Showing posts with label Aktual. Show all posts

La Nyalla

Nama lengkap pria kelahiran Jakarta 10 Mei 1959 adalah LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI. Menilik namanya dia pasti bukan orang Jawa. Tapi kenyataannya dia sangat fasih berbahasa jawa terutama dialek suroboyoan. Dan memang benar laki-laki berdarah Bugis ini memang dibesarkan di Kota Pahlawan Surabaya. Dia sekolah disana dan besar disana bahkan basis usahanyapun sampai sekarang tetap di Surabaya.

Laki-laki berwajah sangar namun sejatinya  ramah ini sangat populer di Jawa Timur terutama di Surabaya. Hampir semua orang di Surabaya tahu dan mengenal nama La Nyalla. Dia salah satu tokoh utama ormas kepemudaan di Jawa Timur. Pergaulannya yang luas dan bisnisnya yang menggurita membuat dia sering menduduki posisi puncak beberapa organisasi pengusaha di Jatim seperti HIPMI, KADIN dan beberapa asosiasi usaha.

Beberapa hari terakhir nama La Nyalla ramai menghiasi media nasional. Presconnya menjadi viral dimana-mana. Karena keberaniannya membongkar aib besar bekas partainya sendiri Gerindra. Uang mahar untuk bisa dicalonkan jadi Gubernur Jatim dalam Pilkada 2018 dengan tegas, lugas dan gagah berani dia ungkapkan secara detail. Dia tak segan menyebut nama Boss Besar Gerindra yang dikatakan ikut terlibat dalam permainan pat gulipat uang mahar ini.

Keberanian La Nyalla dalam mengungkap kebobrokan partai Gerindra di depan publik sungguh mencengangkan. Mantan Ketua Umum PSSI ini dengan garang menguliti lapis demi lapis permainan kotor partai dalam pencalonan kepala daerah. Ini sebenarnya bukan berita baru, sudah menjadi rahasia umum. Tapi hanya seorang La Nyalla yang berani mengupas secara terang benderang drama dibalik pencalonan kepala daerah di depan media.

Saya yakin gebrakan La Nyalla pasti membuat pusing tujuh keliling pimpinan Partai Gerindra. Mereka pasti sedang merancang sejuta argumen untuk membantah pernyataan La Nyalla. Tapi bantahan pimpinan partai Gerindra nanti pasti serasa menggantang asap alias sia-sia. Publik jauh akan lebih percaya pernyataan La Nyalla dibanding bantahan lemah dan tidak meyakinkan pimpinan Gerindra. Apalagi La Nyalla punya bukti kuat berupa rekaman telepon dan siap beradu banteng di arena pengadilan.

Jujur saya bahagia, kali ini arogansi Partai Gerindra kena batunya. Mereka lupa dengan siapa sedang berhadapan. La Nyalla bukan lawan ecek-ecek yang bisa digertak pakai topi koboy ala ksatria berkuda. La Nyalla terlalu tangguh untuk dihadapi oleh hanya manusia sekelas si Zonk dan kaumnya. Partai Gerindra ibarat sedang menghadapi pepatah "siapa menabur angin, akan menuai badai". Dan 'Badai La Nyalla' saat ini sedang menerjang dan memporakporandakan Partai Gerindra.

Dalam kasus ini, publik harus menaruh respect yang tinggi buat La Nyalla. Karena keberaniannyalah, kebusukan permainan petinggi partai politik ini bisa terkuak lebar. Mereka yang ongkang-ongkang kaki menerima uang ratusan milyar, rakyat yang disuruh bekerja keras memberikan suara. Sungguh keji dan memuakkan. Dan bukan tidak mungkin modus operandi ini juga dilakukan partai-partai lainnya. Selama ini yang mereka tampilkan di depan media hanya basa-basi penuh pencitraan, sedang di belakang layar mereka riuh bermain uang sogokan.

Saya berharap Nyali La Nyalla yang menyala-nyal, bisa memberikan inspirasi kepada yang lain agar berani terbuka membuka kedok praktek kotor 'money politic' yang selama ini terjadi.

Saya berharap juga Nyali La Nyalla merupakan awal dari keterpurukan partai-partai yang gemar menempuh segala cara termasuk SARA untuk mendapatkan KUASA. Semoga juga rakyat semakin sadar logika agar tidak mudah dibodohi oleh para politikus dengan segala cara terkadang pakai embel-embel agama bahkan nurut saja disuruh minum kencing unta.

Rudi S Kamri
12012018



Banjarmasin, (Benhil, 10/1/2018) - Unjuk rasa warga Desa Rangga Ilung,  Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan,  Kalimantan Tengah, terhadap PT Adaro Indonesia, terus berlanjut hingga Selasa (9/1).

Dalam aksi hari kedua ini, ratusan warga yang sebagian besar peternak kerbau rawa, melakukan aksi penutupan jalan hauling atau jalan tambang.  Massa duduk di tengah jalan menghalangi trailer pengangkutan batubara milik PT Adaro Indonesia menuju Pelabuhan Klanis. Menggunakan ikat kepala kain kuning, mereka membakar menyan di tengah jalan yang merupakan ritual adat setempat.
Aksi ini sebagai bentuk protes mereka terhadap perusahaan batubara pemegang PKP2B tersebut. Pasalnya, tuntutan warga menuntut haknya berupa kompensasi atau lahan 25 hektare hak ulayat mereka yang digunakan untuk sebagian jalan tambang, tak kunjung ditanggapi manajemen perusahaan tanpa alasan yang jelas. 

Tokoh Desa Rangga Ilung,  Syahruni mengatakan, aksi penutupan jalan ini, mereka lakukan karena pihak perusahaan dinilai tidak punya itikad baik bertemu dengan masyarakat. “Kemarin kami aksi damai,  tapi tidak dihiraukan. Jadi, hari ini kami aksi lagi dan menutup jalan di atas tanah kami,” kata Syahruni yang juga salah satu peternak kerbau rawa.

Lahan 25 hektare yang diklaim massa sebagai tanah ulayat ini, membentang sepanjang lima kilometer dari titik KM 0,5 hingga KM 5,5 dari pelabuhan,  dengan lebar 50 meter. Dulunya,  sejak tahun 1980-an, lahan tersebut berada di kawasan kerbau rawa dengan jumlah peternaknya mencapai ratusan.  Namun, sejak PT Adaro Indonesia membangun pelabuhan,  lahan tersebut dijadikan jalan tambang yang membelah kawasan kerbau rawa warga. Akibat membentang di kawasan kerbau rawa, menimbulkan berbagai dampak. Tidak sedikit kerbau rawa milik warga yang ditabrak truk trailer pengangkut batubara. Meski ada pergantian,  setiap kali kerbau rawa ditabrak,  namun nilainya tidak sesuai dengan harga yang sepantasnya.

Selain itu, jalan tambang tersebut menyebabkan aliran air kerbau rawa menjadi tidak lancar. Dampaknya, pertumbuhan kerbau rawa milik warga tidak normal. Kondisi tersebut, menyebabkan banyak peternak kerbau rawa di kawasan tersebut bangkrut. Karena itu, menurut Syahruni, mereka menuntut kompensasi. Tidak hanya harga tanah seluas 25 hektare, tapi juga kerugian selama 27 tahun yang muncul sejak adanya jalan tambang ini.

“Kami menuntut kompensasi Rp 500 miliar lebih, sesuai kerugian yang kami alami,” kata Syahruni. Aksi penutupan jalan tambang milik PT Adaro Indonesia oleh warga Desa Rangga Ilung ini, dikawal ratusan aparat kepolisian dan TNI. (Adm)


Curhat keprihatinan awal 2018 Goenawan Mohamad: Selamat datang 2018 — dan hari-hari yang menegangkan.

Semalam saya dan sejumlah kawan berdiri di ruang terbuka di atas Anjung Salihara.  Kami melakukannya tiap saat peralihan tahun, memandang ke seantero horison kota yang dihiasi semburan kembang api dari sudut ke sudut.

Tapi tadi malam berbeda. Di tengah ribuan bunyi letupan, menyelip suara zikir, atau yang semacam itu, dari sejumlah masjid. Ini statemen “Islam”, kata mereka, menghadapi kemeriahan pesta orang kufur.

Saya sedih. Makin jelas, malam awal 2018, masyarakat kita terpecah — atau berhasil dipecah.

Tak lama lagi, ketika persaingan politik memanas, perpecahan itu akan jadi problem yang mengemuka, mendesak, mengancam.

Tahun 2018 akan bergumul dengan problem itu.

Masa depan Indonesia dipertaruhkan:  kehidupan akan berubah jika agama jadi satu-satunya pengukur politik, kekuasaan, perilaku, kreativitas dan pemikiran.

Jika mereka menang, Indonesia macam apa yang akan jadi ruang kehidupan anak cucu kita?

Di tahun 2018, umur saya 77 tahun.  Seharusnya saya menjauh dari benturan yang akan terjadi, dari perlawanan yang akan melibatkan banyak orang.

Kadang-kadang saya ingin jeda — dan masuk ke dalam ruang yang lebih hening.

Tapi saya cemas.

Saya bersyukur masih banyak teman yang ikut, teguh, berpikir dan bertindak untuk menyelamatkan Indonesia.

Mari. Tahun 2018 tak bisa dihindari: tahun politik, tahun memproduksi harapan dari latar yang tak tenteram.

Goenawan Mohamad


Presiden Joko Widodo melengkapi kunjungannya ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan blusukan ke kawasan Malioboro, pada Sabtu, 30 Desember 2017. Bersama kedua putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, menantunya Selvi Ananda, serta cucunya Jan Ethes Srinarendra, Kepala Negara berjalan-jalan menyusuri kawasan Malioboro.

Presiden yang menggunakan kaos berwarna merah berangkat dari Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta sekira pukul 19.17 WIB dengan berjalan kaki. Sontak saja kehadiran Presiden membuat terkejut para pengunjung, pedagang, maupun warga sekitar.

Alhasil di sepanjang jalan menyusuri kawasan Malioboro, Presiden tak luput dari permintaan jabat tangan dan swafoto. Bahkan, tak jarang pula masyarakat yang mengabadikan momen tersebut melalui perangkat gawai mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sesekali bercakap-cakap dengan para pedagang kaki lima yang sedang menjajakan dagangannya. Ia juga sempat membeli tiga pasang sandal bertuliskan 'Jogja Keren' serta sejumlah kaos bermotif 'Djogjakarta'.

Setelah menyusuri kawasan Malioboro selama hampir 40 menit, Presiden beserta keluarganya kembali ke Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Namun, kali ini Presiden memilih andong untuk mengantarkannya kembali ke Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta yang berjarak sekitar 400 meter.


Yogyakarta, 30 Desember 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.

Bey Machmudin


Jakarta, 31/12 (Benhil) - Kata-kata "memanfaatkan momentum" menjadi sesuatu yang sering kali diucapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan pidatonya.

Wajar saja sebab pemulihan ekonomi global nyatanya terus berlanjut bahkan perkembangannya tercatat lebih baik daripada proyeksinya pada awal 2017. Hal itulah yang kemudian membuat Jokowi terus mendorong berbagai pihak untuk memanfaatkan saat-saat ketika pemulihan ekonomi dunia terus bergerak di angka yang stabil tinggi itu. Sebab fenomena tersebut telah mendorong volume perdagangan dunia merangkak naik sehingga harga komoditas perdagangan pun turut terdongrak signifikan.

Kondisi perekonomian domestik juga mengalami pertumbuhan yang membaik secara gradual pada 2017.

Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong terutama oleh peningkatan ekspor komoditas ditunjang akselerasi investasi yang terus meningkat. Bahkan sampai dengan November 2017, neraca perdagangan mencatatkan surplus 12,02 miliar dolar AS atau lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,48 miliar dolar AS.

Sementara neraca transaksi berjalan dalam kondisi yang defisit terjaga yang angkanya jauh lebih rendah ketimbang periode 2013-2014. Maka dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada.

Terlebih ada fakta penunjang lain, di mana tiga lembaga pemeringkat utama dunia telah menaikkan rating investasi Indonesia menjadi negara layak investasi.

Prestasi Ekonomi 

Sejatinya momentum ekonomi yang kondusif bukan semata dicatatkan oleh Pemerintah semata melainkan dunia bisnis dan usaha yang telah mampu menggerakkan pertumbuhan tersebut. Prestasi di bidang ekonomi itu salah satunya tercatat pada peningkatan cadangan devisa yang terus naik pada 2017 sehingga cukup untuk membiayai kebutuhan impor dan membayar utang luar negeri pemerintah, bahkan di atas standar kecukupan internasional.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat sampai November 2017, cadangan devisa Indonesia sebesar 125,9 miliar dolar AS. Hal-hal itu pula yang rupanya telah menjadikan rupiah menjadi nilai tukar terbaik kedua di Asia pada 2016 setelah Yen Jepang.

Nilai rupiah sebagai mata uang juga cenderung stabil sepanjang 2017 meski sempat mengalami tekanan dari eksternal pada triwulan terakhir tahun ini. Di sisi lain inflasi secara umum juga terjaga pada level yang rendah karena ditunjang dengan dukungan pasokan pangan yang dinilai memadai, kebijakan stabilisasi harga pangan yang gencar oleh Pemerintah, dan harga pangan yang rendah di pasar global.

Namun, di balik berbagai prestasi itu, ternyata kerja yang dilakukan bukan mudah dan tak selamanya mulus.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai, masih banyak hal yang perlu dibenahi dari kinerja pemerintah sendiri salah satunya dalam hal pelaksanaan paket kebijakan ekonomi. Selama ini, ia menyadari tidak semua paket kebijakan ekonomi berjalan mulus bahkan sebagian justru kerap terbentur dengan berbagai ketentuan yang melekat di tingkat pusat hingga ke daerah. Padahal banyak paket kebijakan dibuat untuk memberikan banyak insentif kepada para pelaku usaha. Namun, hal itu tidak terlaksana akibat terkendala banyaknya aturan.

Oleh karena itu kata Darmin, pemerintah langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Aturan itu mewajibkan semua kementerian hingga Pemda membentuk Satgas untuk membantu percepatan pelaksaan berusaha. Selain itu, salah satu poin di dalam kebijakan tersebut adalah memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi atau "single submission". Hal itu kemudian diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk kemudian dapat secara optimal memanfaatkan momentum yang baik saat ini.

Kritik Pangan Meski Pemerintah menuai banyak pujian lantaran dianggap sukses dalam kebijakan stabilisasi harga pangan. Namun, program kedaulatan pangan sempat pula mendapat kritikan.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) misalnya mengkritik program kedaulatan pangan yang diusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati menjelaskan anggaran kedaulatan pangan melonjak 53,2 persen dari Rp63,7 triliun pada 2014 mencapai Rp103,1 triliun pada APBN 2017.

Namun, tingginya alokasi anggaran tersebut ternyata belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Menurut dia, anggaran senilai ratusan miliar rupiah paling banyak dialokasikan untuk peningkatan produksi dan produktivitas pangan. Di sisi lain ada kebijakan yang justru menimbulkan ketidakpastian usaha di bidang pertanian.

Misalnya saja, kebijakan penyetopan impor jagung yang menyebabkan 483.185 ton jagung impor tertahan di pelabuhan dan harga pangan ternak naik 20 persen. Di samping itu anggaran dan subsidi meningkat, namun impor beras juga meningkat.

Maka pemerintah pun kemudian merespon hal itu dengan berbagai kebijakan yang diarahkan ke depan. Presiden Jokowi sendiri dalam banyak kesempatan menekankan pentingnya inovasi untuk menghadapi perubahan global, termasuk untuk memanfaatkan momentum.

Di bidang pertanian dan kedaulatan pangan khususnya, ia ingin mengubah paradigma pertanian agar semakin mengikuti perkembangan zaman. Bahkan Presiden lebih menekankan pada upaya mendongkrak nilai tukar petani yang sebesar-besarnya dari hasil tanamnya melalui metode agrobisnis.

Menurut Presiden, pendapatan keuntungan yang diperoleh dari hanya sekadar menjual hasil tanamnya tidak akan memberikan kesejahteraan kepada petani melainkan petani harus berkonsolidasi agar memiliki skala ekonomi yang besar.

Hal itulah yang kemudian akan memungkinkan konsep pertanian yang modern dan terintegrasi dapat terwujud, sehingga petani dan seluruh rakyat di Tanah Air pun dapat memanfaatkan momentum yang ada saat ini. (Ben/An/Hanni Sofia Soepardi)


Medan, 30/12 (Benhil) - Di zaman modern ini, listrik menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Listrik bukan hanya menjadi alat penerangan, namun energi tersebut telah menjadi penunjang aktivitas perekonomian masyarakat.

Di tingkat nasional, Presiden Joko Widodo telah menyiapkan konsep "Indonesia Terang" dengan menambah pasokan energi listrik hingga 35.000 megawatt (MW).

Di Sumatera Utara, perlahan tapi pasti, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah mengambil sejumlah langkah konkrit untuk mewujudkan program "Sumut Terang". Data yang didapatkan di PLN Wilayah Sumut, dari 6.110 desa yang ada di provinsi itu, 5.594 desa telah menerima aliran listrik, sedangkan 516 desa lainnya masih belum teraliri.

Deputi Manager Hukum dan Humas PLN Wilayah Sumut Abdul Rahman mengatakan, pihaknya telah menyiapkan program "Listrik Pedesaan" (Lisdes) selama 2017 dan 2018 untuk menerangi seluruh desa. Program Lisdes itu meliputi Kabupaten Asahan (7 desa), Dairi (7 desa), Deliserdang (3 desa), Humbang Hasundutan (9 desa), Karo (7 desa), Labuhan Batu (5 desa), Labuhan Batu Raya (2 desa), Labuhan Batu Utara (24 desa), Labuhan Batu Selatan (5 desa), dan Langkat (10 desa).

Kemudian, Kabupaten Nias (14 desa), Nias Barat (1 desa), Nias Selatan (13 desa), Nias Utara (13 desa), Nias Tengah (1 desa), Padang Lawas (13 desa), Padang Lawas Utara (17 desa), Pakpak Bharat (2 desa), Samosir (9 desa), Serdang Bedagai (1 desa), Simalungun (5 desa), Tapanuli Selatan (3 desa), Tapanuli Tengah (3 desa), Tapanuli Utara (10 desa), dan Toba Samosir (14 desa).

Namun, karena adanya sejumlah kendala di lapangan, PLN Wilayah Sumut baru dapat melakukan peyambungan aliran listrik ke 117 desa. Desa-desa yang sudah menyala listriknya itu berada di Asahan (7 desa), Dairi (7 desa), Deliserdang (3 desa), Humbang Hasundutan (8 desa), Karo (7 desa), Labuhan Batu (1 desa), Labuhan Btau Utara (10 desa), Labuhan Batu Selatan (5 desa), dan Langkat (8 desa).

Kemudian, Kabupaten Nias (1 desa), Nias Barat (1 desa), Nias Selatan (7 desa), Padang Lawas (11 desa), Padang Lawas Utara (13 desa), Pakpak Bharat (1 desa), Samosir (5 desa), Serdang Bedagai (1 desa), Simalungun (1 desa), Tapanuli Selatan (1 desa), Tapanuli Utara (8 desa), dan Toba Samosir (8 desa).

Memang, kata Abdul Rahman, pemasangan listrik tersebut menjadi impian seluruh masyarakat, terutama di pedesaan yang berada daerah pinggiran, terdalam, dan terluar.

Namun dalam kenyataannya, cukup banyak kendala teknis yang dihadapi PLN untuk memasang instalasi listrik ke desa-desa yang menjadi target. Ia mencontohkan pemasangan listrik ke Desa Tomuan Holbung, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan yang masuk kategori desa pedalaman.

Awalnya, PLN berencana memang tiang listrik menuju desa tersebut pada Maret 2017. Namun terkendala karena harus menebang pohon milik sebuah perusahaan perkebunan yang cukup ternama. Setelah melakukan komunikasi dan menjelaskan manfaat listrik tersebut bagi masyarakat, perusahaan perkebunan itu baru mengizinkan pohon miliknya ditebang.

"Kita memproyeksikan pemasangan tiangnya pada Maret, namun pada Oktober baru bisa dilakukan," katanya.

PLN Wilayah Sumut berkeyakinan mampu mewujudkan program Sumut Terang tersebut karena memiliki pasokan listrik yang semakin kuat. Pada tahun 2018, akan masuk lagi tambahan pasokan energi ke sistem kelistrikan Sumut yakni 330 MW dari PLTP Sarulla 1, 2x200 MWdariPLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan Unit 4, 300 MW dari PLTU Sumut 1.

Pasokan tambahan tersebut berdasarkan data Rencana Pengembangan Pembangkit dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026. General Manager PLN Wilayah Sumut Feby Joko Priharto mengatakan, penyaluran listrik ke 117 desa tersebut telah diresmikan sebanyak dua kali.

Untuk pemasangan listrik ke 51 desa, kegiatannya telah diresmikan Gubernur Sumut Tengku Ery Nuradi dalam peringatan Hari Listrik Nasional di Lapangan Merdeka Medan belum lama ini. Sedangkan peresmian listrik di 66 desa lainnya diresmikan pada 21 Desember 2017 di Gedung Serba Guna Sopo Partukkoan Tarutung, Kabupaten Tapanulu Utara.

"Lisdes ini merupakan kado terindah dalam perayaan HUT PLN. Kami ingin membangun Sumut dari desa," katanya.

Pihaknya mengharapkan aliran listrik yang telah dimasukkan ke 117 desa di Sumut tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan mengaku sangat berterima kasih dengan PLN yang telah mengalirkan listrik ke berbagai desa yang di daerah yang dipimpinnya itu.

Ketika baru dilantik pada tahun 2014, Nixon Nababan mengaku tidak mengetahui jika banyak desa di Tapanuli Utara yang "belum merdeka" karena belum menikmati listrik selama puluhan tahun.

"Saya mencoba bicara dengan teman-teman di PLN, kahirnya PLN memberikan kontribusi," katanya.

Menurut Deputi Manager Hukum dan Humas PLN Wilayah Sumut Abdul Rahman, pada tahun 2018, pihaknya ingin menuntaskan pemasangan listrik di 88 desa yang menjadi target program Lisdes. PLN mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam program Lisdes tersebut dengan membantu pembebasan lahan yang dibutuhkan dan menyiapkan infrastruktur jalan yang memadai.

Jika lahannya mudah dibebaskan dan infrastruktur jalannya baik, PLN bisa mempercepat pemasangan berbagai instalasi kelistrikan yang dibutuhkan. Dengan demikian, harapan agar Sumut Terang pada tahun 2018 dapat segera diwujudkan. (Ben/An/Irwan Arfa)

Nusa Tenggara Timur

Kupang, 29/12 (Benhil) - Hingga akhir tahun 2017, rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) masih saja disuguhi berita tentang kemiskinan masyarakat di provinsi yang wilayahnya didominasi pulau-pulau itu.

Berita terakhir menyebutkan bahwa daerah itu menempati urutan ketiga termiskin di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Persentase penduduk miskin NTT mencapai 22,01 persen dari total penduduk daerah itu sekitar 5,2 juta jiwa. Tanggapan bernada pro maupun kontra kemudian bermunculan dari sejumlah pihak baik politikus, birokrat, akademisi, praktisi, agamawan, LSM dan lain-lain.

Jika ditelaah, sebenarnya Pemerintah Provinsi NTT memiliki kepedulian yang kuat terhadap isu kemiskinan. Banyak program pembangunan yang secara implisit maupun eksplisit sarat dengan nuansa penanggulangan kemiskinan yang sudah dirancang dan digulirkan oleh para pemimpin daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada Gerakan Penghijauan atau Komando Gerakan Makmur (KOGM) pada era Gubernur W.J. Lalamentik (1958-1966), Program Swasembada Pangan (beras) era Gubernur El Tari (1966-1978).

Operasi Nusa Makmur, Operasi Nusa Hijau dan Operasi Nusa Sehat di era pemerintahan Gubernur Ben Mboi (1978-1988), Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat (Gempar) dan Gerakan Membangun Desa (Gerbades) pada era Gubernur Hendrik Fernandez.

Hingga program-program pembangunan daerah yang berlandaskan pada filosofi 'membangun dari apa yang ada dan dimiliki rakyat' oleh Gubenur Piet A. Tallo, dan di era Gubernur Frans Lebu Raya saat ini kita mengenal program Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) yang diluncurkan pada 2011.

Secara keseluruhan, kinerja program-program tersebut sebetulnya sudah cukup baik. Pada tahun 2010, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS menempatkan NTT pada peringkat 29 dari 33 provinsi dengan persentase kemiskinan mencapai 23,03 persen.

Berada di atas Provinsi Gorontalo (23,19 persen), Maluku (27,74 persen), Papua Barat (34,88 persen) dan Papua (36,80 persen).

Namun memasuki tahun 2017 atau kurang lebih 6 tahun kemudian Provinsi Gorontalo dan Maluku mampu bangkit, menyalip dan melejit meninggalkan Provinsi NTT. Sementara Nusa Tenggara Timur yang diharapkan lebih baik lagi peringkatnya secara nasional malah melorot bersama Papua dan Papua Barat di urutan paling bawah.

Pertanyaannya adalah mengapa NTT tidak bisa bangkit dari keterpurukannya? Peneliti dari Perkumpulan Prakarsa Nusa Tenggara Timur (NTT) Victoria Fanggidae mencatat, sejumlah persoalan menjadi faktor penyebab bertambahnya orang miskin di daerah ini dari waktu ke waktu.

Faktor-faktor penyebab itu antara lain, bahan bakar atau energi untuk memasak, Sumber penerangan, akses air bersih dan fasilitas sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup serta pendapatan yang tidak layak.

Pemicunya, kata Magister Development Studies University of Melbourne Australia itu, adalah masalah sulitnya akses bahan bakar atau energi untuk memasak bagi masyarakat miskin NTT menjadi indikator paling kritis. Penyebab berikutnya, kata Ria panggilan Victoria Fanggidae, penduduk miskin yang tidak dapat mengakses bahan bakar layak tidak berubah di antaranya pada tahun 2012 ada 99,9 persen penduduk miskin tidak dapat mengakses bahan bakar untuk memasak yang layak, tahun 2014 menjadi 99,8 persen.

Faktor pemicu berikutnya, kata Mahasiswi Doktoral jurusan School of Social and Political Science pada University of Melbourne Australia ini adalah sumber penerangan sebagai indikator kedua paling kritis yaitu lebih kurang 87,2 persen penduduk miskin tidak memiliki sumber penerangan yang layak.

Selain itu, lebih dari dua pertiga (68,7 persen) penduduk miskin tidak punya akses air bersih dan fasilitas sanitasi (67,4 persen) yang layak.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya mengatakan, untuk menurunkan angka kemiskinan di suatu daerah bukanlah pekerjaan yang mudah.

"Kalau bicara tentang kemiskinan, saya harus jujur mengatakan bahwa menurunkan angka kemiskinan bukan perkara mudah. Terlalu banyak variabel yang harus dipenuhi," kata Lebu Raya.

Menurut dia, ada sekitar 14 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang warga agar tidak dikategorikan sebagai warga miskin. Rumah misalnya, harus beratap seng, berlantai, berdinding batu dan sudah diplester, dilengkapi jamban. Ukuran rumahnya pun harus delapan meter persegi untuk setiap orang. Artinya, jika ada empat orang dalam satu rumah maka ukuran rumah mereka harus seluas sekitar 40 meter persegi.

"Kalau salah satu syarat dari bangunan rumah ini tidak terpenuhi maka penghuninya tetap masuk kategori miskin," kata Lebu Raya yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Nusa Tenggara Ttimur periode kedua ini.

Padahal, banyak perumahan yang dibangun developer yang saat ini ditempati warga berpenghasilan rendah, umumnya berukuran 21 meter persegi dan ditempati oleh satu keluarga, misal terdiri 3-5 orang.

"Ini baru syarat tempat tinggal bagi seorang warga, belum syarat lainnya yang harus dipenuhi," katanya menambahkan.

Akibatnya semakin banyak warga yang sulit memenuhi kriteria agar tidak tergolong sebagai warga miskin. (Ben/An/BT)


Yogyakarta, 28/12 (Benhil) - Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan untuk kembali memperpanjang moratorium izin pembangunan hotel baru selama 1 tahun terhitung 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018.

Keputusan perpanjangan moratorium selama 1 tahun ke depan tersebut merupakan perpanjangan ketiga yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta. Seperti keputusan dua moratorium sebelumnya, moratorium ketiga tersebut juga dituangkan dalam bentuk peraturan wali kota.

Salah satu pertimbangan pemerintah untuk memperpanjang kembali moratorium adalah rata-rata okupansi hotel yang masih relatif rendah. Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, okupansi untuk hotel berbintang baru mencapai 60 persen, sedangkan untuk hotel nonbintang sekitar 37 persen.

"Untuk bisa bertahan, rata-rata okupansi hotel harus mencapai lebih dari 60 persen. Artinya, ada persaingan usaha yang sehat," kata Ketua PHRI DIY Istidjab Danunagoro.

Menurut dia, jumlah kamar hotel yang ada di Yogyakarta sudah mencukupi sehingga keputusan untuk memperpanjang moratorium pembangunan hotel baru adalah keputusan yang memang perlu. Ia khawatir jika jumlah hotel di Kota Yogyakarta tidak ada pengendalian, akan menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat antarhotel. "Kue yang dibagi atau jumlah wisatawan yang datang tidak banyak mengalami penaikan. Namun, dibagi ke banyak hotel. Akibatnya, tingkat okupansi hotel berkurang," katanya.

Di Kota Yogyakarta tercatat 525 hotel yang menjadi wajib pajak dengan target pendapatan Rp118 miliar atau meningkat dari tahun lalu sebesar Rp100 miliar.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengawali pemberlakukan moratorium pada tanggal 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2016, kemudian diperpanjang selama 1 tahun, yaitu sepanjang 2017, lalu diperpanjang kembali untuk 1 tahun ke depan. Moratorium izin pembangunan hotel hanya untuk pembangunan hotel baru saja, sedangkan hotel lama tetap diperbolehkan mengajukan izin apabila ingin melakukan renovasi bangunan.

Meskipun moratorium sudah diberlakukan, jumlah hotel baru di Kota Yogyakarta dimungkinkan bertambah karena pembangunan hotel masih terus berlangsung. Hal tersebut disebabkan, sebelum moratorium diberlakukan, Pemerintah Kota Yogyakarta membuka kesempatan terakhir bagi investor untuk mengajukan permohonan izin pembangunan hotel baru.

Kesempatan tersebut tampaknya tidak disia-siakan oleh investor karena ada 104 permohonan izin pembangunan yang masuk. Hingga saat ini, masih ada 17 permohonan izin yang belum dikabulkan karena syarat yang disampaikan belum lengkap dan masih ada belasan hotel dalam pembangunan. Meskipun demikian, dari puluhan permohonan yang sudah disetujui, terdapat 13 izin yang dinyatakan batal demi hukum karena investor tidak segera melakukan pembangunan. Dengan demikian, investor tidak dapat memperpanjang izin atau mengajukan permohonan izin ulang.

Gejolak di Masyarakat Berbagai gejolak di tengah masyarakat pun sempat muncul selama pemerintah memberlakukan moratorium, di antaranya protes dari masyarakat yang menilai banyaknya pembangunan hotel berpengaruh pada kuantitas air tanah yang dinikmati masyarakat.

"Jogja Asat" (Yogyakarta kering) pun sempat muncul ke permukaan sebagai "protes" dari warga yang berharap pemerintah daerah melakukan pembatasan yang lebih ketat terhadap pembangunan hotel, termasuk cara pemanfaatan air tanah bagi kebutuhan konsumen.

Warga khawatir jika maraknya pembangunan hotel, akan mengurangi kuantitas air tanah yang selama ini bisa mereka nikmati dengan mudah. Selain itu, kekhawatiran lain yang muncul adalah dampak dari keberadaan hotel pada kesejahteraan warga di Kota Yogyakarta, termasuk untuk mengangkat atau memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bagaimanapun Kota Yogyakarta adalah kota pariwisata yang sangat tergantung pada industri pariwisata dan hotel menjadi salah satu fasilitas yang ditawarkan Yogyakarta sebagai akomodasi yang bisa dinikmati wisatawan dengan nyaman. Oleh karena itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan bahwa moratorium ketiga yang akan diberlakukan selama satu tahun ke depan harus diikuti dengan berbagai langkah.

Selama moratorium berlangsung, Haryadi meminta seluruh pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek di industri perhotelan, mulai dari prospek usaha, kualitas pelayanan yang diberikan, konsolidasi penataan ruang, regulasi persaingan usaha, hingga perizinannya.

"Regulasi yang perlu diatur, di antaranya adalah hotel berbintang empat dan lima tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip usaha. Misalnya, menurunkan harga," kata Haryadi.

Moratorium izin pembangunan hotel baru pun diharapkan tidak kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing Kota Yogyakarta, terlebih DIY akan segera memiliki bandara baru yang mampu menampung lebih banyak wisatawan. Bagaimanapun Kota Yogyakarta tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang bisa dimaksimalkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Yogyakarta lebih banyak mengandalkan sektor jasa untuk pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pariwisata.

Saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki pekerjaan rumah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan peningkatan daya saing kota yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan seluruh warganya. (Ben/An/EAR)

Perusahaan Listrik Negara

Palu, 28/12 (Benhil) - Rasio elektrifikasi kelistrikan desa di Sulawesi Tengah hingga kini baru sekitar 80 persen. Itu berarti sekitar 20 persen dari jumlah desa di provinsi itu yang belum menikmati penerangan listrik.

Terbanyak desa yang belum terjangkau listrik berada di dua kabupaten, yakni Sigi dan Donggala. Dua daerah di Sulteng yang paling banyak desanya belum terlistriki PLN rata-rata masih terisolasi karena masih terkendala masalah infrastruktur jalan. Misalnya, Dusun Moma dan Lero di Kabupaten Donggala, hingga kini masyarakatnya belum menikmati listrik, air bersih, sarana kesehatan, dan pendidikan.

Dua dusun yang permukimannya berada di dalam hutan belantara tersebut hanya bisa dijangkau jalan kaki atau naik sepeda motor yang sudah dimodifikasi disesuaikan medan jalan. Jumlah penduduk yang ada di Dusun Moma dan Lero sebanyak 60-an kepala keluarga (KK) dan 100 persen warga miskin.

Kondisi jalan sangat berat, selain hanya jalan setapak, juga harus melewati beberapa sungai kecil dan besar yang semuanya belum ada jembatan. Pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir, praktis tidak bisa dilalui. Mereka terkadang bermalam di pinggir sungai menunggu sampai air surut dan bisa dilewati lagi.

Penduduk dua dusun itu mendambakan bisa segera terlepas dari belenggu keterisolasian sehingga mereka bisa meningkat tarif hidupnya.

Selama belum adanya infranstrukstur jalan, jembatan, listrik, sarana kesehatan, pendidikan, dan air bersih, masyarakat Dusun Moma dan Lero akan sangat sulit keluar dari keterbelakangan dan belunggu kemisninan. Ubi-ubian, jagung, dan pisang dijadikan makanan pokok masyarakat di dua dusun terisolasi di Kabupaten Donggala.

Mereka tidak hanya miskin ekonomi, tetapi juga miskin pendidikan dan kesehatan sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah daerah maupun pusat.

"Yang paling utama kami butuhkan sekarang ini paling tidak akses jalan yang memadai dan listrik," kata Nanti, tokoh masyarakat Dusun Moma.

Desa Terisolasi Sementara itu, di Kabupaten Sigi yang bertetangga langsung dengan Palu, Ibu Kota Provinsi Sulteng, hingga kini masih banyak juga desa yang terisolasi. Di Kecamatan Pipikoro, semua desa di wilayah itu belum menikmati listrik PLN. Selain listrik juga akses jalan memadai belum tersedia sehingga sangat berdampak pada ekonomi masyarakatnya.

Jalan yang ada saat ini hanya bisa dilewati kendaraan sepeda motor. Bahkan, beberapa tahun lalu, masyarakat hanya jalan kaki untuk membeli berbagai kebutuhan sehari-hari ke Kulawi atau ke Kota Palu.

Bertahun-tahun masyarakat sangat menantikan adanya jalan memadai dan masuknya jaringan listrik PLN. Namun, sampai akhir 2017 belum juga menikmati listrik dan jalan memadai. Padahal, wilayah tersebut cukup subur dan hasil-hasil pertanian, seperti jagung, kedelai, padi sawah, padi ladang, dan berbagai komoditas perkebunan, seperti cengkih, kopi, dan kakao sangat menjanjikan.

Akan tetapi, karena tidak adanya prasana jalan memadai, selama ini masyarakat kesulitan untuk memasarkannya.

Bahkan, salah satu komoditas terkenal dan menjadi unggulan petani di wilayah itu adalah kopi. "Kopi produksi masyarakat Pipikoro cukup terkenal, bahkan banyak wisatawan mancanegara sangat suka," kata Oscar Losso, tokoh pemuda di Desa Peana, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi. Kondisi yang sama juga dialami masyarakat di lima desa di Kecamatan Lindu. Kecamatan Lindu merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sigi yang hingga kini belum juga terjangkau listrik.

Listrik yang ada di sana hanya listrik yang dihasilkan dari pembangkit genset dan tenaga surya yang hanya menyala pada malam hari dalam beberapa jam saja. Kecamatan Lindu pada zaman dahulu hanya bisa dijangkau jalan kaki atau naik alat transportasi tradisional, yakni kuda "pateke" (kuda beban).

Akan tetapi, sejak 2000-an, masyarakat Lindu sedikit berlega karena jalan yang ada sudah bisa dilewati kendaraan sepeda motor meski kondisi jalannya cukup berat dan rawan kecelakaan karena di samping kiri dan kanan jalan tebing dan jurang cukup dalam.

Dalam 2 tahun terakhir ini, Pemkab Sigi telah membenahi prasana jalan dengan melakukan pelebaran badan jalan sehingga bisa dilalui kendaraan mobil. Sekarang ini memang jalan menuju Lindu sudah bisa dilewati mobil ukuran terbatas, seperti Kijang, meski belum diaspal. Truk tidak diperbolehkan karena konsidi jalan yang belum mendukung.

Meski sudah bisa dilewati mobil, pada saat-saat tertentu, seperti musim hujan, akan sulit karena selain badan jalan licin dan berlumpur, juga sering terjadi tanah longsor. Di Kecamatan Lindu terdapat danau yang sangat indah dan memesona. Namanya Danau Lindu. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah tersebut.

Di sekeliling danau itu terdapat permukiman penduduk lima desa, yakni Puro'o, Langko, Tomado, Anca, Kanawu, dan Olu.

Masyarakat di wilayah itu juga sangat berharap bisa segera menikmati penerangan listrik dari PLN. "Kita berharap pada tahun 2018, listrik PLN sudah bisa masuk di kecamatan itu," kata Karya Pegia, Camat Lindu.

Pemerintah kecamatan beberapa waktu lalu sudah pernah membahas soal listrik dengan pimpinan PLN Area Palu dan jika semua masalah sudah selesai kemungkinan pada tahun 2018 PLN sudah mulai membangun jaringan listrik dari Sadaunta, Kecamatan Kulawi, sampai ke Lindu.

Masalah utama yang dihadapi baik dalam peningkatan jalan maupun pembangunan jaringan listrik selama ini terkendala karena untuk menuju Lindu harus melewati kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).

Camat Karya mereasa optimistis jika listrik sudah masuk dan jalan makin memadai, selain ekonomi masyarakat akan lebih bagus, juga wisatawan mancanegara akan berbondong-bondong datang. Pasalnya, selain objek wisata menarik, yakni Danau Lindu, juga terdapat keanekaragaman satwa endemik, seperti anoa, monyet, tarsius, babi rusa, dan berbagai jenis burung yang hanya hidup dan berkembang biak di wilayah hutan sekitar danau.

Komitmen PLN Manajer PLN Area Palu Emir Muhaimin menegaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah berkomitmen untuk melistriki semua desa di Tanah Air, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah yang hingga kini masih banyak desa belum mendapatkan pasokan listrik dari PLN, seperti Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi.

Semua desa di Kecamatan Lindu sampai sekarang ini belum menikmati listrik PLN. Oleh karena itu, salah satu prioritas pembangunan listrik desa di Sulteng adalah wilayah Lindu. Emir mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan survei ke wilayah tersebut terkaitan dengan rencana pembangunan listrik perdesaan.

Tim dari PLN sudah melakukan peninjaun lapangan, mendata titik-titik pemasangan tiang dan penarikan jaringan listrik dari Dusun Sadaunta, Kecamatan Kulawi menuju desa-desa di Kecamatan Lindu. Karena wilayah itu harus melewati kawasan hutan Lindung Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), terlebih dahulu mendapat izin dari pihak berwenang.

Jika izin sudah ada, langsung ditindaklanjuti dengan membangun tiang dan jaringan listrik.

PT PLN menargetkan program realisasi desa berlistrik di Provinsi Sulawesi Tengah bisa mencapai 100 persen pada tahun 2019.

"Sekarang ini baru sekitar 80 persen desa di Sulteng yang telah terjangkau listrik PLN," kata Emir.

Desa di Sulteng yang belum terlistrikan rata-rata wilayahnya masih sangat sulit dijangkau transportasi mobil. Inilah salah satu faktor yang selama ini merupakan kendala utama dalam membangun jaringan distribusi listrik ke sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sulteng.

Namun, kata dia, sudah menjadi komitmen PLN untuk melistriki semua desa di Tanah Air, termasuk Sulteng yang sampai sekarang ini masih sekitar 20 persen desa sama sekali belum menikmati penerangan listrik PLN. Keadaan yang sama juga diharapkan di provinsi lain, seperti masyarakat di Sumatera Utara, yang menanti Sumut terang 2018.

Selain itu, juga karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah setiap tahunnya untuk listrik desa. (Ben/An/Anas Masa)


Beijing, 25/12 (Benhil) - "#ChinaZamanNow berbeda dengan #ChinaZamanOld," seloroh beberapa pelajar asal Indonesia saat menghadiri acara yang digelar Kedutaan Besar RI di Beijing awal bulan ini.

Meskipun sedang menimba ilmu di negara sangat terkenal dalam pepatah Arab "Carilah ilmu walau ke negeri China" itu, mereka tetap mengikuti perkembangan media sosial di Tanah Air yang "ngetren" dengan istilah "zaman now" versus "zaman old".

Istilah itu mereka gunakan untuk menerjemahkan pemikiran Soegeng Rahardjo saat masih menjabat Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia bahwa "Jangan pandang China dari abad ke-20 karena sudah beda dengan abad ke-21".

China abad ke-20 masih tertutup terhadap asing, termasuk investor, kecuali untuk Provinsi Guangdong, yang memang sudah lama dicanangkan oleh Deng Xiaoping sebagai satu-satunya daerah terbuka untuk mengimbangi Hong Kong di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Meskipun Partai Komunis masih sebagai penguasa tunggal di negara berpenduduk hampir 1,4 miliar jiwa, ekonomi China pada abad ke-21 ini justru sangat kapitalis.

"Amerika Serikat memang negara ekonomi terbesar sejak 1871, tapi posisi puncak itu sekarang sedang menghadapi ancaman dari China," demikian cuplikan artikel Investopedia belum lama ini.

Laman media daring bermarkas di New York, AS, yang setiap bulan dikunjungi 20 juta pembaca itu meramalkan bahwa ekonomi China 1,5 kali lebih besar daripada AS pada 2030 dan 1,7 kali pada 2060.

Walaupun demikian, beberapa pengamat meyakini ekonomi AS masih akan terbesar selama beberapa tahun mendatang mengingat negara berpenduduk hampir 400 juta jiwa itu memiliki pengalaman panjang dan sudah teruji. China yang pertumbuhan ekonominya dalam dua tahun terakhir hampir menyentuh angka tujuh persen tidak berhenti membangun infrastruktur dan sarana pendukungnya. Pembangunan infrastruktur itu yang paling utama untuk mendukung program Jalur Sutera dan Jalur Maritim Abad ke-21 yang dikenal dengan "Belt and Road" (B&R).

Gagasan Presiden Xi Jinping itu sebenarnya bukan hanya memperlancar konektivitas dari daratan Tiongkok menuju negara-negara di Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Eropa, dan Afrika, melainkan juga dirancang sebagai blok dagang berjangka panjang. Demikian halnya dengan Indonesia yang tidak hanya sekadar masuk dalam peta blok, melainkan juga dipandang sangat strategis bagi China.

Apalagi B&R pernah dipaparkan Presiden Xi di depan pimpinan dan anggota DPR-RI di Jakarta pada 2013. Xi menjadikan Indonesia sebagai poros penting "One Road" setelah dia memaparkan poros "One Belt" di Astana, Kazakhstan, pada tahun yang sama.

Peluang atau ancaman Pada 2016 investasi China di Indonesia telah mencapai angka 2,67 miliar dolar AS dengan jumlah proyek mencapai 1.734 unit sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Angka itu mendudukkan China sebagai investor asing terbesar ketiga di Indonesia di bawah Singapura yang mencapai 9,18 miliar dolar AS dengan 5.874 unit proyek dan Jepang senilai 5,4 miliar dolar AS dengan 3.302 unit proyek. China bukan menutup diri dari investasi asing, termasuk dari Indonesia. Bahkan, dalam kurun waktu lima tahun mendatang China telah menargetkan masuknya investasi asing senilai 700 miliar dolar AS.

Di sektor perdagangan, memang Indonesia mengalami defisit dengan China. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI menyebutkan bahwa pada semester I/2017 defisit perdagangan Indonesia dengan China mencapai 6,62 miliar dolar AS.

Namun Atase Perdagan KBRI Beijing Dandy S Iswara mencatat bahwa pada periode Januari-Februari 2017 defisit neraca perdagangan tersebut mengalami penurunan 80 persen dibandingkan periode yang sama pada 2016 yang mencapai 2,271 miliar dolar AS. Penurunan itu salah satunya karena mulai ada peningkatan produk ekspor makanan dan minuman sehingga Indonesia tidak hanya mengandalkan ekpsor minyak dan gas ke China.

Indonesia masih sangat berpeluang menekan atau bahkan menghapus sama sekali selisih nilai perdagangan itu mengingat China masih membutuhkan banyak barang impor. Bahkan Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli mengatakan bahwa negaranya butuh barang impor senilai 8 triliun dolar AS dalam lima tahun mendatang. Sayangnya, kalangan pengusaha nasional pesimistis melihat peluang yang ditawarkan China karena kegaduhan politik yang tak kunjung berkesudahan hingga tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Belum lagi sistem birokrasi kita," kata Chairman of Indonesia Chamber of Commerce in China (Inacham), Liky Sutikno, kepada Antara di Shanghai, Sabtu (9/12).

Ketua perwakilan Kadin Indonesia di China itu lebih lanjut menggambarkan bahwa birokrasi di Indonesia masih bekerja pada abad ke-18, sedangkan China sudah abad ke-21.

"Maka jangan heran kalau Indonesia kalah jauh dari Malaysia dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan China," ujar pengusaha Indonesia yang sudah malang-melintang di daratan Tiongkok itu.

Lalu dia menyebutkan bahwa baru-baru ini taipan Jack Ma membangun "Regional Smart Hub" di dekat Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), Malaysia, sebagai pangkalan barunya dalam menjalankan perdagangan berbasis elektronik (e-Commerce) di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Padahal, enam bulan sebelumnya Jack Ma ingin membangun fasilitas itu di Batam, Kepulauan Riau. Namun tawaran yang disampaikan salah satu orang terkaya di dunia itu agar bisa menyerap banyak tenaga kerja itu tidak segera disikapi pemerintah Indonesia.

"Respons Indonesia tidak konkret. Nah, Malaysia 'nguping' dan menyampaikan program secara konkret. 'oportunity' kita banyak dirampok oleh Malaysia," ujar Liky yang saat itu ditemui di Bali Bistro, restoran makanan halal yang dikembangkannya di kota terbesar di China itu.

Demikian halnya dengan buah-buahan segar, China sangat berharap petani dari Indonesia bisa memasoknya secara langsung.

"Namun karena orang kita tidak mau ribet, maka tidak bisa ekspor langsung ke China yang memberlakukan syarat-syarat tertentu sehingga harus lewat Vietnam. Mestinya Indonesia dapat lima, karena harus melalui negara lain, maka hanya dapat dua," katanya menambahkan.

Menurut dia, China sangat hormat terhadap Indonesia karena faktor sejarah, terutama kedekatan mantan Presiden Soekarno dengan pemimpin China Mao Zedong dan Perdana Menteri Zhou Enlai.

"Orang China itu punya keyakinan, kalau kita berbuat baik sama mereka, maka mereka tidak akan lupa sama kita. Ini yang ditunjukkan China terhadap kita," tuturnya.

Tawaran boleh datang dan pergi. Namun yang perlu diingat, jangan sampai menerima tawaran dengan mengorbankan harga diri. Sejak zaman penjajahan sampai saat ini, Indonesia sudah kenyang dengan yang namanya "bantuan asing".

"Ngeri, kalau tidak hati-hati dalam menyikapi," kata anggota Komisi I DPR Junico BP Siahaan di sela-sela kunjungan kerjanya ke China pada 30 Oktober-3 November 2017. (Ben/An/M. Irfan Ilmie)


Satu regu pekerja berada di selokan di Jalan Matraman Jakarta Timur, Kamis. Sebagian menarik dan mengangkat lumpur serta sampah-sampah di selokan dan sebagian memasukannya ke karung-karung, kemudian diangkut dengan truk.

Mereka yang biasa disebut "pasukan orange" yang berjaya dimasa kepemimpinana Ahok, bekerja membersihkan selokan yang kotor, penuh lumpur dan sampah. Bekerja di tempat seperti itu menyebabkan lumpur kehitaman mengotori badan dan seragam mereka.

Belum lagi, bau yang senantiasa menyertai selama kerja di tempat-tempat seperti itu. Ketabahan dan kesabaran tampaknya harus mereka tunjukan.

Mengingat selokan atau drainase di DKI Jakarta umumnya tertutup, baik cor-coran semen maupun lempengan-lempengan cor-coran, membongkarnya sering tak terelakan. Mereka berbagi tugas, dari menarik atau menguras umur dan sampah hingga memasukan ke karung-karung.

Badan yang kotor dan sergam yang tepercik lumpur itu menandai kerja keras "pasukan orange" membersihkan selokan pada musim hujan ini. Tujuannya adalah membuat selokan atau drainase bersih dari kotoran yang bisa dan biasa membendung aliran air saat hujan. Inilah kerja keras mereka yang merupakan salah satu indikator kerja keras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adalah kenyataan yang sangat rutin bahwa hingga hari-hari ini musibah banjir masih menghantui Jakarta. Entah sampai kapan Ibu Kota NKRI terbebas dari banjir yang sudah bisa dikatakan merupakan persoalan menahun dan kronis.

Dikatakan menahun dan kronis karena musibah itu selalu datang setiap tahun dan sudah berlangsung puluhan tahun. Bahan kalau melacak informasi dan data yang sudah banyak beredar di media, musibah ini sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Saat Belanda menguasai Batavia, kemudian menjadikannya sebagai pusat pengendalian pemerintahan kolonisasi juga sudah bergelut dengan persoalan banjir.

Oleh karena itu, dibuatlah kanal-kanal atau sungai-sungai kecil untuk memperlancar aliran air yang meluap saat musim hujan. Bedanya, kalau dahulu kanal-kanal itu lebar, kini harus diakui telah sempit dan dipenuhi bangunan di sisi kanan dan kirinya. Berbagai daya dan upaya telah dilakukan Pemerintah DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah satu ini. Bisa dikatakan siapa pun gubernur dan wakil gubernur yang memimpin Jakarta, persoalan banjir adalah pekerjaan utama yang harus dihadapi saat awal kepemimpinannya.

Kini Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno pun menghadapinya. Bahkan, tugas itu harus dihadapi saat awal kepemimpinannya. Mereka dilantik 17 Oktober 2017 dan berdasarkan kalender iklim bulan itu adalah awal memasuki musim hujan. Artinya, banjir sudah di depan mata ketika mereka mengawali tugasnya.

Oleh sebab itu, mereka pun harus tancap gas begitu pelantikan di Istana Negara usai. Fakta-fakta membenarkan bahwa mereka sudah harus bekerja keras mengatasi banjir karena ketika beberapa pekan setelah dilantik, banjir sudah melanda Jakarta akibat jebolnya tanggul di Jati Padang Jakarta ditambah genangan air di beberapa lokasi.

Anggap saja itu sebagai ujian pertama dalam tugas mereka. Keduanya pun menyatakan hal itu bisa diatasi, bahkan dikatakan banjir lebih cepat surut karena berfungsinya perangkat pemerintah daerah dari SDM hingga pompa-pompa air.

Namun, lolos ujian pertama ini belum bisa dikatakan melegakan untuk jangka panjang, paling tidak hingga beberapa bulan mendatang karena berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang sudah disampaikan ke publik bahwa hujan cenderung meningkat pada bulan Desember 2017 dan Januari 2018.

Analisis prakiraan cuaca itu tampaknya membuat warga yang selama ini menjadi korban banjir tidak bisa tidur. Kalaupun bisa tidur, mungkin tidak bisa nyenyak karena di tengah guyuran hujan, musibah banjir sedang mengancam. Inilah hari-hari ini salah satu sisi kehidupan di Jakarta.

Apalagi, fakta yang sudah dihadapi selama ini, Jakarta mendapat "serbuan" air yang menyebabkan banjir dari beragam sisi, setidaknya empat mata angin. Dari arah selatan, Jakarta selalu mendapat "kiriman" air yang biasa disebut sebagai "banjir kiriman" dari Bogor melalui Sungai Ciliwung dan anak-anak sungainya.

Dari arah barat, Jakarta juga sering mendapatkan limpasan banjir akibat meluapnya air Sungai Cisadane di wilayah Tangeran (Provinsi Banten). Dari arah timur, tiga sungai masuk Jakarta Timur, yakni Kali Cakung, Kali Buaran dan Kali Jati Kramat. Ketiganya saling terhubung hingga muara di Teluk Jakarta di kawasan Marunda melalui Cakung Drain.

Dari wilayah utara, sebagian Jakarta Utara juga sering dilanda banjir akibat pasang air laut. Sebelum terjadinya banjir pada bulan November lalu akibat hujan dan jebolnya tanggul di Jati Padang, banjir akibat pasang air laut (rob) melanda sebagian wilayah Jakarta Utara.

Bukan hanya ancaman banjir dari empat penjuru mata angin itu, melainkan banjir di Jakarta juga terjadi akibat hujan lebat. Air dan genangannya sering memenuhi jalanan Ibu Kota. Genangan itu terhambat alirannya karena selokan dan dainase tersumbat sampah dan lumpur. Gubernur Anies beberapa hari lalu menyebutkan bahwa di saluran-saluran drainase di Jakarta banyak terdapat kabel.

Kalau drainase yang semestinya bisa secara penuh untuk mengalirkan genangan air di jalanan dan permukiman kemudian terdapat kabel, sudah bisa dibayangkan akibat lanjutannya, yaitu terhambatnya aliran air dari genangan di jalanan dan permukiman. Sifat dasar air adalah menetes dan mengalir ke bawah sehingga kalau saluran atau drainase tersumbat, air jelas melimpas ke samping.

Pada struktur bangun tata kota, drainase umumnya berdampingan dengan jalanan raya dan permukiman. Maka, jalan dan permukiman itu terkena limpasan air yang tersumbat di saluran semestinya. Ternyata masalah belum sampai di situ karena saluran air menuju sungai terhambat sampah, lumpur, dan kabel. Maka, bertambah runyam ketika sungainya juga sempit akibat adanya bangunan gedung dan pemukiman.

Dengan mencermati bahwa sifat dasar air yang menetas dan mengalir ke bawah terhambat, limpasan air yang menyebabkan genangan dan banjir tidak terelakan lagi. Permasalahan seperti itu yang tampaknya telah, sedang, dan masih akan dihadapi Jakarta.

Pompa Menyadari bahwa persoalan banjir demikian kompleks (beragam), Anies-Sandi beserta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus bekerja keras mengatasi banjir. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, khususnya Dinas Lingkungan Hidup mengerahkan sebanyak 4.100 anggota "pasukan oranye" atau pembersih sampah sepanjang musim hujan ini.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji, mereka (pasukan orange) siap sedia menangani sampah-sampah di drainase dan selokan air. "Pasukan oranye" tersebut telah diberikan instruksi agar selalu siaga setiap hari selama 24 jam, terutama mengingat pada musim hujan, volume sampah cenderung meningkat. Apalagi, selama musim hujan, volume sampah meningkat.

Pada hari-hari biasa, volume sampah sekitar 7.000 ton per hari. Namun, pada musim hujan, volume sampah diperkirakan mengalami peningkatan. Entah mengapa volume sampah mengalami penaikan pada musim hujan ini.

Yang melelahkan dan memprihatinkan salah sampah terus ada meskipun sudah dibersihkan. Ribuan "pasukan oranye" itu disiagakan terus dengan sistem sif atau bergantian. Selain membersihkan drainase dan saluran air, "pasukan oranye" itu paling banyak ditempatkan di pintu air serta saringan sampah karena sampah paling banyak ditemukan di area-area tersebut.

Dengan menempatkan banyak "pasukan oranye" di area-area tersebut, diharapkan sampah langsung bisa ditangani sehingga tidak menghambat aliran air. Apalagi, aliran sampah di selokan atau drainase dan sungai-sungai juga sering disertai potongan kayu, dahan dan ranting pohon, bahkan batang pohon.

Kalau melihat aliran sungai di Jakarta saat banjir, bukan hanya sampah-sampah seperti itu, tidak jarang sampah-sampah jenis atau berbentuk lainnya, seperti potongan meja kayu atau kursi, sofa, bahkan tempat tidur juga ikut terseret air dan menambah seret aliran sungai. Demikian berat beban upaya mengatasi masalah banjir di Jakarta.

"Pasukan orange" yang dikerahkan Dinas Lingkungan Hidup sudah disiagakan di berbagai lokasi untuk mengantisipasi dan mengatasi banjir. Bersamaan dengan hal itu Dinas Bina Marga DKI juga terus menyiagakan pompa air stasioner di sejumlah "underpass" (kolong jembatan) yang ada di wilayah Ibu Kota.

Pompa-pompa stasioner itu akan digunakan untuk menangani genangan yang muncul, baik di jalanan maupun di lingkungan warga. Menurut Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faizal, dari total 18 "underpass" yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, sebanyak enam di antaranya tidak memiliki pompa sehingga hanya memanfaatkan gravitasi langsung untuk membuang air ke sungai.

Dengan demikian, dari total 18 "underpass", hanya ada 12 "underpass" yang memiliki pompa dan satu pompa, di antaranya masih menjadi tanggung jawab pihak pengembang. Dengan kata lain, saat ini terdapat sebanyak 11 "underpass" yang tersebar di lima lokasi dan merupakan tanggung jawab Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Masing-masing "underpass" itu memiliki empat pompa stasioner.

Namun, di enam lokasi lain, pompanya masih dalam proses perbaikan. Selain pompa stasioner, di setiap "underpass" juga terdapat dua kolam penampungan yang dilengkapi dengan dua pompa. Lokasi "underpass" yang saat ini pompanya berada dalam kondisi yang baik, antara lain di "underpass" Angkasa, Manggarai, Cawang, Pramuka, Panjaitan, dan Tomang.

Untuk menangani genangan, juga sudah dilakukan koordinasi dengan Dinas Tata Air serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta untuk penempatan pompa jenis mobile. Posko-posko penanggulangan banjir di tingkat kecamatan dan kelurahan serta kawasan disiagakan dengan berikut dukungan peralatan dan personel.

Itu sudah menunjukkan daya dan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa dikatakan maksimal. Tak berlebihan bila publik berharap agar hal itu mampu mengantisipasi dan mengatasi banjir yang kini benar-benar menjadi ancaman nyata.

Kalaupun ancaman banjir itu terjadi, tidak bisa dielakkan selain kerja keras untuk mengatasinya dengan target meminimalkan korban dan kerugian. (Sri Muryono)

Israel
Israel

Saya tidak berpihak kepada Israel, dan saya tidak mencampuri urusan politik, tapi saya memperhatikan apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab.

Israel itu bukan Kristen, Israel itu beragama Yahudi dan Israel adalah umat pilihan Tuhan.

Allah menepati perjanjiaan dengan Abraham termasuk keturunannya di berkati. ABRAHAM ADALAH BAPAK DARI ISAK, ISAK ADALAH BAPAK DARI YAKUB( ISRAEL)

Kitab Kejadian 12 Allah meneguhkan perjanjiannya dengan  Abraham. Diberkatilah orang yang memberkati Abraham dan keturunannya.

Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat. (Kejadian 12:2). Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." (Kejadian 12:3)

SIAPA YANG BERANI MELAWAN ISRAEL? TUHAN AKAN MELAWAN DIA.
Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan, dan sebagai singa betina; siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau!"  (Bilangan 24:9)

Banyak hamba Tuhan yang berkotbah, tahu firman Tuhan tapi ikut²an mengutuki Israel. Hamba Tuhan yang mengutuki Israel perlu banyak berdoa dan meyelidiki firman Tuhan maka Tuhan akan menyingkapkan rahasianya kepadamu. Karena kurang menyelidiki firman Tuhan maka ikut²an menyalahkan Israel.

Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi TUHAN, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini." (Ulangan 29:29)

Jika hamba-hamba Tuhan tekun mencari Tuhan maka Tuhan akan bukakan rahasianya. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu.  (Amsal 25:2)

DIBERKATILAH ABRAHAM, ISAK DAN ISRAEL

Siapa yang memberkati Israel maka ia juga diberkati.

Oleh : Krispin Priska

Bela Palestina

Untuk kesekian kalinya ummat Islam di Jakarta khususnya dan warga negara RI pada umumnya, menunjukkan kekompakan mereka dalam menghadapi masalah-masalah di dalam negeri maupun persoalan luar negeri yang sedikit banyak berkaitan dengan Indonesia.

Pada hari Minggu, 17 Desember 2017, ratusan ribu bahkan bisa jadi jutaan muslim dan muslimah dari Jabodetabek dan daerah-daerah lain di Tanah Air berkumpul di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat dan kemudian beralih ke kawasan Monumen Nasional alias Monas, untuk "unjuk gigi" kepada negara-negara lain terutama negara adidaya Amerika Serikat setelah Presiden AS Donald Trump mengakui putusan Israel untuk memindahkan ibu kotanya dari Tel Aviv ke Yerusalam.

Bahkan gara-gara putusan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu itu, maka kemudian Presiden Donald Trump berjanji akan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalam.

Alasan atau dalih presiden teranyar negara adikuasa itu adalah beberapa presiden terdahulunya seperti Barrack Obama dan George Bush sebenarnya sudah mengakui Yerusalem sebagai pusat pemerintahan negara Yauhudi itu, tapi "ogah "memindahkan pusat pemerintahannya tersebut dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan Presiden AS yang terakhir itu kemudian mengakibatkan munculnya kritik bahkan kecaman dari berbagai pemerintahan baik yang warganya ummat muslim maupun bukan.

Sejak Sabtu (16/12) malam, ratusan ribu orang Indonesia mulai dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek hingga Bandung, Kuningan, Surabaya, serta berbagai kota di Sumatera seperti Bandarlampung mulai mengalir deras, berdatangan ke arah ibu kota Jakarta.

Bisa dibilang 99,99 persen para peserta unjuk rasa itu mengenakan baju koko yang mencerminkan busana muslim serta muslimah yang hampir 100 persen berbaju khas Islam seperti baju panjang yang dilengkapi dengan kerudung yang kini lebih sering disebut hijab.

Tanpa dibayar alias dibiayai cukong mana pun juga atau partai politik yang mana saja, para peserta "Aksi Bela Palestina" harus rela mengocek dompet mereka masing-masing alias swabayar untuk membiayai perjalanan mereka ke ibu kota. Setelah sampai di ibu kota Betawi ini-- kalau beruntung" mereka bisa menikmati makan siang gratis yang disediakan panitia penyelenggara acara dan juga kelompok-kelompok warga yang secara sukarela memberikan sumbangan mulai dari air minum hingga makanan ala kadarnya. Kalau tak beruntung, maka mereka terpaksa harus merogoh lagi kantong pribadinya.

"Aksi Bela Palestina" yang diikuti ratusan ribu, bahkan bisa sampai lebih dari satu juta orang itu, pasti akan mengembalikan pikiran orang terhadap "aksi 212", yakni demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2016 saat ratusan ribu orang berunjuk rasa juga di Jakarta untuk menuntut gubernur Jakarta Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama untuk diturunkan secara paksa dari "kursi empuknya" karena dinilai telah menghina ummat Islam Indonesia. Ahok saat itu mengomentari Surat Al Maidah, padahal penguasa pemerintahan DKI Jakarta tersebut sama sekali bukan pemeluk agama Islam sehingga tak patut sedikitpun untuk berujar tentang kitab suci ummat Islam itu.

Unjuk rasa 212 itu mengagetkan banyak diplomat asing yang bertugas di Jakarta karena mereka belum pernah melihat secara langsung betapa kompaknya ummat Islam di Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk menentang seorang kepala daerah.

Para diplomat itu merasa heran kenapa ummat Islam Indonesia begitu kompaknya-- solid bahasa gagahnya" untuk menghadapi satu orang pemimpin yang namanya Ahok. Namun pada akhirnya para diplomat itu mulai sadar atau hakan semakin sadar bahwa orang Islam tak mau "diinjak- injak" lagi.

Karena itu, "Aksi Bela Palestina" pada 17 Desember 2017 ini sangat pantas untuk dikaji atau direnungkan kenapa sampai begitu banyak ummat muslim yang sukarela turun ke Jakarta guna memprotes putusan Donald Trump mengenai Yerusalem.

Mungkin bisa dibilang bahwa salah satu penyebab utamanya adalah karena salah satu "shohib" atau "teman dekat" Presiden AS itu di Tanah Air yakni Ketua DPR nonaktif Setya Novanto kini tinggal menunggu nasib untuk "dibuang alias digusur" dari kursi empuknya di Senayan Jakarta karena diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang nilainya tidak kurang dari Rp2,3 triliun dari nilai totalnya Rp5,9 triliun.

Ummat Islam Indonesia Masyarakat di Tanah Air tentu masih ingat bahwa ketika Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei tahun 1998, praktis sama sekali tidak ada unjuk rasa atau demonstrasi yang khususnya dilakukan oleh rakyat terutama ummat Islam di Tanah Air.

Sebelum presiden Republik Indonesia itu turun dari tahta "kerajaanya" setelah berkuasa 32 tahun memang ada kerusuhan di Jakarta namun pada saat itu yang ada hanyalah demo-demo secara terbatas khususnya di jalan- jalan utama saja. Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie kemudian ditunjuk oleh Soeharto sebagai penggantinya.

Sejak saat itu, maka era reformasi mengenalkan masyarakat untuk bebas berdemonstrasi dalam kerangka tetap tertib, sopan dan tak mengganggu ketertiban umum. Karena itu mulai lahir berbagai partai politik, organisasi kemasyarakatan alias ormas yang bebas menunjukkan ekspresi mereka. Jika dahulu, kalau ingin berunjuk rasa harus minta izin kepada Kepolisian Republik Indonesia maka kini cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada polda atau polres setempat.

Karena kini ummat Islam Indonesia semakin menikmati pendidikan yang lebih baik maka akhirnya tingkat pengetahuan mereka terus membaik mulai dari masalah politik, ekonomi, kesejahteraan hingga pertahanan dan keamanan.

Ummat Islam di sini mendapat pelajaran, pengetahuan dari sekolah mulai sekolah umum seperti SD, SMP, SMA hingga SMK serta dari tokoh-tokoh agama mulai dari ustadz, kiai, habaib seperti Abdulah Gymnasiar alias Aam Gym. Yusuf Mansur dan lain-lain di masjid ataupun mushalla. Para tokoh muda Islam itu mulai memberikan pengajaran bahkan pendidikan mulai dari masalah agama Islam sendiri misalnya tentang surat-surat di kitab suci Al Quran, ajaran Nabi Muhammad SAW atau hadist.

Selain itu juga ada tokoh-tokoh senior seperti Quraish Shihab, serta Ma'ruf Amin.

Tentu saja dengan belajar atau menimba ilmu agama dan ilmu-ilmu umum itu sepantasnyalah jika otak orang-orang Islam kian terisi dengan ilmu yang benar-benar ilmu dan bukannya "ajaran sesat".

Karena itu, sangatlah tidak mengherankan apabila aksi-aksi unjuk rasa semakin berbobot sehingga tak lagi menjadi "aksi sekadar aksi" untuk unjuk rasa atau unjuk kekuatan. Maka tentu saja kepada seluruh ummat Islam sangat diharapkan agar dengan bekal ilmu agama dan ilmu umum maka apa pun tujuan unjuk rasa atau demonstrasi itu akan semakin baik dan tertib serta bukan "unjuk kekuatan" apalagi pemerintahan yang sekarang ini yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla adalah benar-benar hasil pemilihan presiden alias pilpres yang makin bersih.

Kalau misalnya ummat Islam ingin berunjuk rasa di depan sebuah kedutaan besar sebuah negara sahabat atau organisasi internasional seperti PBB atau UNESCO maka tak perlulah bertindak berlebihan misalnya sampai harus membakar ban bekas atau berusaha merusak fasilitas yang ada di kantor perwakilan negara sahabat itu ataupun organisasi internasional apa pun juga.

Jika ummat Islam Indonesia berunjuk rasa secara bertanggung jawab maka dunia internasional bisa yakin bahwa muslim dan muslimah di Tanah Air yang merupakan mayoritas karena sekitar 85 persen penduduk Indonesia beragama Islam, benar-benar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, tidak akan "semau gue", maka tentu negara ini akan semakin dihormati, bahkan disegani dan bukannya ditakuti seperti acapkali dirasakan.

Arnaz Firman

Easy Shopping Indonesia

Easy Shopping merupakan perusahaan ritel pertama bahkan satu-satunya yang menyediakan jasa pemesanan produk ritel jarak jauh melalui pos atau mail order. Ditengah semakin maraknya penjualan berbasis online, ternyata kehadiran penjualan melalui pos mendapatkan animo yang cukup tinggi karena dinilai sistem belanja ini mudah, praktis, dan murah. Apalagi dengan penjualan yang menggunakan layanan pos maka jangkauan pemasaran dan pemesanan produk pun bisa menjangkau hingga ke berbagai daerah pelosok dan terpencil sekalipun. 

Berbeda dengan penjualan berbasis online yang sangat mengandalkan akses internet. Untuk melakukan pemesanan pun sangat mudah. Anda hanya cukup memesan barang melalui formulir yang sudah tersedia kemudian mengirimkannya melalui pos. Pembayaran bisa dilakukan melalui BNI, Mandiri, ataupun BCA. Bahkan, kini juga tersedia layanan pembayaran melalui kantor pos dengan Pos Pay saat sekaligus mengirimkan formulir belanja. Ini sangat memudahkan dan praktis.

Meskipun saat ini, teknologi berkembang dengan cukup pesat dan tak heran penjualan berbasis online pun kian banyak diminati. Namun, tak semua lapisan masyarakat tentu familiar dengan metode penjualan dan pembelian melalui handphone. Inilah mengapa kehadiran sistem penjualan dengan cara yang bisa dikatakan tradisional ternyata sangat diminati dan membantu mereka untuk berbelanja tanpa harus keluar rumah. Dan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dan kepuasan dari para pelanggannya, Easy Shopping pun menyediakan hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah bagi para pelanggan setianya.

Lantas bagaimana cara mendapatkan hadiah menarik tersebut? Caranya ternyata juga sangat mudah yaitu hanya perlu berbelanja dalam periode tiga bulan saja dan Anda bisa menanti kejutan pada akhir periode. Tentu saja, peluang mendapatkan hadiah yang sangat menarik pun membutuhkan kompetisi namun dikemas dengan cara yang menarik dan tetap menguntungkan. Anda sebagai pelanggan tentu sangat diuntungkan karena Anda bisa mendapatkan berbagai aneka kebutuhan Anda yang dibeli dengan harga yang terbilang terjangkau. Dan di sisi lain, Anda juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah utama dengan total nilai hingga ratusan juta rupiah.

Banyak orang bertanya dengan apa yang dilakukan PT Karisma Bahana Gemilang, membagi-bagikan uang tunai tiap tiga bulan sekali tersebut sebagai ide yang gila dan buat kepo para #KidsZamanNow, trick bisnis apa yang dijalankan. Namun, rupanya tidak demikian bagi para pelanggan setianya terutama yang telah benar-benar menerima hadiah kejutan dalam jumlah yang sangat besar. Pelanggan bisa tetap mendapatkan produk yang dibutuhkan dengan berbelanja melalui katalog yang tersedia. Perusahaan pun mampu memberikan garansi uang kembali bagi pelanggan yang merasa tak puas dengan produk yang diterimanya. Ini sudah menjadi salah satu bentuk usaha perusahaan untuk memaksimalkan kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan yang berbelanja melalui Easy Shopping. Hadiah ratusan juta rupiah tersebut hanya sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dari para pelanggan setia yang memang rajin berbelanja di Easy Shopping. 

Hadiah utama dalam jumlah yang cukup besar tersebut diperuntukkan bagi para pelanggan setia yang memang rajin belanja di Easy Shopping. Bila Anda tertarik untuk mendapatkan hadiah spektakuler tersebut, tak ada salahnya bila Anda menjadi pelanggan setia dari perusahaan ritel jarak jauh melalui pos tersebut dan nantikan kejutan hadiah setiap tiga bulan sekali.

Elaeis guineensis

Pemerintah telah memulai penanaman perdana program peremajaan kebun kelapa sawit pada pertengahan Oktober 2017 di Sumatera Selatan sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun kelapa sawit.

Program peremajaan kelapa sawit tersebut mempercepat proses pemberian sertifikat untuk perkebunan rakyat, memberikan kepastian lahan bagi pekebun, memverifikasi kebun dan pekebun yang layak mendapatkan bantuan, serta membantu pemberian bibit unggul. Target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun ini adalah meremajakan 30.000 hektare lahan perkebunan kelapa sawit (Elaeis guineensis).

Sumatera Utara menjadi provinsi kedua dari program replanting, peremajaan sawit rakyat, tepatnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut. Pemerintah meremajakan kebun sawit rakyat seluas 9.109,29 hektare di provinsi itu.

Luasan tersebut tersebar di 12 kabupaten, yaitu Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan peremajaan sawit rakyat di Sumatera Utara mendesak dilakukan karena 350.000 hektare dari total 470.000 hektare kebun sawit rakyat sudah berusia tua.

Tanaman sawit yang berusia tua atau lebih dari 25 tahun produktivitasnya menjadi rendah, yaitu kurang dari 10 ton tandan buah segar per tahun. Peremajaan tersebut terutama dilakukan di kebun kelapa sawit rakyat yang pada umumnya dinilai memiliki praktik agrikultur (agriculture practice) yang kurang baik.

Sekitar 42 persen dari total luas kebun kelapa sawit di Indonesia yang mencapai 11,9 juta hektare dikelola rakyat (smallholders). Sementara 51 persen merupakan kebun kelapa sawit milik swasta dan tujuh persen milik negara. Tingkat produktivitas kebun kelapa sawit rakyat hanya mencapai 37 persen dari total produksi. Sementara kontribusi produktivitas kebun kelapa sawit swasta mencapai 54 persen dan kebun negara sembilan persen.

Darmin menyadari peremajaan kelapa sawit bukan hal mudah meskipun dana untuk melakukan kegiatan peremajaan telah tersedia. Ia memperkirakan setiap tahun pemerintah harus meremajakan 185.000 hektare.

Ada pun komponen dari program peremajaan sawit rakyat ini yaitu berupa hibah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit sebesar Rp25 juta per hektare yang disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk.

Kekurangan dana di luar dana bantuan dari BPDP Kelapa Sawit dipenuhi dari pinjaman komersial dari bank dan atau tabungan pekebun, maupun fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) khusus yang mulai berlaku per 1 Januari 2018.

Para pengusaha diminta oleh pemerintah untuk menjadi avalis, pembina, dan pembeli hasil panen (off-taker).

Perusahaan kelapa sawit berfungsi sebagai mitra usaha antara lain Perseroan Terbatas Perkebunan Negara, PTPN II, PTPN III, PTPN IV, PT Siringo-ringo, PT Asian Agri, PT Nubika Jaya, PT Socfindo, dan PT Paya Pinang.

Peremajaan sawit rakyat juga diharapkan sudah mengikuti prinsip kriteria "Indonesia Sustainable Palm Oil" (ISPO) untuk mendapatkan sertifikasi sehingga dapat diperdagangkan secara global.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofjan Djalil juga mengatakan program peremajaan sawit rakyat dipilih di lokasi yang sektor koperasinya berjalan kuat. Ia mengatakan koperasi akan diproyeksikan untuk menjadi basis kegiatan peremajaan lahan.

Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), industri kelapa sawit menyumbang devisa pada negara sebesar 18,1 miliar dolar AS pada 2016 dari volume ekspor sebanyak 25,1 juta ton, sedangkan pada 2017 hingga semester pertama sebanyak 16,6 juta ton atau naik dari periode sama 2016 yang hanya 12,5 juta ton.

Sawit juga menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp239,4 triliun dari total kontribusi sektor perkebunan nasional senilai Rp411 triliun.

Keberlanjutan komoditas Kepala Komunikasi Korporat PT Royal Golden Eagle Indonesia, Ignatius Ari Djoko Purnomo, mengatakan program peremajaan sawit rakyat memunculkan keberlangsungan komoditas sawit.

Ia mengatakan peremajaan sawit rakyat mampu menyelamatkan kebun sawit generasi kedua agar jangan menjadi seperti komoditas kopra yang menurun produktivitasnya karena tidak ada upaya peremajaan. Pohon sawit sendiri pada umumnya akan mengalami penurunan produktivitas setelah berusia 27-30 tahun. Generasi pertama kebun kelapa sawit di Indonesia banyak yang sudah memasuki usia tersebut.

Ignatius mengatakan Asian Agri, yang menjadi bagian kelompok usaha Royal Golden Eagle, menjadi salah satu pelopor program peremajaan sawit rakyat dari pihak swasta mengingat usia kebunnya akan segera memasuki 30 tahun. Ia berpendapat pertumbuhan komoditas sawit, sebagai industri yang paling kompetitif dibanding minyak nabati lainnya, akan ditentukan oleh komitmen bersama dalam proses peremajaan.

Sementara itu, Direktur Corporate Affairs Asian Agri, Fadhil Hasan, mengatakan persoalan yang dihadapi oleh pekebun kelapa sawit rakyat adalah praktik agrikultur yang masih tradisional dan bibit palsu.

Oleh karena itu, Fadhil berpendapat harus ada jaminan bibit berkualitas baik dan bantuan teknis dalam program peremajaan sawit rakyat.

Bantuan teknis berupa pemberdayaan pekebun tersebut diperlukan guna memastikan terciptanya "good agricultural practice" (GAP).

Fadhil mengatakan pemberdayaan pekebun dilakukan dengan membangun institusi dan organisasi, serta membangun kemitraan menguntungkan antara perusahaan dan pekebun. Selain itu, didorong pula penerapan praktik berkelanjutan melalui pemeliharaan lingkungan, pengendalian hama, dan pengelolaan limbah.

Program peremajaan kebun kelapa sawit diharapkan mampu menggerakkan ekonomi para pekebun rakyat sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Pendapatan yang meningkat tersebut pada akhirnya mampu mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan di berbagai daerah NKRI.

Calvin Basuki

Kegiatan persiapan reuni 212 di Monas atas seijin Gubernur Anies Baswedan dalam beberapa hari telah dijalankan dengan baik. Mendekati pelaksanaan acara, video amatir panggung reuni 212 di Monas roboh diunggah di YouTube oleh pemilk akun Don Qis tengah malam pada 30 November 2017, kemudian disalin para YouTuber dan mengunggahnya kembali dengan durasi yang berbeda dan judul yang beragam.

Video heboh panggung reuni 212 di Monas Jakarta Pusat roboh, akan segera viral, dibagikan warganet di Twitter, Facebook dan media sosial lainnya. Termasuk situs berita online Tribunnews mengutipnya menjadi berita pagi ini.




Apapun penyebab robohnya panggung 212 yang dibangun untuk reuni acara yang pernah digelar menjelang Pilkada DKI Jakarta 2016 yang lalu dan dengan mengatas namakan umat menjadi tanda tanya. Angin kencang tentu sudah dipahami perusahaan yang telah terbiasa mendirikan panggung raksasa, jika panggung tersebut benar bisa ambruk pasti ada penyebabnya.

Ijin telah diberikan penguasa namun panggung reuni 212 roboh,  apakah ini menjadi pertanda, peringatan bagi pasangan Anies Sandi dan warga Jakarta? Situs berita online nasional Tagar News, mengutip pernyataan Wiranto "Gubernurnya Sudah Terpilih Mau Apa Lagi? Panggung ambruk dengan berbagai komentar terkesan acara reuni-reunian 212 tidak disenangi oleh warga ibukota. yang saat ini dipimpin pasangan A-SU, Anies Baswedan - Sandiaga Uno.

Turn Back Hoax

Jakarta, 28/11 (Benhil) - Artikel ini menyajikan waktu yang tepat dan saatnya Indonesia berbicara dengan baik karen setiap individu adalah pelaku humas bagi dirinya, ujaran yang keluar darinya baik dan benar maka baiklah dia, bukan munafik atau jahat.

Begitu pula bagi masyarakat, terlebih lagi bangsa besar seperti Indonesia dengan berbagai keragaman suku dan budaya, amat bhineka tetapi menyatu dalam satu keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bila yang keluar dari bangsa Indonesia baik maka baik pulalah bangsa ini. Setiap warga negara di Republik ini adalah humas bagi bangsanya.

Kalimat itu menjadi relevan untuk dikemukakan terkait dengan penyelenggaraan Konvensi Nasional Humas 2017 oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Indonesia yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat, pada 27-28 November 2017 bertema "Indonesia Bicara Baik".

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang membuka konvensi itu pada Senin, antara lain mengingatkan bahwa sudah saatnya Perhumas Indonesia berbicara pada prestasi-prestasi yang dimiliki Indonesia melalui Indonesia bicara baik.

Semua pihak harus terus-menerus menyebarkan pesan positif kepada publik agar optimisme dan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai bangsa dan negara tetap tinggi.

Konvensi Nasional Humas 2017 memang bertujuan agar masyarakat memahami peran fungsi humas sebenarnya, dan menyadari bahwa setiap diri warga masing-masing adalah humas bagi negara ini.

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Perhumas Indonesia Agung Laksamana bahwa organisasinya mengajak seluruh praktisi humas menyosialisasikan pesan positif kepada publik agar timbul kepercayaan atau "trust" serta reputasi baik atas organisasi dan negaranya. Dengan demikian, masyarakat tergerak menyebarkan hal-hal positif tentang Indonesia, dan menyadari bahwa dirinya adalah humas bagi Indonesia.

Upaya itu menjadi sangat vital di tengah upaya melawan berbagai penyebaran berita bohong (hoax) melalui berbagai media sosial, fitnah, konten-konten negatif, ujaran kebencian, atau berbagai informasi yang menyesatkan masyarakat serta menimbulkan rasa tidak mempercayai antara satu dengan yang lainnya. Bila hal demikian dibiarkan maka bangsa besar ini bakal terancam perpecahan.

Humas atau PR (public relations) mengemban tugas kompleks pada era disrupsi digital saat ini. Humas pemerintah, misalnya, merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah. Selain itu, humas sebagai corong atau sumber informasi, dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.

Humas pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di setiap instansinya serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik.

Bersinergi Untuk menggelorakan Indonesia Bicara Baik, humas tampaknya harus bersinergi kuat dengan seluruh media massa dan merangkul masyarakat.

Dalam lingkungan media massa telah terbangun aliansi dan kesadaran bersama untuk menghentikan penyebarluasan berita bohong, fitnah, atau yang memecah belah masyarakat.

Walaupun media sosial menggempur media massa,semua dihadapi dengan baik. Antara media sosial dengan media massa memang memiliki keunggulan masing-masing. Media sosial menonjol karena kecepatannya sedangkan media massa menonjol pada akurasi dan kedalaman materinya.

Media sosial dipakai hampir semua pengguna telepon pintar, entah masyarakat umum hingga pejabat negara. Digitalisasi media komunikasi telah membuat setiap individu menjadi produsen berita. Ini menjadi kegandrungan baru di kalangan masyarakat, sekarang semua main media sosial, bupati, wali kota, gubernur, menteri, hingga presiden.

Setiap saat di media sosial terjadi kebanjiran berita, ada yang obyektif, baik, tetapi banyak juga yang bohong, membuat gaduh, penuh caci maki, bahkan mengancam persatuan bangsa.

Media sosial tidak lagi hanya sebagai media untuk menyampaikan status, pertemanan, atau berbagi untuk silaturahim, dan menyampaikan kenangan tetapi berubah menjadi penyebarluasan berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya. Di satu sisi kondisi itu akan mematangkan bangsa Indonesia sehingga tahan uji tetapi di lain sisi bila hal itu dibiarkan maka masyarakat akan mengganggap sebagai kelaziman.

Awak media massa telah berkomitmen melawan "hoax".

Sementara humas harus berhasil dalam menggali berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi seperti pemahaman dalam setiap isu yang berkembang, berperan dalam menggiring isu di masyarakat agar tidak melulu didominasi oleh agenda setting dari media massa, serta kesediaan untuk menjelaskan berbagai perkembangan setiap saat melalui saluran sumber informasi yang tercepat.

Dalam beberapa persoalan yang mengemuka permasalahan manajemen isu masih menjadi kesulitan bagi humas, termasuk bagi humas pemerintahan. Lebih banyak pada upaya "memadamkan api" dari berbagai persoalan yang muncul ketimbang mencegah supaya "api tidak menyala".

Pemerintah telah memiliki berbagai instrumen untuk melakukan monitoring atau pengawasan atas isu, dan pada banyak hal dapat dilakukan dengan baik namun penanganan terhadap hasil monitoring itu masih kurang.

Bentuk organisasi pada unit atau satuan kerja di humas pemerintahan juga masih beragam sehingga berpengaruh pada pengembangan sumber daya manusia. Bagian humas pada sejumlah instansi misalnya masih digabungkan dengan bagian hukum atau bagian kerja sama antarlembaga atau bahkan kerja sama internasional sehingga agak melenceng dari fungsi dan tujuan humas.

Agenda setting kehumasan tampaknya merupakan keniscayaaan agar publik dapat memahami apa yang sedang berkembang dan ditangani melalui kehumasan yang baik. Humas memang dituntut untuk melakukan berbagai inovasi saat menyampaikan informasi ke masyarakat.

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, penggunaan media sosial untuk menyebarkan berita "hoax" juga semakin beragam. Semua berita "hoax" dapat diantisipasi bila humas lebih proaktif bahkan lebih cepat dalam memberikan informasi sampai pada masyarakat.

Humas mau tak mau memang harus cepat tanggap. Salah satu kuncinya adalah humas harus mengubah pola pendekatan kepada masyarakat, yakni dari cara kuno ke modern yang lebih partisifatif di era #KidsZamanNow.

Di samping itu, humas harus bersinergi dengan masyarakat menjadi bagian dari proses sehingga ada jalinan emosional, dan masyarakat pun akan merasa memiliki tanggung jawab dan bersedia berbagi dengan tingkat kepedulian yang lebih banyak lagi demi kepentingan bersama.

Dengan keterbukaan yang semakin luas dan seolah tak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi membawa pengaruh besar bagi bangsa ini untuk bergerak ke depan dengan baik pula, saatnya Indonesia bicara baik.

Bagaimana mewujudkan agar setiap warga negara menjadi humas yang baik bagi Indonesia memang merupakan tantangan besar namun dengan karakter dan jati diri bangsa ini yang santun dan ramah serta kuat dalam kebersamaan dan gotong royong merupakan modal dasar yang kuat.

Ujaran dan ajakan kepada masyarakat untuk menyebarkan hal-hal positif harus terus-menerus disampaikan secara berkesinambungan agar setiap warga berbicara yang baik dan benar serta menumbuhkan optimisme bagi kemajuan Indonesia. (Ben/An)

Budi Setiawanto


Medan, 18/11 (Benhil) - Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menegaskan Hari Sawit Indonesia 18 November yang diusulkan Dewan Minyak Sawit Indonesia akan menjadi pekerjaan rumah untuk diusulkan menjadi ketetapan pemerintah.

"Saya memberi apresiasi kepada DMSI tentang Hari Sawit Indonesia pada 18 November, dan itu akan diusulkan dan diharapkan bisa mendapat penetapan dari Menteri Pertanian,"ujar Bambang di Medan, Sumatera Utara, Sabtu.

Dia mengatakan itu pada acara peringatan Hari Sawit Indonesia 18 November dan deklarasi usulan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menjadi Dewan Sawit Indonesia (DSI).

Menurut Bambang, Hari Sawit Indonesia dinilai wajar ada karena kontribusi sawit cukup besar pada Produk Domestik Bruto sektor perkebunan. Dari sekitar Rp400-an triliun PDB sektor perkebunan, kontribusi sawit mencapai Rp234 triliun.

"Dengan adanya Hari Sawit Indonesia diharapkan menjadi pendorong kemajuan sawit Indonesia yang berkelanjutan," katanya.

Dia menyebutkan, pekerjaan rumah Indonesia dalam sektor persawitan masih cukup banyak, seperti produktivitas dan rendahnya mutu hasil sawit petani. Padahal dari 11,9 juta hektare sawit secara nasional, ada 4, 7 juta hektare lahan milik petani.

Ketua Umum DMSI Derom Bangun menyebutkan, usulan 18 November sebagai Hari Sawit Indonesia mengacu pada penelitian sejarah kelapa sawit di Indonesia dengan referensi dari literatur yang terdapat di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan.

Hasil penelitian Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar dan tim, menemukan fakta bahwa tanggal 18 November 1911, sawit ditanam secara komersial di areal konsesi Poeloe Radja (Pulu Raja, red) dengan modal 1,4 juta Franc Belgia.

Berdasarkan data pada akhir tahun 1942, luas tanaman sawit di kawasan itu sudah mencapai 440 hektare. Dewasa ini Pulu Raja berada di bawah naungan PTPN IV dengan luas tanaman sekitar 3.700 hektare. Peringatan Hari Sawit Indonesia sendiri bertujuan gar bisa mendorong sesuatu langkah bersama demi perbaikan dan kemajuan sawit Indonesia.

"Langkah bersama dinilai perlu dilakukan karena sebagai negara penghasil sawit terbesar dunia, Indonesia juga menghadapi tantangan besar juga," kata Derom.

Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar menyebutkan, usulan penetapan tanggal 18 November untuk Hari Sawit Indonesia mengacu pada data-data yang ada di PPKS dan melihat perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia.

"Suatu kebanggaan juga Peringatan Hari Sawit Indonesia yang pertama dilakukan di Kantor PPKS Medan," katanya. (An/Ben)
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.