Showing posts with label Wisata. Show all posts


Danau Toba, diabadikan oleh Charlie M. sianipar

Jakarta, 28/11 (Benhil) - Presiden Joko Widodo meresmikan Terminal Bandar Udara Internasional Silangit di Silangit, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat (24/11).

Bandar udara tersebut dinilai strategis dan penting dalam upaya mendorong wisatawan lokal dan mancanegara datang ke Danau Toba, yang saat ini memang sedang gencar-gencarnya dipromosikan pemerintah sebagai tujuan wisata dunia.

Sebelum menjadi bandar udara internasional, Bandara Silangit hanyalah sebuah bandar udara perintis yang memiliki fasilitas minim dan landasan pacu yang pendek, yakni 1.800 meter, sehingga hanya bisa didarati pesawat berbadan kecil dengan frekuensi yang sedikit pula.

Namun kini Bandara Silangit sudah mengalami banyak perubahan, baik dari sisi bangunan, landasan pacu, hingga fasilitas serba canggih yang memudahkan penumpang untuk mendapatkan informasi dan kemudahan lain.

Bandara Silangit berkapasitas 500.000 penumpang per tahun ini dilengkapi dengan fasilitas CIQ (Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina), landasan pacu 2.650 x 30 meter, dan PCN (tingkat kekerasan landasan) yang bisa mengakomodasi pesawat berbadan sempit sejenis Airbus A320 dan Boeing 737-800.

Bandara Silangit juga mengimplementasikan fitur bandara pintar (smart airport) dengan teknologi digital, antara lain berupa wi-fi gratis, layar jadwal bus dan penerbangan, pembayaran elektronik (e-payment), mesin tiket bus, informasi turis, cek in mandiri (self check-in), dan berbagai fitur digital.

PT Angkasa Pura II menyiapkan Bandara Internasional Silangit di Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pionir penerapan konsep bandara pintar guna menunjang sektor pariwisata Danau Toba.

Bandara Internasional Silangit menjadi pionir bandara pintar di kategori bandara berkapasitas 500.000 penumpang melalui berbagai fasilitas berbasis digital guna menciptakan pengalaman pelanggan yang baik bagi para wisatawan mancanegara.

Berbagai fasilitas digital tersebut sudah dapat dipergunakan sejak 28 Oktober 2017 atau bersamaan dengan penerbangan rute Singapura-Silangit, yang merupakan rute luar negeri perdana di Bandara Internasional Silangit.

Fasilitas-fasilitas tersebut adalah jadwal bus bandara di mana para pengguna jasa bandara dapat mengetahui estimasi waktu melanjutkan perjalanan dengan moda transportasi ke tempat tujuan masing-masing.

Melihat pembangunan yang begitu pesat, membuat Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan bahkan mengajak semua komponen untuk untuk membuat "ledakan" mengembangkan pariwisata di Danau Toba dan Tanah Batak yang menyimpan begitu banyak kekayaan serta keindahan alam dan budaya.

"Sekitar 74 ribu tahun silam Danau Toba alami ledakan gunung maha dahsyat yang dampaknya terasa sampai sedunia, sekarang kita sedang buat ledakan baru di dunia pariwisata saat gerbang keindahan Toba yang simpan kekayaan budaya dan suku Batak telah terbuka lebar," kata Presiden Joko Widodo.

Adanya bandara ini maka inilah menjadi gerbang bagi wisatawan lokal dan mancanegara untuk berkunjung dan melestarikan budaya adat Batak dan Danau Toba, membangun kampung halaman dan gerbang menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemerintah akan memperbanyak frekuensi penerbangan ke Bandara Internasional Silangit, Sumatera Utara, untuk mengembangkan potensi wisata di kawasan itu terutama Danau Toba yang sudah terkenal. Sejumlah maskapai yang sudah melayani penerbangan di Silangit adalah Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Wings Air dan rencananya awal Desember 2017 Batik Air.

Danau Toba adalah salah satu dari 10 tujuan utama yang sedang dikembangkan potensi wisatanya oleh Pemerintahan Joko Widodo dan untuk itu perlu menyediakan infrastruktur bandara yang memadai dan berkelas internasional.

Ke-10 tujuan wisata itu adalah Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Pulau Morotai (Maluku Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Danau Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Gunung Bromo (Jawa Timur), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Pantai Tanjung Lesung (Banten), dan Kepulauan Seribu (DKI Jakarta).

Untuk itu bangunan terminal dan landasan pacu sudah dan akan terus dikembangkan sehingga nanti bisa lebih banyak menampung penumpang. Tentunya kalau frekuensi penerbangan bertambah makin banyak wisatawan datang ke Toba seperti halnya ke Bali.

Makin ramainya Bandara Silangit didarati dan menerbangkan pesawat sangat penting dan strategis mengingat pemerintah telah mencanangkan Danau Toba sebagai salah satu dari 10 tujuan wisata prioritas atau sebagai "10 Bali Baru" dengan target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sumatera Utara diproyeksikan mencapai sejuta orang pada tahun 2019.

Untuk mencapai angka kunjungan sejuta wisman, dibutuhkan tujuan wisata kelas dunia dan bandara berkelas internasional.

Tujuan Terbaik Dengan penerbangan internasional langsung menuju Danau Toba, objek wisata ini akan menjadi salah satu tujuan wisata terbaik di dunia, dan membawa kesejahteraan untuk masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di sekitar Danau Toba.

Jika dilihat dari jarak dari Bandara Kualanamu, Medan, menuju Danau Toba di Parapat, dibanding dengan dari Bandara Silangit menuju Danau Toba di Parapat, maka jarak tempuh lebih cepat dari Bandara Silangit sekitar 2,5 jam.

Oleh sebab itu, keberadaan Bandara Silangit yang kini memiliki banyak jadwal penerbangan bisa memudahkan wisataan lebih banyak lagi datang ke Danau Toba. Bahkan Pemerintah sebelum 2020 akan memperpanjang landasan pacu Bandara Silangit menjadi 3.000 meter, agar bisa menampung pesawat berbadan lebih lebar lagi.

Saat ini pemerintah pusat dan daerah bersama-sama membenahi akses menuju Danau Toba dengan membangun serta memperbaiki sejumlah infrastruktur, serta mengampanyekan bersih lingkungan di danau terbesar di Indonesia itu.

Salah satu bukti nyata pemerintah mengembangkan Danau Toba adalah Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016 menandatangani Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Badan itu bertugas mempercepat proses pembangunan Danau Toba yang masuk dalam 10 tujuan wisata prioritas nasional. Adanya badan otoritas tersebut ditambah dengan makin banyaknya rute penerbangan langsung menuju Bandar Udara Internasional Kuala Namu, serta Bandar Udara Silangit diharapkan jumlah wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung ke kawasan itu akan bertambah.

Selain memiliki bandara itu, sejumlah akses jalan tol juga dibangun dalam upaya mempermudah wisatawan berkunjung ke Danau Toba, yaitu membangun jalur tol dari Kualanamu ke Tebing Tinggi, menuju Siantar, dan Parapat. (Ben/An)

Ahmad Wijaya


"Kami punya sumber daya alam (SDA) yang cukup dan berlimpah, dari hutan dan sekitarnya. Jika dikelola dengan baik dan benar tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di lingkup Komunitas Adat Baringin." Harapan itu disampaikan Kepala Desa (Kades) Baringin, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Made Amin, saat berdiskusi dengan kalangan media massa di desa itu, yang berlangsung sejak bakda shalat Isya hingga tengah malam pada Sabtu (21/10) 2017.

Untuk sampai ke Desa Baringin, membutuhkan waktu lebih dari enam jam dengan jalur darat. Namun, karena sedang ada program pengecoran jalan desa, maka untuk menuju desa itu masih harus dilanjutkan dengan berjalan kaki dan sepeda motor sehingga cukup menguras energi.

Bersama unsur utama dalam sistem struktur kepemimpinan adat dan kelembagaan Masyarakat Adat Baringin yang disebut dengan istilah "Appa Allirinna Wanua" diskusi lepas berlangsung secara "sersan" (serius tapi santai) bersama parapihak lainnya.

Parapihak tersebut -- yang mendorong percepatan pengakuan pemerintah/negara pada komunitas Masyarakat Adat Baringin itu -- adalah organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), baik dari Pengurus Wilayah (PW) Sulawesi Selatan, Pengurus Daerah (PD) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Community Foundation (SCF), dan Kemitraan (The Partnership for Governace Reform).

Made Amin menjelaskan dalam struktur kelembagaan adat, mengenai peran dan fungsi lembaga adat bersumber dari "Peppasang" (aturan adat).

Dalam susunan kelembagaan Masyarakat Adat Baringin, "To Matua" ditempatkan sebagai puncak pimpinan dalam adat, yang di bawahnya ada yang disebut "Dulung", "Sara'" dan "Sanro".

Masing-masing fungsinya, "To Matua" adalah pimpinan pemerintahan lembaga adat, kemudian "Dulung" adalah lembaga adat yang mengatur urusan pertanian, perkebunan, dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Masyarakat Adat Baringin.

Sedangkan "Sara'", adalah lembaga adat yang berfungsi untuk mengatur urusan keagamaan /spiritual, dan "Sanro", yakni lembaga adat yang mengatur urusan kesehatan / pengobatan.

Untuk sistem pengambilan keputusan adat, di wilayah Masyarakat Adat Baringin dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, yang dikenal dengan istilah "Sipulung Wanua", di mana pengambilan keputusan dalam hukum adat Kajang selalu harus mengacu pada aturan adat (peppasang).

Bagi Made Amin -- yang mengaku bahwa nama "Made" di depan namanya yang seperti nama di Bali, namun ia adalah putra asli Desa Baringin -- selama hampir 12 tahun ia memimpin desa itu, dirinya selalu menyelaraskan kelembagaan "modern" desa dengan budaya adat.

"Kombinasi antara bentuk desa dalam perspektif pemerintahan modern dengan aturan dan hukum adat menjadikan semua permasalahan yang ada di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik," kata alumnus jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hassanudin (Unhas) Makassar itu.

Ia menyebut kombinasi "modern-adat" itu biasanya dilakukan pada peristiwa rumit, seperti soal sengketa pertanahan.

"Saya mengambil posisi untuk kasus-kasus tanah wajib dimintakan penyelesaian melalui 'To Matua' dulu, dan diharapkan tidak harus melalui aturan hukum formal yang lebih panjang prosesnya. Alhamdulillah selama ini mekanisme itu berhasil," katanya.

Kontribusi Bersama Perjalanan panjang untuk pada akhirnya Masyarakat Adat Baringin mendapat pengakuan dari negara -- yang pada akhirnya bermuara pada pemberian pengakuan hutan adat -- mendekati cita-cita yang diinginkan parapihak untuk percepatan lahirnya pengakuan itu.

"Kita membutuhkan kontribusi bersama untuk percepatan pengakuan (Masyarakat Adat Baringin) dan penetapan (hutan adat) sehingga masyarakat Desa Baringin bisa lebih sejahtera," kata Ketua Pengurus Wilayah (PW) Aman Sulsel Sardi "Ian" Razak.

Ia menjelaskan bahwa itikad baik atas perjuangan pengakuan dan penetapan itu ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang dalam bentuk lahirnya Peraturan Daerah (Perda) No 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tertanggal 31 Oktober 2016.

Kemudian, ditindaklanjuti dengan menerbitkan SK Bupati No. 470/Kep/X/2016 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat dan lahirnya Surat Edaran Bupati Enrekang Muslimin Bando No. 047/3566/SETDA tentang Identifikasi dan Verifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang.

Dalam prosesnya, menurut Ian -- panggilan karib Sardi Razak -- agenda memperjuangkan penetapan hutan adat dilakukan bersama parapihak dengan ketemu "To Matua" dan kades, melalukan verifikasi ulang, hingga akhirnya ditetapkan hutan adat seluas 444,9 hektare yang diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Bila penetapan untuk hutan adat itu telah diputuskan oleh KLHK, maka statusnya nanti bukan lagi 'hutan negara' tetapi hutan hak, yang diberikan kepada Masyarakat Adat Baringin untuk bisa dikelola, dijaga dan dimanfaatkan, sehingga hutan tetap lestari dan masyarakat juga sejahtera, meski dalam faktualnya belum sejahtera," katanya.

"Dengan surat keputusan (SK) penetapan, nantinya tidak akan ada lagi kriminalisasi kepada masyarakat yang memanfaatkan hutan," ujarnya.

Terlebih, kata dia, juga sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan kembali bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan lagi sebagai hutan negara Bagi Ketua Pengurus Daerah (PD) Aman Kabupaten Enrekang Paundanan Embongbulan, esensi yang utama untuk memperjuangkan hak-hak adat masyarakat adalah pada titik yang disebutnya "perjuangan pengakuan" (dari pemerintah) itu.

"Melalui pengakuan penetapan (hutan adat) dari KLHK itu, maka pemerintah daerah secara bertahap bisa menindaklanjuti untuk mengindentifikasi apa yang dibutuhkan untuk membantu program pemberdayaannya," katanya.

Dengan demikian, melalui program pemberdayaan dari pemerintah daerah maka kelembagaan adat di desa dapat lebih berdaya sebagaimana mestinya.

Isyarat untuk pemberdayaan masyarakat itu, telah diperlihatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Enrekang.

Melalui diskusi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Enrekang Arifin Bando isyarat dimaksud diperkuat.

"Bupati merespons cepat, baik sejak pengusulan dan menjadi Perda berkoordinasi dengan DPRD, membentuk kepanitiaan bersama, sampai sosialisasi kepada masyarakat," katanya.

"Kata kuncinya, sebenarnya untuk komunitas Masyarakat Adat Baringin bukanlah perjuangan, hanya tinggal legalitas (pengakuan) saja yang memang membutuhkan persoalan administratif ketatanegaraan," katanya.

Sebagai wujud komitmen itu, pihaknya mengupayakan pada 2018 akan ada alokasi bagi program pemberdayaan bagi komunitas Masyarakat Adat Baringin, yang disebutnya "akan diseuaikan dengan kekuatan anggaran" dinas yang dipimpinnya itu.

Dorongan Salah satu pihak yang ikut memberikan sumbangsih bagi perjuangan untuk mendapatkan hak adat di Desa Baringin, yakni Sulawesi Community Foundation (SCF) melihat bahwa kerja bersama yang dilakukan akan memberikan dorongan bagi upaya-upaya menuju kesejahteraan masyarakat melalui adanya pengakuan hutan adat itu.

SCF adalah sebuah organisasi nirlaba berbentuk yayasan yang didirikan oleh multi-stakeholder (Kelompok Masyarakat /Adat, LSM/Ornop, perguruan tinggi, Aliansi Jurnalis Lingkungan dan pemda/Dinas Kehutanan Propinsi) yang peduli terhadap kondisi Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Sulawesi.

"Kami 'concern' pada upaya mendorong masyarakat dan petani di sekitar hutan untuk program perhutanan sosial," kata "Program Officer" SCF Sutrisno Absar.

Di dalam program perhutanan sosial, SCF menyebut bahwa isu kemiskinan di berbagai wilayah merupakan persoalan masa lampau, terutama kemiskinan di wilayah desa belum dapat teratasi dengan baik, padahal potensi sumber daya alam cukup melimpah yang dapat dikelola dengan baik.

Saat ini, kebijakan pemerintah melalui KLHK yang memberikan akses bagi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa maupun Hutan Kemitraan dan terakhir dengan pengakuan terhadap Hutan Adat, memberi peluang kepada masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan ataupun masyarakat adat untuk mendapatkan akses dan kepastian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan.

Sementara itu, "Project Manager" Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Kemitraan Gladi "Yayan" Hardiyanto menjelaskan sejak 2009 pihaknya bekerja di daerah-daerah guna mendorong program perhutanan sosial.

Dorongan itu, khususnya untuk penetapan hutan adat, sangat dibutuhkan, terlebih bila merujuk pada komitmen Presiden Joko Widoso dalam menuntaskan target 12,7 juta hektare hutan untuk rakyat dalam program Nawacita-nya.

"Kita akan kejar agar (pengakuan dan penetapan) hutan adat bisa bertambah," kata Yayan, panggilan karib Gladi Hardiyanto.

Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa bila penetapan hutan adat sudah diperoleh masyarakat, yang notabene telah berubah statusnya menjadi hutan hak maka fungsi hutannya harus dipertahankan dan tidak berubah peruntukannya.

"Seperti berubah fungsi menjadi perkebunan atau pertambangan, sehingga hutan tetap dijaga, dan masyarakat bisa mengelolanya dengan prinsip-prinsip kelestarian," katanya.

Rotan, Durian Hingga Eboni Kades Baringin Made Amin menegaskan bahwa potensi-potensi besar dari SDA yang ada di kawasan adat setempat, di antaranya mulai dari rotan yang disebutnya "melimpah", hingga buah durian lokal, sampai kayu eboni.

Menurut "Wikipedia", kayu hitam Sulawesi adalah sejenis pohon penghasil kayu mahal dari suku eboni-ebonian (Ebenaceae). Nama ilmiahnya adalah "Diospyros celebica", yakni diturunkan dari kata "celebes" (Sulawesi), dan merupakan tumbuhan endemik daerah itu.

Pohon ini menghasilkan kayu yang berkualitas sangat baik. Warna kayu coklat gelap, kehitaman, atau hitam berbelang-belang kemerahan. Dalam perdagangan internasional kayu hitam sulawesi ini dikenal sebagai "Macassar ebony", "Coromandel ebony", "streaked ebony" atau "juga black ebony".

Nama-nama lainnya di Indonesia di antaranya kayu itam, toetandu, sora, kayu lotong, dan kayu maitong. Kayu hitam itu berat jenisnya melebihi air, sehingga tidak dapat mengapung.

Kayu hitam sulawesi terutama digunakan untuk mebel mahal, ukir-ukiran dan patung, alat musik, misalnya gitar dan piano, tongkat, dan kotak perhiasan.

"Beberapa peneliti dari LIPI, Kebun Raya Bogor, dan beberapa lainnya sudah datang ke Baringin untuk melihat pohon eboni, yang merupakan 'kayu termahal' ini," katanya.

Khusus untuk durian, di Desa Baringin hampir di semua kawasan hutan maupun kebun masyarakat terdapat pohon durian, yang bisa berbuah sepanjang tahun.

Mimpi dari Made Amin -- setelah sempat melihat langsung pengelolaan agrowisata buah apel di Kota Batu, Jawa Timur -- adalah menjadikan durian untuk kepentingan pariwisata berbasis agro itu.

"Nantinya, siapapun yang datang, termasuk wisatawan, bisa memetik durian langsung dari pohonnya. Ini sangat potensial dikembangkan, dan nantinya akan bisa menjadi salah satu andalan untuk ekonomi warga," katanya.

Sedangkan untuk rotan, hampir di semua kawasan hutan terdapat sumber daya alam itu. Hanya saja, hingga kini pengelolaannya sebatas dalam bentuk bahan mentah, yang minim nilai tambah ekonomi.

"Di Cirebon, Jawa Barat saja, yang tidak mempunyai tumbuhan rotan ini, bisa mengambil nilai tambah tinggi pada industri kreatifnya. Tentu, sediaan rotan yang melimpah di Desa Baringin ini, semestinya bisa dikelola dengan lebih baik ," katanya.

Kerja dan proses panjang masyarakat Desa Baringin untuk mendapatkan pengakuan, hingga penetapan untuk hutan adat, secara kolaboratif telah diperjuangan masyarakat dan parapihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Pada akhirnya, jika pengakuan dan penetapan nantinya sudah diperoleh, maka tugas besar lainnya adalah bagaimana potensi SDA yang ada di Desa Baringin itu mampu dikelola bagi sebesar-besar manfaatnya untuk masyarakat dengan tetap pada komitmen terjaganya fungsi hutan dan lingkungan secara lestari.

Andi Jauhari

Lore Lindu Megalitik

Jakarta, 22/10 (Benhil) - Di masa lalu, manusia belum mengenal peralatan dari logam, mereka membuat segala perabotannya dari apa yang didapat dari alam sekitar, seperti kayu, daun, tulang, kulit binatang, dan juga dari batu.

Peninggalan batu-batu besar berbentuk tugu (menhir), bejana batu (kalamba), meja batu (dolmen), tempat jenazah (sarkofagus), atau punden berundak, menjadi bukti-bukti yang tak mudah lekang digerus zaman soal adanya peradaban beratus dan berpuluh abad silam di berbagai tempat.

Di Indonesia, salah satu lokasi peninggalan kebudayaan zaman megalitik (batu besar) tertua bisa disaksikan di kawasan Cagar Budaya Lore-Lindu di Sulawesi Tengah, di mana telah ditemukan antara 67 hingga 83 situs.

Hasil uji pertanggalan karbon peninggalan megalitikum yang tersebar di kawasan Lore menunjukkan usia kebudayaan ini berada di kisaran 2000 tahun sebelum masehi.

Sedangkan, hasil penelitian berdasarkan temuan tulang-tulang rangka manusia di salah satu kubur tempayan di situs Wineki, Lembah Behoa mengungkapkan sisa-sisa peninggalan tersebut diperkirakan berusia sekitar 2351-1416 sebelum masehi yang kemudian punah pada sekitar tahun 1452-1527 masehi.

Peninggalan zaman megalitikum tersebut tersebar di lebih dari 200 ribu hektare di kawasan Taman Nasional Lore Lindu di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang masih berkarakter vegetasi hutan hujan dataran rendah dan hutan hujan pegunungan.

Di Kabupaten Sigi, kawasan yang memiliki persebaran megalitik dikenal dengan nama Lindu, sedangkan di Kabupaten Poso, dikenal dengan kawasan Lore di mana terdapat tiga lembah yang memiliki persebarannya, yakni Lembah Napu, Lembah Behoa dan Lembah Bada. Artikel menarik lainnya: Memetakan Hutan Adat Lindu, Melindungi Jantung Sulawesi.

Temuan megalitik tersebut berupa bejana batu (kalamba), tempayan kubur, arca, menhir, batu lumpang, batu dakon, batu lesung, batu dulang, punden berundak, hingga pagar/benteng.

Dari aspek sejarah, kehadiran cagar budaya kawasan Lore-Lindu dinilai memberi sumbangan sangat berarti dalam perkembangan migrasi penutur bahasa Austronesia yang secara teoritis masuk ke wilayah Nusantara melalui wilayah Sulawesi (jalur utara) dan diketahui sebagai moyang bangsa Indonesia.

DNA Austronesia Dari hasil analisis DNA pada pendukung budaya di Situs Tadulako di Lembah Behoa, menurut arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Dwi Yani Yuniawati Umar, diketahui dapat digolongkan sebagai sekuens DNA manusia modern yang termasuk dalam suku bangsa Austronesia.

Dari pendekatan filogenetik dengan menggunakan "genetic distance" menunjukkan adanya kedekatan kekerabatan DNA manusia Tadulako dengan lima populasi di Sulawesi saat ini, yakni etnik Kajang di Bulukumba dan etnik Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan, etnik Mandar di Sulawesi Barat, etnik Kaili di Sulawesi Tengah, dan etnik Minahasa di Sulawesi Utara.

Diperkirakan, masyarakat pendukung budaya megalitik yang dibawa oleh penutur Austronesia protosejarah ini sudah mengenal dan membuat rumah-rumah bertiang sederhana sebagai tempat bermukim yang dari hasil etnoarsitektur tampaknya dibangun dengan menggunakan batu sebagai alasnya.

Dari hasil survei dan ekskavasi yang dilakukan di tiga lembah, Lembah Napu, Lembah Behoa dan Lembah Bada, memang diketahui bahwa situs-situs yang ditemukan merupakan suatu pemukiman.

Dalam pemukiman tersebut terdapat ruang untuk tempat berdiam, ruang untuk melakukan upacara ritual, ruang untuk penguburan, ruang perbengkelan, dan ruang sumber bahan baku.

Ditemukan pula dalam kalamba-kalamba tersebut fragmen-fragmen gerabah berupa wadah dan manik-manik, serta temuan di sekitarnya berupa gelang logam, batu gerinda, senjata logam, dan pemukul dari batu, ujar dia.

Dari hasil penelitian, kehidupan masyarakat ini diperkirakan juga telah menetap dalam bentuk kelompok-kelompok menyerupai kehidupan di perkampungan seperti di masa sekarang dan mengenal adanya stratifikasi sosial dan strata kepemimpinan.

Masyarakat zaman megalitik ini juga memiliki pembagian kerja antara kaum laki-laki yang lebih fokus pada mengerjakan perbengkelan dan pertanian serta kaum perempuan yang mengurusi rumah tangga.

Warisan Dunia Saat ini kawasan cagar budaya Lore-Lindu sedang disiapkan untuk diajukan ke United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menjadi warisan dunia (world heritage).

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Gorontalo yang menangani wilayah Sulawesi Zakaria Kasimin menargetkan sedikitnya lima tahun kawasan ini sudah siap dicalonkan masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia yang terdapat di Indonesia.

Ini berarti bisa melengkapi delapan situs yang saat ini sudah menjadi warisan dunia, yakni empat situs alam, Taman Nasional Komodo, Ujung Kulon, Lorentz, dan Hutan Hujan Tropis Sumatera, serta empat situs budaya, Candi Borobudur, Prambanan, situs manusia purba Sangiran dan Subak di Bali.

Apalagi, temuan bejana batu prasejarah di situs ini cukup langka di dunia yang hanya ditemukan dalam jumlah terbatas seperti di "Plain of Jars" di Laos yang sudah masuk dalam daftar tentatif nominasi warisan budaya dunia.

Ditambah lagi, dari hasil riset, kawasan dengan luasnya yang lebih dari 200 ribu hektare ini bisa jadi merupakan yang terbesar persebarannya di Asia Tenggara dibanding peninggalan di Laos yang terkenal itu.

Untuk target menjadi warisan dunia, BPCB, kata Zakaria, pada 2018 berencana melakukan deliniasi (mencari batas-batas persebaran situs) yang diperkirakan tersebar antara Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat serta melakukan zonasi inti, penyangga, pengembangan, dan zonasi penunjang.

Namun demikian, suatu warisan yang diusulkan memang harus melewati tahap yang tidak mudah, seperti harus menjadi warisan nasional lebih dulu yang benar-benar bernilai tinggi dan berpotensi mendapat pengakuan dunia.

Setelah seleksi di tingkat nasional, baru warisan nasional tersebut bisa diusulkan menjadi warisan dunia, yang kemudian diajukan ke dalam Daftar Sementara (Tentative List) ke Sekretariat World Heritage.

Lembaga tersebut kemudian akan melakukan kajian terhadap naskah serta peninjauan ke lokasi dan hasilnya akan dibahas bersama sesuai kriteria dalam Sidang Komisi Warisan UNESCO.

Saat ini secara nasional, ada belasan calon warisan dunia lainnya yang juga sudah mendaftar, seperti pemukiman tradisional Tana Toraja, situs percandian Muara Takus, kompleks candi Muarajambi, situs Trowulan ibu kota Kerajaan Majapahit, situs goa prasejarah di Maros-Pangkep, hingga Kota Tua Jakarta.

Karena itu berbagai pihak terkait, termasuk pemda dan masyarakat setempat seharusnya juga mendukung persiapan ini, selain karena sejarah kebudayaan situs megalitik ini sangat penting untuk terus digali dan diungkap, juga akan membantu masyarakat Nusantara mengenal jati dirinya.

Sedangkan dari aspek praktis, cagar budaya ini akan sangat bermanfaat sebagai aset daerah dan jika dikembangkan bisa bermanfaat untuk kepentingan ekonomi masyarakat setempat menjadi lokasi wisata nasional. (Ben/An)

Dewanti Lestari

Banten Lama

Objek wisata Banten Lama, jarak tempuhnya sekitar 10 kilometer dari Alun-Alun Kota Serang dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit.

Namun, sayangnya kondisi Banten Lama tersebut jauh dari harapan wisatawan. Pasalnya, yang tersisa hanyalah cerita mengenai kejayaan Kesultanan Banten itu pun mulai memudar seiring dengan kondisi objek wisata yang terkesan tidak terawat.

Seperti halnya objek wisata sejarah di Indonesia yang terbengkalai, nasib Banten Lama yang masuk dalam wilayah Kecamatan Kasemen tersebut tidak terawat akibat keterbatasan anggaran. Inisiatif perbaikan saat ini mulai menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Itu pun pelaksanaannya bertahap.

Sebenarnya, apa saja yang terdapat di dalam kompleks Banten lama sehingga membuat peninggalan sejarah ini patut untuk menyelamatkannya. Kalau melihat geografisnya, lokasi yang berada di tepi pantai tersebut seharusnya dapat menjadi potensi mendatangkan devisa bagi pemerintah daerah karena selain memiliki cerita sejarah, juga pemandangannya akan membawa pengunjung ke beberapa abad silam.

Di dalam kompleks Banten Lama, pengunjung dengan mudah dapat menemukan peninggalan Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, dan Benteng Spellwijk. Di kawasan tersebut juga terdapat Museum Kepurbakalaan Banten, Masjid Agung Banten, dan Vihara Avalokitesvara.

Vihara Avalokitesvara pada abad ke-16 yang merupakan salah satu Vihara tertua di Indonesia. Vihara ini memiliki sebutan sebagai Kelenteng Tridarma karena Vihara ini melayani tiga kepercayaan, yaitu Buddha, Kong Hu Cu, dan Taoisme. Bagi wisatawaan yang beragama lain, tetap dapat mengunjungi vihara ini dengan leluasa.

Salah satu pengurus vihara ini menjelaskan bahwa patung Dewi Kwan Im yang berada di dalam Vihara sudah berumur hampir sama dengan bangunan tersebut. Pada tahun 2009, vihara ini pernah mengalami kebakaran akibat arus pendek listrik.

Kebakaran yang terjadi pada saat itu membuat sebagian bangunan habis terbakar. Akan tetapi, patung Dewi Kwan Im yang bersejarah tersebut berhasil selamat dari kobaran api.

Tidak hanya masyarakat lokal yang berkunjung ke vihara ini, banyak wisatawaan dari luar daerah datang berkunjung untuk beribadah maupun sekadar ingin tahu, bahkan wistawan dari luar negeri juga ikut berkunjung ke lokasi ini.

Pada saat ini, Pemerintah Provinsi Banten sedang melakukan penataan di sekitar wilayah vihara bersejarah ini. Penataan yang dilakukan oleh Pemprov Banten ialah dari kebersihan, penataan pedagang kaki lima, pemisahan zona-zona khusus yang memiliki nilai sejarah, serta perbaikan kanal-kanal yang ada di sekitar kawasan tersebut.

Penataan ini bertujuan agar pengunjung yang datang ke daerah wisata Banten Lama merasa nyaman. Selain itu, melestarikan nilai-nilai sejarah yang berada di kawasan Banten Lama.

Objek sejarah lainnya yang wajib dikunjungi di kompleks Banten Lama adalah Istana Keraton Kaibon. Berdasarkan cerita sejarahnya tempat ini merupakan kediaman Ratu Aisyah ibu dari Sultan Syaifuddin.

Bangunan ini hancur karena di serang tentara Belanda pada saat peperangan melawan Kerajaan Banten yang tersisa sampai saat ini hanya sebagian dari bangunan istana.

Di lokasi yang berdekatan terdapat Istana Keraton Surosowan merupakan kediaman para Sultan Banten, di antaranya Sultan Maulana Hasanudin hingga Sultan Haji.

Masjid Agung Banten merupakan salah satu bangunan peninggalan Kerajaan Banten yang hingga kini masih berdiri kukuh. Dibangun pada tahun 1652, tepat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanudin, putera pertama Sunan Gunung Jati.

Masjid ini memiliki beberapa keunikan corak, di antaranya menaranya berbentuk mirip mercusuar, atapnya menyerupai atap dari pagoda khas gaya arsitektur Cina, ada serambi di kiri-kanan bangunan, serta kompleks pemakaman sultan Banten beserta keluarganya di sekitar kompleks masjid.

Di dalamnya terdapat sembilan makam sultan beserta keluarganya. Makam yang sering dikunjungi pengunjung di antaranya makam Sultan Hasanudin dan makam Sultan Abul Mafakhir.

Makam sultan Maulana Hasanudin beserta keluarga dan para pengawalnya berlokasi di sisi utara Mesjid Agung Banten, terdapat dua bagian bangunan pemakaman pada bagian dalam tempat sultan beserta keluarga, sedangkan di sisi luar makam para pengawal.

Masjid Agung Banten bisa dibilang salah satu masjid tertua di Indonesia juga karena masjid ini berdiri sejak zaman kesultanan di Banten kira-kira pada tahun 1556. Masjid ini pun menjadi saksi sejarah Banten pernah memiliki pemerintahan kerajaan.

Penataan Hasil dari penataan atau revitalisasi menjadikan komples Banten Lama menjadi bersih dan lebih rapi dengan tidak adanya pedagang pedagang yang berkeliaran dan mendirikan gerobak kaki lima, dan halaman di sekitar masjid sudah dipasangi paving block menggantikan hamparan ialang.

Jalan menuju tempat ini pun sangat mudah tinggal menuju Pelabuhan Karangantu atau ke arah Kasemen. Namun, untuk sampai ke jalan tersebut saat ini sedang ada pekerjaan pembetonan.

Pengunjung wisata Banten Lama tetap dapat membeli oleh-oleh dari pedagang yang kini ditempatkan pada lokasi yang sudah ditetapkan. Pedagang biasanya selain menjajakan makanan dan minuman juga cendera mata, seperti kerajinan Suku Badui, golok asli Ciomas, dan masih banyak yang lainnya.

Air Terjun Simatobat

Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), dikenal menyimpan banyak potensi wisata yang siap memanjakan setiap pengunjungnya, baik potensi alam maupun potensi budaya dari masyarakat adat.

Ombak Lances Right dan Macaronies yang ada di kawasan ini didaulat sebagai dua titik ombak terbaik dari sepuluh ombak terbaik di dunia yang begitu diminati oleh para peselancar dari dalam maupun luar negeri.

Mentawai tidak hanya memiliki laut yang dapat memikat hati para wisatawan karena masih banyak potensi alam lain yang tidak kalah menarik selain gulungan ombak yang tersebar di seluruh pesisir pulaunya. Di daerah pedalaman Pulau Pagai Selatan yang secara administratif menjadi kecamatan Pagai Selatan, tersimpan pesona alam yang masih belum diketahui oleh banyak wisatawan maupun masyarakat Sumbar.

Air Terjun Simatobat atau yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Air Terjun Bungo Rayo ini merupakan salah satu dari sekian banyak air terjun yang ada di daerah Keulauan Mentawai, seperti Air Terjun Kulukubuk yang ada di Siberut Selatan.

Air Terjun ini tidak setinggi air terjun lain yang ada di Sumbar dengan ketinggian hingga puluhan meter. Memiliki ketinggian hanya 15 meter agaknya cukup untuk memberikan daya tarik tersendiri bagi setiap pengunjung.

Tak hanya Air Terjun Simatobat yang ada di sepanjang aliran sungai ini, ke arah hulu masih ada setidaknya lima air terjun lain dengan tinggi dan lebar yang berbeda.

Selain pesona air terjun, di sekitarnya terdapat berbagai potensi yang dapat menunjang keberadaan air terjun tersebut dalam upaya pengembangan kawasan objek wisata minat khusus atau ecotourism.

Pelaksana Tugas Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kepulauan Mentawai Tasliatul Fuaddi mengatakan potensi tersebut terlihat dari keberadaan flora dan fauna yang ada di sekitarnya.

Di sekitar air terjun tersebut terdapat gua yang termasuk kategori gua hidup, sebab di dalam gua tersebut terdapat stalaktit atau sejenis mineral sekunder (speleothem) yang menggantung di langit-langit gua kapur serta stalakmit yang merupakan batuan yang terbentuk di lantai gua yang merupakan hasil dari tetesan air di langit-langit di atasnya.

Selain keberadaan gua yang menjadi habitat kawanan burung walet dan keberadaan rusa di sekitar aliran sungai, di sekitar kawasan tersebut juga terdapat kawanan primata yang menjadi endemik khas Mentawai. Menurut dia, di sekitar kawasan air terjun tersebut masih terdengar suara Bilou dan Bokoi, primata yang menjadi endemik khas Mentawai.

Selain fauna, keberadaan flora atau tumbuh-tumbuhan di sekitar kawasan tersebut berpotensi untuk dikembangkan, seperti keberadaan berbagai jenis tumbuhan komersil dan vegetasi di sekitar daerah tersebut masih rapat, berupa hutan sekunder.

Siap Dikembangkan Mengetahui potensi yang tersimpan di Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, ini pemerintah setempat siap melakukan berbagai pengembangan untuk menjadikan kawasan Air Terjun Simatobat sebagai salah satu tujuan wisata.

Sektor pariwisata merupakan salah satu bidang yang menjadi perhatian pemerintah daerah setempat dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan keluar dari ketertinggalan.

Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabagallet mengatakan untuk menunjang pariwisata di daerah tersebut pihaknya tengah mengupayakan untuk melengkapi berbagai infrastruktur penunjang. Diakuinya wilayah Pagai Selatan memang belum tersentuh secara maksimal, akan tetapi dengan adanya potensi ini kami akan fokus ke sana.

Selain itu dalam upaya pengembangan lebih lanjut pihaknya dengan bersinergi bersama berbagai pihak terkait akan mengupayakan untuk dikeluarkannya daerah tersebut dari hak pengelolaan hutan (HPH).

dia mengaku sudah mendapat masukan juga dari Dinas Kehutanan terkait hukum dan aturan, selanjutnya kami akan memproses hal ini dan akan segera mengusulkannya ke provinsi.

Untuk menggali berbagai potensi yang tersimpan di sekitar kawasan Air Terjun Simatobat, kawasan tersebut akan ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial (KEE) dan areal bernilai konservasi tinggi (ABKT/HCV).

Melihat potensi tersebut, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Sumatera Barat Hendri Octavia mendukung kawasan Air Terjun Simatobat ditetapkan sebagai KEE dan ABKT/HCV.

Pemerintah, kata dia, mendukung daerah ini ditetapkan sebagai KEE atau ABKT dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati dan menghasilkan jasa lingkungan.

Lebih lanjut ia menjelaskan hal tersebut dilakukan karena berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek di sekitar kawasan tersebut.

Lazimnya, pengembangan pariwisata dengan berbasis pada konservasi lingkungan harus memberikan dampak positif bagi berbagai aspek, baik itu alam atau lingkungan, masyarakat serta pemerintah setempat. Menurut beliau, terdapat beberapa kriteria dari sebuah kawasan untuk dapat ditetapkan sebagai lokasi Ekosistem Esensial diantaranya adalah memiliki nilai ekologi tinggi.

Selain itu kawasan tersebut harus memiliki keanekaragaman hayati dengan ekosistem yang baik, memiliki unsur sosial ekonomi dan budaya serta berfungsi sebagai lokasi pelestarian.

Sementara itu untuk kategori ABKT/HCV, kawasan Air Terjun Simatobat sendiri memenuhi kriteria sebagai area yang dapat menyediakan jasa ekosistem.

Wilayah tersebut juga merupakan area yang memiliki sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal yang terkait dengan kenekaragaman hayati.

Untuk melakukan ini, kata dia, maka dibutuhkan kerja sama antara seluruh pemangku kebijakan terkait, serta juga harus ada sinkronisasi dengan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat pembangunan. (Ben/An)

Ikhwan Wahyudi dan Syahrul Rahmat

Medan, 13/10 (Benhil)Presiden Joko Widodo kembali meresmikan sejumlah proyek infrastruktur yang ada di Provinsi Sumatra Utara. Kali ini, Kepala Negara meresmikan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) seksi II-VI ruas Parbarakan-Sei Rampah sepanjang 41,7 kilometer.

Tol Medan

Selain itu, jalan tol Medan-Binjai sepanjang 10,46 kilometer juga turut diresmikan Presiden hari ini, Jumat, 13 Oktober 2017.

Dengan hadirnya jalan tol MKTT tersebut, Presiden berharap perekonomian dan jumlah wisatawan yang datang ke kawasan pariwisata Danau Toba dan sekitarnya dapat terus meningkat. Mengingat jalan tol tersebut akan memangkas jarak tempuh dari Medan ke Toba hingga tiga jam.

"Sehingga yang namanya mobilitas orang, mobilitas barang sangat cepat sekali. Kalau ada mobilitas barang yang cepat, transportasi lebih murah," ujar Presiden.

Di samping itu, penurunan harga barang yang dihasilkan dari pembangunan jalan tol tersebut diyakini Presiden akan meningkatkan peringkat Indonesia untuk bersaing dengan negara lain.

"Kalau diturunkan seperti negara-negara lain 'global competitiveness' kita bisa lebih baik dari 41 jadi 36, sudah mulai membaik," ungkapnya.

Meskipun belum selesai sepenuhnya, Presiden menyatakan jajarannya akan terus berupaya melanjutkan pembangunan jalan tol tersebut. Diharapkan pertengahan tahun 2018 mendatang, jalan tol Kualanamu akan tersambung hingga Tebing Tinggi.

"Ini dicatat yang janji menteri bukan saya. Pertengahan 2018 sudah tersambung 42 kilometer dan 14 kilometer sudah tersambung sampai ke Tebing Tinggi," ucap Presiden.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presiden telah memerintahkan jajaran terkait untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang masih menghambat proses pembangunan jalan tol.

"Saya sudah perintahkan Kapolda, Kejati agar ikut mendukung penyelesaian dipercepat. Tentu kuncinya Kanwil BPN melakukan pendekatan-pendekatan yang baik, karena ini bukan untuk kepentingan 1-2 orang tapi untuk kepentingan rakyat semuanya," kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga menyatakan akan membangun sejumlah sarana pendukung di sekitar jalan tol untuk memudahkan mobilitas barang.

"Nanti ada kawasan industri, ada kawasan pelabuhan yang akan memudahkan keluar dan masuknya barang, diangkut ke tempat tujuan," ucap Presiden.

Terakhir, Presiden mengharapkan dengan diremikannya jalan tol, Provinsi Sumatra Utara akan semakin maju. Harapan tersebut disampaikan Kepala Negara lewat sebuah pantun saat meresmikan jalan tol Medan-Binjai seksi: Helvetia-Semayang-Binjai.

"Ikan arsik bumbu andaliman, rasanya lezat tiada tara. Sudah dibangun jalan tol yang nyaman, ayo maju Sumatra Utara," tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi.

Jalan Tol Pacu Pertumbuhan Ekonomi Sumut




Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry mengapresiasi dukungan semua pihak yang mendukung pembangunan jalan tol Medan-Binjai dan Medan-Sei rampah. Bahkan, sertifikat jalan tol tersebut juga sudah dikeluarkan pemerintah. 

"Ini proyek strategis nasional pertama yang sertifikatnya juga sudah langsung selesai," ujar Tengku Erry dalam laporannya.

Ia pun berharap kehadiran jalan tol di Sumatra Utara akan semakin memacu pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Dimana dalam 2-3 tahun terakhir, perekonomian Provinsi Sumatra Utara telah tumbuh 5-6 persen per tahun.

"Setelah jalan tol ini, pertumbuhan ekonomi Sumatra Utara bisa lebih dari 6 persen," tutur Erry.


Bey Machmudin


Thailand
Jakarta, 13/10 (Benhil) - Peningkatan kemampuan mengemas paket wisata ke sejumlah tujuan wisata di Indonesia tampaknya harus menjadi "pekerjaan rumah" utama pemangku kepentingan pariwisata negeri ini jika ingin meningkatkan kunjungan wisatawan dari Thailand.

Maklum, karakteristik tujuan wisata di Thailand dan Indonesia bisa dikatakan tidak terlalu berbeda. Kedua negara itu, antara lain mempunyai wisata laut, pantai, belanja, dan budaya.

Artinya, wisatawan asal Thailand itu harus mampu diyakinkan bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang unik dan berbeda jika melancong ke Indonesia yang aman dan bersahabat.

Peningkatan kemampuan mengemas paket wisata itu diperlukan mengingat Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada tahun ini menargetkan kunjungan wisatawan asal Thailand sebanyak 118.000 orang atau meningkat dibandingkan 2016 yang sebanyak 98.864 orang.

Meski ada peningkatan, jumlah target kunjungan wisatawan Thailand itu masih jauh di bawah kunjungan wisatawan negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura yang mencapai 1.472.767 orang dan Malaysia yang mencapai 1.225.458 orang.

Bagi Indonesia, pertumbuhan wisatawan Thailand, baik yang berwisata di dalam dan ke luar negeri yang selalu meningkat setiap tahun, menjadi perhatian khusus.

Thailand, menurut Kepala Subbidang Misi Penjualan Minat Khusus dan MICE Kemenpar Wiwiek Widyawati, kini merupakan salah satu pasar prioritas Indonesia di wilayah Asia Tenggara.

Thailand memiliki "in-bound" atau wisatawan mancanegara sebanyak 32 juta orang pada 2016, sementara total "out-bound" atau wisatawan Thailand yang ke luar negeri pada 2015 sebanyak 9,65 juta orang.

Komunitas Dalam menyusun paket-paket wisata, mungkin perlu diperhatikan apa yang diungkapkan Vice Consul Konsulat RI di Songkhla, Thailand, Rendy Hadiputra Hadi.

Rendy berpendapat, Kemenpar perlu mengembangkan promosi kepada komunitas minat khusus seperti komunitas "yacht" di Phuket dan warga Muslim di Thailand Selatan yang memiliki anak-anak yang bersekolah dan belajar di Indonesia.

Kemenpar perlu juga melakukan promosi kepada wisatawan asing yang berada di negeri Thailand, mengingat negara yang sukses dengan bisnis wisatanya tersebut menerima sekitar 30 juta wisatawan asing serta promosi dan fasilitasi agar terbentuk jaringan antara operator tour.

Menurut Rendy, dari total "out-bond" wisatawan Thailand pada 2015 yang berjumlah 9,65 juta, Indonesia menjadi tujuan favorit ke-12 bagi warga Thailand. Tujuan utama warga Thailand adalah negara yang berbatasan darat dengan Thailand, yaitu Laos, Myanmar, dan Malaysia.

Sementara itu, wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Thailand Selatan pada 2016 tercatat 101.609 orang. Mereka masuk ke wilayah Thailand Selatan melalui Provinsi Songkhla (62.721), Provinsi Phuket (24.596), Provinsi Krabi (3.907), Provinsi Narathiwat (3.481), Provinsi Suratthani (1.049), Provinsi Yala (4.551), dan Provinsi Satun (1.304).

Jangan Hanya Alam Berkaitan dengan strategi, pemerintah dan pelaku bisnis wisata Indonesia perlu mengemas produk wisata tidak hanya dari sisi alam yang unik dan indah, tapi juga masyarakat atau orang dan kebudayaannya untuk dijual ke pasar Thailand.

Menurut pemerhati pariwisata Paul Edmundus Tallo, Indonesia harus menonjolkan potensi wisata yang dimiliki Indonesia dari sisi manusia dan kebudayaannya, bahkan bisa menjadikannya sebagai "tagline" penjualan wisata Indonesia.

Thailand, kata Paul, dapat dikatakan sebagai "sarang wisatawan" karena tingginya peningkatan jumlah pelancong, baik yang di dalam negeri maupun yang ke luar negeri dari tahun ke tahun.

Oleh karena hal tersebut, pihak terkait harus mempunyai strategi khusus jika ingin menggenjot kunjungan wisatawan dari Thailand ke Indonesia, tentu butuh kemasan khusus.

Misalnya dengan membuat paket-paket produk yang lebih unik dan spesifik yang hanya bisa ditemui di Indonesia, seperti mengenali masyarakat di Indonesia, misalnya orang Jakarta, Jawa Barat atau Tapanuli, serta unsur kebudayaan yang pasti melekat pada masyarakat yang dikunjungi.

Ia yakin produk seperti itu pasti digemari wisatawan asing karena unik, spesifik dan tidak ada di negara lain. Mengetahui fisik orang Jakarta atau Jawa Barat serta dialek dan kebudayaannya misalnya, pasti tidak bakal ditemui di tempat lain kecuali di lokasi orang itu berada.

Produk yang ditawarkan bakal menambah pemahaman, pengetahuan wisatawan berkaitan dengan kunjungan wisatanya yang dilakukan, khususnya tentang orang dan kebudayaannya.

Kolaborasi Kegiatan "sales mission" atau misi penjualan wisata "leisure" ke tiga kota di Thailand, yakni Phuket, Chiang Mai dan Bangkok, yang diselenggarakan Kemenpar pada awal bulan ini diharapkan mampu menemukan terobosan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Thailand untuk melancong ke Indonesia.

Dalam kegiatan yang difasilitasi Kemenpar itu, biro perjalanan asal Indonesia bertemu dengan biro perjalanan asal Thailand.

Mereka dapat berkolaborasi dan menjalin hubungan bisnis sehingga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan Thailand ke Indonesia melalui penjualan paket wisata dan didukung dengan konektivitas yang semakin luas.

Berdasarkan kuesioner atau "Buyer Profile Report" yang diserahkan dalam kegiatan "Sales Mission" tiga Kota di Thailand itu, terjadi transaksi berpotensi yang diperkirakan mencapai 26.804 pax dengan nilai transaksi Rp54,01 miliar Rinciannya, Phuket sebanyak 2.736 pax senilai Rp6,97 miliar dengan tujuan yang paling diminati Bali, Yogyakarta, Jakarta, dan Surabaya. Chiang Mai sebanyak 7.932 pax senilai Rp14,71 miliar dengan tujuan yang paling diminati Bali, Yogyakarta, Medan, Jakarta, dan Surabaya.

Selanjutnya Bangkok sebanyak 16.136 pax senilai Rp32,33 miliar dengan tjuan yang paling diminati Bali, Yogyakarta, Lombok dan Jakarta atau Bandung. (Ben/An)

Ahmad Buchori

Hutan Mangrove Lampung Timur

Sejumlah ikan glodok terlihat berloncat-loncatan, merangkak naik ke daratan atau bertengger pada akar-akar pohon bakau atau mangrove di sekitarnya. Ikan-ikan itu tampak seperti bercengkerama satu sama lain, seperti tak terusik oleh pengunjung di sekitarnya.

Pemandangan melihat kelincahan ikan glodok itu pun menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama anak-anak dan para pelajar yang datang ke hutan mangrove di Desa Sriminosari.

Ikan glodok itu memang menjadi salah satu daya tarik saat mengunjungi objek wisata hutan mangrove yang terdapat di Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Saat berkunjung ke objek wisata hutan mangrove ini, selain dapat menikmati suasana alami di dalam hutan mangrove yang tenang, sejuk, dengan pemandangan yang asri, pengunjung juga bisa menyaksikan ratusan ikan glodok atau ikan blodok di atas lumpur di antara sela-sela batang pohon mangrove. Pemandangan bagi pengunjung yang menyenangkan hati dan sayang jika dilewatkan.

Dari atas rute traking sepanjang 900 meter melalui batang pohon bambu di atas tanah berlumpur menembus hutan mangrove menuju pantai di pesisir Kabupaten Lampung Timur itu, pengunjung bisa melihat ikan-ikan glodok berenang dan melompat-lompat di atas tanah berlumpur yang berair.

Bentuk badan ikan ini yang lucu seperti torpedo, dengan mata menonjol seperti kodok membuat mata kita tidak bosan meihat tingkah polahnya.

Informasi dari berbagai referensi menyebutkan, ikan glodok bisa merangkak naik ke darat atau bertengger pada akar-akar pohon bakau, dan itulah kemampuan luar biasa ikan glodok atau disebut juga ikan tembakul ini.

Ikan ini hidup di zona pasang surut di lumpur pantai terdapat pohon-pohon bakau. Ikan ini telah menyesuaikan diri untuk hidup di darat meskipun belum sepenuhnya. Matanya yang besar dan mencuat keluar dari kepalanya, sehingga ketika berenang, matanya itu biasanya berada di atas air. Sirip dadanya pada bagian pangkal berotot, dan sirip ini bisa ditekuk hingga berfungsi seperti lengan yang dapat digunakan untuk merangkak atau melompat di atas lumpur.

Ikan glodok biasanya ditemukan di muara-muara sungai yang banyak pohon bakaunya, di pantai pulau-pulau karang yang ada bakaunya, glodok juga dapat di temukan, termasuk di pantai Kabupaten Lampung Timur.

Beberapa jenis ikan glodok itu, seperti Periophthalmus koelreuteri (dengan panjang sekitar 150 mm) dan Periophthalmus vulgaris (panjang sekitar 105 mm).

Bila air surut ikan glodok banyak terlihat keluar dari air, merangkak atau melompat-lompat di atas lumpur, dan jika air pasang ikan itu akan masuk ke hutan bakau, serta baru turun kembali ke lumpur-lumpur pantai bila air telah surut atau bersembunyi pada lubang-lubang sarangnya.

Menurut sejumlah sumber dari hasil penelitian, menyatakan toleransi ikan itu sangat besar terhadap perubahan salinitas air. Sirip dada ekornya digunakan sebagai alat gerak di darat. Ikan ini kadang-kadang bergerombol bertengger pada akar-akar tunjang pohon bakau Rhizophora sp atau berada di antara akar-akar tunjang pohon bakau Sonneratia sp. Sirip perutnya yang menyatu berfungsi sebagai alat pengisap untuk berpegangan.

Organ pernapasan pada ikan glodok adalah insang tetapi telah disesuaikan untuk bisa digunakan di darat, dengan memerangkap air di rongga insang menutup rapat mulut dan tutup insang. Ikan ini bisa berada di darat selama air yang di bawahnya masih mengandung oksigen kalau oksigennya habis, ikan ini harus segera mencari air segar lagi dan proses yang sama terulang kembali.

Ikan glodok hanya dijumpai di pantai-pantai beriklim tropis dan subtropis di wilayah Indo-Pasifik sampai ke pantai Atlantik Benua Afrika.

Saat ini telah teridentifikasi sebanyak 35 spesies ikan glodok yang terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu Boleophthalmus, Periophthalmus, dan Periophthalmodon. Beberapa spesies contohnya adalah Pseudapocryptes elongatus, Periophthalmus gracilis, Periophthalmus novemradiatus, Periophthalmus barbarus, Periophthalmus argentilineatus dan Periophthalmodon schlosseri.

Selain ikan glodok atau bahasa Ingrisnya ikan mudskipper, satwa yang dapat dilihat pada hutan mangrove Desa Sriminosari adalah kepiting wideng. Kepiting wideng dan ikan glodok menjadi satwa yang paling banyak dilihat terutama oleh anak-anak saat berkunjung bersama orang tua mereka ke objek wisata hutan bakau ini.

Diminati Anak-anak Saat berkunjung ke objek wisata hutan mangrove di Desa Srimonosari ini, Sabtu (7/10), terlihat banyak anak-anak bertanya kepada orang tuanya tentang sejumlah jenis ikan dan kepiting yang dilihatnya.

Darmanto, Ketua Koperasi Nelayan Rukun Sido Makmur, inisiator pengembangan objek wisata hutan mangrove ini, menyebutkan banyak jenis satwa yang bisa disaksikan selain ikan glodok dan kepiting wideng, yaitu sejumlah burung liar, di antaranya burung cangak, burung bangau, dan burung belibis.

"Tapi datang sore hari kalau ingin melihat burung, mengingat siang hari biasanya hanya sedikit burung yang terlihat," kata Darmanto lagi.

Dia menjelaskan, selain sebagai tempat rekreasi bagi warga untuk tempat berswafoto, objek wisata tersebut juga dimanfaatkan sejumlah sekolah di Lampung Timur untuk mengedukasi siswanya.

"Para guru dari berbagai sekolah itu mengenalkan jenis-jenis mangrove dan berbagai satwa di hutan mangrove ini, kemudian siswanya diminta menggambar hutan mangrove dan berbagai satwa yang ada, seperti yang dilihat oleh para siswa," ujarnya lagi.

Menurutnya, pengembangan wisata hutan mangrove ini telah berdampak bagi warga desa sekitar, baik secara ekonomis, sosial maupun pemenuhan bagi kepentingan dunia pendidikan.

Darmanto berharap kapada Pemkab Lampung Timur turut mengembangkan objek wisata hutan mangrove yang dibangun secara swadaya oleh warga di desanya, mengingat masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi pada objek wisata ini.

Apalagi saat ini, di bawah kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim dan Wakil Bupati Zaiful Bokhari, Pemkab Lampung mencanangkan daerah ini sebagai salah satu daerah kunjungan wisata utama bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Pemkab Lampung Timur juga memprioritaskan pengembangan pariwisata di daerahnya, termasuk wisata alam dan wisata budaya yang dikenal dunia internasional terdapat di daerah ini, seperti adanya penangkaran badak sumatera dan harimau sumatera dalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas.

Keberadaan gajah jinak terdidik dan terlatih di Way Kambas juga sudah dikenal menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk berdatangan ke Kabupaten Lampung Timur.

Diharapkan dengan semakin banyak objek wisata alam dan wisata budaya terdapat di daerah ini, kian banyak wisatawan nusantara dan mancanegara berkunjung dan meminati berwisata ke sini.

Budisantoso Budiman & Muklasin

Chinese Imperial Post

"Tuntutlah ilmu sampai ke Negeri China" tulis Aufrida Wismi Warastri pada kartu pos yang akan ia kirimkan kepada putranya yang berada di Indonesia.

Wartawati media cetak nasional asal Indonesia itu memilih menuliskan kutipan pepatah tersebut saat berkunjung ke Yandai Byway (Jalan Yandai) di kawasan Hutong, Beijing, di sela-sela kegiatan peliputan atas undangan Kementerian Luar Negeri China.

Adalah Chinese Imperial Post, sebuah kantor pos yang menawarkan pengalaman berkomunikasi lewat tulisan yang kini telah ditinggalkan orang seiring perkembangan zaman.

"Saya ingin anak saya, yang termasuk generasi milenial, merasakan serunya menerima pesan dari ibunya lewat kartu pos," ujar Aufrida.

Pengalaman berkomunikasi lewat media pos diyakininya sudah tidak lagi dirasakan generasi muda yang sekarang lebih banyak terpapar teknologi dan modernisasi.

"Anak sekarang sejak masih kecil saja sudah sangat akrab dengan gawai (gadget) dan game elektronik," kata Aufrida melanjutkan.

Sama seperti di berbagai belahan dunia lainnya, masyarakat China pun sudah meninggalkan tradisi berkirim pesan melalui pos.

Menurut Hu Fangfang, pemandu wisata perjalanan Antara selama berada di Beijing akhir September lalu, kini hanya orang-orang di pedesaan yang masih menggunakan jasa pos.

Anak muda dan orang-orang yang tinggal di kota lebih memilih berkomunikasi lewat gawai pintar masing-masing karena lebih hemat waktu dan biaya.

Alasan itulah yang membuat keberadaan Chinese Imperial Post di kawasan perbelanjaan Yandai menjadi alternatif kegiatan yang menarik wisatawan dalam dan luar negeri.

Didirikan oleh Kaisar Guang Xu dari Dinasti Qing pada 20 Maret 1896, kantor pos merangkap museum ini menyajikan beberapa momentum penting sejarah masa perang mulai dari Dinasti Shang hingga pembentukan Beijing.

Sistem pos China sendiri memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri kembali setidaknya 3.000 tahun ke masa Dinasti Shang.

Awalnya layanan pos hanya digunakan untuk pengiriman dokumen resmi, terutama militer. Sistem stasiun dikembangkan untuk membantu distribusi pesan. Melalui sistem ini, semua pesan akan dipindahkan oleh kurir-kurir yang melakukan perjalanan dari satu stasiun ke stasiun lain.

Pada masa Dinasti Qin (221-206 SM), kerajaan-kerajaan kecil disatukan dan sebuah sistem pos nasional dikembangkan. Meskipun periode perdamaian dan penyatuan tidak berlangsung lama, komponen sistem pos tetap digunakan secara regional.

Diteruskan oleh Dinasti Han (206-220 SM), sistem pos China berhasil mencapai Kekaisaran Romawi melalui Jalur Sutera.

Jalur Sutera yang terdaftar sebagai warisan dunia oleh UNESCO, bersamaan dengan Kanal Besar China dan pelayaran Zheng He merupakan tonggak sejarah pembangunan pos terbesar pada masa China kuno.

Sejak saat itu, sistem pos China terus berkembang melalui kurir yang menempuh perjalanan darat dan air untuk mencapai tujuan mereka, tetapi penggunaannya hanya terbatas pada kalangan pemerintah dan militer.

Baru pada abad 15 kantor pos swasta muncul dan pedagang mulai menggunakan fasilitas tersebut untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi.

Pada akhir 1800-an sistem mulai dipengaruhi oleh negara-negara Barat. Pemerintah mengeluarkan cap pos pertama pada 1876 bergambar naga besar. Pada revolusi 1911, pemerintah China menutup semua stasiun pos untuk digantikan dengan cara yang lebih modern dan efisien, serta mengendalikan sebagian besar perusahaan pos pribadi.

Pada 1949, sebuah Kementerian Pos dan Telekomunikasi didirikan untuk menata ulang sistem tersebut menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai China Post.

Modernisasi memungkinkan jangkauan yang lebih luas lagi ke kota-kota pedesaan dan daerah-daerah yang telah diabaikan oleh sistem pos pada abad-abad yang lalu. Dalam hitungan dekade, sistem pos yang telah menjadi bagian dari China selama ribuan tahun, telah berakhir.

Namun, saat ini keberadaan kantor pos tradisional semakin terbatas dan mengakibatkan berkirim surat menjadi pengalaman langka yang berharga.

Chinese Imperial Post pun cukup menarik perhatian di antara deretan toko-toko penjual pakaian, makanan, dan berbagai suvenir khas China yang berderet di Jalan Yandai.

Di dalam kantor pos yang berukuran kecil memanjang ke dalam ini, pengunjung dapat memilih kartu pos dengan beragam gambar, seperti hewan, tumbuhan, tulisan China, dan foto kuno.

Harga yang dipasang untuk setiap kartu pos juga sangat bervariasi mulai dari 8-60 yuan (sekitar Rp16.000-Rp120.000) tergantung gambar, desain, dan ukuran.

Sementara, untuk perangko kirim dibanderol dengan harga 0,8 yuan untuk wilayah China dan 4,5 yuan (sekitar Rp9.000) untuk alamat tujuan luar negeri.

Setelah membayar kartu pos dan perangko, pengunjung bisa menulis pesannya di lembar belakang kartu pos, lalu menempeli kartu tersebut dengan perangko dan membubuhkan cap di atas perangko.

Tahap akhir dari proses yang mengasyikkan ini yakni memasukkan kartu pos ke kotak pos berbentuk tabung besar yang disediakan di depan Chinese Imperial Post. Untuk alamat Indonesia misalnya, si pengirim harus sabar menunggu selama dua bulan sampai pesannya dapat diterima oleh orang yang dituju.

Kuno Jalan Yandai, yang secara harfiah berarti "pipa tembakau" dalam bahasa Mandarin, berukuran panjang 232 meter dan lebar enam meter ini dua abad lalu dikenal sebagai Jalan Gulou seperti tercatat dalam peta kuno Beijing.

Pada akhir Dinasti Qing berganti nama menjadi Yandai karena di sepanjang jalan tersebut banyak penjual kantung-kantung berisi tembakau, perangkat merokok, lukisan, kaligrafi, dan barang antik lainnya.

Karena merepresentasikan adat tradisional dan ciri khas Beijing kuno, Pemerintah Distrik Xicheng merestorasi kawasan tersebut pada 2007 dan kini ditetapkan sebagai kawasan perbelanjaan khusus oleh Biro Perdagangan Kota Beijing.

Secara umum, artistektur Jalan Yandai masih bertahan pada keaslian gaya anggun dan sederhana khas Dinasti Ming dan Qing.

Selain menjaga tradisi dengan menjual pipa rokok, jejeran toko di jalan komersial kelas atas selama periode 1920-an itu, juga menjajakan sutra, teh, makanan, dan batu giok.

Jalan ini juga berdekatan dengan Danau Shichahai yang justru ramai dikunjungi orang pada malam hari karena keindahan pantulan lampu-lampu restoran, toko, dan bar yang berjejer di sepanjang tepiannya.
Kawasan ini bagai oase bagi orang-orang yang ingin merasakan atmosfer masa lalu, di tengah Beijing yang telah berkembang menjadi ibu kota yang sangat modern, lengkap dengan gedung-gedung menjulang tinggi dan padatnya lalu lintas.

Widi International Fishing Tournament (WIFT)

Lomba mancing internasional dengan nama Widi International Fishing Tournament (WIFT) memperebutkan Piala Presiden RI akan digelar di perairan objek wisata Pulau Widi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara (Malut), pada 25-29 Oktober 2017.

Kegiatan itu digelar atas kerja sama Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Pemprov Malut dan Pemkab Halmahera Selatan.

Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba menilai penyelenggaraan lomba mancing internasional yang pertama kali di Indonesia memperebutkan Piala Presiden RI itu, akan memberi banyak manfaat bagi provinsi ini, di antaranya menjadi momentum untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah setempat.

Selain itu, akan menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi perikanan Malut, baik potensi perikanan tangkap maupun potensi perikanan budi daya, yang selama ini belum digarap secara maksimal.

Potensi perikanan tangkap misalnya, mencapai sekitar 1 juta ton per tahun dengan potensi lestari sekitar 500 ribu ton per tahun, sedangkan yang dimanfaatkan selama ini baru mencapai sekitar 40 persen.

Menurut Gubernur, penyelenggaraan WIFT yang akan dijadikan agenda tahunan itu, juga menjadi momentum bagi Pemprov Malut untuk memperjuangkan dukungan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat, khususnya yang terkait dengan infrastruktur pariwisata dan perikanan.

Infrastruktur yang akan diperjuangkan itu, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan lingkar Halmahera, khususnya di ruas jalan yang menjadi akses menuju objek wisata Pulau Widi serta pembangunan Bandara Usman Sadik di Labuha, yang merupakan pintu masuk wisatawan dari dan ke Halmahera Selatan.

Pemberdayan nelayan di Halmahera Selatan, termasuk di kabupaten/kota lainnya di Malut juga akan diperjuangkan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya pemberdayaan dalam bentuk pemberian kapal penangkap ikan.

Oleh karena itu, Gubernur Abdul Ghani Kasuba akan berupaya menyukseskan penyelenggaraan WIFT tersebut, di antaranya dengan mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp10 miliar melalui APBD.

Jika anggaran itu tidak mendapat dukungan dari DPRD Malut untuk diakomodir dalam perubahan APBD 2017, Pemprov Malut akan mengupayakannya dengan cara berutang kepada pihak lain dengan tetap memperhatikan prosedur dan aturan yang berlaku.

Bagi Gubernur berutang untuk kepentingan daerah dan masyarakat tidak menjadi masalah, apalagi untuk daerah seperti Malut yang memiliki keterbatasan anggaran, seperti tergambar pada APBD 2017 yang hanya Rp2,8 Triliun, dengan catatan penggunaannya sesuai dengan aturan tang berlaku.

Persiapan Gubernur Abdul Ghani Kasuba mengaku berbagai persiapan untuk menyukseskan penyelenggaraan WIFT terus dimatangkan, baik yang menjadi tanggung jawab Pemprov Malut maupun Pemkab Halmahera Selatan dan pihak terkait lainnya.

Penyediaan kapal untuk digunakan peserta WIFT misalnya, yang menjadi salah satu tanggung jawab Pemprov Malut, sudah disiapkan 50 kapal, sementara untuk akomodasi mereka telah disiapkan rumah warga, karena hotel atau penginapan tidak ada.

Masyarakat di sekitar lokasi penyelenggaraan WIFT, juga sudah siap menyambut para peserta WIFT, bahkan warga telah menanam berbagai tanaman pangan lokal untuk disuguhkan dalam bentuk kuliner tradisional kepada para peserta WIFT.

Pemkab Halmahera Selatan, sebagai tuan rumah, juga berkomitmen untuk menyeukseskan penyelenggaraan WIFT tersebut, bahkan menurut Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba, telah mengalokasikan anggaran Rp10 miliar lebih untuk kegiatan itu.

Anggaran itu dialokasikan untuk pembenahan infrastruktur dan penataan kota Labuha sebagai lokasi acara pembukaan dan penutupan WIFT, termasuk untuk kegiatan expo maritim dan lomba masak serba ikan, yang akan tampilkan pada penyelenggaraan WIFT.

Berbagai kegiatan yag akan ditampilkan saat acara pembukaan dan penutupan WIFT, juga telah disiapkan , di antaranya tarian kolosal yang melibatkan para pelajar di Halmahera Selatan, termasuk tarian soya-soya yang merupakan tarian khas Malut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut yang juga Ketua Panitia Daerah WIFT, Buyung Rajilun menggambarkan penyelenggaraan WIFT pada 25-29 Oktober sebagai kegiatan yang sangat diminati para pemancing profesional, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sampai saat ini tercatat sedikitnya 300 peserta yang akan ambil bagian pada WIFT tersebut, sebanyak 150 di antaranya dari mancanegara, seperti dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Singapura, yang tergabung dalam 13 club mancing profesional.

Penyelenggaran WIFT tersebut banyak diminati peserta dari dalam dan luar negeri, karena selain keindahan objek wisata Pulau Widi, baik dari segi panorama pantai maupun bawah lautnya, juga karena di perairan Pulau Widi banyak terdapat ikan tuna serip kuning yang sangat disukai para pemancing.

Pengamat Perikanan dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Mahmud Hasan mengharapkan penyelenggaraan WIFT tersebut, tidak bernasib seperti penyelenggaraan Sail Morotai tahun 2012, yang hanya meriah saat acara berlangsung, tetapi setelah itu, tidak terlihat dampaknya terhadap daerah dan masyarakat.

Peneyelenggaraan WIFT tersebut menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, oleh karena itu manfaat yang akan dinikmati Malut dari Penyelenggaraan kegiatan itu, seperti promosi pariwisata dan potensi perikanan, harus bisa terlihat, bukan hanya menjadi angan-angan belaka.

Hal lainnya yang juga harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan WIFT tersebut adalah pemanfaatan anggaran secara transparan, tepat sasaran dan efesiensi agar tidak ada masalah hukum yang terjadi ketika instansi terkait melakukan audit.

Blora Jawa Tengah

Kabupaten Blora di Jawa Tengah yang pada 11 Desember mendatang merayakan hari jadi ke-268 memiliki potensi wisata alam, religi, budaya, dan kuliner yang menjanjikan untuk menarik wisatawan berkunjung ke daerah ini.

Potensi wisata alam yang ada di daerah ini, di antaranya Gua Terawang, Waduk Bentolo, Waduk Greneng, dan objek wisata geologi, sedangkan objek wisata budaya seperti makam dan petilasan masa lampau, kesenian Tayub dan Barong, serta kuliner wedang cemohe, sego kobong, maupun aneka sate, soto, dan opor ayam.

Potensi wisata di Kabupaten Blora merupakan gabungan antara kondisi alamnya yang berkapur serta perjalanan sejarahnya yang panjang. Sejarah Kabupaten Blora tidak lepas dari pengaruh Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram pada abad 16 hingga pertengahan abad 18.

"Kita punya potensi yang besar. Kita sedang tata dan kita kembangkan," kata Wakil Bupati Blora, Arief Rohman, saat menerima kunjungan peserta Lokakarya Media belum lama ini.

Kabupaten Blora dengan luas wilayah administrasi 1820,59 kilometer persegi, sebagian besar daerahnya berkapur, karena posisinya yang berada di deretan Pegunungan Kendeng. Separuh wilayah kabupaten ini merupakan kawasan hutan, utamanya hutan jati.

Gua Terawang misalnya, gua ini berada di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blora, sekitar 35 kilometer ke arah barat dari Kota Blora atau di Desa Kedungwungu, Kecamatan Todanan. Gua ini diduga terbentuk dari endapan batu gamping yang umurnya mencapai 10 juta tahun.

Dalam gua yang mempunyai panjang alur sekitar 180 meter dengan kedalaman 5-11 meter di bawah permukaan tanah tersebut terdapat stalakmit dan stalaktit yang sangat indah.

Tidak jauh dari Gua Terawang terdapat pula Waduk Bentolo. Waduk ini tidak hanya sebagai objek wisata, tetapi juga sarana irigasi lahan pertanian. Di kawasan ini terdapat bumi perkemahan yang luas dengan nama Bumi Perkemahan Pancasona.

Sekitar 10 kilometer ke arah timur laut Kota Blora, terdapat Waduk Tempuran yang berfungsi utama sebagai irigasi serta pembinaan atlet-atlet dayung, selain juga objek wisata.

Sekitar 12 kilometer ke arah barat laut dari Kota Blora, akan dijumpai objek wisata Waduk Greneng yang berada di Dukuh Greneng, Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan. Waduk ini mempunyai fungsi sebagai sarana irigasi serta budi daya air tawar.

Blora juga menawarkan wisata geologi, yakni wisata alam di bidang ilmu kebumian, khususnya yang terkait dengan tambang minyak dan gas bumi (migas). Wisata geologi berada di perbukitan dan di tengah-tengah kawasan hutan jati, di antaranya di Kecamatan Ledok.

Kabupaten Blora yang memiliki wilayah Kecamatan Cepu, selama ini dikenal dengan hasil migasnya. Kawasan Blora dan sekitarnya diyakini banyak mengandung migas, baik yang sudah dieksploitasi maupun eksplorasi. Di Kecamatan Ledok saja saat ini ada sekitar 212 sumur migas.

Bahkan, Sumur Ledok 1, konon merupakan sumur pertama di daerah itu. Sumur minyak yang dibor pada Juli 1893 itu, ditemukan insinyur Belanda yang bernama Andrian Stoop.

Tidak sekadar itu, di Blora juga telah berdiri Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM) Akamigas Cepu yang mendidik generasi penerus bangsa untuk mengelola potensi tambang di Tanah Air.

Sekolah ini mengawali perkuliahan pada 7 Februari 1967 berdasarkan Keputusan Dirjen Migas Nomor 19/DD/Migas/1966 tanggal 24 Oktober 1966. Sekolah ini di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sejarah dan Budaya Blora juga memiliki khazanah budaya yang menarik untuk disimak karena di daerah ini kental dengan sejarah kerajaan, masa penjajahan hingga kemerdekaan.

Jika menilik sejarahnya, Blora konon berasal dari kata "Belor" yang artinya lumpur atau tanah becek. Kata itu kemudian berkembang menjadi "Beloran" atau "Mbeloran", yang juga berarti tanah berlumpur.

Kendati demikian, ada pula literatur yang menjelaskan bahwa "Blora" dari kata "Wai" dan "Lorah". "Wai" berarti air dan "Lorah" berarti tanah rendah. Pergeseran huruf W dengan huruf B dalam bahasa Jawa sehingga mengubah "Wailora" menjadi "Bailora" atau "Blora".

Jadi nama "Blora" berarti tanah rendah berair atau mendekati pengertian tanah berlumpur atau tanah becek seperti dalam kata "Belor".

Hari jadi Kabupaten Blora, berdasarkan buku Khutarama, dilandaskan pada pengukuhan Pangeran Mangkubumi selaku Sultan Ngayogyakarta pada 1 Sura Tahun Alif 1675 tahun Jawa atau tanggal 11 Desember 1749 Masehi. Bersamaan dengan itu, Wilatikta dikukuhkan menjadi Bupati Blora yang pertama dengan gelar Tumenggung Wilatikta.

Oleh karena itu, menyusuri berbagai kawasan di Kabupaten Blora mudah ditemui makam, petilasan-petilasan, ataupun jejak peninggalan tempo dulu.

Sejumlah makam yang hingga kini dikeramatkan masyarakat setempat, seperti makam Bupati Blora masa lalu di Ngadipurwo, sekitar lima kilometer ke arah utara Kota Blora, makam Sunan Pojok atau makam Surobahu Abdul Rohim, perwira dari Kerajaan Mataram di selatan Alun-Alun Kota Blora.

Selain itu, makam Jati Kusumo dan Jati Swara, keduanya putera Sultan Pajang di Desa Janjang, Kecamatan Jiken, petilasan Kadipaten Jipang, di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, serta makam Sriakandi Aceh Poucut Meurah Intan, pahlawan dari Aceh yang diasingkan Belanda di Desa Temurejo, Kecamatan Blora.

Bahkan, pada 2006 di Dusun Sunggun, Desa Medalem, Kecamatan Kradenan, diperoleh fosil vertebrata gajah yang mencapai 90 persen. Lokasi penemuan fosil gajah yang diperkirakan sudah berusia 200 ribu tahun itu kemudian disebut Situs Sunggun.

Sementara itu, Blora yang diapit Kabupaten Rembang, Pati, Grobogan, dan Ngawi, juga memiliki Kesenian Barongan atau Tari Barong yang menggambarkan spontanitas, kekeluargaan, kesederhanaan, kasar, keras, kompak, dan keberanian yang dilandasi kebenaran.

Kesenian lainnya adalah Tayub. Tayub konon berasal dari kata "ditata biar guyub". Kesenian tari dipadu musik gamelan ini biasa ditampilkan pada upacara-upacara adat desa semisal sedekah bumi, hajatan keluarga, dan agenda-agenda adat lainnya.

Dengan mengunjungi sejumlah tempat di Blora, juga mudah menemui kampung masyarakat Samin, yakni masyarakat pengikut ajaran Samin Surosentiko atau Saminisme. Mereka menyebut dirinya Sedulur Sikep.

Samin Surosentiko lahir di Kedhiren, Randublatung, Blora pada 1859. Pada masa penjajahan, Samin beserta pengikutnya melakukan pembangkangan tidak membayar pajak, tidak bergotong royong maupun tidak ronda. Masyarakat Samin bersikap "nggendhengi", yakni sikap melawan dengan tidak melakukan kekerasan dan berpura-pura bodoh.

Ketika ke Blora, pengunjung juga bisa menikmati khazanah kuliner yang khas, seperti wedang cemohe di Togosari Raya, yakni minuman jahe dicampur susu, irisan roti tawar dan degan, sego kobong atau nasi bakar di Jalan Dr Soetomo, opor ayam Jawa di Jalan Mr Iskandar, soto ayam Blora di Jalan Pemuda, sate ayam di Jalan Gunung Sumbing, dan sate kambing di Jalan Pemuda.

Lapangan Terbang Kabupaten Blora secara geografis berada di tengah-tengah Ibu Kota Jawa Tengah di Semarang dan Ibu Kota Jawa Timur di Surabaya. Jarak Semarang-Blora sekitar 140 kilometer, sedangkan jarak Surabaya-Blora sekitar 180 kilometer.

Waktu tempuh Semarang-Blora sekitar tiga jam 20 menit, sedangkan waktu tempuh Surabaya-Blora sekitar 4,5 jam.

Meskipun kini sudah ada layanan transportasi berupa bus dan kereta api cepat untuk menjangkau kabupaten ini, Pemerintah Kabupaten Blora sedang berusaha menghidupkan kembali fasilitas lapangan terbang Ngloram di Cepu.

Lapangan terbang Ngloram yang dibangun pada 1980 dan beroperasi 1984, kini di bawah pengelolaan Kementerian ESDM. Pengelolaan lapangan terbang ini diharapkan segera dialihkan kepada Kementerian Perhubungan guna pengembangan lebih lanjut.

"Mudah-mudahan bisa segera terealisasi sehingga masyarakat maupun wisatawan yang akan berkunjung ke Blora bisa memilih berbagai sarana transportasi yang diinginkan," kata Wakil Bupati Blora, Arief Rohman.

Jajaran Dirjen Perhubungan Udara telah melakukan kajian kelayakan pengembangan lapangan terbang Ngloram menjadi bandara. Lapangan terbang Ngloram akan dikembangkan menjadi bandara umum secara bertahap dengan melakukan perpanjangan landasan pacu.

Panjang landasan pacu lapangan terbang Ngloram baru sepanjang 900 meter dengan kondisi yang rusak karena sudah lama tidak digunakan untuk penerbangan.

Untuk bisa menjadi bandara maka akan dilakukan perpanjangan bertahap hingga 2.000 meter lebih agar bisa digunakan pesawat berbadan besar.

Pemkab Blora kini terus berusaha menyinergikan potensi-potensi wisata yang dimiliki agar makin menarik wisatawan dan pada gilirannya bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat menuju peningkatan kesejahateraannya.

Slamet Hadi Purnomo

Hutan Adat Lindu


Samuel Tolei (72), tetua dari Majelis Adat Kecamatan Lindu, bercerita tentang hutan-hutan lebat yang menutupi punggungan pegunungan Nokilalaki, Adale, Kona'a, Tumaru, Gimba, Jala, Rindi, dan Toningkolue yang membingkai danau indah di tengah-tengah Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), Sulawesi Tengah.

Tebalnya tutupan hutan di sana memberikan warna hijau yang kontras dengan birunya langit dan gemerlap pantulan cahaya matahari dari air Danau Lindu, danau tektonik seluas 3.488 hektare (ha) dengan kedalaman mencapai 200 meter (m) yang terbentuk sejak zaman Pliosen.

Ia juga bercerita tentang padang savana, tempat hewan ternak yang dilepaskan begitu saja untuk memamah biak di sana. Sedangkan di Pulau Bola Lewuto dirinya menceritakan tentang leluhurnya, Madika Maradindo, yang dimakamkan dalam peti kubur kayu dengan ornamen kepala banteng dan terbuat dari garuhu.

Peti kubur kayu berisi tulang rangka bangsawan Lindu ini merupakan peninggalan arkeologi berharga yang dimiliki Indonesia dan peradaban dunia, yang kemudian dilindungi keberadaannya dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, setelah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menetapkannya sebagai cagar budaya. Di kawasan Lore Lindu miliki jejak peradaban megalitik tertua.

Entah berapa usia pasti peningggalan arkeologi tersebut, karena saat ditanya Samuel pun mengatakan tidak mengetahuinya dan hanya tahu bahwa peti kubur kayu itu sudah ada sejak zaman nenek moyangnya.

Namun yang jelas peneliti Eropa, Adriani dan A.C. Kruyt, telah menuliskannya dalam buku "Van Poso naar Parigi een Lindoe" di 1898, dan Kruyt menuliskannya lagi dalam buku "De West Toradjas in Midden Celebes" di 1938.

Orang-orang asli Lindu yang mendiami tiga dari lima desa di sana, yakni Desa Anca, Tomado dan Langko, memang masih memegang kuat adat mereka. Saat pertama kalinya datang ke daratan Lindu, seseorang akan terlebih dulu melalui prosesi Pepantodui, yang tujuannya agar selama berada di wilayah adat tersebut mereka akan selamat atau terhindar dari bahaya apapun.

Namun yang banyak "ditakuti" bagi tamu pendatang di daratan Lindu tidak lain adalah denda adat atau biasa disebut gifu yang salah satunya bisa termasuk satu ekor kerbau. Sesorang bisa terkena gifu jika saat mengikuti proses makan adat mendahului para tetua adat di sana yang belum selesai makan.

"Mencuci tangan saja terkena gifu jika pada saat bersamaan tetua adat belum selesai makan. Apalagi berdiri dan meninggalkan proses makan adat untuk keperluan apapun itu," kata Sekretaris Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sigi Eva Bande yang kebetulan sedang mendapat tugas bersama rekan-rekan lainnya melakukan pemetaan partisipatif di Hutan Adat Lindu.

Bayangkan, bahkan Bupati periode sebelumnya dan anggota DPRD juga pernah ada yang terkena gifu dan harus membayar sanksi adat dengan kerbau ketika menjalani proses makan adat ini, lanjutnya.

Ruang Adat Lindu Samuel memang belum rampung menceritakan perihal kelembagaan adat serta hak atas tanah dan pengelolaan wilayah adatnya saat berada di makam leluhurnya. Dirinya kemudian melanjutkan penjelasannya saat berkumpul di Balai Pertemuan Adat Lobo yang memiliki pemandangan cantik menghadap langsung ke Danau Lindu.

Orang-orang Dataran Lindu sudah sejak lama membagi ruang adat mereka menjadi beberapa bagian, sebut saja Suaka Maradika yang hanya diperuntukkan untuk keperluan tertentu, Suaka Ntodea yang menjadi kawasan umum dapat dikelola masyarakat namun tetap terbagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti Ngura, Pangale dan Wanangkiki.

Lalu ada pula Suaka Lambara yang menjadi lokasi khusus penggembalaan, seperti yang sudah Samuel ceritakan sebelumnya. Ada pula Suaka Wiyata dan Suaka Parabata.

"Di Suaka Wiyata sama sekali tidak boleh ada penebangan pohon, kalau sampai ada penebangan maka melalui peradilan adat dijatuhkan sanksinya bisa berupa satu kerbau, 10 dulang (belanga tembaga) dan satu mesa (kain adat)," ujar Samuel.

Fungsi kelembagaan adat Lindu yang bernama Totua Noada juga masih berjalan dengan baik, dengan struktur lembaga adat terdiri dari Jogugu yang terdiri dari Tutua Ngata yang memutuskan perkara, Galara yang mengambil keputusan, Pabisara yang menjadi pengacara, Kapita sebagai penengah putusan perkara, serta Suro yang bertindak sebagai utusan atau penghubung yang sedang berperkara.

Dengan demikian sanksi-sanksi yang dijatuhkan sudah melalui sistem peradilan adat yang masih berjalan di sana.

Alam dan Lindu Masih saat berbincang di Balai Pertemuan Adat Lobo, Kepala Desa Tomado Yoseph Todera mengatakan dengan tegas bahwa tanpa keberadaan Taman Nasional Lore Lindu sebenarnya masyarakat adat sudah menjalankan konservasi. Pengetahuan tentang kelestarian alam sudah tertanam baik alam adat Lindu, terbukti dengan sudah dan masih adanya pembagian ruang To Lindu.

Penetapan TNLL pada 1993 tanpa sosialisasi pada masyarakat justru membuat desa-desa di Daratan Lindu terjebak dalam kawasan taman nasional, ujar Yoseph.

"Di Palili pohon pinang tidak boleh ditebang. Menurut keyakinan orang Lindu itu makanan mereka yang tidak terlihat mata sehingga jika hilang akan mendatangkan penyakit," lanjutnya.

Dengan pengaturan ruang yang jelas serta fungsi kelembagaan adat yang tetap berjalan dapat dilihat tidak ada hutan di sekitar Danau Lindu yang gundul, padahal kampung sudah ada sejak ratusan tahun lalu, ujar Samuel, berusaha mempertegas pernyataan Yoseph.

Kampung tua di Anca sempat disebut sebagai kampung hantu karena dulunya tidak terlihat dari kejauhan, tertutup rapat oleh pohon-pohon beringin besar yang mengelilinginya. Pohon-pohon tersebut terpaksa dipangkas sebagian pada 1974, setelah kasus penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit endemik jenis Schistosoma yang di Indonesia hanya ditemukan di Dataran Lindu dan Napu, Sulawesi Tengah.

"Itu pun masih ada beberapa pohon beringin besar yang sengaja disisakan. Ini menjadi bukti bahwa orang-orang Lindu sangat memelihara hutan dan lingkungannya, dan sangat membenci membabat hutan, apalagi di hulu sungai," lanjut Samuel.

Memetakan Hutan Adat Jika melihat sekilas peta Pulau Sulawesi, maka Danau Lindu seperti berada di tengah pulau ini, seperti berada tepat di tengah layaknya jantung bagi pulau yang dikenal dengan sebutan Celebes oleh para pencari rempah-rempah di masa lampau.

Belantara lebat yang mengelilingi danau tektonik ini menjadi daerah tangkapan air yang kemudian alirannya melalui tiga sungai besar di Sulawesi Tengah, yakni Sungai Lariang, Sungai Gumbasa dan Sungai Palu.

Hutan-hutan Adat Lindu, menurut Samuel, juga menjadi rumah bagi spesies-spesies endemik Pulau Sulawesi seperti anoa, babi rusa, selain juga sapi dan babi hutan. Damar juga menjadi flora yang banyak menutupi dataran yang berada di ketinggian di atas 900 mdpl tersebut.

Dalam era Reforma Agraria yang sedang dijalankan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, masyarakat yang mendiami Dataran Lindu menyambut baik pemberian akses lahan oleh Pemerintah melalui Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial yang didalamnya juga mencakup pemberian hak atas Hutan Adat.

Camat Lindu Achmin Pampaw mengatakan bersyukur program Reforma Agraria menyentuh masyarakat hingga ke pelosok Lindu, dan akan mendukung percepatan program tersebut dengan ikut mengawal penyelesaian proses pemetaan partisipatif yang dilakukan lima desa di Kecamatan Lindu.

Jika Desa Anca telah rampung memetakan 208 ha hutan yang akan diajukan menjadi Hutan Adat, maka Desa Tomado sedang proses pemetaan partisipatif lebih kurang 1000 ha untuk diajukan menjadi hutan adat.

Proses pemetaan partisipatif oleh masyarakat tidak hanya dilakukan Masyarakat Adat Lindu, karena masyarakat di 125 desa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, serempak melakukan hal yang sama. "Kami targetkan Oktober nanti semua selesai dan persyaratan pengajuan alokasi TORA dan Perhutanan Sosial terpenuhi sehingga bisa diajukan ke Pemerintah Pusat," kata Mohamad Irwan Lapatta.

Pemerintah menyiapkan dua skema legislasi dan redistribusi lahan seluas 9 juta ha, serta melalui pelaksanaan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha yang salah satunya alokasi untuk Hutan Adat. Namun sejauh ini baru 13.122,3 ha lahan atau areal hutan yang resmi berstatus Hutan Adat. (Ben/An)

Virna Puspa Setyorini

Eko Supriyanto


Solo, 09/09 (Benhil) Gerakan meliuk yang menggabungkan antara keluwesan dan ketangkasan dihadirkan oleh maestro tari Indonesia asal Kota Solo Eko Supriyanto pada pembukaan Solo International Performing Arts (SIPA) 2017 di Beteng Vastenburg Solo, Kamis malam.

Eko yang pada pelaksanaan SIPA kali ini ditunjuk sebagai maskot sukses melaksanakan tugas dengan baik pada pembukaan tersebut. Puluhan penari latar yang tergabung dalam Ekos Dance Company juga berhasil menyita perhatian para penonton yang memadati acara tersebut karena gerak lincah nan atraktif yang ditunjukkan oleh seluruh penari.

Tidak diragukan lagi, Eko yang merupakan bekas penata tari penyanyi dunia Madonna tersebut sukses mengemban tugas karena pengalamannya yang tidak sedikit.

Pada pembukaan tersebut, Eko dan para penari latar yang jumlahnya lebih dari 20 orang tersebut membawakan tarian berjudul "Upper". Tari tersebut terinspirasi dari tari-tarian perang asal Halmahera Barat dan Maluku Utara seperti Cakalele, Soya Soya, serta tari Legu Salai.

Eko mengatakan "Upper" sendiri merupakan terjemahan fisikal untuk merayakan kecintaan dan inspirasi tari-tarian budaya maritim. Bersanding dengan ketakjuban stamina dinamis ragam-ragam gerakan dalam silat, karya tersebut mencoba menyelaraskan keharmonisannya untuk sebuah ucap syukur atas inspirasi tubuh-tubuh bahari.

"Untuk melompat lebih tinggi hingga seperti garis laut nan kemerahan tanpa batas, tinggi penuh misteri," katanya.

Selain tampil pada pembukaan, pria yang akrab disapa Eko Pece tersebut juga menampilkan salah satu karya besar yang berjudul "Cry Jailolo". Tarian ini ditarikan oleh tujuh pemuda yang bukan penari dari daerah Jailolo, Halmahera Barat.

Karya "Cry Jailolo" Eko mengatakan bahwa karya "Cry Jailolo" adalah ungkapan dan optimisme yang kuat bahwa penghancuran terumbu karang di laut akan berhenti, ikan akan kembali sekali lagi ke karang, dan keheningan di lautan akan dipulihkan. Demi menciptakan karya tersebut, pria kelahiran Banjarmasin yang juga berprofesi sebagai salah dosen di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta ini melakukan riset sejak 2011 dan akhirnya tarian tercipta pada tahun 2013.

Karya ini dilahirkan untuk mempromosikan pariwisata di Jailolo yang merupakan tempat tinggal beberapa penyelam terhebat di dunia. Meski demikian, Jailolo juga merupakan wilayah yang mengalami degradasi lingkungan.

Mengenai cerita tentang tari tersebut, Eko mengatakan bahwa tarian tidak merujuk pada cerita apa pun. Hampir sama dengan tari "Upper", "Cry Jailolo" ini juga terinspirasi oleh tari-tari Halmahera Barat dan tradisi masyarakat setempat.

"Dari riset tersebut saya temukan bahwa yang mencintai tari kebanyakan adalah anak di bawah umur 12 tahun atau 35 tahun ke atas. Artinya, ada jarak antara usia tersebut yang tidak terakomodir dengan baik," katanya.

Berangkat dari kondisi tersebut, pria yang akrab disapa Eko Pece ini meminta Bupati Halmahera Barat agar dirinya bisa ambil bagian untuk bisa bekerja dan membuat karya dengan anak-anak yang tidak terakomodasi tersebut.

Pria 46 tahun ini mengatakan bahwa pentas pertama "Cry Jailolo" dilaksanakan pada bulan Juni 2013 di Kuala Lumpur. Pada saat itu, dia menyuguhkan "Cry Jailolo" dalam versi 20 menit. Selanjutnya, tarian yang sama ditampilkan pada tahun 2014 di Indonesia Dance Festival.

"Dari situ makin banyak pemberitaan terkait dengan tarian ini, mulai 2015 hingga tahun depan kami melakukan tur dunia, di antaranya di Asia, Eropa, dan Australia. Bahkan, pada tahun depan, kami mulai merambah ke Kanada dan Amerika Serikat," katanya.

Saat ini, Eko juga sudah menciptakan satu karya lagi berjudul "Bala Bala'. Ia mengatakan bahwa tarian tersebut diciptakan pada tahun 2016 dan pada tahun ini sudah mulai ditampilkan pada tur dunia.

"Tari 'Bala Bala' ini adiknya tari 'Cry Jailolo'. Ditampilkan oleh lima anak perempuan yang usianya sekitar 17 s.d. 19 tahun. Tari ini bercerita tentang kebangkitan perempuan di Halmahera Barat. Secara personal karya ini saya persembahkan kepada almarhumah ibu saya," katanya.

Sementara itu, mengenai rencana selanjutanya, Eko juga sudah diminta oleh Bupati Belu, Atambua, Nusa Tenggara Timur untuk mengerjakan sesuatu di daerah tersebut.

"Akan tetapi, untuk Belu ini, saya coba MoU-kan dengan teman-teman di ISI karena saya dosen di sana juga. Kami sinergikan dengan teman-teman agar mereka bisa berkarya di sana. Tidak harus saya lagi, tetapi bisa teman-teman lain dengan inspirasi yang berbeda supaya tidak sama dengan Jailolo lagi," katanya.

Kembangkan Budaya Solo Terkait dengan keterlibatannya pada SIPA pada tahun ini, Eko berharap ke depan festival SIPA akan terus berkembang.

"Sepertinya kita sudah sepakat dengan Badan Ekonomi Kreatif bahwa Solo akan kita canangkan sebagai kota seni pertunjukan. Secara potensi senimannya luar biasa, punya dua keraton yang luar biasa, artefak yang luar biasa, peninggalan tradisi yang luar biasa. Ini yang akan kami coba angkat, coba tawarkan, dan buka diri," katanya.

Eko bersama dengan pelaku budaya lain yang ada di Kota Solo juga akan mencoba untuk berdiskusi dan menjalin komunikasi dengan para seniman lain yang ada di luar Solo maupun luar negeri.

Pada tahun depan, pihaknya berencana memetakan lagi peta kesenian, senimannya. Bahkan, pihaknya akan mencoba membuat SIPA jadi lebih besar, bukan hanya tari, teater, dan musik, melainkan juga sirkus, stand up comedy, atau semua karya lain yang berhubungan dengan hiburan dan seni pertunjukan yang ada, dari mulai serius sampai komersial.

Ia mengatakan bahwa Solo sudah saatnya untuk mengembangkan seni pertunjukan. SIPA diharapkan bisa menjadi puncak festival seni pertunjukan yang ada di Indonesia, terutama di Solo.

Mengenai SIPA ini bukan apanya, melainkan bagaimana animo masyarakat yang harus dilihat. Dia melihat secara kurasi sudah lebih ditata. Sehebat dan sebesar apa pun festival, kalau tidak dengan kurasi yang bagus, tidak akan menemukan seniman-seniman yang baik.

Saat ini seniman yang didatangkan ke sini dengan potensi dan kualitas yang luar biasa, katanya.

Tiga kata yang diberikan oleh Eko dalam menggambarkan perkembangan SIPA ke depan, yaitu "connect, open, and continue".

"Connect" artinya kita harus mengoneksikan dengan segala bentuk karya dari seniman yang beragam, "open" memang harus membuka diri kalau mau jadi festival yang bagus dan besar untuk berdiskusi.

"Continue", pihaknya harus meneruskan apa yang sudah mereka kerjakan. (Ben/An)

Wasita Widiastuti
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.