Aher-Demiz

Bandung, 19/10/2017 (Benhil) - Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto menilai kurang matangnya perencanaan dan sedikit serapan anggaran serta tidak tepatnya menempatkan pejabat menjadi kendala tercapainya target visi-misi Gubernur yang dituangkan dalam ARPJD Jabar 2013-208. Akibatnya, menjelang akhir jabatan Gubernur  Ahmad Heryawan dan Wagub Deddy Mizwar, masih menyisakan beberapa program yang tidak tercapai.

Jelang Akhir Jabatan, Janji Politik Aher-Demiz Banyak yang Belum Terealisasi

“Dalam setiap penyusunan anggaran (ABPD) Dewan sudah mengingatkan agar dalam merencanakan suatu program harus berpatokan pada RPJMD Gubernur.  Hal ini penting, dalam merealisasikan janji-janji kampanye Gubernur dan Wagub,” tuturnya saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Kamis (19/10). Padahal jelas Bambang, masa jabatan Gubernur-Wagub Jabar tinggal beberapa bulan lagi, tapi  ada beberapa janji politik yang belum terealisasikan atau tidak sesuai target antara lain janji pendidikan gratis dari SD sampai SMA,  program Rutilahu, menurunkan angka kemiskinan,  peningkatan daya beli masyarakat, ketenagakerjaan hingga soal infrastruktur. 

“Beberapa target yang tidak tercapai tersebut, tentunya menjadi persolan yang serius. Artinya amanat yang diberikan oleh warga  Jabar pada tahun 2013 lalu, dapat dikatakan tidak tercapai. Untuk itu, Gubernur dan Wagub, harus serius turun langsung ke lapangan memantau kinerja di setiap SKPD,“ jelasnya.

Dikatakan Bambang,  sebenarnya DPRD Jabar terus mendorong dan mendukung program kerja Pemprov Jabar dalam membangun Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana telah digariskan dalam RPJMD Gubernur agar dapat memenuhi target.  Bahkan, dewan meminta gubernur beserta jajarannya untuk dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerja seluruh SKPD.

“Dalam beberapa kesempatan, kita sampaikan kepada Gubernur, agar dalam menempatkan pejabat di SKPD hendaknya sesuai dengan keahlian atau latar belakang pendidikan, bukan berdasarkan kedekatan, dulur dan like and dislike.  Karena suksesnya program SKPD tentunya tidak terlepas dari SDM yang bersangkutan,” tegasnya.

Untuk itu, jika penempatan pejabat dilakukan dengan seleksi terbuka, transparan, sesuai dengan kapasitas. Mestinya tidak ada alasan SDM ini jadi kendala, tetapi ternyata fakta yang ada sekarang ini dengan kurang matangnya perencanaan dan sedikit serapan anggaran. Maka ini sudah menjadi indikasi kuat bahwa ketidakberhasilan dari realisasi program ini adalah dari SDM, ujarnya.

“Mumpung masih ada waktu, sebaiknya gubernur mengambil langkah-langkah strategis, sekiranya ini bisa menyelesaikan permasalahan di Jabar.  Jadi kalau mempermasalahan SDM, mestinya bukan sekarang, harusnya dari awal jabatan. Tempatkanlah orang yang layak, profesional sesuai bidangnya agar mampu menjabarkan visi-misi gubernur,” katanya.

Sementara itu, terkait seringnya rotasi-mutasi tentunya jadi masalah. Belum selesai menjalankan tugas sudah dipindah dan dipindah lagi, akhirnya apa, yang ada bukan kerja cepat tetapi yang ada penyesuaian-penyesuaian dilingkungan kerja yang baru.

“Meskipun memang urusan rotasi dan mutasi ini diatur dalam undang-undang dan menjadi hak kepala daerah dalam penyegaran kemimpinan tapi harus diingat bahwa rotasi – mutasi tersebut berdasarkan kebutuhan yang urgent untuk mensukseskan semua program bukan atas dasar suka dan tidak suka,” ujarnya. (Ben/Fitri Rachmawati)
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.