Keramba Jaring Apung Pangandaran, Jawa Barat

Jakarta, 30/4 (Benhil) - Program keramba jaring apung (KJA) lepas pantai, yang merupakan keramba untuk mengembangbiakkan perikanan di tengah laut lepas, menjadi harapan baru dalam rangka melonjakkan produksi sektor budidaya perikanan nasional.

KJA merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan mengadopsi teknologi lepas pantai dari Norwegia yang diperkirakan bakal mampu menggenjot produksi komoditas ikan kakap putih secara lebih signifikan.

Dengan menggunakan teknologi KJA lepas pantai tersebut, maka sebanyak 1,2 juta penebaran benih ikan, dapat menghasilkan 816 ton per tahun per unit dan melibatkan antara 215-250 orang. Teknologi KJA fokus dikembangkan di tiga kawasan strategis yang ada di Tanah Air, yakni perairan Kepulauan Karimunjawa (di Provinsi Jawa Tengah), Pangandaran (Jawa Barat), dan Pulau Sabang (Aceh).

Tidak hanya itu, KJA juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu tahan terhadap gelombang dan memiliki ketahanan lebih dari 10 tahun, serta cukup efektif digunakan dalam budi daya ikan karena mudah dalam pemasangan maupun pelepasan jaring, serta memiliki beragam konfigurasi dalam pengoperasiannya.

Karena itu semua, tidak mengherankan bila Presiden Joko Widodo mengatakan Keramba Jaring Apung merupakan lompatan teknologi dan masa depan perikanan Indonesia.

Ketika meresmikan KJA lepas pantai di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikadang, Pangandaran, 24 April, mengatakan, program KJA lepas pantai merupakan terobosan pertama di Indonesia yang bakal melipatgandakan nilai tambah budi daya perikanan nusantara.

Presiden mengungkapkan dengan teknologi KJA ini sebanyak 1,2 juta penebaran benih ikan dapat menghasilkan 816 ton per tahun per unit. Jokowi juga mengatakan bahwa teknologi KJA ini juga akan melibatkan antara 215 dan 250 orang.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Jumat (27/4), menyatakan, program KJA lepas pantai hingga dalam bentuk pemasarannya juga merupakan bentuk sinergi antara BUMN sektor perikanan dengan koperasi unit desa (KUD) untuk para nelayan.

Menurut Susi, KKP berupaya membangun KJA lepas pantai adalah agar nelayan nusantara ke depannya diharapkan tidak hanya handal dalam menangkap ikan, tetapi juga bisa mengembangkan dan mengelola budi daya perikanan yang berteknologi tinggi.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan program keramba jaring apung (KJA) lepas pantai merupakan penjabaran atau terjemahan Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Menurut Slamet, gagasan untuk mewujudkan KJA lepas pantai adalah karena Presiden Joko Widodo menginginkan adanya industrialisasi akuakultur yang selama ini dinilai belum dikembangkan dengan baik.

Kajian cermat Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP Zulficar Mochtar menegaskan program KJA lepas pantai telah melalui kajian yang sangat cermat dan terstandardisasi dengan baik oleh KKP.

"Ini tidak main-main. Tidak asal bangun karena sesuai dengan standardisasi internasional," kata Zulficar Mochtar.

Zulficar mencontohkan, pembangunan KJA lepas pantai di tiga lokasi telah melalui kajian akademis yang menggunakan berbagai parameter dan pengamatan ilmiah sehingga diperoleh lokasi yang paling sesuai.

Menurut dia, bila masih ada keraguan terkait pembangunan KJA lepas pantai ini maka juga diharapkan agar program tersebut diawasi secara bersama-sama oleh berbagai kalangan masyarakat.

KKP juga fokus mengembangbiakkan komoditas kakap putih untuk hasil produksi di dalam keramba jaring apung (KJA) lepas pantai, karena dinilai merupakan salah satu andalan komoditas sektor perikanan yang aksesnya pasar telah lama dikuasai.

Menurut Slamet Soebjakto, kakap putih merupakan komoditas yang telah lama dikuasai sektor kelautan dan perikanan nasional, serta sudah lama dikembangkan terutama secara intensif pengembangan teknologinya sejak tahun 1980-an.

Sedangkan dari sisi pasarnya, menurut dia, juga terbuka lebar ke berbagai negara seperti Jepang dan Australia, serta juga untuk kawasan Uni Eropa.

KKP, ujar Slamet, dalam mengembangbiakkan kakap putih ini juga mengadopsi vaksinasi termasuk benih yang diberdayakan adalah benih yang juga sudah divaksinaksi.

"KJA lepas pantai adalah 'high tech'. Di sana ada 'feeding and monitoring system'. Kami bisa melihat pergerakan ikan atau apakah ikannya sehat atau tidak," ucapnya.

Slamet juga menegaskan bahwa program yang dibuat oleh KKP seperti Keramba Jaring Apung (KJA) lepas pantai bukanlah dimaksudkan untuk menyaingi sektor swasta.

Namun, lanjutnya, program tersebut adalah untuk mendorong atau memberi contoh dari usaha yang melibatkan masyarakat agar berkelanjutan.

Menurut Slamet Soebjakto, total anggaran untuk pembelian unit KJA lepas pantai di tiga tempat di Tanah Air adalah sebesar Rp131 miliar, dan dibeli dari Norwegia yang memiliki komponen yang berstandar internasional.

Selain itu, ujar dia, KJA lepas pantai di Pangandaran, Jawa Barat adalah KJA pertama di Indonesia yang spesifikasinya dinilai sudah sesuai dengan beragam parameter dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).

Menjawab tantangan Sementara itu, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menilai program KJA lepas pantai merupakan salah satu upaya menjawab tantangan produksi kelautan dan perikanan nasional.

Susan juga memaparkan KJA melibatkan banyak orang, sehingga pemerintah harus memastikan koperasi perikanan mengambil ruang yang lebih besar.

Sekjen Kiara mengingatkan KJA sebagai pengembangan teknologi perikanan budi daya dinilai juga memiliki dampak besar kepada perikanan tangkap.

"Karena, ini berkaitan dengan pakan. Dengan luas keramba 5.000 meter persegi maka kebutuhan pakannya mencapai satu ton per jam," katanya.

Menurut dia, meski hal itu menguntungkan perusahaan pakan, kebutuhan akan bahan mentah untuk pakan juga diambil di tengah laut. Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga harus memastikan ikan, yang menjadi sumber bahan pakan harus bisa terus dilestarikan.

Sedangkan pengamat perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menekankan pentingnya regulasi zonasi untuk mencegah tumpang tindih kawasan perairan, terutama terkait dengan program KJA lepas pantai.

"Perlu adanya zonasi agar peruntukkan perairan tidak tumpang tindih. Apa yang terjadi di Teluk Balikpapan (tumpahan pipa minyak) mesti dijadikan sebagai pelajaran berharga," kata Abdul Halim.

Menurut dia, program seperti KJA lepas pantai sangat dimungkinkan disebarkan di berbagai daerah dengan adanya syarat utama penyelesaian raperda zonasi agar kepentingan perikanan bisa benar-benar terlindungi. (An/MRR)


Jakarta, 26/4 (Benhil) - Polemik seputar utang negeri ini kepada pihak asing sebenarnya hal wajar, namun memolitisasi masalah tersebut tampaknya perlu arif dan mengingat kembali sejarah asal muasal persoalan tersebut.

Persoalan utang luar negeri adalah sebuah kenyataan dan merupakan warisan, bahkan sebelum Republik ini merdeka pada 17 Agustus 1945, sehingga sudah menjadi bagian dari sejarah yang tetap relevan hingga kini.

Dari sebuah hasil karya tulis ilmiah yang terkumpul dalam portal repistory UGM (Universitas Gadjah Mada), diperoleh informasi bahwa sejarah utang luar negeri Indonesia sudah dimulai sejak penyerahan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Salah satu isi keputusannya menyebutkan bahwa utang sebesar 4 miliar dolar AS yang ditinggalkan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.

Meskipun utang tersebut tidak pernah dibayar pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, namun juga tidak dinyatakan dihapus, lalu diwariskan dan menjadi tanggung jawab yang harus dibayar dan dilunasi oleh pemerintah era kepemimpinan Presiden Soeharto.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta ketat, selektif dan berhati-hati dalam menerima tawaran utang dari negara lain.

Semangat kemerdekaan yang masih kental menjadi sikap antisipatif terhadap bentuk-bentuk penjajahan baru melalui pemberian bantuan dan utang. Di sisi lain, sebagai negara yang baru saja merdeka Indonesia membutuhkan perkuatan modal untuk membangun infrastruktur, peningkatan kapasitas produksi minyak, dan lain lain.

Pada akhir masa kepemimpinan Presiden Soekarno, pemerintah memiliki utang luar negeri sebesar 6,3 miliar dolar AS. Pemerintah dimasa Presiden Soeharto bersikap lebih lunak terhadap bantuan dan utang luar negeri.

Hal ini ditandai dengan kembali masuknya Indonesia sebagai anggota Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank), juga ditandatanganinya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang isinya bersifat terbuka bagi masuknya modal dari negara asing.

Pergantian Presiden selanjutnya pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga sekarang era Presiden Jokowi, persoalan utang luar negeri tetap ada. Presiden berganti, tetap utang.

Presiden Jokowi pada 6 April lalu antara lain menyatakan bahwa saat dia dilantik pada 20 Oktober 2014, utang luar negeri sudah Rp2.700 triliun, dengan bunga setiap tahun Rp250 triliun.

Kini, dalam usia Republik Indonesia yang ke-73 tahun pada 2018, Bank Indonesia pada 16 April lalu mengeluarkan pernyataan resmi bahwa utang luar negeri swasta, pemerintah dan bank sentral naik 9,5 persen (tahun ke tahun/yoy) menjadi 356,2 miliar Dolar AS (setara sekitar Rp4.800 triliun dengan kurs Rp13.700 per Dolar AS) pada Februari 2018.

Komposisi utang tersebut terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral sebesar 181,4 miliar Dolar AS dan utang swasta sebesar 174,8 miliar Dolar AS.

Sementara menurut catatan Kementerian Keuangan, komposisi posisi utang pemerintah pada akhir Februari 2018 mencapai Rp4.034,8 triliun dengan rasio utang 29,2 persen per Produk Domestik Bruto (PDB). Komposisi utang pemerintah tersebut terdiri atas surat berharga negara (SBN) Rp3.257,26 triliun (80,73 persen) dan pinjaman Rp777,54 triliun (19 persen).

Nah, besaran utang itulah yang disoroti sejumlah kalangan yang kritis terhadap pemerintah, bahkan menjadi bahan politisasi. Kemampuan Membayar Kementerian Keuangan memastikan bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar utang masih kuat, apalagi rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) berada pada kisaran 29,24 persen.

Rasio utang ini masih lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi setara, seperti Vietnam sebesar 63,4 persen, Thailand 41,8 persen, Malaysia 52,7 persen, dan Brasil 81,2 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengeluarkan pernyataan tertulis pada 23 Maret lalu seputar polemik utang luar negeri ini.

Menteri Terbaik Sedunia versi World Government Summit (WGS) dan Menteri Keuangan Terbaik se-Asia Pasifik versi majalah keuangan internasional FinanceAsia itu menekankan bahwa sangat penting untuk mendudukkan masalah utang ini secara proporsional agar masyarakat maupun elite politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat menjadi tidak produktif.

"Kecuali kalau memang tujuan mereka yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu," katanya.

Direktur Pelaksana Bank Dunia periode 2010-2016 itu menegaskan upaya politik destruktif untuk menakut-nakuti masyarakat sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun. Penggunaan utang pemerintah sudah dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan pengelolaan APBN yang selama ini berlaku. Bagi mereka yang menganjurkan agar pemerintah berhati-hati dalam menggunakan instrumen utang, maka anjuran itu sudah sangat sejalan dengan yang dilakukan pemerintah.

Penggunaan utang merupakan bagian dari pengelolaan APBN yang dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar perekonomian tidak mengalami kejutan dan mesin ekonomi menjadi melambat.

Penggunaan utang bersama dengan pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki sarana infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun jaminan sosial.

Menteri Keuangan juga memastikan pengelolaan utang saat ini belum terlalu mengkhawatirkan karena masih dikendalikan jauh di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu, hanya menyoroti instrumen utang tanpa melihat konteks besar dan upaya arah kebijakan pemerintahan jelas memberikan kualitas analisis dan masukan tidak lengkap dan bahkan dapat menyesatkan.

Bank Dunia juga menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat ekonomi maju maupun berpendapatan menengah. Rasio utang pemerintah Indonesia yang berada pada kisaran 29 persen terhadap PDB ini juga didukung oleh pengelolaan yang baik sehingga tidak rentan dengan risiko fiskal.

Indonesia telah memiliki kebijakan fiskal yang "prudent" sehingga pengelolaan utang masih terjaga dalam tingkat yang rendah. Tidak ada kekhawatiran yang berlebihan mengenai kondisi utang pemerintah Indonesia yang bisa mengganggu kinerja perekonomian dalam jangka menengah panjang.

Jadi utang luar negeri selalu menemani perjalanan bangsa ini, terpenting adalah pengelolaannya agar membawa kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat serta tetap terkendali untuk dibayar dan dilunasi. (Budi Setiawanto)

PDAM Jepara

Jepara (Benhil, 25/4/2018) - PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Jepara, tahun ini akan mencoba untuk bisa mencapai target 50 ribu pelanggan. Beberapa upaya dilakukan untuk bisa mencapai capaian ini dengan beberapa program. Diantaranya adalah program MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), yang sudah dipastikan akan memberi tambahan 5000 pelanggan baru. Diluar itu PDAM Jepara juga menyatakan sudah membuat supporting program.

Direktur Utama PDAM Jepara, Prabowo, menyatakan program MBR merupakan program yang dilaksanakan berkerja sama dengan pemerintah pusat. PDAM Jepara yang menargetkan bisa mendapatkan tambahan 5000 pelanggan melalui program ini termasuk pencapaian yang besar. Sebab dengan angka itu Jepara berada di urutan ke-3 se-Indonesia. Dibawah Bandung (10 ribu pelanggan) dan Banyumas (7.500 pelanggan).

Program MBR sendiri merupakan program subsidi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk bisa mendapatkan sambungan air PDAM. Jika secara regular biaya sambungan mencapai Rp1.350. 000, maka dengan program ini, masyarakat hanya membayar Rp450 ribu/sambungan. Sejak awal tahun program ini sudah digulirkan oleh PDAM Jepara, dan pada Maret lalu, jumlah pendaftar sudah mencapai 5.200 calon pelanggan. Bulan Mei ini, program MBR akan direalisasikan dengan mewujudkan sambungan-sambungan baru dan segera diberikan pelayanan.

“Memberikan paket program MBR sebenarnya juga memiliki konsekuensi. Sebab kami harus menyiapkan support programnya juga. Diantaranya adalah penyediaan air baku dan kesiapan dari jaringannya sendiri. Jadi tidak asal membuka target karena ada subsidi dari pemerintah,” ujar Prabowo, Rabu (25/4) pada awak media, Benhil, Tagar News dan Beritagar.

PDAM Jepara sendiri sampai 2018 ini sudah memiliki 82 sumur air baku. Menurut rencana PDAM Jepara akan menambah 9 sumur baru untuk mendukung program MBR pada tahun 2019. Jaringan distribusi juga sudah terus dikembangkan untuk menyokong program pelayanan air bersih yang dibutuhkan. Sejauh ini sudah ada 46 ribu pelanggan yang tersebar di 16 kecamatan. Diluar program MBR, maka pada program regular PDAM Jepara menargetkan bisa meraih 1 ribu pelanggan baru pada 2018 ini.

“Untuk sumur baru saat ini kami masih melakukan lelang pengerjaannya. Nantinya jika 9 sumur baru itu bisa beroperasi, maka aka nada tambahan ketersediaan air baku dengan kapasitas sebanyak 90 liter per detik,” tambah Prabowo. (Alf)


Setelah lama ditunggu – tunggu, Xiaomi akhirnya merilis Xiaomi Redmi Note 5 secara resmi di Indonesia. Dibandingkan dengan produk smartphone Xiaomi lainnya, gadget yang satu ini terbilang sangat menarik. Pasalnya, banderol harga yang ditetapkan untuk smartphone ini hanya sekitar 2,5 juta rupiah saja. Padahal, spesifikasi hardware yang diusung ponsel ini terbilang sangat gahar.

Review Xiaomi Redmi Note 5 Terbaru 2018

Ulasan Singkat Peforma Xiaomi Redmi Note 5

Desain

Dari sisi desain, Xiaomi Redmi Note 5 terlihat tidak jauh berbeda dengan seri – seri Redmi yang lainnya. Bagian depan ponsel ini didominasi oleh layar berukuran 5,99 inch beresolusi 2160 X 1080 piksel. Di bagian atas layarnya, ponsel ini dilengkapi dengan satu buah speaker, satu buah kamera, dan dua buah sensor.

Untuk bagian belakangnya, tampilan gadget (gawai) ini benar–benar sangat mirip dengan seri Xiaomi Redmi 5 yang sudah dirilis sebelumnya. Bedanya, kamera ponsel ini tidak diletakkan di tengah, namun diletakkan di samping kiri dan agak sedikit menonjol keluar.

Material bahan yang digunakan pada ponsel ini didominasi oleh kaca (bagian depan) dan metal (bagian belakang). Oh ia, di bagian belakang ponsel ini, Xiaomi juga turut membekali ponsel ini dengan sensor sidik jari yang luar biasa responsif. Menurut pengelola tempat service Xiaomi di Jakarta, spesifikasinya sangat mantap.

Dapur Pacu

Seperti yang telah kami sebutkan di atas, sektor dapur pacu ponsel ini benar – benar sangat menarik untuk diulas. Pasalnya, walaupun ponsel ini dibanderol dengan harga kurang dari 3 juta, namun ponsel ini dibekali dengan chip prosesor yang sangat gahar, yaitu Snapdragon 636. Prosesor ini mampu mengolah data dengan kecepatan maksimal 1,8 GHz di empat core utama plus 1,6 GHz di empat core tambahan.

Memori

Untuk mendukung performa prosesornya yang gahar, Xiaomi membekali ponsel ini dengan kapasitas memori yang cukup mumpuni. Ada dua opsi memori yang dapat dipilih oleh konsumen yaitu opsi memori RAM 4 GB dengan internal memori 64 GB atau memori versi RAM 3 GB dengan internal memori 32 GB.

Kamera

Tidak hanya keren di bagian dapur pacu, Xiaomi Redmi Note 5 juga memiliki spesifikasi yang luar biasa keren di bagian kamera, terutama bagian kamera belakang. Di sektor ini, Xiaomi Redmi Note 5 telah dibekali dengan kamera utama ganda dengan resolusi 12 MP dan 5 MP serta kamera sekunder dengan resolusi 13 MP.

Lho, kok gedean resolusi kamera sekundernya? Ya, bila dilihat dari sudut pandang resolusi, resolusi kamera sekunder di ponsel ini memang lebih tinggi dari resolusi kamera utamanya. Namun bila dilihat dari sudut pandang fitur, terutama urusan bukaan lensa, maka kamera utama ponsel ini benar – benar sangat luar biasa.

Dengan bukaan lensa F/1.9, kamera HP ini dapat digunakan untuk mengambil gambar dengan sangat – sangat jelas, bahkan dalam kondisi cahaya minim sekalipun.

Performa dan Daya Tahan Baterai

Dengan kemampuan prosesor yang luar biasa gahar dan kapasitas memori yang super lega, di atas kertas, performa ponsel ini tentunya sama sekali tidak perlu diragukan lagi. Dan ketika diuji coba secara langsung pun, performanya memang benar – benar tidak mengecewakan.

Menurut sumber referensi yang kami gunakan, HP ini (versi memory Ram 4 GB dan internal memori 64 GB) dapat digunakan untuk melibat game – game berat tanpa mengalami kendala sama sekali. Selain itu, ketika diuji menggunakan aplikasi Benchmark Antutu 7.0, HP ini juga berhasil mendapatkan skor yang sangat memuaskan, yaitu mencapai 116.998.

Hebatnya, meskipun memiliki performa yang luar biasa gahar, daya tahan baterai HP ini tetap mengesankan. Ketika diuji dengan metode pemutaran video beresolusi 720p nonstop, HP ini memiliki daya tahan baterai selama 17 jam 39 menit. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daya tahan rata – rata smartphone lainnya yang hanya berada di kisaran 12 jam saja.

Itulah sedikit review singkat Xiaomi Redmi Note 5 yang dapat kami bagikan kepada Anda. Jadi, setelah membaca review di atas, apakah Anda tertarik untuk memiliki HP ini?


Manado, 24/4 (Benhil) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas upaya pencegahan korupsi yang berada di sektor sumber daya alam (SDA), Selasa.

"Sektor-sektor SDA yang dimaksud adalah pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan. Hal ini dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah di Provinsi Sulut dan Gorontalo," kata Sekdaprov Sulut Edwin Silangen di Manado.

Silangen mengatakan, pemanfaatan potensi SDA harus dilakukan secara optimal karena merupakan pendukung utama kesejahteraan masyarakat dan menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

"SDA harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, di samping itu pemanfaatnya harus senantiasa mendukung dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Prinsip itu, mengisyaratkan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada masa sekarang, tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang.

Karena itu menurut dia, pemanfaatkan potensi SDA di daerah ini, pemerintah provinsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan provinsi dalam pembinaan pengelolaan SDA.

"Pemprov Sulut senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh pelaku usaha SDA yang beroperasi di daerah ini," ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah telah menyederhanakan proses pelayanan perizinan pengelolaan SDA antara lain melalui pelimpahan kewenangan kepada perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

"Lewat supervisi tim KPK ini, pemerintah provinsi berupaya agar proses perizinan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui aplikasi yang tersedia. Jadi selain kita memperbaiki sistem, kita juga menempatkan ASN yang memiliki integritas dalam proses pelayanan perizinan SDA," imbuhnya.

Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Dian Patria mengatakan langkah konkrit dan formal komitmen koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi sektor SDA di Indonesia merupakan suatu terobosan. Sejumlah permasalahan yang menjadi fokus KPK di sektor SDA di Indonesia meliputi korupsi penyalahgunaan wewenang, perizinan dan alih fungsi lahan baik di sektor pertambangan, perkebunan, kelautan dan perikanan.

"Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang nantinya bermuara pada penerapan sanksi bagi yang melanggar," tegasnya.


Indonesia dikenal sebagai negara yang penduduknya ramah dan sopan santun. Hal itu lah yang membuat banyak wisatawan asing betah dan selalu ketagihan mengunjungi Indonesia. Selain karena kita mempunyai tempat wisata alam yang sangat menakjubkan, penyambutan kita dan kultur budaya kita yang saling menghormati dan sopan dalam menjamu mereka menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan dari berbagai penjuru dunia.

3 Kebiasaan Aneh di Indonesia yang Dianggap Lumrah

Namun, ada beberapa kebiasaan kita yang selama ini dikenal wajar dan lumrah, namun berbeda dengan tanggapan mereka yang kebiasaan tersebut dinilai buruk dan tidak wajar. Bahkan tidak sedikit mereka yang merasa risi dan heran dengan kebiasaan-kebiasaan atau gaya hidup yang kita lakukan walaupun selama ini kita anggap itu sebagai hal yang lumrah dan biasa.

Namun namanya juga beda budaya, kadang mereka juga menganggap kebiasaan kita menjadi hal yang lucu dan menarik. Mereka pun tidak sedikit yang mencoba melakukan hal yang kita lakukan. Berikut beberapa kebiasaan buruk orang Indonesia yang dianggap lumrah hingga membuat beberapa wisatawan merasa lucu dan geli melihatnya.

Berikut  3 Kebiasaan Aneh di Indonesia yang Dianggap Lumrah

1.    Menggunakan tisu toilet di meja makan
Bagi kapangan masyarakat kita, semua jenis tisu itu dianggap sama. Tidak ada perbedaan antara jenis tisu yang satu dengan tisu yang lainnya. Yang mereka tahu hanya antara tisu basah dan juga tisu yang kering.   

Sehingga sering kali kita menemukan tisu yang notabenenya merupakan tisu toilet berada di atas meja makan. Tentu untuk masyarakat Indonesia ini merupakan hal yang wajar dan biasa saja. Lumrah dilakukan karena harga dari tisu toilet yang murah dan juga mudah di dapatkan. Namun untuk wisatawan asing tentunya ini hal yang geli dan juga risi.

Mereka biasa menggunakan tisu tersebut di kamar mandi tiba-tiba ada di atas meja makan berdampingan dengan menu makanan yang tersaji. Kadang mereka juga menganggap hal tersebut lucu dan unik.

2.     Makan mie dengan nasi
Untuk masyarakat kita ada istilah, kalau belum makan nasi berarti belum makan. Semua makanan yang di konsumsi kalau itu bukan nasi hanya lah camilan atau snack berat. Padahal makan nasi buat wisatawan asing itu hal yang paling dilakukan hanya sekali sehari.

Yang bikin mereka sering geli adalah melihat kita asyik makan nasi dengan sayur mi. Tentunya mereka merasa aneh dan geli melihatnya. Karena bagi mereka nasi dan mi sama-sama makanan penghasil karbohidrat yang hanya mereka konsumsi salah satunya saja di waktu yang sama.

Namun, bagi masyarakat kita itu adalah hal yang wajar. Sudah menjadi biasa ibu-ibu di rumah memasak  mi untuk hidangan sayur yang di padu padankan dengan nasi.

3.    Kerokan
Jurus jitu saat orang jatuh sakit atau masuk angin adalah dengan kerokan. Proses menggosok badan dengan minyak dan uang koin sampai memerah dianggap sebagai proses untuk membuang angin yang masuk ke dalam tubuh. Ini menjadi tradisi turun temurun dan kebiasaan yang sangat lumrah.

Namun bagi masyarakat luar negeri, kerokan merupakan proses melukai diri sendiri yang tidak bertujuan membuang angin, atau bukan proses pengobatan seperti yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia.

Namanya juga beda budaya, beda istiadat, dan juga beda keyakinan. Walaupun mereka sebagai pendatang merasa geli dan lucu namun mereka tidak mengganggu kebiasaan yang kita miliki.

Tidak jarang mereka justru penasaran dengan kultur dan kebiasaan yang kita miliki. Mereka banyak yang mencoba dan menikmati sensasi kebiasaan-kebiasaan unik kita.

Pertmanina Hackathon 2018
Pertmanina Hackathon 2018

Jakarta, 23/4 (Benhil) - PT Pertamina (Persero) mengembangkan aplikasi perangkat lunak untuk seleksi lokasi yang paling efektif dalam pemasangan iklan di spot-spot SPBU Pertamina melalui ajang kompetisi Pertamina Energy Hackathon 2018.

Salah satu juri, Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel A Pangerapan melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin, memberikan apresiasi acara Hackathon ini.

"Ini merupakan transformasi bisnis. Ini contoh bagus, kami sudah melakukan Hackathon berkali-kali dan kualitas Hackathon Pertamina bagus sekali. Terima kasih untuk Pertamina," ujarnya.

Dari seluruh rangkaian acara, pengumuman pemenang menjadi momen yang paling ditunggu. Terpilih empat pemenang, juara favorit dimenangkan oleh e-Pom dengan hadiah berupa uang tunai Rp10 juta.

Juara 1 dimenangkan oleh tim Black Panther, berhak atas uang tunai sebesar Rp50 juta. Sedangkan juara 2 diraih grup tim Taubat dan juara 3 oleh MAINKODE dengan hadiah masing-masing Rp25 juta dan Rp15 juta.

Black Panther mencipta aplikasi untuk mempermudah calon pemasang iklan (advertiser) yang hendak beriklan di area SPBU Pertamina. Aplikasi ini dapat membantu advertiser memilih lokasi SPBU dan spot mana yang sesuai dan menguntungkan. Sehingga calon pengiklan memiliki data spot dan jenis iklan yang sesuai.

Sementara itu, ePom menjadi solusi untuk mengurangi antrean SPBU yang disebabkan transaksi menggunakan uang tunai. ePom adalah sistem pembayaran non-tunai (cashless) terintegrasi yang menggunakan internet dalam aplikasi mobile sehingga pemilik akun ePom dapat mengakses transaksinya melalui smartphone.

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung acara ini, di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewan Juri serta Mentor yang berasal dari berbagai start-up terkemuka Indonesia seperti GoJek, Bukalapak, Unite UX, dan KMK Online.

Antusiasme peserta hackathon yang tinggi diharapkan memacu developer muda Tanah Air untuk ikut berpartisipasi pada Pertamina Hackathon di tahun-tahun mendatang. Sebagai rangkaian dari Pertamina Energy Hackathon, Pertamina akan menggelar Pertamina Digital Tranformation Expo pada 25-27 April 2018 di Gedung Pusat Pertamina Jl Merdeka Timur No. 1 A, Gambir, Jakarta Pusat.

Mengusung tema "Digitalisus", kegiatan ini bertujuan untuk memberikan awareness dan mengajak masyarakat umum dan Pekerja Pertamina untuk menjadikan digital sebagai salah satu pola kerja dan gaya hidup yang tidak bisa dihindari saat ini, terutama di industri energi.

Terdakwa Kasus Korupsi e-KTP Setya Novanto

Jakarta, 24/4 (Benhil) - Mantan Ketua DPR Setya Novanto dijadwalkan untuk menghadiri sidang pembacaan vonis kasus dugaan tindak pidana korupsi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik pada Selasa (24/4).

"Sidang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB," kata juru bicara pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Sunarso saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Pengacara Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail juga menyatakan kesiapan kliennya dalam menghadapi vonis.

"Pak Setnov baik, mudah-mudahan tidak ada masalah serius dengan kesehatan beliau. Kami siap mendengarkan putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim," kata Maqdir Ismail.

Sidang pembacaan putusan akan dilangsungkan di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Ketua majelis hakim sekaligus Ketua PN Jakpus Yanto dengan anggota majelis Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar dan Ansyori Syaifudin. Selain ketua majelis hakim, empat hakim lain adalah hakim yang sama yang memutus bersalah tiga terdakwa lain dalam perkara KTP-E yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto dan pengusaha Andi Narogong.

"Kami berprasangka baik terhadap para hakim, bahwa akan memutus perkara dengan adil," tambah Maqdir.

Maqdir menilai kliennya tidak melakukan intervensi dalam pengadaan KTP-elektronik.

"Dalam pembelaan, kami sudah sampaikan bahwa dakwaan terhadap Pak Setnov yaitu telah melakukan intervensi dalam penganggaran dan pengadaan tidak terbukti," tegas Maqdir.

Dalam perkara ini, Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga meminta agar Setya Novanto diwajibkan untuk membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang ia terima yaitu 7,435 juta dolar AS dan dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan Setnov ke KPK.

Selain hukuman badan, denda dan kewajiban membayar uang pengganti, JPU KPK juga menuntut pencabutan hak Setnov untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pemidanaan.

Dalam perkara korupsi KTP-E ini, Setnov dinilai menguntungkan diri sendiri senilai 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari total kerugian negara sebesar Rp2,314 triliun yang berasal dari jumlah anggaran sebesar Rp5,9 triliun.

Terkait perkara ini, sudah ada tiga orang yang dijatuhi hukuman yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan; mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto divonis 15 tahun dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan serta pengusaha Andi Narogong divonis 11 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. (An/Ben)

Elia Massa Manik
Tengah, Elia Massa Manik (Foto Liputan6)

Pekanbaru, 23/4 (Antara) - Pengamat Ekonomi Universitas Riau Dahlan Tampubolon menilai pergantian Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sarat muatan politis mengingat capaian target pembangunan kilang belum ada kemajuan.

"Alasan utama mempercepat integrasi usaha gas dan percepatan pembangunan kilang," kata Dahlan menganalisa di Pekanbaru, Senin.

Diakui Dahlan memang Pertamina perlu mengejar target yang sudah dipasang pemerintah sebelum penerapan program Euro 4 di Indonesia September 2018. Dia mengatakan dengan penyebaran dan SDM baru yang kini dinahkodai Nicke, diperkokoh oleh lima direktur lainnya yakni Direktur Mega Proyek, Direktur Pengolahan, Direktur Aset, dan satu lagi Direktur Pemasaran Korporat maka empat kilang yang diandalkan bisa menopang percepatan progres Euro 4 bisa dikejar disisa waktu.

"Diharapkan dengan Direktur baru maka secara perlahan kilang yang ada bertransformasi produksinya, sehingga kilang yang baru untuk mendukung produksi kilang lama," tutur Dahlan.

Menurut dia Kilang Cilacap, Balongan, Dumai dan Balikpapan harus segera direvitalisasi. Selain itu Kilang baru juga harus ada kemajuannya, seperti yang di Tuban dengan Rosneft, dan yang di Bontang dengan konsorsium dari Oman.

"Apalagi Pertamina sudah diberi insentif fiskal oleh pemerintah untuk kemudahan proyek tersebut sehingga ini menjadi desakan dari semua pihak agar segera menyelesaikan pembangunan kilang-kilang tersebut," tambahnya.

Diakuinya kinerja Dirut lama Elia Massa Manik juga dinilai banyak pihak sepertinya tidak seirama dengan Menteri BUMN.

"Terbukti dalam penyusunan nomenklatur direksi juga tidak diberi ruang," pungkasnya .

Sebelumnya diberitakan Elia Massa Manik dicopot dari Direktur Utama PT Pertamina akhir pekan kemaren.

"Ada lima yang diberhentikan Direktur Mega Proyek, Direktur Pengolahan, Direktur Aset, dan satu lagi Direktur Pemasaran Korporat," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (20/4/2018).

Selanjutnya, Nicke dipilih menjadi Plt Direktur Utama Pertamina.

"Untuk sementara Plt Dirut sekaligus Direktur SDM adalah ibu Nicke," ujar Harry.

Elia sebelumnya dipilih menjadi Direktur Utama Pertamina pada Maret 2017. Perlu diketahui rekam jejak Plt Nicke selain Direktur SDM, beliau juga Direktur Logistik Supply Chain dan Infrastruktur.

Nicke dinilai memahami distribusi premium dan BBM secara umum dan kebutuhan infrastruktur Pertamina di dalam memacu produksi dan kilang baru.

Sebagai Ketua Tim Implementasi Holding Migas, mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan yang menjadi konsen Pertamina dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Pencopotan lima direksi Pertamina merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 039/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-anggota Direksi PT Pertamina (Persero), Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian implementasi yang komprehensif dan telah disampaikan kepada Menteri BUMN.

Sebelum pencopotan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan telah menegur Pertamina terkait kelangkaan pasokan Premium, menjadi alasan pendukung Elia Massa Manik Pantas Diganti dicopot dari posisi empuk Direktur Pertamina.

Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan perintah agar pasokan premium dapat dijaga di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Berdasarkan aturan terdahulu, Pertamina tak wajib untuk menyalurkan premium di daerah Jamali.

Elia Massa Manik
Elia Massa Manik

Jakarta, 23/4 (Benhil) - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai pergantian Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik merupakan hal yang pantas.

"Banyak manuver Elia Massa Manik yang menimbulkan keresahan dan kegaduhan, serta memicu inflasi," kata Fahmy dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Manuver yang dinilai kurang tepat diantaranya kelangkaan BBM, penaikan harga pertalite dan paling akhir adalah terkesan cuci tangan dalam kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.

Sementara itu penunjukkan Nicke sebagai Plt Dirut PT Pertamina juga dinilai sudah layak karena mempunyai pengalaman sebagai pemimpin sebelumnya, baik ketika di PLN ataupun perusahaan swasta asing.

"Siapa penggantinya? Sebaiknya, Dirut definitif dari salah seorang direksi sebelumnya, bukan dari luar," kata Fahmy.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelumnya, berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) PT Pertamina (Persero) mencopot Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan ada beberapa alasan jajaran Direksi PT Pertamina (Persero) diganti.

"Semua proses dilakukan bersama dan mendapatkan masukan Dewan Komisaris," kata Fajar.

Alasan pertama, menurutnya merupakan rangkaian keseluruhan dari tahapan setelah holding, yang dimaksudkan untuk memperkuat dan mempercepat implentasi holding.

Kedua, alasannya adalah ada pergantian Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina serta jajaran lainnya juga.

Selain itu, terkait dengan pengamatan dan penilaian Dewan Komisaris Pertamina bahwa Pertamina harus segera melakukan kajian dampak dari perubahan biaya dan kenaikan harga yang terakhir. Kemudian, sekaligus dikaitkan dengan kenaikan harga minyak mentah yang memengaruhi biaya Pertamina. "Setelah SK 39 ada tiga direktur yang masih kosong, tapi struktur direktur sudah diatur. Tapi pengisian dan penilaian terhadap masing-masing direktur belum dilakukan," katanya.

Kejadian tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan juga menjadi salah satu rangkaian pertimbangan.

Dengan pergantian tersebut, Direktur Utama PT Pertamina dijabat oleh Plt yaitu Nicke Widyawati, dengan alasan Nicke merupakan ketua implementasi holding migas.

Direksi baru Pertamina adalah Plt Direktur Utama sekaligus Direktur SDM Nicke Widyawati, Direktur Pengolahan Budi Santoso Syarif, Direktur Keuangan Arief Budiman, Direktur Pemasaran Korporasi Basuki Trikora Putra, Direktur Pemasaran Retail Masud Hamid, Direktur Manajemen aset M. Haryo Junianto, Direktur MPP: Heru Setiawan dan Direktur infrastruktur Gandhi Sriwidjojo. (An/Ben)



Bandung, (Benhil, 23/4/2018) - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, melantik dan mengambil sumpah dua anggota DPRD Jabar pengganti antar waktu (PAW), dalam sidang paripurna DPRD Jabar, Senin (23/4). 

Menurutnya, Bedi Budiman, S.Ip, M.Si dilantik menggantikan Dedi Hasan Bachtiar yang mengundurkan diri karena menjadi calon Wakil Bupati Garut. Sedangkan, Ir.H. Iman Budi Hartono menggantikan Dr. Nur Suprianto yang menjadi Wali kota Bekasi.

“Dengan telah dilantik dan telah diambil sumpah, maka mulai hari ini pak Bedi dan pak Imam sudah resmi menjadi anggota DPRD Jabar. Untuk itu, kita harapkan kepada keduanya untuk secepatnya menyesuaikan diri dan bekerja dimana ditugaskan di komisi,” tuturnya, di Bandung, Senin (23/4/2018).

Lebih lanjut dia menjelaskan, Bedi Budiman berasal dari PDI Perjuangan daerah pemilihan Kab/kota Tasikmalaya dan Kab Garut akan ditempatkan di Komisi V karena waktu Dedi Hasan Bachtiar mengundurkan diri tercatat sebagai anggota Komisi V. Sedangkan Imam Budi dari PKS dari daerah pemilihan Kota Bekasi dan Kota Depok akan ditempatkan di Komisi IV menggantikan pak Nur Supriyanto yang kala mundur tercatat anggota Komisi IV. 

“Setelah dua yang dilantik hari ini, jadi sudah ada 4 anggota DPRD Jabar yang dilantik pengganti antar waktu (PAW), sebelumnya ada dua yaitu Dr.Meliana Kartika Kadir, mundur karena mencalonkan Bupati Bekasi digantikan oleh Darius Dologsaribu, SH; Dr.MS.Syafrudin (Yance) mundur karena masalah hukum digantikan oleh Hj.Tati Novianti, S.Ip,” jelasnya.

Meskipun demikian, masih ada satu lagi yang belum dilantik yaitu pengganti Alm Dr. Sunatra yang meninggal dunia ketika sedang menjalankan ibadah Umroh di Mekkah. Sampai saat masih dalam proses, dan belum turun SK-nya dari Kemendagri. (fit)

Venom Audio Indonesia letaknya di PAHAMI Village hall yang sedang menawarkan promo menarik pada salah satu produknya. Venom sendiri mulai didirikan tahun 1998 dan merupakan perusahaan pengembangan sekaligus produsen speaker mobil.

Venom Audio Beri Promo Pada Salah Satu Produk, Beli 1 Gratis 1 Di Hari Kartini


Perusahaan tersebut membidik konsumen atau para pecinta audio, musik dan pecinta sound. Selain itu tahun ini Venom Audio juga akan meluncurkan produk terbaru yang mereka miliki.

Ajang IIMS yang dihadiri Venom ini akan berlangsung dari tanggal 19 sampai 29 April dengan banyak promo produk lainnya dan bisa dijumpai di Jakarta yang termasuk area khusus untuk peserta atau anggota PAHAMI.

Venom Audio Beri Promo Pada Salah Satu Produk, Beli 1 Gratis 1 Di Hari Kartini

Promo Venom Audio, Beli 1 Gratis 1
Promo dari Venom ini merupakan Venom Elemento headset yang dijual dengan harga Rp.100.000. Sedangkan harga normalnya Rp. 200.000 dan produk beli 1 gratis 1 merupakan Aria Mask, harganya Rp. 1.590.000 yang termasuk bisnis. Kita hanya perlu mengunggah swafoto ke Instagram pada dengan booth Venom.

Konsumen dapat mengunduh aplikasi Venom untuk mendapatkan kupon dan tukarkan dengan minuman yang ada di PAHAMI Lounge. Tapi untuk pembelian paket Venom yang harganya mulai dari Rp. 5.000.000 sampai Rp. 8.000.000 maka konsumen akan mendapatkan instalasi, E-Money, kaos bola dan diskon sebanyak 5%. Diskon dan hadiah tersebut berlaku jika pembelian dilakukan melalui Aplikasi resmi Venom.

Paket dengan pembelian produk Rp. 9.000.000 sampai Rp. 17.000.000, para konsumen akan mendapatkan Venom Aria Mask, kaos bola, diskon 5% dan instalasi jika pembelian dilakukan seperti pada paket sebelumnya.

Pada produk beli 1 gratis 1 ini berlaku khusus untuk hari Kartini dan berlaku untuk semua perempuan yang akan membeli produk Venom Elemento.

Promo Venom Produk Lain di IIMS
Dari beberapa pemilik mobil yang ingin mengganti audio dapat mengunjungi ajang IIMS atau Indonesia International Motor Show tahun 2018. Karena dalam ajang tersebut akan ada cukup banyak penjual produk video dan audio yang akan memberikan beberapa promo spesial untuk para konsumen.

Paket promo lainnya yang diberikan promo mulai dari paket OEM Honda Package 2 Way System khusus produk Honda Brio, BRV dan Mobilio. Ada juga paket Buddy 2 Way System dengan pilihan 220 Watts dan 200 Watts.

Selain itu ada promo menarik lain seperti audio merek Focal dengan paket yang cukup banyak dan harga yang cukup beragam yang bisa dijadikan referensi untuk pergantian audio mobil.

Produk Baru Venom Audio
Produk yang akan dirilis oleh Venom Audio mulai dari Venom Pandora 4.6 MK II, Subwoofer Ban, Head Unit yang masih On Progres dan Speaker 2 Way Venom Illuminator 6.

 Venom Pandora termasuk Processor dari audio mobil yang power amplifernya sudah terintegrasi. Pandora sendiri termasuk salah satu produk plug n play dan waktu pemasangannya cukup cepat. Tanpa kita harus merusak garansi mobil dan kualitas suara yang dihasilkan oleh speaker akan naik secara signifikan.

Pandora juga bisa kita atur sesuai dengan selera melalui smartphone. Pandora memiliki beberapa tipe dan generasi terbaru akan muncul saat momen IIMS.

Sedangkan untuk Subwoofer Ban akan diluncurkan dan bisa diselipkan pada sela ruang dari ban serep mobil dalam bagasinya. Tapi pada Speaker 2 Way Venom Illuminator 6 sebelumnya sudah diluncurkan pada pertengahan tahun yang lalu. Tapi untuk IIMS 2018 ini, Venom akan menghadirkan Venom Illuminator Series.

Musa Rajek Shah
Musa Rajek Shah (Ijeck)

Jakarta, 22/4 (Benhil) - KPK melanjutkan pemeriksaan terhadap Cawagub Sumut Musa Rajek Shah (Ijeck) dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Hari ini tim penyidik meneruskan proses pemeriksaan terhadap dua orang saksi sejak pukul 10.00 WIB yaitu Tengku Erry Nuradi, Gubernur Sumut dan Ijeck Shah untuk mengklarifikasi peristiwa pada 2 periode pemerintahan dan DPRD sebelumnya untuk 38 tersangka yang sedang diproses saat ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu.

Ijeck Shah yang dikenal sebagai pembalab di Sumut, kini merupakan calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi untuk maju di Pilgub Sumatera Utara 2018.

"Selain itu hari ini juga teragendakan sekitar 18 saksi lain dari unsur pemerintah provinsi Sumut, staf DPRD dan pihak swasta," ungkap Febri.

Pemeriksaan dilakukan di Markas Komando Brimob Polda Sumatera Utara. Sampai saat ini, ada sebanyak 94 orang saksi telah diperiksa sejak penyidik berada di Medan, Sumut pada Senin (16/4/2018) sehingga total ada 152 saksi telah diagendakan pemeriksaannya. Sejumlah tersangka juga mendatangi penyidik untuk mengembalikan uang dan mengakui perbuatan korup yang dilakukan.

"Dalam seminggu ini pengembalian uang terus bertambah dan telah mencapai sekitar Rp1,7 miliar. Selanjutnya uang tersebut disita dan digunakan untuk kebutuhan pembuktian di perkara ini," tambah Febri.

KPK, menurut Febri menghargai sikap kooperatif termasuk pengakuan dan pengembalian uang yang dilakukan pihak-pihak yang terkait kasus tersebut.

"Hal itu akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan. Sikap ini dapat diikuti pihak lain," ungkap Febri.

Di daerah yang dikenal dengan "Semua Urusan Mesti Uang Tunai" ini, Komisi Pemberantasan Korupsi pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019.

Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho terkait dengan (1) persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut, (2) persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut dan (3) pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut dan (4) penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti yang kuat berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima uang masing-masing antara Rp300-350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Ke-38 orang tersangka dan diduga adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Dermawan Sembiring, Murni Elieser Verawati Munthe, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian.

Kemudian Helmiati, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Elezaro Duha, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.(T.D017)


Membahas soal kecantikan memang tidak ada habisnya. Dari perihal perawatan, make up yang digunakan sampai dengan permasalahan kulit dari jerawat sampai dengan keriput. Atau sering dikenal dengan penuaan dini.

Perlu Diwaspadai, Berikut 7 Tanda-tanda Penuaan Dini


Buat wanita masalah kulit wajah dan kecantikan menjadi hal yang sangat penting. Tentunya dengan wajah bersih dan cantik seorang wanita tampil lebih percaya diri. Sehingga saat wajah mereka mulai ada masalah, maka berbagai cara pun dilakukan untuk mengobati agar wajah  terlihat cantik kembali.

Untuk itu sebaiknya anda mengenali beberapa tanda-tanda penuaan dini di wajah anda. Hal ini untuk melakukan tindakan secepatnya agar wajah anda segera terobati dan tidak semakin banyak permasalahan yang timbul.  

Berikut 7 Tanda-tanda Penuaan Dini yang Patut Anda Waspadai

1.     Muncul bintik-bintik cokelat
Wajah yang mulai penuaan dini akan muncul bintik-bintik hitam di wajah. Biasanya wajah yang sering terpapar sinar matahari akan muncul bintik-bintik hitam di wajah yang tentu saja mengurangi kecantikan anda.  Oleh karena itu, anda yang beraktivitas di luar ruangan dan berinteraksi langsung dengan sinar matahari sebaiknya menggunakan krim pelindung muka dan juga perawatan kulit agar wajah anda tetap terjaga.

2.    Kulit kering
Biasanya kulit berminyak memicu tumbuhnya jerawat. Namun apabila kulit kering yang terlalu kering, sebaiknya anda waspada. Bisa jadi ini salah satu pertanda kulit anda mengalami penuaan sebelum usianya. Atau dikenal dengan penuaan dini.
Kulit kering biasanya disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat. Seperti kebiasaan merokok, minum-minuman bersoda ataupun karena sering terpapar sinar matahari. Sebaiknya anda sering melakukan masker wajah agar kulit kembali segar dan mengurangi risiko penuaan dini.

3.     Garis halus dan mata bengkak
Biasanya mata kita akan terlihat seperti panda karena bengkak dan terlihat hitam. Bisa jadi itu karena efek kurang tidur. Namun apabila setiap hari mata kita bengkak dan terlihat hitam mungkin wajah anda mulai muncul permasalahan kulit karena penuaan dini. Untuk mengatasinya anda bisa mengurangi mengonsumsi garam dan juga sering melakukan pijatan halus di sekitar mata. 

4.    Wajah terlihat lelah
Tanda-tanda penuaan dini berikutnya adalah wajah yang terlihat kusam dan lelah. Walaupun anda tidak melakukan aktivitas berat, namun saat wajah anda mulai menua biasanya wajah akan terlihat tidak segar dan kusam.

5.    Keriput
Tanda-tanda penuaan dini yang paling jelas terlihat adalah saat wajah anda mulai muncul keriput-keriput. Atau bahkan biasanya keriput-keriput ini muncul bukan hanya di area wajah namun juga di bagian kulit tubuh yang lainnya. 

6.    Pipi menurun
Selain wajah yang berkeriput dan kulit yang berkerut, tanda penuaan dini lainnya adalah garis pipi yang terlihat menurun. Karena pipi yang menurun biasanya wajah akan selalu terlihat kusam dan kurang segar. Kulit wajah akan terlihat kendor dan tidak kencang lagi.

7.    Bintik-bintik di wajah
Saat wajah mulai menua, akan timbul permasalahan kulit yaitu munculnya bintik-bintik. Hampir mirip dengan jerawat dan juga komedo tapi akan susah sekali dihilangkan.  Selain itu saat wajah terluka, akan susah sekali sembuh dan kulit tidak bisa kembali seperti sedia kala.

Penuaan dini pada kulit wajah sering terjadi karena kontak dengan sinar matahari secara langsung dalam waktu yang relatif lama setiap harinya.  Kebiasaan hidup kurang sehat juga memicu penuaan dini. Oleh karena itu untuk anda yang menginginkan wajah awet kuda, sehat dan tetap terlihat segar sebaiknya terapkan pola hidup yang sehat dan juga gunakan perawatan pelindung wajah agar terhindar dari berbagai permasalahan kulit


Jakarta, 21/4 (Antara) - Perjuangan Raden Ajeng Kartini pada awal abad 20 untuk mengangkat derajat kaum wanita Indonesia agar berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kaum pria, kini telah membuahkan hasil nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Gerakan emansipasi atau persamaan hak yang digaungkan puteri Bupati Jepara tersebut kini mampu melahirkan perempuan-perempuan di garis depan, baik dalam kedudukan maupun karir yang dahulunya hanya pantas dipegang oleh kaum pria.

Wanita di Indonesia dahulu hanya menjadi "kanca wingking" atau "teman belakang" bagi suami, artinya sekedar melayani keperluan dan kebutuhan suami di dalam rumah, sedangkan di luar rumah kaum perempuan tetaplah lebih rendah kedudukannya dari kaum pria.

Setelah lebih dari 100 tahun perjuangan Kartini kini dapat dilihat kebebasan dalam menentukan jatidiri dan nasib perempuan di Tanah Air, sehingga para putri Indonesia banyak menjadi pimpinan perusahaan, menteri, tentara, polisi, dokter, penerbang, guru, wartawan serta mengisi berbagai lini kehidupan.

Namun demikian, di balik keberhasilan persamaan hak dan kedudukan yang diperjuangkan sang pendekar wanita tersebut, ada sisi gelap yang hingga saat ini masih membayang-bayangi kaum perempuan, yakni masih rentannya mereka terhadap tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kekerasan verbal dan psikologis.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, baik di lingkungan rumah, sekolah maupun komunitas masyarakat.

Sebagai kelompok yang rentan, perempuan dan anak masih mengalami kekerasan, baik fisik, psikis, seksual dan penelantaran.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan meski gaung peringatan RA Kartini terus muncul setiap tahun, namun semangat Kartini belum menjadi arus utama dalam semua bidang.

"Faktanya, masih banyak kasus kejahatan siber yang menyasar kelompok perempuan, kekerasan perempuan, diskriminasi, perkawinan dini, trafficking, eksploitasi perempuan dengan berbagai cara. Ini menunjukkan ide besar dan semangat Kartini belum menjadi pemicu, meski menjadi bahan diskusi dan ritual tahunan setiap April," kataya.

Komnas Perempuan mencatat tingkat kekerasan terhadap wanita di Tanah Air hingga saat ini dinilai masih tinggi, yang mana kaum perempuan selalu menjadi korbannya.

Pada 2017 setidaknya ada 348.446 kasus kekerasan. Angka tersebut naik sekitar 25 persen bila dibandingkan dengan 2016 yang hanya sebesar 259.150 kasus.

Hasil survei, Komnas Perempuan menyebutkan Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penyumbang angka kekerasan terhadap perempuan tertinggi, dengan jumlah 1.999 kasus, dan disusul Jawa Timur dengan 1.536 kasus, lalu Jawa Barat 1.460 kasus, serta Jawa Tengah 1.191 kasus.

Kekerasan terhadap perempuan tersebut paling besar didominasi oleh seorang istri dari suaminya, dengan angka 5.167 kasus. Lalu kekerasan seorang ayah terhadap anak perempuan kandungnya 2.227 kasus, dan kekerasan terhadap perempuan yang masih menjalin hubungan pacaran 1.873 kasus.

Secara lebih rinci lagi, Komnas Perempuan juga meneliti kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk tindakan yang dialaminya dari laki-laki. Hasilnya, 1.210 kasus yang bersifat seksual diterima perempuan oleh keluarga kandungnya (incest), perkosaan menempati posisi kedua dalam kekerasan pada perempuan yang berjumlah 619 kasus, dan persetubuhan atau eksploitasi seksual 555 kasus.

Dominasi Patriarki Politisi sekaligus aktivis perempuan dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Emelia J Nomleni menilai saat ini telah ada kemajuan-kemajuan dalam hal emansipasi perempuan, hanya saja, belum maksimal karena masih terlalu kuatnya pemikiran patriarki dalam budaya di Indonesia, sehingga terjebak dalam pemikiran bahwa perempuan tidak mampu, perempuan tidak bisa memimpin, tidak berkualitas.

"Yang paling utama, orang bilang perempuan itu tidak kuat dan lemah," katanya.

Saat ini, menurut Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak dari Partai PAN Ade Hartati Rahmat menegaskan, perempuan masih harus menghadapi kondisi berfikir yang dibangun dengan kerangka pondasi budaya patriaki, yakni menomersatukan laki-laki di dalam rumah tangga atau di luar rumah.

Hal itulah yang menjadikan perempuan masih menghadapai tantangan dalam memenuhi hak-haknya di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi serta bisa hidup aman dan nyaman di negerinya.

Betapa mirisnya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, diungkapkan pemerhati perempuan dan anak dari Maluku Utara Rusmina H Hasan, yang mana selama satu hari bila dirata-ratakan mencapai 45 kasus.

Semua ini perlu ditekan lewat UU Kekerasan terhadap Perempuan. Untuk itu, dia meminta agar aparat kepolisian dapat memproses berbagai kasus yang dilakukan pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Bahkan, pihaknya mendorong agar pegiat aktivis perempuan dan beberapa elemen masyarakat harus mendorong supaya pengesahan rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual segera dibahas di DPR.

"Sebab, pemerintah sudah menyatakan ingin memperberat hukuman untuk pelaku kekerasan seksual," kata mantan aktivis HMI tersebut.

Sehingga, menjadi sebuah hal yang penting agar UU kekerasan seksual segera disahkan oleh pemerintah, lantaran, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan terus mengalami lonjakan yang mengkhawatirkan.

Kalangan aktivis maupun lembaga swadaya masyarakat selama ini sudah banyak yang secara keras menyuarakan pentingnya upaya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan. Pegiat lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga mendorong peran pemerintah seharusnya ditingkatkan terkait penangangan kekerasan dan KDRT.

Bagi Komnas Perempuan, peran serta pemerintah sangat dibutuhkan dalam membuat regulasi dan kebijakan terkait kekerasan pada perempuan. Sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan juga perlu diatur aparat penegak hukum, sebagai langkah mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Salah satu contoh positif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yakni melakukan kampanye di Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Minggu, (15/4) lalu yang sekaligus merupakan rangkaian Hari Kartini 2018 .

Gubernur Sahbirin Noor bersama Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Supian HK, Sekretaris Daerah Drs H Abdul Haris Makkie, MSi dan sejumlah kepala SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan orasi "Bergerak Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak" melalui lima pernyataan sikap.

Pertama, menolak dan mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan anak karena tidak Sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, mengutuk tindakan main hakim sendiri terhadap perempuan dan anak. Ketiga, berkomitmen melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan psikologis.

Keempat, bertekad bersatu padu melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga tercipta Kalsel aman dan kelima, mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada yang berwenang.

Dengan kampanye tersebut diharapkan meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak menoleransi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dan mendukung perlindungan hak-hak perempuan dan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjuk Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah program Jelajah Three Ends yang berlangsung Sabtu (22/4) hingga Minggu (23/4) besok. Ajang ini merupakan program unggulan Kementerian yang berisi pesan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri ketidakadilan akses sumber daya ekonomi bagi perempuan.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) sejak 2016 telah mencanangkan program "Trends (Three Ends)" atau Tiga Akhir, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri ketidakadilan akses sumber daya ekonomi bagi perempuan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menekankan agar masyarakat bersama-sama dengan pemerintah terus mendorong terciptanya kondisi yang ramah bagi perempuan dan anak.

Menurut profesor dari Universitas Cendrawasih Papua itu, kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi perempuan dan anak masih terbilang kurang, terbukti, masih banyak terjadi korban kasus kekerasan, terutama terhadap perempuan.

"Ini merupakan fenomena gunung es di mana kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap ada. Untuk perempuan yang mengalami kekerasan jumlahnya 24 juta. Di negara kita kesadaran itu masih kurang," ucapnya Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat agar bisa menyampaikan ke lingkungan sekitar soal pentingnya melindungi perempuan dan anak.

Melalui peringatan Hari Kartini, pemerintah sudah seharusnya memperkuat komitmennya untuk berbuat nyata serta mengevaluasi kebijakannya, efektifitas kebijakannya, pelaksanaan kebijakan yang ada serta melakukan langkah konkrit untuk masa depan perempuan Indonesia.



All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.