Showing posts with label Hukum. Show all posts

Agung Laksono

Jakarta, 18/1 (Benhil) - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menceritakan kondisi Setya Novanto yang dirawat di Rumah Sakit Media Permata Hijau Jakarta Barat setelah mengalami kecelakaan lalu lintas pada 16 November 2017 lalu.

"Ya dia ada di dalam kamar, cuma dalam kondisi tidur. Saya tidak mau membangunkan beliau karena beliau perlu istirahat, ada perban di wajahnya ada memar di dahi. Saya tak bisa berkomunikasi bagaimana kejadiannya, begitu saja," kata Agung di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Agung mendatangi gedung KPK Jakarta terkait dirinya yang dipanggil menjadi saksi meringankan untuk Fredrich Yunadi, tersangka menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Saat KPK Panggil Agung Laksono dan memberi keterangan, namun ia menolak menjadi saksi meringankan bagi Fredrich, salah satu alasannya karena dirinya tidak mengenal mantan kuasa hukum Novanto itu.

Terkait penolakan itu, ia juga tidak menceritakan terkait kondisi Novanto setelah kecelakaan lalu lintas itu kepada penyidik KPK.

"Oh tidak-tidak karena kan saya tak mau berikan keterangan tetapi saya berikan sedikit gambaran saya datang dan memang saya akui saya datang ke sana tetapi saya tidak bersedia dalam status sebagai saksinya yang menguntungkan Pak Fredrich. Artinya, saya tak mengenal, tak mengetahui, dan tak ingin terlibat dalam perkara ini," tuturnya.

Ia mengaku bahwa baru mengenal Fredrich saat menjenguk Novanto di Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang dirawat akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 16 November 2017.

"Saya baru kenal itu malam itu saja ketika saya menjenguk Setya Novanto. Setya Novanto saat itu adalah Ketua DPR, Ketua Umum Partai Golkar. Saya juga kenal baik beliau bertahun-tahun. Ketika mendengar beliau mengalami kecelakaan lalu lintas dan dibawa ke rumah sakit, tergerak untuk membesuk beliau," dia.

KPK telah menetapkan advokat Fredrich Yunadi yang juga merupakan mantan kuasa hukum Setya Novanto dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dalam penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Keduanya pun telah resmi ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan.

Bimanesh terlebih dahulu ditahan sejak Jumat (12/1) malam di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Sedangkan Fredrich ditahan sejak Sabtu (13/1) siang di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. (Ben/An)

Antonius Tonny Budiono

Jakarta, 18/1 (Benhil) - Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono didakwa menerima suap senilai Rp2,3 miliar dan gratifikasi Rp22,35 miliar atau total Rp24,65 miliar dari pengusaha dan anak buahnya.

Pada dakwaan pertama, Antonius didakwa menerima Rp2,3 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan terkait proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan dan persetujuan penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) PT Adiguna Keruktama.

"Terdakwa Antonius Tonny Budiono selaku Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sejak Mei 2016-2017 menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp2,3 miliar dari Adiputra Kurniawan selaku Komisaris PT Adiguna Keruktama karena berhubungan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah TA 2016, pelabuhan Tanjugn Emas Semarang TA 2017 dan menyetujui penerbitan SIKK PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang yang proyek pengerukannya dilakukan PT Adiguna Keruktama," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Dody Sukmono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Antonius pertama kali bertemu dengan Adiputra alias Yongki pada pertengahan 2015.

Yongkie lalu membuka beerapa rekening di Bank Mandiri menggunakan KTP palsu dengan nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo sehingga pada 2015-2016 membuat 21 rekening di bank Mandiri cabang Pekalongan dengan nama Joko Prabowo dengan tujuan agar kartu ATM-nya dapat diberikena kepada orang lain yaitu anggota LSM, wartawan, preman di proyek lapangan, rekan wanita dan beberapa pejabat di kementerian Perhubungan termasuk untuk Antonius.

"Pada 2016-2017, terdakwa sering membantu memberikan arahan kepada Adiputra Kurniawan alias Yongkie sehingga PT Adhiguna Kerukatama dapat melaksanakan proyek pengerukan di beberapa tempat dan terdakwa juga menyetujui penerbitan SIKK," tambah jaksa Doddy.

Pada Agustus 2016, Adi Putra kembali bertemu dengan Antonius dan memberikan kartu ATM Bank Mandiri beserta PIN dan buku tabungan bank Mandiri dengan nama Joko Prabowo kepada Antonius.

"Yongkie mengatakan bahwa rekening tersebut nanti akan diisi uang dan ATM dapat digunakan sewaktu-waktu oleh terdakwa," ungkap jaksa.

Proyek pertama yang disetujui oleh Antonius adalah pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah TA 2016 senilai Rp61,2 miliar; pelabuhan Samarinda Kaltim TA 2016 senilai Rp73,509 miliar dan pelabuhan Tanjung Emas Semarang TA 2017 senilai Rp44,518 miliar yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Imbalannya, Adiputra mentransfer ke rekening Joko Prabowo yang dikuasai Antonius dengan imbalan yang ditransfer secara bertahap sebesar Rp1,5 miliar.

Proyek kedua adalah penerbitan SIKK untuk PT Indominco Mandiri terkait pekerjaan pengerukan di Bontang Kalimantan Timur. Karena dibantu penerbitan SIKK, PT Adhiguna mengirimkan Rp300 juta dari rekening Yongkie Goldwing ke rekening Joko Prabowo sebagai kompensasi kepada Antonius.

Proyek ketiga adalah penerbitan SIKK untuk PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten terkait pekerjaan pengerukan di Lontar Banten. Karena SIKK itu juga tidak kunjung diterbitkan maka Adi Putra menemui Antonius hingga akhirnya terbit SIKK pada 24 November 2016. Setelah SIKK keluar, Yongkie mentrasfer Rp300 juta ke Joko Prabowo sebesar Rp300 juta.

Proyek keempat adalah penerbitan SIKK Pekerjaan pengerukan di pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Antonius mengeluarkan surat keputusan pada 8 Mei 2017 tentang pemberian izin kepada KSOP kelas I Tanjung Emas untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan Tanjung Emas sehingga pada 13 Juli 2017 Adi Putra mentransfer uang sebesar Rp200 juta sebagai ucapan terima kasih.

"Dari keseluruhan pemberian uang yang dilakukan Adiputra Kurniawan alias Yongkie diberitahukan kepada terdawka melalui BBM dengan menggunakan kata sandi antara lain 'kalender tahun 2017 saya kirim' atau 'telor asin sudah saya kirim' dan juga menggunakan kata 'sarung'," tambah jaksa.

Pada dakwaan kedua, Antonius didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai sejumlah Rp5,815 miliar, 479.700 dolar AS (sekitar Rp6,4 miliar), 4.200 euro (sekitar Rp68,451 juta), 15.540 poundsterling (sekitar Rp287,137 juta), 700.249 dolar Singapura (Rp7,06 miliar), 11.212 ringgit Malaysia (Rp37,813 juta), uang di rekening bank Bukopin senilai Rp1,066 miliar, uang di rekening bank Bukopin senilai Rp1,067 miliar, berbagai barang bernilai ekonomis yang ditaksir senilai Rp243,413 juta serta penerimaan di rekening Bank BRI senilai Rp300 juta.

"Terdakwa Antonius Tonny Budiono menerima pemberian yang telah habis dipergunakan oleh terdakwa padahal terdakwa adalah penyelenggara negara yang menjabat sebagai staf ahli menteri perhubungan bidang logistik, multi moda dan keselamatan serta selaku dirjen hubungan laut kementerian perhubungan," tambah jaksa Yadyn.

Padahal sebagai Dirjen Hubla 2016-2017, Antonius mendapatkan penghasilan senilai Rp891,218 juta ditambah penghasilan sebagai anggota dewan komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV 2016-2017 senilai Rp931,315 juta sehingga totalnya Rp1,822 miliar.

Sedangkan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Antonius harta kekayaannya hanya berjumlah Rp1,723 miliar, sehingga penerimaan-penerimaan tersebut merupakan pemberian suap baik berupa uang maupun barang (gratifikasi) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawasan dengan kwajiban dan tugasnya.

Atas dua dakwaan itu Antonius didakwa berdasarkan pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Serta pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat KUHP yaitu mengenai setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Terhadap dakwaan itu, Antonius tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi), sidang dilanjutkan pada 25 Januari 2018. (Ben/An/T.D017)


Jakarta, 18/1 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono sebagai saksi meringankan untuk Fredrich Yunadi, tersangka untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

"Terkait soal kunjungan saya ke rumah sakit saat besuk Pak Novanto beberapa waktu yang lalu," kata Agung saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga membenarkan soal pemanggilan Agung untuk diperiksa sebagai saksi meringankan untuk mantan kuasa hukum Setya Novanto itu.

"Ya, sudah dipanggil untuk diperiksa hari ini. Diajukan oleh tersangka sebagai saksi meringankan. Sesuai KUHAP kami penuhi dan lakukan pemanggilan," kata Febri saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil tiga dokter menjadi saksi meringankan untuk Bimanesh Sutarjo yang juga merupakan tersangka lain menghalang-halangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto pada Rabu (17/1).

Namun, tiga dokter itu menolak permintaan menjadi saksi meringankan tersebut.

"Tiga saksi menolak permintaan Bimanesh Sutarjo tersebut untuk diperiksa sebagai saksi meringankan karena para dokter ingin menjaga independensi mereka sebagai bagian dari tim IDI yang melakukan pemeriksaan etik terhadap Bimanesh Sutarjo," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1).

Tiga dokter yang direncanakan dipanggil sebagai saksi meringankan Bimanesh itu, yakni Budi Sampoerna, Zubairi Djoerban, dan Prasetyono. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa rencana pemeriksaan tiga dokter dalam kasus Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hari ini merupakan bentuk pelaksanaan KUHAP.

"Mereka adalah saksi yang diajukan oleh tersangka Bimanesh Sutarjo. Sebagai bentuk pelaksanaan terhadap hak-hak tersangka, maka penyidik melakukan pemanggilan," tuturnya.

Febri pun menyatakan lembaganya menghargai sikap tiga dokter yang menolak hadir karena ingin menjaga independensi tersebut.

"Hal tersebut sudah diinformasikan pada penyidik dan KPK tentu menghargainya," ucap Febri.

KPK telah menetapkan advokat Fredrich Yunadi yang juga merupakan mantan kuasa hukum Setya Novanto dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dalam penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Keduanya pun telah resmi ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Bimanesh terlebih dahulu ditahan sejak Jumat (12/1) malam di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Fredrich ditahan sejak Sabtu (13/1) siang di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. (Ben/An)


Maraknya produk ilegal masih menjadi salah satu isu utama perlindungan masyarakat sebagai konsumen sepanjang 2017 dan diperkirakan persoalan itu berlanjut pada 2018, terlebih dengan masuknya produk ilegal dari negara lain.

Masuknya barang-barang ilegal dari negara lain bukan sebatas dugaan atau tuduhan, namun sungguh ada dan terjadi. Hal itu dapat dilihat dengan beredarnya barang-barang ilegal di masyarakat dan di sisi lain adanya tindakan hukum berupa penyitaan dan serta pemusnahan oleh aparat terkait. Yang telah menjadi tantangan aparat pemerintah selama ini adalah masih banyaknya peredaran barang ilegal dari negara lain. Bentuk dan macamnya juga diperkirakan semakin beragam, dari makanan, obat- obatan, kosmetik, narkoba, bibit tanaman, alat rumah tangga dan sebagainya.

Semua itu seperti "serbuan" dan memusingkan aparat terkait yang harus menegakkan aturan. Kalau masyarakat Indonesia tampaknya sangat pragmatis dan sangat tidak peduli dengan status ilegal atau legal. asalkan beredar di pasaran dan harganya murah.

Masyarakat tidak peduli bahwa peredaran barang-barang ilegal akan menghancurkan industri di dalam negeri terutama usaha kecil dan mikro (UKM). Sikap masyarakat itu menambah semakin banyak peredaran barang-barang ilegal dari luar negeri. Entah bagaimana dan dari lokasi mana barang-barang itu masuk.

Bus-bus antarkota dan antarprovinsi yang baru keluar dari Terminal Kampung Rambutan di Jakarta Timur merupakan salah satu tempat bagi pedagang asongan untuk memasarkan produknya. Selain memasarkan makanan atau minuman produksi dalam negeri, di antara mereka juga terdapat tenaga-tenaga pemasaran untuk produk-produk ilegal, seperti senter, alat pijat, alat cukur dan beberapa lainnya yang tampaknya bukan produksi dalam negeri.

Mereka naik dari Kampung Rambutan, turun di Slipi atau Kebon Jeruk. Ada juga yang naik di Kebon Jeruk turun di tempat istirahat atau "rest area" yang ada di sepanjang jalan tol Jakarta-Mereak (Banten). Begitu terus aktivitas itu berlangsung setiap hari dengan beragam barang.

Sulit mengatakan apakah barang-barang itu laku di bus-bus dengan penumpang antarkota dan antarprovinsi itu. Namun rutinitas yang bisa dikatakan setiap hari mungkin bisa menunjukkan bahwa daya serap masyarakat sebagai konsumen juga ada di bus. Kalau tidak ada pangsa pasarnya, maka mereka tentu tak perlu memasarkannnya di bus.

Jangan tanya soal kualitas dari harga barang yang murah karena sejatinya harga barang lininer atau segaris lurus dengan kualitas. Rutinitas pedagang asongan di bus itu menunjukkan barang-barang itu punya pasar di masyarakat. Mungkin lebih karena faktor harga yang murah.

Berita yang disiarkan Antara menunjukkan bahwa tindakan represif berupa penyitaan barang ilegal kemudian memusnahkannya hampir ada setiap hari. Untuk periode 1-31 Desember 2017 saja terdapat setidaknya 244 berita dengan kategori kata "ilegal" yang sebagian menyangkut barang-barang ilegal dari luar negeri.

Sedangkan untuk kata kunci "perlindungan konsumen" sebanyak 46 berita. Berita-berita umumnya menyangkut perlindungan konsumen di dalam negeri baik bersumber dari pemerintah maupun lembaga nonpemerintah yang memberi perhatian kepada persoalan tersebut.

Beberapa hari menjelang pergantian tahun, menjadi momentum bagi aparat keamanan untuk seharusnya "cuci gudang" barang-barang ilegal sitaan untuk kemudian dimusnahkan. Ada beragam cara untuk pemusnahannya, dari dihancurkan dengan alat berat, dibakar hingga dihancurkan dengan alat penghancur.

Lemah Persoalan itu yang menjadi salah satu sorotan akhir tahun 2017 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait perlindungan masyarakat sebagai konsumen. Bagi Ketua YLKI Tulus Abadi menilai sepanjang 2017 cukup banyak kasus yang menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat sebagai konsumen di Tanah Air masih sangat lemah. Persoalan itu kemudian direspons Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Minuman atau BPOM yang langsung menyediakan lima mobil pemusnah (incinerator) produk ilegal dan berbahaya. Mobil-mobil itu disebar ke beberapa daerah dengan tingkat pelanggaran tertinggi, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Serang (Banten).

Menurut Kepala BPOM Penny Lukito, kegiatan pemusnahan obat dan makanan ilegal yang dilakukan BPOM merupakan salah satu cara untuk memastikan agar obat dan makanan ilegal tidak lagi beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Lima unit mobil pemusnah itu merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum dengan membangun infrastruktur pendukung operasi penyidikan dan penegakan hukum.

Karena itu, diharapkan unit BPOM yang menerima mobil incinerator mampu meningkatkan kinerjanya dalam pengungkapan kasus sebagai upaya perlindungan seluruh lapisan masyarakat.

Pendistribusian lima mobil pemusnah ke sejumlah unit BPOM tersebut juga menggunakan pertimbangan cakupan wilayah dengan temuan pelanggaran dan barang bukti terbanyak, tingkat kesulitan cukup tinggi dan aktif melakukan pemusnahan. Ke depannya, semua unit BPOM seperti balai besar dan balai di daerah akan berangsur memiliki mobil pemusnah. Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM Hendri Siswadi mengatakan mobil incinerator tersebut dapat menghemat 50 persen anggaran untuk pemusnahan obat dan makanan berbahaya.

Selama ini, BPOM memusnahkan obat dan makanan berbahaya selalu bekerja sama dengan pihak ketiga. Ini pertama kali BPOM punya unit mobil pemusnah. Dengan langkah yang efektif dan efisien tak perlu lagi mengontrak pihak ketiga karena akan bisa "mobile" dan melayani beberapa wilayah. serta aman.

Meski demikian, mobil yang memadai itu baru lima unit sehingga lebih memasifkan tindakan pemusnahan mau tidak mau masih harus melibatkan pihak lain. Sebenarnya hal itu tidak masalah asalkan komitmen tetap tinggi walaupun mungkin belum seefektif dan seefisien apabila menggunakan peralatan sendiri.

Ke depan, BPOM agaknya perlu lebih memperbanyak pengadaan kendaraan tersebut dan juga peralatan lainnya mengingat banyaknya barang uang diduga selundupan lolos ke wilayah Indonesia dan dipasarkan di masyarakat.

Banyaknya kasus yang berhasil diungkap Kepolisian dan Ditjen Bea Cukai bisa menjadi tolok ukur bahwa "serbuan" produk ilegal sedang berlaangsung ke arah Indonesia.

Anggota Sub Direktorat I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi pada 3 Desember 2017 mengamankan tiga truk yang mengangkut sejumlah barang selundupan asal negara lain. Barang-barang asal luar negeri tanpa bea masuk itu tersebut diamankan dari Ekspedisi Cinta Saudara yang berlokasi di Jalan Sentot Alibasa, RT 7 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi Menurut Wakapolda Jambi Kombes Polisi Ahmad Haydar didampingi Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Winarto dan Kabid Humas AKBP Kuswahyudi Tresnadi, barang selundupan yang diamankan seperti mainan anak-anak, pakaian wanita, jam tangan, sepatu, tas wanita serta suku cadang kendaraan tanpa cukai masuk. Barang-barang ini masuk melalui Batam lewat pelabuhan tikus dan rencananya mau dibawa ke Jakarta.

Kasus itu terungkap setelah adanya laporan informasi dari masyarakat adanya pengiriman barang dari luar negeri melalui Jambi dengan tujuan Jakarta dan kemudian polisi memeriksa setiap giat usaha paket atau ekspedisi barang di wilayah Jambi yang diduga barang hasil selundupan.

Pada Minggu (3/12) sekitar pukul 08.00 WIB berlokasi di Ekspedisi Cinta Saudara Jl. Sentot Alibasa RT. 7 No. 67 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Pal Merah ditemukan barang selundupan tersebut.

Setelah menerima informasi, dilakukan pengecekan didapatkan tiga mobil truk yang telah menurunkan barang barang paket yang datang dari Desa Kot Modusnya dengan sebagian barang paket telah ada diekspedisikan dan manifes dibawa sopir truk dari ekspedisi Jaso Kito Bukit Tinggi Sumbar untuk mengelabui petugas. Jumlah barang paket yang diamankan kurang lebih 296 buah dan diduga berasal dari Tiongkok tujuan Singapura. Atas perbuatan itu yang diduga melakukan pelanggar pasal 110 jo pasal 36 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Permendag Nomor 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Kemudian pasal 62 jo 8 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pada 120 ayat 1 jo pasal 53 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Penyidik Polda Jambi telah memeriksa Marno (50), Jumijan (40), Barudin (34) dan Mulayadi (43) semuanya sebagai sopir.

Selundupan tidak itu saja, Polda Jambi di akhir Desember 2017 mengamankan dan menggagalkan peredaran minuman keras (miras) impor berbagai merek yang nilainya miliaran rupiah dan akan diselundupkan ke Jambi. Kuswahyudi Tresnadi didampingi Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Guntur Saputro mengungkapkan penggagalan penyelundupan miras impor tanpa dokumen resmi masuk ke Jambi, setelah pada Rabu 27 Desember lalu, polisi menerima informasi akan ada masuk barang selundupan diduga miras luar negeri.

Anggota Ditreskrimsus Polda Jambi kemudian melakukan penyelidikan dan hasilnya pada Rabu (lalu 27/12), anggota meluncur ke lokasi jalan Lintas Timur Sumatera tepatnya di KM 180 Dusun Sungai Panoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi dan mendapatkan ciri-ciri kendaraan yang mengangkut miras impor ilegal tersebut.

Anggota Ditreskrimsus bersama PJR Polda menghentikan tiga mobil truk yang dicurigai mengangkut miras impor ilegal tanpa dokumen resmi ini dengan modus operandi mengirimnya dengan bersamaan barang lainnya guna mengelabui petugas selama di jalan. Setelah dicek dokumennya ternyata ketiga unit mobil truk yang mengangkut miras tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen resminya sehingga harus dibawa ke Mapolda Jambi untuk diproses lebih lanjut.

Ada dugaan miras impor bernilai miliaran rupiah itu akan masuk ke Jambi dan diedarkan pada malam tahun baru. Polisi masih melakukan penyelidikan pelaku utamanya atau pengirim dan penerima barang haram tersebut. Hasil penghitungan polisi ada sebanyak 596 duz atau 7.153 botol berbagai merek, seperti martell, VSOP, chivas regal, jack daniel, black label, absolut vidka, bombay sapphire dan cointreau. Seluruh barang bukti termasuk tiga unit mobil truk dengan plat nomor polisi asal Jakarta diamankan di Mapolda Jambi.

Pelakunya dikenakan pasal 62 jo pasal 8 ayat 1 huruf e UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 142 jo pasal 91 UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman maksimal hukuman kurungan dua tahun penjara dan denda Rp4 miliar.

Ini dua kasus besar yang diungkap oleh Polda Jambi selama Desember saja. Padahal di Indonesia ada 34 provinsi dan ada banyak sekali pelabuhan termasuk pelabuhan tikus sehingga "serbuan" barang ilegal dikhawatirkan masih akan terjadi selama 2018.

Penegakan hukum, komitmen, kerja keras, koordinasi dan sinergi semua pihak terkait untuk mengatasi ini tampaknya semakin dibutuhkan agar persoalan ini bisa diatasi.

Kalau bukan sejarang, kapan lagi? (Sri Muryono)

Setya Novanto tahanan KPK sebagai tersangka korupsi KTP elektronik.

Ketua DPR RI Setya Novanto tidak pernah mengaku mengetahui langsung pembahasan anggaran KTP elektronik di DPR, apalagi menerima uang dari proyek itu, lantas mengapa dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, bahkan sampai dua kali? Rekam jejak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang belum pernah kalah di pengadilan hingga tingkat akhir menunjukkan KPK punya bukti yang kuat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, selanjutnya menjadi terdakwa di pengadilan. Bukti-bukti itu lantas diuji di pengadilan.

KPK pun kerap berucap bahwa pengakuan tersangka atau terdakwa bukan menjadi landasan KPK untuk membangun konstruksi kasus yang diusutnya.

Bukti-bukti kenapa Setnov jadi tersangka e-KTP membuat KPK yakin untuk menetapkan Setnov selaku anggota DPR RI periode 2009 sampai dengan 2014 bersama-sama dengan Direktur PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjono, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga melakukan perbuatan korupsi sehingga diduga kerugian keuangan negara Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun pada tahun 2011 s.d 2012.

Sejumlah saksi pernah mengonfirmasi kedekatan Setnov dengan pengusaha Andi Narogong yang dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK adalah orang yang membentuk tim Fatmawati sebagai kelompok yang mempersiapkan pengerjaan e-KTP.

Mantan ketua Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chaeruman Harahap pada sidang 11 September 2017 menjelaskan soal perkenalan awalnya dengan Andi Narogong di ruangan di DPR dengan diperkenalkan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu Setya Novanto.

"Pertama di ruang rapat fraksi (Golkar), biasa kami lagi makan-makan, itu pertemuan pertama, dia dikenalkan Pak Setya Novanto," kata Chaeruman.

Pertemuan kedua, Andi Narogong datang ke kantor Chaeruman dan pertemuan ketiga juga dilakukan di gedung DPR.

"Andi agustinus orang dekat Setnov?" tanya ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar.

"Andi Agustinus katanya orangnya Setnov, kata orang-orang, itu juga hanya isu yang saya dengar seperti itu, saya tidak tahu lagi siapa yang menyebutkannya," jawab Chaeruman.

JPU juga mengungkapkan isi surat elektronik (e-mail) yang membicarakan soal proyek e-KTP- dalam sidang 25 September 2017.

Surel ditujukan kepada Mayus Bangun, Agus Eko, PT Quadra, Suwandi, Irvanto Hendra, yang menjelaskaan sesudah lelang secara resmi diumumkan pun kerja sama antara PNRI dan Astra Graphia tetap berjalan walaupun seharusnya mereka berdua saling bersaing dalam kompetisi yang sehat, kompetisi diganti komisi, itulah kenyataannya. Inilah tender arisan berskala besar, megakolusi, dan megakorupsi. Konsorsium Murakabi walaupun nantinya kalah terlihat menyandang nama Setya Novanto, Bendahara Golkar yang terdeteksi lewat iparnya Irvanto Hendra. Sampai di manakah peranan orang kuat Setya Novanto ini? Surel tertanggal 10 Februari dan 7 Maret 2011 yang disita dari PT Quadra Solution. PT Quadra adalah anggota dari Konsorsium PNRI yang merupakan pemenang tender KTP-el, konsorsium itu terdiri atas Perum PNRI, PT LEN Industri di Jakarta Selatan, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Lebih lanjut, dalam sidang pada tanggal 3 November 2017, nama istri Setnov, yaitu Deisti Astriani Tagor dan anaknya, yaitu Reza Herwindo diketahui pernah memiliki saham 80 persen pada tahun 2008 di PT Mondialindo Graha Perdana, pemegang saham mayoritas dari PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan peserta proyek e-KTP.

Selanjutnya pada tahun 2011, anak Setnov lainnya, yaitu Dwina Michaela menjadi komisaris di PT Murakabi pada tahun 2011. Kantor PT Murakabi yang terletak di Gedung Imperium Lantai 27 masih diatasanamakan Setnov sejak 1997 sampai 2014.

Mantan Direktur Utama PT Mondialindo Graha Perdana dan PT Murakabi Sejahtera Deniarto Suhartono mengonfirmasi kepemilikan istri dan anak Setya Novanto dalam dua perusahaan itu.

"Pada bulan Juni 2008 ada perubahan kepemilikan jadi 50 persen dipegang Deisti, saya dikasih (saham) 10 persen, sisanya ada berapa orang karena semua kepengurusan diatur sama Heru Taher, saya tidak begitu hapal," kata Deniarto dalam sidang pada tanggal 6 November.

Di dalam BAP, Deniarto menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa sebenarnya pemiliki PT Mondialindo Graha Perdana dan PT Murakabi Sejahtera, tetapi Deniarto berhubungan dengan Heru Taher yang dia tahu dekat dengan Setya Novanto.

Setelah Heru Taher meninggal, atasan Deniarto berganti menjadi Cypurs Antonia Tatali yang setahu dia juga dekat dengan Setya Novanto. Selain itu, Mondialindo dan Murakabi Sejahtera juga pernah dimiliki oleh keluarga Setya Novanto, yaitu Deisti Astriani Tagor, Reza Herwindo, Dwina Michaela, dan Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Setya Novanto pernah jadi pengurus perusahaan.

Di PT Mondialindo yang berlokasi di Gedung Imperium Jalan H.R. Rasuna Said Lantai 27 juga pernah ada Setyo Lelono, yaitu kakak Setya Novanto yang juga suka datang ke situ.

Dalam sidang pada tanggal 13 November 2017, bahkan terungkap rekaman pembicaraan milik Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem mengungkapkan jatah untuk Setya Novanto dalam proyek KTP elektronik.

Menurut Sugiharto yang saat itu menjadi saksi, antara Anang, Andi Narogong, dan Johaness Marliem, perhitungan untuk pembiayaan e-KTP belum jelas.

"Pembicaraan ini untuk Andi, Andi itu untuk bosnya Andi, jumlahnya belum pasti yang yang jelas kalau bisa Rp100 miliar," ungkap Sugiharto.

Namun, Sugiharto saat itu meminta agar jatah untuk bos Andi hanya Rp60 miliar.

"Saya tidak tahu (jatah Setya Novanto) jadi atau tidak," tambah Sugiharto.

Anang juga mengatakan bahwa Johannes Marliem menyatakan ada dana tidak terduga untuk e-KTP sebesar Rp100 miliar.

"Johannes Marliem pernah bicara dia itu ada dana tidak terduga untuk KTP-el Rp100 miliar, tetapi pada dasarnya saya dan Johannes Marliem ada utang piutang. Akan tetapi, dia kalau ketemu saya tidak berani nagih," kata Anang.

Menurut Anang, hubungannya dengan Johannes Marliem adalah terkait dengan utang piutang, yaitu Johanes Marliem pernah memberikan dana tidak terduga untuk KTP-el sebesar Rp100 miliar.

Akan tetapi kunci aliran dana berada pada bukti dan keterangan pengusaha Made Oka Masagung yang merupakan kawan lama Setnov di Kosgoro (Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong).

"Saya kenal Pak Made Oka Masagung saat terlibat di Kosgoro beberapa puluh tahun lalu. Akan tetapi, setelah itu lama tidak bertemu. Kosgoro beli saham perusahaannya, lalu saya ditunjuk Kosgoro jadi salah satu direktur karena Pak Oka keluar negeri, jadi saya masuk," kata Setnov.

Made Oka Masagung adalah Delta Energy Investment Company, satu perusahaan investasi yang berdiri di Singapura.

Oka Masagung dalam sidang 10 November 2017 mengakui bahwa ada uang masuk dari Anang Sugiana Sudiharsa sebesar dua juta dolar sebagai pembayaran pembelian saham perusahaan Neuraltus Pharmaceuticals. Uang itu ditransfer ke perusahaan Oka yang ada di Singapura pada tanggal 10 Desember 2012.

Akan tetapi, bukannya untuk pembelian saham, sehari setelahnya pada tanggal 11 Desember 2012, Oka mentrasfer ke Muda Ikhsan Harahap sebesar 315.000 dolar AS. Muda pun membenarkan hal itu. Muda Ikhsan dalam dakwaan Andi Narogong dipakai rekeningnya oleh Andi untuk menerima fee yang berasal dari PT Biomorf Lone Indonesia dan Bimorf Mauritius sebagai suplier peralatan aplikasi e-KTP sebesar 1.499.241 dolar AS.

"Saya ingatnya terima uang dari perusahaan yang namanya ada energinya. Akan tetapi saya tidak tahu itu Pak Oka, saya cuma ingat namanya ada Agung-agungnya," kata Muda.

Perusahan yang dimaksud Ikhsan Muda adalah Delta Energy, perusahaan milik Oka di Singapura. Muda mengaku dia hanya mengikuti perintah Ivanto yang mengatakan ada teman Irvanto yang ingin melakukan transfer ke rekeningnya dan Irvanto akan mengambil di Singapura. Namun, karena Irvanto tidak jadi, Muda pun membawakan uang itu.

Muda lalu memberikan nomor rekeningnya di bank DBS, mengambil uang yang masuk dalam jumlah besar dan menyerahkan ke Irvanto di rumahnya.

"Saya beri tahu Irvanto, ini dari mana banyak banget? Katanya dari Masagung. Lalu saya serahkan ke Irvanto di rumahnya," kata Muda.

Menurut Muda, saat itu Irvanto Hendra Pambudi Cahyo marah dan meminta uang cepat dikirimkan kepadanya. Irvan bahkan meminta agar uang tersebut dikirim langsung oleh Muda, tanpa melalui transfer bank.

Uang yang ditarik secara bertahap sebesar 70.000 AS, dalam cek 1.000.000 dolar dan 400.000 dolar AS. Pada tanggal 11 Desember 2012 juga ada yang ditransfer ke rekening anak Oka Masagung bernama Indra Rahardja sebesar 15.000 dolar AS.

Namun, Oka menyangkal bahwa uang dari Anang itu dikirimkan ke Muda Ikhsan.

"Uangnya untuk investasi saya, diputar lagi. Sampai saat ini, saya juga baru kenal Pak Muda dan saya juga belum me-'recall' (mengingat lagi), baru tahu kalau detik ini Pak Irvanto yang kasih rekening, saya tidak pernah kirim uang," kata Oka KPK juga masih menemukan uang dari perusahaan Tortola di British Virgin Island masuk ke rekening Oka Masagung pada tahun 2012 sebesar 1,055 juta dolar AS, lalu uang tu ditarik sebanyak empat kali. Namun, Oka mengaku tidak ingat transaksi tersebut.

"Perusahaan minyak apa? Saya tidak ingat. Saya lupa. Saya lagi pelajari semua ini. Jadi, banyak yang saya belum tahu karena saya belum pelajari semua. Saya juga minta tolong, saya betul-betul belum ingat. Kalau di statement itu ada, tetapi saya tidak 'recall'," ungkap Oka.

Oka pun mengaku tidak tahu kapan uang itu masuk ke rekeningnya meski dari bukti transaksi dia dengan aktif melakukan pengambilan uang dan mendapat "statement" bank uang.

"Makanya, uang untuk A, B, dan C ini saya akan cari tahu ke mana? Pasti ada orang yang minta," tambah Oka.

"'Kan jadi pertanyaan ini pelaksana proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak punya bisnis e-KTP tetapi mengirim uang kepada Bapak dari uang Pak Anang yang dikirim kepada Bapak, lalu dikirim kepada Muda Ikhsan, siapa yang menyuruh? Ini uang negara, loh, Pak," tanya jaksa penuntut umum KPK.

"Ini akan saya cari tahu juga, sesegera mungkin," jawab Oka Masagung.

Bantahan Setnov sejak awal membantah dirinya terlibat dalam kasus ini, apalagi menerima keuntungan.

"Ini fitnah yang sangat kejam dari pihak-pihak yang berusaha untuk menyudutkan saya. Kami selalu berusaha karena ini menyangkut nama baik saya dan membawa soal politik, menyudutkan saya, termasuk praperadilan jadi salah satu usaha meski saya tahu beberapa pihak yang berusaha membawa nama saya," kata Setnov dalam sidang pada tanggal 3 November 2017.

Setnov juga membantah mengenal Direktur PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos, Direktur PT Biomorf Lone LLC Jonenes Marliem yang keduanya disebut dalam dakwaan ikut membuat produk e-KTP.

Dalam dakwaan Andi Narogong disebutkan bahwa pada bulan Februari 2010 di Hotel Gran Melia terjadi antara Andi, Dirjen Dukcapil Irman, Direktur PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) Kemendagri Sugiharto, dan Sekjen Kemendagri Diah Angraeni dan Setnov. Dalam pertemuan itu, Setnov menyatakan dukungannya dalam pembahsan anggaran proyek e-KTP.

Sebagai tindak lanjutnya, Andi mengajak Irman menemui Setya Novanto di ruang kerja Setnov di Lantai 12 Gedung DPR RI dan Setnov berjanji untuk mengoordinasikannya. Selanjunya, pada bulan September s.d. Oktober 2011 di rumah Senov, Jalan Wijaya Kebayoran, Andi bersama Direktur Quadra Solutions Anang S. Sudihardjo dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos bertemu Setnov. Setya Novanto menginstruksikan agar proyek e-KTP dilanjutkan.

Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui anggaran e-KTP dengan rencana besar pada tahun 2010 senilai Rp5,9 triliun yang pembahasannya akan dikawal Fraksi Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya dengan kompensasi Andi memberikan fee kepada anggota DPR, termasuk Setnov dan Andi Agustinus yang mendapat sebesar 11 persen atau sejumlah Rp574,2 miliar serta sejumlah pejabat Kemendagri.

Akhirnya, selain pertanyaan awal yang menjadi judul tulisan Kenapa Setnov Jadi Tersangka Korupsi e-KTP, mungkin pertanyaan lain yang tepat diajukan adalah ke mana aliran uang yang diduga diterima Setya Novanto? (Ben/An)

Desca Lidya Natalia



Video Setya Novanto dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa dan ditahan.


Jakarta, 20/11 (Benhil) - Mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengungkapkan jatah uang untuk mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dalam pembahasan anggaran KTP elektronik (e-KTP). Baca: Kenapa Setnov Jadi Tersangka Korupsi e-KTP

"Saya bacakan keterangan saudara 'Sedangkan 500 ribu dolar AS jatah Mirwan Amir penyerahannya di ruang Setya Novanto di lantai 12 ruang Nusantara DPR, Andi Agustinus menyerahkan juga ke Melchias Mekeng sebesar 1 juta dolar AS lalu dibagi 500 ribu dolar AS untuk Setya Novanto dan 500 ribu untuk Melchias Mekeng', apa ini benar?" tanya ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

"Itu cerita Mirwan Amir," jawab Nazaruddin yang menjadi saksi dalam perkara itu.

Nazar menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp1 miliar dalam proyek pengadaan KTP-e yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun.

Melchias Mekeng adalah ketua badan anggaran (banggar) dari partai Golkar, sedangkan Mirwan Amir adalah anggota banggar dari fraksi Partai Demokrat.

"Tapi itu keterangan saudara, bukan Mirwan Amir?" tanya hakim Jhon.

"Lupa yang mulia," jawab Nazaruddin.

"Saya bacakan selanjutnya, semua dapat bagian dari 'comitment fee'. Setya Novanto menghubungi Chaeruman Harahap dan Ganjar Pranowo, setelah mereka datang ke ruangan Setnov, Andi Agustinus memberikan ke Chaeruman sebagai ketua Komisi II dan Ganjar selaku wakil ketua Komisi II masing-masing 500 ribu dolar AS', itu saudara tahu dari mana?" tanya hakim Jhon.

"Lupa saya," jawab Nazaruddin.

"Tapi keterangan anda begini?" tanya hakim Jhon.

"Iya, memang kalau di DPR itu penyerahan-penyerahan tidak pernah pakai kuitansi dan tidak pernah transfer, tapi semua terealisasi dan penyerahan sebelum anggaran diteken," ungkap Nazar.

"Anda sebagai bendahara fraksi terima uang e-KTP?" tanya hakim.

"Diserahkan Mirwan Amir untuk bayar hotel di Bandung," jawab Nazaruddin.

"Mirwan mengatakan tidak ada kaitan dengan uang?" tanya hakim.

"Saya tetap pada pendirian saya," jawab Nazaruddin.

Hakim juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Muhammad Nazaruddin yang mengaku ada pembagian keuntungan 49 persen di proyek KTP-e yaitu 34 persen untuk pengkondisian di DPR dan pemerintah, sedangkan bagian Andi Narogong dan Anas Urbaningrum sebesar Rp1,77 triliun atau 11 persen.

"e-KTP sampai 2013 sedangkan saya 2011 saya kena masalah, tapi kesepakatannya seperti itu," ungkap Nazar.

Dalam dakwaan Andi disebutkan sebesar 49 persen anggaran KTP-e yaitu Rp2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada: a. Beberapa pejabat Kemendagri termasuk Irman dan Sugiharto sebesar 7 persen atau Rp365,4 miliar b. Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp261 miliar c. Setya Novanto dan Andi Agustinus sebesar 11 persen atau sejumlah Rp574,2 miliar d. Anas Urbaningrum dan M Nazarudin sebesar 11 persen sejumlah Rp574,2 miliar e. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen sejumlah Rp783 miliar. (Ben/An)

Setya Novanto resmi menjadi tahanan KPK dalam kasus mega korupsi e-KTP

Jakarta, 20/11 (Benhil) - Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) menjelaskan mengenai kecelakaan lalu lintas yang dialami sehingga membuat Ketua Umum Partai Golkar ini harus masuk rumah sakit.

"Saya dari kemarin memang sudah niat untuk datang bersama-sama DPD (Golkar) I pukul 20.00 WIB, tapi saya diminta untuk wawancara di Metro (TV) dan di luar dugaan saya ada kecelakaan sehingga saya selain terluka, terluka berat dan juga di kaki, di tangan, dan juga di kepala masih memar," ujar Setnov, seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Senin dini hari.

Setnov selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 01.15 WIB. Ia dibawa ke gedung KPK pada Minggu (19/11) pukul 23.35 WIB.

Setnov pun tidak lagi menggunakan kursi roda saat seperti ia tiba di gedung KPK. Ia tampak berjalan dari lokasi pemeriksaan di lantai 2 meski tampak lemah dan masih mengenakan rompi oranye tahanan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Setelah mengalami kecelakaan di kawasan Permata Berlian Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) tersebut, Setya Novanto lalu menjalani perawatan di RS Medika Permata Hijau namun dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangungkusumo pada Jumat (17/11).

Dirut RSCM dr Czeresna Heriawan Soejono mengatakan Setya Novanto tidak perlu lagi dirawat inap setlah melakukan observasi pada 18-19 November 2017.

"Setelah dilakukan penilaian selama dua hari, kami tim dokter menilai Setya Novanto sudah tidak perlu lagi rawat inap," kata Soejono.

Setnov pun membantah sudah mangkir saat dipanggil KPK.

"Saya belum pernah mangkir, yang tiga kali saya diundang saya selalu memberikan alasan jawaban karena ada tugas-tugas yaitu menyangkut saksinya saudara Anang, dan saya dipanggil menjadi tersangka baru sekali tahu-tahu sudah dijadikan sebagai penangkapan tersangka," ujar Setnov.

Namun ia mengaku akan tetap menjalani proses hukum.

"Tetapi saya tetap mematuhi masalah hukum dan apa pun saya tetap menghormati," ujar Setnov singkat.

Menurut informasi, KPK sudah memanggil Setnov 11 kali sebelum mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) KTP elektronik (e-KTP) itu. Dari total 11 kali pemanggilan dalam proses penyidikan, Setya Novanto tercatat 8 kali mangkir dari pemeriksaan.

Pada proses penyidikan, Ketua Golkar Setnov hanya hadir dalam panggilan pada 13 Desember 2016, 10 Januari 2017, dan 14 Juli 2017. Panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka terhadap Setya Novanto kembali dilakukan pada 15 November 2017.

Penyidik lalu membawa surat perintah penangkapan ke rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan, namun ia tidak ditemukan di kediamannya. (Ben/An)

Budisantoso Budiman




Drama politik di Tanah Air akibat dugaan korupsi proyek pembuatan KTP Elektronik sejatinya kini memasuki detik-detik terakhir setelah beberapa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah anggota DPR Setya Novanto pada Rabu malam (15/11) di Jakarta.

Setya Novanto yang menjadi pimpinan Fraksi Golongan Karya di DPR pada saat dimulainya proyek pembuatan KTP Elektronik bernilai tidak kurang dari Rp5,9 triliun sekitar tahun 2011 dianggap sangat berperan terhadap dugaan terjadinya korupsi proyek yang nilainya tidak kurang dari p2,3 triliun dan diduga melibatkan beberapa oknum anggota DPR hingga pengusaha swasta.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan bahwa para penyidik lembaga antirasuah itu membawa surat penangkapan terhadap Setnov karena yang bersangkutan telah berulang kali mangkir dari panggilan. Karena itu, KPK sedang melakukan pencarian atau bahkan pengejaran terhadap pimpinan lembaga negara ini yang telah beberapa kali disangka terlibat kasus penyalahgunaan termasuk pada kasus PT Freeport Indonesia.

Bahkan tidak kurang dari Presiden Joko Widodo telah mengingatkan agar semua pihak untuk mematuhi atau melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam siaran pers Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Presiden Bey T Machmudin dinyatakan bahwa harapan tersebut disampaikan Presiden Jokowi termasuk untuk urusan korupsi "super raksasa " ini.

Artikel Terkait:
Sampai dengan Kamis siang, masih belum terdengar tentang upaya pencarian penangkapan Setyo yang juga merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan, salah satu parpol terkuat di Tanah Air.

Setelah masyarakat mengetahui bahwa Setnov dicari atau diburu-buru aparat hukum maka pertanyaannya adalah sampai kapan para penyidik KPK yang kini didukung oleh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri akan berhasil melaksanakan tugas ini.

Beberapa bulan sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Irman Gusman berhasil diseret ke meja hijau karena kepergok menerima uang sogokan yang "hanya berjumlah" Rp100 juta dari seorang pengusaha agar bisa mengimpor gula untuk memenuhi kebutuhan di Sumatera Barat.

Apabila Setnov berhasil dibekuk, maka dia bisa menjadi ketua lembaga negara ketiga di era reformasi yang berhasil diseret ke pengadilan walaupun masyarakat memang harus mematuhi azas praduga tak bersalah.

Kasus Setnov ini tidak hanya mengguncang DPR tapi juga Partai Golkar karena ada beberapa anggota partai ini yang dianggap "berseberangan" telah digeser dari posisinya karena dianggap memusuhi Setnov. Karena banyak penyidik KPK terus mencari tokoh politik ini yang juga sebagai "pengusaha" maka yang bisa ditanya kepada KPK adalah berapa hari yang dibutuhkan untuk menemukan dan kemudian "mengamankan" tokoh flamboyan ini. Sekalipun KPK tidak bisa menjawab secara pasti, bisa diduga pencarian itu paling-paling hanya membutuhkan beberapa hari saja.

Kenapa demikian? Sejauh-jauhnya pintar bersembunyi, Setya Novanto paling-paling hanya bersembunyi di Jakarta atau daerah-daerah di sekitar ibu kota Jakarta ini, karena pasti ada orang-orang yang "rela atau sudi" menyembunyikannya apapun alasannya. Kalaupun dia berusaha "kabur" dari Jakarta, misalnya, dengan menggunakan pesawat udara maka bisa diduga para penyidik KPK yang dibantu instansi-instansi hukum lainnya pasti sudah melakukan penjagaan super ketat di berbagai bandar udara di sekitar Jakarta.

KPK pasti dengan mudah bisa mendeteksi atau memantau telepon genggam alias HP yang dipegang Setnov atau orang-orang kepercayaannya sehingga penemuan "oknum" ini tinggal menunggu waktu saja.

Apa akibatnya pengejaran Setya Novanto yang baru-baru ini "dirawat" di sebuah rumah sakit di Jakarta karena diduga "sedang sakit" ini seharusnya menyadarkan masyarakat terutama para politisi bahwa dunia politik di Tanah Air akan menghadapi masalah besar terutama karena pada tahun 2018 berlangsung pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di sekitar 171 daerah yang akan diikuti pemilihan umum serta pemilihan presiden-wakil presiden pada tahun 2019.

Karena Setnov sudah berulang kali menjadi wakil rakyat di Senayan dari sebuah parpol utama maka pertanyaannya adalah bagaimanakah idealnya seorang wakil rakyat di Senayan Jakarta baik DPR maupun DPD serta DPRD tingkat satu dan tingkat II di lebih dari 500 kota dan kabupaten serta provinsi.

Haruskah pimpinan parpol terus mencalonkan atau mengusung tokoh-tokohnya yang sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa sebagai wakil rakyat serta hanya dikenal sebagai orang yang berbuat "tipu sana tipu sini".

Sampai sekarang di era reformasi ini, sudah puluhan bahwa mungkin ratusan wakil rakyat di DPR, DPD, DPRD I dan II yang yang namanya disangkutpautkan dengan kasus korupsi ataupun gratifikasi. Padahal harus disadari bahwa masih lebih banyak orang atau tokoh yang relatif bersih sehingga pantas menjadi wakil rakyat. Sekarang saja, untuk menjadi wakil rakyat dibutuhkan dukungan politik dari berbagai pihak agar seseorang bisa menjadi wakil rakyat yang terhormat. Namun faktor yang sama sekali tidak bisa dihilangkan adalah uang karena dibutuhkan anggaran yang tidak kecil untuk mencari dukungan hingga namanya bisa masuk ke dalam daftar wakil rakyat serta saat kampanye kepada ratusan ribu calon pemilih di daerah pemilihannya.

Pada pemilihan umum tahun 2014, ada anggota DPR yang "menghabiskan " Rp2 miliar agar bisa mendapat kursi di Senayan. Kalau sudah disumpah menjadi wakil rakyat maka tentu dia harus berusaha agar bisa "balik modal" dan kemudian harus mencari "sedikit untung atau laba".

Kalau ke-560 anggota DPR terus-menerus mempunyai pikiran seperti ini maka kapan dia akan memikirkan atau mencurahkan 100 persen waktu dan pikirannya untuk rakyat di daerah pemillihannya. Kalau dia sudah berada di tahun ketiga sebagai wakil rakyat maka pasti akan berpikiran untuk menjadi wakil rakyat lagi mulai tahun 2024.

Karena itu, para ketua parpol dan jajarannya harus berpikir bagaimanakah memilih calon-calon wakil rakyat yang "agak ideal" agar dosa-dosa semacam ini tidak terjadi lagi pada masa masa mendatang. Rakyat Republik Indonesia saja sekarang diperkirakan sudah berjumlah 252 juta jiwa sehingga DPR, DPD, DPRD I dan II harus merenungkan agar kehidupan rakyat di masa mendatang semakin baik dan bukannya "begini-begini" saja.

Wakil rakyat pada jenjang apapun juga tentu saja berhak menikmati kehidupan yang baik melalui tunjangan dalam bentuk apapun juga mulai dari honor, jas hingga mobil dinas. Namun mereka sama sekali tidak boleh alpa alias lupa bahwa tugas inti atau utama mereka adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat baik lahiriah maupun bathiniah.

Partai-partai politik haruslah mampu mencari tokoh-tokoh yang ideal untuk dijadikan wakil rakyat.

Arnaz Firman


Jakarta, 16/11 (Benhil) - Ini bukan alkisah dan bukan juga fiksi, namun benar-benar fakta tatkala Ketua DPR RI yang terhormat bernama Setya Novanto diburu oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Media cetak, online, radio sampai televisi turut meramaikan suasana dengan memberitakan terus menerus detik demi detik menit demi menit jam demi jam melaporkan perkembangan di rumahnya di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) dini hari.

Setya Novanto pokoknya menjadi tokoh di lini masa saat ini, tapi tunggu dahulu tokoh di sini bukanlah tokoh yang memerankan seorang keheroan namun tokoh yang dalam tersudutkan. Setya Novanto pun raib bak di telan bumi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Pernyataan satir dari publik bermunculan dari "Dimanakah Setya Novanto" sampai "Papa Dikepung".

Mungkin publik hendak menyambung-nyambung lagu Kla Project tahun 1980-an, yang judulnya "Dinda Dimana" tapi diplintir menjadi "Dimanakah Setya Novanto".

Ini benar-benar terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ini mungkin tidak terjadi di negara lain, dimana seorang pimpinan dewan yang terhormat harkat martabatnya sedemikian jatuh. Benar-benar miris nasib Setya Novanto yang disebut-sebut sering lolos dari jeratan aparat penegak hukum.

Sampai-sampai LSM Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) mengadakan sayembara untuk mendapatkan Ketua Umum Partai Golkar itu dengan nilai Rp10 juta.

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyelenggaran sayembara berhadiah Rp10 juta bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi atau menemukan keberadaan tersangka Setya Novanto.

"Barang siapa dapat memberikan informasi valid keberadaan Setya Novanto kepada KPK atau Kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya sehingga KPK dapat melakukan penangkapan atas Setya Novanto, maka saya akan memberikan hadiah kepadanya uang sejumlah Rp10 juta," katanya.

Lebih lanjut, Boyamin menyatakan bahwa dirinya sudah menyiapkan rekening khusus dan juga sudah menyiapkan surat kuasa kepada yang berhak menerima hadiah.

"Selanjutnya mulai besok rekening tersebut akan saya umumkan kepada khalayak untuk diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menambahnya. Jika rekening tersebut bertambah berapa pun akan menjadi hak penerima hadiah," tuturnya.

Menurut dia, pengumuman tersebut sekaligus bukti valid untuk mengajukan klaim tanpa syarat apapun bagi orang yang berhak menerima hadiah.

"Hadiah ini hanya berlaku bagi satu orang atau satu kelompok yg memang informasinya valid dan menjadikan KPK dapat menangkap Setya Novanto," ungkap Boyamin.

Atau Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi memiliki agenda membuka posko Tim Gabungan Pencari Papa (TGPP) sampai membuat rilis poster Daftar Pencarian Orang (DPO)/SN Wanted.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno memastikan Setya Novanto, tersangka kasus korupsi KTP elektronik masih berada di Indonesia.

"Hingga saat ini, belum ada laporan adanya perlintasan orang di pintu resmi yang keluar wilayah Indonesia atas nama Bapak Setya Novanto," kata Agung saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan berdasarkan data perlintasan orang pada kontrol manajemen keimigrasian belum terpantau ada yang menggunakan dokumen atau paspor atas nama Setya Novanto baik di pintu udara, laut maupun darat.

"Sistem itu hanya terhubung di pintu resmi sementara pintu tidak resmi sesuai dengan Undang-Undang kami tidak punya kewenangan untuk itu," ucap Agung.

Wakil Ketua MPR RI Fahri Hamzah mengatakan pihaknya sempat berkomunikasi dengan Ketua DPR RI Setya Novanto yang berada di Jakarta dan tidak kemana-mana karena statusnya dicekal keluar negeri.

"Saya sempat berkomunikasi sebentar dengan Novanto tadi malam, ketika rumah pribadinya digeledah oleh penyidik KPK. Novanto saat itu mengatakan, ada di Jakarta," kata Fahri Hamzah kepada pers, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Namun, Fahri tidak menjelaskan lebih lanjut keberadaan Setya Novanto. Menurut Fahri, Novanto tidak merasa mangkir dengan tidak memenuhi panggilan KPK, karena hanya membalas argumen yang dilakukan pimpinan KPK. Pimpinan KPK, kata dia, juga tidak hadir memenuhi panggilan Pansus Angket DPR RI soal Kinerja KPK dengan alasan masih mengajukan"judicial reviews" ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut dia, Novanto saat ini juga sedang mengajukan "judicial reviews" soal izin pemanggilan pimpinan lembaga negara.

"Jadi, kalau Novanto tidak memenuhi panggilan KPK, tidak masalah," katanya.

Fahri menegaskan, kalau salah satunya menghormati maka tidak terjadi situasi seperti saat ini, seolah-olah negara sedang genting.

Padahal, kata dia, kondisi Indonesia normal-normal saja.

Fahri juga sempat menyinggung perkara dugaan korupsi lainnya, yang terduga pelakunya telah menyandang status tersangka selama sekitar dua tahun dan dugaan kerugian negara sejumlah uang, tapi sampai saat ini belum diproses.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membahas penerbitan surat daftar pencarian orang (DPO) untuk Ketua DPR RI Setya Novanto.

"Saat ini terkait dengan DPO, tim KPK masih membahasnya. Setelah kami mendatangi rumah Setya Novanto kemarin, juga sudah disampaikan agar yang bersangkutan beritikad baik dengan cara menyerahkan diri dan kooperatif dengan proses hukum," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Oleh karena itu, kata dia, KPK mengingatkan kepada pihak-pihak lain agar jangan sampai ada upaya untuk melindungi atau menyembunyikan Ketua Umum Partai Golkar itu.

"Karena, ada risiko pidana terhadap perbuatan tersebut seperti diatur di Pasal 21 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidana 3 sampai 12 tahun. Jadi, kami harap hal ini tidak perlu terjadi jika ada kerja sama dan itikad baik untuk datang ke KPK," kata Febri.

Sebelumnya, KPK belum menemukan Ketua DPR Setya Novanto, tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-E hingga Kamis dini hari.

"Sampai dengan tengah malam ini tim masih di lapangan, pencarian masih dilakukan dan kami belum menemukan yang bersangkutan sampai saat kami datangi kediamannya," kata kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis dini hari. Baca: Rekaman CCTV Dikediaman Setya Novanto Diambil KPK.
"Bila tidak juga ditemukan maka KPK akan berkoordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO karena proses penegakan hukum pemberantasan korupsi harus dilakukan semaksimal mungkin dan prinsip semua orang sama di mata hukum perlu dilakukan sesuai aturan yang berlaku," tambah Febri.

Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi KTP-E pada Jumat (10/11).

Setya Novanto selaku Anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 Kemendagri.

Setya Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atas nama tersangka.

Setya Novanto pun telah mengajukan praperadilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (15/11).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar itu juga pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus proyek KPK-e pada 17 Juli 2017 lalu.

Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Cepi Iskandar pada 29 September 2017 mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto sehingga menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. (Ben/An)

Riza Fahriza


http://www.benhil.net/2017/11/seharusnya-tak-susah-menangkap-setnov.html

Jakarta, 16/11 (Benhil) - Kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil rekaman kamera pemantau (CCTV) pos penjagaan kediaman kliennya di Jalan WIjaya XIII Nomo 19, Jakarta Selatan.

"Hanya mengambil CCTV (Closed-Circuit Television), itu decoder kecil saja, tidak ada mengambil yang lain," kata Fredrich kepada awak media di depan kediaman Novanto, Kamis dini hari.

Fredrich mengakui para penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) datang ke kediaman Novanto Rabu (15/11) malam dengan menunjukkan surat perintah penangkapan Novanto serta surat tugas penggeledahan kediaman kliennya yang saat ini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Kepada media, Fredrich menjelaskan kronologis kehadiran dirinya di kediaman Novanto hingga kedatangan para penyidik KPK. Awalnya Fredrich datang ke gedung parlemen, Rabu pagi menemui Novanto yang kebetulan saat itu memiliki agenda memimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang kedua tahun sidang 2017-2018.

Seusai sidang, Novanto meminta izin kepada Fredrich untuk beribadah shalat serta melakukan rapat, sekaligus berpesan kepada Fredrich untuk datang ke kediamannya pukul 19.00 WIB.

Pada Rabu (15/11) sore Fredrich beranjak menuju kediaman Novanto. Di perjalanan, pukul 18.30 WIB Fredrich mencoba menghubungi ajudan Novanto untuk memastikan apakah Novanto sudah dapat ditemui di kediamannya atau belum, namun nomor telepon ajudan Novanto ternyata tidak aktif.

Akhirnya Fredrich tetap menuju kediaman Novanto dan tiba sekitar pukul 18.40 WIB. Setibanya di kediaman Novanto, Fredrich mendapatkan informasi oleh petugas keamanan dalam (pamdal) rumah Novanto bahwa Novanto baru saja pergi keluar dijemput orang seorang tamu.

Menurut Fredrich, Novanto hanya pamit kepada pamdal, sebab istrinya sedang tidur kala itu, dan anaknya masih kecil. Pamdal tersebut pun menyampaikan pesan Novanto supaya Fredrich menunggu sebentar.

"Ibu tidur, anaknya juga kan masih kecil. Kata Pamdal bapak pergi sebentar dijemput seorang tamu dan saya diminta tunggu. Jadi ya saya tunggu, tapi tiba-tiba ada 'gruduk-gruduk' banyak gerombolan orang datang," kata Fredrich.

Orang-orang tersebut tidak lain adalah para penyidik KPK didampingi Brimob yang membawa surat perintah penangkapan Novanto serta surat tugas penggeledahan rumah Novanto. Kedatangan penyidik KPK itu sekitar pukul 21.40 WIB. Penyidik KPK menanyakan keberadaan Novanto, namun Fredrich menyatakan tidak mengetahui di mana Novanto berada sebab dirinya juga sedang menunggu tuan rumah.

Penyidik KPK lantas menunjukkan surat tugas penggeledahan rumah Novanto dan melakukan penggeledahan di setiap sisi rumah.

"Saya sangat mengawasi penggeledahan, bahkan saya tidak segan tegur, seperti tadi 'itu parfum jangan disentuh, itu kan barang milik pribadi. Masa parfum ada dokumennya ya ga mungkin lah', kan gitu," kata Fredrich.

Penyidik KPK menunggu Novanto sekaligus melakukan penggeledahan rumah Novanto hingga Kamis dini hari pukul 02.50 WIB.

"Saya persilakan menggeledah. Beliau tidak ada rahasia apapun, ruang kerja, lemari baju silakan, memang tidak ada suatu rahasia, surat dan foto diperiksa silakan," kata Fredrich.

Fredrich kembali menegaskan penyidik KPK hanya membawa rekaman CCTV dari kediaman Novanto.

Ketika ditanya mengenai isi tas dan koper yang dibawa penyidik KPK, Fredrich menekankan bahwa isinya adalah jaket atau pakaian milik penyidik KPK itu sendiri.

"Koper KPK itu kan koper dia. Mereka kan punya jaket. Itu isinya bajunya mereka kok, nggak ada apa-apa, kok ngotot," kata Fredrich.

Hingga saat ini Fredrich mengaku belum dapat menghubungi Novanto. Namun dia meyakini bahwa Novanto tidak sembunyi dan masih berada di Jakarta.

"Beliau bukan sembunyi. Saya yakin 100 persen beliau masih di Jakarta, beliau bukan pengecut, tapi beliau tidak ikhlas 'diperkosa' haknya," kata dia.

Mahkamah Konsitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 10/11 (Benhil) - Sejumlah terpidana tindak pidana korupsi yang menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung mengajukan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

Para Pemohon tersebut antara lain mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, Advokat Otto Cornelis Kaligis, mantan Ketua DPD Irman Gusman, mantan Gubernur Papua Barat Periode 2009-2014 Barnabas Suebu, dan mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno.

Melalui kuasa hukum para Pemohon, Muhammad Rullyandi, para Pemohon menyampaikan bahwa norma Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan telah menimbulkan kerugian bagi hak konstitusional para Pemohon.

Adapun Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan menyatakan, "narapidana berhak: i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)".

Para Pemohon merasa ketentuan a quo telah membatasi pemberian remisi terhadap mereka sebagai terpidana kasus korupsi, padahal seharusnya ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh warga binaan tanpa diskriminasi, mengingat dalam ketentuan tersebut tidak ada tertulis bahwa narapidana kasus korupsi tidak boleh mendapatkan remisi.

Selain itu para pemohon juga berpendapat bahwa ketentuan a quo tidak sejalan dengan pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Syarat dari pemberian remisi dalam ketentuan tersebut adalah narapidana akan diberikan remisi jika bersedia bekerja sama sebagai "justice collaborator", dan narapidana yang bersangkutan telah membayar lunas denda serta uang pengganti.

Dalam kasus korupsi, pihak yang berwenang untuk menentukan "justice collaborator" adalah penegak hukum yang dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait dengan hal ini, Rullyandi menyebutkan ketentuan ini jelas merugikan pihaknya, karena KPK dinilai para pemohon akan bersikap subjektif dalam menentukan "justice collaborator".

Oleh karena itu, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pemberian remisi berlaku juga untuk narapidana kasus korupsi".

Mahkamah Tidak Berwenang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU tentang Permasyarakatan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur syarat dan tata cara pelaksanaan remisi.

"Berdasarkan hal ini pemerintah memperoleh kewenangan delegasi untuk mengatur pemberian remisi tersebut," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

Merujuk pada delegasi tersebut dan berdasarkan ketentuan a quo, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang secara lebih detail memberikan panduan pelaksanaan pemberian remisi.

Manahan memaparkan bahwa hak-hak narapidana termasuk dengan remisi, termasuk dalam hak hukum yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana tertuang dalam ketentuan a quo. Dengan demikian, hak tersebut termasuk remisi, bukanlah hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia dan bukan tergolong hak konstitusional.

"Bahwa setelah membaca dengan seksama permohonan para Pemohon, hal yang dipersoalkan sesungguhnya adalah peraturan pelaksanaan dari UU Permasyarakatan yang telah didelegasikan kepada peraturan pemerintah," ujar Manahan.

Oleh sebab itu Mahkamah menyatakan bahwa keberatan terhadap ketentuan a quo berada di luar yurisdiksi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus. Berdasarkan penilaian tersebut, amar putusan Mahkamah menyatakan menolak permohonan para pemohon.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Mahkamah dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa meskipun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun Mahkamah tidak memiliki wewenang untuk mengadili permohonan tersebut.

Tidak Diskriminatif Apabila dikaitkan dengan pembatasan, jangankan terhadap hak hukum (legal rights), bahkan hak yang tergolong hak asasi pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan diatur dengan undang-undang.

Dalam batas penalaran yang wajar, Manahan menyebutkan suatu norma dikatakan mengandung materi muatan yang bersifat diskriminatif apabila norma UU tersebut memuat rumusan yang membedakan perlakuan antara seseorang atau sekelompok orang lain semata-mata didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat bahwa rumusan Pasal 14 ayat (1) UU Permasyarakatan, secara khusus Pasal 14 ayat (1) huruf i, sudah sangat jelas sebab isinya hanya memuat rincian tentang hak-hak narapidana, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain atau diberi pemaknaan berbeda selain apa yang tersurat dalam rumusan norma a quo, lebih-lebih untuk ditafsirkan atau didalilkan diskriminatif.

"Dikatakan demikian, sebab, norma a quo secara jelas memerinci hak-hak apa saja yang dapat diberikan kepada narapidana sesuai dengan filosofi pemasyarakatan yang dianut oleh undang-undang a quo," jelas Manahan.

Atas alasan tersebut Mahkamah menilai keberatan terhadap ketentuan yang diajukan para Pemohon telah berada di luar yurisdiksi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

Oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. (Ben/An)

Maria Rosari

Kejati Jabar

Bandung, 25/10 (Benhil) – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang dilantik hari ini (Rabu (25/10) di Kejati Jabar, Loeke Larasati Agustina mengakui belum bisa bekerja cepat atau menargetkan agenda dan program kerja ke depan setelah dirinya resmi dilantik, karena masih perlu melakukan pemantauan dan penelitian atas program kerja Kejati sebelumnya.

Diminta Gubernur Jabar Cepat Bekerja, Kejati Jabar Belum Bisa Kerja Cepat 


“Target ke depan, belum ada karena saya masih perlu melakukan pemantauan dan penelitian program kerja Kejati sebelumnya (Setia Untung Arimuladi), tuturnya kepada awak media di Kejati Jabar, Rabu (25/10).

Setelah melakukan pemantauan dan penelitian atas program kerja Kejati Jabar sebelumnya, terang Loeke, dirinya baru bisa membuat perencanaan apa saja yang bisa dilakukan atau menindaklanjuti program-program yang sudah atau yang sedang dilakukan Kejati Jawa Barat yang lalu.

“Atau bisa juga, saya membuat perubahan yang jelas kasih waktu saya untuk melakukan pemantauan, monitoring, atas kinjerja Kejati Jabar sebelumnya,” jelasnya.

Lebih lanjut Loeke menerangkan,  mengingat fungsi Kejati adalah penegakkan hukum, jadi yang jelas saat ini dirinya akan fokus terlebih dahulu pada tindak korupsi, dan berharap saat dirinya memimpin di Kejati Jabar tindak korupsi yang masuk ke Kejati Jabar tidak banyak.

“Soal korupsi, saya harap nanti tidak terlalu banyak ya, tapi saya nantinya akan lebih lakukan tindak pencegahan dan penindakan akan seiring sejalan,” jelasnya.

Untuk sementara waktu, kasus-kasus yang saat ini menjadi fokus penyelesaian Kejati Jabar. Saya belum bisa menindaklanjuti atau menyikapinya seperti apa, karena dirinya harus melihat kasus tersebut seperti apa.

“Tapi secara keseluruhan, saya pikir Kejati Jabar sudah baik, dan diinternal sendiri cukup baik. Jika nanti saya dapati ada yang tidak beres dari anggota Kejati Jabar sendiri. Maka, saya akan bertindak tegas,” ujarnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan besar harapannya atas Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang baru dilantik ini mampu melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Kejati Jabar sebelumnya, dan bisa cepat bekerja.
“Kita tentu berharap apa yang sudah dirintis bisa dilanjutkan baik urusan pembinaan ataupun penindakan hukum,” tuturnya.

“Maka dari itu, Kita berharap Kejati Jabar baru ini lebih bisa mendahulukan tindakan preventif dan bagaimana bisa mencegah penyimpangan-penyimpangan hukum itu terjadi di Jabar,” tegas Aher.

Baik itu di tindak pidana umum maupun khusus seperti tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi sorotan Pemerintah Pusat. Hal yang pasti, Kita berharap terutamanya korupsi tidak banyak terjadi di Jawa Barat, dan semoga Kejati Jabar baru ini mampu dan mau menegakkan hukum secara tegas hingga membuat efek jera bagi si pelakunya. (fit)


Apartemen Solo

Solo, 18/10 (Benhil) - Ketua Real Estate Indonesia Kota Surakarta Antonius Hendro Prasetyo terlibat dugaan kasus penipuan jual-beli apartemen dan mengaku dirinya juga menjadi korban oleh pimpinan PT Anggoro Jaya, Wisnu Tri Anggoro, yang kini menjadi buronan polisi.

"Saya dijadikan terdakwa dari laporan seorang warga asing asal Korea, Kim Yum Tae, yang membeli apartemen M-Icon senilai Rp481 juta per unit di kawasan Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kebupaten Sleman, pada 2015," kata Antonius Hendro Prasetyo yang juga sebagai Direktur Utama PT Ataya di Solo, Rabu.

Bahkan, kata Antonius, dalam sidang di Pengadilan Negeri Surakarta dijerat Pasal 378 KUHP jo Pasal 372 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Padahal, kata Antonius, dirinya juga menjadi korban dari pihak pengembang, PT Anggoro Jaya, milik Wisnu Tri Anggoro, yang tidak lain merupakan developer pembangunan apartemen tersebut.

Antonius mengaku dirinya membeli apartemen tersebut sebanyak 25 unit yang uangnya sudah disetor Rp1,9 miliar kepada Wisnu Tri Anggoro dan sejumlah barang bukti pembayaran melalui rekening bank juga ada.

Menurut dia, dari 25 unit apartemen terdiri dari 23 unit dibeli oleh Bonus Puji Raharjo, Komisaris PT Ataya yang juga merupakan adik kandung terdakwa, satu unit dibeli oleh Direktur PT Ataya Joko Mulyono dan satu lainnya miliknya.

Menyinggung soal kasus yang menimpa dirinya dari warga Korea Kim, Antonius mengatakan, dirinya tidak pernah menawari apartemen saudara Kim, Namun Kim ketika berkunjung ke Paragon Mall Solo mendapatkan brosur soal apartemen di Sleman itu.

Kim juga pernah menanyakan kepada temannya di Yogyakarta, apartemen itu sangat tertarik.

"Kim kemudian sempat dipertemukan dengan pihak PT Anggoro Jaya dan dia melakukan pembayaran melalui transfer uang lewat saya dan sebagian langsung ke rekening milik Wisnu sehingga saya juga menjadi korban dari pengembang ini," kata Antonius.

Menurut dia, dirinya juga telah mengantongi surat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) yang dikeluarkan PT Anggoro Jaya pada 18 Maret 2015 setelah melakukan pelunasan. Namun pertengahan 2016, dirinya mendapati ada kejanggalan dalam proses pembangunan apartemen M Icon itu.

"Saya sempat melaporkan Wisnu dan Leni Mefianingsih Fasni, Komisaris PT Anggoro Jaya ke Polda Yogyakarta pada 24 Oktober 2016 dengan nomor laporan STTLP/915/X/2016/DIY/SPKT," kata Antonius.

Pihaknya sempat menanyakan soal perkembangan pembangunan apartemen kepada developer properti, tetapi mereka bilang masih terganjal izin dan lain-lainnya. Dia kini statusnya menjadi tersangka dan DPO (Daftar Pencarian Orang) di Polda Yagyakarta.

"PT Ataya perjanjian kerja sama sebagai perusahaan yang bergerak di bidang broker properti dengan PT Anggoro Jaya sebenarnya sudah berjalan lama, tetapi saya terlalu percaya developer itu," katanya.

Namun dirinya justru kini yang terjerat hukum dan sekarang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

"Saya masih menghormati dan melihat proses hukum yang berlangsung, tetapi saya menilai peneggak hukum terlalu memaksakan saya sebagai terdakwa tanpa melihat latar belakang proses pembelian apartemen dengan para korban," katanya.

Peristiwa tersebut berawal saat Kim Yum Tae, warga Korea tertarik membeli apartemen di Sleman melalui Antonius yang harganya lebih murah senilai Rp481 juta per unit. Kim mengajak lima rekannya untuk ikut membeli apartemen M-Icon itu dan telah menyetorkan sejumlah uang, tetapi apartemen M-Icon tidak segera terealisasi. (Ben/An)

Sugito Irjen Kemendes

Jakarta, 18/10 (Benhil) - Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sugito meminta agar menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong bila dinyatakan bersalah.

"Saya mohon ditempatkan di Lapas Cibinong, Bogor, dengan pertimbangan keluarga saya di Bogor dan saya saat ini tidak ada lagi penghasilan sehingga kalau ditempatkan di tempat lain keluarga akan butuh biaya transportasi dan akan menjadi beban," kata Sugito saat membacakan nota pembelaan (pledoi) pribadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Dalam perkara hukum ini, Sugito dituntut dua tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti memberikan suap senilai Rp240 juta kepada auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri dan anak buahnya Ali Sadli agar laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Saya tidak menampik bahkan dengan kata ikhlas pada 10 Mei 2017 dan 26 Mei 2017 saya telah meminta Jarot Budi Prabowo mengantarkan uang atensi sebesar Rp200 juta dan Rp40 juta kepada Ali Sadli di kantor BPK," kata Sugito.

Namun dia mengaku tidak berupaya untuk mempengaruhi Rochmadi dan Ali agar membuat opini WTP untuk Kemendes PDTT. Sugito mengaku memberikan uang karena didesak oleh auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang masuk dalam tim pemeriksa bernama Choirul Anam dan juga Ali Sadli.

"Pada 22-28 April 2017 Choirul Anam hampir setiap hari mengejar saya untuk memberikan atensi atau perhatian kepada Rochmadi dan Ali Sadli sekitar Rp250 juta," katanya.

"Akibat terdesaknya saya atas permintaan Choirul Anam, lalu saya mengajak Anam bertemu sekjen dan Choirul mengatakan opini Kemendes adalah WTP dan mengatakan perlunya atensi sebesar 250 juta. Saya tegaskan bahwa Choirul yang menginisiasi dan menetapkan nominal pemberian uang itu," ungkap Sugito.

Iapun menyayangkan sangkalan Choirul Anam mengenai pertemuan itu termasuk saat penyangkalan Choirul Anam mengenai konfirmasi dari Ali Sadli.

"Tekanan Choirul Anamlah penyebab bencana bagi saya yang puncaknya terjadi pada Mei 2017," kata Sugito.

Sugito pun mengaku sudah bekerja sebagai PNS sebagai 36 tahun dan tidak pernah dijatuhi hukuman selama menjadi PNS.

"Kerinduan saya kepada anak dan istri, karena ikut menderita dan saya sedih, anak saya yang masih SMP tidak tahu saya dibawa penahanan KPK," katanya.

"Saya sering menangis sendiri karena tidak mampu berbuat banyak dan ditahan di tempat terbatas dan tidak berdaya. Saya menyesali melukai hati dan hari-hari mereka," kata Sugito sambil tersedu.

Sedangkan anak buah Sugito, Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Jarot Budi yang dituntut penjara selama 2 tahun ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan juga meminta menghabiskan masa hukuman di Lapas Cibinong.

"Saya minta dihukum di Lapas Cibinong, keluarga saya tinggal di Sukmajaya Depok. Jadi keluarga butuh biaya transportasi besar bila saya ditahan di tempat lain," kata Jarot. (Ben/An)


Rani Artiva

Palembang, 18/10 (Benhil) - Terdakwa operasi tangkap tangan di Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dituntut hukuman pidana penjara selama lima tahun.

Terdakwa kasus pungutan liar pembuatan sertifikat tanah, Rani Artiva mendengarkan pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iskandarsyah Alam juga menjatuhkan denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara kepada terdakwa.

"Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 12 hurup a UU RI no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan pasal UU RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Iskandar.

Seusai mendengarkan tuntutan dari JPU, majelis hakim yang diketuai Paluko Hutagalung memberikan kesempatan terhadap kuasa hukum terdakwa Rani Arvita untuk menyiapkan nota pembelaan atau pledoi pada persidangan berikutnya.

"Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan pledoi dari terdakwa," kata dia.

Sebelumnya, tim kuasa hukum terdakwa Rani Arvita, di dalam eksepsinya (keberatan) yang disampaikan di persidangan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (8/8), menerangkan bahwa kasus yang menimpah kliennya tersebut merupakan pemufakatan jebakan.

"Majelis hakim kami sampaikan bahwa apa yang menimpah terdakwa Rani Arvita ini merupkan pemufakatan jebakan, karena sebelum terjadinya penangkapan Rani oleh tim siber pungutan liar Polresta Palembang, sudah ada laporan yang dilakukan oleh Margono ke Polresta Palembang," kata M Dian Alam Pura, salah satu kuasa hukum terdakwa, saat membacakan eksepsi.

Terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwa Rani Arvita tersandung kasus pungutan liar (pungli) pada Jumat (3/5) lalu. Terdakwa menjanjikan dapat menyelesaikan masalah sengketa kepemilikan sertifikat tanah hak milik yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Rani terkena OTT di kantornya BPN Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan kasus tindak pidana korupsi dengan dakwaan pertama dalam pasal pasal 12 huruf A UU No 31 tahun 1999 diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan dakwaan kedua pasal 11 UU No 31 tahun 1999 diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. ***2** (Ben/An)


Korupsi KTP-e
Jakarta, 18/10 (Benhil) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Vidi Gunawan, adik dari dari terdakwa perkara KTP-e Andi Narogong dalam penyidikan tindak korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Selain memeriksa Vidi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan memeriksa tiga saksi lainnya untuk tersangka Anang Sugiana dalam kasus yang sama.

Tiga saksi itu antara lain mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta dua saksi dari unsur swasta masing-masing Yusuf Darwin Salim dan Marieta.

Menurut Febri, KPK dalam beberapa hari ini terus melakukan pengembangan dalam penanganan kasus KTP-e.

"Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa penanganan kasus KTP elektronik ini tetap akan berjalan karena ada sejumlah pihak yang menurut kami dari bukti-bukti yang kami miliki harus bertanggung jawab dalam indikasi korupsi KTP-e yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun itu," tuturnya.

Menurutnya, KPK saat ini baru memproses lima orang dalam penanganan perkara KTP-e, yaitu mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto yang telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Kemudian, Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan anggota DPR RI Markus Nari sedang dalam proses penyidikan di KPK.

Selain itu, kata dia, KPK juga saat ini sedang menangani dua perkara hukum lainnya terkait Kartu Tanda Penduduk elektronik, yaitu terhadap anggota DPR RI Miryam S Haryani dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi memberikan keterangan tidak benar dan saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Selanjutnya, Markus Nari dalam kasus dugaan tindak pidana sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi KTP-e dan saat ini sedang di tahap penyidikan "Kami baru proses lima orang masih ada sejumlah nama dengan peran masing-masing yang tentu harus kami gali dan kami kejar lebih lanjut, untuk itu lah kami perlu lakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak untuk kepentingan penanganan perkara KTP-e ini," ucap Febri.

Anang Sugiana Sudihardjo merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution yang ditetapkan sebagai tersangka baru kasus KTP-e pada 27 September 2017.

PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-elektronik (KTP-e) yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

Indikasi peran Anang Sugiana Sudihardjo terkait kasus itu antara lain diduga dilakukan bersama-sama dengan Setya Novanto, Andi Agusitnus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto dan kawan-kawan.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek KTP-e.

Anang Sugiana Sudihardjo disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Budi Suyanto
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.