Danau Toba, diabadikan oleh Charlie M. sianipar

Jakarta, 28/11 (Benhil) - Presiden Joko Widodo meresmikan Terminal Bandar Udara Internasional Silangit di Silangit, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat (24/11).

Bandar udara tersebut dinilai strategis dan penting dalam upaya mendorong wisatawan lokal dan mancanegara datang ke Danau Toba, yang saat ini memang sedang gencar-gencarnya dipromosikan pemerintah sebagai tujuan wisata dunia.

Sebelum menjadi bandar udara internasional, Bandara Silangit hanyalah sebuah bandar udara perintis yang memiliki fasilitas minim dan landasan pacu yang pendek, yakni 1.800 meter, sehingga hanya bisa didarati pesawat berbadan kecil dengan frekuensi yang sedikit pula.

Namun kini Bandara Silangit sudah mengalami banyak perubahan, baik dari sisi bangunan, landasan pacu, hingga fasilitas serba canggih yang memudahkan penumpang untuk mendapatkan informasi dan kemudahan lain.

Bandara Silangit berkapasitas 500.000 penumpang per tahun ini dilengkapi dengan fasilitas CIQ (Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina), landasan pacu 2.650 x 30 meter, dan PCN (tingkat kekerasan landasan) yang bisa mengakomodasi pesawat berbadan sempit sejenis Airbus A320 dan Boeing 737-800.

Bandara Silangit juga mengimplementasikan fitur bandara pintar (smart airport) dengan teknologi digital, antara lain berupa wi-fi gratis, layar jadwal bus dan penerbangan, pembayaran elektronik (e-payment), mesin tiket bus, informasi turis, cek in mandiri (self check-in), dan berbagai fitur digital.

PT Angkasa Pura II menyiapkan Bandara Internasional Silangit di Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pionir penerapan konsep bandara pintar guna menunjang sektor pariwisata Danau Toba.

Bandara Internasional Silangit menjadi pionir bandara pintar di kategori bandara berkapasitas 500.000 penumpang melalui berbagai fasilitas berbasis digital guna menciptakan pengalaman pelanggan yang baik bagi para wisatawan mancanegara.

Berbagai fasilitas digital tersebut sudah dapat dipergunakan sejak 28 Oktober 2017 atau bersamaan dengan penerbangan rute Singapura-Silangit, yang merupakan rute luar negeri perdana di Bandara Internasional Silangit.

Fasilitas-fasilitas tersebut adalah jadwal bus bandara di mana para pengguna jasa bandara dapat mengetahui estimasi waktu melanjutkan perjalanan dengan moda transportasi ke tempat tujuan masing-masing.

Melihat pembangunan yang begitu pesat, membuat Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan bahkan mengajak semua komponen untuk untuk membuat "ledakan" mengembangkan pariwisata di Danau Toba dan Tanah Batak yang menyimpan begitu banyak kekayaan serta keindahan alam dan budaya.

"Sekitar 74 ribu tahun silam Danau Toba alami ledakan gunung maha dahsyat yang dampaknya terasa sampai sedunia, sekarang kita sedang buat ledakan baru di dunia pariwisata saat gerbang keindahan Toba yang simpan kekayaan budaya dan suku Batak telah terbuka lebar," kata Presiden Joko Widodo.

Adanya bandara ini maka inilah menjadi gerbang bagi wisatawan lokal dan mancanegara untuk berkunjung dan melestarikan budaya adat Batak dan Danau Toba, membangun kampung halaman dan gerbang menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemerintah akan memperbanyak frekuensi penerbangan ke Bandara Internasional Silangit, Sumatera Utara, untuk mengembangkan potensi wisata di kawasan itu terutama Danau Toba yang sudah terkenal. Sejumlah maskapai yang sudah melayani penerbangan di Silangit adalah Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Wings Air dan rencananya awal Desember 2017 Batik Air.

Danau Toba adalah salah satu dari 10 tujuan utama yang sedang dikembangkan potensi wisatanya oleh Pemerintahan Joko Widodo dan untuk itu perlu menyediakan infrastruktur bandara yang memadai dan berkelas internasional.

Ke-10 tujuan wisata itu adalah Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Pulau Morotai (Maluku Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Danau Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Gunung Bromo (Jawa Timur), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Pantai Tanjung Lesung (Banten), dan Kepulauan Seribu (DKI Jakarta).

Untuk itu bangunan terminal dan landasan pacu sudah dan akan terus dikembangkan sehingga nanti bisa lebih banyak menampung penumpang. Tentunya kalau frekuensi penerbangan bertambah makin banyak wisatawan datang ke Toba seperti halnya ke Bali.

Makin ramainya Bandara Silangit didarati dan menerbangkan pesawat sangat penting dan strategis mengingat pemerintah telah mencanangkan Danau Toba sebagai salah satu dari 10 tujuan wisata prioritas atau sebagai "10 Bali Baru" dengan target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sumatera Utara diproyeksikan mencapai sejuta orang pada tahun 2019.

Untuk mencapai angka kunjungan sejuta wisman, dibutuhkan tujuan wisata kelas dunia dan bandara berkelas internasional.

Tujuan Terbaik Dengan penerbangan internasional langsung menuju Danau Toba, objek wisata ini akan menjadi salah satu tujuan wisata terbaik di dunia, dan membawa kesejahteraan untuk masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di sekitar Danau Toba.

Jika dilihat dari jarak dari Bandara Kualanamu, Medan, menuju Danau Toba di Parapat, dibanding dengan dari Bandara Silangit menuju Danau Toba di Parapat, maka jarak tempuh lebih cepat dari Bandara Silangit sekitar 2,5 jam.

Oleh sebab itu, keberadaan Bandara Silangit yang kini memiliki banyak jadwal penerbangan bisa memudahkan wisataan lebih banyak lagi datang ke Danau Toba. Bahkan Pemerintah sebelum 2020 akan memperpanjang landasan pacu Bandara Silangit menjadi 3.000 meter, agar bisa menampung pesawat berbadan lebih lebar lagi.

Saat ini pemerintah pusat dan daerah bersama-sama membenahi akses menuju Danau Toba dengan membangun serta memperbaiki sejumlah infrastruktur, serta mengampanyekan bersih lingkungan di danau terbesar di Indonesia itu.

Salah satu bukti nyata pemerintah mengembangkan Danau Toba adalah Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016 menandatangani Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Badan itu bertugas mempercepat proses pembangunan Danau Toba yang masuk dalam 10 tujuan wisata prioritas nasional. Adanya badan otoritas tersebut ditambah dengan makin banyaknya rute penerbangan langsung menuju Bandar Udara Internasional Kuala Namu, serta Bandar Udara Silangit diharapkan jumlah wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung ke kawasan itu akan bertambah.

Selain memiliki bandara itu, sejumlah akses jalan tol juga dibangun dalam upaya mempermudah wisatawan berkunjung ke Danau Toba, yaitu membangun jalur tol dari Kualanamu ke Tebing Tinggi, menuju Siantar, dan Parapat. (Ben/An)

Ahmad Wijaya

Turn Back Hoax

Jakarta, 28/11 (Benhil) - Artikel ini menyajikan waktu yang tepat dan saatnya Indonesia berbicara dengan baik karen setiap individu adalah pelaku humas bagi dirinya, ujaran yang keluar darinya baik dan benar maka baiklah dia, bukan munafik atau jahat.

Begitu pula bagi masyarakat, terlebih lagi bangsa besar seperti Indonesia dengan berbagai keragaman suku dan budaya, amat bhineka tetapi menyatu dalam satu keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bila yang keluar dari bangsa Indonesia baik maka baik pulalah bangsa ini. Setiap warga negara di Republik ini adalah humas bagi bangsanya.

Kalimat itu menjadi relevan untuk dikemukakan terkait dengan penyelenggaraan Konvensi Nasional Humas 2017 oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Indonesia yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat, pada 27-28 November 2017 bertema "Indonesia Bicara Baik".

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang membuka konvensi itu pada Senin, antara lain mengingatkan bahwa sudah saatnya Perhumas Indonesia berbicara pada prestasi-prestasi yang dimiliki Indonesia melalui Indonesia bicara baik.

Semua pihak harus terus-menerus menyebarkan pesan positif kepada publik agar optimisme dan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai bangsa dan negara tetap tinggi.

Konvensi Nasional Humas 2017 memang bertujuan agar masyarakat memahami peran fungsi humas sebenarnya, dan menyadari bahwa setiap diri warga masing-masing adalah humas bagi negara ini.

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Perhumas Indonesia Agung Laksamana bahwa organisasinya mengajak seluruh praktisi humas menyosialisasikan pesan positif kepada publik agar timbul kepercayaan atau "trust" serta reputasi baik atas organisasi dan negaranya. Dengan demikian, masyarakat tergerak menyebarkan hal-hal positif tentang Indonesia, dan menyadari bahwa dirinya adalah humas bagi Indonesia.

Upaya itu menjadi sangat vital di tengah upaya melawan berbagai penyebaran berita bohong (hoax) melalui berbagai media sosial, fitnah, konten-konten negatif, ujaran kebencian, atau berbagai informasi yang menyesatkan masyarakat serta menimbulkan rasa tidak mempercayai antara satu dengan yang lainnya. Bila hal demikian dibiarkan maka bangsa besar ini bakal terancam perpecahan.

Humas atau PR (public relations) mengemban tugas kompleks pada era disrupsi digital saat ini. Humas pemerintah, misalnya, merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah. Selain itu, humas sebagai corong atau sumber informasi, dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.

Humas pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di setiap instansinya serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik.

Bersinergi Untuk menggelorakan Indonesia Bicara Baik, humas tampaknya harus bersinergi kuat dengan seluruh media massa dan merangkul masyarakat.

Dalam lingkungan media massa telah terbangun aliansi dan kesadaran bersama untuk menghentikan penyebarluasan berita bohong, fitnah, atau yang memecah belah masyarakat.

Walaupun media sosial menggempur media massa,semua dihadapi dengan baik. Antara media sosial dengan media massa memang memiliki keunggulan masing-masing. Media sosial menonjol karena kecepatannya sedangkan media massa menonjol pada akurasi dan kedalaman materinya.

Media sosial dipakai hampir semua pengguna telepon pintar, entah masyarakat umum hingga pejabat negara. Digitalisasi media komunikasi telah membuat setiap individu menjadi produsen berita. Ini menjadi kegandrungan baru di kalangan masyarakat, sekarang semua main media sosial, bupati, wali kota, gubernur, menteri, hingga presiden.

Setiap saat di media sosial terjadi kebanjiran berita, ada yang obyektif, baik, tetapi banyak juga yang bohong, membuat gaduh, penuh caci maki, bahkan mengancam persatuan bangsa.

Media sosial tidak lagi hanya sebagai media untuk menyampaikan status, pertemanan, atau berbagi untuk silaturahim, dan menyampaikan kenangan tetapi berubah menjadi penyebarluasan berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya. Di satu sisi kondisi itu akan mematangkan bangsa Indonesia sehingga tahan uji tetapi di lain sisi bila hal itu dibiarkan maka masyarakat akan mengganggap sebagai kelaziman.

Awak media massa telah berkomitmen melawan "hoax".

Sementara humas harus berhasil dalam menggali berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi seperti pemahaman dalam setiap isu yang berkembang, berperan dalam menggiring isu di masyarakat agar tidak melulu didominasi oleh agenda setting dari media massa, serta kesediaan untuk menjelaskan berbagai perkembangan setiap saat melalui saluran sumber informasi yang tercepat.

Dalam beberapa persoalan yang mengemuka permasalahan manajemen isu masih menjadi kesulitan bagi humas, termasuk bagi humas pemerintahan. Lebih banyak pada upaya "memadamkan api" dari berbagai persoalan yang muncul ketimbang mencegah supaya "api tidak menyala".

Pemerintah telah memiliki berbagai instrumen untuk melakukan monitoring atau pengawasan atas isu, dan pada banyak hal dapat dilakukan dengan baik namun penanganan terhadap hasil monitoring itu masih kurang.

Bentuk organisasi pada unit atau satuan kerja di humas pemerintahan juga masih beragam sehingga berpengaruh pada pengembangan sumber daya manusia. Bagian humas pada sejumlah instansi misalnya masih digabungkan dengan bagian hukum atau bagian kerja sama antarlembaga atau bahkan kerja sama internasional sehingga agak melenceng dari fungsi dan tujuan humas.

Agenda setting kehumasan tampaknya merupakan keniscayaaan agar publik dapat memahami apa yang sedang berkembang dan ditangani melalui kehumasan yang baik. Humas memang dituntut untuk melakukan berbagai inovasi saat menyampaikan informasi ke masyarakat.

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, penggunaan media sosial untuk menyebarkan berita "hoax" juga semakin beragam. Semua berita "hoax" dapat diantisipasi bila humas lebih proaktif bahkan lebih cepat dalam memberikan informasi sampai pada masyarakat.

Humas mau tak mau memang harus cepat tanggap. Salah satu kuncinya adalah humas harus mengubah pola pendekatan kepada masyarakat, yakni dari cara kuno ke modern yang lebih partisifatif di era #KidsZamanNow.

Di samping itu, humas harus bersinergi dengan masyarakat menjadi bagian dari proses sehingga ada jalinan emosional, dan masyarakat pun akan merasa memiliki tanggung jawab dan bersedia berbagi dengan tingkat kepedulian yang lebih banyak lagi demi kepentingan bersama.

Dengan keterbukaan yang semakin luas dan seolah tak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi membawa pengaruh besar bagi bangsa ini untuk bergerak ke depan dengan baik pula, saatnya Indonesia bicara baik.

Bagaimana mewujudkan agar setiap warga negara menjadi humas yang baik bagi Indonesia memang merupakan tantangan besar namun dengan karakter dan jati diri bangsa ini yang santun dan ramah serta kuat dalam kebersamaan dan gotong royong merupakan modal dasar yang kuat.

Ujaran dan ajakan kepada masyarakat untuk menyebarkan hal-hal positif harus terus-menerus disampaikan secara berkesinambungan agar setiap warga berbicara yang baik dan benar serta menumbuhkan optimisme bagi kemajuan Indonesia. (Ben/An)

Budi Setiawanto

Di dalam prinsip dan praktik stabilisasi tanah, terdapat tiga cara stabilisasi tanah yang biasanya dilakukan dalam proyek perkerasan jalan raya. Selain itu dalam prakteknya, proses stabilisasi tanah juga menggunakan berbagai metode yang dianggap lebih efektif bagi pekerja. Cara-cara yang umum dilakukan untuk stabilisasi tanah antara lain sebagai berikut:

1. Cara Mekanis
Stabilisasi tanah dengan cara mekanis merupakan perbaikan tanah tanpa adanya pemberian bahan tambahan. Di dalam cara ini, sifat tanah bisa dirubah dengan melakukan hal-hal berikut:
  • Mengurangi rongga yang ada pada tanah atau membuang udara di dalamnya sehingga tanah menjadi lebih padat.
  • Menjaga kadar air dalam tanah secara konstan, dengan pembuatan drainase atau cara lainnya.
  • Memperbaiki gradasi, yakni menambah fraksi tanah yang dirasa masih kurang.
2. Cara Fisik
Stabilisasi tanah dengan cara fisik umumnya dilakukan dengan memanfaatkan fisik tanah yang mengalami perubahan, seperti:
  • Proses penambahan air (hidrasi) pada semen yang membantu mengikat partikel tanah dan membuat campuran tanah dan semen menjadi lebih keras.
  • Proses absorbsi atau penyerapan air tanah seperti pada proses stabilisasi tanah dengan menggunakan bahan kapur.
  • Perubahan temperatur yang umumnya terjadi pada proses stabilisasi tanah dengan bitumen. Aspal yang akan dicampurkan pastinya harus dipanaskan terlebih dahulu agar hasil percampurannya sempurna.
  • Penguapan atau evaporasi pada emulsi aspal yang berfungsi untuk memperkuat tanah.
3. Cara Kimiawi
Stabilisasi tanah dengan cara kimiawi bertujuanuntuk mengubah sifat tanah dengan pemanfaatan berbagai reaksi kimia, contohnya:
  • Menukarkan reaksi ion yang terjadi di antara butir-butir tanah.
  • Menciptakan endapan dengan cara mencampur dua bahan sehingga hasil campuran tersebut dapat membantu memadatkan tanah. 
  • Mencampur beberapa jenis zat sederhana sehingga terbentuk zat baru dengan molekul yang lebih besar serta membuat tanah lebih stabil.

Metode Stabilisasi Tanah untuk Konstruksi Jalan Raya

Di dalam praktek stabilisasi tanah untuk perkerasan jalan raya, metode-metode yang dipilih biasanya untuk stabilisasi tanah dangkal. Dalam pekerjaan ini, metode yang digunakan bisa bermacam-macam, contohnya dengan teknik percampuran. Berikut beberapa metode yang umum digunakan, antara lain:
  • Metode percampuran terpusat, yakni mencampur tanah dengan bahan lain di suatu tempat sebelum diangkat ke area dimana proyek jalan dibuat. Di lokasi, tanah akan dicampur dengan menggunakan mesin pencampur dan dipadatkan.
  • Metode percampuran tanah yang akan distabilisasi dengan bahan lain di dalam lubang galian tanah, selanjutnya diangkut ke lokasi proyek pembangunan jalan. Biasanya, bahan stabilisasi dimasukkan ke dalam tanah melalui sebuah tiang yang dipancangkan ke dalam tanah atau ditaburkan ke atas permukaan tanah. Kemudian tanah digali dandalam waktu yang sama dicampurkan dengan tanah.
  • Metode percampuran tanah di lokasi proyek pengerjaan jalan. Bahan stabilisasi akan langsung ditaburkan ke atas permukaan tanah, kemudian digaruk dan dicampur dengan tanah yang akan diperbaiki.Selain itu, bahan tambahan untuk stabilisasi tanah juga dapat ditaburkan setelah tanah digaruk, baru kemudian diaduk untuk mencampur bahan stabilisasi dan tanah. Bahan yang digunakan untuk stabilisasi tanah juga bisa bermacam-macam.  



Bagi para insinyur sipil, memahami bagaimana lapisan perkerasan jalan aspal pastinya menjadi hal yang penting untuk dilakukan terutama saat merencanakan sebuah proyek perkerasan jalan di suatu wilayah. Namun demikian, bagi para awam mungkin hal ini menajdi hal yang cukup sulit untuk dipahami. Masyarakat umum hanya akan mengerti jalanan di daerah mereka menjadi rata, kuat, dan halus dengan pengaplikasikan aspal. Saat ini, masyarakat sepertinya sudah sangat familiar dengan jalanan beraspal di berbagai wilayah tempat tinggal bahkan sudah mencakup ke daerah-daerah pelosok.

Untuk menghasilkan jalan raya aspal yang berkualitas dan kokoh terdapat beberapa lapisan perkerasan jalan aspal yang harus diperhitungkan dengan sangat baik. Jalan aspal tersebut ternyata terdiri dari beberapa lapisan yang saling menyatu serta membentuk konstruksi jalan yang kuat. Tentu saja, untuk membuat jalan aspal tak hanya membutuhkan bahan baku berupa aspal saja melainkan juga beberapa bahan lainnya yang memang berguna untuk mendukung konstruksi supaya bisa menghasilkan jalan yang kuat dan kokoh. 

Beberapa bahan lain yang dibutuhkan untuk membangun konstruksi jalan aspal selain aspal adalah agregat yang terdiri dari agregat halus, agregat kasar, serta bahan pengisi. Semua bahan-bahan tersebut dicampurkan dalam perbandingan komposisi tertentu lalu dipadatkan dalam kondisi panas. Sedangkan aspal sendiri berfungsi sebagai bahan pengikatnya dan melindungi permukaan jalan.

Saat ini, Anda juga bisa menemukan istilah lapisan aspal beton atau laston. Ini merupakan lapisan permukaan struktural yaitu lapisan pondasi atas di suatu konstruksi jalan raya. Lapisan tersebut terdiri dari tiga lapisan mulai dari lapisan aus, lapisan pengikat, serta lapisan pondasi. Untuk memahami beberapa lapisan perkerasan jalan raya aspal, penjelasan berikut ini akan lebih memudahkan Anda disajikan oleh Soilindo, perusahaan perkerasan jalan tanah di Indonesia.

1.    Lapisan Aus (AC-WC/ Asphalt Concrete-Wearing Course)
Lapisan ini merupakan lapisan penyusun pondasi atas dan posisinya berada di lapisan paling atas. Lapisan ini berfungsi sebagai lapisan aus, landasan, serta penahan beban.aston pada lapisan aus ini setidaknya harus memiliki ketebalan 4 cm. Secara keseluruhan, mutu dari lapisan AC-WC ini juga turut memberikan pengaruh terhadap peningkatan masa pelayanan jalan raya aspal.

2.    Lapisan pengikat (AC-BC/ Asphalt Concrete-Binder Course)
Lapisan yang ada di bawah lapisan pondasi atas adalah lapisan pengikat. Lapisan ini berguna untuk meneruskan beban yang diterima menuju ke pondasi. Inilah mengapa kestabilan bahan penyusun pada lapisan ini sangat besar andilnya terhadap kualitasnya dalam mengurangi regangan serta tegangan yang ditimbulkan oleh beban lalu lintas. Ukuran ketebalan lapisan pengikat tersebut minimal 5 cm dengan tingkat kekakuan yang harus disesuaikan dengan kondisi jalan.

3.    Lapisan pondasi (Asphalt Concrete Base)
Lapisan terakhir pada lapisan aspal beton adalah lapisan pondasi yang tentunya berada di bagian paling bawah. Lapisan ini mungkin tidak memiliki hubungan langsung dengan perubahan cuaca. Namun, sebagai lapisan pondasi tentu lapisan ini harus dibangun dengan kestabilan yang tinggi supaya bisa menopang beban lalu lintas dengan lebih optimal. Adapaun fungsi dari lapisan pondasi ini antara lain adalah untuk memberikan dukungan pada lapisan pengikat, mengurangi nominal regangan serta tegangan, dan untuk meneruskan beban ke lapisan sub grade yang berada di bawahnya.

Artikel Terkait:
Dengan memahami dengan baik beberapa lapisan perkerasan jalan aspal, ini pastinya akan semakin memahami bagaimana cara membuat konstruksi jalan raya aspal yang bermutu.

Setya Novanto tahanan KPK sebagai tersangka korupsi KTP elektronik.

Ketua DPR RI Setya Novanto tidak pernah mengaku mengetahui langsung pembahasan anggaran KTP elektronik di DPR, apalagi menerima uang dari proyek itu, lantas mengapa dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, bahkan sampai dua kali? Rekam jejak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang belum pernah kalah di pengadilan hingga tingkat akhir menunjukkan KPK punya bukti yang kuat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, selanjutnya menjadi terdakwa di pengadilan. Bukti-bukti itu lantas diuji di pengadilan.

KPK pun kerap berucap bahwa pengakuan tersangka atau terdakwa bukan menjadi landasan KPK untuk membangun konstruksi kasus yang diusutnya.

Bukti-bukti kenapa Setnov jadi tersangka e-KTP membuat KPK yakin untuk menetapkan Setnov selaku anggota DPR RI periode 2009 sampai dengan 2014 bersama-sama dengan Direktur PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjono, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga melakukan perbuatan korupsi sehingga diduga kerugian keuangan negara Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun pada tahun 2011 s.d 2012.

Sejumlah saksi pernah mengonfirmasi kedekatan Setnov dengan pengusaha Andi Narogong yang dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK adalah orang yang membentuk tim Fatmawati sebagai kelompok yang mempersiapkan pengerjaan e-KTP.

Mantan ketua Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chaeruman Harahap pada sidang 11 September 2017 menjelaskan soal perkenalan awalnya dengan Andi Narogong di ruangan di DPR dengan diperkenalkan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu Setya Novanto.

"Pertama di ruang rapat fraksi (Golkar), biasa kami lagi makan-makan, itu pertemuan pertama, dia dikenalkan Pak Setya Novanto," kata Chaeruman.

Pertemuan kedua, Andi Narogong datang ke kantor Chaeruman dan pertemuan ketiga juga dilakukan di gedung DPR.

"Andi agustinus orang dekat Setnov?" tanya ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar.

"Andi Agustinus katanya orangnya Setnov, kata orang-orang, itu juga hanya isu yang saya dengar seperti itu, saya tidak tahu lagi siapa yang menyebutkannya," jawab Chaeruman.

JPU juga mengungkapkan isi surat elektronik (e-mail) yang membicarakan soal proyek e-KTP- dalam sidang 25 September 2017.

Surel ditujukan kepada Mayus Bangun, Agus Eko, PT Quadra, Suwandi, Irvanto Hendra, yang menjelaskaan sesudah lelang secara resmi diumumkan pun kerja sama antara PNRI dan Astra Graphia tetap berjalan walaupun seharusnya mereka berdua saling bersaing dalam kompetisi yang sehat, kompetisi diganti komisi, itulah kenyataannya. Inilah tender arisan berskala besar, megakolusi, dan megakorupsi. Konsorsium Murakabi walaupun nantinya kalah terlihat menyandang nama Setya Novanto, Bendahara Golkar yang terdeteksi lewat iparnya Irvanto Hendra. Sampai di manakah peranan orang kuat Setya Novanto ini? Surel tertanggal 10 Februari dan 7 Maret 2011 yang disita dari PT Quadra Solution. PT Quadra adalah anggota dari Konsorsium PNRI yang merupakan pemenang tender KTP-el, konsorsium itu terdiri atas Perum PNRI, PT LEN Industri di Jakarta Selatan, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Lebih lanjut, dalam sidang pada tanggal 3 November 2017, nama istri Setnov, yaitu Deisti Astriani Tagor dan anaknya, yaitu Reza Herwindo diketahui pernah memiliki saham 80 persen pada tahun 2008 di PT Mondialindo Graha Perdana, pemegang saham mayoritas dari PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan peserta proyek e-KTP.

Selanjutnya pada tahun 2011, anak Setnov lainnya, yaitu Dwina Michaela menjadi komisaris di PT Murakabi pada tahun 2011. Kantor PT Murakabi yang terletak di Gedung Imperium Lantai 27 masih diatasanamakan Setnov sejak 1997 sampai 2014.

Mantan Direktur Utama PT Mondialindo Graha Perdana dan PT Murakabi Sejahtera Deniarto Suhartono mengonfirmasi kepemilikan istri dan anak Setya Novanto dalam dua perusahaan itu.

"Pada bulan Juni 2008 ada perubahan kepemilikan jadi 50 persen dipegang Deisti, saya dikasih (saham) 10 persen, sisanya ada berapa orang karena semua kepengurusan diatur sama Heru Taher, saya tidak begitu hapal," kata Deniarto dalam sidang pada tanggal 6 November.

Di dalam BAP, Deniarto menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa sebenarnya pemiliki PT Mondialindo Graha Perdana dan PT Murakabi Sejahtera, tetapi Deniarto berhubungan dengan Heru Taher yang dia tahu dekat dengan Setya Novanto.

Setelah Heru Taher meninggal, atasan Deniarto berganti menjadi Cypurs Antonia Tatali yang setahu dia juga dekat dengan Setya Novanto. Selain itu, Mondialindo dan Murakabi Sejahtera juga pernah dimiliki oleh keluarga Setya Novanto, yaitu Deisti Astriani Tagor, Reza Herwindo, Dwina Michaela, dan Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Setya Novanto pernah jadi pengurus perusahaan.

Di PT Mondialindo yang berlokasi di Gedung Imperium Jalan H.R. Rasuna Said Lantai 27 juga pernah ada Setyo Lelono, yaitu kakak Setya Novanto yang juga suka datang ke situ.

Dalam sidang pada tanggal 13 November 2017, bahkan terungkap rekaman pembicaraan milik Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem mengungkapkan jatah untuk Setya Novanto dalam proyek KTP elektronik.

Menurut Sugiharto yang saat itu menjadi saksi, antara Anang, Andi Narogong, dan Johaness Marliem, perhitungan untuk pembiayaan e-KTP belum jelas.

"Pembicaraan ini untuk Andi, Andi itu untuk bosnya Andi, jumlahnya belum pasti yang yang jelas kalau bisa Rp100 miliar," ungkap Sugiharto.

Namun, Sugiharto saat itu meminta agar jatah untuk bos Andi hanya Rp60 miliar.

"Saya tidak tahu (jatah Setya Novanto) jadi atau tidak," tambah Sugiharto.

Anang juga mengatakan bahwa Johannes Marliem menyatakan ada dana tidak terduga untuk e-KTP sebesar Rp100 miliar.

"Johannes Marliem pernah bicara dia itu ada dana tidak terduga untuk KTP-el Rp100 miliar, tetapi pada dasarnya saya dan Johannes Marliem ada utang piutang. Akan tetapi, dia kalau ketemu saya tidak berani nagih," kata Anang.

Menurut Anang, hubungannya dengan Johannes Marliem adalah terkait dengan utang piutang, yaitu Johanes Marliem pernah memberikan dana tidak terduga untuk KTP-el sebesar Rp100 miliar.

Akan tetapi kunci aliran dana berada pada bukti dan keterangan pengusaha Made Oka Masagung yang merupakan kawan lama Setnov di Kosgoro (Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong).

"Saya kenal Pak Made Oka Masagung saat terlibat di Kosgoro beberapa puluh tahun lalu. Akan tetapi, setelah itu lama tidak bertemu. Kosgoro beli saham perusahaannya, lalu saya ditunjuk Kosgoro jadi salah satu direktur karena Pak Oka keluar negeri, jadi saya masuk," kata Setnov.

Made Oka Masagung adalah Delta Energy Investment Company, satu perusahaan investasi yang berdiri di Singapura.

Oka Masagung dalam sidang 10 November 2017 mengakui bahwa ada uang masuk dari Anang Sugiana Sudiharsa sebesar dua juta dolar sebagai pembayaran pembelian saham perusahaan Neuraltus Pharmaceuticals. Uang itu ditransfer ke perusahaan Oka yang ada di Singapura pada tanggal 10 Desember 2012.

Akan tetapi, bukannya untuk pembelian saham, sehari setelahnya pada tanggal 11 Desember 2012, Oka mentrasfer ke Muda Ikhsan Harahap sebesar 315.000 dolar AS. Muda pun membenarkan hal itu. Muda Ikhsan dalam dakwaan Andi Narogong dipakai rekeningnya oleh Andi untuk menerima fee yang berasal dari PT Biomorf Lone Indonesia dan Bimorf Mauritius sebagai suplier peralatan aplikasi e-KTP sebesar 1.499.241 dolar AS.

"Saya ingatnya terima uang dari perusahaan yang namanya ada energinya. Akan tetapi saya tidak tahu itu Pak Oka, saya cuma ingat namanya ada Agung-agungnya," kata Muda.

Perusahan yang dimaksud Ikhsan Muda adalah Delta Energy, perusahaan milik Oka di Singapura. Muda mengaku dia hanya mengikuti perintah Ivanto yang mengatakan ada teman Irvanto yang ingin melakukan transfer ke rekeningnya dan Irvanto akan mengambil di Singapura. Namun, karena Irvanto tidak jadi, Muda pun membawakan uang itu.

Muda lalu memberikan nomor rekeningnya di bank DBS, mengambil uang yang masuk dalam jumlah besar dan menyerahkan ke Irvanto di rumahnya.

"Saya beri tahu Irvanto, ini dari mana banyak banget? Katanya dari Masagung. Lalu saya serahkan ke Irvanto di rumahnya," kata Muda.

Menurut Muda, saat itu Irvanto Hendra Pambudi Cahyo marah dan meminta uang cepat dikirimkan kepadanya. Irvan bahkan meminta agar uang tersebut dikirim langsung oleh Muda, tanpa melalui transfer bank.

Uang yang ditarik secara bertahap sebesar 70.000 AS, dalam cek 1.000.000 dolar dan 400.000 dolar AS. Pada tanggal 11 Desember 2012 juga ada yang ditransfer ke rekening anak Oka Masagung bernama Indra Rahardja sebesar 15.000 dolar AS.

Namun, Oka menyangkal bahwa uang dari Anang itu dikirimkan ke Muda Ikhsan.

"Uangnya untuk investasi saya, diputar lagi. Sampai saat ini, saya juga baru kenal Pak Muda dan saya juga belum me-'recall' (mengingat lagi), baru tahu kalau detik ini Pak Irvanto yang kasih rekening, saya tidak pernah kirim uang," kata Oka KPK juga masih menemukan uang dari perusahaan Tortola di British Virgin Island masuk ke rekening Oka Masagung pada tahun 2012 sebesar 1,055 juta dolar AS, lalu uang tu ditarik sebanyak empat kali. Namun, Oka mengaku tidak ingat transaksi tersebut.

"Perusahaan minyak apa? Saya tidak ingat. Saya lupa. Saya lagi pelajari semua ini. Jadi, banyak yang saya belum tahu karena saya belum pelajari semua. Saya juga minta tolong, saya betul-betul belum ingat. Kalau di statement itu ada, tetapi saya tidak 'recall'," ungkap Oka.

Oka pun mengaku tidak tahu kapan uang itu masuk ke rekeningnya meski dari bukti transaksi dia dengan aktif melakukan pengambilan uang dan mendapat "statement" bank uang.

"Makanya, uang untuk A, B, dan C ini saya akan cari tahu ke mana? Pasti ada orang yang minta," tambah Oka.

"'Kan jadi pertanyaan ini pelaksana proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak punya bisnis e-KTP tetapi mengirim uang kepada Bapak dari uang Pak Anang yang dikirim kepada Bapak, lalu dikirim kepada Muda Ikhsan, siapa yang menyuruh? Ini uang negara, loh, Pak," tanya jaksa penuntut umum KPK.

"Ini akan saya cari tahu juga, sesegera mungkin," jawab Oka Masagung.

Bantahan Setnov sejak awal membantah dirinya terlibat dalam kasus ini, apalagi menerima keuntungan.

"Ini fitnah yang sangat kejam dari pihak-pihak yang berusaha untuk menyudutkan saya. Kami selalu berusaha karena ini menyangkut nama baik saya dan membawa soal politik, menyudutkan saya, termasuk praperadilan jadi salah satu usaha meski saya tahu beberapa pihak yang berusaha membawa nama saya," kata Setnov dalam sidang pada tanggal 3 November 2017.

Setnov juga membantah mengenal Direktur PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos, Direktur PT Biomorf Lone LLC Jonenes Marliem yang keduanya disebut dalam dakwaan ikut membuat produk e-KTP.

Dalam dakwaan Andi Narogong disebutkan bahwa pada bulan Februari 2010 di Hotel Gran Melia terjadi antara Andi, Dirjen Dukcapil Irman, Direktur PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) Kemendagri Sugiharto, dan Sekjen Kemendagri Diah Angraeni dan Setnov. Dalam pertemuan itu, Setnov menyatakan dukungannya dalam pembahsan anggaran proyek e-KTP.

Sebagai tindak lanjutnya, Andi mengajak Irman menemui Setya Novanto di ruang kerja Setnov di Lantai 12 Gedung DPR RI dan Setnov berjanji untuk mengoordinasikannya. Selanjunya, pada bulan September s.d. Oktober 2011 di rumah Senov, Jalan Wijaya Kebayoran, Andi bersama Direktur Quadra Solutions Anang S. Sudihardjo dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos bertemu Setnov. Setya Novanto menginstruksikan agar proyek e-KTP dilanjutkan.

Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui anggaran e-KTP dengan rencana besar pada tahun 2010 senilai Rp5,9 triliun yang pembahasannya akan dikawal Fraksi Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya dengan kompensasi Andi memberikan fee kepada anggota DPR, termasuk Setnov dan Andi Agustinus yang mendapat sebesar 11 persen atau sejumlah Rp574,2 miliar serta sejumlah pejabat Kemendagri.

Akhirnya, selain pertanyaan awal yang menjadi judul tulisan Kenapa Setnov Jadi Tersangka Korupsi e-KTP, mungkin pertanyaan lain yang tepat diajukan adalah ke mana aliran uang yang diduga diterima Setya Novanto? (Ben/An)

Desca Lidya Natalia



Video Setya Novanto dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa dan ditahan.

Pembangunan di daerah perkotaan ataupun di desa masih berfokus pada sektor jalan raya. Proses pembangunan jalan raya nasional, kabupaten, hingga propinsi harus memperhitungkan banyak faktor salah satunya stabilisasi tanah. Kinerja pengembang dalam membangun kontur tanah rata dan kuat sebagai lapisan dasar aspal ataupun beton kini wajib diolah menggunakan mesin stabilisasi tanah. Peran dari mesin tersebut sangat penting terutama memberi manfaat dan efisiensi kerja.

Kualitas dari lapisan tanah paling dasar nantinya memperlihatkan lapisan atas aspal lebih kuat kokoh. Untuk melakukan stabilisasi tanah dengan metode pemadatan memerlukan peralatan terbaik yang nantinya mampu memadatkan tekstur tanah sebelum digunakan untuk jalan raya. Lalu apa saja peralatan ataupun mesin stabilisasi tanah yang bisa digunakan.

Mesin Stabilisasi Tanah
Ada beberapa jenis peralatan atau mesin yang bertujuan melakukan pengglias dengan tekstur permukaan tanah yang halus ataupun keras. Berikut ini ada beberapa daftar mesin stabilisasi kontur tanah yang sering digunakan dalam proyek perkerasan jalan raya.

Smooth Steel Roller
Proses perkerasan lapisan tanah hingga teksturnya terlihat halus dan rata bisa menggunakan tipe mesin smooth steel roller. Penggunaan smooth steel roller biasanya ditujukan pada kondisi jalan raya beraspal sehingga proses pengerasannya jauh lebih cepat. Dari tipe smooth steel roller dibedakan menjadi dua yakni Tandem Roller dan Three Wheel Roller. Masing-masing mesin tersebut memiliki kriteria tertentu serta hasil yang lebih maksimal dalam proses perkerasan jalan.

Pneumatic Tired Roller

Masih ada mesin stabilisasi tanah berbentuk Penumatic Tired Roller atau penggilas roda ban angin. Jika kita lihat dari bentuknya mesin dengan roda ban angina ini lebih cocok digunakan untuk kondisi tanah berpasir ataupun kerikil berpasir. Dari kondisi tiga roda pada mesin membuat butiran pasr bisa bergerak memadat dan mengisi rongga kosong.

Sheep Foot Type Roller
Berikutnya ada mesin dengan jiens Sheep Foot Type Roller atau penggilas dengan kaki kambing. Jika dilihat dair bentuknya memiliki fungsi tidak berbeda jauh dengan tipe Penumatic Tired Roller. Namun, pada jenis pengulas berbentuk kaki kambing ini bisa digunakan pada jenis tanah plastis ataupun kohesif. Proses kerja Sheep Foot Type Roller tersebut memang mirip seperti pengglias roda ban angin, akan tetapi dari efektifnya lebih baik penggilas dengan kaki kambing.

Vibratory Roller
Pada proses stabilisasi tanah diperlukan mesin vibratory roller atau penggilas getar yang mana memiliki fungsi memadatkan lapisan tanah dalam waktu lebih singkat. Mesin vibratory roller ini sangat efektif digunakan untuk jenis tanah pasir ataupun kerikil berpasir sehingga kondisi butiran pasir bisa terus bergerak dan memadat.

Vibratory Plate Compactor

Hampir sama seperti Vibratory Roller namun pada jenis Vibratory Plate Compactor lebih kecil dan mudah digunakan untuk satu orang. Fungsinya tetap sama yakni mempermudah proses stabilisasi tanah dengan kondisi kontur tanah berpasir ataupun kerikil.

Dari daftar mesin stabilisasi tanah di atas sudah bisa kita simpulkan bahwa dalam proses perkerasan tanah membutuhkan peralatan khusus yang ditujukan untuk mempermudah serta mempercepat proses stabilisasi tanah. Pekerjaannya dilaksanakan tentu dibekali dengan pemahaman konsep dasar struktur perkerasan jalan dengan baik. Salah satu perusahaan perkerasan jalan Soil Stabilization di Indonesia ada di Jakarta. Layanan bisnis diperkenalkan melalui situs Website yang dikelola SoilIndo.



Jakarta, 20/11 (Benhil) - Mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengungkapkan jatah uang untuk mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dalam pembahasan anggaran KTP elektronik (e-KTP). Baca: Kenapa Setnov Jadi Tersangka Korupsi e-KTP

"Saya bacakan keterangan saudara 'Sedangkan 500 ribu dolar AS jatah Mirwan Amir penyerahannya di ruang Setya Novanto di lantai 12 ruang Nusantara DPR, Andi Agustinus menyerahkan juga ke Melchias Mekeng sebesar 1 juta dolar AS lalu dibagi 500 ribu dolar AS untuk Setya Novanto dan 500 ribu untuk Melchias Mekeng', apa ini benar?" tanya ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

"Itu cerita Mirwan Amir," jawab Nazaruddin yang menjadi saksi dalam perkara itu.

Nazar menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp1 miliar dalam proyek pengadaan KTP-e yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun.

Melchias Mekeng adalah ketua badan anggaran (banggar) dari partai Golkar, sedangkan Mirwan Amir adalah anggota banggar dari fraksi Partai Demokrat.

"Tapi itu keterangan saudara, bukan Mirwan Amir?" tanya hakim Jhon.

"Lupa yang mulia," jawab Nazaruddin.

"Saya bacakan selanjutnya, semua dapat bagian dari 'comitment fee'. Setya Novanto menghubungi Chaeruman Harahap dan Ganjar Pranowo, setelah mereka datang ke ruangan Setnov, Andi Agustinus memberikan ke Chaeruman sebagai ketua Komisi II dan Ganjar selaku wakil ketua Komisi II masing-masing 500 ribu dolar AS', itu saudara tahu dari mana?" tanya hakim Jhon.

"Lupa saya," jawab Nazaruddin.

"Tapi keterangan anda begini?" tanya hakim Jhon.

"Iya, memang kalau di DPR itu penyerahan-penyerahan tidak pernah pakai kuitansi dan tidak pernah transfer, tapi semua terealisasi dan penyerahan sebelum anggaran diteken," ungkap Nazar.

"Anda sebagai bendahara fraksi terima uang e-KTP?" tanya hakim.

"Diserahkan Mirwan Amir untuk bayar hotel di Bandung," jawab Nazaruddin.

"Mirwan mengatakan tidak ada kaitan dengan uang?" tanya hakim.

"Saya tetap pada pendirian saya," jawab Nazaruddin.

Hakim juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Muhammad Nazaruddin yang mengaku ada pembagian keuntungan 49 persen di proyek KTP-e yaitu 34 persen untuk pengkondisian di DPR dan pemerintah, sedangkan bagian Andi Narogong dan Anas Urbaningrum sebesar Rp1,77 triliun atau 11 persen.

"e-KTP sampai 2013 sedangkan saya 2011 saya kena masalah, tapi kesepakatannya seperti itu," ungkap Nazar.

Dalam dakwaan Andi disebutkan sebesar 49 persen anggaran KTP-e yaitu Rp2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada: a. Beberapa pejabat Kemendagri termasuk Irman dan Sugiharto sebesar 7 persen atau Rp365,4 miliar b. Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp261 miliar c. Setya Novanto dan Andi Agustinus sebesar 11 persen atau sejumlah Rp574,2 miliar d. Anas Urbaningrum dan M Nazarudin sebesar 11 persen sejumlah Rp574,2 miliar e. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen sejumlah Rp783 miliar. (Ben/An)

Setya Novanto resmi menjadi tahanan KPK dalam kasus mega korupsi e-KTP

Jakarta, 20/11 (Benhil) - Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) menjelaskan mengenai kecelakaan lalu lintas yang dialami sehingga membuat Ketua Umum Partai Golkar ini harus masuk rumah sakit.

"Saya dari kemarin memang sudah niat untuk datang bersama-sama DPD (Golkar) I pukul 20.00 WIB, tapi saya diminta untuk wawancara di Metro (TV) dan di luar dugaan saya ada kecelakaan sehingga saya selain terluka, terluka berat dan juga di kaki, di tangan, dan juga di kepala masih memar," ujar Setnov, seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Senin dini hari.

Setnov selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 01.15 WIB. Ia dibawa ke gedung KPK pada Minggu (19/11) pukul 23.35 WIB.

Setnov pun tidak lagi menggunakan kursi roda saat seperti ia tiba di gedung KPK. Ia tampak berjalan dari lokasi pemeriksaan di lantai 2 meski tampak lemah dan masih mengenakan rompi oranye tahanan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Setelah mengalami kecelakaan di kawasan Permata Berlian Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) tersebut, Setya Novanto lalu menjalani perawatan di RS Medika Permata Hijau namun dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangungkusumo pada Jumat (17/11).

Dirut RSCM dr Czeresna Heriawan Soejono mengatakan Setya Novanto tidak perlu lagi dirawat inap setlah melakukan observasi pada 18-19 November 2017.

"Setelah dilakukan penilaian selama dua hari, kami tim dokter menilai Setya Novanto sudah tidak perlu lagi rawat inap," kata Soejono.

Setnov pun membantah sudah mangkir saat dipanggil KPK.

"Saya belum pernah mangkir, yang tiga kali saya diundang saya selalu memberikan alasan jawaban karena ada tugas-tugas yaitu menyangkut saksinya saudara Anang, dan saya dipanggil menjadi tersangka baru sekali tahu-tahu sudah dijadikan sebagai penangkapan tersangka," ujar Setnov.

Namun ia mengaku akan tetap menjalani proses hukum.

"Tetapi saya tetap mematuhi masalah hukum dan apa pun saya tetap menghormati," ujar Setnov singkat.

Menurut informasi, KPK sudah memanggil Setnov 11 kali sebelum mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) KTP elektronik (e-KTP) itu. Dari total 11 kali pemanggilan dalam proses penyidikan, Setya Novanto tercatat 8 kali mangkir dari pemeriksaan.

Pada proses penyidikan, Ketua Golkar Setnov hanya hadir dalam panggilan pada 13 Desember 2016, 10 Januari 2017, dan 14 Juli 2017. Panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka terhadap Setya Novanto kembali dilakukan pada 15 November 2017.

Penyidik lalu membawa surat perintah penangkapan ke rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan, namun ia tidak ditemukan di kediamannya. (Ben/An)

Budisantoso Budiman


Monumen Nasional (Monas)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menggunakan Lapangan Monas untuk kegiatan zikir. Menurut Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB) rencana tersebut merupakan bentuk pelanggaran Keputusan Presiden No.  25 tahun 1995 tentang Pembangunan dan penggunaan kawasan Monumen Nasional.

Gubernur Anies Baswedan menggunakan Lapangan Monas untuk Zikir melanggar Keppres No 25 tahun 1995

Pitono Adhi,  Ketua Relawan Penggerak Jakarta Baru menyatakan penggunaan kawasan Monas harus merujuk Keppres No.  25 tahun 1995 yang pada bagian menimbang menyebut bahwa  tugu Monas merupakan lambang perjuangan bangsa Indonesia. Gubernur DKI Anies Baswedan telah menyatakan akan mengubah Peraturan Gubernur atau Pergub tentang penggunaan Kawasan Monas.  Sebelumnya, dalam Pergub yang berlaku kegiatan keagamaan tidak boleh dilakukan di kawasan Monas mengacu Keppres No.  25 tahun 1995 tersebut.

"Pembangunan dan penggunaan Kawasan Monas yang dilaksanakan Gubernur DKI sesuai Keppres harus dikoordinasikan dengan Komisi Pengarah yang diketuai Menteri Sekretaris Negara dan dilaporkan kepada Presiden, " kata Pitono Adhi.

Pasal 6 Keppres tersebut menyatakan bahwa Gubernur adalah pemimpin Badan Pelaksana yang salah satu tugasnya (Pasal 7) menyusun rencana pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Kemudian Pasal 8 bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana mempertimbangkan pendapat dan pengarahan Komisi Pengarah. Sedangkan pasal 9 bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komisi Pengarah.

“Jadi jelas bahwa Gubernur DKI sebagai Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Monas bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sehingga penggunaan kawasan Monas untuk kegiatan kebudayaan, kebangsaan atau pun keagamaan harus dilaporkan kepada Komisi Pengarah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Artinya musti ada izin dari Presiden melalui komisi pengarah. Tidak bisa Gubernur Anies seenaknya mengizinkan Monas dipakai untuk kegiatan keagamaan,” ungkap Pitono Adhi.

RPJB juga mengimbau Gubernur Anies untuk menjaga dan memanfaatkan kawasan Monas hanya untuk kegiatan bernuansa kebangsaan tanpa unsur suku, agama ras dan antar golongan (SARA).


Pres Rilis Relawan Penggerak Jakarta Baru – 19 November 2017
Pitono Adhi - Ketua RPJB / 082113161999

Anti Bullying Campaign Services in Jakarta Indonesia by GALASEO

To prevent and raise awareness of bullying in the society, there have been a lot of campaigns by different members of society around the world. Actually, there are some categories as described in Wikipedia. The affirmative actions from governments and anti-bullying organizations are expected to keep them from happening in the society as its psychological effects are profound on the livelihood of the victims for years. There is need to educate the society on how to detect and prevent the bullying from taking place

To activate anti-bullying campaigns, online platform may be considered effective channels to bring various activities into integrated and informed media management

Online media coverage will surely provide the attention needed from all the parties in the society. The digital data from Nielsen shows that millennial aged 18-34 are top smartphone users in US while Gen-X follows closely and this phenomenon is believed to ring the same in other parts of the world. These people are children, young parents and educated professional and productive work force, who are savvy at absorbing the right information from the right and trusted online sources.

Conducting anti-bullying campaigns can start with website and social media like Facebook, Facebook Messenger and YouTube. It begin by understanding where they go when they are active online. It can also be segmented by their usage of smartphone operating systems (OS), brands and locations

Delivering the message will involve the formulation of contents that are in line with cyber PR (Public Relations) and how the messages are consumed on different platform whether it is storytelling, video message or photos. It helps with cultural and social values are taken into account

Digital agency in Jakarta, GALASEO, expertise in digital marketing and tools can be optimized to take it practically in making the campaigns reach the intended audiences and conduct the anti-bullying campaigns with online media, broadcast media and print media.


Jakarta, 19/11 (Benhil) Salah satu permintaan calon investor, baik lokal maupun asing dimanapun mereka ingin berinvestasi adalah kemudahan dalam mendapatkan izin, disamping adanya kepastian hukum dan tentunya keamanan.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia selalu berupaya habis-habisan untuk memberikan kemudahan sekalipun itu harus mengubah, bahkan kalau perlu menghapus sejumlah peraturan yang dinilai menghambat minat berinvestasi, baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para kepala daerah untuk mempermudah izin investasi.


"Saya ingatkan, untuk industri dan manufaktur berilah peluang sebanyak-banyaknya untuk kedua hal ini. Bagi mereka yang mau investasi di industri dan manufaktur buka lebar-lebar karena akan membuat barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.

Penegasan Presiden itu memang patut disampaikan apalagi saat ini masyarakat di usia produktif membutuhkan lapangan kerja padat karya. Jokowi meminta kalau di pusat, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sekarang sudah bisa tiga jam untuk sembilan izin, rampung, maka di daerah mestinya jangan sampai hitungan jam, tapi menit.

Presiden pun berjanji akan mendatangi daerah-darah yang masih memberikan pelayanan dalam waktu lama untuk para investor.

Pada awal 2018 juga direncanakan sudah ada sistem "single submision" sehingga Presiden dapat melacak bagaimana alur perizinan di pusat dan daerah. Dari sistem itu akan diketahui mana yang cepat dan lambat, apakah pusat atau daerah. Saat persaingan global dunia gila-gilaan sekarang ini, kalau masih mengerjakan rutinitas dan tidak ada terobosan maka Indonesia tak akan dilirik investor.

Karena itu dibutuhkan pemimpin-pemimpin, baik pusat maupun daerah yang reformis, senang pembaruan, inovatif, jangan memelihara rutinitas, dan buat terobosan yang baru, yakni terobosan yang mempercepat melayani masyarakat.

Soal penyederhanaan izin investasi, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Jawa Barat, telah menyederhanakan perizinan guna menyasar target investasi pada 2017 sebesar Rp6,5 triliun.

Simplikasi ini termasuk arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan waktu hingga 2018 bagi pemerintah untuk bersiap melayani seluruh perizinan secara dalam jaringan. Simplikasi perizinan perlu didukung dengan pengembangan sistem teknologi informasi yang memadai guna kemudahan layanan masyarakat secara daring serta meminimalkan potensi praktik suap.

Pihak yang mengajukan izin tidak perlu bertatap muka langsung dengan aparatur yang memproses penerbitan izin.

Secara bertahap, DPMPTSP pun mulai mengintegrasikan pelayanan perizinan secara daring. Sebagai permulaan, Pemkot Bekasi mengoperasikan pelayanan perizinan daring bertajuk Sistem Layanan Perizinan Terpadu (Silat) pada 8 November 2018 namun baru melayani enam perizinan.

Meskipun jumlah perizinan yang belum dilayani secara daring (online) itu masih banyak, tapi DPMPTSP tetap optimistis mampu menintegrasikan seluruh perizinan tersebut tepat waktu.

Akses menuju Kota Bekasi kian terbuka dengan pesatnya proyek pembangunan di bidang infrastruktur perhubungan, seperti pengerjaan tol melayang Jakarta-Cikampek, tol Becakayu, Light Rail Transit, juga Kereta Cepat Indonesia Cina yang berpotensi besar mendatangkan investor dalam maupun luar negeri.

Hapus Kendala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan bahwa hingga saat ini masih banyak kendala investasi sehingga harus segera diselesaikan, khususnya terkait dengan permasalahan perizinan di daerah yang terbilang masih rumit.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan bahwa beberapa catatan yang menjadi hambatan untuk menarik para pelaku bisnis, investor masuk ke Indonesia antara lain adalah soal regulasi di tingkat pemerintah daerah, permasalahan pajak, isu tenaga kerja, lahan, dan juga infrastruktur. Kendala investasi di pemerintah daerah harus diselesaikan dengan membangun sebuah sistem. Ini masalah implementasi, memang tidak ada jalan pintas dan peluru ajaib.

Thomas menambahkan, salah satu permasalahan atau kendala yang ada di pemerintah daerah dalah terkait data-data investor yang belum online. BKPM berencana untuk membuat database online yang nantinya bisa dipergunakan oleh BKPM daerah secara gratis. Selain itu, di daerah banyak syarat dan standard itu dijadikan izin, itu harus dikembalikan dari izin kembali ke syarat dan standard.

Saat ini Indonesia tengah bersaing untuk mendapatkan investasi asing dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Masuknya investasi asing tersebut bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, akan tetapi juga teknologi, keahlian dan jaringan perusahaan.

Meskipun masih banyak kendala untuk berinvestasi di Indonesia, namun BKPM dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir banyak pekerjaan rumah yang sudah diselesaikan. Beberapa perubahan yang signifikan antara lain adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diperkuat dan tiga jam layanan izin investasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengharapkan semakin banyak swasta yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur pada 2018, baik dalam skema pembiayaan investasi non-anggaran (PINA) ataupun kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2015-2019, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp4.769 triliun. Dari total anggaran tersebut, porsi anggaran pemerintah melalui APBN maupun APBD diperkirakan hanya Rp1.978,6 triliun (41,3 persen), BUMN Rp1.066,2 triliun (22,2 persen), sedangkan sisanya diharapkan dari sektor swasta sebesar Rp1.751,5 triliun (36,5 persen).

Untuk skema PINA, status sampai saat ini ada 16 proyek yang telah memasuki tahap identifikasi dengan nilai total Rp211,3 triliun, satu proyek tahap persiapan senilai Rp13,4 triliun.

Rinciannya, untuk 16 proyek PINA dalam tahap identifikasi adalah pesawat turboprop R80 PT RAI total proyek, 10 proyek pembangkit listrik PT PJB, pengembangan regional Pulau Flores oleh Flores Prosperindo Ltd, pembangkit listrik diesel-gas di Pesanggaran, Bali, proyek bandara di Kulon Progo, DIY, dan dua proyek pembangunan tahap 2 Bandara Kertajati. (Ben/An)

Ahmad Wijaya


Medan, 18/11 (Benhil) - Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menegaskan Hari Sawit Indonesia 18 November yang diusulkan Dewan Minyak Sawit Indonesia akan menjadi pekerjaan rumah untuk diusulkan menjadi ketetapan pemerintah.

"Saya memberi apresiasi kepada DMSI tentang Hari Sawit Indonesia pada 18 November, dan itu akan diusulkan dan diharapkan bisa mendapat penetapan dari Menteri Pertanian,"ujar Bambang di Medan, Sumatera Utara, Sabtu.

Dia mengatakan itu pada acara peringatan Hari Sawit Indonesia 18 November dan deklarasi usulan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menjadi Dewan Sawit Indonesia (DSI).

Menurut Bambang, Hari Sawit Indonesia dinilai wajar ada karena kontribusi sawit cukup besar pada Produk Domestik Bruto sektor perkebunan. Dari sekitar Rp400-an triliun PDB sektor perkebunan, kontribusi sawit mencapai Rp234 triliun.

"Dengan adanya Hari Sawit Indonesia diharapkan menjadi pendorong kemajuan sawit Indonesia yang berkelanjutan," katanya.

Dia menyebutkan, pekerjaan rumah Indonesia dalam sektor persawitan masih cukup banyak, seperti produktivitas dan rendahnya mutu hasil sawit petani. Padahal dari 11,9 juta hektare sawit secara nasional, ada 4, 7 juta hektare lahan milik petani.

Ketua Umum DMSI Derom Bangun menyebutkan, usulan 18 November sebagai Hari Sawit Indonesia mengacu pada penelitian sejarah kelapa sawit di Indonesia dengan referensi dari literatur yang terdapat di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan.

Hasil penelitian Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar dan tim, menemukan fakta bahwa tanggal 18 November 1911, sawit ditanam secara komersial di areal konsesi Poeloe Radja (Pulu Raja, red) dengan modal 1,4 juta Franc Belgia.

Berdasarkan data pada akhir tahun 1942, luas tanaman sawit di kawasan itu sudah mencapai 440 hektare. Dewasa ini Pulu Raja berada di bawah naungan PTPN IV dengan luas tanaman sekitar 3.700 hektare. Peringatan Hari Sawit Indonesia sendiri bertujuan gar bisa mendorong sesuatu langkah bersama demi perbaikan dan kemajuan sawit Indonesia.

"Langkah bersama dinilai perlu dilakukan karena sebagai negara penghasil sawit terbesar dunia, Indonesia juga menghadapi tantangan besar juga," kata Derom.

Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar menyebutkan, usulan penetapan tanggal 18 November untuk Hari Sawit Indonesia mengacu pada data-data yang ada di PPKS dan melihat perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia.

"Suatu kebanggaan juga Peringatan Hari Sawit Indonesia yang pertama dilakukan di Kantor PPKS Medan," katanya. (An/Ben)


Jalan menjadi satu fasilitas transportasi untuk kendaraan roda dua ataupun empat yang mana sampai sekarang dibuat dengan memperhatikan berbagai macam faktor. Metode dalam perkerasan jalan kini sudah semakin maju dimana mampu menghadirkan kualitas jalan raya terbaik dengan tektur sempurna dan kuat. Jika kita lihat jalan raya bisa dibedakan berdasarkan bahan itak perkerasan jalan salah satunya tipe perkerasan jalan lentur.

Perkerasan jalan tipe lentur atau disebuat flexible pavement masih menggunakan bahan dasar aspal, namun dari sifat aspal lebih lentur pada saat menangkap suhu panas. Perbandingan suhu aspal saat ditebar di jalan bisa mencapai 100 derajat Celcius sehingga mampu mengikat material lapisan atas secara sempurna. Dalam jenis perkerasan jalan lentur terdapat beberapa elemen dasar yang mampu mengukur kualitas dari sebuah jalan raya. Beberapa elemen perkerasan jalan pada proses pembuatan flexible pavement terdiri dari lapisan permukaan, pondasi atas, pondasi bawah, hingga tanah dasar.

Ada kriteria penting di dalam elemen penting tersebut yang nantinya menjadi patokan di dalam proses pembuatan lapisan jalan, yaitu:


Lapisan Tanah Dasar
Pada tipe elemen tanah dasar atau subgrade material perkerasan jalan memiliki kriteria menarik dimaan perkerasan jalan langsung dilakukan di atas tanah dasar. Beberapa pertimbangan mulai dari mutu sertakekuatan konstruksi tidak bisa lepas dari sifat tanah dasar. Oleh karena itu jika ingin mendapatkan hasil klasifikasi terbaik harus melalui pemeriksaan CBR, pelat, ataupun uji beban. Lapisan tanah dasar berbentuk tanah asli yang melalui tahap pemadatan sehingga memberi kekuatan lebih baik untuk menopang lapisan di atasnya.

Lapisan Permukaan
Secara khusus lapisan permukaan memiliki fungsi yakni struktural dan non strukutural. Dari fungsi struktural mampu memberi dukungan terhadap jalan pada saat menerima beban horizontal ataupun vertikal. Sedangkan fungsi non struktural sendiri memiliki beberapa lapisan penting mulai dari kedap air, membuat lapisan jalan lebih rata, hingga memberi permukaan tidak licin, bahkan sebagai lapis aus yang bisa diganti dalam kurun waktu tertentu.

Lapisan Pondasi Atas
Pada lapisan pondasi atas menjadi bagian perkerasan jalan dengan posisi di antara lapis permukaan dan lapis pondasi bawah. Adapun beberapa fungsi pondasi atas yakni memikul beban vertikal dan horizontal seperti lapisan permukaan, menjadi lapisan pendukung untuk lapis permukaan, sampai berguna sebagai lapisan peresapan untuk bagian pondasi bawah. Pada proses perkerasan jalan raya harus tersedia lapisan pondasi atas yang menjadi modal utama mendapatkan kekuatan saat menerima beban besar.

Lapisan Pondasi Bawah
Terakhir ada lapisan pondasi bawah atau LPB yang mana menjadi bagian perkerasan jalan lentur berposisi di lapis pondasi dan tanah dasar. Fungsi dari lapisan pondasi bawah sangat vital mulai dari lapisan peresapan air, lapisan pencegah tanah dasar masuk ke lapisan pondasi, hingga sebagai lapisan pertama pada proses perkerasan jalan.

Mengenal konsep dasar dari perkerasan jalan lentur dengan cara melihat komposisi serta fungsi dari setiap elemennya memberi pemahaman bagi para kontraktor. Kondisi jalan raya di daerah perkotaan biasanya memakai elemen-elemen dasar dalam pembuatan flexible pavement, sehingga konstruksinya terlihat lebih sempurna dan kokoh.

Peta administratif Sumatera Utara
Pemilihan Gubernur Sumatera Utara memang masih delapan bulan lagi. Namun, bagi warga Sumut, dinamika yang muncul mungkin tidak kalah seru dibandingkan dengan hari pemungutan suara nantinya.

Dinamika itu sudah mulai hangat pada pertengahan tahun, dengan menjamurnya spanduk dan baliho yang berisi sosok-sosok yang mengisyaratkan kesiapan sebagai calon gubernur.

Dinamika yang paling menonjol diawali ketika Partai Golkar Sumatera Utara melalui rapat kerjanya mengeluarkan rekomendasi untuk mencalonkan ketuanya yang juga Bupati Langkat Ngogesa Sitepu sebagai calon gubernur. Rekomendasi itu diperkuat dengan hasil rapat pimpinan daerah partai tersebut. Semakin klop, kader di daerah menginginkan Ngogesa Sitepu sebagai calon Gubernur Sumatera Utara.

Namun anehnya, tiba-tiba Partai Golkar justru mengeluarkan rekomendasi untuk mencalonkan Erry Nuradi, "mantan" kadernya yang kini menjadi Ketua Partai Nasdem Sumatera Utara, sedangkan Ngogesa Sitepu diplot sebagai calon wakil gubernur.

Isi rekomendasi telah disosialisasikan ke kader partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut dan seluruh pengurus di tingkat kabupaten dan kota.

Namun, dinamika "perjodohan" Erry Nuradi-Ngogesa Sitepu mulai terusik ketika Partai Nasdem membuat deklarasi tunggal dalam pencalonan Erry Nuradi.

Meski deklarasi yang dihadiri Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh itu dihadiri sejumlah petinggi Partai Golkar Sumatera Utara, tidak disinggung sedikit pun jika Erry Nuradi bakal dipasangkan dengan Ngogesa Sitepu.

Sempat menjadi gosip dalam perpolitikan di Sumatera Utara, muncul kekesalan dari kalangan Partai Golkar yang saat ini dinakhodai Setya Novanto atas deklarasi tersebut. Meski demikian, dengan kedewasaan politik yang dimiliki, petinggi kedua partai membantah adanya situasi yang tidak mengenakkan tersebut.

Baru beberapa hari gosip itu muncul, kalangan politikus dan pemerhati perpolitikan dikagetkan dengan informasi mundurnya Ketua Partai Golkar Sumut Ngogesa Sitepu sebagai bakal cawagub yang akan mendampingi Erry Nuradi.

Sekretaris Partai Golkar Sumatera Utara Irham Buana Nasution mengakui adanya rencana Ngogesa Sitepu untuk mengundurkan diri dari pencalonan.

Rencana mundur tersebut baru disampaikan Ngogesa Sitepu secara personal. Bupati Langkat itu berencana mengambil keputusan mundur dari pencalonan berdasarkan berbagai pertimbangan, di antaranya karena faktor kesehatan.

"Atau dengan kata lain, mundur atau mengundurkan diri dengan alasan kesehatan," katanya menegaskan.

Pihaknya menghargai sikap Ngogesa Sitepu tersebut karena diambil atas pertimbangan yang matang dan alasan yang objektif. Namun, menurut Irham Buana, tokoh yang masih menjabat sebagai Bupati Langkat tersebut masih menyatakan pengunduran diri secara personal.

Ngogesa Sitepu belum menyampaikan pengunduran diri sebagai bakal calon Wagub Sumatera Utara melalui rapat resmi, baik di tingkat provinsi maupun melibatkan pengurus kabupaten/kota.

Kepengurusan Partai Golkar Sumatera Utara akan segera menyelenggarakan rapat secara internal untuk membahas dan menentukan sikap atas pengunduran diri Ngogesa Sitepu dari bakal calon wagub tersebut.

Sekretaris Partai Nasdem Sumatera Utara Iskandar ST juga mengaku cukup terkejut ketika menerima informasi pengunduran diri Ngogesa Sitepu tersebut. Meski belum mendapatkan keterangan resmi dari Partai Golkar Sumatera Utara, pihaknya menghormati keputusan Ngogesa Sitepu.

Partai Nasdem tetap berharap dapat menjalin koalisi dengan Partai Golkar dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara meski pimpinan partai itu mengundurkan diri dari pencalonan.

Meski menghormati sikap dan keputusan Ngogesa Sitepu, Partai Nasdem Sumut terus berkeinginan agar komunikasi dan koalisi dengan Partai Golongan Karya tetap berlangsung.

Jika memang Ketua Partai Golkar Sumatera Utara Ngogesa Sitepu mengundurkan diri sebagai cawagub untuk mendampingi Ketua Partai Nasdem Sumatera Utara Erry Nuradi, pihaknya masih menunggu calon pengganti dari parpol berlambang pohon beringin itu. Jika Partai Golkar mengajukan nama lain sebagai bakal cawagub untuk mendampingi Erry Nuradi, pihaknya akan membawa nama tersebut untuk dibahas dan disetujui DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Nasdem.

Secara kepartaian, kata Iskandar, niat mundur Ketua Partai Golkar Sumatera Utara Ngogesa Sitepu itu membuat Partai Nasdem merasa kehilangan sosok yang dianggap layak untuk mendampingi Erry Nuradi. Partai Nasdem Sumatera Utara belum memiliki pemikiran untuk mencari sosok dari parpol lain untuk mendampingi Erry Nuradi dalam pilgub yang digelar pada Juni 2018.

Pihaknya tidak membantah jika melakukan komunikasi politik dengan parpol karena Partai Nasdem hanya memiliki lima kursi di DPRD Sumut sehingga tidak dapat mencalonkan sendiri.

"Nasdem sangat fokus dan memprioritaskan Partai Golkar. Kemungkinan (koalisi, red.) selalu terbuka, tetapi kemungkinan besar tetap kita harapkan dari Partai Golkar," katanya.

Kejutan Pada awal November 2017, muncul kejutan ketika muncul foto Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara yang juga Bupati Simalungun J.R. Saragih bersama mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Di sosial media, sempat diisukan jika Mumtaz Rais yang merupakan anak Amien Rais akan dijadikan calon Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk mendamping J.R. Saragih.

Namun, kehebohan tersebut seperti sirna ketika Amien Rais memberikan keterangan langsung yang membantah "perjodohan politik" antara J.R. Saragih dan Mumtaz Rais.

Meski gosip tersebut mulai mendingin, dinamika mengenai sosok Saragih masih belum habis. Dinamika itu berkaitan dengan peluangnya untuk mengikuti Pilgub Sumatera Utara. Tidak terbantahkan, Partai Demokrat merupakan salah satu parpol besar di Sumatera Utara yang memiliki 14 kursi di lembaga legislatif tingkat provinsi.

Dengan keberadaan 14 kursi dan kapasitas Jopinus Ramli Saragih sebagai seorang bupati, seharusnya tidak sulit bagi Partai Demokrat Sumatera Utara untuk mencari mitra koalisi.

Partai berlogo Mercy binaan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu hanya tinggal mencari enam kursi lagi. Sebenarnya itu bisa didapatkan dari PAN (Partai Amanat Nasional) yang memiliki enam kursi atau mendekati PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang masing-masing memilik tiga kursi.

Namun Sekretaris Partai Demokrat Sumatera Utara Meilizar Latif menyatakan pihaknya hanya mendekati PAN yang memiliki enam kursi. Pihaknya juga optimistis PAN akan memberikan dukungan.

Namun, sejumlah petinggi PAN Sumatera Utara justru sering menggunakan slogan "Sumut Bermartabat" yang menjadi "trade mark" Edy Rahmayadi, salah satu bakal calon gubernur putera Sumatera Utara yang kini masih menjadi pangkostrad.

Lalu, bakal kemanakah dukungan PAN? Bakal berhasilkah J.R. Saragih mencalonkan diri? Seriuskah Ngogesa Sitepu mengundurkan diri? Atau justru merapat ke PDI Perjuangan? Kalau memang demikian, lalu apa parpol yang akan dipinang Erry Nuradi? Sementara isunya, Partai Gerindra, PKS, dan Partai Hanura juga akan mendukung Edy Rahmayadi. Bisa-bisa, Erry Nuradi yang merupakan calon petahana tak dapat perahu.

Ternyata, dinamika pilgub di Sumatera Utara memang seru. "Ngeri kali," kata orang Medan.

Irwan Arfa



Jayapura,17/11 (Benhil) - Penyanderaan terhadap warga sipil yang bermukim di berbagai kampung di Distrik Tembagapura, Papua yang masuk dalam areal operasional PT Freeport Indonesia, Jumat (17/11) berakhir setelah satgas berhasil mengevakuasi sekitar 346 warga.

Ratusan warga yang disandera sejak awal November itu termasuk warga non Papua yang selama ini melakukan aktivitas di sekitar Kali Kabur, pengumpul atau pembeli emas serta warga yang membuka warung atau kios yang menjual barang kelontongan.

Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli mengatakan evakuasi yang dilakukan satgas sempat mendapat perlawanan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang terus melakukan penembakan dari ketinggian hingga menyulitkan warga dan anggota.

Apalagi jalan yang melintas hingga ke kampung Banti sudah dirusak hingga menyulitkan saat mengevakuasi warga apalagi kondisinya sempat merisaukan akibat kekurangan makanan. Warga sempat kekurangan pangan akibat KKB melarang mereka beraktifitas sehingga hanya bisa makan seadanya dengan menghabiskan isi warung yang tidak diambil KKB.

Saat evakuasi, kata Irjen Pol Boy Rafli, warga harus berjalan sekitar empat jam hingga tiba disekitar Mapolsek Tembagapura. Ke 347 warga termasuk 24 diantaranya anak anak kini sudah tiba di Timika dan masih ditampung di tempat penampungan yang disediakan sebelum dikembalikan ketengah keluarga, kata Kapolda Papua Irjen Boy Rafli.

Kapolda Papua mengakui, kondisi alam yang menjadi penghalang utama dalam menangkap pelaku teror bersenjata yang beroperasi disekitar Tembagapura.

Bahkan cuaca terkadang sangat ekstrem sementara KKB lebih menguasai medan dan terus melakukan penyerangan baik kepada aparat keamanan maupun warga sipil termasuk karyawan PT.Freeport.

Untuk mengantisipasi berulangnya aksi teror maka akan dilakukan penambahan pos di sejumlah kawasan yang dianggap rawan,kata Kapolda Papua, Dukungan TNI Penanganan dan evakuasi warga dari gangguan KKB dilakukan dengan dukungan penuh dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam hal ini Kodam XVII Cenderawasih dengan mengerahkan satu kompi prajuritnya.

"Kodam XVII memperbantukan satu kompi prajuritnya untuk bergabung dengan Satgas untuk mengejar kelompok bersenjata yang seringkali menganggu warga sipil dan aparat keamanan di wilayah operasional PT.Freeport," kata Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI George Supit.

Mayjen Supit mengatakan TNI akan terus membantu Polri dalam hal ini mengamankan wilayah Papua dari gangguan kelompok sipil bersenjata. Status Papua sama dengan daerah lainnya di Indonesia yakni tertib sipil sehingga penanganan gangguan tetap mengedepankan polisi.

Walaupun warga yang disandera sudah berhasil dievakuasi, pengamanan dikawasan Tembagapura dan sekitarnya tetap dilakukan, kata Mayjen TNI Supit.

ketakutan dan terintimidasi Desi Rante Tampang (33) salah satu warga yang sempat disandera bersama ratusan warga lainnya yang bermukim di longsoran menyatakan kelegaannya karena sudah berada ditempat yang aman.

"Puji syukur kepada Tuhan karena kami sudah berada ditempat yang aman sehingga tidak lagi merasa ketakutan dan terintimidasi seperti yang dialami beberapa waktu lalu," kata Desi yang mengaku sudah berada dikawasan longsoran sejak tahun 2014 lalu.

Wanita asal Toraja, Sulawesi Selatan itu mengaku selama insiden penyanderaan mereka selalu diliputi ketakutan karena KKB senantiasa berpatroli dari rumah ke rumah dengan membawa senjata api dan senjata tajam.

"Bila malam tiba kami semua dikumpulkan di satu rumah dan bila siang kami kembali ke rumah masing- masing namun bila mereka datang (KKB) kami langsung masuk ke alam ruangan atau kamar karena takut," kata Desi Rante Tampang.

"Saya tidak bisa mengenali wajah mereka karena rata rata mukanya sudah dihitamkan," kata ibu tiga anak yang sebelum insiden berjualan berbagai jenis barang kelontong.

Aparat gabungan Polri dan TNI yang tergabung dalam satgas, Jumat (17/11) berhasil mengevakuasi 347 warga yang selama dua minggu disandera KKB baik yang bermukim di longsoran maupun Kimbely.

Sedangkan 1000 an warga lainnya khususnya yang bermukim di Banti menyatakan tetap berada di kampungnya walaupun akses jalan menuju kampung tersebut sudah dirusak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB itu. (Ben/An)

Sistim eTilang
Ilustrasi tilang (tindakan langsung) elektronik atau e-Tilang
Banjarmasin, 17/11 (Benhil) - Sistem tilang elektronik atau biasa disingkat e-Tilang yang dikeluarkan oleh pihak Korlantas Mabes Polri membuat sistem pengurusan tilang menjadi mudah dan cepat.

Masyarakat yang terjaring pada saat razia lalu lintas tak perlu lagi bersusah payah dan menunggu hari untuk menghadiri sidang tilang di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengan adanya sistem e-Tilang, masyarakat atau pengendara cukup membayar denda tilang ke bank yang ditunjuk oleh Polri.

Alur sistem e-Tilang yang diterapkan kepolisian adalah data tilang yang dilakukan petugas kepolisian dimasukkan ke aplikasi e-Tilang. Pelanggar kemudian akan menerima notifikasi via SMS berisi jumlah denda dan kode pembayaran.

Selanjutnya pelanggar membayar denda maksimal melalui m-Banking, ATM, atau teller di bank yang telah ditunjuk. Struk bukti pembayaran kemudian diserahkan ke petugas untuk mengambil barang bukti yang disita. Data pelanggaran lalu dikirimkan ke pengadilan untuk menerima ketetapan hakim.

Jaksa akan mengeksekusi amar/putusan tilang. Pelanggar akan menerima notifikasi berisi amar/putusan tilang dan sisa dana tilang. Pelanggar kemudian menerima sisa dana melalui transfer atau mengambilnya ke bank.

Data e-Tilang ini juga terintegrasi dengan database registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan. Jika pengendara tak kunjung menebus barang bukti yang disita, seperti SIM atau STNK, polisi dapat memblokir regident kendaraan sehingga pemiliknya tidak bisa membayar pajak kendaraan di Samsat.

Sistem e-Tilang ini terintegrasi juga dengan e-Samsat. Sama seperti e-Tilang, e-Samsat akan membuat pengendara hanya melakukan pembayaran via perbankan. Pengendara hanya perlu ke kantor Samsat untuk proses pengesahan STNK.

Menurut Kasat Lantas Polresta Banjarmasin Kompol Wibowo SIK, dalam pembayaran denda tilang, polisi bekerja sama dengan pihak Bank BRI, sehingga masyarakat yang terkena tindakan tilang bisa membayar ke bank tersebut dengan melampirkan slip biru tilang.

Sistem e-Tilang yang diterapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada sejumlah pelanggar lalu lintas. Jika pelanggar lalu lintas ditilang atau melanggar lalu lintas, mereka tidak perlu membayar di tempat atau mengikuti sidang untuk membayar.

"Pelanggar tidak perlu membayar denda tilang di tempat, apalagi dengan pihak polisi yang menilang di lapangan, sehingga dugaan kesempatan terjadinya pungutan liar (pungli) tidak akan terjadi," ucap Wibowo lulusan Akpol angkatan 2005 itu.

Penerapan program e-Tilang itu merupakan bentuk keseriusan jajaran Kepolisian RI untuk menjalankan proses penilangan menggunakan teknologi.

Pihak Satlantas menginginkan program yang telah diterapkan itu membuat masyarakat tidak bersentuhan langsung dengan petugas dan hal itu dapat menghindari terjadinya pungli.

Setelah penerapan e-Tilang tidak ditemukannya lagi keluhan masyarakat terkait soal dugaan Pungli tilang karena pembayaran tidak ke pihak petugas, melainkan langsung ke bank yang telah ditunjuk.

Setiap pelaksanaan razia yang dilakukan petugas Satlantas selalu menerapkan sistem e-Tilang dan masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas pun tidak keberatan dengan sistem tersebut, bahkan dianggap memudahkan.

Dalam pelaksanaan Operasi Zebra Intan 2017 yang baru saja selesai dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 1 hingga 14 November 2017, semua penindakan yang dilakukan jajaran Satlantas menggunakan sistem e-Tilang.

"Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin, dalam operasi itu telah memberikan sanksi tilang terhadap 2.520 pelanggar lalu lintas dan semua menggunakan e-Tilang," kata Kompol Wibowo yang dikenal akrab dengan awak media itu.

Pelanggar-pelanggar yang terjaring dalam razia pada saat operasi zebra semua diberikan slip biru yang artinya denda tilang langsung di bayar ke bank.

Selain itu, e-Tilang prosesnya bisa dipangkas, karena untuk meminimalisasi kesempatan atau peluang agar tidak terjadi pungli yang diduga dilakukan oleh petugas. e-Tilang prosesnya sangat cepat dan pembayaran denda bisa dilakukan di mana saja apabila memiliki m-banking di handphone atau bisa langsung ke bank yang ditunjuk pemerintah.

Bila punya ATM (Anjungan Tunai Mandiri) maka bisa menggunakan mesin ATM dengan memasukkan nomor e-Tilang yang dikirim oleh sentral Kakorlantas dan para pelanggar lalu lintas itu bisa langsung membayar denda. Kemudian setelah denda dibayarkan dengan sistem transfer dan ada buktinya, maka barang bukti yang disita bisa dikembalikan setelah bukti transfer itu ditunjukkan ke petugas.

"Kepercayaan masyarakat ke polisi saat ini sudah kembali meningkat karena tidak ada lagi pungli tilang dan semua pembayaran urusan denda langsung ke pihak bank, tidak melalui petugas di lapangan," tutur Kompol Wibowo.

Disambut Masyarakat Sementara itu,masyarakat menyambut baik penggunaan sistem e-Tilang yang diberlakukan saat ini karena dinilai tidak ribet dan tidak perlu lagi berhubungan langsung dengan penegak hukum pihak petugas polisi yang bisa menimbulkan pungli.

Semua pelanggaran yang dilakukan di sistem e-Tilang sudah diatur besaran denda yang harus dibayarkan ke bank yang telah ditunjuk.

"Saya setuju dengan adanya e-Tilang karena membuat mudah semuanya, apalagi ada m-banking, tinggal kita bayar di mana saja dan bukti pembayaran ada, barang buktipun bisa diambil," ucap salah seorang warga Banjarmasin Aulia Handayani.

Aulia mengatakan, sistem tilang elektronik itu sama dengan memangkas birokrasi yang ribet dan susah sehingga dengan adanya sistem itu semua menjadi mudah. Semoga sistem seperti itu bisa terus diterapkan oleh Polri dan tidak terhenti sehingga masyarakat mudah dalam melakukan penyelesaian atau pengurusan denda tilang.

Dengan mudahnya pembayaran denda tilang melalui sistem e-Tilang ini, masyarakat diharapkan tetap taat aturan dalam berlalu lintas dengan melengkapi surat-surat kendaraan serta tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada seperti tidak menerobos lampu merah.

Senada dengan itu, pengendara lainnya, Fadli, warga Jalan Kayu Tangi Banjarmasin, juga sangat mendukung sistem e-Tilang karena menghindari adanya kesempatan polisi melakukan pungli. Bukan itu saja, sistem ini sangat bagus dan sempurna membuat pelanggar lalu lintas bisa cepat menyelesaikan pembayaran denda tilang.

"Kalau saya sibuk dan kebetulan kena tilang hanya dengan melalui pembanyaran m-banking, denda tersebut sudah bisa terbayarkan dengan mudah dan cepat, tidak perlu melalui petugas," ujar Fadli yang juga pengusaha muda di Banjarmasin itu. (Ben/An)

Gunawan Wibisono



Drama politik di Tanah Air akibat dugaan korupsi proyek pembuatan KTP Elektronik sejatinya kini memasuki detik-detik terakhir setelah beberapa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah anggota DPR Setya Novanto pada Rabu malam (15/11) di Jakarta.

Setya Novanto yang menjadi pimpinan Fraksi Golongan Karya di DPR pada saat dimulainya proyek pembuatan KTP Elektronik bernilai tidak kurang dari Rp5,9 triliun sekitar tahun 2011 dianggap sangat berperan terhadap dugaan terjadinya korupsi proyek yang nilainya tidak kurang dari p2,3 triliun dan diduga melibatkan beberapa oknum anggota DPR hingga pengusaha swasta.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan bahwa para penyidik lembaga antirasuah itu membawa surat penangkapan terhadap Setnov karena yang bersangkutan telah berulang kali mangkir dari panggilan. Karena itu, KPK sedang melakukan pencarian atau bahkan pengejaran terhadap pimpinan lembaga negara ini yang telah beberapa kali disangka terlibat kasus penyalahgunaan termasuk pada kasus PT Freeport Indonesia.

Bahkan tidak kurang dari Presiden Joko Widodo telah mengingatkan agar semua pihak untuk mematuhi atau melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam siaran pers Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Presiden Bey T Machmudin dinyatakan bahwa harapan tersebut disampaikan Presiden Jokowi termasuk untuk urusan korupsi "super raksasa " ini.

Artikel Terkait:
Sampai dengan Kamis siang, masih belum terdengar tentang upaya pencarian penangkapan Setyo yang juga merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan, salah satu parpol terkuat di Tanah Air.

Setelah masyarakat mengetahui bahwa Setnov dicari atau diburu-buru aparat hukum maka pertanyaannya adalah sampai kapan para penyidik KPK yang kini didukung oleh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri akan berhasil melaksanakan tugas ini.

Beberapa bulan sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Irman Gusman berhasil diseret ke meja hijau karena kepergok menerima uang sogokan yang "hanya berjumlah" Rp100 juta dari seorang pengusaha agar bisa mengimpor gula untuk memenuhi kebutuhan di Sumatera Barat.

Apabila Setnov berhasil dibekuk, maka dia bisa menjadi ketua lembaga negara ketiga di era reformasi yang berhasil diseret ke pengadilan walaupun masyarakat memang harus mematuhi azas praduga tak bersalah.

Kasus Setnov ini tidak hanya mengguncang DPR tapi juga Partai Golkar karena ada beberapa anggota partai ini yang dianggap "berseberangan" telah digeser dari posisinya karena dianggap memusuhi Setnov. Karena banyak penyidik KPK terus mencari tokoh politik ini yang juga sebagai "pengusaha" maka yang bisa ditanya kepada KPK adalah berapa hari yang dibutuhkan untuk menemukan dan kemudian "mengamankan" tokoh flamboyan ini. Sekalipun KPK tidak bisa menjawab secara pasti, bisa diduga pencarian itu paling-paling hanya membutuhkan beberapa hari saja.

Kenapa demikian? Sejauh-jauhnya pintar bersembunyi, Setya Novanto paling-paling hanya bersembunyi di Jakarta atau daerah-daerah di sekitar ibu kota Jakarta ini, karena pasti ada orang-orang yang "rela atau sudi" menyembunyikannya apapun alasannya. Kalaupun dia berusaha "kabur" dari Jakarta, misalnya, dengan menggunakan pesawat udara maka bisa diduga para penyidik KPK yang dibantu instansi-instansi hukum lainnya pasti sudah melakukan penjagaan super ketat di berbagai bandar udara di sekitar Jakarta.

KPK pasti dengan mudah bisa mendeteksi atau memantau telepon genggam alias HP yang dipegang Setnov atau orang-orang kepercayaannya sehingga penemuan "oknum" ini tinggal menunggu waktu saja.

Apa akibatnya pengejaran Setya Novanto yang baru-baru ini "dirawat" di sebuah rumah sakit di Jakarta karena diduga "sedang sakit" ini seharusnya menyadarkan masyarakat terutama para politisi bahwa dunia politik di Tanah Air akan menghadapi masalah besar terutama karena pada tahun 2018 berlangsung pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di sekitar 171 daerah yang akan diikuti pemilihan umum serta pemilihan presiden-wakil presiden pada tahun 2019.

Karena Setnov sudah berulang kali menjadi wakil rakyat di Senayan dari sebuah parpol utama maka pertanyaannya adalah bagaimanakah idealnya seorang wakil rakyat di Senayan Jakarta baik DPR maupun DPD serta DPRD tingkat satu dan tingkat II di lebih dari 500 kota dan kabupaten serta provinsi.

Haruskah pimpinan parpol terus mencalonkan atau mengusung tokoh-tokohnya yang sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa sebagai wakil rakyat serta hanya dikenal sebagai orang yang berbuat "tipu sana tipu sini".

Sampai sekarang di era reformasi ini, sudah puluhan bahwa mungkin ratusan wakil rakyat di DPR, DPD, DPRD I dan II yang yang namanya disangkutpautkan dengan kasus korupsi ataupun gratifikasi. Padahal harus disadari bahwa masih lebih banyak orang atau tokoh yang relatif bersih sehingga pantas menjadi wakil rakyat. Sekarang saja, untuk menjadi wakil rakyat dibutuhkan dukungan politik dari berbagai pihak agar seseorang bisa menjadi wakil rakyat yang terhormat. Namun faktor yang sama sekali tidak bisa dihilangkan adalah uang karena dibutuhkan anggaran yang tidak kecil untuk mencari dukungan hingga namanya bisa masuk ke dalam daftar wakil rakyat serta saat kampanye kepada ratusan ribu calon pemilih di daerah pemilihannya.

Pada pemilihan umum tahun 2014, ada anggota DPR yang "menghabiskan " Rp2 miliar agar bisa mendapat kursi di Senayan. Kalau sudah disumpah menjadi wakil rakyat maka tentu dia harus berusaha agar bisa "balik modal" dan kemudian harus mencari "sedikit untung atau laba".

Kalau ke-560 anggota DPR terus-menerus mempunyai pikiran seperti ini maka kapan dia akan memikirkan atau mencurahkan 100 persen waktu dan pikirannya untuk rakyat di daerah pemillihannya. Kalau dia sudah berada di tahun ketiga sebagai wakil rakyat maka pasti akan berpikiran untuk menjadi wakil rakyat lagi mulai tahun 2024.

Karena itu, para ketua parpol dan jajarannya harus berpikir bagaimanakah memilih calon-calon wakil rakyat yang "agak ideal" agar dosa-dosa semacam ini tidak terjadi lagi pada masa masa mendatang. Rakyat Republik Indonesia saja sekarang diperkirakan sudah berjumlah 252 juta jiwa sehingga DPR, DPD, DPRD I dan II harus merenungkan agar kehidupan rakyat di masa mendatang semakin baik dan bukannya "begini-begini" saja.

Wakil rakyat pada jenjang apapun juga tentu saja berhak menikmati kehidupan yang baik melalui tunjangan dalam bentuk apapun juga mulai dari honor, jas hingga mobil dinas. Namun mereka sama sekali tidak boleh alpa alias lupa bahwa tugas inti atau utama mereka adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat baik lahiriah maupun bathiniah.

Partai-partai politik haruslah mampu mencari tokoh-tokoh yang ideal untuk dijadikan wakil rakyat.

Arnaz Firman
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.