Showing posts with label Sosial Politik. Show all posts


Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Juni 2018, tidak hanya terjadi persaingan diantara bakal calon kepala daerah tapi juga antara satu partai politik yang satu dengan yang lainnya.

Yang kemudian muncul adalah suasana "panas" apalagi ada satu parpol yang para pemimpinnya mulai saling memaki dan pecat-memecat.

Masyarakat selama beberapa hari terakhir ini, mulai menyaksikan suasana saling mencemooh hingga pecat-memecat diantara para tokoh Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, terutama ketika beberapa tokohnya memecat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hanura Oesman Sapta Odang dan kemudian menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Umum Daryatmo.

Namun, tak mau kalah gertak, Oesman Sapta Odang--yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bahkan juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah--memecat Sekretaris Jenderal DPP Hanura Syarifuddin Suding.

Pecat-memecat ini patut disimak karena bagaimanapun juga Partai Hanura adalah salah satu partai politik peserta yang ikut dalam kontestansi pilkada yang akan datang sehingga "pertarungan internal" itu bisa diperkirakan mempengaruhi tingkat konsentrasi para pemimpin, anggota hingga simpatisannya.

Dunia politik di Tanah Air ini seharusnya patut memuji atau menghargai atau apapun istilahnya terhadap Partai Golkar yang akhirnya mampu memilih ketua umum yang baru, yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto karena diduga terlibat kasus korupsi dengan kerugian negara tidak kurang dari Rp2,3 triliun pada proyek KTP elektronik yang bernilai Rp5,9 triliun.

Tentu masyarakat amat berharap agar kemelut di Partai Hanura--siapa pun "pemenangnya"--dapat diselesaikan secara baik apalagi partai ini belumlah menjadi parpol yang "benar-benar besar dan kuat".

Karena sekarang sudah bulan Januari, sedangkan pilkada serentak dijadwalkan berlangsung 27 Juni 2018 maka waktunya sudah sangat "mepet", yakni persiapannya tinggal enam bulan lagi. Semua pihak mulai lagi pemerintah, KPU, Bawaslu, panwaslu, masyarakat sudah harus memeras keringat agar pesta demokrasi ini benar-benar berlangsung jujur dan adil alias jurdil serta bebas rahasia.

"Mahar politik" Karena pesta demokrasi ini akan memilih gubernur-wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota hingga bupati dan wakil bupati, maka tentu saja begitu banyak calon kepala daerah yang merasa dirinya mampu menjadi gubernur, bupati dan wali kota.

Mereka mulai "menjual dirinya" kepada partai-partai politik yang diharapkan bisa mendukung pencalonan dirinya itu. Namun ternyata hal itu sama sekali tidak gampang.

Seorang bakal calon wali kota Cirebon, Jawa Barat, Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Siswandi mengaku harus memberikan "uang sogokan" atau istilah kerennya "mahar politik" sedikitnya ratusan juta rupiah agar bisa didukung oleh satu partai.

Tentu saja "tuduhan" minta "mahar politik" atau bahasa gampangnya "sogokan" itu dibantah habis-habisan oleh para tokoh parpol di Cirebon itu.

Sebelumnya, seorang pengusaha dari Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti juga mengaku atau mengklaim bahwa dirinya harus memberikan "mahar politik" miliaran rupiah agar pencalonan dirinya itu sukses sebagai calon gubernur. Namun lagi-lagi pengakuan La Nyalla itu dibantah oleh tokoh parpol di Jawa Timur itu.

Akibatnya, Nyali La Nyalla Mattalitti yang selalu menyala-nyala sangat berani "bercerita" tentang dimintanya uang sogokan itu.

Kok terjadi? Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian baru-baru ini mengungkapkan bahwa untuk menjadi calon bupati saja, seseorang harus menyediakan uang Rp30 miliar.

Kalau sukses menjadi bupati maka pertanyaan Kapolri adalah gaji atau bahkan pendapatan selama lima tahun ini pasti tidak akan mungkin mengembalikan uang Rp30 miliar itu, maka akankah satu-satunya alternatif adalah menggerogoti uang APBD setempat?.

Sang bupati pasti juga akan mulai berpikir bahwa bisa saja dia tidak terpilih untuk masa jabatan atau periode kedua sehingga juga harus memiliki "tabungan" selama menjadi pejabat. Kalau begitu, bagaimana mengatasi masalah uang atau modal yang "segunung" itu? Cara yang paling mudah dipikirkan tapi sama sekali tidak mudah dilaksanakan adalah Kementerian Dalam Negeri yang membawahi gubernur, bupati dan wali kota harus mencari cara agar pemilihan kepala daerah itu tidak ruwet, berbelit-belit serta tak makan waktu lama.

Coba bagaimana seorang calon gubernur Papua, misalnya, harus mendatangi semua kota, kabupaten atau distrik (kecamatan) untuk berkampanye guna mendapat dukungan dari calon pemilih kalau begitu banyak daerah terpencil hanya bisa didatangi dengan pesawat udara--yang pasti mahal--sambil membawa ratusan atau ribuan kaos, poster, pulpen serta berbagai jenis "cendera mata" bagi para pemilihnya.

Kalau calon bupati saja harus menyediakan uang Rp30 miliar, maka bagaimana seorang calon gubernur harus memiliki anggaran "segunung" apalagi seorang calon presiden untuk menghadapi pilpres? Rakyat pasti sudah sangat benci, jengkel bahkan muak menghadapi kenyataan banyak gubernur, bupati hingga wali kota yang terpaksa harus ditangkap oleh KPK hanya gara-gara berkorupsi sehingga keadaan memprihatinkan atau bahkan memalukan ini harus segera dihentikan.

Tentu masyarakat berhak menaruh harapan kepada Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Wiranto serta Mendagri Tjahjo Kumolo agar menghasilkan "resep jitu" supaya tidak ada lagi bupati, wali kota sampai dengan gubernur yang "masuk bui" gara-gara korupsi uang rakyat.

Yang amat didambakan rakyat dari para pemimpinnya sama sekali tidak banyak atau tak berlebihan, yakni bagaimana harga bahan pokok sehari-hari mulai dari beras, gula, kopi, gula pasir bisa murah dan tidak terus melonjak-lonjak, uang sekolah yang tak mahal, mudah mencari pekerjaan serta punya rumah hingga tak ada lagi korupsi. Berlebihankah harapan rakyat itu ?



Sampai dengan tahun 2018, kemerdekaan Negara Indonesia sudah diulangtahuni sebanyak 72 kali.

Namun demikian masih banyak perdebatan sengit mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ideal di atas tanah Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini.

Kelompok ekstrim sekuler menginginkan agama (Islam) dikeluarkan dari sistem ketatanegaraan, sedangkan kelompok ekstrim Islam ingin memformat ulang seluruh komponen negara berdasarkan hukum Islam.

Secara terang-terangan mereka menyatakan ingin mengubah NKRI yang berdasar Pancasila, menjadi NKRI yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kelompok ini beranggapan bahwa pancasila adalah "taghut" alias sesembahan lain selain Allah S.W.T.

Dengan menganggap dasar negara sebagai taghut, maka konsekuensinya adalah segala kebijakan dan putusan yang didasarkan pada Pancasila secara otomatis menjadi taghut: Undang-undang, presiden, pemerintah daerah, camat, DPR dll semuanya adalah taghut. Kita tidak wajib menaatinya, bahkan haram tunduk padanya. Karena bagi mereka yang wajib diikuti hanyalah Alqur'an dan assunnah saja.

Pemerintah bertindak cepat membubarkan organisasi ini karena terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri negara pancasila serta melanggar Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Namun perlulah diketahui bersama bahwa kelompok ini memiliki simpatisan dan loyalis yang sangat militan. Meskipun secara hukum sudah dibubarkan, mereka tidak patah arang, terus berupaya bangkit, menyusun kekuatan, merebut hati dan simpati masyarakat awam . Pengikut setianya masih aktif menggaungkan kampanye Negara Islam Indonesia dan penegakan kehalifahan di Indonesia melalui dunia nyata maupun melalui dunia maya.

Bagi mereka, mendirikan kekhalifahan merupakan sebuah keniscayaan, memformat negara dengan hukum Islam adalah keharusan, ikhtiar menggapainya adalah jihad, mati dalam memperjuangkannya adalah syahid, dan tempat kembali yang layak bagi mereka adalah surga.

Dr Nurul GhufronS.H, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, pada suatu ketika menyindir, "Jika Pancasila adalah taghut, maka semua hukum di Indonesia adalah taghut, pernikahan saya tidak sah, dan hubungan saya dengan istri adalah zina," katanya sambil tersenyum.

NKRI (sudah) bersyariah Islam adalah agama perpaduan antara sesuatu yang sangat idealis dengan realistis. Keidealisan Islam terletak pada tegasnya perintah untuk dijalankannya aturan dan ajaran Islam oleh pemeluknya, serta penghormatan yang tinggi atas harkat dan martabat manusia. Sedangkan kerealistisan Islam terletak pada penerapan nilai keislaman yang bisa elastis, fleksibel, menyesuaikan dengan tempat dan keadaan.

Mencontoh pada Imam Syafi'i yang menghasilkan dua ijtihad madzhab yang berbeda, yaitu madzhab qodim, dan madzhab jadid. Jauhnya perjalanan antarnegara, luasnya pengalaman dan dalamnya keilmuan tentang hukum Islam di berbagai wilayah negara membuatnya menerapkan madzhab ala Syafi'i yang berbeda di dua negara, yaitu Irak dan Mesir.

Perbedaan geografis dan historis ternyata mempengaruhi ijtihad dan pemikirannya tentang hukum Islam. Bukan hanya karena di Mesir sudah berkembang hukum al-Lais, namun juga karena keinginannya untuk menawarkan hukum yang tepat sesuai historis, kebutuhan masyarakat, dan keseimbangan kehidupan sosial.

Berkaca pada langkah dakwah beliau maka tidak menutup kemungkinan bahwa di era modern saat ini fatwa ulama di suatu tempat bisa berbeda dengan fatwa ulama di tempat yang lain. Fatwa ulama Arab bisa berbeda dengan fatwa ulama Eropa, fatwa ulama Australia boleh berbeda dengan fatwa ulama Etiopia, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Demikian pula fatwa ketatanegaraan ulama Indonesia harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masa kini, juga mempertimbangkan pengalaman-pengalaman masa lalu.

Para ulama telah sepakat bahwa kaidah fikih dalam hal ibadah berbeda dengan kaidah fikih muamalah. Dalam hal ibadah berlaku kaidah "jangan melakukan ibadah kecuali jika ada dalil yang memerintahkan", sedangkan kaidah muamalah adalah sebaliknya, "lakukanlah sesuatu sampai ada dalil yang melarang". Politik dan ketatanegaraan masuk dalam fikih muamalah.

Dalam Al-Qur'an dan hadits tidak ada satu pun redaksi yang secara khusus memerintahkan umat Islam untuk membentuk negara dengan bentuk tertentu dan mengatur jalannya negara dengan sistem tertentu. Karena itu, hal ini dapat dipahami bahwa umat Islam bebas untuk menentukan sendiri bentuk dan sistem pemerintahan sesuai dengan zaman dan tempat, situasi dan kondisi yang ada di kawasannya.

Islam hanya memberi panduan tentang prinsip-prinsip umum yang harus dijalankan dalam kehidupan bernegara, yaitu: prinsip kesetaraan, keadilan, musyawarah, kebebasan, dan pengawasan oleh rakyat.

Jika prinsip-pripsip umum ini sudah dijalankan, maka tanpa menamai negara sebagai negara Islam ataupun negara syariah, sejatinya negara tersebut merupakan negara syariah.

Secara bahasa, syariah diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah hukum. Istilah negara syariah bisa dimaknai sebagai negara hukum. Dengan demikian maka Indonesia bisa disebut sebagai negara syariah karena dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Apabila makna syariah dipersempit menjadi hukum Islam saja, maka itu pun tidak menghilangkan fakta bahwa Indonesia sebenarnya menganut hukum Islam. Hal ini karena hukum di Indonesia terlahir dari tiga unsur hukum, yaitu hukum adat, hukum Eropa, dan hukum agama. Tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Karena itu,semua produk hukum di Indonesia mengandung nilai-nilai keislaman.

Bukti bahwa nilai keislaman sudah diakomodasi oleh undang-undang di Indonesia misalnya saja adanya larangan membunuh, larangan mencuri, larangan zina, kebebasan memilih dan melaksanakan ibadah, larangan berjudi, larangan mabuk, dll. Kesemuanya itu diambil dari nilai agama meskipun tidak secara langsung menyebutkan surat atau ayat dari kitab suci.

Daarul Islam Ahli fiqih dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, K.H Afifuddin Muhajir, dalam bedah bukunya yang berjudul "Fikih Tatanegara" di Ponpes yang didirikan oleh RKH As'a Syamsul Arifin (pahlawan nasional) pada 12 Januari 2018 mengatakan berulang kali bahwa hadirnya negara bukanlah tujuan (ghoyah), melainkan sarana (wasilah) untuk meraih suatu tujuan.

Negara merupakan alat untuk mendapatkan sesuatu, juga kendaraan untuk menuju sesuatu. Alat apa pun yang digunakan tidaklah menjadi masalah, asalkan tujuan yang dikehendaki bisa dicapai. Kendaraan apa pun yang digunakan mestinya tidak perlu diributkan asal bisa sampai ke alamat yang dikehendaki.

Mantan Katib Syuriah PBNU dan Wakil Direktur Ma'had Aly (program pascasarjana) di Ponpes Sukorejo ini mengatakan dalam Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936, jauh sebelum adanya perdebatan antara PPKI dan BPUPKI, para ulama sudah sepakat bahwa Indonesia adalah daarul Islam (wilayah Islam), yaitu suatu wilayah yang di dalamnya diakui hukum-hukum yang bersumber pada ajaran dan nilai-nilai Islam.

Di wilayah Islam, maka semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat, taat pada hukum, mencegah perampokan, dan sebagainya. Di wilayah Islam, apabila ditemukan jenazah yang tidak diketahui status agamanya maka jenazah tersebut diurus dan dimakamkan secara Islam.

Bagi Kiai Afifuddin, wacana untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang bersandar pada Al-Qur'an dan sunnah sebenarnya merupakan wacana kuno yang dikemas lagi seolah-olah menjadi wacana baru yang fresh dan solutif.

Padahal dengan memakai nama negara Islam atau tidak pun untuk saat ini Indonesia sudah memiliki hukum-hukum yang Islami, hukum-hukum formal yang bersumber dari Qur'an dan Hadis.

Jika pemakaian nama negara Islam merupakan hal penting, maka kiai-kiai dan ulama masa kemerdekaan sudah pasti akan berjuang mati-matian demi nama "Negara Islam Indonesia".

Jika nama "Negara Islam Indonesia" bermanfaat bagi keutuhan NKRI dan bangsa Indonesia yang berbhinneka, maka sudah barang tentu resolusi jihad dikobarkan.

Namun apalah arti sebuah nama? Karena bagi Islam, yang penting adalah isi dan substansi. Menginginkan berdirinya negara dengan Khilafah Islamiyah ataupun negara dengan corak satu agama tertentu di wilayah negara Indonesia yang penduduknya terdiri atas beragam suku, budaya, kepercayaan, dan agama, sama dengan mengoyak tenun kebangsaan yang sudah dirajut bersama.

Hal ini akan menyulut murka dan menggores luka di tubuh sesama anak bangsa. Alih-alih mendapatkan maslahat dan manfaat, justru mudharat dan kehancuran yang akan didapat.

Mungkin iya, di satu sisi ada manfaat darinya, namun di sebagian sisi yang lain kemudharatan akan menimpa. Padahal salah satu kaidah usul fiqih menyebutkan bahwa "Menolak kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan.

Kembali lagi pada prinsip bahwa negara bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menggapai tujuan, maka apa pun nama, bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dipakai tidaklah menjadi persoalan, asalkan tujuan terbentuknya negara yang telah disepakati oleh para pendiri atau "founding father" NKRI, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, bisa terlaksana.

Amir El Huda
Penulis adalah alumni Ponpes Modern Gontor dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej)

Pilkada Sumut

Medan, 14/1 (Benhil) - Pemilihan gubernur di Sumatera Utara sudah di depan mata. Sudah ada tiga bakal calon yang mendaftarkan diri dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Adam Malik Medan.

Meski penetapan sebagai calon tetap akan dilaksanakan pada 12 Februari 2018, tetapi hampir bisa dipastikan tiga pasangan yang mendaftar itu yang menjadi peserta pemilihan gubernur di Sumatera Utara. Berdasarkan masa pendaftaran, pasangan pertama adalah Edy Rahmayadi-dengan Musa Rajekshah yang didukung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai Nasdem dengan total 60 kursi DPRD Sumatera Utara.

Edy Rahmayadi sebelumnya merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan pangkat letnan jenderal. Ia pernah menduduki beberapa posisi strategis, seperti Pangdam Iskandar Bukit Barisan dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Sedangkan Musa Rajekshah atau yang sering dipanggil Ijeck merupakan pengusaha dan tokoh muda yang cukup dikenal masyarakat.

Ijeck merupakan mantan Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumut dan kini dipercaya menjadi Ketua Taekwondo Indonesia Sumut dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan.

Pasangan calon kedua adalah Jopinus Ramli (JR) Saragih dengan Ance Selian yang didukung Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan total 20 kursi.

JR Saragih merupakan mantan perwira TNI Angkatan Darat dan kini masih menjabat sebagai Bupati Simalungun untuk periode kedua, sekaligus Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara.

Sedangkan Ance Selian merupakan Ketua PKB Sumatera Utara dan pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 meski melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

Adapun pasangan ketiga adalah pasangan Djarot-Sihar. Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus yang didukung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah 20 kursi.

Djarot Saiful Hidayat merupakan kader PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar dua periode (2000-2005 dan 2005-2010), serta menjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama yang menghadapi masalah hukum.

Sedangkan Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus merupakan pengusaha yang memiliki minat besar pada sepak bola, serta putera dari almarhum DL Sitorus, salah satu pengusaha besar yang cukup ternama di Sumatera Utara.

Dari ketiga pasangan calon dan parpol pendukung, lantas yang manakah yang bakal menang, sekaligus yang ideal bagi Sumatera Utara? Tergantung "Mesin Politik" dan cerdas tidaknya warga Sumut, perhitungan diatas kertas tidak pernah mutlak. Pengalaman selama ini, seringkali perhitungan di atas kertas berbeda dengan realita di lapangan.

"Hitungan di atas kertas bisa terwujud jika mesin politik parpol mampu bergerak dengan maksimal," katanya.

Kemudian, kata Warjio, potensi kemenangan setiap bakal calon juga sangat dipengaruhi perkembangan isu, terutama yang "dimainkan" di tingkat pusat.

Jika isu politik yang dihembuskan tepat, tidak tertutup kemungkinan penilaian masyarakat terhadap calon tertentu akan berubah.

Permainan isu politik selama ini juga menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara kali ini lebih meriah dan menarik perhatian jika dibandingkan dengan kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

"Isu bisa mempengaruhi semua calon. Itu semua tergantung permainan politik di Jakarta," katanya.

Perlu Kecerdasan Masyarakat 

Menurut Warjio, ideal atau tidaknya gubernur yang hadir nantinya sangat bergantung dari kecerdasan masyarakat dalam mempelajari kemampuan dan jejak rekam seluruh pasangan calon.

Dilihat dari berbagai sudut, tiga pasangan bakal Cagub dan Cawagub Sumatera Utara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Namun yang pasti, Sumatera Utara membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan mempunyai keahlian dalam menggedor "kue pembangunan" yang ada di Jakarta.

Belum maksimalnya upaya lobi dan komunikasi dengan pembuat keputusan di Jakarta menyebabkan Sumatera Utara selama ini tertinggal, terutama dalam pembiayaan dan infrastruktur.

Dengan pengalaman sebagai Pangdam Iskandar Bukit Barisan dan Pangkostrad, Edy Rahmayadi dinilai memiliki kemampuan manajerial yang taktis dan dibutuhkan di Sumatera Utara.

Kemampuan tersebut juga dibutuhkan untuk mengelola potensi yang ada di 33 kabupaten/kota yang dinilai masih lemah selama ini.

Djarot Saiful Hidayat juga dinilai memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman dalam pemerintahan sebagai mantan Wali Kota Blitar dan Gubernur DKI Jakarta.

Kemampuan dan pengalaman Djarot Saiful Hidayat di dua daerah tersebut sangat dibutuhkan dalam membenahi birokrasi pemerintahan di Sumatera Utara yang selama ini cukup memprihatinkan.

"Buktinya, sudah ada dua gubernur yang masuk penjara," katanya.

Kemudian, JR Saragih pun memiliki peluang bagus karena juga memiliki pengalaman dan kemampuan manajerial sebagai Bupati Simalungun.

Untuk itu, masyarakat perlu cerdas dalam melihat rekam jejak seluruh bakal cagub dan cawagub, baik melalui media massa maupun media sosial yang berkembang saat ini.

Kecerdasan itu juga dibutuhkan agar masyarakat tidak terjebak dalam kampanye negatif melalui media sosial sehingga keliru dalam memilih pemimpin.

"Pelajari dengan cermat, carilah sumber yang dapat dipercaya," ujar Warjio.

Media massa juga diharapkan mampu memberikan edukasi bagi masyarakat dengan menampilkan pemberitaan yang objektif, berimbang, sekaligus mendidik tentang seluruh pasangan calon.

"Jangan sampai media massa justru seperti 'buzzer' dan juru bicara calon tertentu," katanya.

Sementara itu, sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Dr Ansari Yamamah mengatakan masyarakat tidak perlu buru-buru dalam menentukan pilihan.

Untuk itu, masyarakat perlu mempelajari sosok dan latar belakang para calon pemimpin yang akan menentukan kebijakan pembangunan tersebut.

Untuk menjadi pemilih yang cerdas, masyarakat tidak boleh terjebak pada fanatisme yang dapat berujung pada pembelaan yang membabi buta.

"Jangan terpengaruh dan terperdaya dengan 'kemasan', karena bisa saja isinya tidak sesuai. Jangan fanatik, berpikiran terbukalah, karena bisa saja calon lain lebih baik," katanya.

Selain itu, dalam menentukan pilihan nantinya, masyarakat juga diharapkan tidak terlibat dalam politik uang (money politic) dengan memberikan hak pilihnya terhadap kelompok atau calon yang memberikan sesuatu.

Ansari meminta kita jangan justru menjadi 'pelacur dadakan' akibat pilkada. Berpikirlah secara rasional, bukan hanya emosional supaya kita mendapatkan pemimpin yang ideal. (Irwan Arfa)


Jakarta, 14/1 (Benhil) - Pekan kedua tahun 2018 suhu politik mulai meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan pilkada serentak di sejumlah daerah, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Tanggal 10 Januari menjadi hari terakhir pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga di berbagai daerah dalam pilkada mendatang. Banyak kalangan melihat, partai politik memandang pelaksanaan pilkada menjadi tolok ukur dukungan terhadap partai mereka dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 setahun mendatang.

Sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta, beberapa waktu lalu, kekuatan politik nasional menjadikan Pemilihan Gubernur Jakarta sebagai salah satu elemen untuk mengukur suara dan pandangan politik masyarakat. Tidak heran parpol kemudian menyiapkan sejumlah jurus untuk memuluskan pasangan calon kepala daerah yang didukungnya pada Pilkada 2018. Jurus yang dipilih selain mendorong kemenangan pasangan calon, juga untuk memanaskan mesin politik menuju Pemilu dan Pilpres 2019.

Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono memilih mengumumkan langsung 17 pasangan calon kepala daerah yang mendapat dukungan dari partai tersebut. Partai tersebut membuka pintu untuk berkoalisi dengan parpol lainnya.

Yudhoyono saat mengumumkan 17 pasangan calon itu mengatakan pemilihan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Semua pihak memberikan masukan dan pemilihan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang jelas. Ia mengatakan pengambilan keputusan penetapan calon yang diusung Partai Demokrat bukan hanya ia yang menetapkan dan memutuskan, tapi Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Dewan Pimpinan Pusatlah yang mengambil keputusan.

Di tiga pilkada yang berlangsung di Pulau Jawa, untuk Jawa Barat, Demokrat mengajukan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi berkoalisi dengan Golkar.

Sementara untuk Jawa Tengah, Demokrat mengajukan Ganjar Pranowo-Gus Yasin (PDIP, PPP, Demokrat, Golkar). Sedangkan untuk Jawa Timur, Demokrat mengajukan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Nasdem, Hanura, PKPI).

Yudhoyono mengatakan, dari 17 pasangan calon, mayoritas di antaranya merupakan kader Demokrat. Menurut dia, partainya juga banyak mendukung calon petahana.

Ia juga menekankan bahwa dalam Pilkada 2018, Demokrat membuka pintu koalisi dengan partai manapun.

Sementara itu PDI Perjuangan memilih langkah pengumuman secara bertahap para pasangan calon yang ikut dalam pilkada.

Bagi PDI Perjuangan, hasil Pilkada 2018 ini akan menjadi pijakan langkah dan konsolidasi politik yang akan dilakukan dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Respons masyarakat terhadap calon-calon kepala daerah yang diajukan oleh partai berlambang banteng itu bisa menjadi salah satu tolok ukur bagaimana masyarakat memandang citra partai.

Sebagai partai pemerintah (rulling party) , PDI Perjuangan sebetulnya memiliki keuntungan dengan citra yang ditampilkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pandangan positif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo oleh masyarakat juga bisa menjadi nilai tambah bagi citra PDI Perjuangan dalam pertarungan di pilkada.

Namun Megawati dan juga kalangan elit PDI Perjuangan perlu belajar dari hasil Pilkada DKI Jakarta.

Untuk pertarungan di pilkada di Pulau Jawa, PDI Perjuangan mengajukan pasangan calon yang diharapkan memiliki elektabilitas tinggi di daerahnya, kader partai terbaik, pasangan Djarot Sihar diusung ke Sumatera Utara.

Di Jawa Barat, diajukan pasangan calon Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin dan Irjen Pol Anton Charliyan, sementara di Jawa Tengah pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen serta di Jawa Timur Syaifullah Yusuf dan Puti Soekarnoputri.

Sementara itu, Partai Golkar meski telah mengumumkan dukungan terhadap sejumlah pasangan calon dalam Pilkada 2018, namun konsentrasi kalangan elit partai masih fokus pada konsolidasi pascapergantian ketua umum partai dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto.

Langkah Golkar yang cukup mengejutkan pascapergantian pimpinan antara lain mengganti dukungan dalam Pilkada 2018 di Jawa Barat.

Surat dukungan yang sudah disampaikan kepada Calon Gubernur Jabar Ridwan Kamil ditarik kembali dan Golkar kemudian mengusung pasangan calon Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.

Di Jawa Barat, Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung pasangan calon tersebut.

Partai berlambang pohon beringin ini, sama seperti parpol lainnya, juga akan menggunakan hasil Pilkada 2018 untuk mengukur sejauh mana pandangan masyarakat atas citra partai.

Kasus hukum yang melilit Setya Novanto bisa menjadi salah satu unsur yang memengaruhi citra partai secara nasional. Adalah tugas kepengurusan yang baru untuk membenahi hal tersebut dengan waktu satu tahun sebelum memasuki tahun politik 2019.

Langkah Gerindra 

Sebagai salah satu partai yang masuk tiga besar dalam Pemilu 2014, langkah Gerindra dalam Pilkada 2018 juga banyak ditunggu oleh berbagai pihak.

Ketika akhir tahun lalu, Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Shohibul Imam dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan banyak kalangan yang melihat langkah ini sebagai upaya konsolidasi tiga partai itu menghadapi pilkada di tiga provinsi di Jawa.

Komunikasi intens ketiga partai itu telah terbentuk saat bersama-sama dalam Pilkada DKI Jakarta yang kemudian dimenangi oleh pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Hasilnya, partai itu bersama PKS dan PAN berkoalisi di Pilkada Sumatera Utara untuk pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah (Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Nasdem, Hanura), di Jawa Tengah untuk pasangan Sudirman Said - Ida Fauziyah (Gerindra, PAN, PKS, PKB) dan pilkada Jawa Barat untuk pasangan Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Gerindra, PKS, PAN).

Juga di Pilkada Sulawesi Tenggara untuk pasangan Asrun - Hugua (PAN, PDI-P, PKS, Gerindra, dan Hanura) dan Maluku Utara untuk pasangan Muhammad Kasuba - Madjid Hussein (Gerindra, PKS, dan PAN).

Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan pertemuan dengan pimpinan PKS dan PAN mengatakan partainya mencari figur yang cocok dan tidak populer semata.

Ia berkeyakinan calon yang diajukan Gerindara, PAN dan PKS akan menjadi pilihan masyarakat ketika dianggap mampu menjawab aspirasi dan keinginan warga.

Saat mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Prabowo mengatakan pasangan itu juga bukan pasangan yang populer di Jakarta, akan tetapi kemudian dapat memenangi Pilkada di Ibu Kota.

Memasuki 2018 semua partai telah menyiapkan langkah dan memanaskan mesin politiknya. Tujuan jangka panjang adalah memenangkan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Selamat datang di tahun politik, "gentleman start your engine...". (Panca Hari Prabowo)


Djarot Saiful Hidayat yang biasa disapa dengan panggilan akrab pak Djarot maju dalam Pilgubsu 2018, membuat masyarakat Sumatera Utara seperti bangkit dari tidur yang panjang.

Mendengar pak Djarot akan di majukan dalam Pilgubsu 2018, menimbulkan gairah yang selama ini hilang timbul kembali. Silahkan lihat di sini, https://www.facebook.com/djarotsihar

Kita tahu selama kepemimpinan di DKI Jakarta, mulai jokowi, Ahok dan Djarot sudah banyak perubahan dan kemajuan yang di rasakan masyarakat. Mulai dari segi infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan dan berbagai keberhasilan lainnya.

Ini merupakan bukti dan kerja nyata dari pemimpin bersih, transparan, jujur dan Anti Korupsi.

Sekarang tergantung masyarakat Sumatera Utara bagaimana menilai dan melihat.

Jangan pilih Djarot bila ingin korupsi di Sumut tetap berlanjut dan meraja lela.

Jangan pilih Djarot bila infrastruktur tetap tertinggal dan hancur berantakan.

Jangan pilih Djarot bila masalah transportasi tetap ingin carut-marut.

Jangan pilih Djarot bila masalah kriminal seperti begal, judi, premanisme dan narkoba tetap membuat resah masyarakat.

Jangan pilih Djarot bila pendidikan dan kesehatan masyarakat di Sumatera Utara tidak ingin di perhatikan.

Jangan pilih Djarot jika masalah kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan tetap meningkat.

Sekarang kembali kepada masyarakat Sumut.

Salam perjuangan
Julius Sinaga

Stop Kampanye Sara

Jakarta, 31/12 ( Benhil) - Pada tahun 2017 merupakan salah satu tahun bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebanyak 101 daerah pada tahun ini menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk DKI Jakarta.

Meski hanya terjadi di tingkat provinsi, efeknya sangat besar hingga seantero negeri lantaran magnet Jakarta menjadi pusat perhatian publik.

Masih teringat jelas betapa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tersebut mampu mengubah konstelasi politik Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seorang calon petahana yang sedari awal tampak mustahil terkalahkan karena tingginya elektabiltas dan kekuatan dukungan politik partai-partai besar. Namun, karena kesalahannya sendiri, kemudian dipolitisasi sedemikian rupa, mampu tumbang tanpa diduga-duga. Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi perjalanan demokrasi di Tanah Air, tidak hanya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga bagi partai politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta anggota masyarakat lainnya.

Semestinya pemilu menjadi ajang pesta demokrasi yang menggembirakan, bukan ajang mempertebal perbedaan.

Pengamat politik Arif Susanto menyebut pada tahun 2017 adalah tahun politik yang diliputi kebencian. Perbedaan identitas dijadikan instrumen meraih kemenangan dalam politik elektoral. Perbedaan ini berdampak pada terpecahnya kelompok masyarakat yang dapat berakibat sangat buruk.

Arif menekankan isu SARA bisa saja terulang kembali dalam pilkada serentak pada tahun 2018 jika tidak ada upaya antisipasi dari seluruh pihak. Terlebih dalam pilkada mendatang terdapat 171 daerah yang akan menentukan pemimpinnya 5 tahun mendatang, di antaranya adalah provinsi dengan basis massa besar, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Senada dengan Arif, pengamat politik Ray Rangkuti memprediksikan isu SARA masih berpotensi sebagai instrumen politik untuk menjatuhkan lawan dalam pilkada pada tahun depan.

SARA Lebih Berbahaya Bagi Ray, isu SARA ini lebih berbahaya daripada politik uang karena berdampak panjang. Ray menilai ada sejumlah sebab utama berkembangnya isu SARA dalam kontestasi politik, salah satunya ialah adanya suasana yang melegitimasi penggunaan isu itu.

Meskipun dalam pesta demokrasi pemilu isu SARA adalah hal yang dilarang, sejumlah anggota masyarakat menganggapnya sebagai hal yang lumrah karena mereka merasa tengah membela kepercayaannya. Hal ini kemudian menjadi sebuah kegamangan tersendiri.

Penyebab lainnya adalah tidak adanya interpretasi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan isu SARA itu sendiri. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas melarang praktik menghina etnik, agama, kelompok, serta masyarakat tetapi tidak jelas definisi dari penghinaan itu sendiri.

Faktor lainnya yakni masih lemahnya penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menggunakan isu SARA dalam kontestasi pemilu. Ray membandingkan dalam UU Pemilu, pelaku isu SARA hanya dikenai hukuman 1 tahun penjara, sedangkan dalam UU ITE, pengguna isu SARA bisa dijerat hingga 5 tahun penjara.

Akibatnya, tidak ada efek jera bagi para pelakunya. Atas dasar itu, dia memperkirakan isu SARA berpotensi digunakan kembali dalam Pilkada 2018, apalagi isu tersebut terbukti dapat mendongkrak atau menjatuhkan elektabilitas seseorang.

Pengamat politik Yusa Djuyandi menilai panasnya persaingan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta salah satunya disebabkan oleh politik akar rumput yang lebih bersifat ideologis dan idealis daripada di tataran elite yang lebih bersifat pragmatis. Sebagai buktinya, meskipun Golkar pada era kepemimpinan Setya Novanto, dan juga PPP mengubah haluan politiknya untuk lebih dekat dengan kubu pemerintah dan PDI Perjuangan, tidak serta-merta mengubah orientasi politik ideologis dan idealis arus bawah.

Dukungan Golkar dan PPP kepada Ahok dan Djarot hanya berada pada tataran elite yang bersifat pragmatis sebab elite hanya mempertimbangkan keuntungan dari besarnya potensi keterpilihan 46 s.d. 47 persen pasangan Ahok dan Djarot dalam berbagai hasil survei pra-pilkada.

Meskipun persaingan Pilgub DKI Jakarta bersifat lokal, nuansa persaingannya bersifat nasional. Menurut dia, fenomena politik yang muncul dalam pilkada itu justru tetap mempertegas masih adanya pertarungan dua pihak pendukung yang pernah saling berhadapan pada Pilpres 2014.

Adapun isu politik identitas yang kemudian muncul menurut Yusa sesungguhnya hanya merupakan dampak dari kesalahan retorika politik petahana. Kesalahan ini kemudian secara tidak langsung dimanfaatkan oleh pihak lawan politik.

Keuntungan Kesalahan Politik 

Hal yang tidak aneh jika dalam sebuah pilkada satu kubu atau pasangan mendapat keuntungan dari kesalahan politik lawannya. Soal adanya politik identitas, kemudian dimanfaatkan oleh kubu lain, lalu memunculkan kritik dari sebagian pihak, sesungguhnya hal itu telah ada sejak pilkada untuk pertama kalinya diselenggarakan.

Demokratisasi di tingkat lokal yang terwujud dalam pelaksanaan pilkada memang memberikan peluang bagi adanya sentimen identitas tertentu, dasarnya adalah keyakinan bahwa calon dari kelompoknya akan lebih memperhatikan nasib sesama. Oleh karena itu, sering kali masyarakat di daerah juga menjadi loyalis sejati dalam menghantarkan calonnya untuk menjadi kepala daerah, termasuk setelah kemenangan atau kekalahan itu sendiri.

Sementara itu, soal adanya kecurigaan bahwa pemanfaatan politik identitas di Jakarta akan memicu kerawanan konflik pilkada lainnya, Yusa mengatakan bahwa hal itu memang menjadi perhatian serius, terutama bila melihat Jakarta sebagai barometer demokrasi di Indonesia.

Akan tetapi, dia meyakini persoalan sosial politik identitas yang terjadi di Jakarta tidak akan meluas terbawa ke daerah dikarenakan adanya kondisi yang berbeda.

Kondisi di Jakarta menjadi berbeda karena ada kesalahan retorika politik yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Padahal, jika itu tidak terjadi, hasil dari beberapa lembaga survei yang mengatakan bahwa Ahok menang akan sangat besar peluangnya untuk terbukti. Ia menegaskan bahwa situasi politik dan koalisi politik akan selalu bersifat dinamis meski masih ada beberapa permasalahan dikotomi politik, seharusnya hal itu dapat disikapi secara dewasa. Dengan demikian, adanya perbedaan bukan untuk mencari perpecahan, melainkan mencari persamaan tujuan politik yang berorientasi pada kepentingan nasional yang lebih besar.

Di sisi lain, kondisi bangsa juga harus segera diperbaiki. Kecenderungan mendikotomikan pihak lain berdasarkan pada kelompok tertentu sebagai akibat dari pilkada sudah mulai harus dihentikan sebab negara ini perlu membangun. Pembangunan itu hanya dapat berhasil jika masyarakatnya bersatu.

Bila hal ini juga tidak kunjung terjadi, pada tahun depan bangsa dan negara ini akan dalam sebuah proses dinamika politik yang tidak sehat. (Ben/An)

Rangga Pandu Asmara Jingga


Bandarlampung, 30/12 (Benhil) - Kasus kekerasan terhadap wartawan di Provinsi Lampung belum berhenti dan masih terus berulang dengan pelaku, baik oknum institusi maupun pihak tertentu, nyaris tidak berubah.

Berdasarkan catatan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bandarlampung, setidaknya sejak 2013 terjadi kecenderungan kasus kekerasan terhadap wartawan terus meningkat, bahkan berulang hingga saat ini.

"Pelakunya pun oknum aparat keamanan, oknum pejabat pemerintah, dan masyarakat," kata Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi pada diskusi akhir tahun digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, Jumat (29/12) petang.

Seharusnya kekerasan terhadap wartawan dihentikan dan pelakunya agar jera harus diproses hukum sebagaimana mestinya, kata Alian. Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan menerangkan catatan merah tahun ini adalah peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Pada tahun ini terjadi lima kasus kekerasan dengan pelaku dari oknum kepolisian POLRI, anggota DPRD, dan warga.

"Tiga kasus kekerasan itu melibatkan aparat kepolisian. Namun tidak ada sanksi tegas terhadap pelaku. Hanya satu pelaku yang dicopot jabatannya dan dimutasi," kata Padli pula.

Ia berpendapat bahwa pemicu beberapa kasus kekerasan itu karena ketidakprofesionalan wartawan dalam bekerja dan melupakan kode etik jurnalistik. Karena tidak profesional, narasumber pun kecewa dan melakukan kekerasan terhadap wartawan, baik kekerasan verbal maupun fisik. Ketua Bidang Advokasi AJI Bandarlampung Rudiyansyah mengatakan bahwa kekerasan terhadap wartawan terjadi karena masih banyak pihak yang belum memahami mekanisme hak jawab dan klarifikasi. Padahal, publik yang dirugikan dengan pemberitaan media juga bisa mengadu ke Dewan Pers.

Berdasarkan catatan AJI Bandarlampung, pada tahun ini terjadi lima kasus kekerasan, sedangkan tahun sebelumnya hanya empat kasus. Dari lima kasus tersebut, tiga kasus melibatkan anggota polisi, sisanya kekerasan dilakukan anggota DPRD dan warga.

Salah Tangkap Jurnalis Tiga kasus kekerasan yang melibatkan polisi adalah kasus salah tangkap terhadap wartawan Trans Lampung saat meliput kasus penggerebekan kampung narkoba di Pesawaran. Kasus salah tangkap oleh personel kepolisian ini pernah pula terjadi pada tahun sebelumnya. Sejumlah personel kepolisian itu pun diadukan ke Propam Polda Lampung. Ada pula kasus pelarangan liputan dan penggeledahan terhadap dua jurnalis di Way Kanan. Peristiwa ini melibatkan Kapolres Way Kanan yang saat itu masih dijabat AKBP Budi Asrul.

Kasus terakhir adalah kekerasan yang dilakukan anggota Brimob terhadap jurnalis Bongkar Post di Lampung Utara. Dalam kasus terakhir ini, pelaku melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang jurnalis itu. Kasus ini pun berakhir damai dengan difasilitasi pihak Polda Lampung dan pimpinan kesatuan oknum polisi bersangkutan.

Tingginya kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum, terutama polisi, justru menjadi tanda tanya besar. Aparat kepolisian yang seharusnya melindungi warga. Namun, ternyata menjadi musuh pers. Padahal, aktivitas jurnalistik dilindungi undang-undang. Seharusnya aparat penegak hukum memahami hal ini, kata Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan. Keprihatinan serupa, selain disampaikan oleh Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi, juga diungkap oleh sejumlah elemen dan pegiat demokrasi di Lampung.

Dalam 2 tahun terakhir, berdasarkan data kasus kekerasan secara nasional, polisi telah menjadi musuh kebebasan pers. Polisi banyak menjadi pelaku kekerasan. Institusi ini juga tidak tuntas menangani beberapa kasus kekerasan yang sudah dilaporkan ke Polri. Apalagi, jika yang dilaporkan adalah rekan sesama polisi, Polri menjadi ragu dan cenderung tidak profesional dalam menanganinya.

AJI menyoroti bahwa tingginya angka kasus kekerasan terhadap wartawan yang melibatkan personel Polri akibat tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku.

Padli Ramdan menyebutkan ada dua kasus kekerasan di Lampung tahun ini berakhir damai antara pelaku dan korban. Satu kasus yang melibatkan pejabat perwira menengah polisi, kapolres, hanya berkhir dengan pencopotan jabatan dan mutasi. Tidak ada sanksi yang lebih tegas dari pimpinan Polri di tingkat provinsi (polda) hingga Mabes Polri sehingga bisa memutus rantai kekerasan dilakukan oknum aparat kepolisian ini.

Tidak adanya sanksi tegas terhadap para pelaku ini juga tidak lepas dari sikap jurnalis dan media yang dengan mudah berdamai dengan pelaku.

"Terkadang pihak wartawan itu sendiri yang hendak berdamai," ujar Heriyansyah, birokrat dari Humas Pemprov Lampung pula.

Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi mengingatkan mestinya dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis itu, siapa pun pelakunya harus diproses hukum, termasuk bila dilakukan oknum aparat penegak hukum. "Agar timbul efek jera dan tidak lagi berulang kasus kekerasan serupa oleh oknum institusi yang sama," katanya lagi.

Padahal, menurut mantan Ketua AJI Bandarlampung yang juga redaktur salah satu koran harian di Lampung, Yoso Muliawan, kasus kekerasan terhadap wartawan dan penghalang-halangan dalam melakukan kegiatan jurnalistik adalah tindakan pidana yang melanggar Uundang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Pilihan untuk memaafkan pelaku merupakan hal yang manusiawi. Akan tetapi, jangan sampai menghilangkan kasus pidananya sehingga peristiwa serupa tidak berulang kembali. Sikap tegas kepada pelaku ini penting dilakukan agar kasus kekerasan terhadap wartawan bisa disetop dan tidak ada lagi rekan-rekan jurnalis yang menjadi korban atau dihalang-halangi saat meliput serta mendokumentasikan peristiwa," ujar Yoso yang juga Wakil Koordinator Wilayah Sumatera AJI itu pula.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Dr. Nanang Trenggono selain prihatin atas masuk terus terjadi kasus kekerasan terjadap jurnalis dengan penanganan belum tuntas, juga merasa prihatin adanya kecenderungan pemberitaan pers, khususnya di Lampung kurang kritis seperti diharapkan publik.

"Apalagi, dalam kasus indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pilkada di Lampung, media massa dan wartawan di Lampung sepertinya enggan menuliskan dan mengkritisnya," katanya pula.

Padahal, kata Nanang, praktik-praktik menyimpang yang merusak tatanan demokrasi yang dilakukan pihak korporasi maupun pihak lain mesti disikapi oleh media massa dengan mengeksposenya secara objektif dan faktual tanpa harus merasa takut atas risiko yang mungkin akan dihadapi.

Indeks Turun Dosen FISIP Universitas Lampung dan peneliti Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Lampung bekerja sama dengan Dewan Pers Toni Wijaya M.A. mengungkapkan dalam kurun waktu 2016 hingga 2017 selain meningkat kasus kekerasan terhadap wartawan, pada tahun ini IKP di Bumi Ruwa Jurai Lampung ini juga terendah kedua secara nasional.

IKP Lampung, kata Toni, sesuai dengan hasil survei telah dikeluarkan oleh Dewan Pers belum lama ini menunjukkan IKP Indonesia hasil survei tahun 2017 (untuk kondisi pers sepanjang 2016) mencapai 67,92 atau membaik dibanding tahun sebelumnya 63,44. Sementara itu, IKP Lampung hanya 62,36 atau menurun jika dibandingkan tahun lalu 67,99.

"IKP Lampung terendah setelah Sumatera Utara yang mendapat nilai 57,63. Sumut mendapat indeks terendah karena tahun lalu banyak terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan. Sementara itu, Lampung menurun dari aspek ekonomi," kata Toni lagi.

Menurut dia, dari hasil survei IKP Lampung 2017, antara lain, menunjukkan media di Lampung umumnya masih sangat bergantung pada iklan pemerintah daerah sehingga pemda dapat mudah mengatur kebijakan redaksi. Dampak lain adalah independensi dan sikap krtisis media terhadap kebijakan pemerintah makin pudar.

Dari 30 provinsi yang disurvei, sebanyak 18 provinsi IKP-nya dalam tataran "sedang/agak bebas", 12 provinsi "cukup bebas/baik". Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, termasuk di antara provinsi dengan IKP "baik/cukup bebas". Sementara itu, DKI Jakarta, Lampung, Bengkulu, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua tergolong "sedang/agak bebas".

Bidang politik dan hukum paling memengaruhi tingginya kualitas kemerdekaan pers di provinsi-provinsi dengan indeks baik, terutama kebebasan dari kriminalisasi dan kebebasan dasar untuk berorganisasi dan mendirikan perusahaan media massa. Untuk provinsi dengan indeks "sedang/agak bebas" yang memperburuk kondisi kemerdekaan persnya adalah buruknya profesionalisme jurnalis dan etika pers serta masih tinggi intervensi perusahaan pada ruang redaksi (newsroom) serta aspek kurang dihargai keragaman media.

Secara kumulatif kemerdekaan pers di Indonesia pada 30 provinsi berada dalam posisi "agak bebas" (fairly free) atau membaik dengan indeks 68,95 dibandingkan IKP tahun sebelumnya (63,44) atau "agak bebas". Skor kemerdekaan pers di Indonesia tergolong "mendekati bebas".

Selain kasus kekerasan itu, AJI Bandarlampung menyoroti sejumlah kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh jurnalis. Catatan terkait pelanggaran etika ini penting sebagai bahan evaluasi bersama agar jurnalis bekerja lebih profesional, memegang teguh kode etik jurnalistik, dan menjaga independensinya, kata Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan.

Dalam catatan AJI, jurnalis kerap membuat berita yang tidak "cover both side" atau tidak mengonfirmasi pihak yang diberitakan. Padahal, sesuai dengan standar jurnalistik, konfirmasi ini penting untuk menjaga keberimbangan tertentu sehingga tidak muncul apa yang disebut sebagai penghukuman media atau "trial by the press", katanya lagi.

Pelanggaran lain yang kerap dilakukan adalah tidak segera memuat hak jawab atau klarifikasi dari narasumber. Padahal, Dewan Pers telah menerbitkan Pedoman Hak Jawab, dan dalam UU Pers disebutkan bahwa pers yang tidak melayani hak jawab selain melanggar kode etik jurnalistik juga dikenai pidana denda sebesar Rp500 juta. Dalam beberapa kasus, kekerasan terhadap wartawan juga dipicu akibat aktivitas jurnalistik yang tidak profesional, seperti jurnalis menurunkan berita tanpa konfirmasi atau terlambat memuat hak jawab narasumber yang merasa nama baiknya dirugikan. Narasumber kemudian meluapkan kemarahan dan melakukan kekerasan kepada jurnalis yang dinilai tidak profesional tersebut.

AJI Bandarlampung mengimbau semua jurnalis untuk bekerja lebih profesional dan menerapkan kode etik jurnalistik.

Memahami kode etik dan bekerja profesional ini penting untuk menjaga muruah profesi dan menghindarkan wartawan dari kasus kekerasan. Jurnalis menuntut profesi dan lembaga lain harus profesional, tetapi tuntutan serupa juga berlaku bagi profesi wartawan agar bekerja lebih profesional, kata Padli lagi.

Ia berharap masyarakat dan semua pihak menempuh mekanisme hak jawab dan klarfikasi atas kekeliruan yang dilakukan jurnalis serta media massa. Masyarakat juga diingatkan jangan merespons berita dengan tindakan kekerasan terhadap wartawan karena tidak dibenarkan dalam hukum. Mekanisme sesuai dengan pedoman Dewan Pers perlu ditempuh terkait dengan pemberitaan media massa.

Dalam setiap kasus kekerasan terhadap wartawan, katanya lagi, harus dilihat secara jernih dan dipahami kronologisnya karena tidak semua jurnalis layak untuk dibela. Hanya jurnalis yang profesional dan bekerja dengan standar etika yang tinggi layak dibela ketika menjadi korban kekerasan.

Salah satu cara menghentikan kekerasan terhadap wartawan adalah para jurnalis itu sendiri bersama media massa yang digunakan kembali diingatkan untuk menghormati hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar (right to know).

Menjadi kewajiban wartawan dan pers untuk menghadirkan berita yang aktual dan komprehensif, akurat, kritis, berimbang, dan mengutamakan kepentingan publik. Namun, publik dan para pihak umumnya juga diingatkan untuk menggunakan mekanisme yang benar saat menghadapi pemberitaan yang dinilai kurang benar atau merugikan kepentingan pihaknya, tidak justru menggunakan kekerasan terhadap pers.

Keseimbangan itu diharapkan dapat menekan atau bahkan mampu menghentikan kasus kekerasan terhadap jurnalis agar tidak berulang dan kembali terjadi ke depannya. (Ben/An/Budisantoso Budiman)


Diberi mandat penuh sebagai formatur tunggal lewat forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2017, Airlangga Hartarto yang secara aklamasi terpilih sebagai orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu harus menyusun kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat.

Di situlah Airlangga sedang diuji sejarah bagaimana dia memainkan peran sebagai orang nomor satu di parpol besar kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam perpolitikan nasional.

Biasanya, seseorang yang diberi kekuasaan begitu besar akan menghadapi dua jalan bercabang yang akan menentukan kebesaran atau justru kekerdilannya sebagai aktor politik. Artinya, Airlangga bisa memilih orang-orang terbaik di Partai Golkar yang selama ini memperlihatkan kekritisan dan kapasitasnya sebagai kader atau memilih orang-orang medioker yang punya kepatuhan mutlak pada sang pemimpin.

Pemimpin modern yang mengagungkan rasionalitas akan memilih orang-orang jenis pertama. Pertimbangannya, organisasi partai harus dijalankan oleh orang-orang terpilih, yang bertanggung jawab dan sanggup menggerakkan roda organisasi atas inisiatif dan tanggung jawab personal mereka.

Namun pemimpin yang berwatak megalomania, menghendaki penyokong-penyokong yang setia, penurut dan menjalankan perintah sang pemimpin tanpa banyak cingcong, tanpa niat mempertanyakan argumentasi kebijakan sang bos.

Publik tentu berharap Airlangga adalah jenis pemimpin parpol yang berpikiran modern, memilih orang-orang terbaiknya, yang kritis demi kebesaran Partai Golkar. Memilih orang-orang demikian tentu bukan tanpa risiko. Setidaknya, proses politik dalam pengambilan kebijakan partai akan berjalan lebih lambat dan berbelit karena argumen yang ada harus diuji sebelum diterima sebagai kebijakan partai.

Namun, lebih penting dari hanya memilih dua jalan bercabang itu, Airlangga agaknya perlu menyadari sepenuhnya bahwa jalan sejarah yang sedang menantinya adalah menjawab pertanyaan berikut: bersediakah Airlangga menjadi sang pengambil kebijakan parpol yang bekerja cukup di balik layar alias panggung politik? Berperan sebagai orang di belakang layar itulah yang tak dimainkan Setya Novanto ketika dia diberi kepercayaan memimpin partai politik yang elektabilitasnya merosot di bawah kepemimpinannya itu.

Setya Novanto justru bernafsu ingin tampil atau berperan di mana-mana, di posisi-posisi yang dikiranya sangat strategis bagi kebesaran personalnya, namun akhirnya terbukti justru menjungkalkannya sebagai politikus secara tragis.

Ketika diberi kekuasaan sebagai orang nomor satu di tubuh Partai Golkar, Novanto merasa haus untuk menduduki jabatan yang lebih strategis lagi, yakni menjadi Ketua DPR. Visi politik Novanto ternyata sebatas pada kursi-kursi jabatan, tak sanggup memandang jauh yang melampaui kenikmatan sesaat berupa kue kekuasaan instan.

Airlangga tentu tak diharapkan menapaki jejak Novanto yang tragis itu. Sekalipun putra teknokrat Hartarto itu dengan mudah bisa memilih untuk menjadi Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar sebagaimana yang dialami Novanto di hari-hari akhir kekuasaannya, membiarkan jabatan Ketua DPR dijabat kader lain Partai Golkar akan lebih baik.

Keputusan Airlangga untuk memilih berperan di belakang layar itulah tampaknya yang perlu dilakukan dengan keteguhan hati. Sayangnya, keteguhan itu belum tampak pada hari-hari pertama dia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Ketika jurnalis bertanya apakah dia akan tetap menjabat sebagai Menteri Perindustrian setelah ditetapkan oleh forum Munaslub Partai Golkar sebagai Ketua Umum DPP, Airlangga menjawab secara kurang tegas. Katanya, "Semua itu tergantung Presiden Joko Widodo." Sudah saatnya Airlangga menyadari bahwa sebagai orang nomor satu di parpol besar, posisi politik sangat strategis dan bukan lagi nasibnya ditentukan oleh Presiden yang memakai tenaga dan pikirannya sebagai salah satu pembantu Presiden.

Dengan kesadaran dan kebanggaan penuh sebagai orang nomor satu di Partai Golkar, layaklah jika Airlangga segera memutuskan untuk tidak lagi menjadi menteri. Publik pun akan memandangnya sebagai sosok yang setara dengan prestise bos PDIP Megawati Soekarnoputri dan bos Partai Gerindra Prabowo Subianto atau bos Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Airlangga tak perlu menyibukkan diri memimpin DPR seperti Novanto. Tapi dia sudah saatnya menjadi penentu siapa orang-orang Partai Golkar yang harus tampil sebagai kandidat dalam Pilkada 2018 atau capres yang mendapingi petahana dalam Pilpres 2019. Menjadi "king maker", itulah posisi yang layak disandang Airlangga, yang sebelumnya sudah dimaninkan sosok-sosok di balik layar, seperti Mega, Prabowo dan SBY.

Menjadi bos yang menentukan arah ke mana Partai Golkar bergerak di pusaran Pilkada Serentak 2018 dan mempersiapkan Golkar di Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 jauh lebih penting dan strategis bagi Airlangga. Tentu pilihan peran itu punya risiko finansial yang tak mudah dipecahkan, yang Novanto sendiri tak mampu memecahkannya sehingga dia memilih untuk menjadi Ketua DPR dengan menerima gaji dan berbagai previlise, yang tak bisa diperolehnya hanya dengan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Meninggalkan posisi sebagai Menteri Perindustrian dan hanya bekerja di Kantor DPP Partai Golkar tentu tak memberikan banyak kemanfaatan material lagi. Namun, justru di sinilah tantangan sejarah yang harus dijawab oleh Airlangga, yang ketika dia berhasil melewatinya, sejarah pun akan mengganjarnya dengan kebesaran yang sepadan. Setidaknya, bukan mustahil bila kelak Airlangga berhasil membangun citra positif sebagai bos Partai Golkar yang bersih dan layak dicalonkan sebagai orang nomor satu dalam Pilpres 2024. (Ben/An/M. Sunyoto)


Jakarta, 22/12 (Benhil) - Salah satu isu yang hangat dibicarakan dalam setiap pesta demokrasi bernama pemilihan di berbagai tingkatan di Tanah Air adalah politik uang.

Isu itu mengemuka dan menguat hingga kadang melahirkan konflik politik yang menegangkan dalam pesta demokrasi; dari pemilihan ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kepala desa, pemilihan kepala daerah hingga pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Proses yang panjang untuk mempersiapkannya sering berakhir dengan dua hal, yaitu terpilihnya pemenang dan munculnya tuduhan politik uang dari pihak yang kalah.

Entah kapan sejarah munculnya isu politik uang itu muncul. Namun runtutan peristiwa yang telah terkuak di media tampak menunjukkan bahwa isu itu muncul di era demokrasi yang bebas dan terbuka. Dengan persaingan yang lebih bebas dan terbuka, maka setiap kandidat berlomba sekuat tenaga serta mengeluarkan segala daya dan upaya untuk meraih kemenangan.

Di tengah nafsu kemenangan merasuki, maka ada sebagian calon menempuh berbagai cara. Salah satunya adalah politik uang. Namun kriteria dari istilah itu kian berkembang, bukan hanya pemberian uang tetapi juga barang termasuk--yang populer--adalah sembilan bahan pokok (sembako).

Isu politik uang ini seolah menenggelamkan isu sebelumnya yaitu "serangan fajar". Tetapi maksud dan tujuannya tetap sama, yaitu memberi sesuatu kepada pemilih dalam bentuk uang atau barang untuk meraih suara terbanyak.

Kisah panjang mengenai politik uang atau "money politics" telah terukir dalam sejarah pesta demokrasi di era reformasi ini. Kisahnya dapat dilihat dalam beberapa kasus berupa konflik politik, kekerasan dan kerusuhan usai pemilihan. Sedangkan jalur damai yang bermartabat dan telah menjadi konsensus adalah melalui proses peradilan.

Di tingkat daerah dan lingkup nasional penyelesaian yang bermartabat adalah melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Jalan ini umumnya ditempuh bila di tingkat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Panitia Pengawas (Panwas) tidak bisa diselesaikan. Di MK semua tuduhan itu dibeberkan dan dipaparkan bukti-buktinya. Jumlah gugatan dengan tuduhan dugaan politik uang itu sepertinya hampir sama dengan jumlah gugatan terkait tuduhan ketidakberesan daftar pemilih tetap (DPT).

Demikian liku-liku penyelesaian sejumlah kasus yang bermuara di MK. Semua akhirnya harus tunduk kepada keputusan MK yang secara hukum mengikat dan final.

Kini di tengah persiapan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 171 daerah di Indonesia, baik pemilihan bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dan gubernur/wakil gubernur, isu politik uang diperkirakan akan mencuat lagi. Namun berbagai pihak telah mengingatkan kepada calon kepala daerah maupun masyarakat untuk menghindari politik uang dan "serangan fajar".

Dari podium Sosialisasi Empat Pilar di Banda Aceh, beberapa waktu lalu, misalnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pilkada dan pemilu mendatang untuk memilih calon berdasarkan pertimbangan hati nurani dan rasionalitas, bukan atas pertimbangan balas budi karena sudah diberi sesuatu termasuk sembako.

Lantas bagaimana jika ada calon yang memberi "sesuatu"? Bukankah masyarakat juga sudah demikian pragmatis bahwa "kebaikan" dan penilaian "baik" kepada calon sering didasarkan atas pemberian-pemberian? Apalagi kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat pemilik hak pemilih juga sering membanding-bandingkan antarcalon atas dasar pemberian yang telah diterimanya. Kenyataan menunjukkan bahwa hati nurani pun kadang bisa berubah atas adanya "pemberian". Kalaupun tidak mengubah sikap, bisa saja suara nurani tidak dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan memilih seseorang menjadi pemimpin Zul menanggapinya bahwa kalau ada calon "ngasih" sembako atau kerudung atau apapunlah, terima saja. Tapi diingatkan agar pemilih jangan memilih karena pemberian itu dan jangan karena balas budi. Dalam kegiatan yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Aceh, Zulkifli mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas.

Ajakan sederhana, yakni jangan memilih calon karena telah memberi sembako atau barang lainnya. Jangan sampai pertimbangan menetapkan pilihan kepada calon kepala daerah, calon anggota legislatif atau pimpinan lainnya didasarkan pada pemberian berupa barang atau uang. Jangan pula pertimbangan memilih seseorang didasarkan pada pemberian dan nilai pemberian.

Calon anggota legislatif dan kepala daerah juga jangan mengumbar pemberian berupa uang atau barang karena hal bisa dikategorikan "money politics". Yang lebih nyata dan sudah terjadi adalah pemberian-pemberian itu akan memicu terjadinya korupsi.

Akhir-akhir ini beberapa kepala daerah dan anggota legislatif termasuk di daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan dalam satu bulan sampai enam kepala daerah dan anggota legislatif kena operasi tangkap tangan (OTT) karena kasus suap atau gratifikasi.

Cukup banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif yang ditangkap KPK sangat memprihatinkan karena mereka sesungguhnya dan sebenarnya adalah teladan dalam berbagai hal, termasuk dalam gerakan pemberantasan korupsi. Hal ini agaknya harus menjadi perhatian serius, termasuk masyarakat.

Walaupun hal itu harus diakui tidak mudah karena politik uang seolah sudah identik terjadi saat pesta demokrasi terutama pilkada. Namun dengan kesungguhan dan gerakan moral bersama-sama, bukan mustahil pilkada serentak mendatang akan lebih baik, lebih adil dan lebih jujur.

Embrio Korupsi Penyataan yang kurang lebih sama juga sudah disampaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasu) yang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda dengan tawaran sejumlah uang atau barang termasuk sembako untuk mendukung salah satu pasangan calon. Bawaslu secara tegas menyatakan bahwa politik uang merupakan embrio persoalan korupsi di Indonesia Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah saat Sosialisasi Pengawasan Pemilu Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2018 di Kudus, Jawa Tengah, belum lama ini, secara tegas mengemukakan bahwa politik uang termasuk kejahatan luar biasa dalam demokrasi. Dari pernyataan itu jelas bahwa kepala daerah yang terpilih karena politik transaksional akan lebih memikirkan bagaimana modalnya kembali ketimbang lebih banyak memikirkan kesejahteraan rakyat.

Bagaimanapun uang yang diberikan kepada pemilih akan diperhitungkan lagi setelah terpilih. Persoalan akan lebih serius apabila uang atau barang yang digunakan untuk meraih kemenangan dalam pemilihan bersumber dari sponsor atau donatur yang memberikan atas pertimbangan untung-rugi.

Simak catatan Bawaslu bahwa untuk dua tahun pertama, kepala daerah terpilih karena politik transaksional akan berupaya mengembalikan modalnya yang sudah dikeluarkan selama pencalonan. Kemudian, satu tahun kedua akan mencari keuntungan, sedangkan dua tahun terakhir akan berupaya mencari modal untuk mencalonkan kembali.

Karena itu, bupati, wali kota atau gubernur yang terpilih karena politik transaksional, tentunya tidak terlalu fokus memikirkan perbaikan gedung sekolah di daerahnya, akses jalannya apakah sudah bagus atau belum, hingga tersedianya pupuk bersubsidi di masyarakat. Konsentrasinya pun "buyar" karena saat kampanye sudah membagikan uang, maka akan berupaya mengembalikan uangnya termasuk uang dari sponsor atau donatur yang pengembaliannya mungkin bisa saja dalam bentuk proyek.

Sedangkan ancaman pidana untuk pelaku politik uang tidak hanya menyasar pemberinya, melainkan penerima juga akan ikut dijerat. Konsepnya, seperti kasus suap, yakni pemberi maupun penerima sama-sama dihukum.

Untuk itu, perlu upaya pencegahan bersama-sama karena tugas pencegahan tersebut bukan tugas penyelenggara semata, melainkan masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama. Yang jelas, politik transaksional merupakan tindakan yang tidak mendidik.

Bawaslu pun mendorong masyarakat agar berani membuat gerakan menolak politik uang atau politik transaksional. Ketika masyarakat berani menolak politik uang, maka para kandidat bupati, wali kota atau gubernur akan berkompetisi secara sehat.. Jika calon yang diusung memiliki kapasitas, integritas dan elektabilitasnya juga bagus tentu bisa dipilih.

Dalam kaitan gerakan moral ini, Bawaslu meyakini masyarakat saat ini semakin cerdas sehingga ketika diberi uang sekalipun belum tentu memilih calon yang menggunakan politik transaksional tersebut. Bisa saja calon menggunakan politik transaksional karena tidak terkenal.

Jika pelaksanaan pilkada berlangsung adil, jujur dan bersih dari politik uang, maka bupati, wali kota atau gubernur yang terpilih tidak memiliki beban mengembalikan uang. Program kerja pemerintahan tentunya juga akan dijalankan dengan baik sehingga masyarakat akan menikmati kinerja bupati, wali kota dan gubernur yang benar-benar amanah.

Kini--jika dihitung mundur dari akhir Desember 2017--maka waktu hingga pelaksanaan pilkada serentak pada 28 Juni 2018, tinggal enam bulan lagi. Rentang waktu itu dinilai cukup untuk melakukan sosialisasi mengenai perlunya menghindari politik uang melalui berbagai cara, media maupun forum.

Yang tampaknya perlu ditekankan dari sosialisasi itu adalah dampak politik uang yang memicu terjadinya korupsi dan adanya risiko hukuman pidana bagi pemberi maupun penerimanya. Selain itu memperkuat panitia pengawas dan membentuk relawan atau komunitas-komunitas pengawas pilkada di masyarakat.

Kalau saja semua pihak mau mengindentifikasi atau membuktikan politik uang di era digital dan teknologi informasi yang semakin canggih saat ini niscaya upaya menciptakan pilkada yang bersih akan bisa diwujudkan. Bukan sekadar wacana dan rencana. (Ben/An/ Sri Muryono)

Jakarta
Jakarta
Jakarta, 22/12 (Benhil) - Satu periode tiga gubernur, itulah yang terjadi dalam kepemimpinan kepala daerah di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta periode 2012 hingga 2017. Satu periode tiga gubernur memang hanya ada di Jakarta, belum pernah ada di daerah lain atau bahkan di negara lain.

Itu saja belum termasuk Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Soni Soemarsono yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang ditugaskan untuk memimpin Jakarta selama masa kampanye pilkada dimulai pada 28 Oktober ini sampai 11 Februari 2017 dan masa kampanye pilkada putaran kedua pada 7 Maret hingga 15 April 2017.

Selama masa kampanye, Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi calon petahana wajib cuti sehingga pemerintah pusat menunjuk Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta.

Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang didukung PDI Perjuangan dan Gerindra terpilih melalui dua tahap penyelenggaraan pilkada pada 11 Juli dan 20 September 2012.

Pada tahap pertama Pilkada DKI Jakarta, pasangan tersebut mengantongi sekitar 1,8 juta suara (42,6 persen) menyisihkan lima pasangan lain, yakni Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli dengan 1,4 juta suara (34,5 persen), Hidayat Nurwahid dan Didik J Rachbini dengan 508 ribu suara (11,72 persen), Alex Nurdin dan Nono Sampono dengan 202 ribu suara (4,46 persen), Faisal Basri dan Biem Benyamin dengan 215 ribu suara (4,98 persen), serta pasangan Hendardji dan Ariza dengan hanya meraup sekitar 85 ribu suara (1,98 persen).

Dua pasangan peraih suara terbanyak masuk ke pilkada putaran kedua karena pada putaran pertama tidak ada satu pun pasangan yang meraih 50 persen plus satu suara. Pada putaran kedua pemilihan kepala daerah Jakarta, pasangan Jokowi-Ahok unggul dengan meraih 2,4 juta suara (53,8 persen) dibandingkan dengan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi yang meraih 1,4 juta suara (34 persen).

Pasangan Jokowi-Ahok pun dilantik pada 15 Oktober 2012. Jokowi memimpin ibu kota hanya dua tahun karena dia ikut dan terpilih dalam pemilu presiden tahun 2014 untuk memimpin Republik Indonesia.

Jokowi dilantik menjadi Presiden bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2014 sedangkan Ahok menjadi Gubernur dan dilantik pada 19 November 2014.

Ahok menunjuk Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur yang dilantik pada 17 Desember 2014. Musim pilkada datang lagi pada 2017. Ahok yang semula amat percaya diri akan maju lewat jalur independen dan bersama Teman Ahok telah mengumpulkan dukungan KTP, akhirnya memilih dukungan dari partai politik.

Ahok maju berpasangan lagi dengan Djarot. Pasangan Ahok-Djarot bersaing dengan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga S Uno serta pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Tensi persaingan amat tinggi. Inilah pemilihan umum kepala daerah tetapi terasa seperti pemilihan umum presiden, karena pasangan calon yang tampil, langsung didukung oleh para mantan presiden dan mantan calon presiden.

Ahok-Djarot disokong oleh PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri (Presiden ke-5 RI) bersama Golkar, NasDem, dan Hanura; Anies-Sandi diusung Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto (Calon Presiden Pilpres 2014) bersama PKS; Agus-Sylvi didukung Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden ke-6 RI) bersama PAN, PKB, dan PPP.

Selain aktif memberikan dukungan kepada masing-masing calon, mereka juga memberikan hak suaranya, termasuk Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan elit politik nasional lainnya.

Hasil pemungutan suara pada 15 Februari 2017, tak ada pasangan yang meraih 50 persen plus satu suara. Pasangan Ahok-Djarot mengantongi sekitar 2,3 juta suara (42,9 persen), Anies-Sandi 2,1 juta suara (39,9 persen), dan Agus-Sylvie hanya mendapat 937 ribu suara (17 persen). Hasil tersebut mengantarkan dua pasangan peraih suara terbanyak maju ke tahap putaran kedua pada 19 April 2017, yakni Ahok-Djarot dan Anies-Sandi.

Kontroversi pidato Ahok di Pulau Seribu pada 27 September 2016 yang dianggap menistakan agama makin merebak ke publik. Memasuki putaran kedua menjelang pencoblosan suara pada 19 April 2017 juga diwarnai dengan suasana menegangkan antarpendukung pasangan calon. Hasilnya, pasangan Ahok-Djarot pun kalah dengan hanya berhasil meraup sekitar 2,3 juta suara (42 persen) sedangkan Anies-Sandi unggul dengan meraih 3,2 juta suarat (57,9 persen).

Kekalahan Ahok dalam pilkada ditambah dengan kenyataan yang dia harus terima bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengambil tempat persidangan di Gedung Kementerian Pertanian pada 9 Mei 2017 memvonis dia setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama dan menjatuhkan pidana penjara dua tahun dan memerintahkan terdakwa ditahan.

Atas alasan keamanan, Ahok dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang ke Rumah Tahanan Markas Korps Brimob Polri.

Sejak 9 Mei hingga 15 Juni 2017, Wakil Gubernur Djarot bertindak selaku Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta dan setelah itu menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga 16 Oktober 2017.

Setelah pelantikan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga S Uno periode 2017-2022 oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada 16 Oktober 2017, langsung pada hari itu juga dilakukan serah terima jabatan di Balai Kota tetapi Djarot tidak hadir dan memilih berlibur bersama keluarga di Nusa Tenggara Timur.

Kembali bersatu Perjalanan pilkada Jakarta 2017 terasa panas dan masyarakat seolah terbelah dalam memberikan dukungan kepada masing-masing calon.

Bagi pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, pilkada Jakarta yang berlangsung panas harus menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dalam bernegara dan berpolitik. Tidak hanya terjadi "perang" antarpartai politik pengusung dan antarpendukung pasangan calon tetapi juga terjadi intrik dan benturan antarkelompok yang dipicu pernyataan salah satu calon yang dinilai telah menodakan agama.

Setelah pilkada, masyarakat harus kembali bersatu dan tidak terkotak-kotak lagi. Terlebih, Pilkada DKI Jakarta tidak hanya membuat ibu kota bergejolak tetapi juga membuat seluruh Indonesia panas.

Perlunya untuk kembali bersatu juga disampaikan oleh Jokowi setelah memberikan suara pada pemungutan suara putaran kedua pada 19 April 2017 di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 4 di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Jokowi mengimbau warga Jakarta harus siap dengan apa pun hasil pilkada.

Perbedaan pilihan politik jangan sampai pecah-belah persatuan. Kita ingat, kita semua bersaudara. Apapun hasilnya, siapa pun yang terpilih, harus diterima dengan lapang dada.

Jokowi meyakini Pilkada DKI Jakarta putaran kedua berjalan lancar dan akan menghasilkan pemimpin kota yang terbaik, dan terpercaya. Dia kembali menekankan ikatan persaudaraan antarwarga Jakarta harus terjalin erat.

Dalam pidato perdana setelah dilantik, Gubernur Anies antara lain mengatakan bahwa dia dan Sandi bukan sebagai gubernur dan wakil gubernur mereka saja tetapi bagi seluruh warga Jakarta.

Kini saatnya bergandengan sebagai sesama saudara dalam satu rumah untuk memajukan kota Jakarta. "Holong manjalak holong, holong manjalak domu," demikian sebuah pepatah Batak mengungkapkan. Kasih sayang akan mencari kasih sayang, kasih sayang akan menciptakan persatuan. Ikatan yang sempat tercerai, mari kita ikat kembali. Energi yang sempat terbelah, mari kita satukan kembali.

Jakarta adalah tempat yang dipenuhi oleh sejarah. Setiap titik Jakarta menyimpan lapisan kisah sejarah yang dilalui selama ribuan tahun. Jakarta tidak dibangun baru-baru saja dari lahan hampa.

Sejak era Sunda Kalapa, Jayakarta, Batavia hingga kini, Jakarta adalah kisah pergerakan peradaban manusia. Jakarta sebagai "melting pot", telah menjadi tradisi sejak lama. Di sini tempat berkumpulnya manusia dari penjuru Nusantara, dan penjuru dunia. Jakarta tumbuh dan hidup dari interaksi antarmanusia.

Dalam sejarah panjang Jakarta, banyak kemajuan diraih dan pemimpin pun datang silih berganti. Masing-masing meletakkan legasinya, membuat kebaikan dan perubahan demi kota dan warganya.

Anies-Sandi menyampaikan pujian dan rasa terima kasih kepada para Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya, yang turut membentuk dan mewarnai wujud kota hingga saat ini. Jakarta juga memiliki makna pentingnya dalam kehidupan berbangsa.

Di kota ini, tekad satu Tanah Air, satu bangsa dan satu bahasa persatuan ditegakkan oleh para pemuda. Di kota ini pula bendera pusaka dikibartinggikan, tekad menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat diproklamirkan ke seluruh dunia.

Anies mengajak seluruh warga, menjadikan usaha memajukan kota sebagai sebuah gotong-royong, sebuah gerakan bersama. Dalam pembangunan kota ke depan, Gubernur bukan sekadar administrator bagi penduduk kota, bukan pula sekadar penyedia jasa bagi warga sebagai konsumennya. (Ben/An/Budi Setiawanto)

Peta administratif Sumatera Utara
Pemilihan Gubernur Sumatera Utara memang masih delapan bulan lagi. Namun, bagi warga Sumut, dinamika yang muncul mungkin tidak kalah seru dibandingkan dengan hari pemungutan suara nantinya.

Dinamika itu sudah mulai hangat pada pertengahan tahun, dengan menjamurnya spanduk dan baliho yang berisi sosok-sosok yang mengisyaratkan kesiapan sebagai calon gubernur.

Dinamika yang paling menonjol diawali ketika Partai Golkar Sumatera Utara melalui rapat kerjanya mengeluarkan rekomendasi untuk mencalonkan ketuanya yang juga Bupati Langkat Ngogesa Sitepu sebagai calon gubernur. Rekomendasi itu diperkuat dengan hasil rapat pimpinan daerah partai tersebut. Semakin klop, kader di daerah menginginkan Ngogesa Sitepu sebagai calon Gubernur Sumatera Utara.

Namun anehnya, tiba-tiba Partai Golkar justru mengeluarkan rekomendasi untuk mencalonkan Erry Nuradi, "mantan" kadernya yang kini menjadi Ketua Partai Nasdem Sumatera Utara, sedangkan Ngogesa Sitepu diplot sebagai calon wakil gubernur.

Isi rekomendasi telah disosialisasikan ke kader partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut dan seluruh pengurus di tingkat kabupaten dan kota.

Namun, dinamika "perjodohan" Erry Nuradi-Ngogesa Sitepu mulai terusik ketika Partai Nasdem membuat deklarasi tunggal dalam pencalonan Erry Nuradi.

Meski deklarasi yang dihadiri Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh itu dihadiri sejumlah petinggi Partai Golkar Sumatera Utara, tidak disinggung sedikit pun jika Erry Nuradi bakal dipasangkan dengan Ngogesa Sitepu.

Sempat menjadi gosip dalam perpolitikan di Sumatera Utara, muncul kekesalan dari kalangan Partai Golkar yang saat ini dinakhodai Setya Novanto atas deklarasi tersebut. Meski demikian, dengan kedewasaan politik yang dimiliki, petinggi kedua partai membantah adanya situasi yang tidak mengenakkan tersebut.

Baru beberapa hari gosip itu muncul, kalangan politikus dan pemerhati perpolitikan dikagetkan dengan informasi mundurnya Ketua Partai Golkar Sumut Ngogesa Sitepu sebagai bakal cawagub yang akan mendampingi Erry Nuradi.

Sekretaris Partai Golkar Sumatera Utara Irham Buana Nasution mengakui adanya rencana Ngogesa Sitepu untuk mengundurkan diri dari pencalonan.

Rencana mundur tersebut baru disampaikan Ngogesa Sitepu secara personal. Bupati Langkat itu berencana mengambil keputusan mundur dari pencalonan berdasarkan berbagai pertimbangan, di antaranya karena faktor kesehatan.

"Atau dengan kata lain, mundur atau mengundurkan diri dengan alasan kesehatan," katanya menegaskan.

Pihaknya menghargai sikap Ngogesa Sitepu tersebut karena diambil atas pertimbangan yang matang dan alasan yang objektif. Namun, menurut Irham Buana, tokoh yang masih menjabat sebagai Bupati Langkat tersebut masih menyatakan pengunduran diri secara personal.

Ngogesa Sitepu belum menyampaikan pengunduran diri sebagai bakal calon Wagub Sumatera Utara melalui rapat resmi, baik di tingkat provinsi maupun melibatkan pengurus kabupaten/kota.

Kepengurusan Partai Golkar Sumatera Utara akan segera menyelenggarakan rapat secara internal untuk membahas dan menentukan sikap atas pengunduran diri Ngogesa Sitepu dari bakal calon wagub tersebut.

Sekretaris Partai Nasdem Sumatera Utara Iskandar ST juga mengaku cukup terkejut ketika menerima informasi pengunduran diri Ngogesa Sitepu tersebut. Meski belum mendapatkan keterangan resmi dari Partai Golkar Sumatera Utara, pihaknya menghormati keputusan Ngogesa Sitepu.

Partai Nasdem tetap berharap dapat menjalin koalisi dengan Partai Golkar dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara meski pimpinan partai itu mengundurkan diri dari pencalonan.

Meski menghormati sikap dan keputusan Ngogesa Sitepu, Partai Nasdem Sumut terus berkeinginan agar komunikasi dan koalisi dengan Partai Golongan Karya tetap berlangsung.

Jika memang Ketua Partai Golkar Sumatera Utara Ngogesa Sitepu mengundurkan diri sebagai cawagub untuk mendampingi Ketua Partai Nasdem Sumatera Utara Erry Nuradi, pihaknya masih menunggu calon pengganti dari parpol berlambang pohon beringin itu. Jika Partai Golkar mengajukan nama lain sebagai bakal cawagub untuk mendampingi Erry Nuradi, pihaknya akan membawa nama tersebut untuk dibahas dan disetujui DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Nasdem.

Secara kepartaian, kata Iskandar, niat mundur Ketua Partai Golkar Sumatera Utara Ngogesa Sitepu itu membuat Partai Nasdem merasa kehilangan sosok yang dianggap layak untuk mendampingi Erry Nuradi. Partai Nasdem Sumatera Utara belum memiliki pemikiran untuk mencari sosok dari parpol lain untuk mendampingi Erry Nuradi dalam pilgub yang digelar pada Juni 2018.

Pihaknya tidak membantah jika melakukan komunikasi politik dengan parpol karena Partai Nasdem hanya memiliki lima kursi di DPRD Sumut sehingga tidak dapat mencalonkan sendiri.

"Nasdem sangat fokus dan memprioritaskan Partai Golkar. Kemungkinan (koalisi, red.) selalu terbuka, tetapi kemungkinan besar tetap kita harapkan dari Partai Golkar," katanya.

Kejutan Pada awal November 2017, muncul kejutan ketika muncul foto Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara yang juga Bupati Simalungun J.R. Saragih bersama mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Di sosial media, sempat diisukan jika Mumtaz Rais yang merupakan anak Amien Rais akan dijadikan calon Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk mendamping J.R. Saragih.

Namun, kehebohan tersebut seperti sirna ketika Amien Rais memberikan keterangan langsung yang membantah "perjodohan politik" antara J.R. Saragih dan Mumtaz Rais.

Meski gosip tersebut mulai mendingin, dinamika mengenai sosok Saragih masih belum habis. Dinamika itu berkaitan dengan peluangnya untuk mengikuti Pilgub Sumatera Utara. Tidak terbantahkan, Partai Demokrat merupakan salah satu parpol besar di Sumatera Utara yang memiliki 14 kursi di lembaga legislatif tingkat provinsi.

Dengan keberadaan 14 kursi dan kapasitas Jopinus Ramli Saragih sebagai seorang bupati, seharusnya tidak sulit bagi Partai Demokrat Sumatera Utara untuk mencari mitra koalisi.

Partai berlogo Mercy binaan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu hanya tinggal mencari enam kursi lagi. Sebenarnya itu bisa didapatkan dari PAN (Partai Amanat Nasional) yang memiliki enam kursi atau mendekati PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang masing-masing memilik tiga kursi.

Namun Sekretaris Partai Demokrat Sumatera Utara Meilizar Latif menyatakan pihaknya hanya mendekati PAN yang memiliki enam kursi. Pihaknya juga optimistis PAN akan memberikan dukungan.

Namun, sejumlah petinggi PAN Sumatera Utara justru sering menggunakan slogan "Sumut Bermartabat" yang menjadi "trade mark" Edy Rahmayadi, salah satu bakal calon gubernur putera Sumatera Utara yang kini masih menjadi pangkostrad.

Lalu, bakal kemanakah dukungan PAN? Bakal berhasilkah J.R. Saragih mencalonkan diri? Seriuskah Ngogesa Sitepu mengundurkan diri? Atau justru merapat ke PDI Perjuangan? Kalau memang demikian, lalu apa parpol yang akan dipinang Erry Nuradi? Sementara isunya, Partai Gerindra, PKS, dan Partai Hanura juga akan mendukung Edy Rahmayadi. Bisa-bisa, Erry Nuradi yang merupakan calon petahana tak dapat perahu.

Ternyata, dinamika pilgub di Sumatera Utara memang seru. "Ngeri kali," kata orang Medan.

Irwan Arfa

Jokowi
Foto: Kumparan

Jakarta, 29/10 (Benhil) - Selalu saja ada cara baru ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memperingati momen tertentu.

Maka peringatan Sumpah Pemuda yang tahun ini bertepatan dengan tiga tahun pemerintahannya pun tidak menjadi kecuali.

Tepat pada Hari Sumpah Pemuda ke-89 tahun, Presiden Jokowi menekankan pada tema dan pesan keberagaman.

Sang Kepala Negara tampak sangat ingin menunjukkan betapa pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman di Tanah Air.

Memang dalam banyak kesempatan mantan Wali Kota Solo itu selalu mengingatkan bahwa Indonesia adalah negeri dengan keberagaman yang sangat besar dan unik.

Ia pun tak ingin kehilangan kesempatan untuk menggunakan momentum peringatan Sumpah Pemuda dengan menyampaikan pesan keberagaman serupa.

Kali ini Presiden ingin generasi muda khususnya kaum milenial di Tanah Air untuk menghargai keberagaman bangsanya, namun tetap berkomitmen untuk bekerja bersama.

Presiden secara khusus menyampaikan pesan keberagaman tersebut dalam video berdurasi 40 detik dan menegaskan keinginannya agar Sumpah Pemuda menjadi semangat abadi para pemuda Indonesia, yaitu semangat kerja sama beragam pemuda dengan latar belakang yang berbeda.

"Pemuda Indonesia! Kita tidak sama, kita kerja sama," ucap Jokowi dalam video yang didistribusikan secara luas oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Kepresidenan.

Diberikan Ruang Cara Jokowi memanfaatkan momentum untuk menyampaikan pesan terdalam yang menjadi target pemerintahannya hampir selalu bisa diacungi jempol.

Menjelang dan sesaat Sumpah Pemuda, ia pun tak segan menggandeng organisasi-organisasi massa kepemudaan untuk dapat menyampaikan pesan yang ditargetkan pemerintahannya.

Salah satunya, ia secara langsung hadir dalam acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila, yang digelar di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (28/10) malam.

Dalam sambutannya, Kepala Negara berharap Pemuda Pancasila dapat menjadi panutan bagi pemuda-pemudi Indonesia dalam menjaga dan mengamalkan ideologi bangsa.

Kesempatan baik yang digunakan Presiden Jokowi untuk menyampaikan pesan keberagaman itu disambut baik oleh berbagai kalangan.

Bertemu dengan jajaran para pengurus Pemuda Pancasila di Hari Sumpah Pemuda, kata Jokowi, memang terasa luar biasa. Pemuda Pancasila adalah ormas yang spesial, spesial karena di namanya ada kata Pancasila.

Apalagi saat ini bermunculan ideologi-ideologi baru yang ingin menggantikan Pancasila dan memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahkan, ideologi tersebut muncul tidak melalui cara yang biasa sehingga kewaspadaan harus terus ditingkatkan.

Mereka, katanya, muncul dengan cara-cara baru, metode-metode baru yang kadang-kadang halus dan kita tidak merasa. Cara indoktrinasi yang digunakan sangat halus, sangat kekinian dengan pendekatan-pendekatan yang akrab, yang kadang menyentuh hati kita.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan tentang cepatnya perubahan "landscape" politik dan ekonomi global yang sedang terjadi saat ini. Masa transisi tersebut terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Generasi Muda Matla'ul Anwar (Gema MA) Destika Cahyana mengatakan Jokowi adalah pemimpin yang sangat "concern" terhadap isu keberagaman.

Menurut Destika, di era Jokowi, keberagaman dalam banyak hal mendapatkan ruang-ruang untuk ditoleransi. Bahkan ketika di era presiden-presiden sebelumnya ada kalanya ketika perbedaan justru diupayakan untuk diseragamkan.

Namun, kata Destika, Jokowi justru mampu membumikan keberagaman pada level kebijakan dan pelaksanaan ketika sebelumnya isu keberagaman masih terkonsep dalam ruang ideologi dan wacana.

Hal itulah yang kemudian mendorong selayaknya Pemerintahan Jokowi untuk diapresiasi dalam hal pengelolaan kemajemukan sebuah bangsa.

Merunut Sejarah Dalam sejarahnya Sumpah Pemuda memang merupakan sebuah refleksi tentang betapa keberagaman mampu mendorong bangsa Indonesia untuk bangkit dan berjuang secara bersama-sama.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan sumpah pemuda merupakan titik awal kesadaran kolektif untuk bersatu sebagai bangsa dan negara.

Dahnil mengatakan, 89 tahun silam kala itu para pemuda tidak mengabaikan eksistensi identitas etnis dan agama yang berbeda-beda. Itu karena semangat etnis dan agama justru menjadi jiwa yang mendorong lahirnya kemerdekaan.

Menurut dia, secara filosofis yang dilakukan para pemuda saat itu bukan upaya membentuk keseragaman dalam satu bangsa dan negara, namun justru memperkuat identitas keberagaman sebab dengan mengakui keberagaman itu akan mampu menyatukan.

Dalam pandangan Dahnil para pemuda ketika itu sejatinya mewariskan semangat dialogis yang kuat.

Dialog dalam keberagaman, nalar sehat adalah instrumen utama dalam tatap muka tersebut, sehingga keberagaman dipahami sebagai pemersatu dan kekuatan bukan kelemahan, ditambah para pemuda saat itu memiliki musuh bersama bernama kolonialisme.

Oleh karena itu, ajaran keberagaman yang terkonsep dalam target-target Pemerintahan Jokowi-JK sudah saatnya mendapatkan ruang untuk dukungan.

Sebab penghormatan terhadap keberagaman sejatinya merupakan titik mula kebersatuan sebuah bangsa. Untuk sebuah bangsa yang bersatu dalam keberagaman maka kesejahteraan merupakan hal yang tak sulit untuk dicapai bersama. (Ben/An)

Hanni Sofia Soepardi

Sumpah Pemuda

Manado, 28/10 (Benhil) - Begitu banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti korupsi yang kian merajalela, penyalahgunaan wewenang, lemahnya penegakan hukum, in-efisiensi birokrasi, harga bahan-bahan pokok yang naik, dan ancaman perpecahan bangsa.

Penyebab berbagai persoalan banga itu, sebagian besar karena lemahnya integritas.

Kemajuan atau kemunduran suatu bangsa banyak ditentukan oleh seberapa besar integritas yang dimiliki.

Jika suatu negara dipimpin oleh pemimpin dengan integritas yang rendah maka dengan mudahnya akan melakukan penyelewengan kekuasaan demi kepentingan pribadinya.

Integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas pun sering diidentikkan dengan kejujuran.

Dengan demikian, di dalam integritas terhimpun berbagai sifat pendukung yang bisa membuat orang menjadi berwibawa, jujur, dan konsisten terhadap kebenaran.

Pemuda adalah harapan bangsa yang sering diidentikkan sebagai generasi yang idealis, dinamis, progresif, dan memiliki integritas. Hal inilah yang menjadi keunggulan kaum muda dibandingkan dengan kaum tua.

Meskipun mungkin dari segi pengalaman belum sematang kaum tua, pemuda memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa perubahan bagi kemajuan bangsa.

Tokoh Pemuda Kakas Minahasa, Sulawesi Utara, James Moray, mengatakan pemuda mempunyai peran penting dalam berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gambaran nyata begitu banyak kontribusi pemuda untuk pembangunan negara, akan tetapi juga begitu banyak nilai spirit dari pemuda mulai terkikis dan makin merosot dengan segala konsekuensinya.

Harapan dari pemuda kepada pemerintah untuk memberikan ruang seluas-luasnya, demi kontribusi serta memberi masukan bagi bangsa dan negara ini.

Ketua Pemuda Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Toar Pangkey mengatakan peran pemuda saat ini sangat penting untuk perkembangan Bangsa Indonesia, karena masa depan bangsa ada di tangan genarasi muda saat ini.

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang muda saat ini, antara lain dengan menjauhkan diri dari hal-hal negatif, seperti narkoba, perilaku seks bebas, minuman beralkohol, dan semua hal yang akan membuat masa depan anak muda menjadi suram.

"Karena untuk menghancurkan suatu negara tidak dengan berperang, tapi cukup hancurkan masa depan generasi mudanya," jelasnya.

Goresan Penting Dalam konteks sejarah nasional, pemuda telah mencatatkan beberapa goresan penting yang tidak akan mungkin dapat terlupakan oleh Bangsa Indonesia.

Goresan tersebut terekam dalam beberapa momentum historis bangsa yang mencerminkan betapa besarnya peran pemuda terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mendorong bangsa dan negara menuju suatu eksistensi yang lebih kokoh.

Ketua Pemuda Tompaso Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Winny Wowor, mengatakan momentum Sumpah Pemuda, saat berkumpulnya kelompok-kelompok pemuda dari berbagai organisasi kedaerahan, kesukuan, dan agama pada 71 tahun lalu atau 1928, sebagai perwujudan tekad bersama untuk hidup dalam suatu kesatuan bangsa, tanah air, dan bahasa Indonesia.

Dalam momentum itu, para pemuda Indonesia meletakkan kerangka landasan atau embrio bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara bangsa.

Selain itu, saat-saat menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemuda juga menggoreskan catatan penting bagi sejarah berdirinya NKRI.

Ketika itu, sekelempok pemuda membawa Soekarno menjauh dari Jakarta, dengan membawanya ke Rengas Dengklok. Mereka kemudian mendesak Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi.

Hal itu mereka tempuh, ketika pemimpin lainnya tengah berpikir untuk menempuh langkah diplomatik dan jalur politik terkait dengan proklamasi.

Oleh karena desakan kuat kalangan pemuda, pada 17 Agustus 1945, "Dwi Tunggal" pemimpin bangsa (Soekarno-Hatta) kemudian menindaklanjuti dan terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Kalangan pemuda yang tergabung dalam aksi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan kelompok pemuda, pelajar, sarjana, buruh, perempuan lainnya juga menggoreskan peranan penting dalam sejarah Bangsa Indonesia, terkait dengan Tritura pada 1966.

Peristiwa tersebut sebagai koreksi yang disampaikan kalangan pemuda karena menilai perjalanan bangsa dianggap melenceng dari komitmen awal perjuangan mewujudkan kemerdekaan Indonesia Peristiwa Tritura itu melahirkan Angkatan 66 yang melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa, walaupun kemudian pada akhir era 1990-an dikoreksi lagi oleh pemuda.

Masih cukup hangat di benak generasi bangsa, tentang peran pemuda, khususnya kalangan mahasiswa pada 1998-1999, sebagai pelopor terhadap koreksi terhadap kebekuan konstelasi sosio politik Indonesia selama 32 tahun.

Melalui tuntutan mereka untuk reformasi di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, lahir tatanan kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi sekarang ini.

Pada masa lalu pemuda mengikrarkan tentang persatuan, zaman sekarang seharusnya pemuda menjadi pelopor perjuangan mempertahankan persatuan yang telah didengungkan sejak 1928 itu.

"Jangan membesar-besarkan perbedaan, jangan mudah terprovokasi isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), tetapi konsisten mempertahankan NKRI," kata Wowor.

Entah disadari atau tidak, pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselarasi pembangunan, termasuk pula dalam proses kehidupan beragama, berbudaya, berbangsa, dan bernegara.

Baik buruknya suatu negara dapat dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan negara.

Generasi muda harus memiliki karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berdaya saing, mampu menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untung bersaing secara global.

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial politik, dan agen perubahan di segala aspek pembangunan nasional.

Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuhkembangkan aspek etika dan moralitas dalam bertindak di setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa, serta ketahanan mental spiritual, dan meningkatkan kesadaran hukum.

Sebagai kontrol sosial, diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, dan memberikan kemudahan akses informasi, mencintai perbedaan, serta berperan aktif dalam menjaga perdamaian.

Sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi, sumber daya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, seni dan budaya, peduli terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan, serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda menjadi kekuatan moral dan kontrol sosial terhadap perubahan, sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional.

Untuk itu, katanya, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional.

Hal itu, sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. (Ben/An)

Nancy Lynda Tigauw
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.