Showing posts with label Aktual. Show all posts

Kemandirian Pangan Era Joko Widodo-JK

Jakarta, 22/10 (Benhil) - Salah satu capaian yang diharapkan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah kemandirian pangan atau swasembada tanpa harus lagi bergantung terhadap komoditas pangan.

Upaya pencetakan persawahan baru serta menyiapkan bibit unggul komoditas pertanian terus dilakukan agar produktivitas meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Kementerian Pertanian (Kementan) pada tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan panen panen padi di hamparan 120 hektare di Desa Tunggal Bhakti, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan sekaligus melaunching ekspor beras 25 ton ke Malaysia dengan kualitas Premium dan Medium, Kamis (19/10).

SEKTOR PERTANIAN MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kondisi pertanian padi di Kalimantan Barat sudah mengalami surplus cukup banyak mencapai 350 ribu ton. Untuk Kabupaten Sanggau, surplus beras telah melebihi 50 ribu ton dan dikirim ke negara tetangga (Malaysia) melalui perbatasan di Entikong.

Malaysia setiap tahunnya membutuhkan impor beras lebih dari satu juta ton. Kebutuhan ini ditutupi dengan melakukan impor dari Thailand, Vietnam, dan sejumlah negara lain. Untuk menutupi kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan pembicaraan dan meyakinkan pemerintah Malaysia bahwa Indonesia bisa ikut serta menutupi kebutuhan tersebut.

Importir dari Malaysia juga meminta ada suplai beras dari Indonesia sebanyak 140 ribu ton. Untuk itu, ekspor yang akan dilakukan ke Malaysia tidak hanya kali ini, Kementan bakal ekspor beras secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ekspor ini bukan yang pertama kali Indonesia karena sebelumnya juga telah mengekspor beras ke Papua Nugini dan bawang ke beberapa negara di Asia Tenggara. Kementan meminta petani di Sanggau tidak hanya menanam padi, tapi juga jagung yang dibutuhkan oleh sejumlah negara tetangga.

Kementerian Pertanian juga mendorong ekspor jagung dari Sanggau ke Malaysia. Guna memperluas lahan pertanian jagung, Kementan akan memberikan alat mesin pertanian (alsintan) berupa traktor, pompa air, eksvalator dan bibit jagung berkualitas secara gratis. Selain mengupayakan swasembada beras, Kementan juga berupaya mengembangkan tanaman jagung agar kebutuhan jagung bisa didatangkan dari dalam negeri.

Kementerian Pertanian bersama instansi terkait melakukan panen dan tanam jagung pipilan kering secara serentak di Desa Pagintungan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, sebagai upaya pengembangan pangan di wilayah penyanggah kota besar. Kabupaten Serang dipilih menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan Menteri Pertanian sebagai produsen pangan di sekitar ibu kota guna mencapai swasembada jagung.

Daerah kota besar akan didukung pangan oleh daerah sekitarnya karena membutuhkan pangan dalam jumlah besar. Maka itu, strateginya mengembangkan daerah sekitar kota besar sehingga tidak mempengaruhi inflasi ketersediaan pangan dan harga yang diterima petani juga baik. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, Kementerian Pertanian melalui Program Pengembangan Pangan di Wilayah Penyanggah Kota Besar, menetapkan 13 kabupaten di tiga provinsi sebagai produsen pangan.

Provinsi Banten yang menjadi penyanggah pangan ibu kota, terdapat di Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang dan Tangerang. Provinsi Lampung di Sumatera terdapat di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Selatan dan Lampung Timur. Sementara itu, wilayah penyanggah di Provinsi Jawa Barat terdapat di Kabupaten Subang, Karawang, Sukabumi, Purwakarta dan Cianjur.

Pada kegiatan itu jagung (Zea mays ssp. mays) pipilan kering dengan kadar air sekitar 20 persen yang dipanen seluas lima hektare, namun sebelumnya petani sudah memanen 100 hektare.

Para petani di Desa Pagintungan mengakui komoditas jagung merupakan jenis komoditas yang baru ditanam, sebelumnya umumnya hanya padi. Oleh karena itu, kelompok tani belum bisa menikmati keuntungan dari panen serentak itu Kementan menyatakan salah satu lokasi pengembangan budidaya jagung di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, memiliki potensi lahan 300 hektare, 125 hektare di antaranya sudah panen dan dimanfaatkan untuk budidaya jagung oleh petani sekitarnya.

Guna mendukung panen berkelanjutan, Kementerian Pertanian memberikan bantuan berupa benih jagung 200kg, alat dan mesin pertanian (alsintan), traktor roda empat sebanyak lima unit, traktor roda dua 61 unit, pompa untuk irigasi dan mesin tanam jagung.

Kementan juga memfasilitasi penjualan langsung jagung pipilan kering kepada pengusaha sehingga tidak ada perantara sehingga petani mendapatkan harga yang sesuai. Pemerintah Provinsi Banten menetapkan sasaran tanam jagung 2017 seluas 128.095 hektare, luas panen 122.971 hektare, dan produksi 479.103 ton (produktivitas 38,96 kuintal per hektare).

Sasaran tersebut sebagian besar berada di kawasan penyangga pangan yaitu Kabupaten Pandeglang 85.850 hektare, Kabupaten Lebak 30.000 hektare dan Kabupaten Serang 10.900 hektare.

Realisasi tanam jagung di Provinsi Banten sampai akhir Agustus 2017 seluas 17.329,7 hektare dengan perkiraan luas panen sampai September 2017 adalah 12.371,7 hektare.

Swasembada Bawang Putih Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga optimistis Indonesia bisa swasembada bawang putih (Garlic) dengan menyediakan lahan seluas 60 ribu hektare, antara lain di Temanggung, Magelang, dan Lombok Timur.

Untuk itu penyediaan lahan sudah difokuskan di sejumlah kabupaten, yakni di Temanggung (Jawa Tengah), Magelang (Jawa Tengah), Tegal (Jawa Tengah), Sembalun (Lombok Timur), Solok (Sumatera Barat) dan Sulawesi Selatan.

Namun penanaman bawang putih pada tahun ini difokuskan di dua tempat, yakni di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Penyediaan lahan untuk menanam bawang putih di Jawa Tengah, yakni Temanggung seluas 1.000 hektare (ha), Magelang 70 ha, Tegal 30 ha serta di Lombok Timur, NTB seluas 1.500 ha.

Wilayah tersebut sesuai dengan syarat penanaman bawang putih, yakni dataran tinggi di atas 800 meter, memiliki tanah berpasir dan tersedia air setiap saat. Selain itu, petani yang berpengalaman menanam bawang putih ada di Lombok Timur dan Temanggung.

Adapun penanaman bawang putih seluas 2.600 ha pada tahun ini ditargetkan untuk penyediaan bibit, bukan sebagai konsumsi kebutuhan pangan.

Tahun 2017 targetnya untuk bibit. Tahun 2018 targetnya bibit dan sebagian untuk konsumsi sekitar 17 persen. Kementan memperkirakan satu hektare lahan akan menghasilkan lima ton bibit bawang putih atau 13 ribu ton bibit untuk rencana penanaman di lahan seluas 2.600 hektare pada tahun ini.

Dengan terus digenjotnya upaya penyediaan lahan dan bibit tanaman pangan diharapkan kemandirian pangan Indonesia segera terwujud. (Ben/An)

Ahmad Wijaya

Batik Tulis Yogyakarta

Yogyakarta, 22/10 (Benhil) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggencarkan sertifikasi pengrajin batik guna meningkatkan kompetensi mereka agar lebih mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun pasar global.

"Secara bertahap kami akan menyertifikasi pengrajin batik dengan menyesuaikan anggaran yang ada," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY Budi Antono di Yogyakarta, Minggu.

Budi menyebutkan hingga saat ini dari ribuan pelaku usaha batik di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), sudah mencapai 320 pengrajin batik yang telah melalui uji kompetensi dan mendapat tersertifikasi.

Menurut beliau, dengan mengantongi sertifikasi, pengrajin batik memiliki kekuatan payung hukum atau legalitas sehingga mendukung daya saing produk batik tersebut untuk bersaing baik di pasar lokal maupun mancanegara.

"Setelah mendapatkan sertifikasi kami akan memberikan pelatihan dan evaluasi terhadap pelaku industri kecil menengah (IKM) batik itu," kata dia.

Budi Antono menilai, jumlah pengrajin batik di DIY tidak menurun, melainkan terus terjadi regenerasi dari tahun ke tahun. Hal itu, menurut dia, seiring dengan upaya pemerintah yang mewajibkan pelajaran membatik masuk ke dalam kegiatan ekstra di setiap sekolah. "Kalau dulu kesannya yang membatik orang-orang tua, sekarang generasi muda sudah banyak yang bisa membatik," kata dia.

Menurut Budi, sentra industri batik di DIY antara lain terdapat di Dusun Tancep, Trembowo (Kabupaten Gunung Kidul), Imogiri, Pandak (Kabupaten Bantul), Sapon, Gulurejo, Lendah (Kulon Progo), Turi/lereng merapi (Kabupaten Sleman), dan Taman Sari (Kota Yogyakarta) dengan total corak batik pada 2015 mencapai 400 ragam.

Kepala Seksi Sandang dan Kulit Disperindagkop DIY, Ani Srimulyani mengatakan sesuai data 2015 industri batik di DIY terus mengalami pertumbuhan dengan jumlah IKM mencapai 8.000 IKM. Jumlah itu meningkat dari 2013 yang masih berjumlah 3.000 IKM yang tersebar di lima kabupaten/kota.

Dikatakan, rata-rata industri kecil menengah (IKM) batik mampu memproduksi dua puluh meter kain per hari dengan mematok harga mulai Rp500 ribu per lembar untuk batik tulis, dan mulai Rp150 ribu per lembar untuk batik cap.


Penenggelaman Kapal
Jakarta, 21/10 (Benhil) - Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla selama tiga tahun terakhir ini tidak bisa dilepaskan dari sosok sang menteri, Susi Pudjiastuti.

Meski awalnya sempat diragukan karena dianggap lebih terkenal dengan perusahaan maskapai penerbangan miliknya, Susi Air, perempuan kelahiran Pangandaran, 15 Januari 1965 itu, ternyata berhasil menjawab mereka yang meragukannya.

Hal tersebut terutama di bidang pemberantasan penangkapan pencurian ikan secara ilegal, yang sesuai dengan pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Jakarta, 16 Agustus 2017 lalu.

Ketika itu, Presiden menegaskan bahwa berbagai pihak harus berani melawan pencurian sumber daya laut serta tak boleh ragu guna menjaga kedaulatan dan perbatasan Republik Indonesia.

Karena itu pula, tidak heran bila Menteri Susi bertindak lugas dan cepat, serta mengingatkan bahwa kejahatan industri perikanan yang dilakukan secara lintas negara dan terorganisir bakal berpotensi melemahkan hukum dan kedaulatan negara.

Menteri Susi menyampaikan hal tersebut dalam Simposium Internasional Kejahatan Perikanan yang digelar di Wina, Austria, 25 September 2017.

Menurut dia, kejahatan tindak pidana perikanan lintas negara kerap terjadi mulai dari perencanaan penangkapan ikan yang berkaitan dengan asuransi, kepemilikan dan perizinan kapal, hingga korupsi dalam peroleh izin, pemalsuan dokumen, penggelapan pajak, pencucian uang, perdagangan orang dan obat-obatan terlarang.

Kejahatan tersebut, lanjutnya, juga seringkali melibatkan banyak pihak yang berdomisili di berbagai negara.

Simposium Internasional tentang Kejahatan Perikanan itu sendiri merupakan pertemuan lanjutan dari simposium sebelumnya yang telah diselenggarakan di Yogyakarta (Oktober 2016) dan Cape town, Afrika Selatan (September 2015).

Beberapa topik yang dibahas dalam simposium itu antara lain tantangan global dalam menangani kejahatan perikanan, kasus kejahatan ekonomi bidang perikanan, kasus lintas negara yang terorganisir, perdagangan orang dalam industri perikanan, serta program peningkatan kapasitas dan peran lembaga antarpemerintahan dalam membantu negara-negara memerangi kejahatan perikanan.

Adapun tujuan simposium tersebut untuk memperkuat komitmen internasional guna memerangi kejahatan perikanan melalui suatu pernyataan bersama yang menghasilkan langkah-langkah pemberantasan kejahatan perikanan melalui kerja sama internasional dan pengembangan kapasitas, serta meningkatkan kesadaran global terkait dengan isu itu.

Berdasarkan data KKP, sejak Januari sampai dengan pertengahan September 2017, telah ditangkap sebanyak 107 kapal perikanan ilegal yang terdiri dari 68 KIA berbendera Vietnam, 4 KIA berbendera Filipina, dan 9 berbendera Malaysia. Sedangkan 26 kapal lainnya berbendera Indonesia.

Masih di tahun 2017, KKP bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, TNI AL, Polri, dan Bakamla, mendeportasi 239 nelayan Vietnam, yang dilakukan dari Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, pada tanggal 4 Oktober 2017.

Dalam proses deportasi itu, pemerintah Vietnam mengirimkan satu kapal Vietnam Coast Guard 8001 untuk membawa warganya kembali ke Vietnam. Deportasi yang dilakukan kali ini merupakan yang kedua pada tahun 2017.

Sebelumnya pada tanggal 9 Juni 2017 dilakukan deportasi sebanyak 695 nelayan Vietnam dari Pangkalan PSDKP Batam.

Perikanan merusak KKP pada tahun ini juga telah mencanangkan untuk fokus dalam rangka memberantas aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara yang destruktif atau merusak.

Untuk itu, KKP bersama-sama dengan Badan Reserse dan Kriminal Polri serta sejumlah instansi lainnya berhasil mengungkap jaringan sindikat aktivitas penangkapan ikan secara merusak dan peredaran komoditas ikan ilegal yang dilakukan di sejumlah daerah.

Misalnya, Kepala Pusat Karantina Ikan KKP Riza Priyatna menyatakan pihaknya bersama Ditjen Bea Cukai Kemenkeu berhasil menggagalkan pemasukan ikan beku atau produk perikanan ilegal 22.198 kilogram pada 16 Agustus 2017.

Berdasarkan informasi, produk perikanan ilegal itu diangkut dengan beberapa kapal yang melakukan pengangkutan hasil perikanan dari Pelabuhan Telaga Punggur Batam dengan tujuan Pelabuhan Tembilahan Riau.

Setelah mendapat penetapan sita dari Pengadilan Negeri Batam, ikan tersebut dapat dimusnahkan atau dilelang untuk kepentingan negara, sedangkan kerugian yang diderita negara diperkirakan Rp7 miliar.

Ia juga menuturkan pemerintah juga menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster pada Maret-Oktober 2017 sebanyak 1,87 juta ekor dengan potensi kerugian Rp281,41 miliar. Tempat kejadian perkara, antara lain di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai Denpasar, dan Bandara Lombok Mataram.

Hasil penggagalan dan penindakan upaya penyelundupan benih lobster tersebut telah ditetapkan 45 orang sebagai tersangka atau pelaku, yang sebagian besar sudah divonis di Pengadilan Negeri Tangerang, Lombok Tengah, Denpasar, Pangkal Pinang, Lampung, Sleman, Kendari, Banten, Bekasi, dan Bogor.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP dan Bareskrim Polri juga berhasil mengungkap kasus penggunaan bahan peledak, dengan tujuan mengetahui pula jaringan para pelaku penjualan dan distribusi bahan baku, seperti amonium nitrat, potasium nitrat, sumbu api, dan detonator, yang digunakan untuk membuat bom ikan.

Selain itu, Bareskrim Polri dan BKIPM KKP juga berhasil menggagalkan penyelundupan terumbu karang 57 kasus dengan potensi kerugian negara Rp35,38 miliar, serta berhasil membongkar jaringan sindikat penampungan dan penyelundupan lobster di bawah ukuran melalui operasi gabungan di Kediri, Jawa Timur, dan Denpasar, Bali.

Pemerintah melalui KKP bersama Polri, Kemenkeu, Perhubungan, dan AP juga berhasil menggagalkan upaya pengeluaran ekspor ilegal benih lobster di Terminal 3 Domesti Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (7/10), dengan pelaku menyelundupkan benih lobster menggunakan koper dua buah, melalui jalur penerbangan Yogyakarta-Jakarta dan Jakarta-Batam, dengan nilai kerugian negara yang dapat diselamatkan Rp6,44 miliar.

Jangan terjebak Sementara itu, pengamat sektor perikanan Abdul Halim mengingatkan Menteri Susi agar jangan terjebak sebatas penenggelaman kapal pencuri ikan sebagai pelaksanaan praktek perikanan berkelanjutan, karena yang penting adalah bagaimana mengharmonisasikan kebijakan, program, dan anggaran berbasis lingkungan serta sosio-ekonomi.

Menurut Abdul Halim yang juga Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities itu, di tingkat nasional, Menteri Susi masih belum mampu menghubungkan kinerja hulu perikanan dengan hilirnya.

Abdul Halim juga berpendapat, terkait kesejahteraan nelayan, nilai tukar nelayan (NTN) tidak bisa dijadikan tolak ukur karena dinamika lapangan yang serba cepat, seperti adaya proyek pembangunan properti melalui reklamasi pantai dan konservasi asing di laut nasional.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menginginkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi masukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar dalam menenggelamkan kapal jangan dilakukan dekat dengan garis pantai.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, penenggelaman kapal yang dilakukan dengan meledakkan moda transportasi laut itu berpotensi mengotori laut dan menimbulkan polusi, seperti yang pernah dicontohkan dari penenggelaman kapal yang pernah dilaksanakan di dekat kawasan pesisir Pangandaran, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, yang ternyata merusak ekosistem.

Hal tersebut, lanjutnya, karena setelah diledakkan, ditemukan ternyata kapal itu masih menyimpan berton-ton bahan bakar sehingga laut juga tercemar tumpahan bahan bakar.

Sedangkan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menegaskan, regulasi sektor perikanan yang dibuat KKP seharusnya dapat menyelesaikan berbagai masalah bahan baku perikanan yang penting untuk keberlangsungan industri pengolahan ikan.

Ono Surono yang berasal dari Fraksi PDIP itu mengemukakan, hal itu terlihat dari setelah melakukan kunjungan kerja ke Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (26/9), ditemukan regulasi KKP telah membuat pabrik pengolahan di sana kekurangan bahan baku dan ada juga pabrik pengolahan ikan yang terpaksa merumahkan banyak pekerjanya.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapu juga meningkatkan kesejahteraan nelayan dan usaha perikanan.

Untuk itu, ujar dia, dalam membuat regulasi ke depannya diharapkan KKP harus lebih banyak berkomunikasi dengan nelayan dan pelaku usaha perikanan, serta jangan membuat kebijakan secara sepihak.

Penghargaan inspirasional Namun dalam sejumlah pro-kontra mengenai regulasi dan apa yang telah dikerjakan oleh KKP di bawah arahan Menteri Susi, namun institusi tersebut terbukti berhasil berhasil meraih beberapa penghargaan nasional, seperti tiga kategori Penghargaan Soebroto 2017, yang merupakan ajang pencapaian hemat energi yang digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sekjen KKP Rifky Effendi Hardijanto menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang dinilainya harus dimaknai sebagai upaya bangsa Indonesia untuk ikut menghemat energi.

KKP, dalam Penghargaan Soebroto 2017, menyabet juara I Bangunan Gedung Hemat Energi subkategori Bangunan Gedung Hijau Besar untuk Gedung Mina Bahari IV, dan juara I Penghematan Energi di Instansi Pemerintah subkategori Pemerintah Pusat.

Kemudian, KKP juga meraih juara II Bangunan Hemat Energi subkategori Bangunan Gedung Baru untuk Gedung Mina Bahari IV.

Ke depan, ia mengutarakan harapannya agar seluruh masyarakat dapat menyadari pentingnya menghemat energi bukan hanya untuk biaya tetapi juga mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.

KKP, lanjutnya, akan terus menerus mendorong penerapan hemat energi karena dipastikan akan mendorong konservasi lingkungan yang saat ini juga sedang digalakkan pemerintah.

Sedangkan sosok Menteri Susi sendiri, juga berhasil masuk dalam salah satu dari "The BBC 100 Women" 2017, atau daftar 100 wanita inspirasional BBC, perusahaan penyiaran publik Inggris Raya.

"The BBC 100 Women" digelar pertama kali pada 2013 sebagai rangkasan acara tahunan yang berfokus kepada perempuan yang memberikan inspirasi.

Daftar tersebut didukung oleh pemberitaan, artikel, investigasi, dan wawancara yang menyoroti karya dan pekerjaan yang dilakukan oleh para perempuan inspirasional tersebut.

Perempuan lainnya yang termasuk dalam daftar "The BBC 100 Women" itu antara lain adalah Presiden Chile Michelle Bachelet, dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf.

Menteri Susi sebelumnya juga beberapa kali mendapakan penghargaan internasional, seperti Seafood Champion Award dalam acara Seaweb Seafood Summit yang berlangsung di Seattle, Negara Bagian Washington, Amerika Serikat, pada 5-7 Juni 2017.

Susi mendapat penghargaan kategori kepemimpinan karena dinilai berani memberantas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur oleh kapal asing dan lokal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Ia juga dianggap telah berperan penting dalam menjaga kesehatan laut dan praktik pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab melalui pelarangan penggunaan pukat dan alat tangkap tidak ramah lingkungan lainnya.

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga telah menerima penghargaan bidang maritim global, yaitu Peter Benchley Ocean Awards, yang digelar di lembaga Smithsonian, Washington DC, Amerika Serikat, tanggal 11 Mei 2017 lalu.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan anugerah yang semakin meyakinkan dirinya bahwa yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia selama ini sudah benar. Hal tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari kinerja KKP dalam menerapkan berbagai kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang meliputi pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. (Ben/An)

Muhammad Razi Rahman

Guruh Soekarnoputra
 Foto Guruh Soekarnoputra - Bary Fathahilah

Trenggalek, 21/10 (Benhil) - Seniman sekaligus koreografer senior Guruh Soekarnoputra dipastikan hadir menyemarakkan Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) Ke-13 yang akan digelar di Pesisir Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mulai Sabtu (21/9) hingga Minggu (22/10).

Keterangan tertulis Bagian Humas Pemkab Trenggalek selaku tuan rumah FKKS Ke-13 yang diterima Antara, Sabtu, Guruh Soekarnoputra yang merupakan salah satu putra Proklamator itu dijadwalkan mengisi acara dalam pembukaan FKKS Jatim yang telah digelar sejak tahun 2005 tersebut.

"Kenapa menggandeng Mas Guruh dalam FKKS tahun ini, karena kami menginginkan sesuatu yang spesial dan spektakuler dalam festival tersebut," kata Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak dalam tulisan resmi yang dimuat dalam blog Humas Pemkab Trenggalek.

Emil beserta istrinya artis Arumi Bachsin itu turut hadir dalam jumpa pers di Hotel Ibis, kota Surabaya pada Kamis (19/10) mempromosikan gelaran FKKS Ke-13 yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Jawa Timur, menggandeng seluruh daerah di pesisir selatan Jatim mulai Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi tersebut.

Dalam penjelasannya, Emil mengatakan bahwa Kabupaten Trenggalek ingin menyuguhkan sesuatu yang berbeda dan berkesan dalam perhelatan yang diikuti delapan kabupaten itu.

Dalam kegiatan tersebut rencananya Emil juga diminta untuk menyumbangkan sebuah lagu ciptaannya yang pernah dipopulerkan almarhum Chrisye.

"Kami berharap FKKS ini bisa mengenalkan dan mengangkat potensi wilayah-wilayah di selatan Jawa Timur, termasuk Trenggalek, tidak hanya di tingkat nasional bahkan sampai ke kancah internasional," ucapnya.

Sementara, Guruh Soekarnoputra dalam pernyataannya berjanji akan menampilkan karya baru yang spesial untuk Trenggalek.

"Saya akan menyuguhkan karya yang baru dan khusus dibuat untuk Trenggalek dalam FKKS tahun ini," kata Guruh.

Dituturkan oleh Guruh bahwa dalam FKKS nanti akan ada Tari Bedoyo Sinowo Kumolo. Bedoyo sendiri merupakan sebuah tari khas keraton-keraton di Jawa.

"Namun dalam bedoyo ini akan kami berikan sentuhan-sentuhan khusus, seperti halnya gending Jawa yang mengiringi tari tersebut menggambarkan ajaran Sunan Kalijogo. Tarian Jawa ini perpaduan berbagai hal, ada gagrak Jawa yang diwarnai dengan nuansa agamis yang memang saya buat khusus untuk Trenggalek," kata Guruh.

Ia menambahkan beragam tari itu akan dipadukan dalam sebuah karya seni yang sama sekali "gres" (anyar/baru).

"Mas Emil juga saya minta untuk menyanyikan suatu lagu saya yang saya buat untuk almarhum Chrisye, Kala Cinta Menggoda. Selain itu juga ada penyanyi muda pendatang baru Maudy Ayunda di FKKS ini," ujarnya.

Selain Tari Jathil, Turonggo Yakso, juga akan ada tari Gandrung Greget Sari, yakni tari perpaduan antara Gandrung Banyuwangi, Gandrung Bali dan sedikit sentuhan koreografi modern.

"Semua ini benar-benar khusus saya buat khusus untuk FKKS di Kabupaten Trenggalek," kata Guruh Soekarnoputra.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Djarianto mengatakan bahwa FKKS lahir dari sumbangsih para budayawan di pesisir selatan Jawa yang ingin mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah itu.

"FKKS ini digagas berawal dari wacana akan dirintisnya Jalur Lintas Selatan sebagai penyeimbang disparitas perekonomian di wilayah selatan dan utara," kata Djarianto.

Ditambahkan Djarianto, pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, wilayah utara dinilai lebih strategis karena memiliki jalur Pantura, serta di wilayah tengah aksesnya juga sudah terhubung.

Sedangkan di wilayah selatan memang belum terkoneksi dengan baik sehingga seolah muncul ketimpangan.

"Bila dalam segi infrastruktur digagas JLS, para seniman dan budayawan ingin membantu dari segi kesenian sehingga lahirlah FKKS ini," tutur Djarianto. (Ben/An/T.KR-DHS)

Netty Prasetiyani Heryawan

Bandung, 17/10 (Benhil) - Kendati nama Netty Prasetiyani Heryawan dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI)  elektabilitasnya cukup tinggi dan berpeluang besar menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018, dirinya tetap tidak berambisi untuk mengejar peluang tersebut.

“Saya terus terang pada posisi zero position, jadi tidak punya ambisi, dan secara pribadi enggan untuk mengejar peluang-peluang itu,” tutur Netty Prasetiyani yang juga isteri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung, Senin (16/10).

Netty menambahkan, keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat PKS sudah jelas yaitu, mengajukan hanya dua nama dan sudah diputuskan siapa yang akan diusung. Maka dari hasil tersebut, pihaknya lebih memilih untuk mensukseskan apa yang menjadi keputusan partai. Meskipun sebenarnya kondisi masih begitu dinamis atau cair.

“Ya memang masih bisa berubah, bergerak begitu dinamis karena waktu pendaftaran masih Desember, penetapan pun masih Januari masih lama. Jadi, ya, kita tunggu saja karena semuanya masih memungkinkan,” jelasnya pada reporter situs berita Tagar News.

Bagaimana pun juga, tambah Netty yang juga sebagai Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) Jawa Barat, kali ini yang berhak mengusung mencalonkan tanpa berkoalisi hanya satu partai. Sedangkan yang lain harus berkoalisi dan berhitung termasuk bukan hanya calon gubernur saja, tapi dengan siapa pasangannya (wakilnya) karena wakil pun sangat menentukan menang atau tidaknya nanti dalam Pilkada Jabar 2018.

“Kita wait and see-lah. Kita lihat saja para elit ini yang nanti membuat perhitungan, dan menghitung mana yang memungkinkan bisa menang. Karena tentu semuanya ingin menang. Tapi ya yang jelas yang menang satu pasangan saja dan semuanya saat ini sangat dinamis dan banyak polemik serta masih bisa bergerak kesana atau kesini,” tambahnya. (Tagar/Ben/Fitri Rachmawati)


Kelapa Sawit


Jakarta, 15/10 (Benhil) - Dua hari lalu, tepatnya Jumat (13/10), Presiden Joko Widodo melakukan penanaman perdana peremajaan atau replanting kebun kelapa sawit seluas 4.400 hektare di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Program peremajaan tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis) tersebut telah lama dinanti-nantikan petani, karena mereka berharap dengan upaya itu produktivitas tanaman kembali meningkat yang muaranya menaikkan kesejahteraan mereka.

Sebagimana data yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kementan), produktivitas kelapa sawit Indonesia masih tergolong rendah yaitu hanya 3,7 ton/hektare/tahun, padahal potensinya dapat mencapai delapan ton/hektare/tahun.

Faktor utamanya adalah kondisi pohon kelapa sawit, khususnya milik rakyat yang sudah tua dan rusak. Selain itu juga penggunaan benih yang bagi sebagian para petani sawit belum memakai benih unggulan bersertifikat sehingga diperlukan peremajaan tanaman kelapa sawit seluas sekitar 2,4 juta hektare.

Presiden menargetkan agar kebun kelapa sawit rakyat juga dapat memproduksi hingga delapan ton/hektare/tahun. Biasanya petani sekarang yang pohonnya sudah 20-25 tahun hanya dua ton, sehingga nantinya setelah diremajaka meningkat empat kali lipat, Untuk itu, melalui program "replanting" pemerintah memberikan bantuan benih unggul kelapa sawit kepada petani, serta benih jagung untuk memberikan hasil sementara tanaman sawit masih dalam pertumbuhan dan belum berproduksi.

Selain itu juga, bantuan berupa sertifikat membuat masyarakat nyaman dalam berusaha peremajaan kelapa sawit di Sumsel dilakukan untuk lahan seluas 2.834 hektare untuk 1.308 kepala keluarga.

"Ini kita mulai di Sumatera Selatan lebih dulu. Bulan depan saya dorong masuk ke Sumatera Utara, bulan depannya lagi masuk ke Jambi lalu ke Riau," ujar Presiden.

Para petani pun diminta agar serius dalam mengikuti program peremajaan (replanting) tanaman sawit ini. Presiden Jokowi bahkan menyatakan setahun lagi atau awal 2019 akan mengecek kembali tanaman petani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjanjikan hasil peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tidak akan telantar karena akan diserap oleh perusahaan sawit. Pemerintah telah memfasilitasi perjanjian bersama antara koperasi kelapa sawit setempat dengan puluhan perusahaan. Ada dua puluh enam perusahaan, siap membeli buah hasil penanaman ulang perkebunan sawit.

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah petani menjual hasil tanam sawitnya. Perusahaan-perusahaan tersebut direncanakan juga untuk mengajarkan petani melakukan penanaman kelapa sawit dengan benar agar hasilnya dapat diperoleh sesuai target.

Tak hanya itu pemerintah juga akan memberikan modal sebesar Rp25 juta kepada petani yang menerima sertifikat lahan untuk replanting kebun sawit. Sementara, total modal yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp50 juta-Rp60 juta.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Jalil menegaskan, modal Rp25 juta tersebut dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS), sisanya pinjaman dari perbankan.

Sertifikat gratis Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar kebun milik petani yang masuk dalam kawasan hutan dikeluarkan dari kawasan tersebut. Setelah itu, kebun harus segera diberi sertifikat secara gratis.

"(Perkebunan) yang masuk kawasan hutan sudah saya perintahkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan untuk nantinya diberikan sertifikat. Tapi ini khusus untuk kelapa sawit milik rakyat, yang sudah pegang sertifikat yang hadir di sini tolong diangkat biar kelihatan, nanti setelah ini akan lebih banyak lagi yang pegang sertifikat," kata Presiden.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyambut positif program replanting yang dilakukan pemerintah ini. Pihaknya juga menyambut baik adanya kemitraan antara perusahaan dengan petani.

Kemitraan petani dengan perusahaan, diperlukan karena nantinya tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan dari kebun petani tersebut akan diserap pabrik milik perusahaan.

Menurut Joko Supriyono, perusahaan sebagai" off taker-nya" mempunyai laverage yang lengkap baik dari aspek modal maupun teknologi, sehingga perusahaan melalui kemitraan bisa membantu membangun kebun petani yang lebih baik, sehingga produktivitasnya bisa tinggi.

"Ini perlu diperluas untuk dikembangkan sehingga akan terjadi sinergi yang baik antara petani dengan perusahaan," kata Joko.

Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Dodi Reza Alex, mengatakan peremajaan perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan di daerahnya akan menjadi percontohan nasional, karena daerahnya yang menerapkan peremajaan kelapa sawit yang pertama.

Peremajaan kelapa sawit tersebut merupakan perkebunan berkelanjutan karena pihaknya menerapkan perkebunan yang memperhatikan lingkungan sekitar, sehingga program itu diharapkan dapat menjadi diplomasi internasional.

Adanya peremajaan tersebut akan meningkatkan produksi tandan buah segar sekaligus CPO (Crude Palm Oil), lanjutnya oleh karena itu program tersebut harus didukung bersama termasuk masyarakat sekitar.

Dorong bibit unggul Direktur Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) Hasril Siregar menilai program peremajaan kelapa sawit yang dicanangkan pemerintah tersebut bisa mendorong penggunaan bibit sawit unggul.

Selama ini banyak petani menggunakan bibt sawit asalan akibatnya produktivitasnya rendah. Namun demikian, Hasril mengakui petani di wilayah Sumatera relatif lebih baik dalam menggunakan bibit sawit unggul, berbeda dengan petani di wilayah Kalimantan masih banyak yang menggunakan bibit sawit asalan.

Oleh karena itu, program replanting yang dibiayai BPDP sawit tersebut akan mendorong petani dalam menggunakan bibit sawit unggul yang diproduksi perusahaan pembibitan sawit yang mendapat sertifikat.

Program replanting otomatis juga menggairahkan perusahaan pembibitan sawit karena dengan adanya program ini pasar benih sawit kian besar. (Ben/An)

Jokowi Di Tanah Karo

Kehadiran Presiden Joko Widodo di tengah-tengah keluarga korban bencana letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, bukan saja penting bagi kelangsungan hidup para pengungsi, yang sebagian telah direlokasi, tapi juga bagi perintisan tradisi laku politik yang menempatkan rakyat lapisan bawah sebagai prioritas pengabdian.

Dengan banyak memikirkan, memberikan prioritas kebijakan yang meringankan beban derita rakyat, terutama yang sedang menderita, seorang Presiden telah memaknai populisme secara bermakna, secara konkret.

Selama ini konsep populisme lebih dipahami sebagai strategi politik dari mereka yang bertungkus-lumus dalam kekuasaan dengan lebih banyak mengobral janji manis yang tak selalu ditepati ketika kuasa itu sudah dalam genggaman tangan.

Rakyat menengah ke bawah, yang umumnya merupakan pemilik suara terbanyak dalam pemilu di mana pun, perlu dirayu, diberi iming-iming agar memberikan suara mereka kepada politisi yang menjanjikan kemudahan dan kemanfaatan bagi mereka.

Ketika sebuah bangsa sedang dilanda problem besar pengangguran yang diakibatkan oleh banyaknya pekerja migran yang menyerobot lapangan kerja warga pribumi, politisi yang sedang berkampanye dalam pemilu dapat mengobral kebijakan populis.

Kebijakan itu bisa berupa penghentian penerimaan pekerja migran dan lapangan kerja akan dibuka hanya untuk warga pribumi atau warga lokal yang sedang menganggur.

Hampir semua capres menerapkan strategi meraih kekuasaan dengan menjual janji-janji populis. Semua itu lumrah. Yang menjadi poin penting adalah: sejauhmana janji-janji populis itu dikonkretkan setelah kekuasaan tergapai? Di sisa masa jabatannya yang dua tahun ini tampaknya Jokowi perlu lebih banyak menggunakan waktunya untuk bersentuhan dengan publik kalangan bawah, yang menjadi basis utamanya dalam kemenangannya berkompetisi memimpin negeri ini.

Problem yang dihadapi setiap pemimpin bangsa selalu tak pernah ringan. Dalam kasus pengungsi korban letusan Gunung Sinabung, misalnya, Jokowi harus memastikan bahwa ribuan keluarga perlu direlokasi, disediakan lahan tempat tinggal dan lahan bertani. Ketika pilihannya adalah harus mengorbankan lahan konservasi, yang tentu saja sangat vital bagi kesintasan lingkungan, Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa pengungsi harus diutamakan.

Menyaksikan penderitaan warga yang sedang menderita adalah modal psikis yang sangat penting bagi seorang pemimpin terutama presiden. Semakin banyak Jokowi berinteraksi dengan rakyatnya yang sedang dilanda penderitaan karena menjadi korban bencana alam, semakin menguatlah komitmennya bekerja untuk rakyat.

Modal psikis itu juga dapat digunakan untuk memperteguh pendirian bahwa tindakan tegas dan keras terhadap siapa pun yang melakukan usaha memperkaya diri dengan melanggar hukum adalah mutlak tak bisa ditawar lagi alias harga mati.

Ketika seorang pemimpin berinteraksi dengan para pengungsi yang umumnya hidup dalam kondisi kekurangan dan tak wajar sebagaimana warga bisa yang hidup terteram dalam keluarga yang jauh dari bencana, hati nuraninya akan terketuk untuk menggulirkan kebijakan yang meringankan beban pengungsi.

Bisa dipahami jika Jokowi meminta pejabat di bawahnya untuk memastikan bahwa sampai akhir 2018, ribuan pengungsi korban letusan Gunung Sinabung harus sudah direlokasi, diberi tempat tinggal tetap dan lahan untuk bekerja.

Sangat bermakna Bagi lawan politiknya yang akan bersaing dengan Jokowi pada Pemilu Presiden 2019, pernyataan Jokowi itu bisa ditafsirkan serbagai salah satu kiat berkampanye menjelang pilpres. Namun, bagi pengungsi, yang tak mustahil bahwa sebagian di antara mereka bukan simpatisan atau bukan pemilih Jokowi pada Pilpres 2014, pernyataan Jokowi tentang relokasi harus tuntas sebelum 2019 sangatlah bermakna.

Masalah pengungsi Gunung Sinabung belum tuntas, kini disusul masalah pengungsi warga yang tinggal di lereng-lereng Gunung Agung di Bali, yang diprediksi akan memuntahkan lahar sewaktu-waktu. Kehadiran Jokowi di tengah-tengah pengungsi di Bali itu pun sangat diharapkan dan penting untuk mengejahwantahan populisme yang pernah digaungkan di masa kampanye.

Makna kehadiran Jokowi di lingkungan masyarakat yang sedang menderita sangat urgen karena hal itu dapat meningkatkan perhatian dan penanganan terhadap para pengungsi yang membutuhkan banyak bantuan dan pertolongan.

Ketegasan Jokowi terhadap pejabat yang nekat "bermain api" dengan memanipulasi dana bantuan bagi rakyat yang sedang mengalami kesulitan seperti terdampak bencana alam akan dirasakan oleh oknum bersangkutan dengan kehadiran sang Presiden di tengah-tengah warga yang mengungsi.

Semakin banyak persentuhan sosial Jokowi dengan rakyat bawah, yang menjadi mayoritas pemilik suara dalam pemilu, semakin ringan Jokowi menghadapi pesaingnya dalam Pilpres 2019.

Akibat dari semua itu justru menguntungan bukan saja buat Jokowi tapi juga rakyat. Artinya, Jokowi tak membutuhkan sokongan dana kampanye berlebihan untuk menumbangkan pesaingnya. Dengan demikian, Jokowi tak terlalu bergantung pada penyandang dana kampanye dalam berlaga sebagai petahana.

Memberikan perhatian utama kepada para warga yang sedang mengalami penderitaan dan meringankan beban mereka adalah bentuk konkret populisme yang bermakna, yang imbasnya juga memberikan poin plus bagi Jokowi dalam berbakti di periode kedua.

Dalam konteks inilah, kebijakan agraria Jokowi untuk membagikan jutaan lembar sertifikat tanah ke masyarakat yang berhak juga bisa dibaca sebagai populisme yang diwujudkan dalam aksi konkret yang bermakna.

Birokrasi yang bertanggung jawab melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Jokowi agaknya tinggal bekerja tanpa berpikir atau pilih kasih lagi sebagaimana yang dicirikan oleh birokrasi modern weberian.

Semakin banyak rakyat, yang bukan kroni Jokowi, merasakan manfaat kepemimpinan Jokowi, semakin kuat juga Jokowi meletakkan landasan bagi kiat berpolitik yang populis konkret bermakna.

M Sunyoto

The Festival of Lights 2017 in Berlin

Ribuan spektrum cahaya jatuh di dinding luar gereja katedral tertua di Kota Belin, Berliner Dom,Jerman Sabtu malam. Cahaya itu bukan hanya bergerak, menari dan mengikuti irama musik, melainkan juga membuat ilusi seolah dinding kokoh gereja itu runtuh, terbakar atau terbelah menjadi beberapa bagian. Berkumpul, menyebar dan pecah seketika cahaya di dinding itu yang mewarnai hitamnya malam.

Kreasi cahaya itu ditampilkan oleh para seniman dunia dari berbagai negara, termasuk Indonesia dalam ajang tahunan The Festival of Lights 2017 in Berlin.

Masing-masing seniman menunjukkan keahliannya dalam mengatur komposisi cahaya, baik gerak maupun warnanya di media yang tidak datar itu. Latar belakang langit Kota Berlin yang gelap gulita di malam hari yang ditabrak dengan warna-warni cahaya di Berliner Dom menyajikan pemandangan yang kontras nan indah.

Gedung gereja yang identik dengan gelap di malam hari, kali ini tidak demikian, cahaya berlari ke sana ke mari menampilkan pemandangan yang tidak biasa. Bangunan bersejarah itu tampak hidup dengan adanya refleksi cahaya yang membuat pengunjung enggan melewatkan pertunjukan hingga selesai. Masing-masing seniman menujukkan kebolehannya dengan mengawinkan komposisi cahaya dengan alunan musik yang berdurasi tidak lebih dari dua menit.

Setiap pertunjukan cahaya memiliki makna berbeda-beda, mulai dari peringatan akan ancaman pemanasan global hingga kampanye untuk merangkul perbedaan yang ada di sekitar kita.

Kesempatan untuk memenangkan lomba juga bukan hanya untuk seniman, tetapi juga pengunjung bisa mengikuti lomba fotografi gedung-gedung yang berlapis cahaya itu.

Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2005 hingga menginjak di tahun ke-13 ini, The Festival of Lights in Berlin, tidak pernah sepi pengunjung. Para pengunjung baik warga lokal, maupun yang sengaja datang dari berbagai negara tak mau melewatkan ajang yang hanya diselenggarakan setahun sekali itu.

Berbagai kalangan memenuhi setiap area pertunjukan cahaya yang letaknya tidak berjauhan, jadi bisa dijangkau dengan berjalan kaki.

Bukan hanya di Berliner Dom, pantulan sinar warna-warni itu juga bisa dlihat di bangunan bersejarah lainnya, yaitu Bradenburg Gate, Fernsehturm, Humboldt Universitat zu Berlin, Markisches Viertel, Postdamer Platz dan lainnya.

Festival of Lights in Berlin digelar mulai dari 6-15 Oktober 2017 yang bisa dinikmati mulai pukul 19.00 hingga pukual 21.30 waktu setempat atau bisa lebih apabila lama lagi apabila akhir pekan.

Pengunjung disarankan tidak meninggalkan pertunjukan hingga selesai karena biasanya langit Kota Berlin kembali dimeriahkan dengan warna-warni kembang api. Tidak hanya di depan gedung, pengunjung juga bisa menikmati kilauan cahaya di perahu mengingat Kota Berlin itu sendiri dikelilingi kanal yang tertata dan indah.

Salah satu pengunjung yang ditemui di depan Humboldt Universitat zu Berlin, Dzaif Taufik mengatakan setiap tahun Festival of Lights in Berlin menampilkan teman yang berbeda-beda. Biasanya, kata dia, seni cahaya itu menampilkan sejarah Jerman, seperti runtuhnya Tembok Berlin pada 1990.

"Saya baru datang ke satu spot, belum mengelilingi semuanya, kalau tahun lalu itu temanya lebih bagus dan lebih 'dark' karena ada semacam 'dementor' seperti di film Harry Potter di tiang-tiang ini," ujar mahasiswa yang sedang menempuh studi di Hoshchule fur Technik und Wirstscaft Berlin itu.

Pria yang sudah bermukim di Jerman selama enam tahun itu mengaku tidak melewatkan kesempatan ajang tahunan yang biasanya dipadati jutaan pengunjung itu.

Dia menambahkan setiap hari pertunjukannya berbeda-beda dengan karya seni dan karakter yang berbeda pula.

Penghargaan tinggi terhadap seni Pengunjung asal Indonesia yang kebetulan sedang melawat ke Jerman, terutama ke Kota Berlin, Siti Maulia Rizki, sengaja datang ke Festival of Lights 2017 in Berlin.

Bukan tanpa alasan, selain memang tertarik dengan pertunjukan cahaya yang unik, pengunjung sama sekali tidak dipungut biaya untuk bisa menikmati karya seni tersebut.

"Mumpung ke sini kapal lagi bisa menyaksikan 'event' ini, meskipun Siti enggak begitu mengerti, tapi Siti menikmati," ujar Siti Maulia Rizki, guru bahasa Inggris asal Aceh itu.

Menurut dia, Jerman merupakan salah satu negara yang warga negaranya memiliki penghargaan tinggi terhadap seni. Siti menceritakan pengalamannya yang mengunjungi beberapa museum dan situs sejarah lain, mulai dari Berlin, Frankfurt hingga ke kota kecil Gottingen. Museum sangat ditata rapi, benda-penda peninggalan mulai dari abad ke-9 masih dirawat dengan baik dan sangat ramai dkunjungi.

"Ajang ini menunjukkan apresiasi terhadap seni itu tinggi dan pemahaman mereka sangat luas, ini mungkin yang jarang sekali ditemukan di Indonesia, tapi kita juga bangga ada wakil dari Indonesia yang bisa bersaing," ujarnya.

Lain lagi dengan Marella Al Faton yang menilai ajang semacam Berlin Light Festival, selain sebagai media pujian terhadap seni juga memberikan ruang untuk mengasah kreativitas anak muda.

Pasalnya, mereka ditantang untuk menampilkan karya seni cahaya di media tak datar, yaitu dinding bangunan yang juga mempunyai nilai historis. Selain itu, ajang demikian mampu mendongkrak jumlah wisatawan baik dalam maupun luar negeri, sehingga bisa menjadi ikon wisata suatu negara.

"Biasanya bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai karya seni dan sejarahnya," ujar peneliti bidang politik Universitas Indonesia itu.

Dia berharap di Indonesia ada ajang semacamnya atau ajang-ajang lainnya yang bisa menggugah rasa cinta warganya, terutama anak muda terhadap karya seni serta lebih memahami sejarah negerinya sendiri.

Juwita Trisna Rahayu

Sandiaga Uno

Jakarta, 15/10 (Benhil) - Gedung Balaikota Jakarta mulai berbenah karena terlihat panitia dan segala perangkat telah bersiap menyambut kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Rasyid Baswedan - Sandiaga Salahudin Uno (Anies - Sandi). Presiden Joko Widodo akan lantik Anies Bawedan dan Sandiaga Uno di Istana Kepresidanan Jakarta, Senin (16/10) untuk periode 2017 - 2022.

Usai pelantikan pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno menggunakan kendaraan dinas akan menuju Balaikota Jakarta, dimana akan ada serah terima jabatan (sertijab) dari Djarot Saiful Hidayat kepada Anies. Lalu Anies akan mengantar Djarot ke lobi pendopo dan meninggalkan lokasi. Kemudian dilanjutkan dengan Shalat Maghrib berjamaah di Balairung.

Selanjutnya, Anies menuju DPRD Jakarta untuk menyampaikan pidato pertamanya sebagai gubernur di depan rapat paripurna DPRD kurang lebih satu jam.

"Pidato nggak lama, tapi mungkin ada proses lain termasuk bertemu para mantan gubernur yang diundang lalu kembali ke Blok G Balkot akan ada kegiatan bersama warga yang ada di Blok G sekaligus menyampaikan pidato di hadapan warga," kata petinggi Tim Komunikasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Naufal Firman Yursak.

Acara penyambutannya juga akan diwarnai dengan kesenian tradisional Betawi palang pintu dan tanjidor kepada pasangan Anies - Sandi. Akan ada nobar (nonton bareng) di 15 titik google di kampung-kampung menggunakan 'virtual reality'. Tiga google di lokasi Balai Kota, 12 google di titik-titik luar Balaikota.

Dengan tayangan video virtual tersebut, masyarakat Jakarta yang berada di rumah dapat ikut merasakan ibarat berada di gedung Balai Kota DKI Jakarta bersama pasangan Anies-Sandi, katanya.

Pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih suara terbanyak pada putaran kedua mengalahkan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok -Djarot).Pasangan Ahok-Djarot mendapat 2.350.366 suara atau 42,04 persen sedangkan Anies Bawedan -Sandiaga Uno meraih suara 3.240.987 atau 57,96 persen.

Pakaian dinas upacara Selain itu, pasangan Anies - Sandi sudah mencoba pakaian dinas upacara (PDU) berwarna putih dan mencoba juga sepatu warna putihnya. Sekaligus dilakukan foto kepada Anies - Sandi di kawasan Jalan Tirtayasa II, Jakarta Selatan, Kamis (12/10) "Saya ikuti semua disiapkan protokol dari Pemda dari penjahit, bahannya sesuai dengan aturan yang sudah ada. Saya ketika pertama kali penjahit datang saya tanya, sudah berapa lama menjahit. Dia bilang sejak tahun 1977," kata Anies.

Dia juga mengharapkan warga yang datang tanpa perlu membawa umbul - umbul, poster karena kampanye sudah selesai dan ini saatnya ikhtiar bersama sama agar bisa menjalankan tugas ke depan lebih baik.

Hal senada disampaikan juga oleh Sandi yang menginginkan acara pelantikan dilaksanakan secara sederhana pada hari Senin (16/10).

"Nggak ada persiapan khusus semuanya mengalir saja kita inginkan nanti semuanya sederhana saja dan tidak jor-joran dan tentunya keadaan ekonomi sekarang masih dalam proses konsolidasi," kata Sandi.

Dia menginginkan nanti bukan hanya relawan tapi masyarakat Jakarta juga bisa bersatu dan mendukung program pemerintah ke depan.

"Kita percaya (confidence) itu akan kembali ke masyarakat. Dan karena masyarakat confidence, percaya diri, Anies - Sandi juga Insya Allah percaya diri bisa mewujudkan programnya," kata Sandi.

Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya mengerahkan 7.000 personel gabungan guna mengamankan pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies - Sandi.

"Pelantikan dilakukan di Istana Negara," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta,Minggu.

Petugas gabungan Polri-TNI itu akan mengamankan agenda pelantikan gubernur-wakil gubernur mulai dari Istana Kepresidenan hingga Balaikota DKI Jakarta. Argo menuturkan pelantikan gubernur-wakil gubernur diawali kegiatan di Istana Negara yang dilanjutkan di Balaikota dan DPRD DKI Jakarta hingga malam seperti pesta rakyat.

Memenuhi janji Pasangan Anies - Sandi bersama pasangan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni (Agus - Sylvi) dan Ahok - Djarot ikut dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dimana Anies - Sandi dan Ahok - Djarot lolos pada putaran kedua dan akhir pada putaran kedua memperoleh suara terbanyak.

Anies Sandi

Ada 23 janji pasangan Anies - Sandi pada saat kampanye yang segera akan dilaksanakan oleh keduanya, diantaranya One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE), Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, rumah dengan DP 0 Rupiah, menghentikan reklamasi, menghentikan penggusuran dan baiya transportasi murah yang terintegrasi.

Pasangan yang sudah terkenal dengan "brand" OK OCE dalam bentuk jari telunjuk dan jempol menyatu dan tiga jarinya terlihat. Sudah sangat terkenal dan akrab di telinga warga Jakarta danh Indonesia.

OK OCE saat ini gerakan yang terbentuk dan Sandi sudah membina lebih dari 15 tahun di bawah yayasan keluarganya yakni Mien R Uno Foundation.

"Nah sekarang ini sudah di penghujung, tentunya karena kita komit bahwa ini adalah sebuah gerakan dan Anies - Sandi tidak boleh ada prosesi yang berpotensi untuk ada kemungkinan nepotisme memang kesepakatannya pas kita mulai berdinas tidak boleh ada lagi di Mas Indra," kata Sandi.

Selama jalannya gerakan OK OCE lebih dari 300 pelatih motivator dan pemberdayaan itu dipusatkan dan mereka terkoordinasikan di beberapa pusat kewirausahaan di Melawai maupun pusat kewirausahaan yang lain, katanya.

Sebetulnya OK OCE adalah gerakan yang dibangun untuk memastikan terciptanya lapangan kerja. Selama 2016, bersama lebih dari 300 pelatih motivator dan pembimbing OK OCE sudah memberikan pelatihan kepada 25.000 peserta OK OCE. (Ben/An)

Berita menarik terkait Gubernur DKI sebelumnya, Pak Ahok dan Djarot Akan Kangen Kiprahmu.


Anies Baswedan
Jakarta, 14/10 (Benhil) - Bila tak ada aral melintang pada awal pekan depan Jakarta akan memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur baru yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Pergantian pemimpin di Jakarta bukanlah sesuatu hal yang baru dan luar biasa, namun yang selalu menjadi perhatian adalah bagaimana Gubernur DKI dan Wakil Gubernur yang memimpin Ibu Kota tersebut bisa mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks dan saling terkait.

Anies Baswedan akan menjadi orang ke-17 yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan memimpin hampir 10 juta penduduk Ibu Kota.

Sejak hari pertama menempati salah satu ruangan di Balaikota Jakarta, Anies yang didampingi oleh Sandiaga Uno akan menghadapi sejumlah masalah kronis yang sudah menggerogoti Ibu Kota sejak lama.

Masalah kemacetan lalu lintas, ancaman banjir dan genangan di sejumlah wilayah saat curah hujan tinggi, masalah penanganan sampah, kesehatan warga kota serta pembangunan infrastruktur perkotaan akan menjadi tantangan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dalam memimpin Jakarta.

Sejumlah program memang telah disiapkan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk mendorong pengurangan jumlah penduduk miskin dengan berbagai langkah antara lain program pemberdayaan usaha warga kota dan juga upaya lainnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Selama kampanye, Anies-Sandi memiliki 23 program. Sejumlah program itu kini akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sejak pengumuman pemenang Pilkada DKI Jakarta hingga menjelang hari pelantikan, adapula tim yang menyiapkan kerangka program Anies dan Sandiaga baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Tim Sinkronisasi, demikian tim itu diberi nama, beranggotakan Sudirman Said, Endriana Noerdin, Eko Prasojo, Fadjar Pandjaitan, Rikrik Rizkiyana, Marco Kusumawijaya, Hanief Setyanto dan Untoro Hariadi.

Tim ini melakukan penelaahan dan penyesuaian program yang disusun dalam sebuah dokumen. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya transisi dari Gubernur Djarot kepada Anies.

Sudirman mengatakan tujuan dari tim adalah menjabarkan visi misinya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno supaya masuk ke dalam program kerja. Buku tersebut merupakan modal yang luar biasa, siapapun mendapatkan tugas di pemerintahan dalam sebuah proses demokrasi, kata Sudirman Said.

Anies Baswedan berharap dengan telah adanya langkah itu maka keterlibatan dari semua komponen bangsa, khususnya warga Jakarta, bisa terbentuk dan bersama-sama menyelesaikan pekerjaan rumah yang tak mudah diurai di Ibu Kota.

"Salah satu masalah terbesar yang kita hadapi di dalam proses demokrasi adalah ketika berkampanye, maka semua terlibat dan semua mencoba untuk bisa meraup dukungan sebesar besarnya," kata Anies.

Pelaksanaan program janji kampanye, ada dua puluh tiga program yang menjadi rencana kerja bagi Anies dan Sandiaga saat memimpin Jakarta.

Program-program itu antara lain revisi dan memperluas manfaat KJP (Kartu Jakarta Pintar) dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah yang juga dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B dan C.

Demikian pula dengan Kartu Jakarta Plus yang akan dibenahi dan dioptimalkan layanannya bagi warga DKI Jakarta.

Program lain yang diunggulakan Anies-Sandi adalah pembukaan lapangan kerja baru sejumlah 200.000, membangun serta mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaaan warga DKI guna menghasilkan 200.000 pewirania baru, lima tahun ke depan.

Hal lain yang dijanjikan oleh Anies dan Sandiaga Uno adalah pembangunan pemerintahan yang bersih, modern dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi.

Menunjang mobilitas, terkait transportasi, program yang diperkenalkan, akan membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi, tersambung dalam bentuk interkoneksi antar-moda, perbaikan model tata manajemen layanan transportasi umum, memperluas daya jangkau moda transportasi hingga menggaapai seluruh warga.

Juga melakukan pengintegrasian sistem transportasi umum dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta.

Sementara untuk program kesehatan, akan dilakukan revitalisasi layanan dokter komunitas, melakukan kegiatan pelatihan peduli kesehatan diri sendiri, keluarga sehat serta lingkungan sekitar, mengadakan pelatihan peduli lingkungan hidup, dan mengaktifkan Pos Perempuan Mandiri sebagai bagian dari program pengembangan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan Posbindu PTM (Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular).

Apresiasi pendahulu apa yang dimiliki oleh Jakarta sebagai pusat pemerintahan, sekaligus juga pusat perniagaan, sentra bisnis serta pusat kebudayaan nasional tak lepas dari peran pemimpin-pemimpin terdahulu.

Bagaimana Soewirjo yang pertama kali ditunjuk memimpin Jakarta pasca-proklamasi kemerdekaan meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang dijalankan oleh putra Indonesia hingga kemudian peran Sudiro, Soemarno dan Henk Ngantung dalam mewarnai pertumbuhan Jakarta menjadi apa yang disebut sebagai "Kampung Besar".

Ketika Presiden Soekarno pada 1966 menunjuk Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI Jakarta dan masa pemerintahannya cukup lama selama hampir 11 tahun hingga 1977, Bang Ali, demikian perwira tinggi Angkatan Laut itu akrab disapa meletakkan dasar-dasar Jakarta menjadi sebuah kota metropolitan.

Ali Sadikin membangun pusat-pusat olahraga di lima wilayah Jakarta yang kini dikenal dengan Gelanggang Remaja, membangun terminal angkutan umum, membangun pusat kesenian yang kini dikenal dengan Taman Ismail Marzuki dan sejumlah capaian pembangunan lainnya.

Selepas masa Ali Sadikin, ada Wiyogo Atmodarminto yang membenahi pola berlalu lintas warga kota, antara lain dengan pelarangan becak di sejumlah wilayah Jakarta.

Sutiyoso, dengan masa jabatan yang hampir sama dengan Ali Sadikin sejak 1997 hingga 2007 dan melewati empat masa jabatan Presiden, meletakkan dasar-dasar transportasi publik dengan apa yang dikenal dengan Pola Transportasi Makro (PTM) Ibu Kota.

Pola ini memadukan antarmoda, yaitu Bus Rapid Transit (BRT) yang diadopsi dari Kolombia dan diresmikan dengan nama Trans Jakarta, perencanaan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan paduan moda lainnya.

Pelaksanaan aturan wajib kendaraan roda empat berpenumpang lebih dari satu orang pada jam tertentu di lokasi tertentu juga sempat dikaji untuk kemudian diganti dengan sistem jalan berbayar atau ERP meski kemudian hingga hari ini belum juga diberlakukan.

Saat dijabat oleh Fauzi Bowo, pembenahan pola kerja pegawai pemerintah daerah mulai dilakukan dengan melakukan pengawasan, juga mendorong peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya manusia pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembangunan terowong penyeberangan orang di kawasan Stasiun Beos, Jakarta Kota juga mulai dilakukan pada masa Fauzi Bowo didampingi oleh Prijanto.

Ketika Joko Widodo (Jokowi) menjabat Gubernur DKI pada 2012 didampingi oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pembangunan infrastruktur kota mulai dilakukan disamping pembenahan manajemen perizinan yang sangat serius dan juga peningkatan kedisiplinan kerja pegawai serta layanan publik.

Saat Jokowi memenangi pemilihan presiden pada 2014, Basuki Tjahaja Purnama dilantik menggantikan mantan Wali Kota Solo tersebut memimpin Jakarta didampingi oleh Djarot Syaiful Hidayat.

Meneruskan program Jokowi, Basuki melanjutkan program reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan tambahan di kawasan Semanggi yang memperlancar arus lalu lintas.

Sejumlah program Basuki dilanjutkan oleh Djarot setelah Basuki menjalani proses hukum. Dalam waktu yang relatif pendek, Djarot menyelesaikan sejumlah program seperti membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta.

Pekan depan Jakarta akan memiliki pemimpin barunya. Yang patut dicatat adalah siapapun yang memimpin Jakarta, tentu memiliki keinginan agar kota atau wilayah yang diamanatkan padanya menjadi kota yang nyaman dan berguna bagi warganya. Selamat datang pemimpin OK OCE

Dan peran para pemimpin Daerah Khusus Ibukota sebelumnya, sejak Soewirjo hingga Djarot Saiful Hidayat tak bisa diabaikan apalagi dikerdilkan dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan kota hingga sebagaimana yang dimiliki oleh Jakarta saat ini. (Ben/An)



Ahok Djarot

Jakarta, 14/10 (Benhil) - Ujang, salah seorang floris di Jakarta Selatan, terpaksa sibuk bolak-balik mengantarkan karangan bunga ke kantor Pemda DKI Jakarta. Bersama anak buahnya, ia kelihatan sibuk mendirikan karangan dan tampak sumringah karena melonjaknya order karangan bunga ucapan terima kasih untuk mantan Gubernur Ahok-Djarot.

Pemda DKI kembali dibanjiri karangan bunga terkait dengan berakhirnya masa kepemimpinan Djarot pada Sabtu, 14 Oktober 2017. Atau beberapa hari sebelum pelantikan Anies Baswedan - Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober nanti dimana Presiden Jokowi akan melakukan pelantikan tersebut.

Sebuah jabatan yang prestisius karena Jakarta adalah ibukota negara Indonesia yang menjadi barometer dalam banyak hal.

Karena banyaknya karangan bunga, seolah-olah ratusan macam bunga ikut berbicara tentang Ahok, panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat.

Berbagai macam karangan bunga berbicara tentang Ahok-Djarot, di antaranya "Pak Ahok dan Pak Djarot, Jakarta akan selalu kangen dengan kiprahmu.Terima kasih telah memberikan yang terbaik untuk Jakarta." (Christi) Kalimat apresiasi atau dukungan ini, hanya satu dari ratusan kalimat yang sangat mencolok dituliskan dalam karangan bunga yang ditaruh di pelataran Gedung Pemda DKI, Jakarta Pusat selama seminggu terakhir sebelum berakhirnya kepemimpinan Djarot sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kami berterima kasih atas segala bentuk apresiasi warga Jakarta melalui karangan bunga. Tentu saja dalam masa pemerintahan kami, Pak Jokowi, Ahok dan saya masih banyak kekurangan, tentu saja kekurangan harus diperbaiki di masa yang akan datang," ujar Gubernur DKI Djarot, yang juga mantan Wali Kota Blitar Jawa Timur itu.

Serbuan karangan bunga, dalam jumlah yang besar, ke kantor Pemda DKI Jakarta di kawasan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat ini bukanlah yang pertama, Sebelumnya, serbuan karangan bunga dari para pendukung Ahok-Djarot dari berbagai wilayah menghiasi halaman kantor Pemda, bahkan sampai ke trotoar jalan Merdeka Selatan, setelah pasangan Ahok-Djarot kalah dalam Pilkada putaran ke-2.

Memberikan karangan bunga dalam jumlah besar, apalagi untuk pasangan yang kalah Pilkada, merupakan fenomena politik baru. Belum pernah terjadi fenomena ini sebelumnya. Apalagi fenomena tersebut muncul lagi ketika masa pengabdian Ahok-Djarot berakhir.

Menurut pengamat sosial politik The Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, karangan bunga tersebut merupakan ekspresi kecintaan warga pada Ahok. Selain itu, kata dia, hal itu juga bentuk kerinduan warga kepada sosok pemimpin seperti Ahok.

"Pemberian karangan bunga adalah salah satu dari sekian banyak ekspresi yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta. Hal itu mencerminkan Ahok masih ada di hati sebagian warga Jakarta dan bahkan ada di hati sebagian masyarakat Indonesia," kata Karyono.

Kontroversi Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta memang kontroversial dalam artian gaya kepemimpinan memiliki daya tarik dan daya tolak yang sama kuat. Di kalangan pendukungnya, Ahok sosok pemimpin yang visioner, tegas berani dan pekerja keras untuk melayani warga dan mendahulukan kepentingan warga.

Berbagai gaya kepemimpinan Ahok yang banyak menarik simpati di antaranya adalah berani melawan politisi DPRD dalam soal penglelolaan APBD, membangun MRT dari Lebak Bulus hingga Dukuh Atas, membangun simpang susun jembatan Semanggi, menghapus Kalijodo sebagai tempat prostitusi dengan taman bermain, membangun, masjid di kantor Pemda DKI dan Masjid Raya Hasyim Asyari Tapi bagi kalangan yang mengkritisi melihat Ahok sebagai pemimpin yang kurang sopan dalam bicara, sering marah-marah, main gusur pemukiman rakyat kecil, dan dugaan korupsi dalam kasus pembeliaan lahan sumber waras dan reklamasi, dan penghinaan terhadap ayat suci Al Quran surat Al Maidah ayat 51.

Walaupun ada plus dan minus, Ahok pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Gubernur Ibukota Indonesia dari keturunan Tionghoa. Ahok hanya gagal untuk menjadi gubernur DKI Jakarta untuk periode ke-2.

Barometer Terlepas dari kontroversi kepemimpinan Ahok-Djarot, serbuan karangan bunga di kantor Pemda DKI Jakarta sebagai ekspresi kecintaan dan respek warga kepada Ahok-Djarot menjadi barometer dan beban bagi gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno.

Apakah mereka mampu membangun kecintaan warga DKI Jakarta yang sama seperti Ahok-Djarot atau berhasil lebih baik lagi.

Fenomena serbuan karangan bunga juga bisa menjadi tolok ukur bagi kepala daerah mana pun untuk bekerja membangun daerah secara sungguh-sungguh dengan hasil yang konkrit, sekaligus membangun kecintaan warga yang cukup fanatic sehingga banyak mendapatkan apresiasi melalui karangan bunga setelah masa tugas pengabdiannya selesai, kata pengamat politik Syamsudin Haris. (Ben/An)

Adi Lazuardi

Kekerasan Pada Wartawan

Kekerasan terhadap wartawan terjadi lagi di Banyumas ketika ada demonstrasi menolak pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB). Beberapa di antaranya terluka, bahkan mereka juga dipaksa menghapus rekaman-rekaman peristiwa yang terjadi saat itu.

Kapolda pun meminta maaf baik kepada wartawan, mahasiswa, atau anggota keluarga yang menjadi korban, serta setidaknya ada empat oknum aparat yang diduga melakukan kekerasan terhadap wartawan pun diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tampaknya, kekerasan terhadap wartawan oleh oknum aparat merupakan peristiwa klasik yang hingga kini masih saja terus terjadi.

Pertanyaannya, mengapa hal semacam itu terus saja terjadi? Bagaimana sebaiknya wartawan, aparat, dan siapa pun yang terkait dengan peristiwa semacam itu menyikapinya? Risiko profesi sebagai seorang profesional, siapa pun mereka, termasuk wartawan satu saat akan berhadapan dengan risiko profesi.

Harusnya disadari oleh setiap wartawan bahwa profesi yang mereka geluti selalu mengandung adanya risiko profesi, terlebih bila peliputan kejadian atau peristiwa yang mereka liput berisiko terjadinya kekerasan, termasuk peristiwa demonstrasi yang melibatkan massa yang jumlahnya besar, seperti yang terjadi di Banyumas.

Oleh karena itu, sebagai seorang wartawan profesional, profesionalitas pekerjaannya akan sangat ditunjang oleh penguasaan serta pemahaman mereka setidaknya terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia (P3SPS KPI), serta pedoman kerja dari masing-masing media, tempat para wartawan tersebut bernaung.

Demikian pula dengan aparat yang bertugas, pada saat berhadapan dengan massa, tetap saja mereka harus mengerti serta menghargai wartawan yang dalam melaksanakan pekerjaannya dilindungi oleh UU serta aturan-atruran lain yang berlaku.

Aparat pun juga memedomani SOP-nya masing-masing dalam bertugas.

Bila di antara keduanya saling mengerti serta menghargai satu sama lain sesuai dengan berpedoman pada standar operasional mereka masing-masing, niscaya benturan yang tidak perlu di antara keduanya akan bisa dihindarkan.

Masalahnya, dalam meliput sebuah peristiwa yang melibatkan massa, misalnya demonstrasi, meski korlap (koordinator lapangan) telah memberikan briefing atau semacamnya sebelum melakukan demonstrasi, psikologi massa sering sulit dikendalikan.

Terlebih, bila ada oknum yang memprovokasi, bak pemantik kompor gas, api tindakan massa yang liar dan tak terkendali akan mudah tersulut.

Bila setiap unsur memahami protapnya masing-masing, sesuai dengan aturan yang berlaku, demo harus sudah berakhir pukul 18.00 WIB.

Bila aturan itu dilanggar, berbagai kemungkinan yang mengarah terjadinya kekerasan akan mudah terjadi. Demo menolak PLTPB di Banyumas salah satu contohnya.

Sebenarnya, bila sesuai dengan aturan demo bubar pukul 18.00 WIB, aparat akan bisa beristirahat, demikian pula, dengan para wartawan.

Persoalannya, ketika pedemo melanggar aturan, menolak imbauan aparat, bahkan akan mendirikan tenda, aparat akan berupaya membubarkannya sesuai dengan protap mereka, dan wartawan pun akan terus meliput seuai dengan fungsi informasi, mediasi, bahkan mungkin advokasi yang mereka miliki, karena memang itulah profesi yang mereka jalani.

Aktualitas dan Objektivitas 

Pelanggaran aturan oleh pedemo itulah sebenarnya yang merupakan pemicu persoalan. Mungkin pedemo punya alasan lain mengapa tidak mau bubar. Namun, aturan yang berlaku seharusnya mereka taati.

Dengan pelanggaran itu, aparat yang mestinya beristirahat dan lelah setelah seharian bertugas harus menghadapi tugas yang lebih berat, terlebih tatkala kekerasan mulai terjadi.

Wartawan pun sesuai dengan profesinya tentu akan memilih terus bertugas sembari memilih momen ataupun peristiwa yang mereka anggap paling aktual dan menarik karena ketatnya persaingan antarmedia, terlebih canggihnya teknologi komunikasi, utamanya internet, menyebabkan dengan mudahnya para peliput amatir juga menyebarluaskan peristiwa itu melalui dawai (gadget) yang digunakan.

Bagi media arus utama (mainstream), aktualitas berita itu penting. Namun, sebenarnya menyajikan berita secara objektif sesuai dengan Teori Objektivitas Berita dari Westersthall lebih bermanfaat, dan setidaknya akan menjaga kondusivitas hubungan dengan aparat.

Dengan menyajikan berita yang faktual, relevan, netral, serta berimbang, seperti kata Westersthall tersebut, kemungkinan benturan yang terjadi dengan aparat karena saling salah persepsi dapat dihindari.

Melalui cara itu, sebenarnya wartawan tidak perlu terkesan membela demonstran di mata aparat, tetapi dapat tetap menyajikan informasi yang aktual, menarik, didukung fakta, serta relevan dengan kepentingan banyak orang.

Di sisi lain, aparat dapat berkonsentrasi penuh mengamankan ataupun membubarkan demonstran tanpa merasa khawatir akan terberitakan secara tidak berimbang serta netral, yang dalam benak aparat tentu akan sangat merugikan citra mereka.

Sinergitas Intinya, bila antara wartawan dan aparat yang sedang menjalankan tugas serta kewajibannya masing-masing dengan benar, niscaya benturan di antara keduanya akan dapat dihindarkan.

Di alam reformasi yang penuh keterbukaan saat ini, sebenarnya gaya aparat dalam menjalankan tugas sudah sangat berbeda daripada masa sebelumnya.

Aparat yang bertugas, baik itu dari Polri maupun TNI (Tentara Nasional Indonesia), telah banyak diberikan pencerahan oleh para pimpinannya sehingga rata-rata mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Kalau terkadang terkesan masih ada oknum yang menyimpang, memang itulah sifat manusia yang tidak sempurna dan memerlukan pembinaan.

Intinya kekerasan aparat terhadap wartawan sebagai risiko profesi tetap saja mungkin akan terjadi. Untuk mengurangi atau menghindarkannya, sebaiknya dalam menjalankan profesinya mereka perlu memedomani UU dan peraturan yang terkait dengan profesinya, serta memanfaatkan kemampuan empatinya secara maksimal.

Demikian pula sebaiknya dengan aparat yang bertugas, serta siapa pun yang melakukan kegiatan yang berpotensi terpublikasi.

Hanya sinergitas di antara merekalah yang diharapkan akan memiminalkan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat terhadap masyarakat, khususnya terhadap wartawan. Bila itu tetap saja terjadi, sejatinyalah mereka semuanya yang akan rugi.

Gunawan Witjaksana
Dosen dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Jusuf Kalla

Zeynita Gibbons London, 13/10 (Benhil)- Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri dan memberikan sambutan dalam Resepsi Peringatan 50 tahun ASEAN yang diadakan di Lancaster House, London, Inggris, atas undangan Menteri Negara Urusan Asia dan Pasifik, Mark Field.

Resepsi Peringatan 50 Tahun ASEAN dibuka dengan sambutan Menteri Negara Urusan Asia dan Pasifik, Mark Field,kata Pensosbud KBRI London Dethi Silvidah Gani kepada Antara London, Jumat.

Mark Field memuji sektor bisnis di Inggris yang selama ini telah meningkatkan hubungan ekonomi antara Inggris dengan ASEAN, khususnya juga bantuan dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi di kawasan tersebut.

ASEAN saat ini telah menjadi ekonomi terbesar ke-6 di dunia dengan pertumbuhan di atas lima persen dan diproyeksikan menjadi ekonomi ke-4 terbesar pada tahun 2030.

Selain kerja sama ekonomi, Inggris memiliki kerja sama pada bidang pertahanan, keamanan dan intelijen, utamanya dengan Malaysia dan Singapura melalui Five Power Defence Agreements (FPDA).

Inggris memiliki kerja sama yang baik dalam peningkatan nilai demokrasi dan dalam membantu pencapaian Sustainable Development Goals dengan Indonesia. Baru-baru ini Inggris juga terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di Myanmar.

Lebih lanjut, Field menyampaikan keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit menjadi peluang Inggris untuk melihat peluang baru diluar UE dan dengan ekonomi berkembang, termasuk ASEAN.

Pujian Wapres Sementara itu, Wapres menyampaikan penghargaan atas prakarsa Inggris menyelenggarakan resepsi Peringatan 50 Tahun ASEAN di Inggris. Hal ini menegaskan pentingnya ASEAN bagi Inggris. Dalam usianya yang mencapai 50 tahun ini, ASEAN bertumbuh kembang menjadi organisasi regional yang sangat strategis di kawasan.

ASEAN telah mampu mengubah kawasan Asia Tenggara yang dahulu dikenal sebagai kawasan yang rentan terhadap konflik menjadi kawasan yang relatif damai dan stabil. Perubahan pesat ini juga memberikan dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Inggris dan ASEAN secara historis memiliki kerja sama yang baik di sektor perdagangan. Untuk itu, Wapres menyambut baik prakarsa Perdana Menteri Inggris untuk menunjuk utusan khusus perdagangan untuk ASEAN. Fenomena Brexit dapat digunakan untuk meyakinkan potensi besar yang mungkin dimiliki dari kemitraan yang terbangun antara Indonesia dan Inggris.

Saat ini kawasan ASEAN merupakan mitra dagang ketiga terbesar Inggris, Wapres meyakinkan banyak potensi yang dapat digali melalui kemitraan Inggris dengan ASEAN di masa mendatang.

Wapres Jusuf Kalla mendorong ASEAN London Committee mampu melakukan kerja sama yang baik dengan kalangan pemerintah dan UK ASEAN Business Council (UK ABC) untuk memastikan bahwa kemitraan yang telah terjalin baik antara ASEAN dan Inggris dapat terus berlanjut pasca Brexit demi kemanfaatan ASEAN dan Inggris.

Menteri Luar Negeri Boris Johnson ikut bergabung dalam resepsi yang dihadiri sekitar 350 undangan dari kalangan diplomatik ASEAN, pengusaha dan tokoh-tokoh penting bagi hubungan Inggris dengan negara anggota ASEAN.

Jagad Gamelan Jawa, kelompok gamelan bimbingan KBRI London, tampil menyambut undangan memasuki Lancaster House. (Ben/An)

Hijrah Purnama Putra

Melihat tingginya limbah sampah yang dihasilkan oleh warung-warung makan di kawasan kampus di Yogyakarta, Hijrah Purnama Putra (34) tidak semata-mata memandangnya sebagai masalah yang harus segera disingkirkan atau dibakar.

Ia memandang bahwa sampah-sampah tersebut sebagai potensi ekonomi baru yang dapat dikembangkan bersama masyarakat.

Dengan optimisme dan kegigihannya, Hijrah yang dosen Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu, berhasil mengubah sampah-sampah dari warung di sekitar kampus menjadi aneka suvenir dan produk kerajinan bernilai ekonomi tinggi melalui Butik Daur Ulang yang ia dirikan di Jalan Sukoharjo Nomor 132 Condongcatur, Kabupaten Sleman.

Pada 2005, Hijrah bersama teman-temannya sesama mahasiswa pascasarjana di Yogyakarta berinisiatif mengumpulkan aneka sampah kemasan plastik yang dibeli dari para pemilik warung makanan di kawasan tersebut.

Mereka diminta mengumpulkan sampah dari berbagai bahan kemasan tersebut, seperti mi instan. Hijrah kemudian membeli sampah yang telah terkumpul setiap sepekan itu dengan harga berkisar Rp20.000 hingga Rp30.000.

Berbagai sampah yang diperoleh dari para pemilik warung makanan itu, awalnya sekadar dikumpulkan.

Ia mencontohkan keprihatinannya tentang sampah dari kemasan mi instan berbahan aluminium foil yang hanya dibuang dan dibakar karena tidak laku dijual.

Baru pada 2009, Hijrah mulai "memutar otak" untuk mengubah sampah dari bahan kemasan itu menjadi barang yang bernilai jual.

Merasa tidak mampu mengolah sendiri, Hijrah meminta para ibu rumah tangga untuk menyulapnya menjadi tas.

Orderan pertama berjumlah 250 tas untuk acara seminar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

"Dan hasilnya luar biasa, banyak yang tertarik," kata dia.

Bank Sampah Oleh karena produk daur ulangnya banyak diminati, akhirnya Hijrah tidak sekadar menggandeng para pemilik warung makanan.

Ia mulai mengajak masyarakat lainnya di Yogyakarta untuk mengumpulkan sampah dari bahan kemasan melalui konsep bank sampah. Saat ini, sudah ada 230 kelompok warga dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bergabung dalam pengelolaan bank sampah tersebut.

Melalui bank sampah itu, setiap kelompok masyarakat akan memiliki rekening. Setiap bulan, ia memberikan laporan rekapitulasi hasil penjualan dan pembagian keuntungan atas sampah yang mereka kumpulkan.

Setelah produk penjualannya berkembang pesat, pada 2011 ia mendirikan Butik Daur Ulang.

Dengan menggandeng 18 ibu rumah tangga, sampah-sampah kemasan tidak hanya berhasil disulap menjadi tas seminar.

Mereka juga menghasilkan aneka produk layak jual lainnya, seperti miniatur, mainan anak-anak, tas sekolah, dan tas komputer jinjing, dengan harga bervariasi, mulai Rp6.000 hingga Rp275.000 per unit.

"Kini permintaan bisa sampai Aceh hingga Papua," kata dia.

Apresiasi Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Daerah Istimewa Yogyakarta Halik Sandera mengapresiasi gagasan Hijrah yang memelopori pendirian Butik Daur Ulang serta bank sampah.

Dengan model pengelolaan seperti itu masyarakat terdorong memperhatikan sampah di sekitarnya secara berkelanjutan. Setidaknya, masyarakat menjadi lebih peduli dengan sampah. Meski demikian, persoalan mengenai sampah tidak akan selesai jika hanya mengandalkan penyelesaiannya di tingkat kesadaran masyarakat.

Dari sisi perusahaan yang memproduksi sampah, juga harus didorong untuk melakukan evaluasi dan berbenah agar mampu menghasilkan produk dengan kemasan yang ramah lingkungan.

Ia mencontohkan tentang sampah dari bahan plastik kemasan. Meskipun telah diubah menjadi produk berguna lain, seperti tas, pada akhirnya barang itu tidak dimanfaatkan juga dan menjadi sampah lagi yang tidak bisa diurai.

Hingga saat ini, masih banyak produk yang beredar dengan kemasan plastik berlapis-lapis yang pada akhirnya makin mempersulit pengolahannya.

Tanggung jawab penanggulangan dampak penggunaan plastik terhadap pengelolaan sampah oleh produsen tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tanggung Jawab Produsen (Extended Producer Responsibility/EPR).

Melalui undang-undang itu, perusahaan atau peritel wajib mengurangi sampah plastik anorganik yang sulit terurai secara alami.

"Artinya perusahaan tidak cukup hanya memberikan pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui dana CSR (Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, red.) saja," kata Halik.

Tidak sekadar untung Meski mengapresiasi ide pengelolaan sampah menjadi barang bernilai jual, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Very Tri Jatmiko mengingatkan kembali bahwa tujuan utama pembentukan bank sampah seharusnya bukan sekadar mencari keuntungan.

Akan tetapi, membantu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan.

Jika tujuan utama pembentukan bank sampah adalah mencari keuntungan, maka ketika tujuan tersebut tidak tercapai, bank sampah cenderung tidak berkembang.

"Ini yang perlu kami ingatkan kembali," kata dia.

Selama ini, BLH Yogyakarta memang ikut mendukung terbentuknya bank sampah karena manfaatnya yang cukup signifikan dalam mengurangi sampah.

Hingga 2016, jumlah bank sampah di wilayah Kota Yogyakarta telah mencapai 405 unit berbasis rukun warga, namun tidak semuanya dalam kondisi berkembang. Pengelolaan beberapa bank sampah berbasis RW itu "mati suri".

Keberadaan bank sampah membantu warga di Yogyakarta untuk memiliki komitmen tinggi melalui pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.

Sampah anorganik yang masih memiliki nilai jual dikumpulkan dan kemudian ditabung di bank sampah.

Selain melalui bank sampah, BLH Kota Yogyakarta memberikan pendidikan mengenai sampah dan pemilahan sampah kepada anak usia dini agar pemilahan sampah sejak dari sumbernya menjadi budaya warga pada masa yang akan datang.

Luqman Hakim

Anti Hoaks

Semarang, 8/10 (Benhil) - Warganet (netizen) yang Pancasilais (penganut ideologi Pancasila yang baik dan setia) adalah suatu keniscayaan guna menangkal berita hoaks di media sosial.

Sebenarnya, pengejawantahan nilai-nilai Pancasila tidak mengenal tempat. Di mana pun berada, baik di dunia maya (cyberspace) maupun dunia nyata, anak bangsa ini perlu mengimplementasikan dasar negara Indonesia dalam kehidupan mereka.

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. berharap nilai-nilai Pancasila tidak sekadar teori tekstual, tetapi perlu mengimplementasikan melalui berbagai profesi.

Jangan hanya teori belaka, lalu dilupakan. Namun, bagaimana bisa betul-betul diwujudkan dalam profesinya, katanya pada Seminar Nasional "Sains dan Teknologi Pancasila untuk Keagungan Bangsa" di Rektorat UNY, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (4/10).

Menurut Sutrisna, lima sila dalam Pancasila tidak sekadar untuk dihapal. Seluruhnya merupakan bingkai pemersatu bangsa yang tidak diganggu gugat oleh siapa pun dan digantikan dengan ideologi apa pun.

Pada seminar dalam rangka meneguhkan Pancasila dan mangayubagya pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY itu, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research Center/CISSReC) Dr. Pratama Persadha mengajak semua pihak untuk mewujudkan kehidupan siber berpancasila.

Hal itu perlu mendapat respons positif. Apalagi, pengguna internet Indonesia ternyata menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Bahkan, lembaga riset pasar e-Marketer memperkirakan pengguna teknologi internet Indonesia akan mencapai 112 juta orang, atau mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban.

Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Direktur Indoguardika Cipta Kreasi (ICK) Agung Setia Bakti, hampir 80 persen pengguna internet Indonesia adalah generasi muda. Gelombang generasi milenial tidak bisa dipungkiri menjadi ujung tombak penetrasi internet di Indonesia dan menjadi pasar yang tepat bagi pelaku internet marketing.

Suburnya pengguna internet Indonesia menjadi peluang sekaligus ancaman bagi Indonesia. Salah satunya, kata Agung, generasi milenial yang menjadi pengguna internet terbesar Indonesia.

Agung memandang perlu pemerintah memberikan kesadaran keamanan informasi dan komunikasi kepada generasi milenial sedini mungkin. Salah satu contoh implementasinya tidak menampilkan informasi-informasi bersifat pribadi di sosial media.

Selain itu, membiasakan menaruh file yang sifatnya pribadi di tempat penyimpanan "online" gratis juga sangat berbahaya, kata Agung di sela pameran "Sains dan Teknologi Pancasila untuk Keagungan Bangsa" yang pelaksanaannya mulai 4 hingga 6 Oktober 2017 di GOR UNY.

Agung mengatakan bahwa keikutsertaan ICK dalam pameran tersebut menjadi tanggung jawab moral untuk melakukan edukasi dan mendorong generasi milenial agar peduli terhadap keamanan dirinya di dunia maya.

Ia berharap ke depan generasi milenial bisa menjadi garda depan untuk menjaga kedaulatan informasi bangsa.

Siber Berpancasila Memasuki penghujung 2017, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan serius di wilayah siber. Oleh karena itu, diperlukan konsep yang tepat sehingga bisa diwujudkan kehidupan siber yang berpancasila di Tanah Air.

Apalagi, saat ini begitu banyak berita yang tidak jelas kebenaranya dan cenderung mendorong masyarakat dalam perpecahan, kata pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha.

Setidaknya ada sejumlah persyaratan untuk mewujudkan kehidupan siber berpancasila, yakni warganet harus cerdas, peraturan perundang-undangan harus progresif, kemandirian industri dan teknologi, kesigapan aparat pemerintah, serta infrastruktur siber yang kuat.

Ia memandang perlu aturan dan teladan dalam kehidupan siber di Tanah Air. Pemerintah bisa memberikan aturan yang jelas, sementara masyarakat bisa secara sendiri ataupun bersama-sama membangun konten positif.

Dalam kehidupan siber bernapaskan Pancasila, anak bangsa ini punya tujuan tidak hanya berkehidupan yang aman dan damai. Lebih dari itu, lewat teknologi dan wilayah siber anak bangsa ini bisa meningkatkan daya saing sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan H.B. X. Sultan berpendapat bahwa teknologi informasi merupakan kekuatan untuk dapat berproses agar mempunyai daya saing untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Pada 2015 misalnya, jumlah kasus kejahatan siber di Indonesia meningkat signifikan hingga 389 persen dari data pada 2014, kata Pratama mengutip data dari Microsoft Indonesia.

Pemerintah dan masyarakat sering kali abai terhadap bahaya ancaman siber ini. Pemerintah sering kali mampu membangun teknologi sistem siber yang andal dan terkoneksi dengan standar enterprise.

Namun, acap alpa terhadap pengamanannya. Padahal, makin banyak sistem siber yang terkoneksi, makin rentan terdampak serangan jika tak disiapkan pengamanan yang memadai.

Hal yang sama terjadi di level masyarakat. Survei Kaspersky menunjukan bahwa 58 persen masyarakat Indonesia tidak percaya mereka menjadi target serangan siber. Hasil ini dikuatkan hasil survei lembaga keamanan CISSReC yang mencatat bahwa 67 persen masyarakat di 10 kota besar di Tanah Air tidak mengindahkan imbauan Kominfo saat terjadi serangan wannacry beberapa saat lalu.

Pratama lantas menekankan bahwa hal itu menjadi "pekerjaan rumah" bagi anak bangsa ini untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran soal keamanan siber ini.

Pengunaan teknologi informasi yang berlandaskan pada Pancasila tampaknya tidak hanya menangkal berita hoaks yang bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), tetapi juga lebih mempererat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.