Showing posts with label Hukum. Show all posts


Apartemen Solo

Solo, 18/10 (Benhil) - Ketua Real Estate Indonesia Kota Surakarta Antonius Hendro Prasetyo terlibat dugaan kasus penipuan jual-beli apartemen dan mengaku dirinya juga menjadi korban oleh pimpinan PT Anggoro Jaya, Wisnu Tri Anggoro, yang kini menjadi buronan polisi.

"Saya dijadikan terdakwa dari laporan seorang warga asing asal Korea, Kim Yum Tae, yang membeli apartemen M-Icon senilai Rp481 juta per unit di kawasan Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kebupaten Sleman, pada 2015," kata Antonius Hendro Prasetyo yang juga sebagai Direktur Utama PT Ataya di Solo, Rabu.

Bahkan, kata Antonius, dalam sidang di Pengadilan Negeri Surakarta dijerat Pasal 378 KUHP jo Pasal 372 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Padahal, kata Antonius, dirinya juga menjadi korban dari pihak pengembang, PT Anggoro Jaya, milik Wisnu Tri Anggoro, yang tidak lain merupakan developer pembangunan apartemen tersebut.

Antonius mengaku dirinya membeli apartemen tersebut sebanyak 25 unit yang uangnya sudah disetor Rp1,9 miliar kepada Wisnu Tri Anggoro dan sejumlah barang bukti pembayaran melalui rekening bank juga ada.

Menurut dia, dari 25 unit apartemen terdiri dari 23 unit dibeli oleh Bonus Puji Raharjo, Komisaris PT Ataya yang juga merupakan adik kandung terdakwa, satu unit dibeli oleh Direktur PT Ataya Joko Mulyono dan satu lainnya miliknya.

Menyinggung soal kasus yang menimpa dirinya dari warga Korea Kim, Antonius mengatakan, dirinya tidak pernah menawari apartemen saudara Kim, Namun Kim ketika berkunjung ke Paragon Mall Solo mendapatkan brosur soal apartemen di Sleman itu.

Kim juga pernah menanyakan kepada temannya di Yogyakarta, apartemen itu sangat tertarik.

"Kim kemudian sempat dipertemukan dengan pihak PT Anggoro Jaya dan dia melakukan pembayaran melalui transfer uang lewat saya dan sebagian langsung ke rekening milik Wisnu sehingga saya juga menjadi korban dari pengembang ini," kata Antonius.

Menurut dia, dirinya juga telah mengantongi surat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) yang dikeluarkan PT Anggoro Jaya pada 18 Maret 2015 setelah melakukan pelunasan. Namun pertengahan 2016, dirinya mendapati ada kejanggalan dalam proses pembangunan apartemen M Icon itu.

"Saya sempat melaporkan Wisnu dan Leni Mefianingsih Fasni, Komisaris PT Anggoro Jaya ke Polda Yogyakarta pada 24 Oktober 2016 dengan nomor laporan STTLP/915/X/2016/DIY/SPKT," kata Antonius.

Pihaknya sempat menanyakan soal perkembangan pembangunan apartemen kepada developer properti, tetapi mereka bilang masih terganjal izin dan lain-lainnya. Dia kini statusnya menjadi tersangka dan DPO (Daftar Pencarian Orang) di Polda Yagyakarta.

"PT Ataya perjanjian kerja sama sebagai perusahaan yang bergerak di bidang broker properti dengan PT Anggoro Jaya sebenarnya sudah berjalan lama, tetapi saya terlalu percaya developer itu," katanya.

Namun dirinya justru kini yang terjerat hukum dan sekarang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

"Saya masih menghormati dan melihat proses hukum yang berlangsung, tetapi saya menilai peneggak hukum terlalu memaksakan saya sebagai terdakwa tanpa melihat latar belakang proses pembelian apartemen dengan para korban," katanya.

Peristiwa tersebut berawal saat Kim Yum Tae, warga Korea tertarik membeli apartemen di Sleman melalui Antonius yang harganya lebih murah senilai Rp481 juta per unit. Kim mengajak lima rekannya untuk ikut membeli apartemen M-Icon itu dan telah menyetorkan sejumlah uang, tetapi apartemen M-Icon tidak segera terealisasi. (Ben/An)

Sugito Irjen Kemendes

Jakarta, 18/10 (Benhil) - Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sugito meminta agar menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong bila dinyatakan bersalah.

"Saya mohon ditempatkan di Lapas Cibinong, Bogor, dengan pertimbangan keluarga saya di Bogor dan saya saat ini tidak ada lagi penghasilan sehingga kalau ditempatkan di tempat lain keluarga akan butuh biaya transportasi dan akan menjadi beban," kata Sugito saat membacakan nota pembelaan (pledoi) pribadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Dalam perkara hukum ini, Sugito dituntut dua tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti memberikan suap senilai Rp240 juta kepada auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri dan anak buahnya Ali Sadli agar laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Saya tidak menampik bahkan dengan kata ikhlas pada 10 Mei 2017 dan 26 Mei 2017 saya telah meminta Jarot Budi Prabowo mengantarkan uang atensi sebesar Rp200 juta dan Rp40 juta kepada Ali Sadli di kantor BPK," kata Sugito.

Namun dia mengaku tidak berupaya untuk mempengaruhi Rochmadi dan Ali agar membuat opini WTP untuk Kemendes PDTT. Sugito mengaku memberikan uang karena didesak oleh auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang masuk dalam tim pemeriksa bernama Choirul Anam dan juga Ali Sadli.

"Pada 22-28 April 2017 Choirul Anam hampir setiap hari mengejar saya untuk memberikan atensi atau perhatian kepada Rochmadi dan Ali Sadli sekitar Rp250 juta," katanya.

"Akibat terdesaknya saya atas permintaan Choirul Anam, lalu saya mengajak Anam bertemu sekjen dan Choirul mengatakan opini Kemendes adalah WTP dan mengatakan perlunya atensi sebesar 250 juta. Saya tegaskan bahwa Choirul yang menginisiasi dan menetapkan nominal pemberian uang itu," ungkap Sugito.

Iapun menyayangkan sangkalan Choirul Anam mengenai pertemuan itu termasuk saat penyangkalan Choirul Anam mengenai konfirmasi dari Ali Sadli.

"Tekanan Choirul Anamlah penyebab bencana bagi saya yang puncaknya terjadi pada Mei 2017," kata Sugito.

Sugito pun mengaku sudah bekerja sebagai PNS sebagai 36 tahun dan tidak pernah dijatuhi hukuman selama menjadi PNS.

"Kerinduan saya kepada anak dan istri, karena ikut menderita dan saya sedih, anak saya yang masih SMP tidak tahu saya dibawa penahanan KPK," katanya.

"Saya sering menangis sendiri karena tidak mampu berbuat banyak dan ditahan di tempat terbatas dan tidak berdaya. Saya menyesali melukai hati dan hari-hari mereka," kata Sugito sambil tersedu.

Sedangkan anak buah Sugito, Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Jarot Budi yang dituntut penjara selama 2 tahun ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan juga meminta menghabiskan masa hukuman di Lapas Cibinong.

"Saya minta dihukum di Lapas Cibinong, keluarga saya tinggal di Sukmajaya Depok. Jadi keluarga butuh biaya transportasi besar bila saya ditahan di tempat lain," kata Jarot. (Ben/An)


Rani Artiva

Palembang, 18/10 (Benhil) - Terdakwa operasi tangkap tangan di Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dituntut hukuman pidana penjara selama lima tahun.

Terdakwa kasus pungutan liar pembuatan sertifikat tanah, Rani Artiva mendengarkan pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iskandarsyah Alam juga menjatuhkan denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara kepada terdakwa.

"Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 12 hurup a UU RI no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan pasal UU RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Iskandar.

Seusai mendengarkan tuntutan dari JPU, majelis hakim yang diketuai Paluko Hutagalung memberikan kesempatan terhadap kuasa hukum terdakwa Rani Arvita untuk menyiapkan nota pembelaan atau pledoi pada persidangan berikutnya.

"Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan pledoi dari terdakwa," kata dia.

Sebelumnya, tim kuasa hukum terdakwa Rani Arvita, di dalam eksepsinya (keberatan) yang disampaikan di persidangan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (8/8), menerangkan bahwa kasus yang menimpah kliennya tersebut merupakan pemufakatan jebakan.

"Majelis hakim kami sampaikan bahwa apa yang menimpah terdakwa Rani Arvita ini merupkan pemufakatan jebakan, karena sebelum terjadinya penangkapan Rani oleh tim siber pungutan liar Polresta Palembang, sudah ada laporan yang dilakukan oleh Margono ke Polresta Palembang," kata M Dian Alam Pura, salah satu kuasa hukum terdakwa, saat membacakan eksepsi.

Terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwa Rani Arvita tersandung kasus pungutan liar (pungli) pada Jumat (3/5) lalu. Terdakwa menjanjikan dapat menyelesaikan masalah sengketa kepemilikan sertifikat tanah hak milik yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Rani terkena OTT di kantornya BPN Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan kasus tindak pidana korupsi dengan dakwaan pertama dalam pasal pasal 12 huruf A UU No 31 tahun 1999 diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan dakwaan kedua pasal 11 UU No 31 tahun 1999 diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. ***2** (Ben/An)


Korupsi KTP-e
Jakarta, 18/10 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Vidi Gunawan, adik dari dari terdakwa perkara KTP-e Andi Narogong dalam penyidikan tindak korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Selain memeriksa Vidi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan memeriksa tiga saksi lainnya untuk tersangka Anang Sugiana dalam kasus yang sama.

Tiga saksi itu antara lain mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta dua saksi dari unsur swasta masing-masing Yusuf Darwin Salim dan Marieta.

Menurut Febri, KPK dalam beberapa hari ini terus melakukan pengembangan dalam penanganan kasus KTP-e.

"Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa penanganan kasus KTP elektronik ini tetap akan berjalan karena ada sejumlah pihak yang menurut kami dari bukti-bukti yang kami miliki harus bertanggung jawab dalam indikasi korupsi KTP-e yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun itu," tuturnya.

Menurutnya, KPK saat ini baru memproses lima orang dalam penanganan perkara KTP-e, yaitu mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto yang telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Kemudian, Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan anggota DPR RI Markus Nari sedang dalam proses penyidikan di KPK.

Selain itu, kata dia, KPK juga saat ini sedang menangani dua perkara hukum lainnya terkait Kartu Tanda Penduduk elektronik, yaitu terhadap anggota DPR RI Miryam S Haryani dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi memberikan keterangan tidak benar dan saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Selanjutnya, Markus Nari dalam kasus dugaan tindak pidana sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi KTP-e dan saat ini sedang di tahap penyidikan "Kami baru proses lima orang masih ada sejumlah nama dengan peran masing-masing yang tentu harus kami gali dan kami kejar lebih lanjut, untuk itu lah kami perlu lakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak untuk kepentingan penanganan perkara KTP-e ini," ucap Febri.

Anang Sugiana Sudihardjo merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution yang ditetapkan sebagai tersangka baru kasus KTP-e pada 27 September 2017.

PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-elektronik (KTP-e) yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

Indikasi peran Anang Sugiana Sudihardjo terkait kasus itu antara lain diduga dilakukan bersama-sama dengan Setya Novanto, Andi Agusitnus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto dan kawan-kawan.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek KTP-e.

Anang Sugiana Sudihardjo disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Budi Suyanto

Jokowi Anti Korupsi

Penangkapan bupati, wali kota hingga gubernur-- baik perempuan maupun lelaki-- di kota, kabupaten maupun provinsi mana pun, membuat rakyat merasa jengkel, pilu serta marah, karena ternyata masih saja ada pejabat yang "doyan" duit dari jalan pintas.

Gubernur Bengkulu, Wali Kota Batu (Jawa Timur) misalnya telah digrebek Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan atau sangkaan melakukan tindak pidana korupsi. Tanpa perlu menyebut nama-nama mereka, maka masyarakat tahu bahwa sampai detik ini masih saja ada pejabat yang digiring ke sel tahanan karena dugaan melakukan tindak pidana korupsi.

Masyarakat tentu merasa heran karena sejak beberapa tahun terakhir, praktis semua pejabat saat mereka akan dilantik harus menandatangani surat perjanjian alias pakta integritas bahwa mereka akan mengabdi terhadap rakyat dan negara tanpa memakan uang "haram" itu.

Bahkan seorang pejabat negara ditangkap KPK "hanya" karena menerima sogokan Rp100 juta dari seorang pengusaha yang ingin mendapat "jatah" untuk mengimpor gula yang hendak dikirim ke sebuah provinsi. Belum lagi hakim tinggi, hakim hingga panitera pengadilan yang juga harus "menginap" di sel.

Kemuakan rakyat semakin besar saat mendengar segelintir wakil rakyat terutama di Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta juga ikut-ikutan "berkorupsi ria" ataupun istilah kerennya menerima gratifikasi lagi-lagi dari "oknum" pengusaha atau bahkan dari pejabat-pejabat tingkat daerah.

Presiden Joko Widodo baru-baru ini menyatakan ada saja orang atau pihak-pihak tertentu yang tidak suka korupsi.

Ucapan Jokowi tentu sangat menarik untuk dibahas, dipikirkan serta direnungkan karena kok ada warga negara Indonesia yang tega supaya korupsi "dibiarkan saja" alias tak perlu diganyang.

Masalah ini tentu saja menarik perhatian karena tanggal 20 Oktober 2017 akan menjadi saat yang menggembirakan karena tepat tiga tahun lalu, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla mengucapkan sumpah untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2014-2019 guna meneruskan kepemimpinan yang diawali oleh Soekarno kemudian dilanjutkan Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono.

Perjalanan mantan wali kota Solo dan mantan gubernur DKI Jakarta ini tentu tidak mudah karena dia harus bersaing ketat dalam pemilihan presiden tahun 2014 menghadapi saingannya Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Biar bagaimanapun juga Prabowo merupakan tokoh populer di Tanah Air yang tercinta ini.

Joko Widodo tentu harus mengeluarkan 1001 jenis kampanye untuk menarik perhatian calon pemilih supaya mau mencoblos namanya di kertas suara suara. Beruntung dia berpasangan dengan Jusuf Kalla yang sudah terkenal di seantero Indonesia karena pernah menjadi menteri koordinator rakyat hingga wakil presiden.

Pasangan ini berjanji selama masa kampanye untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui berbagai programnya untuk lima tahun mulai dari membangun prasarana dan sarana fisik seperti jalan dan jembatan, meningkatkan banyak fasilitas pendidikan dan kesejahteraan rakyat mulai dari sekolah, sarana beribadah hingga kini menyiapkan begitu banyak fasilitas pesta olahraga Asian Games yang akan dimulai 18 Agustus 2018.

Tokoh politik, akademisi, tokoh masyarakat tentu bisa melihat bahwa selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, begitu banyak proyek fisik yang dibangun dan hasilnya bisa dinikmati oleh sebagian rakyat Indonesia mulai dari Sabang di Provinsi Aceh hingga Merauke di Papua.

Namun tentu saja masih ada begitu banyak tugas yang harus tetap dilaksanakan oleh Jokowi dan Jusuf Kalla untuk mengakhiri masa pengabdiannya hingga Oktober tahun 2019 agar mereka tetap bisa dikenang sebagai pasangan pemimpin yang pantas dikenang. Tentu hak Jokowi jika dia ingin maju lagi dalam pemilihan presiden masa bakti 2019-2024.

Menggulung korupsi Hampir setiap minggu, KPK membuat pengumuman tentang penangkapan pejabat mulai dari tingkat pusat hingga daerah yang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi. Entah berapa ratusan miliar rupiah berhasil diselamatkan lembaga antirasuah itu.

Apabila ratusan miliar hingga triliunan rupiah berhasil diselamatkan dari tindakan pencurian alias korupsi itu maka yang paling akan menikmatinya adalah ratusan juta orang Indonesia. Karena uang itu bisa benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan tol laut, tol darat, sekolah hingga kampus, masjid hingga vihara. Sampai dengan membangun hal yang benar-benar tak nampak seperti sikap mental tapi hasilnya bisa dirasakan yakni sikap mengabdi kepada bangsa dan negara dan juga rasa hormat seorang anak terhadap orang tuanya serta gurunya.

Tugas KPK memang semakin berat terutama karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaraa alias APBN semakin besar sebab nilainya lebih dari Rp2000 triliun tiap tahunnya hingga "menggoda" hati para pejabat untuk menikmatinya dengan cara tidak halal alias haram.

Masyarakat juga tentu tidak bisa melupakan seorang marsekal dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara ditangkap karena telah "sukses" mendatangkan sebuah pesawat udara ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta yang harganya sekitar Rp700 miliar padahal Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dirinya belum membutuhkan pesawat kepresidenan yang baru.

Belum lagi korupsi yang terjadi di Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang menyangkut pengadaan peralatan elektronika yang nilainya juga miliaran rupiah.

Jika mendengar terus terjadinya kasus korupsi di begitu banyak lini pemerintahan, maka tentu layak jika rakyat ingin mendengar langkah-langkah strategis pemerintah untuk mengurangi semaksimal mungkin tindak kejahatan korupsi itu terutama dari Jokowi dan Jusuf Kalla.

Presiden dalam berbagai kesempatan memang telah menyatakan bahwa korupsi tetap harus diberantas dan KPK masih sangat diperlukan atau dibutuhkan untuk membasmi korupsi itu.

Yang mungkin menjadi tantangan bagi Jokowi adalah adanya tanda-tanda dari Senayan alias wakil rakyat untuk mengurangi peranan positif KPK dalam memberantas korupsi apalagi banyak wakil rakyat yang "terhormat" itu sudah digiring ke sel tahanan ataupun penjara karena ikut-ikutan korupsi.

Karena itu, tentu tidak ada salahnya jika dalam rangka memperingati hari ulang tahun ketiga pemerintahannya itu, Jokowi dan Jusuf Kalla memberikan penjelasan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang strateginya untuk menggulung korupsi. Dengan menyampaikan pengumuman itu, maka rakyat bisa memahami dan mendukung langkah Jokowi untuk memasukkan ke sel penjara semua koruptor tanpa pengecualian apa pun juga.

Jika semua koruptor berhasil digulung maka bisa dibayangkan betapa banyaknya uang rakyat yang bisa diselamatkan yang pada akhirnya akan sangat banyak proyek dan program bisa dibuat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Tanah Air.

Tanpa perlu menyebut betapa besarnya peluang Jokowi untuk maju mengikuti pemilihan presiden pada tahun 2019-- seperti yang digambarkan berbagai lembaga survei belum lama berselang-- maka Jokowi perlu bahkan harus melakukan pendekatan kepada seluruh rakyat untuk memberitahukan atau menjelaskan mengenai program pemberantasan korupsi mulai dari hal yang bersifat makro hingga yang mikro.

Karena Jokowi sendiri sudah berkata bahwa ada orang yang tak suka korupsi diberantas maka kini tiba saatnya dia untuk secara gamblang mengumumkan atau melaporkan kepada masyarakat tentang program nyatanya menggulung atau memberantas korupsi.

Arnas Firman

Bapemas Sumut

Medan, 18/10 (Benhil) - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara hingga kini telah menetapkan empat tersangka, dalam dugaan korupsi di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Sumut senilai Rp 40,8 miliar dari dana APBN tahun anggaran 2015.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Sumanggar Siagian di Medan, Rabu, mengatakan tersangka tersebut, berinisial EDT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bapemas Provinsi Sumut.

Kemudian, menurut dia, tersangka TFK, Direktur Mitra Multi Cummunication, BS, Direktur PT Proxima Convex, dan RJP, Direktur PT Ekspo Kreatif Indo.

"Tersangka EDT, merupakan Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan Bapemas Provinsi Sumut," ujar Sumanggar di Medan.

Ia menyebutkan, EDT, belum dilakukan penahanan oleh Kejati Sumut, dan hanya baru ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus korupsi Bapemas Sumut. Sedangkan, tersangka berinisial TFK kini sedang dicari oleh penyidik Kejati Sumut karena tidak pernah memenuhi panggilan di institusi hukum tersebut.

"Kejati Sumut masih terus mencari dimana tersangka TFK berada, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan keuangan negara," ucapnya.

Sumanggar menjelaskan, tersangka BS dan RJP telah dilakukan penahanan oleh Kejati Sumut, dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I-A Tanjung Gusta Medan. Penahanan kedua tersangka itu, yakni BS dan RJP untuk memudahkan dilakukannya penyidikan, diduga merusak barang bukti, dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatan yang sama.

"Ketiga tersangka, TFK, BS dan RJP merupakan pengusaha atau rekanan yang terkait kasus korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur pemerintah desa di Bapemas Sumut," kata mantan Kasi Pidum Kejari Binjai itu.

Sebelumnya, Kejati Sumatera Utara di Medan juga menetapkan satu tersangka lain dalam kasus itu, yakni Direktur PT Shalita Citra Mandiri berinisial MN. Namun, MN meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Jakarta, Sabtu (25/2), akibat penyakit jantung sehingga status hukumnya otomatis gugur dan penyidikan terhadapnya dihentikan. (Ben/An)

Tito Karnavian

Jakarta, 13/10 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada risiko tumpang tindih terkait rencana Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.

"Kalau kewenangan KPK menurut Undang-Undang kan sudah jelas. KPK hanya kasus-kasus diatas Rp1 miliar kemudian yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Jadi, nanti saya rasa tidak akan ada "overlap"," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi tersebut harus dilihat secara positif.

"Kalau Densus Tipikor, kita ambil positifnya saja karena semakin banyak yang melakukan pemberantasan korupsi akan semakin baik. Jadi, KPK saat ini sudah melakukan sesuai tupoksinya dan nanti kalau ada Polri, Densus Tipikor itu juga akan melakukan sesuai tupoksinya," tuturnya.
Menurut Yuyuk, KPK dan Polri telah bekerja sama, misalnya tentang koordinasi, supervisi, dan juga peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

"Itu juga sudah dilakukan bersama-sama. Saya kira kita perlu melihat sisi positif pembentukan Densus Tipikor itu," ucap Yuyuk.

Ia pun memastikan akan ada koordinasi lebih lanjut antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri soal Densus Tipikor tersebut.

"Karena selama ini toh KPK dengan Polri juga sudah melakukan koordinasi bersama," kata Yuyuk.

Sebelumnya, Polri mengajukan anggaran kinerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi senilai Rp2,6 triliun dan meminta Komisi III DPR mendukung pengajuan anggaran tersebut karena merupakan kebutuhan dalam pembentukan unit khusus tersebut.

"Anggaran Densus Tipikor sudah dihitung, pada rapat sebelumnya sudah disampaikan perlu dipikirkan tentang satu penggajian kepada para anggota agar sama dengan di KPK," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi III DPR, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).

Dia mengatakan Polri juga telah menghitung anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan sistem index dan sistem ad cost, yang merupakan pengkajian yang dilakukan KPK yang bisa diterapkan Densus Tindak Pidana Korupsi.

Tito menjelaskan anggaran untuk belanja pegawai sebanyak 3.560 personel mencapai Rp786 miliar, belanja barang untuk operasional penyelidikan dan penyidikan senilai Rp359 miliar.

"Lalu belanja modal sebesar Rp1,55 triliun termasuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, penyidikan, pengawasan. Karena itu setelah ditotal mencapai Rp2,6 triliun," ujarnya. (Ben/An)

Yudi Widiana Adia

Jakarta, 13/10 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia, tersangka kasus korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

"Hari ini dilakukan perpanjangan tahap Pengadilan Negeri yang kedua selama 30 hari mulai 17 Oktober sampai 15 November 2017 untuk Yudi Widiana Adia tersangka kasus korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi Yuyuk Andriati di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, KPK juga telah memperpanjang penahanan Yudi Widiana Adia untuk 30 hari mulai dari 17 September sampai 16 Oktober 2017.

KPK telah menetapkan Yudi yang juga Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI itu sebagai tersangka pada 6 Februari 2017 dan baru ditahan pada 19 Juli 2017.

Yudi Widiana diduga menerima hadiah atau janji dari So Kok Seng alias Aseng sebagai Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa sebesar Rp4 miliar.

Atas perbuatan pelanggaran hukum, Yudi Widiana Adia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Taun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Aseng sendiri telah divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti memberikan suap kepada tiga anggota Komisi V DPR dan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary.

Terkait perkara ini, sudah ada tujuh orang yang dijatuhi vonis yaitu anggota Komisi V dari fraksi PDI-P Damayanti Wisnu Putrani yang divonis 4,5 tahun penjara, dua rekan Damayanti yaitu Dessy Ariyati Edwin dan Julia Prasetyarini alias Uwi sudah divonis masing-masing 4 tahun penjara, anggota Komisi V dari Golkar Budi Supriyanto yang divonis 5 tahun penjara.

Berikutnya, mantan anggota Komisi V DPR dari fraksi PAN Andi Taufan Tiro divonis 9 tahun penjara dan pencabutan hak politik, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary divonis 6 tahun penjara sedangkan Abdul Khoir sudah divonis 4 tahun penjara.

Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi Komisi V PKB Musa Zainuddin masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor di Jakarta. (Ben/An)


Irvanto Hendra Pambudi Cahyo

Jakarta, 13/10 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (e-KTP).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Jumat.

Selain memeriksa Irvanto yang juga mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera itu, KPK akan memeriksa tiga saksi lainnya untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam kasus yang sama.

Tiga saksi itu antara lain mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, pensiunan PNS Kepala Bagian Umum Setditjen Dukcapil Kemendagri Ruddy Indrato Raden, dan Yu Bang Tjhiu alias Mony dari pihak swasta.

Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada 27 April 2017, Irvanto mengaku memimpin konsorsium Murakabi Sejahtera yang merupakan salah satu peserta lelang KTP elektronik.

"Saat KTP-elektronik, Murakabi ikut serta menjadi Ketua Konsorsium Murakabi, lead-nya saya sendiri," kata Irvanto.

Dia bersaksi untuk dua terdakwa, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto.

Irvanto Hendra Pambudi Cahyo mengaku PT Murakabi itu ia beli pada 2006 dengan membeli saham dari adik Andi Narogong, Vidi Gunawan. Dia sudah mengenal Vidi yang merupakan teman SMA-nya di Bogor. Sehingga Irvanto pun menjabat sebagai manager pengembangan bisnis PT Murakabi Sejahtera pada 2007-2010 dan pada 2010 ia menjadi direktur pada perusahaan itu.

"Kami bergerak bidang printing, lalu security printing. Selama mulai Murakabi ikut, kami berkutat seputaran bidang printing security dan printing itu saja awalnya kenapa bisa masuk ke KTP elektronik," kata dia.

Dia pun mengaku pernah datang ke ruko Fatmawati tempat Andi Narogong mengatur para pengusaha untuk mengerjakan proyek KTP elektronik untuk mengatur pelelangan sehingga konsorsium yang mereka inginkan dapat menang lelang.

"Pernah sekali datang ke ruko Fatmawati pada sekitar akhir 2010. Saat itu ada rekan saya dari PT Pura yang menginformasikan bahwa ada pertemuan sejumlah perusahaan percetakan di ruko itu," katanya.

Anang Sugiana Sudihardjo merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution yang ditetapkan sebagai tersangka baru kasus e-KTP pada Rabu (27/9) lalu.

PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-elektronik (e-KTP) yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan e-KTP pada Kemendagri.

Indikasi peran Anang Sugiana Sudihardjo terkait kasus itu antara lain diduga dilakukan bersama-sama dengan Setya Novanto, Andi Agusitnus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto dan kawan-kawan.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek e-KTP.

Anang Sugiana Sudihardjo disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Ben/An)

Ridwan Mukti Lily Martiani Maddari Korupsi

Bengkulu, 12/10 (Benhil) - Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti beserta istri Lily Martiani Maddari menjalani sidang perdana pada di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kota Bengkulu, Kamis.

"Agenda sidang pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim Admiral saat membuka sidang.

Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan surat dakwaan dengan nomor Dak-59/24/10/2017 atas terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari.

Sekitar 18 halaman surat dakwaan tersebut menjelaskan alur kejadian suap fee proyek, dan menjelaskan peran Gubernur Bengkulu nonaktif beserta istrinya itu.

JPU Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan terdakwa I dan II telah menerima fee dari seorang kontraktor bernama Jhoni Wijaya lewat salah seorang penghubung bernama Rico Diansari.

"Beberapa orang petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Rico Diansari kemudian juga mengamankan terdakwa II dan I serta menemukan sejumlah uang sebesar Rp1 miliar (saat OTT)," kata JPU KPK Haerudin.

Uang yang diamankan tersebut ditemukan dalam brankas yang berada di kamar terdakwa. Uang yang dimaksud merupakan uang yang sebelumnya diserahkan oleh Rico Diansari.

Ridwan dan Lily didakwa dengan jerat hukum Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Usai sidang perdana Ridwan Mukti beserta Lily Martiani, pengadilan juga menggelar sidang perdana untuk terdakwa Rico Diansari. (Ben/An)

Ali Fahmi

Jakarta, 12/10 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Ali Fahmi yang merupakan staf khusus Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Arie Soedewo dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap proyek "satellite monitoring" di Bakamla RI Tahun Anggaran 2016.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nofel Hasan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Nofel Hasan yang merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla RI telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 12 April 2017 lalu.

Nofel Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Nofel Hasan disebut menerima 104.500 dolar Singapura terkait pengadaan "satellite monitoring" senilai total Rp222,43 miliar tersebut.

KPK pun memastikan Ali Fahmi masih berada di Indonesia.

Sebelumnya, Ali Fahmi alias Fahmi Al Habsyi yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tidak hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus "satellite monitoring" di Pengadilan Tipikor di Jakarta.

KPK pun pernah merencanakan memanggil paksa Ali Fahmi untuk memberikan kesaksian dalam kasus di Bakamla RI tersebut di Pengadilan Tipikor.

Namun, sampai saat ini keberadaan Ali Fahmi belum diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK pun telah meminta pihak imigrasi untuk mencegah Ali Fahmi ke luar negeri.

"Ali adalah saksi yang pernah diperiksa KPK, namun tidak bisa hadir di persidangan. Kami masih lakukan pencarian. Berdasarkan catatan imigrasi belum melintas ke luar negeri," kata Febri.

Sebelumnya, mantan Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi berharap agar KPK dapat menangkap staf khusus Kepala Bakamla, Ali Fahmi.

"Saya berharap dia ditangkap dan disidangkan, itu urusan KPK," kata Eko Susilo seusai menjalani sidang pembacaan putusan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (17/7).

Eko divonis empat tahun tiga bulan penjara ditambah denda Rp200 juta subider dua bulan kurungan karena terbukti menerima suap sebesar 88.500 dolar AS (Rp1,2 miliar), 10 ribu euro (Rp141,3 juta) dan 100 ribu dolar Singapura (Rp980 juta) dengan nilai total sekitar Rp2,3 miliar dari Direktur PT Merial Esa dan pemilik PT PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah dalam pengadaan "satellite monitoring".

Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi dalam dakwaan disebut sebagai orang yang pertama mengenalkan Fahmi dalam pengadaan proyek "satelite monitoring". Ali adalah staf khusus kepala Bakamla Arie Soedewo, Ali yang juga politisi PDI-P itu menjadi narasumber bidang perencanaan anggaran dan bertemu Fahmi pada Maret 2016.

Pada saat itu, Ali Fahmi menawarkan kepada Fahmi untuk "main proyek" di Bakamla dan jika bersedia maka Fahmi Darmawansyah harus memberikan "fee" sebesar 15 persen dari nilai pengadaan. Ali Fahmi lalu memberitahukan pengadaan "monitoring satellite" awalnya senilai Rp400 miliar dan Ali meminta uang muka 6 persen dari nilai anggaran tersebut.

Sementara dalam penyidikan kasus tersebut, Febri menyatakan bahwa KPK mulai menemukan beberapa informasi baru dalam penanganan kasus Bakamla tersebut.

"Ada dimensi lain seperti pembahasan anggaran terkait proyek di Bakamla karena sebelumnya kan kami fokus pada indikasi pemberian suap pada pejabat Bakamla terkait pengadaannya," ucap Febri. (Ben/An)

Tirta Amarta Bottling Company

Jakarta, 12/10 (Benhil) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) sampai sekarang telah memeriksa 11 saksi dugaan pembobolan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Cabang Bandung oleh PT Tirta Amarta Bottling Company (TAB).

"Penyidik telah memeriksa 11 saksi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum kepada Antara di Jakarta, Rabu malam.

Di antara yang diperiksa, Deru Widyarto yang mejabat Wholesale Credit Risk Head PT Bank Mandiri Cabang Bandung dan Ferisa Kawun, Senior Credit Risk Manager PT Bank Mandiri Cabang Bandung.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan pada Rabu (11/10), kedua saksi menyatakan restrukturisasi kredit macet PT Tirta Amarta Bottling yang mengalami kolektibilitas V sejak 21 Agustus 2016.

Kendati demikian, penyidik sampai sekarang belum menetapkan tersangka dalam kasus pembobolan Bank Mandiri Cabang Bandung tersebut. "Penyidikan kan untuk membuat terang sebuah kasus dugaan korupsi, penyidik masih mengumpulkan bukti-buktinya," katanya.

Kasus itu bermula pada 15 Juni 2015, berdasarkan Surat Nomor: 08/TABco/VI/205 Direktur PT TAB mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bandung, Jawa Barat.

Perpanjangan seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp880,6 miliar, perpanjangan dan tambahan plafond LC sebesar Rp40 miliar sehingga total plafon LC menjadi Rp50 miliar. Serta fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp250 miliar selama 72 bulan.

Dalam dokumen pendukung permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit terdapat data aset PT TAB yang tidak benar dengan cara dibesarkan dari aset yang nyata. Sehingga berdasarkan Nota Analisa pemutus kredit Nomor CMG.BD1/0110/2015 tanggal 30 Juni 2015 seolah-olah kondisi keuangan debitur menunjukkan perkembangan.

Akhirnya PT Tirta Amarta Bottling Company itu bisa memperoleh perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit pada 2015 sebesar Rp1,17 triliun.

Selain itu, debitur PT TAB juga telah menggunakan uang fasilitas kredit antara lain sebesar Rp73 miliar, yang semestinya hanya diperkenankan untuk kepentingan KI dan KMK, tetapi dipergunakan untuk keperluan yang dilarang untuk perjanjian kredit.

"Akibatnya telah merugikan keuangan negara Rp1,4 triliun yang terdiri dari pokok, bunga dan denda," katanya. (Ben/An)

Danau Toba

Medan, 11/10 (Benhil) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sumatera Utara mendukung Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) yang menggugat pemerintah pusat, gubernur Sumatera Utara, bupati Samosir, dan pengusaha tambak ikan, akibat terjadinya pencemaran air Danau Toba.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Sumut Dana Tarigan, di Medan, Rabu, mengatakan gugatan tersebut dilakukan YPDT, karena kawasan Danau Toba itu, tidak lagi bersih seperti yang diharapkan.

Namun, menurut dia, air Danau Toba tersebut sudah mengalami pencemaran lingkungan cukup berat, karena masih beroperasinya Keramba Jaring Apung (KJA) yang menggunakan makanan ikan mengadung bahan kimiawi.

"Kemudian, perusahaan industri, perhotelan, pabrik, dan limbah warga masyarakat dibuang ke Danau Toba yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan," ujar Dana.

Ia menyebutkan, pencemaran Danau Toba itu, jangan dianggap hal yang biasa melainkan cukup berbahaya bagi kesehatan warga yang tinggal di pinggiran danau tersebut.

Sebab, air Danau Toba tidak lagi kelihatan jernih dan bersih, tetapi mulai berbau amis.Air Danau Toba tersebut, tidak dapat digunakan lagi oleh warga, melainkan mencari air bersih ke tempat lain.

"Hal tersebut, menyulitkan bagi warga untuk mendapatkan air bersih, agar terhindar dari penyakit," ucapnya.

Dana menjelaskan, pencemaran Danau Toba tidak hanya merugikan masyarakat Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga negara, karena kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara (Wisman) akan terganggu dan mengalami penurunan.

Apalagi, objek wisata Danau Toba, salah satu dari 10 daerah yang menjadi destinasi nasional di tanah air. Kawasan Danau Toba itu, seharusnya benar-benar bersih dari pencemaran.

Hal itu, juga merupakan tanggung jawab Menteri Lingkungan dan Kehutanan, Gubernur Sumut, dan Bupati Samosir yang menjaga kawasan Danau Toba tetap bersih, serta tidak terjadi pembiaran.

Bahkan, akibat pembiaran dan tidak adanya pengawasan Danau Toba, maka terjadi pencemaran lingkungan.

"Gugatan yang dilakukan YPDT dan diharapkan ke depan Danau Toba dapat bersih, serta tidak ada lagi pencemaran lingkungan," kata Pemerhati Lingkungan itu.

Sebelumnya, Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) mengajukan gugatan, dan terkait pencemaran air Danau Toba, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta.

Karena pengawasan Danau Toba itu, menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Daerah, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Selain itu, Danau Toba bukan hanya menjadi isu nasional, melainkan juga sudah menjadi isu internasional.Hal tersebut melalui upaya Pemerintah Pusat mengajukan Danau Toba sebagai anggota Global Geopark Network (GGN) UNESCO.

Kemudian, gugatan itu, juga berdasarka UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).Pada Pasal 2 butir (a), UU tersebut menyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara.

Selanjutnya Pasal 71 ayat (1) berbunyi: Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Ben/An)

Hakim Sudirwardono

Jakarta, 8/10 (Benhil) - Bau tidak sedap korps hakim tercium kembali. Tidak tanggung-tanggung sekelas Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara yang bernama Sudirwardono dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (6/10).

Sang pengadil itu ditangkap terkait dugaan menerima suap dari anggota DPR dari Komisi XI Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha, yang tidak lain untuk membebaskan sang ibundanya, Marlina Mona Siahaan, dari jeratan hukum.

Marlina Mona Siahaan itu mantan Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2015. Pemberian suap itu untuk memengaruhi putusan di tingkat banding perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow pada 2010.

Di tingkat pertama pada Juli 2017, Marlina divonis lima tahun penjara dengan denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp1,2 miliar subsider dua tahun kurungan.

Dalam operasi, tim Komisi Pemberantasan Korupsi itu berhasil mengamankan 23 ribu dolar Singapura sebagai sisa pemberian pertama pada Agustus 2017 dan 11 ribu dolar Singapura yang diamankan di mobil Aditya.

Penangkapan Sudirwardono menambah panjang deretan para sang pengadil yang ditangkap KPK, belum lagi dengan para pegawai pengadilan. Kondisi demikian menambah mirisnya potret dunia peradilan di Tanah Air.

Jual beli perkara menjadi suatu hal yang lumrah. Hingga jargon hukum itu "Tajam ke bawah tumpul ke atas", benar-benar dipertontonkan di mata rakyat Indonesia. Tumpul itu adalah salah satunya melalui praktik suap menyuap. Berbeda halnya dengan seorang maling ayam atau maling cokelat, yang tanpa tedeng aling divonis bersalah.

Kami mencatat sejumlah hakim yang tersandung kasus hukum, antara lain Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara, Tripeni Irianto Putro pada Kamis, 9 Juli 2015 oleh KPK karena menerima suap dari pengacara Otto Cornelis Kaligis untuk pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial, Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), serta penyertaan modal pada sejumlah BUMD di Pemerintah Provinsi Sumut.

Tripeni Irianto Putro sudah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dua tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

Kemudian hakim pada Pengadilan Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana, bersama panitera pengganti di Pengadilan Tipikor Bengkulu, ditangkap KPK pada 6 September 2017.

Pada 23 Mei 2016, KPK juga menangkap Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Bengkulu sekaligus hakim tindak pidana korupsi Janner Purba dan hakim ad hoc Pengadilan Negeri Bengkulu Toton.

Hal tersebut merupakan bukti korps hakim tersebut masih belum bersih dan tetap berani melakukan aksi menerima suap.

Bahkan pengamat hukum Universitas Bung Karno, Azmi Syahputra, menyatakan Mahkamah Agung gagal besar karena tidak berhasil melakukan pembinaan hakim dan aparatur peradilan dengan baik dan benar.

"Semakin tingginya angka aparatur peradilan yang tertangkap dengan segala modus operandinya dari OTT maupun menjual praktik perdagangan kewenangan (putusan), menunjukkan bahwa MA gagal besar karena tidak berhasil melakukan pembinaan hakim dan aparatur peradilan dengan baik dan benar," katanya.

Bahkan dirinya memberikan data bahwa sepanjang 2016 saja tercatat sudah ada 28 aparatur peadilan yang tertangkap. Bahkan saat ini diketahui kasus hakim Bengkulu dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara rentang waktu tertangkapnya yang begitu dekat satu persatu hakim tertangkap tangan bahkan sampai setingkat ketua pengadilan tinggi.

Kondisi ini, semakin menunjukkan potret buruknya peradilan khususnya perilaku hakim pada umumnya.

Terkait dengan OTT para hakim oleh KPK, ada hal yang menarik dicermati bisa jadi ini adalah "serangan" KPK kepada hakim untuk membuka ke publik tentang buruknya perilaku hakim.

"Karena penyidik sudah bersusah payah melakukan penyelidikan, baik yang dilakukan oleh jaksa ataupun penyidik KPK, dengan mudah dibatalkan oleh hakim," katanya.

KPK mungkin sekaligus memberikan pesan seperti inilah wujud bobroknya sampai hakim dapat membatalkan penyidikan apa yang dibuat jaksa, bahkan juga sudah berani membatalkan penyidikan KPK.

"Jika ternyata pertimbangan hukum ataupun putusan hakim tidak objektif melainkan mengubah tantangan kewenangan menjadi tentengan," katanya.

Karena itu, perlu ditelusuri bahkan putusan hakim dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat harus dilakukan eksaminasi dan KY memiliki peranan untuk hal tersebut.

Kondisi darurat perilaku hakim ini harus menjadi perhatian dan momentum, khususnya bagi Ketua MA.

"Jika perlu Presiden selaku Kepala Negara ambil peran segera untuk membenahi lembaga peradilan agar bersih dan berwibawa, termasuk jika perlu mengganti pimpinan MA," katanya.

Sementara itu, Hakim Agung Gayus Lumbuun mengusulkan adanya evaluasi terhadap seluruh jajaran peradilan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga MA untuk menentukan ketua dan wakil ketua di semua tingkatan tersebut.

Gayus menilai perbuatan semacam itu akan sering terjadi lagi apabila posisi pimpinan masih diduduki oleh orang-orang yang belum dievaluasi kembali untuk dipilih, yang masih baik dan yang buruk diganti.

Menurut dia, pandangan tersebut berdasarkan perkembangan analisis yang menunjukkan bahwa banyak aparatur pengadilan dari panitera sampai dengan hakim di tingkat PN dan PT terjerat kasus dugaan suap.

Penyebabnya adalah mereka sudah anomali, yaitu tidak takut lagi, mengesampingkan, mengabaikan aturan hukum dan perundang-undangan, serta moral dan integritas yang sepatutnya mereka hormati dan taati.

Maklumat Ketua MA RI Nomor 01/Maklumat/IX/2017 tanggal 11 September 2017 menegaskan dan memastikan bahwa tidak ada lagi hakim dan aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan wibawa MA dan peradilan di bawahnya.

Selanjutnya, MA akan memberhentikan pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung apabila ditemukan bukti bahwa pengawasan dan pembinaan tersebut tidak secara berkala dan berkesinambungan.

Bahwa penempatan jabatan-jabatan pimpinan pengadilan ditentukan oleh Tim Promosi dan Mutasi (TPM) yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung di bawah Ketua Mahkamah Agung, dan bukan oleh para dirjen di lingkungan Mahkamah Agung.

Ia menilai sudah saatnya Ketua MA dengan sukarela dan terhormat mengundurkan diri untuk tetap menjaga kehormatan dan kewibawaan institusi MA dan jajaran peradilan di bawahnya demi mengembalikan kepercayaan masyarakat pada hukum dan keadilan melalui pengadilan.

Untuk menyikapi persoalan ini, ucapnya, lembaga normatif teringgi dalam bentuk musyawarah di Mahkamah Agung adalah pleno lengkap Hakim Agung untuk dapat menyikapi masalah ini.

Pemeriksaan pimpinan Sementara itu, menanggapi penangkapan terhadap KPT Sulut itu, MA langsung bergerak cepat akan meminta keterangan Dirjen Badan Peradilan Umum Herri Swantoro apakah selaku atasan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh KPK.

"Kami pada Senin (9/10) akan meminta keterangan langsung Dirjen Badan Peradilan Umum terkait materi pembinaan dan pengawasan yang diberikan kepada Ketua PT Sulawesi Utara," katanya. Berita terkait tentang itu dapat dilihat pada artikel bertajuk Sudiwardono Ketua PT Sulut Tersangka Terima Suap.

Pemeriksaan Dirjen Badan Peradilan Umum itu sesuai dengan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, aparatur MA serta badan peradilan di bawahnya yang menyatakan bahwa MA akan memberhentikan pimpinan MA atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang selaku atasan langsung bila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

"Kami menelusuri dari pagi sampai sore dan beberapa informasi dari informan kami di daerah sehingga kami mendapatkan 'power point' ternyata atasan langsung yaitu Dirjen Badan Peradilan Umum telah melakukan pembinaan terhadap pengadilan tingkat banding yang judulnya 'Pengaruh Leadership Terhadap Motivasi Pegawai'. Isinya dirjen telah memberikan materi-materi yang terkait pembinaan dan pengawasan, salah satunya kepemimpinan efektif adalah kepemimpinan digerakkan dengan keteladanan," tambah Sunarto, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung.

Namun, meski pembinaan dan pengawasan sudah dilakukan, MA juga masih perlu meningkatkan pengawasannya.

"Memang perlu dan dari waktu ke waktu akan disempurnakan. Kami sedang menyusun peraturan MA yang dalam waktu dekat akan disahkan, yaitu 'mystery shopper' agar ketika turun ke daerah tidak ada yang tahu dan aparatur kami menggunakan penyamaran-penyamaran yang tidak dikenal identitasnya tapi dibarengi surat tugas," ungkapnya.

Diakuinya bahwa Dirjen Badan Peradilan Umum sebagai atasan langsung Sudiwardono bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan.

"Tapi dirjen ini juga sudah pontang-panting mengelilingi Indonesia untuk menata kembali Badan Peradilan. Dalam pengawasan eksternal dain internal juga sudah banyak sekali baik dari wartawan, ombdusman serta LSM selain dari badan pengawasn Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial," katanya.

Riza Fahriza

Dr Anwari

Jakarta, 8/10 (Benhil) - Petugas Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan menangkap seorang dokter bernama Dr. Anwari dan beristerikan seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto lantaran melepaskan tembakan usai menganiaya petugas parkir di kawasan Jakarta Selatan.

"Awal masalahnya karena yang bersangkutan tidak terima harus bayar parkir kendaraan," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Iwan Kurniawan di Jakarta, Minggu.

Iwan menjelaskan kejadian berawal saat seorang pengemudi yang mengendarai mobil dinas plat nomor TNI (Tentara Nasional Indonesia) akan keluar dari parkiran Mal Gandaria City, Jakarta Selatan pada Jumat (6/10) malam.

Petugas parkir Mal Gandaria City Zuansyah meminta pengemudi membayar uang parkir, namun menolak karena alasan kendaraan dinas TNI tidak bayar berdasarkan peraturan daerah (Perda).

Pengemudi itu membayar parkir Rp5.000 selanjutnya sopir kembali ke lokasi parkir bersama Anwari yang memaki Zuansyah.

Anwari yang mengaku anggota TNI dan memukul Zuansyah serta melepaskan sekali tembakan senjata api ke udara.

Pengelola dan pimpinan keamanan Mal Gandaria City sempat memediasi kejadian tersebut bersama pelaku selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polsek Kebayoran Lama.

Berdasarkan laporan itu, petugas menyelidiki penganiayan tukang parkir dan tembakan yang dilakukan oknum yang mengaku anggota TNI Angkata Darat itu.

Iwan memastikan Anwari tidak tercatat sebagai anggota TNI AD namun bertugas sebagai salah satu dokter di RSPAD Jakarta Pusat.

Diketahui saat itu, Dokter Anwari menggunakan kendaraan dinas istrinya yang juga merupakan dokter RSPAD. (Ben/An)

KPK

Jakarta, 8/10 (Benhil) - Mahkamah Agung akan meminta keterangan Dirjen Badan Peradilan Umum Herri Swantoro apakah selaku atasan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh KPK.

"Kami pada Senin (9/10) akan meminta keterangan langsung Dirjen Badan Peradilan Umum terkait materi pembinaan dan pengawasan yang diberikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara," kata Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Sunarto dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu.

Sunarto menyampaikan hal itu bersama dengan Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Laode M Syarif, Juru Bicara MA yang juga Ketua Umum Ikatan Hakim Suhadi serta Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua PT Sulut Sudiwardono sebagai tersangka penerima suap sebesar 101 ribu dolar Singapura (sekitar Rp1 miliar) dari anggota DPR dari Komisi XI Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha untuk mempengaruhi putusan banding perkara kasus korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2010 dengan terdakwa Marlina Moha Siahaan yaitu ibu Aditya, dan agar Marlina tidak ditahan. Berita terkait Aditya Anugrah Moha Kader Golkar Ditahan KPK.

Pemeriksaan Dirjen Badan Peradilan Umum itu sesuai dengan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, aparatur MA serta badan peradilan di bawahnya yang menyatakan bahwa MA akan memberhentikan pimpinan MA atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang selaku atasan langsung bila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

"Kami menelusuri dari pagi sampai sore dan beberapa informasi dari informan kami di daerah sehingga kami mendapatkan 'power point' ternyata atasan langsung yaitu Dirjen Badan Peradilan Umum telah melakukan pembinaan terhadap pengadilan tingkat banding yang judulnya 'Pengaruh Leadership Terhadap Motivasi Pegawai'. Isinya dirjen telah memberikan materi-materi yang terkait pembinaan dan pengawasan, salah satunya kepemimpinan efektif adalah kepemimpinan digerakkan dengan keteladanan," tambah Sunarto.

Namun meski pembinaan dan pengawasan sudah dilakukan, menurut Sunarto, Mahkamah Agung masih perlu meningkatkan pengawasannya dengan lebih baik lagi.

"Memang perlu dan dari waktu ke waktu akan disempurnakan. Kami sedang menyusun peraturan MA yang dalam waktu dekat akan disahkan yaitu 'mystery shopper' agar ketika turun ke daerah tidak ada yang tahu dan aparatur kami menggunakan penyamaran-penyamaran yang tidak dikenal identitasnya tapi dibarengi surat tugas," ungkap Sunarto.

Suhadi juga mengakui bahwa Dirjen Badan Peradilan Umum sebagai atasan langsung Sudiwardono bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan.

"Tapi dirjen ini juga sudah pontang-panting mengelilingi Indonesia untuk menata kembali Badan Peradilan. Dalam pengawasan eksternal dain internal juga sudah banyak sekali baik dari wartawan, ombdusman serta LSM selain dari badan pengawasn Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial," kata Suhadi. (Ben/An/T.D017)

Aditya Anugrah Mohad

Jakarta, 8/10 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono beserta anggota Komisi XI/Fraksi Partai Golkar DPR Aditya Anugrah Mohad di dua rumah tahanan yang berbeda.

Tersangka Aditya Anugrah Moha ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di gedung KPK sedangkan Sudiwardono di rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur, kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu dini hari.

Saat keluar dari gedung KPK, Aditya berdalih bahwa ia hanya ingin memperjuangkan ibunya, mantan Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan.

"Saya berusaha semaksimal mungkin, niat saya baik tapi mungkin cara yang belum terlalu tepat sehingga saya sering saya katakan, saya berjuang saya berusaha maksimal demi nama seorang ibu," kata Aditya sebelum masuk ke mobil tahanan.

Ia juga meminta maaf kepada para pendukungnya.

"Saya selaku pribadi dan tentu atas nama apa yang menjadi amanah dan kepercayaan, menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan tentunya di dapil saya Sulut, khususnya di Bolaang Raya," tambah Aditya.

KPK menetapkan Sudiwardono dan Aditya Anugrah Moha sebagai tersangka dugaan suap terkait putusan banding perkara kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2010.

Sudiwarsono dan Aditya Anugrah Mohad diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di hotel di daerah Pecenongan Jakarta Pusat pada Jumat (6/10) malam dengan barang bukti sebesar 64 ribu dolar Singapura dari total "commitment fee" sebesar Rp1 miliar dalam pecahan dolar Singapura.

Pemberian uang diduga untuk mempengaruhi putusan banding dalam perkara ibunda Aditya, Marlina Mona Siahaan selaku Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2015 yang sudah divonis bersalah 5 tahun penjara dalam perkara korupsi TPAPD Bolaang Mongondow. Uang juga diberikan agar Marlina tidak perlu ditahan.

Pemberian uang sudah dilakukan sejak pertengahan Agustus 2017 yaitu sebesar 60 ribu dolar Singapura di Manado selanjutnya pada Jumat (6/10) kembali diserahkan 30 ribu dolar Singapura seusai penyerahan di pintu darurat salah satu hotel di Jakarta, dan masih ada 11 ribu dolar Singapura yang ada di mobil Aditya.

Hakim Cepi

Jakarta, 7/10 (Benhil) - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar pada 29 September 2017 mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto sehingga menyatakan bahwa penetapan Ketua Dewan Perwakilan Raktat (DPR) itu sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

Hakim Cepi berkesimpulan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan standar prosedur KPK.

Putusan ini kemudian menimbulkan polemik di masyarakat karena banyak yang menilai ada yang janggal dalam putusan Hakim Cepi tersebut. Hal tersebut terlihat dari banyaknya protes melalui media sosial hingga bermunculan meme satir yang menyindir Setya Novanto terkait dengan putusan tersebut.

Mengenai hal ini Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menegaskan putusan praperadilan itu merupakan tanggung jawab mutlak hakim pemutus perkara.

Baik ketua pengadilan maupun pimpinan Mahkamah Agung tidak boleh intervensi, ujar Abdullah.

Mahkamah Agung menghormati apa yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas praperadilan Setya Novanto, kata Abdullah.

Dia mengatakan ketua pengadilan telah melakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran etika hakim.

Kendati demikian dalam porsi pengawasan MA tidak bisa masuk ke dalam substansi perkara, karena setiap hakim memiliki independensi yang harus dihormati termasuk oleh MA sendiri.

MA pun berpendapat mengatakan tidak sulit untuk KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka, meskipun putusan peradilan sudah mengabulkan permohonan Setya Novanto.

Tampaknya hal tersebut dikatakan oleh pihak MA sebagai bentuk usaha untuk menenangkan masyarakat yang ramai di media sosial atas putusan tersebut.

Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, dikatakan Abdullah tidak akan menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan kembali menjadi tersangka.

Apalagi bila terdapat ada dua alat bukti baru yang sah, yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

KPK sendiri dalam pernyataannya sempat menyebutkan bahwa pihaknya memiliki ratusan alat bukti untuk kembali menjerat Setya Novanto, selain itu KPK juga berencana bekerja sama dengan FBI (Federal Bureau of Investigation) untuk kasus KTP-elektronik, mengingat adanya aliran dana dari wilayah Amerikat Serikat oleh Johannes Marliem.

Sekarang semua tergantung kepada KPK dan kita hanya perlu menyerahkan saja kepada KPK karena mereka tentu sudah punya perhitungan sendiri.

Laporan Pengaduan Resahnya masyarakat terutama lembaga swadaya masyarakat (LSM) kemudian tertuang dalam laporan pengaduan kepada Badan Pengawas (Bawas) MA.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, sejumlah LSM, dan Madrasah Antikorupsi baru-baru ini mengadukan Hakim Cepi atas proses dan putusan praperadilan yang dinilai janggal dan bikin Setnov hepi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mewakili para pelapor mengatakan ingin meminta Bawas MA supaya berperan aktif.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan para pelapor menemukan tujuh temuan selama proses praperadilan Setya Novanto yang janggal.

Sebagai contoh, Hakim Cepi Iskandar tidak memutar rekaman yang diajukan oleh KPK. Selain itu Hakim Cepi juga menunda proses pemeriksaan ahli dari KPK.

Seperti contoh membuka rekaman itu menurut KPK adalah bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus KTP-elektronik, kenapa itu tidak diakomodir oleh hakim.

Kejanggalan juga dirasakan para pelapor ketika Hakim Cepi menanyakan keberadaan lembaga KPK yang ad hoc.

Itu bukan materi praperadilan dan sangat melenceng dari objek yang digugat Setya Novanto, ujar Kurnia, artikel ini menulis dengan tajuk Setnov Sang "Dewa Kegelapan".

Oleh sebab itu para pelapor berharap Bawas MA dapat memanggil Hakim Cepi dan mempelajari lebih lanjut pertimbangan-pertimbanganya, sehingga bila terbukti adanya pelanggaran maka MA diminta untuk menindak tegas Hakim Cepi.

Para pelapor melampirkan data berupa temuan dalam fakta persidangan, serta sejumlah bukti yang menunjukkan kejanggalan praperadilan Setya Novanto.

Terkait dengan laporan tersebut MA mengatakan pihaknya akan segera memprosesnya.

Kendati demikian, mengenai kecepatan proses pengaduan tersebut, Abdullah mengatakan semua tergantung pada bukti-bukti serta data yang diserahkan.

Bawas MA sendiri telah menerjunkan timnya untuk melakukan pengawasan sidang praperadilan Setya Novanto, namun hingga kini hasil pengawasan tersebut dikatakan Abdullah masih dalam pengkajian Bawas MA.

Abdullah mengatakan MA akan melakukan tindakan tegas bila memang ditemukan adanya pelanggaran etika oleh Hakim Cepi Iskandar dalam menangani dan memutus perkara praperadilan Setya Novanto.

Namun, bila yang diadukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil masuk ke dalam ranah teknis yuridis, Abdullah mengatakan MA tidak bisa melakukan tindakan apapun.

Karena kita harus menghormati independensi hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, ujar Abdullah.

Semoga saja kebenaran dalam kasus ini dapat memperlihatkan kekuatannya, sehingga semua yang salah dapat segera diluruskan. (Ben/An)

http://www.tagar.id/viral-video-eggi-sudjana-sebut-agama-kristen-hindu-budha-harus-dibubarkan/


Jakarta, 6/10 (Benhil) - Pengurus Aliansi Advokat Nasionalis melaporkan pengacara Eggy Sudjana ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian.

"Kita laporkan juga dugaan penistaan agama," kata salah satu perwakilan Aliansi Advokat Nasionalis Johanes L Tobing di Jakarta, Jumat.

Johanes mengatakan Eggy diduga menyebarkan ujaran kebencian lantaran menyebut agama Kristen tidak sesuai nilai Pancasila.

Johanes melaporkan Eggy berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/4822/X/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 5 Oktober 2017.

Eggy dituduh melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama.

Johanes menyatakan Pernyataan Eggy perihal agama Kristen tidak sesuai nilai Pancasila berpotensi menimbulkan perpecahan antarumat beragama dan mengganggu NKRI.

Meskipun pernyataan Eggy usai menjadi saksi sidang uji materi soal hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang soal organisasi masyarakat di Mahkamah Konstitusi (MK), namun Johanes menuturkan rekaman video tersebar kepada publik.

Lebih lanjut, Johanes menegaskan Eggy tidak berwenang untuk menanggapi suatu keyakinan agama dengan perppu tentang ormas yang berdampak menyinggung umat salah satu agama di Indonesia.

Johanes menilai #EggySudjana merupakan tokoh yang memiliki sejumlah pengikut sehingga pernyataannya berpotensi dibenarkan pengikutnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengemukakan penyidik akan menganalisa laporan tersebut. (Ben/An)

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari

Jakarta, 6/10 (Benhil) - Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka penerimaan gratifikasi.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka penerimaan gratifikasi di Kutai Kartanegara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Selain memeriksa Rita, KPK juga akan memeriksa satu tersangka penerimaan gratifikasi lainnya, yaitu komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin.

Sampai berita hukum ini diturunkan, Rita yang mengenakan baju dan kerudung berwarna hitam masih duduk di lobi gedung KPK, Jakarta untuk menunggu pemeriksaan oleh penyidik KPK.

KPK resmi menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan dua orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kutai Kertanegara.

"Berdasarkan pengembangan penyidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi sehingga KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan tiga orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/9).

Diduga sebagai pihak penerima dalam kasus suap, yaitu Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sementara diduga sebagai pemberi, yakni Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun.

Sedangkan diduga sebagai penerima gratifikasi, yakni Rita Widyasari dan komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin.

Basaria menjelaskan bahwa Hery Susanto Gun diduga memberikan uang sejumlah Rp6 miliar kepada kepada Rita Widyasari terkait pemberikan izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima.

"Suap diduga diterima sekitar bulan Juli dan Agustus 2010 dan diindikasikan ditujukan untuk memuluskan proses perizinan lokasi terhadap PT Sawit Golden Prima," kata Basaria.

Selain itu, kata dia, Rita Widyasari dan Khairudin diduga bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

"Yaitu berupa uang sebesar 775 ribu dolar AS atau setara Rp6,975 miliar berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama masa jabatan tersangka," ucap Basaria.

Sebagai penerima gratifikasi, Rita Widyasari disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan pihak pemberi Hery Susanto Gun disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara sebagai pihak penerima gratifikasi Rita Widyasari dan Khairudin disangkakan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. (Ben/An)
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.