk itu, Gubernur dan Wagub, harus serius turun langsung ke lapangan memantau kinerja di setiap SKPD,“ jelasnya.

Dikatakan Bambang,  sebenarnya DPRD Jabar terus mendorong dan mendukung program kerja Pemprov Jabar dalam membangun Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana telah digariskan dalam RPJMD Gubernur agar dapat memenuhi target.  Bahkan, dewan meminta gubernur beserta jajarannya untuk dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerja seluruh SKPD.

“Dalam beberapa kesempatan, kita sampaikan kepada Gubernur, agar dalam menempatkan pejabat di SKPD hendaknya sesuai dengan keahlian atau latar belakang pendidikan, bukan berdasarkan kedekatan, dulur dan like and dislike.  Karena suksesnya program SKPD tentunya tidak terlepas dari SDM yang bersangkutan,” tegasnya.

Untuk itu, jika penempatan pejabat dilakukan dengan seleksi terbuka, transparan, sesuai dengan kapasitas. Mestinya tidak ada alasan SDM ini jadi kendala, tetapi ternyata fakta yang ada sekarang ini dengan kurang matangnya perencanaan dan sedikit serapan anggaran. Maka ini sudah menjadi indikasi kuat bahwa ketidakberhasilan dari realisasi program ini adalah dari SDM, ujarnya.

“Mumpung masih ada waktu, sebaiknya gubernur mengambil langkah-langkah strategis, sekiranya ini bisa menyelesaikan permasalahan di Jabar.  Jadi kalau mempermasalahan SDM, mestinya bukan sekarang, harusnya dari awal jabatan. Tempatkanlah orang yang layak, profesional sesuai bidangnya agar mampu menjabarkan visi-misi gubernur,” katanya.

Sementara itu, terkait seringnya rotasi-mutasi tentunya jadi masalah. Belum selesai menjalankan tugas sudah dipindah dan dipindah lagi, akhirnya apa, yang ada bukan kerja cepat tetapi yang ada penyesuaian-penyesuaian dilingkungan kerja yang baru.

“Meskipun memang urusan rotasi dan mutasi ini diatur dalam undang-undang dan menjadi hak kepala daerah dalam penyegaran kemimpinan tapi harus diingat bahwa rotasi – mutasi tersebut berdasarkan kebutuhan yang urgent untuk mensukseskan semua program bukan atas dasar suka dan tidak suka,” ujarnya. (Ben/Fitri Rachmawati)

Akademikus Rocky Gerung

Ketika seorang akademikus dari sebuah universitas terkemuka di Ibu Kota menulis bahwa seorang pemimpin politik yang sedang disanjung pendukungnya sebetulnya tak punya pikiran-pikiran yang pantas dibanggakan, akademikus yang mengampu studi filsafat itu sedang mengajak berpolemik.

Agar tak penasaran, perlulah menyebut identitas sang akademikus: Rocky Gerung. Sindiran-sindiriannya di akun Twitternya menyasar siapa lagi kalau bukan pemimpin potitik paling merakyat saat ini: Presiden Joko Widodo.

Rocky yang belajar filsafat tampaknya punya penilaian yang simplistik bahwa kehebatan seorang pemimpin politik diukur dari keluasan dan kedalaman pemikirannya, kesanggupannya menelurkan pikiran-pikiran bernas, inovatif dan kreatif layaknya Voltaire, cendekiawan filsuf yang lebih banyak bertungkus-lumus dalam dunia ide-ide, bukan pemimpin yang waktu dan tenaganya banyak dihabiskan berinteraksi dengan masyarakat.

Latar belakang demikian jelas bertolak belakang dengan pengalaman mereka yang banyak menghabiskan waktunya menekuni bidang studi yang condong pada pengetahuan terapan seperti yang dimiliki Jokowi.

Menilai Jokowi, yang berlatar pendidikan studi kehutanan, dengan takaran seberapa berbobot gagasan-gagasan yang dilontarkannya ketika menduduki kursi kepresidenan bukanlah sikap yang adil, sekali pun sebagai warga negara biasa sang penilai punya hak untuk menuntut pemimpinnya punya kualifikasi di ranah pemikiran filosofis.

Tentu saja, tak perlu dinafikkan bahwa presiden yang berpikiran cemerlang dapat menginspirasi warga, kalangan anak muda yang punya kecenderungan memanfaatkan waktunya dalam olah pikir, bukan olah tangan dan kaki.

Namun yang luput, atau sengaja memilih luput, dari perhatian Rocky Gerung adalah sisi kehebatan manusiawi yang ini: bahwa keistimewaan seorang pemimpin politik bisa ditakar dari kesanggupannya untuk tetap menjadi dirinya sendiri, baik saat belum memiliki kekuasaan, atau saat memiliki kekuasaan, tapi belum begitu signifikan maupun saat gunung kekuasaan itu ada di tangan.

Di titik inilah salah satu kesistimewaan seorang pemimpin politik bisa diukur: bertambahnya kekuasaan tak mengubah jati diri personal. Kekuasaan tak menyeretnya untuk cenderung korup.

Barangkali akan lebih kritis kontekstual jika #RockyGerung mengarahkan kritiknya kepada Jokowi pada sisi otentitas sikap merakyatnya yang diperlihatkan media massa, bukannya mengukur kecemerlangan pikiran-pikirannya.

Sebab, sejak televisi, medium pandang-dengar yang paling mudah dan serta-merta membuat perasaan pemirsa terharu biru, dimanfaatkan untuk kampanye politik, otentitas perilaku watak tokoh publik perlu dipertanyakan terus-menerus.

Ronald Reagan yang dari segi pemikiran jauh di bawah pesaing-pesaing politiknya dalam kontes merebut kursi kepresidenan di AS akhirnya menang berkat para manajer dalam tim sukses kampanyenya, yang memanfaatkan televisi untuk membujuk warga AS terpesona oleh Reagan.

Kesahajaan yang diperlihatkan lewat liputan media massa terhadap Jokowi jelas memiliki nilai inspiratif. Artinya, hidup sederhana adalah keutamaan, apalagi di zaman ketika kesintasan lingkungan hidup yang sehat menjadi pertaruhan hidup-mati masa depan anak cucu.

Ketika Jokowi memperlihatkan kepada publik bahwa dia sedang menikmati masakan di warung lalu bersenandung bersama para penyanyi jalanan dalam interaksi yang guyub, sinyal yang ditebarkan Jokowi adalah: kebahagiaan itu murah untuk meraihnya, tak mesti memperolehnya di tempat eksklusif dan di kancah musisi elitis.

Tentu semua kiprah pamer kesederhanaan bukan yang paling signifikan dari seorang pemimpin politik. Semua itu bisa dikemas oleh sutradara. Yang esensial dari seorang pemimpin jelas kesanggupannya untuk merealisasikan keadilan di tengan tarik-menarik kepentingan yang bertabrakan di hadapan sang pemimpin.

Ketika sang pemimpin berani menampik bujukan kelompok elite paling berpengaruh untuk meluluskan kepentingan mereka dan konsisten meluluskan kepentingan rakyat yang terpinggirkan karena tak punya suara dan daya membujuk, saat itulah keistimewaan pemimpin yang sejati mulai mengejawantah.

Namun politik tak beroperasi dalam mekanisme yang simplistik lurus lempang. Kebijakan yang prorakyat kecil pun bisa menjadi jalan masuk bagi kaum elite untuk menikmati alokasi dana yang dijatahkan buat rakyat kecil kebanyakan. Kesanggupan mencegah distorsi mengalirnya kue pembangunan yang sesungguhnya untuk rakyat bawah akan menjadi barometer seberapa sukses seorang pemimpin politik.

Tampaknya, di titik inilah Jokowi masih harus bekerja keras untuk meminimalkan para politikus yang separpol dengannya terlibat dalam pesta-pora menikmati dana negara dengan melawan undang-undang.

Ketika SBY berkuasa, tak sedikit politikus Partai Demokrat yang terjerat skandal penggangsiran uang rakyat sehingga di kemudian hari mereka terjeblos ke dalam penjara.

Dengan demikian, kurang esensiallah pertama-tama mengukur kebesaran pemimpin politik dari sisi seberapa hebat dia menelurkan pikiran-pikiran. Barangkali yang justru lebih perlu diukur adalah: seberapa berhasil pemimpin politik itu mewujudkan pikiran-pikiran hebat dari mana pun datangnya sehingga dia sanggup menyejahterakan rakyat yang belum sejahtera.

Apalagi saat ini sudah terlalu banyak pikiran yang cemerlang. Berbagai pakar berbagai bidang di seluruh dunia menelorkan pikiran-pikiran cemerlang di jurnal-jurnal kaliber internasional, yang bisa dipungut untuk dijadikan landasan pengambilan kebijakan kenegaraan.

Jadi tak perlulah menuntut Jokowi untuk melahirkan pikiran-pikiran yang bisa dibanggakan oleh kalangan akademikus. Lebih perlu untuk mendesak sang Presiden mewujudkan apa yang selama ini belum terwujud, namun menjadi impian semua orang. (Ben/An)

M. Sunyoto

Mahathir-Mohamad

Kuala Lumpur, 18/10 (Benhil) - Lebih dari 200 anggota Persatuan Perpaduan Rumpun Bugis Melayu Malaysia (PRBM) melakukan unjuk rasa ke rumah mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad di Yayasan Kepemimpinan Perdana, Putrajaya, Rabu, memprotes pidato Mahathir tentang Suku Bugis.

Wakil Presiden PRBM Tasman Matto, dalam pernyataannya ke media mengatakan pidato Mahathir Mohamad yang menyebut Bugis sebagai lanun, menyakitkan hati dan menyedihkan bagi seluruh masyarakat Bugis di Malaysia yang berjumlah sekitar satu juta orang.

Tasman mengatakan unjuk rasa mewakili masyarakat Bugis dari sejumlah negara bagian tersebut untuk membuat bantahan dan menuntut supaya Mahathir Mohamad menarik kembali pernyataannya.

Dalam acara yang digelar oleh Himpunan Rakyat Sayangi Malaysia pada Sabtu, 14 Oktober 2017 malam Mahathir Mohamad menyebutkan keturunan Bugis sebagai orang lanun atau perampok.

Pernyataan tersebut diungkapkan Mahathir untuk menyinggung lawan politiknya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.

"Mungkin kerana (karena) dia berasal dari lanun Bugis. Entah macam mana dia sesat sampai ke Malaysia. Pergi baliklah ke Bugis," kata Mahathir.

Tasman mengatakan sebagai negarawan dan bekas pemimpin negara beliau tidak sepatutnya mengeluarkan pernyataan demikian.

"Soal ras jangan kita bangkitkan kalau mau Malaysia terus maju, keamanan perlu kita jaga. Soal politik itu adalah ideologi masing-masing, tidak perlu kita campur adukkan. Jangan khianati keamanan ini," katanya pula.

Dia mengatakan pernyataan tersebut tidak hanya menyinggung masyarakat Bugis di negara ini, tetapi juga negara lain seperti di Indonesia.

Sebelumnya, Persatuan Bugis Johor juga membuat laporan ke polisi supaya mengambil tindakan terhadap ucapan Tun Dr Mahathir Mohamad yang dinilai menghina dan rasis.

Ketua Persatuan Bugis Johor, Datuk Awang Mohamad, mengatakan penyebutan Bugis itu lanun melukai masyarakat Bugis di Malaysia dan Nusantara. (Ben/An)

Budisantoso Budiman

Xi Jinping

Beijing, 17/10 (Benhil) - Bandar Udara Internasional Bao'an Shenzhen, Tiongkok, tak ubahnya kebanyakan bandara di kota-kota utama dunia yang lazim memiliki arsitektur bangunan yang menawan, fasilitas pendukung berteknologi canggih dan layanan yang baik.

Di bandara berarsitektur bangunan modern dengan model atap eksterior dan interior terminal mirip sarang madu ini, para penumpang yang tiba pada Senin pagi (16/10) dapat menyaksikan langsung bukti kemajuan Tiongkok berkat kebijakan pintu terbuka Deng Xiaoping.

Pada Senin sekitar pukul 06.28 waktu setempat itu, pesawat A320 China Southern Airlines yang ditumpangi Antara mendarat di bandara ini setelah mengarungi angkasa selama sekitar lima jam sejak lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Senin dinihari.

Beberapa menit menjelang pendaratan, dari balik jendela pesawat bernomor penerbangan CZ 8354 milik maskapai penerbangan terbesar di Tiongkok itu tampak hamparan gedung-gedung pencakar langit dan ruas-ruas jalan raya Kota Shenzhen dan sekitarnya.

Sejumlah kapal kargo pun terlihat tengah lego jangkar di perairan yang tak jauh dari dermaga pelabuhan kota Megapolitan Shenzhen yang sibuk. Sekitar 40 tahun silam, Shenzhen hanyalah sebuah desa nelayan berpenduduk sekitar 30 ribu jiwa.

Denyut kehidupan kota yang kini berpenduduk lebih dari 12 juta jiwa itu terasa menggeliat pada Senin pagi itu terlihat dari lalu lalang kendaraan di jalan-jalan raya dan kesibukan lalu lintas manusia di area Bandara Internasional Bao'an.

Selain menjadi pintu gerbang utama bagi warga setempat dan asing yang hendak ke Shenzhen, bandara ini juga merupakan titik transit bagi para penumpang yang hendak ke Beijing dan sejumlah kota lain di Tiongkok.

Berada di terminal bandara yang pembangunannya, menurut catatan laman Arch Daily, diarsiteki Massimiliano dan Doriana Fuksas, serta menghabiskan biaya sebesar 734 juta Euro ini, wajah modern Tiongkok tampak nyata.

Wajah Shenzhen yang kini begitu metropolis sangat bertolak belakang dengan rupa wilayah ini pada 1960-an. Ketika itu, Shenzhen yang merupakan bagian dari Provinsi Guangdong ini tak lebih dari sebuah perkampungan nelayan yang sumpek dan kumuh.

Statusnya pun kecamatan. Saat itu, hanya ada satu gedung berlantai empat dan jalan beraspal di sana. Pendek kata, sebelum tahun 1980-an, Shenzhen bukanlah sesuatu yang menarik dan menjanjikan masa depan bagi warganya.

Gambaran tentang masa lalu Shenzhen itu pernah diungkapkan Mai Tang Yuan, mantan Kepala Biro Kantor Berita China Xinhua di Jakarta, kepada penulis.

Kondisi masa lalu Shenzhen yang demikian terbatas sebagaimana diceritakan Mai Tang Yuan dari pengalamannya tinggal selama tiga bulan di sana pada 1966 itu juga menjadi gambaran yang umum dalam banyak laporan media asing.

Frank Holmes, kontributor Majalah Forbes (2017), misalnya, menulis tentang kondisi Shenzhen sebelum kawasan itu menjadi salah satu zona ekonomi khusus Tiongkok sampai berkembang menjadi pusat teknologi berkelas dunia dan salah satu pusat keuangan global.

Dalam perjalanan sejarah para pemangku Partai Komunis China (PKC) merevitalisasi nilai-nilai ideologi partai berkuasa tersebut pada rakyat Tiongkok, kedudukan Shenzhen juga tak dapat dianggap enteng.

Bahkan, Sekjen PKC yang juga Presiden Tiongkok Xi Jinping menjadi kota megapolitan yang merupakan bagian dari Provinsi Guangdong tujuan kampanye ideologisnya dalam misi kunjungannya pada Desember 2012.

Pada saat itu, Xi Jinping yang merupakan salah satu figur penting selama Kongres Nasional ke-19 PKC yang dijadwalkan berlangsung sepekan mulai Rabu (18/10) mengingatkan rakyatnya tentang pelajaran penting di balik kehancuran Uni Soviet.

Menurut Suisheng Zhao (Asian Survey, 2016), pelajaran penting yang dimaksud Xi Jinping tersebut berakar dari hilangnya keyakinan ideologis sebagian besar anggota Partai Komunis Uni Soviet.

Untuk menghindari kesalahan yang sama, pakar kajian China Universitas Denver Amerika Serikat ini menyebutkan bahwa Xi Jinping pernah mengusulkan apa yang diistilahkannya sebagai "dua hal yang tak dapat ditolak" (2016:1171).

Kedua hal yang dimaksudkan Xi Jinping tersebut adalah "masa bersejarah setelah reformasi ekonomi (mulai 1978) tak boleh dipakai untuk menihilkan periode bersejarah sebelum reformasi ekonomi." "Sebaliknya, periode bersejarah sebelum reformasi ekonomi tak boleh digunakan untuk menolak period bersejarah setelah reformasi ekonomi," tulis Suisheng Zhao dalam artikelnya berjudul "The Ideological Campaign in Xi's China" itu.

Deng Xiaoping Dalam konteks ini, posisi Shenzhen tampak mewakili masa permulaan dan setelah reformasi ekonomi Tiongkok dan Xi Jinping mengingatkan rakyatnya dari kota megapolitan ini tentang arti penting sejarah dalam menuju masa depan.

Namun semua hal tentang keunggulan Shenzhen yang kini berstatus "special economic zone" di China itu tak dapat dilepaskan dari arsitek modernisasi RRC, Deng Xiaoping.

Kebijakan pintu terbuka bagi perdagangan dan investasi asing yang secara konsisten dijalankan pemerintahan Deng di akhir era 1970-an itu telah membawa perubahan penting dalam ekonomi, politik dan budaya negara berpenduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa itu.

Berbeda dari kebijakan yang pernah diambil Dinasti Qing di masa lalu misalnya, reformasi Pintu Terbuka itu, menurut pakar masalah China, Yuan Wang, terjadi atas prakarsa politik yang penuh pertimbangan dari pemerintah berdaulat, dan bukan karena apa yang disebut diplomasi kapal meriam.

Pintu Terbuka yang diprakarsai Deng itu merupakan kebijaksanaan yang dilakukan secara sadar dengan dukungan sebagian besar rakyat China. Sukses besar kebijakan itu, menurut analisa Yuan Wang dkk. (2000), adalah keberhasilan Deng mengoreksi kesalahan menyeluruh.

Rakyat China, katanya, menyadari sepenuhnya bahwa modernisasi industri, penerapan berbagai metode pertanian yang maju, dan pembukaan hubungan dagang internasional merupakan satu-satunya jalan bagi negeri itu untuk menjadi modern dan makmur.

Begitulah Shenzhen, Shanghai, Beijing dan daerah-daerah lain di berbagai provinsi di negeri Tirai Bambu itu terus menggeliat sebagai buah dari program modernisasi Deng.

Mulai 1980, pemerintah China menetapkan Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen dan Provinsi Hainan sebagai kawasan ekonomi khusus gelombang pertama.

Empat tahun kemudian, Beijing menambah lagi 14 wilayah ekonomi khusus, yakni kota-kota di sepanjang pantai negara seluas 9,6 juta km persegi itu.

Ke-14 kota dengan status yang sama dengan Shenzhen itu adalah Dalian, Qinhuangdao, tianjin, yantai, Qingdao, Lianyungang, Nantong, Shanghai, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang, dan Beihai.

Secara nasional, kesuksesan China di bidang ekonomi antara lain dapat dilihat dari pergerakan nilai ekspor dan impor negara China. Bahkan, dilihat dari kalkulasi kekuatan militer di dunia, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) pun kini tak dapat dipandang sebelah mata.

Di periode lima tahun pertama pemerintahan Presiden Xi Jinping pula, Tiongkok memiliki kapal induk kedua buatan asli putera-puteri Tiongkok sendiri setelah kapal induk pertama buatan bekas Uni Soviet yang dimiliki PLA pada 2012.

Capaian modernisasi Tiongkok yang tergambar dari kemajuan Shenzhen dan bidang-bidang lain tak datang dalam semalam melainkan bermula dari program reformasi dan kebijakan pintu terbuka dan melalui proses panjang dan berkesinambungan yang terencana baik.

Partai Persatuan Pembangunan

Bandung, 15/09 (Benhil) - Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jabar, Pepep Syaiful Hidayat membantah soal sikap PPP yang tak tegas antara mendukung Ridwan Kamil atau terus berkomitmen bergabung dengan koalisi Poros Baru di Pilgub Jabar 2018. Sikap dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dinilai pihaknya karena kondisi masih cair.

“Meskipun PPP berkomitmen gabung ke koalisi poros baru, dan akan terus bersama, tapi sebenarnya kondisinya masih cair sehingga bisa saja berubah, dan bisa saja ada partai lain yang masuk bergabung,” tuturnya di Bandung, Minggu (15/10).

Selain itu, dirinya pun menilai bahwa selama belum ada surat resmi dari DPP PPP, maka rencana PPP mendukung Ridwan Kamil pun belum pasti untuk mengusungnya pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat #PilkadaJabar. Begitu juga dengan komitmen PPP di koalisi poros baru masih begitu cair, karena masing-masing baru menyatakan komitmen tetapi tidak dikuatkan dengan nota kesepahaman atau MoU.

“Jadi ya, semuanya masih cair. Dukungan PPP ke Ridwan Kamil sampai saat ini pun hanya sebatas wacana belum resmi. Sehingga meminjam pernyataan Emil yaitu, selama janur kuning belum melengkung ya silahkan,” katanya.

Pepep menyebutkan selama ini Ridwan Kamil belum melakukan komunikasi dengan DPW PPP dan baru sebatas komunikasi dengan DPP PPP. “Selama ini belum ada komunikasi dengan DPW PPP Jabar, baru dengan DPP saja,” ujarnya. (Tagar News, Fitri Rachmawati)

Pikada

Jakarta, 12/10 (Benhil) - Perusakan kantor dan kendaraan yang ada di Kementerian Dalam Negeri serta penganiayaan terhadap 15 karyawan kementerian itu pada Rabu (11/10) oleh sekelompok orang pendukung calon bupati dan wakil bupati Tolikara, Papua, yang kalah dalam pilkada tahun ini menodai deklarasi pemilu damai yang intinya menyebutkan setiap pasangan calon siap menang siap kalah.

Aksi kekerasan dalam demokrasi yang dilakukan oleh massa pendukung Jhon Tabo dan Barnabas Weya menunjukkan bahwa mereka tidak siap kalah setelah Mahkamah Konstitusi pada 31 Juli lalu memutuskan sengketa pilkada di kabupaten itu dimenangkan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Usman Wanimbo dan Dinus Wanimbo.

Jhon Tabo pernah menjabat Bupati Tolikara periode 2006-2011 sedangkan Usman merupakan petahana karena menjabat Bupati Tolikara sejak 2012.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, saat itu bahwa total suara dari 28 distrik untuk pasangan nomor urut satu, Usman dan Dinus, itu 116.259 suara, sedangkan pasangan Jhon dan Barnabas memperoleh 86.679 suara.

Tidak terima atas putusan final dan mengikat dari lembaga negara itu, massa pendukung John dan Barnabas berkali-kali mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk menuntut pemerintah membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi itu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa massa itu datang ke Jakarta untuk meminta dia membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi dan melantik pasangan calon yang kalah. Tjahjo bahkan berkali-kali menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu merupakan putusan final dan mengikat, tetapi mereka tidak mau tahu dengan putusan tersebut.

Tjahjo Kumolo pernah menerima delegasi massa sebanyak dua kali, di ruang kerjanya pada beberapa waktu lalu dan di halaman Kementerian Dalam Negeri pada Selasa (10/10) malam.

Ternyata pada Rabu (11/10) siang menjelang sore mereka datang lagi mendesak bertemu kembali dengan Mendagri. Mendagri sedang berada di luar kantor. Dua pejabat eselon I, Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo, siap menerima perwakilan massa untuk berdialog, tetapi massa memaksa ingin bertemu Mendagri sambil memaksa masuk ke halaman kementerian itu.

Massa pun melakukan perusakan terhadap kantor Kementerian Dalam Negeri, melempari kaca kantor dengan batu, menganiaya 15 karyawan Kemendagri sehingga sebagian korban harus menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto dan sebagian lain di poliklinik Kemendagri, serta massa merusak sejumlah kendaraan di lokasi tersebut.

Polisi menangkap 15 orang terduga pelaku penyerangan di Kementerian Dalam Negeri untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna menjalani proses hukum.

Terduga pelaku diancam dengan pasal 170 KUHP dan atau pasal 406 KUHP dan atau pasal 160 KUHP mengenai pengerusakan secara bersama-sama dan atau penghasutan.

Deklarasi Damai Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi pelaksanaan pemilu serentak tahun ini yang telah berlangsung pada 15 Februari 2017, telah membuat surat keputusan mengenai Deklarasi Pemilihan Kepala Daerah Berintegritas dan Damai.

Dalam deklarasi yang dibacakan oleh setiap pasangan calon kepala daerah secara bersama-sama itu menyatakan bahwa mereka beserta tim kampanye dan para pendukung, dengan semangat persatuan dan persaudaraan, berjanji kepada masyarakat dengan menyatakan tiga hal.

Pertama, siap menciptakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 yang berintegritas dan damai; kedua, mewujudkan kemajuan daerah dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; ketiga, tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-udnangan yang berlaku.

Mereka juga menandatangani piagam pernyataan siap menang dan siap kalah dalam pilkada tersebut.

Pilkada 2017 yang serentak berlangsung pada 15 Februari lalu, diselenggarakan di 101 daerah terdiri atas tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten, termasuk Kabupaten Tolikara di Papua.

Provinsi Papua memiliki 11 dari 29 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak, di mana hampir seluruhnya mempunyai wilayah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau oleh jalur darat, namun harus menggunakan transportasi udara dan laut.

Terdapat 11 dari 28 kabupaten/kota di Papua yang menyelenggarakan pilkada pada tahun ini yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Nduga, Lanny Jaya, Mappi, Sarmi, Tolikara, Yapen, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Dogiyai.

Pilkada Tolikara diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu nomor urut 1 pasangan Usman Genongga Wanimbo-Dinus Wanimbo, nomor urut 2 pasangan Amos Yikwa-Robeka Enembe, dan nomor urut 3 pasangan John Tabo-Barnabas Weya.

Anggota KPU Papua Izak Hikoyabi kepada Antara, Selasa (10/10) mengatakan Panwas Tolikara sudah mengeluarkan rekomendasi 18 distrik harus melaksanakan pemungutan suara ulang (psu) akibat sejumlah pelanggaran yang terjadi saat pemungutan suara tanggal 15 Pebruari lalu.

Hasil pemungutan suara di Tolikara pada 15 Februari tidak berjalan mulus. Anggota KPU Papua Izak Hikoyabi mengatakan Panwas Tolikara mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di 18 distrik akibat sejumlah pelanggaran yang terjadi saat pemungutan suara. Rekomendasi itu tidak dilaksanakan KPU Tolikara sehingga Bawaslu RI tanggal 3 Maret lalu mengeluarkan rekomendasi ke KPU RI tentang pemungutan suara ulang di 18 distrik di Kabupaten Tolikara.

Namun rekomendasi itu tidak dapat langsung ditindaklanjuti karena salah satu kandidat sudah menggugat ke MK dan persidangan dimulai tanggal 17 Maret.

Sisanya nanti akan diperhitungkan dan Rp15 miliar akan segera ditransfer ke rekening KPU setempat," katanya.

Mahkamah Konstitusi pada amar putusan bulan April lalu memutuskan penyelenggaraan pemungutan suara ulang di 18 distrik di Kabupaten Tolikara, yakni, di Bewani, Biuk, Bokondini, Bokoneri, Bogonuk, Kanggime, Kembu, Kuari,Geya, Gilubandu, Goyage, Gundag,Lianagoma, Nabunage, Nunggawi, Tagime, Umagi dan Telenggeme, pada 16 Mei 2017.

Pemungutan suara ulang di 18 distrik di 152 tempat pemungutan suara itu baru terlaksana pada 17 Mei 2017 akibat kendala distribusi logistik. Berlangsung aman, belakangan pada saat rekapitulasi terjadi berbagai masalah hingga sampai ke kepolisian.

Pada pertengahan Juni, sebagaimana disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar bahwa penyidik Reskrimum Polda Papua sudah meminta keterangan dari Gubernur Papua Lukas Enembe terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang, berdasarkan laporan salah satu pasangan calon. Penyidik Polda Papua juga menangani kasus yang melibatkan Ketua DPRD Tolikara yang dilaporkan membawa kabur logistik pilkada saat pemungutan suara ulang.

Hasil pleno rekapitulasi dilakukan oleh KPU Provinsi Papua setelah seluruh komisioner KPU Kabupaten Tolikara dinonaktifkan. Pasangan Usman-Dinus tetap dengan perolehan suara 73.205 suara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP-BUP-XV/2017 tertanggal 31 Juli 2017 yang menyidangkan sengketa hasil pemungutan suara ulang di Kabupaten Tolikara menguatkan SK KPU Nomor 34/kpts/KPU-Kab.TLK/Tahun 2017 yang telah menetapkan pasangan calon Usman Wanimbo Dinus Wanimbo sebagai pemenang Pilkada Tolikara hasil pemungutan suara ulang dengan perolehan suara sebanyak 73.205 suara.

Atas putusan Mahkamah Konstitusi itu, KPU Papua baru melakukan pleno penetapan pasangan calon terpilih pada Pilkada Tolikara periode 2017 - 2022 pada 3 Agustus 2017.

Pada 21 Agustus berlangsung aksi massa di Kementerian Dalam Negeri menuntut pembatalan putusan Mahkamah Konstitusi dan mendesak Mendagri tidak melantik kepala daerah terpilih.

Pelantikan yang semula dijadwalkan Agustus, hingga kini belum terlaksana.

Mendagri juga telah meminta pasangan calon yang menang untuk turut membantu mendinginkan suasana dengan menjalin hubungan baik terhadap pasangan calon yang kalah.

Kita berharap bahwa tindakan anarkis ini tidak terulang lagi, karena dapat mengancam keberlanjutan agenda demokrasi, seperti pemilihan kepala daerah dapat terganggu.

Apalagi pada 2018 ini terdapat 171 daerah terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, yang akan menyelenggarakan pemungutan suara pilkada serentak pada 27 Juni 2018.

Ini bukan semata-mata perusakan kantor pemerintah tetapi juga perusakan terhadap simbolisasi negara. Ini serangan terhadap kehormatan negara. Ini harus disikapi serius oleh aparat penegak hukum dan dipastikan tidak terulang lagi.

Dalam demokrasi, suara rakyat yang berdaulat, calon kepala daerah yang merebut suara rakyat harus siap menang dan siap kalah. (Ben/An)

Demokrasi Harga Mati


Setelah menggaungkan semboyan NKRI Harga Mati, publik tampaknya perlu memopulerkan tekad serupa dalam praktis berpolitik: Demokrasi Harga Mati.

Tentu tak perlu diberi adjektiva di belakang kata demokrasi, seperti ketika Orde Baru (Orba) menggunakannya dengan merek Demokrasi Pancasila atau negeri-negeri sosialis yang menggunakan cap Demokrasi Rakyat.

Demokrasi tanpa adjektiva tentulah sudah memadai untuk mengacu pada sistem politik yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat.

Menggaungkan demokrasi sebagai harga mati yang tak bisa ditawar tampaknya perlu mengingat di beberapa kesempatan dan di beberapa benak tokoh tertentu masih saja muncul kehendak untuk mencoba mewacanakan sistem politik alternatif yang secara tak terang-benderang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Demokrasi bukan sekadar diejahwantakan dalam bentuk pemilihan umum dalam menentukan kepemimpinan politik suatu bangsa. Demokrasi juga menafikkan pejabat militer untuk berbicara di muka umum berbincang tentang kekuasaan politik, apa pun niat dan tujuan dalam perbincangan itu.

Panglima perang tak lebih dari petugas ketentaraan yang mengikuti apa kata panglima tertinggi yang posisinya dipegang oleh presiden. Demokrasi Pancasila yang didaku oleh Orde Baru sebagai demokrasi khas Indonesia dengan memberikan fungsi politis kepada institusi ketentaraan adalah sistem demokrasi yang distortif.

Reformasi 1998 telah meluruskan distorsi itu. Harus diakui, demokrasi bukanlah sistem yang sempurna yang sanggup menyejahterakan semua warga masyarakat. Selalu ada yang menjadi pecundang, termasuk mereka yang gagal dalam meraih peruntungan dalam hidup sehari-hari.

Tak jarang ada tokoh politik yang melakukan kritik dengan mengatakan bahwa jika demokrasi tak mampu menyejahterakan masyarakat, itu berarti praktik demokrasi selama ini berjalan tidak benar, melenceng dari cita-cita demokrasi.

Kritik semacam itu boleh jadi mengandung beberapa persen kebenaran. Sekalipun demikian, fenomena ketimpangan yang ditandai oleh sebagian kalangan yang sukses menyejahterakan diri dan sebagian yang gagal memengentaskan diri dari kemelaratan material dalam sistem demokrasi tetap saja mengandung keutamaan dibandingkan dalam sistem otoritarian.

Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi, publik diberi peluang relatif sama dalam bentuk informasi yang terbuka dalam meraih keberhasilan. Dalam sistem yang dikuasai oleh otokrat, mereka yang sejahtera adalah yang mendukung sang penguasa, sementara lawan-lawan politik dibikin sulit untuk menyejahterakan diri.

Dalam sistem demokrasi, pemenang dan pecundang dalam perebutan kekuasaan politik bisa bergantian. Ini jelas berkah demokrasi yang tak bisa dicari dalam otoritarianisme Orba yang berkuasa lebih dari tiga dekade dengan pemain tunggal dan konco-konconya yang menumpas setiap kekuatan politik yang muncul dari kalangan oposisi.

Yang musykil, fakta-fakta semacam ini kadang terlupakan oleh kalangan yang masih merindukan kembalinya seorang penguasa yang dianggap sebagai orang kuat, yang bisa secara efektif menghentikan segala bentuk kegaduhan yang oleh beberapa kalangan dianggap merugikan proses berpolitik.

Kegaduhan dalam demokrasi, selama tak didikuti oleh destruksi alias kekerasan fisik masih ditenggang. Pada titik ini, kekurangan fundamental praktik demokrasi di Tanah Air sebetulnya bukan pada gagalnya sistem itu menyejahterakan seluruh warga negara tapi belum berfungsinya institusi penegak hukum, dalam hal ini institusi kepolisian, untuk menegakkan prinsip-prinsip berdemokrasi.

Dalam banyak kasus, tindakan hukum dengan menggunakan kekuasaan paksa tak dilakukan polisi terhadap mereka yang mencederai praktik demokrasi. Diskusi politik atau ilmiah di tempat tertutup pun bisa diganggu oleh kekuatan sipil anarkis. Bukannya kaum anarkis yang ditangkap, diadili dan dipenjara karena melanggar undang-undang tapi aktivitas diskusi itu yang dibubarkan demi keamanan.

Tentu diskusi yang paling halal untuk dirusuhi oleh kelompok sosial tertentu adalah yang mengambil tema politik kiri, apalagi jika haluan kiri itu diberi label 1965, yang merupakan momen berdarah-darah yang digunakan sebagai argumen melegitimasikan kediktatoran sang penguasa, untuk menancapkan kuku otoriterianisme di Tanah Air.

Menggaungkan bertubi-tubi semboyan Demokrasi Harga Mati tentu perlu dibarengi dengan langkah-langkah konkret pemerintah, terutama dalam memastikan bahwa institusi kepolisian bekerja sesuai dengan prinsip demokrasi.

Pokok masalah selama ini justru pada penegakkan hukum oleh polisi terhadap massa yang melakukan aksi tak demokratis. Kalangan pegiat hak asasi manusia menyatakan bahwa di sisa pemerintahannya yang kurang lebih dua tahun ini selayaknya Presiden Joko Widodo memberikan perhatian yang memadai pada penegakan hukum.

Terlalu fokus ke pembangunan fisik infrastruktur tak ada buruknya selama tidak mengabaikan kebutuhan terhadap penegakan hukum. Dengan legitimasi politik yang tetap kokoh, sebagaimana diperlihatkan lewat hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei, mayoritas masyarakat puas pemerintahan Jokowi. Joko Widodo tak perlu bimbang untuk memerintahkan polisi menangkap dan membawa ke meja hijau para perusuh yang membubarkan diskusi politik di tempat tertutup maupun terbuka.

Yang ironis, para politisi sejumlah parpol yang kebetulan berhaluan ideologis berbeda dengan penyelenggara diskusi tidak memperlihatkan sikap demokratisnya dalam kasus pembubaran diskusi itu.

Suara serempak untuk memastikan bahwa demokrasi sebagai sistem yang tak bisa diubah-ibah alias harga mati perlu juga dilakukan oleh politisi dari parpol apa pun, yang eksistensinya dimungkinkan karena berkah demokrasi itu sendiri.

Itu artinya, semua politisi dari parpol apa pun perlu mengutuk bersama-sama terhadap kelompok masyarakat yang berbuat rusuh dalam usaha membubarkan sebuah percakapan demokratis dengan tema apa pun.

M. Sunyoto

Pemerintahaan Jokowi

Jakarta, 8/10 (Benhil) - Hasil survei lembaga kajian KedaiKOPI menyatakan mayoritas masyarakat puas dengan tiga tahun pemerintahan Jokowi namun masih mengeluhkan masalah ekonomi.

Berdasarkan survei wawancara tatap muka yang dilakukan terhadap 800 responden di delapan kota, yakni Medan, Padang, Palembang, Jakarta (kecuali Kep. Seribu), Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar, 8-27 September 2017 dengan margin of error (MoE) +/-3,5 persen, dikrtahui 55,7 persen responden puas dengan pemerintahan Jokowi.

Namun pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio menyampaikan, bahwa mayoritas dari mereka mengeluhkan masalah ekonomi.

"Rakyat masih mengeluhkan tentang masalah ekonomi," ujar Hendri dalam siaran pers Minggu.

Saat ditanya tentang masalah utama yang dihadapi masyarakat saat ini, masalah ekonomi seperti kebutuhan pokok, BBM dan listrik mahal dikeluahkan responden sebanyak 55,4 persen.

Sedangkan masalah kebutuhan lapangan pekerjaan 14,1 persen, korupsi 3,9 persen, narkoba 3,3 persen, berita hoax tentang SARA 2,5 persen.

"Responden yang menjawab tidak tahu ada 7,6 persen, sisa responden lainnya menyebutkan hal lain selain yang disebutkan di atas," jelas dia.

Saat ditanya tentang kondisi Indonesia saat ini, responden menjawab perekonomian yang sulit sebanyak 24 persen, demokrasi yang sedang diuji 21 persen, lebih baik dari pemerintahan sebelumnya 20,5 persen, normal 10,6 persen, pembangunan dan pelayanan meningkat 5,8 persen, ada korupsi 5,2 persen, ada masalah keamanan 4,8 persen tidak tahu 6,6 persen dan sisanya menjawab hal lainnya.

Secara keseluruhan 55,7 persen responden puas dengan pemerintahan Jokowi-JK, sementara yang tidak puas 43,3 persen dan sisanya tidak menjawab.

Kepuasan masyarakat terhadap pemerinthan Jokowi dalam bidang lembangunan infrastruktur (32,7 persen) dan bantuan kesehatan serta pendidikan (16,3 persen).

Sementara harga kebutuhan pokok yang naik atau mahal (22,7 persen) dan janji yang belum ditepati (8,5 persen) merupakan alasan ketidakpuasan terhadap pemerintahan.

Rakyat menilai pembangunan infrastruktur (24,9 persen), pelaksanaan KIP, KIS, KKS (15 persen), memberantas korupsi dan narkoba (2,6 persen) dan blusukan (1,3 persen) adalah janji Jokowi-JK yang sudah terpenuhi.

Sementara itu dari sisi elektabilitas, apabila pemilu dilakukan di hari saat pertanyaan diajukan, responden yang memilih Jokowi 44,9 persen, sementara yang memilih opsi jawaban selain Jokowi ada 48,9 persen dan sisanya tidak menjawab.

Pada opsi jawaban selain Jokowi, responden menyebut nama Prabowo Subianto, Gatot Nurmantyo, Tri Rismaharini, Agus Harimurti Yudhoyono dan beberapa nama lainnya.

"Hal ini nampaknya juga berpengaruh terhadap pilihan partai politik di 2019. Hanya 41,3 persen responden yang mengaku akan memilih partai politik pengusung Jokowi pada 2019 nanti, 53,5 persen menjawab tidak akan memilih, sementara sisanya memilih untuk tidak menjawab atau tidak memilih," ujar dia.

Menurut Hendri, figur cawapres nampaknya akan cukup menentukan pada Pemilu 2019 kelak. Sebanyak 49,9 persen responden mengaku bahwa faktor cawapres mempengaruhi dalam memilih Presiden, sementara 48,4 persen menjawab tidak mempengaruhi dan sisanya tidak menjawab. (Ben/An)

Jokowi

Jakarta, 5/10 (Benhil) - Menyusul pemaparan survei dari lembaga kajian CSIS (Centre for Strategic and Internasional Studies) pada 12 September lalu bertajuk "3 Tahun Jokowi: Kenaikan Elektoral dan Kepuasan Publik", bertepatan dengan Peringatan HUT ke-72 TNI pada 5 Oktober ini, lembaga kajian SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) juga memaparkan survei berjudul "Kecenderungan Dukungan Politik 3 Tahun Presiden Jokowi".

Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla pada 20 Oktober mendatang akan berusia tiga tahun sejak resmi dilantik pada 20 Oktober 2014.

Pengumpulan data untuk survei CSIS dilakukan pada tanggal 23-30 Agustus 2017 melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur terhadap 1.000 orang responden yang menjadi sampel, sedangkan survei SMRC dilakukan pada 3-10 September 2017 terhadap 1.220 responden yang menjadi sampel melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Respondennya sama-sama berasal dari seluruh provinsi.

Hasilnya menunjukkan kemiripan bahwa responden menunjukkan kepuasannya atas kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.

Survei CSIS menunjukkan hasil bahwa secara umum tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi pada 2017 sebesar 68,3 persen, naik dibandingkan tahun 2015 sebesar 50,6 persen atau pada 2016 sebesar 66,5 persen.

Sementara survei SMRC memberikan gambaran bahwa sebanyak 61 persen responden menyatakan cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi, 17 persen kurang puas, tujuh persen sangat puas, dua persen tidak puas sama sekali, dan tiga persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.

Seperti setali tiga uang dengan survei CSIS, survei yang dilakukan oleh SMRC semestinya dibatasi seputar tiga tahun kepemimpinan Jokowi, tetapi melebar sampai ke pendapat tentang peluang partai-partai dalam Pemilu 2019, calon presiden mendatang, tanggapan responden soal peluang Jokowi dan Prabowo, dan membandingkan kinerja Jokowi dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal yang menggelitik adalah ada pertanyaan semi terbuka soal siapa yang dipilih responden bila Pemilu presiden dilakukan sekarang. Ada responden yang menjawab mantan Presiden yang telah wafat, yakni Soekarno dan Abdurrahman Wahid, masing-masing sebanyak 0,1 persen.

Sebanyak 38,9 persen responden memilih Jokowi bila pemilu presiden dilakukan sekarang, sedangkan 41,9 persen menjawab tidak tahu/tidak menjawab/rahasia.

Prabowo dipilih oleh 12 persen responden, Susilo Bambang Yudhoyono 1,6 persen, dan Anies Baswedan 0,9 persen.

Ketika pertanyaannya dipersempit menjadi dua nama Calon Presiden, sebanyak 57,2 persen responden memilih Jokowi, 31,8 persen memilih Prabowo, dan 11 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan bahwa dalam tiga tahun terakhir, bagaimanapun simulasinya, elektabilitas Jokowi cenderung naik, dan belum ada penantang cukup berarti selain Prabowo. Prabowo pun cenderung tidak mengalami kemajuan.

Mengenai kondisi ekonomi rumah tangga sekarang dibanding tahun lalu, sebanyak 41,5 persen menyatakan lebih baik, 32,2 persen tidak ada perubahan, 19,7 persen lebih buruk, 4,2 persen jauh lebih baik, 1,3 persen jauh lebih buruk, dan 1,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Sementara tentang kondisi ekonomi rumah tangga setahun ke depan dibanding sekarang, sebanyak 57 persen menyatakan lebih baik, 17,8 persen tidak ada perubahan, 9,6 persen jauh lebih baik, 9,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab, 5,8 persen lebih buruk, dan 0,3 persen menyatakan jauh lebih buruk.

Sebanyak 41,6 persen menyatakan kondisi ekonomi nasional sekarang lebih baik dibandingkan tahun lalu, 29,4 persen tidak ada preubahan, 19,7 persen lebih buruk, 5,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab, 2,6 persen jauh lebih baik, dan 0,9 persen jauh lebih buruk.

Persentase itu menunjukkan bahwa responden yang menyatakan tidak ada perubahan, lebih buruk, dan jauh lebih buruk, bila dijumlahkan sebanyak 50 persen, sebanding dengan jumlah responden yang menjawab lebih baik, jauh lebih baik, dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Sebanyak 42 persen responden menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok sekarang semakin berat dibandingkan dengan tahun lalu, 41 persen sama saja, 16 persen semakin ringan, dan satu persen menyatakana tidak tahu atau tidak menjawab.

Kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi dan kabinetnya serta elektabilitasnya secara umum cenderung konsisten dengan penilaian warga atas kondisi ekonomi dan penanggulangan berbagai masalah penting oleh pemerintah.

Masalah yang berkaitan dengan kepentingan paling mendesak bagi warga, umumnya dan di manapun terkait dengan masalah ekonomi.

Sentimen atas kondisi ekonomi nasional dan rumah tangga ini sangat terkait dengan inflasi yang secara reguler dirilis oleh Badan Pusat Statistik bahwa inflasi naik maka sentimen negatif naik, inflasi turun maka sentimen negatif turun.

Sementara 35 persen responden menyatakan keadaan politik nasional sekarang ini dalam keadaan sedang, 31 persen menyatakan baik, 18 persen menyatakan buruk, dua persen sangat buruk, satu persen sangat baik, dan 14 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Untuk penegakan hukum secara nasional, sebanyak 47 persen responden menyatakan baik, 27 persen sedang, 19 persen buruk, lima persen tidak tahu, dua persen sangat baik, dan satu persen sangat buruk.

Untuk kondisi politik, penegakan hukum, dan keadaan keamanan dan ketertiban, warga yang menilai positif lebih besar dari yang menilai sebaliknya, dan dalam tiga tahun terakhir kecenderungannya semakin positif.

Selain soal calon-calon presiden, survei ini juga memaparkan elektabilitas partai politik. Posisi tertinggi masih ditempati PDIP dengan 27,1 persen suara, disusul Golkar 11,4 persen, Gerindra 10,2 persen, Demokrat 6,9 persen, dan PKB 5,5 persen. Partai-partai lain masih di bawah lima persen.

Ada kecenderungan paralelitas antara kecenderungan dukungan pada partai dan dukungan pada tokoh partai. Hal itu terjadi pada PDIP dan Jokowi, Demokrat dan SBY, Gerindra dan Prabowo, juga PDIP dan Megawati.

Tidak mudah memastikan mana yang menjadi sebab kenaikan atau penurunan dukungan? Partai terhadap calon presiden, atau sebaliknya. Namun berdasarkan pengalaman yang ada, faktor ketokohan memiliki pengaruh lebih besar terhadap partai yang memiliki assosiasi dengannya ketimbang sebaliknya.

Semua capaian itu, sebagaimana pernah disampaikan oleh Jokowi, seharusnya tidak membuat cepat berpuas diri karena tantangan yang dihadapi sekarang ini dan ke depan tidaklah ringan. Kita masih dihadapkan dengan kemiskinan dan ketidakadilan, kita masih dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi global, dan kita juga masih dihadapkan dengan gerakan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme.

Namun, dari sekian banyak tantangan itu, tantangan yang paling penting dan seharusnya menjadi prioritas bersama adalah mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat. Kepercayaan rakyat adalah jiwa dan sekaligus energi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. (Ben/An)

Pancasila Dasar Negara

Pekanbaru, 1/10 (Benhil) - Setiap 30 September terus diperingati sebagai hari bersejarah pilu yang tidak akan pernah terlupakan hingga jutaan kali dingat untuk generasi berikutnya dan berikutnya harus terus diputar ulang.

Sebuah film kilas balik kudeta berdarah 30 September 1965 itu penting ditonton oleh generasi kini. Kenapa tidak? Karena tujuh pahlawan RI dibunuh oleh kelompok yang menamakan dirinya komunis.

Para korbannya telah dikukuhkan sebagai pahlawan revolusi, yakni Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Letjen Anumerta M.T. Haryono, Letjen Anumerta Siswono Parman, Letjen Anumerta Suprapto, Mayjen Anumerta Donald Ifak Panjaitan, Mayjen Anumerta Sutoyo Siswomiharjo, dan Kapten CZI Anumerta Piere Tendean.

Pakar sejarah dan dosen Pendidikan Sejarah Universitas Riau Prof. Suwardi M.S. mengatakan bahwa film G-30-S/PKI wajib ditonton oleh setiap warga negara Indonesia.

Tontonan itu diperlukan agar masyarakat bisa tahu siapa yang menjadi "pemain", mana benar dan salah, atau kekurangan dari film itu.

Menurut dia, pro dan kontra atas keinginan memutar film G-30-S/PKI itu masih terjadi, antara lain, karena film itu belum pernah direvisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, seperti siapa aktor di belakang peristiwa itu. Artikel terkait tentang itu, Film G30S/PKI Alat Propaganda Orde Baru.

Untung, komandan gerakan 30 September tersebut, kata dia, sudah diadili. Namun, siapa pelaku yang melepaskan tembakan ke arah para jenderal itu? Justru dia tidak tertangkap. Hal ini pun masih dipertanyakan masyarakat.

"Kita harus sadari bahwa melanggar UUD negara ini, pelakunya harus diadili di pengadilan khusus, bukan di Mahmilub," katanya.

Sementara itu, jika terjadi selisih pendapat dalam membangun negeri ini, sebaiknya dikembalikan kepada para pencetus UUD 1945 yang sudah ditetapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Ia menekankan bahwa di dalam teks UUD 1945, antara lain, berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", ini harus benar-benar mengilhami penduduk bangsa RI dalam kehidupan bermasyarakat.

Teks tersebut mengandung makna keteladanan, kebersamaan, dan keadilan. Namun, mirisnya ini tidak banyak ditemukan lagi, terbukti anggota legislatif, seperti DPR/DPRD kita, sering mengamuk dalam bersidang. Begitu pula, dengan eksekutifnya.

Menurunnya keteladanan itu, antara lain, lebih akibat legislatif dan eksekutif berorientasi materialistis dan tidak lagi berpedoman kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal, selain dunia, kebutuhan akhirat pun juga harus diupayakan.

Menurut dia, solusi yang paling tepat untuk menekan acaman berkembangnya kembali paham komunisme dan radikalisme adalah kembali ke UUD 1945, yang sudah sangat bagus dibuat oleh pemimpin kita pada saat itu dengan memikirkan kepentingan jangka panjang.

Film G-30-S/PKI Film G-30-S/PKI sudah ditonton rakyat di Bengkalis. Ribuan warga dari berbagai desa di daerah itu tumpah ruah di Lapangan Tugu Kota Bengkalis, Provinsi Riau, guna menyaksikan film G-30-S/PKI, Jumat (29/9) malam. Nonton bareng film tersebut digelar oleh Kodim 0303/Bengkalis.

Menurut Dandim 0303/Bengkalis Letkol Inf. Rizal Farizal Helmi, nonton bareng film ini digelar agar masyarakat tahu bahwa pada tahun 1965 negara Republik Indonesia punya sejarah dengan masa kelam.

Rizal mengatakan bahwa nonton bareng film tersebut dimaksudkan agar anggota TNI yang muda-muda juga tahu bahwa Indonesia ini punya bahaya laten yang namanya bahaya laten komunis. Menarik juga dibaca: Pancasila Relevan Mengatasi Tantangan Zaman.

Jadi, selain narkoba dan teroris, komunis itu lebih berbahaya lagi sebab komunis menyerang cara berpikir. Masyarakat Indonesia ini 'kan Bhinneka Tunggal Ika, tidak bisa dijadikan homogen, satu Nasakom. Gejala ini menurut saya sudah mulai ada. Inilah latar belakang Panglima TNI memerintahkan jajarannya melaksanakan acara nonton bareng film G-30-S/PKI, katanya.

Dalam kesempatan itu, dia mengimbau masyarakat yang menonton film tersebut untuk mengambil hikmahnya saja dan tidak memolitisasi film tersebut.

"Kita ambil hikmahnya saja bagaimana kekejaman pada tahun 1965 itu terjadi. Setelah 1998, film ini tidak pernah ditampilkan lagi sehingga jangankan anak-anak SMA, yang kuliah pun mungkin tidak tahu PKI itu apa. Kalau ini dibiarkan, akan bahaya," ujarnya.

Sementara itu, ribuan orang yang menonton terlihat sangat antusias. Bahkan, mereka duduk hanya beralaskan koran untuk menyaksikan film tersebut.

"Saya dari Ketam Putih. Sudah lama tak menonton film ini (G-30-S/PKI, red.)," kata lelaki separuh baya yang duduk beralasan koran itu.

Membeludaknya penonton untuk menyaksikan film tersebut jauh hari sudah diantisipasi panitia. Panitia menyediakan tiga layar. Satu layar utama dan dua layar ukuran sedang di kiri-kanan panggung lapangan Tugu.

Kekhawatiran Kendati banyak pro dan kontra terkait dengan pemutaran film G-30-S/PKI, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Riau Drs. H. Ahmad Supardi, M.A. justru jauh hari sudah mengimbau seluruh pegawainya pada semua tingkatan dan siswa madrasah, santri pondok pesantren untuk ikut menonton bersama film G-30-S/PKI. Baca juga: PKI Sejarah Kebencian Politik Yang Diwariskan.

Pemutaran film G-30-S/PKI penting untuk mengingatkan bangsa Indonesia bahwa PKI mau berbuat apa saja dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya sekalipun harus membunuh tokoh pejuang bangsa ini, katanya.

Menurut dia, film tersebut penting ditonton generasi bangsa karena ajaran komunis memang salah satunya adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Untuk itu, dirinya secara khusus telah mengeluarkan imbauan dalam bentuk surat edaran. Pihaknya memutar film itu di kantor. Dia juga berharap film itu diputar di madrasah dan pondok pesantren.

Peringatan ini juga dimaksudkan untuk menghadang dan mencegah berkembang biaknya komunis, baik sebagai sebuah paham (isme) maupun sebagai organisasi, katanya.

Padahal, dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah, para pemuda pada zaman kolonialisme bersusah payah dengan mempertaruhkan jiwa dan raga. Yang seharusnya bisa bersenang-senang dengan masa mudanya justru mengorbankan hidupnya hanya demi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

Oleh karena itu, sangat setuju dengan adanya peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebab Pancasila adalah jalan tengah kompromistis atas berbagai usulan tentang dasar atau idiologi bangsa Indonesia. Pancasila selanjutnya mempersatukan antara ide kaum nasionalis dan kaum agamis, khususnya umat Islam.

Bagi umat Islam, Pancasila justru sangat islami karena nilai-nilai dasar Pancasila adalah substansi ajaran pokok agama Islam, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya adalah tauhid. Adil dan beradab. Persatuan dan Kesatuan. Kerakyatan, Hikmat kebijaksanaan, musyawarah dan keadilan, katanya.

Ia pun berharap seluruh tokoh agama agar ikut serta membendung faham radikalisme dan memagari umat sebab paham radikalisme akan berujung pada intoleransi dan terorisme. Jika ini terjadi, akan menimbulkan "chaos" atau kekacauan di tengah masyarakat.

Pengamat masalah politik dan hukum dari Universitas Riau Dr. Erdianto Effendi berpendapat bahwa ide komunis dikhawatirkan "masih" bisa muncul karena persoalan politik dan ideologi atau karena persoalan masa lalu yang belum selesai.

Kondisi demikian bisa saja terjadi karena ada pihak-pihak yang merasa menjadi korban dari sebuah kebijakan pemerintah, kemudian mengorganisasi diri menjadi barisan sakit hati, katanya.

Namun, jika ada pihak-pihak yang merasa film tersebut tidak sesuai, silakan saja buat film pembanding, biar rakyat yang menilai.

Walaupun kenyataannya belum tentu pihak-pihak yang merasa menjadi korban dari sebuah kebijakan pemerintah itu, menurut dia, mungkin mereka orang yang memang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada masa lalu. Inilah yang kemungkinan terjadi di Indonesia saat ini. Isu munculnya komunis berkaitan dengan perdebatan klaim siapa yang benar.

Secara ideologis, komunis sudah mati, terbukti di negara asalnya sendiri komunis sudah berakhir. Walaupun demikian, pendekatan politik dan ideologi semata tidak dapat untuk menganalisis isu-isu munculnya kembali komunis di Indonesia, katanya.

Sama halnya dengan isu separatisme yang terjadi di Indonesia, kata dia, tidak semata-mata terkait dengan persoalan politik dan ideologi, tetapi terkait dengan persoalan masa lalu yang belum selesai.

Padahal, secara yuridis, menyebarkan komunis adalah terlarang sebagaimana diatur dalam KUHP, Sementara itu, ada dua aturan yang melarang penyebaran komunisne yakni Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Pemahaman Komunis/Marxisme-Leninisme.

Kedua yang digunakan oleh negara untuk menekan komunisme adalah Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kode Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Dalam Pasal 107 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa setiap orang yang secara terbuka menentang lisan, tulisan, atau atau melalui media apa pun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme-leninisme dalam bentuk apa pun, dikenai hukuman penjara paling lama 12 tahun.

Pasal 107 c menyebutkan bahwa setiap orang yang secara terbuka menentang hukum secara lisan, tertulis, atau atau melalui media apa pun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme-leninisme yang mengakibatkan kerusuhan di tengah masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kehilangan harta benda, dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Selain itu, Pasal 107 d berbunyi, "Barangsiapa melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme-leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana penjara paling lama 20 tahun." Sementara itu, Pasal 107 e menyatakan bahwa penahanan maksimal 15 tahun dikenakan bagi mereka yang mendirikan organisasi komunisme, marxisme-leninisme yang diketahui atau dicurigai dalam segala bentuk dan perwujudannya, mereka yang melakukan kontak dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik lokal maupun luar negeri, berdasarkan komunisme/marxisme-leninisme atau dalam segala bentuknya, dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan otoritas yang sah.

Jadi, kekhawatiran adanya ancaman paham komunis berkembang tidak perlu dicemaskan berlebih karena negara sudah mengaturnya dalam KUHP. Akan tetapi, yang tetap diperlukan adalah meningkatkan kewaspadaan. (Ben/An)

Frislidia


PKI

Jakarta, 20/9 (Benhil) - Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah menjadi semacam gaung trauma yang siapapun nyaris tak ingin mendengarnya lagi di Indonesia.

Rasa sakitnya pengkhiatan, kekejaman, hingga anyir darah kebengisan komunisme seperti dilekatkan sangat erat pada sejarah kelamnya partai itu kepada masyarakat di Tanah Air.

Suatu contoh yang paling mengemuka dan hangat, yaitu sejarah peristiwa malam G30S/PKI.

Menurut Penggagas dan Pendiri Gerakan Damai Nusantara Jappy M. Pelokilla, selama puluhan tahun rakyat Indonesia harus menerima sejarah yang ditulis berdasar tujuan yang hendak diraih.

Akibatnya, tak ada tempat untuk mereka yang menjadi korban atau dikorbankan, dituding, dan dituduh PKI. Mereka bahkan tak pernah disebut di dalam sejarah.

Kisah serta derita hidup dan kehidupan mereka menjadi tragedi dan stigma, aib yang tetap membekas, bahkan sebagai luka-luka batin yang tak tersembuhkan.

Oleh karena itu, agar lepas dari beban berat tersebut, mereka mencoba untuk mengungkapkan kebenaran sejarah 1965/1966.

Mereka sebagai anak-cucu dari yang dituduh dan dituding PKI, ingin mendapatkan kejelasan dan kepastian.

"Jika ya, maka dengan lapang dada, mereka akan menerimanya. Namun, jika tidak, maka harus ada pemulihan diri secara menyeluruh," kata Jappy.

Sayangnya memang kebencian itu laksana diwariskan secara turun-temurun.

Bahkan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini harus rela menanggung beban sejarah komunis sebagai sebuah dosa yang seperti dituntut untuk dipertanggungjawabkan.

Jangan terulang padahal Presiden Joko Widodo sendiri telah dengan tegas menyatakan sikapnya bahwa pemerintah akan selalu memegang teguh Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dengan tidak memberi ruang kepada PKI.

Hal itu berarti bahwa diri dan pemerintahannya telah berkomitmen untuk melarang PKI tumbuh di Bumi Pertiwi.

Sebagai gantinya Presiden mengingatkan semua lapisan masyarakat untuk memegang teguh Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan.

Sebab, ia tak ingin jika sampai sejarah kelam kekejaman PKI itu terulang lagi. Jokowi tidak ingin memberi ruang kepada ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Artikel terkait: Pancasila Relevan Mengatasi Tantangan Jaman

Presiden bahkan menyempatkan diri untuk nonton bareng Film G30S/PKI sebagai jalan tengah sikapnya merespons perkembangan dinamika politik yang menyudutkannya dengan isu komunisme. Artikel menarik: Film G30S/PKI Alat Propaganda Orde Baru.

Ia juga membangun wacana untuk membuat film tersebut dalam versi baru yang lebih holistik, tanpa meninggalkan fakta sejarah, dengan melepaskan kepentingan penguasa ketika itu.

Memang ada begitu banyak pihak yang mencoba memanfaatkan sebuah kebencian politik yang diwariskan itu untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

Namun, Jokowi menganggap bahwa ada begitu banyak hal yang lebih penting ketimbang berkutat dengan polemik isu komunisme yang tak berkesudahan.

Presiden lebih memilih untuk mengajak seluruh komponen bangsa bersinergi membangun bangsa.

Bersamaan dengan itu, ia memerintahkan kepada TNI, Polri, serta seluruh lembaga-lembaga pemerintah untuk bersama-sama bersinergi membangun bangsa, membuat rakyat tenang dan tentram, dan bersatu padu menghadapi persaingan kompetisi global.

Rekonsiliasi Profetik Mengenai PKI, ada tulisan Soe Hok Gie yang relevan mengambil kata-kata dari Mayjend. T.B. Simatupang yang diambil dari Laporan dari Banaran halaman 98, sebagai berikut: "Saya sendiri yakin bahwa anak-anak biasa, yakni prajurit-prajurit dan pemuda-pemuda yang telah gugur pada kedua pihak selama peristiwa Madiun ini umumnya tidak tahu-menahu tentang persoalan-persoalan yang berada di belakang tragedi nasional ini. Saya yakin bahwa doa yang terakhir dari anak-anak itu semua adalah untuk kebahagiaan dan kebesaran tanah air yang satu juga".

Maka komunisme pun menyimpan aroma tanda tanya sekaligus luka yang amat dalam di benak masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, salah satu Ketua Generasi Muda Mathla'ul Anwar Destika Cahyana mengatakan saat ini Indonesia membutuhkan tokoh-tokoh yang dapat mendorong terwujudnya rekonsiliasi profetik ala para nabi.

Mengacu pada sejarah peran Nabi Muhammad pada penaklukan Mekkah dan Nabi Yusuf pada saat bertemu saudara-saudaranya.

Ketika itu, Muhammad mampu memaafkan Abu Sufyan dan istrinya Hindun yang telah merobek-robek jantung pamannya Hamzah. Bahkan, Muhammad mengangkat anak Abu Sufyan, yaitu Muawiyah, sebagai anak angkat dan memperistri anak Abu Sufyan.

Begitu juga Yusuf yang mampu memaafkan saudara-saudaranya yang membenamkannya ke dasar sumur tua. Yusuf bahkan memberi kedudukan terhormat pada para saudaranya.

Menurut Destika, sebetulnya kini banyak kiai NU telah banyak meneladani jejak Muhammad dan Yusuf. Mereka bahkan banyak mengambil anak-anak PKI sebagai murid dan anak angkat.

Hal itu tidak lain agar mata rantai dosa politik yang diwariskan tersebut terpotong dan tak lagi menjadi bahan polemik yang mengancam integritas bangsa. (Ben/An)

Pancasila


Indonesia yang telah hidup selama 72 tahun harus terus konsisten Berdiri tegak sebagai sebuah "nation state".

Di tengah berbagai tantangan zaman, Indonesia harus terus survive. Globalisasi yang ditandai dengan modernisasi dan liberalisasi telah memberikan penetrasi pada kesatuan negara bangsa.

Anthony Giddens menyebutkan tiga dampak penetrasi globalisasi, yaitu pertama mengendurnya ikatan negara bangsa (makin banyak wilayah yang ingin merdeka); kedua, penguatan nilai-nilai lokal (etnonasionalisme); ketiga, liberalisasi ekonomi.

Oleh karena itu, bagaimana Indonesia tetap survive menghadapi penetrasi tersebut? Dalam kaitan itu, menyambut Hari Kesaktian Pancasila, tulisan ini dibuat agar Kesaktian Pancasila tidak hanya diskursus dan renungan suci, tetapi harus menjadi motivasi agar nilai-nilai Pancasila mampu dinternalisasikan dan menembus jiwa-jiwa generasi muda pewaris masa depan Indonesia raya.

Hancurnya Timur Tengah melalui Arab spring (dimulai Tunisia terhenti di Suriah) telah mengajarkan banyak pelajaran bagi Indonesia bahwa suatu wilayah dapat dengan mudahnya hancur (tidak survive lagi) karena berbagai konflik dan kepentingan yang terjadi.

Bangkitnya Turki sebagai kekuatan baru juga menumbuhkan gejala khilafah islamiah dan pilihan akan Islam sebagai ideologi negara. Di sisi lain munculnya Cina sebagai kekuatan ekonomi dunia juga mengisyaratkan bahwa komunis tidak selamanya buruk.

Tentunya Indonesia harus bersikap. Sikap ini jelas digambarkan oleh pimpinan nasional bahwa Pancasila adalah yang terbaik bagi Idonesia, tidak khilafah dan tidak komunis.

Indonesia dapat survive jika memegang teguh dan menjalankan empat konsensus dasar bernegara. Pancasila adalah salah satu konsensus dasar bernegara di samping UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Pancasila adalah sebuah ideologi terbaik bagi Indonesia yang mempunyai wajah plural dan agamis.

Dalam buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan, Lemhannas RI Tahun 2016 menurunkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung Pancasila adalah nilai religiusitas, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan keadilan.

Hal ini menjadi paradoks karena lima nilai turunan dari Pancasila yang begitu baik ternyata sering kali sulit dijalankan. Pada tahun 2016 Wahid foundation mengeluarkan survei yang menyatakan tingginya angka intoleransi antarumat beragama yang justru membuat retaknya persaudaraan antarumat beragama.

Jangan sekadar dipasang apakah Pancasila masih relevan dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara? Era Globalisasi tidak hanya membuat perubahan pola interaksi dan komunikasi namun juga menciptakan masyarakat dunia maya (cyber social community) yang telah membuat tantangan zaman makin kompleks.

Jika Pancasila hanya dipasang di ruang-ruang kelas dan menjadi simbol kenegaraan, tidak akan bermakna apa-apa.

Saat ini generasi terbagi menjadi enam, yaitu generasi "silent", "Baby Boomers", generasi x, y, z, dan milenial. Masing-masing generasi mempunyai cara pandang yang berbeda.

Tentunya tanggung jawab moral bagi generasi yang memahami Pancasila untuk mentransfer nilai-nilai fundamental Pancasila kepada generasi penerus (utamanya z dan milenial).

Generasi ini lebih banyak hidup di dunia maya ketimbang di dunia nyata. Gejala "bedroom syndrom" (masuk kamar dan menjelajah dunia maya) seolah-olah berpisah dari kehidupan nyata dan orang tua.

Oleh karena itu, tantangan terbesar Pancasila adalah menginternalisasi nilai-nilainya kepada generasi muda (z dan milenial) dengan konteks kekinian.

Jika hal itu dilakukan, konsensus dasar bernegara, khususnya Pancasila, akan relevan mengatasi tantangan zaman.

Kecerdasan kebangsaan salah satu tawaran penulis adalah "civic intelligent" (kecerdasan kebangsaan).

Konsep kecerdasan kebangsaan yang ditawarkan penulis telah dipresentasikan di beberapa tempat sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pendidikan bela negara.

Ironis ketika melihat generasi muda didorong kecerdasan kognitifnya ajaran matematika dan "science" secara terus-menerus di luar jam sekolah dan kursus. Namun, kecerdasan kebangsaannya tidak diisi.

"Civic intelligent" adalah pendidikan karakter, khusus untuk mengembangkan kecerdasan kebangsaan.

Salah satu langkah "civic intelligent" adalah dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Pertama, dengan membuka kesempatan agar peserta didik melibatkan diri dalam kerja sukarelawan (community service). Kompetensinya diarahkan untuk mempertajam kepedulian sosial politik.

Kedua, pendidikan Pancasila tidak hanya instruksional di kelas, tetapi melibatkan aktivitas "live-in" di keluarga-keluarga miskin. Dengan dmikian, peserta didik tidak terasing dari realitas masyarakat di sekitarnya yang berpendapatan rendah.

Ketiga, materi pendidikan diarahkan ke pelatihan kepemimpinan dan "team work" untuk berlatih negosiasi, "conflict resolution", pelatihan pencegahan risiko, serta pendidikan atau pelatihan multikultural.

Keempat, melakukan pendidikan bela negara dengan basis teknologi informasi (TI) dan pertahanan terhadap "cyber crime" karena pada era "proxy war" ini serangan terhadap negara dan entitasnya sering kali muncul di area dunia maya.

Terlebih lagi, generasi muda Indonesia menjadi netizen (warga siber atau dunia maya) terbanyak saat ini.

Diharapkan generasi muda Indonesia yang telah dibekali "civic intelligent" dengan sendirinya akan lebih cerdas menyikapi segala pemberitaan hoaks (hoax) dan bijaksana dalam menjelajahi dunia maya.

Kelima, dengan diperluasnya diskursus mengenai Pancasila dan penghargaan kepada berbagai insan di segala bidang yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Jadi, lima upaya tersebut merupakan langkah awal internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Jika motivasi diartikan sebagai pendorong tindakan orang-perorangan, ideologi adalah pendorong tindakan kolektif sehingga ideologi Pancasila harus menjadi motor "revolusi mental", yakni perubahan mendasar pola pikir masyarakat dan pejabat publik di dalam kehidupan berbangsa.

Jadi, sasaran "revolusi mental" adalah perubahan radikal etos bangsa yang bernilai Pancasila.

Stepi Anriani M. Si
Penulis adalah kandidat doktor Kebijakan Publik Universitas Indonesia, peneliti pada Lembaga Penelitian dan Kajian Masalah Keamanan Nasional Democracy-Integrity and Peace (DIP) Centre, dan dosen Sekolah Manajemen Analisis Intelijen (SMAI) (Ben/An).
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.