Tembagapura

Jayapura, (Benhil 30/10/2017) - Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal menyampaikan situasi Mapolsek Tembagapura kondusif pasca penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB), Minggu (29/10) kemarin.

Sebelumnya KKB melepaskan beberapa kali tembakan ke Mapolsek Tembagapura, yang diduga arah tembakan tersebut sekitar 400 meter dari arah barat Malposek. Serangan pertama KKB melepaskan tiga tembakan kemudian dibalas oleh anggota tim khusus yang siaga, disusul serangan kedua melepaskan dua kali letusan.

“Pada hari Minggu 29 Oktober 2017 Pukul 14.00 WIT, terdengar bunyi tembakan dari arah barat Mapolsek Tembagapura sekitar 400 meter dari Mapolsek yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua sebanyak tiga kali letusan. Kemudian dibalas oleh anggota tim khusus yang siaga di Mapolsek Tembagapura. Kemudian kelompok tersebut kembali melepaskan lagi tembakan dari  arah yang sama sebanyak dua kali letusan yang kemudian dibalas kembali oleh anggota kepolisian,” ujar Kamal kepada Benhil, Senin (30/10).

Selanjutnya, Pukul 14.10 WIt, anggota Timsus Polda Papua melaporkan kejadian tersebut kepada Kasub Satgassus Polda Papua, Iptu Roesman. Disebutkan Kamal alarm sirene Kota Tembagapura sempat dibunyikan agar  warga kota Tembagapura tidak keluar rumah serta waspada.

“Pukul 14.20 WIT, terdengar alarm sirene Kota Tembagapura dibunyikan di Kota Tembagapura bertanda agar warga tidak keluar rumah dan selalu waspada. Pukul 14.25 WIT, Danramil Tembagapura beserta  empat anggota Koramil tiba di Mapolsek Tembagapura.  Pukul 14.30 Wit, Mr. Bredd, Mr. John Maraia dan Bret Barns, (SRM PT Freeport Indonesia) tiba di Mapolsek Tembagapura,” tuturnya.

Selanjutnya, pada pukul 15.00 WIT, anggota Polsek Tembagapura Bripka Piter Paembonan mendapat informasi dari warga yang berada di dekat Kampung Utikini bahwa kelompok kriminal bersenjata telah membuat jalan di atas pos keamanan yang sudah dibakar beberapa hari lalu dan kelompok tersebut bersiaga di sisi kiri dan kanan jalan yang berupa semak-semak.

Kombes Kamal mengatakan sementaraini  anggota kepolisian bersama TNI masih bersiaga di Mapolsek sampai menunggu penambahan pasukan Brimob maupun TNI untuk memback-up personel yang ada. (tri).

Pasar Papringan

Kebun bambu atau papringan--biasa masyarakat Jawa menyebutnya--selama ini terkesan kotor dan kumuh. Namun, kondisi tersebut sangat berbeda dengan papringan di Dusun Ngadiprono, Desa Ngadimulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Papringan di dusun tersebut justru dimanfaatkan warga untuk berjualan setiap minggu wage dan minggu pon. Banyak orang tidak percaya bahwa kebun bambu yang sebelumnya sepi dan kotor tersebut kini mampu menyedot ribuan pengunjung untuk datang ke lokasi itu guna menikmati jajanan tradisional yang dijual warga setempat.

Sejumlah rumpun bambu yang tumbuh subur di lahan seluas 2.500 meter persegi tersebut digunakan warga setempat untuk membuka lapak jualannya sehingga penjual maupun pembeli terlindungi dari terik sinar matahari.

Dipelopori Komunitas Mata Air, warga secara swadaya menggelar pasar dengan konsep ramah lingkungan dan unik. Dalam operasionalnya, pedagang tidak menggunakan plastik, mereka membungkus makanan dengan daun. Jika pembeli membawa barang cukup banyak, pedagang telah menyediakan keranjang kecil dari bambu untuk menentengnya.

Dalam bertransaksi di pasar tersebut, tidak menggunakan uang, tetapi kepingan bambu berbentuk segi empat panjang. Setiap keping bernilai Rp2.000,00.

Pengunjung yang mau membeli produk yang dijual di Pasar Papringan tersebut harus menukarkan uangnya dengan kepingan bambu yang tersedia di beberapa titik penukaran.

Ketua Komunitas Mata Air Imam Abdul Rofik mengatakan bahwa Pasar Papringan Ngadiprono diselenggarakan setiap minggu wage dan minggu pon mulai pukul 06.00 sampai dengan 12.00 WIB.

Tidak hanya sebagai upaya konservasi alam, terutama vegetasi tanaman bambu, tetapi Pasar Papringan juga untuk mengangkat segala kearifan lokal masyarakat sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi warga, kata Imam Abdul Rofik.

Menurut dia, sebelumnya tempat ini hanya digunakan warga sebagai lokasi pembuangan sampah. Bermula dari rasa kepedulian, akhirnya pihaknya memelopori pembukaan Pasar Papringan.

Imam Abdul Rofik menyebutkan ada 60 pedagang yang berjualan di Pasar Papringan. Mayoritas warga Dusun Ngadiprono. Adapun jenis barang yang dijual meliputi kuliner, hasil pertanian, dan kerajinan produksi lokal.

Ia menyebutkan ada yang menjual nasi jagung, mangut, jamu, dawet anget khas Ngadiprono, jajanan pasar, serta yang paling khas adalah makanan bernama nglemeng, yaitu campuran ubi dan gula merah yang dimasukkan ke dalam batang bambu dan dimasak dengan cara dibakar.

Menurut dia, omzet penjualan di Pasar Papringan sebagai pasar wisata ini mencapai Rp35 juta setiap kali beroperasi.

Omzet tersebut khusus untuk penjualan di lokasi pasar, belum termasuk pendapatan parkir.

Setiap kali beroperasi pengunjung mencapai 1.800 hingga 2.000 orang. Pengunjung tidak saja dari wilayah Kabupaten Temanggung, tetapi juga dari Semarang, Yogyakarta, dan sebagainya. Bahkan, wisatawan mancanegara juga tertarik datang di Pasar Papringan.

Makanan tradisional yang dijajakan ada sekitar 100 jenis, antara lain, nasi megono, nasi jagung, nasi kuning, bubur kampung, dawet anget, dan wedang lemeng.

Mereka yang berjualan adalah warga Dusun Ngadiprono dan sekitarnya karena mereka ingin memberdayakan perekonomian masyarakat lokal, katanya.

Jika pengunjung ingin mendapatkan berbagai jenis kuliner tradisional yang masih komplet, merfeka harus datang pada pagi hari karena biasanya sebelum pukul 12.00 WIB dagangan sudah habis.

Pedagang klemet dan bendung jagung warga Dusun Ngadiprono, Artiyana, mengatakan bahwa setiap kali berjualan rata-rata mendapat 150 keping atau senilai Rp300 ribu.

"Keuantungan yang kami dapat sekitar Rp50 ribu hingga Rp70 ribu setiap berjualan. Lumayan untuk menambah penghasilan keluarga," katanya.

Meskipun barang dagangannya berbahan baku ketela pohon dan jagung, ternyata peminatnya cukup banyak dan barang yang dibawa selalu habis terjual.

Noimah, pedagang yang lain, mengaku dengan dibukanya pasar ini cukup berpengaruh dengan pendapatan serta perekonomian warga. Ia menjual satu porsi nasi jagung dengan harga dua keping atau Rp4.000,00. Jika ditambah dengan lauk, seperti tahu atau telur, harganya menjadi tiga hingga empat keping.

Menurut dia, biasanya belum sampai pukul 12.00 WIB dagangannya sudah habis. Nasi jagung ternyata digemari pengunjung, terutama dari luar daerah karena penasaran dengan nasi jagung.

Dengan dibukanya Pasar Papringan sebulan dua kali, kata dia, tidak masalah karena kalau terlalu sering justru masyarakat bisa bosan dan tidak menarik lagi.

Pengunjung dari Yogyakarta Harianto mengaku kegiatan di Pasar Papringan menarik sekali. Selain pengunjung bisa menikmati berbagai kuliner tradisional, pengunjung juga disuguhi kesenian tradisional.

Harianto mengaku baru sekali berkunjung ke Pasar Papringan ini. Menurut dia, ternyata cukup unik dan menarik serta suasananya sangat asri di bawah rimbunan pohon bambu.

Selain menjual berbagai jajanan tradisional, hasil kerajinan, dan hasil pertanian, di Pasar Papringan juga ada jasa pijat dan tukang potong rambut. Guna menarik pengunjung, juga disediakan permainan tradisional, seperi bakiak, egrang, dan dakon.

Heru Suyitno

IMF

Jakarta, 29/10 (Antara) - "Perbaikilah atap rumah, ketika matahari sedang bersinar cerah," ujar Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WB yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, pertengahan Oktober 2017.

Pesan itu disampaikan oleh salah satu wanita berpengaruh di dunia saat ini dalam menanggapi kondisi perekonomian dunia yang sedang membaik dan mengalami kemajuan (upswing), setelah dalam beberapa tahun terakhir dilanda kelesuan.

Dalam publikasi "World Economic Outlook" terbaru, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,6 persen pada 2017 dan akan meningkat menjadi 3,7 persen pada 2018. Meski demikian, Lagarde mengingatkan bahwa perbaikan ekonomi ini masih menghadapi sejumlah risiko, dan tantangan selanjutnya adalah dengan "memperbaiki atap rumah" yaitu membuat kebijakan agar pemulihan ini bertahan lama.

Inilah waktu yang tepat bagi pemangku kepentingan untuk melahirkan kebijakan yang dapat membuat masyarakat maupun negara dapat mengambil keuntungan dari pemulihan agar situasi ini bertahan lama.

Dalam kebijakan fiskal, misalnya, Lagarde menyarankan negara yang memiliki anggaran sehat agar mendorong investasi dalam bidang infrastruktur dan sektor pendidikan serta memperkuat sistem jaring pengaman sosial.

Selain itu, upaya melakukan reformasi struktural secara berkelanjutan menjadi penting, karena reformasi yang diupayakan dalam kondisi pemulihan seperti saat ini, dapat berlangsung lebih mudah dan efisien.

Deputy Director Asia and Pacific Departement IMF Kenneth Kang mengatakan reformasi struktural yang berkelanjutan dapat bermanfaat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Reformasi struktural sangat penting untuk meningkatkan kualitas iklim investasi, kata Kang dalam jumpa pers pemaparan IMF atas proyeksi regional kawasan Asia dan Pasifik.

IMF memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2017 dapat tumbuh pada kisaran 5,2 persen dan meningkat menjadi 5,3 persen pada 2018 didukung oleh peningkatan permintaan eksternal dan belanja fiskal yang ekspansif.

Ia menjelaskan reformasi struktural itu bisa mendorong minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia dan meningkatkan kontribusi investasi dalam pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, upaya lainnya yang bisa dilakukan terkait reformasi struktural tersebut adalah dengan melakukan deregulasi atas berbagai kebijakan yang rumit untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda. Baca: Jokowi Permudah Izin Investasi

Hal ini juga bisa didukung oleh perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan serta perbaikan regulasi pada sistem tenaga kerja.

Meski demikian, dalam jangka pendek, upaya untuk mempertahankan kestabilan perlu dilakukan agar fundamental ekonomi tidak goyah, yaitu dengan menjaga kepercayaan pasar dan sentimen publik.

Tanggapan Pemerintah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik proyeksi pertumbuhan ekonomi global Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 3,6 persen pada 2017 dan sebesar 3,7 persen pada 2018.

Ia menjelaskan proyeksi perekonomian global tersebut lebih positif dari yang diperkirakan karena saat ini terjadi momentum pertumbuhan yang cukup kuat akibat adanya perbaikan kinerja investasi dan perdagangan internasional. Namun, IMF juga mengingatkan adanya risiko yang bisa mengganggu terjadinya pemulihan dan memberikan kewaspadaan terhadap bahaya yang sewaktu-waktu bisa mengganggu kinerja positif ekonomi saat ini.

Risiko tersebut antara lain pemulihan yang belum cukup kuat karena belum didukung oleh kenaikan produktivitas, ancaman dari pembalikan modal karena normalisasi kebijakan moneter dari negara-negara maju dan krisis geopolitik. Proyeksi ini memberikan arah pandangan dan menjadikan kita mempunyai peduli terhadap risiko, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Untuk itu, setiap negara diharapkan bisa membuat kebijakan yang bisa memperkuat fundamental, pada saat penguatan ekonomi sedang terjadi, termasuk diantaranya reformasi fiskal di bidang penerimaan dan belanja.

Sri Mulyani memastikan proyeksi dari lembaga multilateral ini bisa membuat pemerintah berbenah terhadap kualitas penyusunan dan pelaksanaan kinerja APBN serta memantau pergerakan yang terjadi di negara maju. Setelah melihat prediksi ekonomi ini, pemerintah bisa memperbaiki kualitas APBN dan melihat risiko serta kesempatan dari kebijakan negara maju.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menambahkan kondisi perekonomian dunia yang tumbuh kuat membuat pemerintah berani untuk menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi di 2018 sebesar 5,4 persen.

"Terlihat adanya penguatan (upswing) dalam perekonomian dunia, ini menyebabkan titik bawah di 2016 sudah terlewati. Meski negara maju masih ada ketidakpastian, namun tren di 'emerging' seperti Indonesia sudah naik," kata Suahasil.

Menurut Suahasil, hal yang dapat dilakukan pemerintah agar proyeksi tersebut tercapai tahun depan adalah dengan terus menjaga dan memperkuat momentum ekonomi yang sedang tumbuh positif. Sektor konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor yang tumbuh kuat pada semester I-2017 bisa melanjutkan trennya dan berdampak kepada kinerja pertumbuhan ekonomi pada 2018.

"Tentu masih ada risiko seperti ekonomi China yang 'rebalancing', harga komoditas yang sebagian masih fluktuasi, normalisasi kebijakan moneter di AS, geopolitik di Asia Timur dan perubahan iklim," ungkap Suahasil.

Terlalu ambisius Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menilai proyeksi pertumbuhan 5,4 persen pada 2018 sulit tercapai, karena target penerimaan pajak belum didukung oleh kebijakan ekstensifikasi maupun intensifikasi yang signifikan.

Melihat strategi arah kebijakan pajak masih biasa saja maka akan kontraproduktif pada perekonomian sehingga mencapai 5,4 persen juga tidak mudah ketika struktur penerimaannya masih sama, ujarnya.

Target penerimaan pajak yang tinggi yaitu sebesar Rp1.424 triliun dapat menciutkan nyali pelaku usaha dalam melakukan ekspansi, sehingga mengakibatkan perekonomian secara umum stagnan. Untuk itu, upaya akselerasi ekonomi dapat dimulai dari relaksasi sisi perpajakan guna menghindari stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka lima persen dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, Indef menilai tantangan perekonomian lainnya di 2018 adalah pemilihan kepala daerah secara serentak di 171 daerah yang dapat berpengaruh kepada sektor konsumsi rumah tangga dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga.

Tahun politik ini bisa membuat dunia usaha menunda untuk melakukan kegiatan bisnis, sembari menanti kepastian atas munculnya pemimpin baru atau petahana di daerah.

Hal tersebut menyebabkan kondisi ekonomi nasional kemungkinan baru menggeliat pada semester II-2018. Meski demikian, tantangan selanjutnya adalah tahun politik berskala nasional yang menanti di 2019 yaitu pemilihan Presiden.

Berbagai tantangan tersebut bisa mengganggu penguatan fundamental ekonomi dan reformasi struktural yang telah berjalan baik seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi global. Pesan musim gugur dari Washington sudah tertanam dengan jelas kepada benak para pemangku kepentingan, bahwa mitigasi harus disiapkan, meski "matahari sedang bersinar cerah".

Untuk itu, kebijakan fiskal, moneter maupun reformasi struktural harus bersinergi lebih erat agar momentum positif ini tidak terbuang sia-sia dan masyarakat bisa menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi.

Satyagraha

Moskow

London, 30/10 (Benhil) - KBRI Moskow bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Republik Tatarstan, Federasi Rusia mengadakan Hari Budaya Indonesia di kota Kazan, sekitar 820 km ke arah timur Moskow.

Kegiatan tersebut diadakan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda di Indonesia, Sabtu (28/10), Sekretaris Pertama Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI Moskow, Enjay Diana melaporkan kepada Antara London, Senin.

Ia menyebutkan kunjungan delegasi Pemerintah Provinsi Aceh ke Tatarstan selain membawa budaya, juga pengembangan kerja sama antar-daerah dan bisnis.

Dubes RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi dalam sambutannya mengatakan, 28 Oktober merupakan hari bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia.

Dikatakannya 89 tahun yang lalu berbagai organisasi pemuda dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta mengucapkan sumpah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. "Saya merasa terhormat dapat merayakan Hari Sumpah Pemuda ini bersamaan dengan Hari Budaya Indonesia di Kazan," ujarnya.

Kolaborasi Tim kesenian Indonesia yang langsung dari Aceh dan tim KBRI Moskow dengan keikutsertaan warga Rusia sebagai penari dan pemain gamelan dalam konser budaya Indonesia disambut antusias masyarakat setempat. Pertunjukan gamelan, peragaan busana dan tarian Aceh serta daerah lain di Indonesia memperlihatkan budaya Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat Tatarstan yang memenuhi Kazan City Hall berkapasitas 250 orang.

Tabuhan orkestra gamelan yang baru pertama kalinya tampil di luar kota Moskow menggema di ruangan pertunjukan yang artistik dan indah seperti istana. Tari Saman Gayo dengan keselarasan antara gerakan, irama alat musik dan lagu pengiring membuat penonton terkesima dan terpukau.

Sementara tari Tor-tor turut meramaikan konser mengajak penonton menari bersama. Tarian lainnya yang seperti tari Merak, Topeng, Genjring, Zapin Malayu, Guel, Ratoh Jaro dan Tarek Puket menyemarakan Konser diakhiri dengan parade artis diiringi lagu Gebyar-Gebyar karangan Gombloh.

Deputi Pertama Menteri Kebudayaan Republik Tatarstan, Elvira Rafailevna Kamalova menghargai penyelenggaraan Hari Budaya Indonesia di Tatarstan sebagai tindak lanjut pertemuan Dubes RI dengan Presiden Republik Tatarstan, Rustam Minnikanov Desember lalu.

Sementara itu istri Gubernur Aceh yang hadir di Kazan sebagai ketua delegasi Tim Kesenian Aceh, Darwati Abdul Gani, menjelaskan tentang Aceh sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keunikan budaya sendiri.

Budaya Aceh memiliki kemiripan dengan Tatarstan seperti pada beberapa motif ukiran. Darwati juga akan mengusulkan kepada Pemerintah Aceh untuk mengirimkan mahasiswa Aceh belajar di Kazan.

Selain konser, Hari Budaya Indonesia diisi dengan kursus kilat bahasa Indonesia, workshop gamelan dan tarian daerah Indonesia. Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Tatarstan dengan antusias mengikuti berbagai kegiatan tersebut.

Di Kazan Federal University, sejak bulan September lalu dibuka pelajaran bahasa Indonesia. Kursus kilat pengenalan bahasa Indonesia disambut gembira mahasiswa yang baru belajar bahasa Indonesia.

Momen Hari Sumpah Pemuda diisi dengan diskusi bersama Dubes dan pelajar Indonesia tentang arti penting Sumpah Pemuda bagi perjalanan bangsa Indonesia dan bagaimana mahasiswa Indonesia di Rusia dapat terus mempertahankan nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Iskandar, melakukan pembahasan dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Tatarstan mengenai kerja sama antar daerah, investasi dan perdagangan. Kedua pihak membahas draft kerja sama yang nantinya akan diserahkan melalui Kementerian Luar Negeri Rusia dan Indonesia. Dalam kunjungan tersebut diadakan juga pertemuan dengan kalangan dunia usaha setempat. Sebagai gilirannya, pada tahun 2018 akan diadakan Hari Budaya Tatarstan di Aceh yang dirangkai dengan pertemuan bisnis.

Tatarstan mayoritas warganya beragama Islam merupakan salah satu wilayah di Rusia berbentuk republik yang dikepalai kepala daerah yang disebut presiden. Perekonomian Tatarstan adalah salah satu yang maju di Rusia karena sebagai tempat industri, seperti industri berat, pabrik mobil Kamaz, dan juga pabrik helikopter. (Ben/An/ZG) 

Zeynita Gibbons

Jokowi
Foto: Kumparan

Jakarta, 29/10 (Benhil) - Selalu saja ada cara baru ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memperingati momen tertentu.

Maka peringatan Sumpah Pemuda yang tahun ini bertepatan dengan tiga tahun pemerintahannya pun tidak menjadi kecuali.

Tepat pada Hari Sumpah Pemuda ke-89 tahun, Presiden Jokowi menekankan pada tema dan pesan keberagaman.

Sang Kepala Negara tampak sangat ingin menunjukkan betapa pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman di Tanah Air.

Memang dalam banyak kesempatan mantan Wali Kota Solo itu selalu mengingatkan bahwa Indonesia adalah negeri dengan keberagaman yang sangat besar dan unik.

Ia pun tak ingin kehilangan kesempatan untuk menggunakan momentum peringatan Sumpah Pemuda dengan menyampaikan pesan keberagaman serupa.

Kali ini Presiden ingin generasi muda khususnya kaum milenial di Tanah Air untuk menghargai keberagaman bangsanya, namun tetap berkomitmen untuk bekerja bersama.

Presiden secara khusus menyampaikan pesan keberagaman tersebut dalam video berdurasi 40 detik dan menegaskan keinginannya agar Sumpah Pemuda menjadi semangat abadi para pemuda Indonesia, yaitu semangat kerja sama beragam pemuda dengan latar belakang yang berbeda.

"Pemuda Indonesia! Kita tidak sama, kita kerja sama," ucap Jokowi dalam video yang didistribusikan secara luas oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Kepresidenan.

Diberikan Ruang Cara Jokowi memanfaatkan momentum untuk menyampaikan pesan terdalam yang menjadi target pemerintahannya hampir selalu bisa diacungi jempol.

Menjelang dan sesaat Sumpah Pemuda, ia pun tak segan menggandeng organisasi-organisasi massa kepemudaan untuk dapat menyampaikan pesan yang ditargetkan pemerintahannya.

Salah satunya, ia secara langsung hadir dalam acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila, yang digelar di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (28/10) malam.

Dalam sambutannya, Kepala Negara berharap Pemuda Pancasila dapat menjadi panutan bagi pemuda-pemudi Indonesia dalam menjaga dan mengamalkan ideologi bangsa.

Kesempatan baik yang digunakan Presiden Jokowi untuk menyampaikan pesan keberagaman itu disambut baik oleh berbagai kalangan.

Bertemu dengan jajaran para pengurus Pemuda Pancasila di Hari Sumpah Pemuda, kata Jokowi, memang terasa luar biasa. Pemuda Pancasila adalah ormas yang spesial, spesial karena di namanya ada kata Pancasila.

Apalagi saat ini bermunculan ideologi-ideologi baru yang ingin menggantikan Pancasila dan memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahkan, ideologi tersebut muncul tidak melalui cara yang biasa sehingga kewaspadaan harus terus ditingkatkan.

Mereka, katanya, muncul dengan cara-cara baru, metode-metode baru yang kadang-kadang halus dan kita tidak merasa. Cara indoktrinasi yang digunakan sangat halus, sangat kekinian dengan pendekatan-pendekatan yang akrab, yang kadang menyentuh hati kita.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan tentang cepatnya perubahan "landscape" politik dan ekonomi global yang sedang terjadi saat ini. Masa transisi tersebut terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Generasi Muda Matla'ul Anwar (Gema MA) Destika Cahyana mengatakan Jokowi adalah pemimpin yang sangat "concern" terhadap isu keberagaman.

Menurut Destika, di era Jokowi, keberagaman dalam banyak hal mendapatkan ruang-ruang untuk ditoleransi. Bahkan ketika di era presiden-presiden sebelumnya ada kalanya ketika perbedaan justru diupayakan untuk diseragamkan.

Namun, kata Destika, Jokowi justru mampu membumikan keberagaman pada level kebijakan dan pelaksanaan ketika sebelumnya isu keberagaman masih terkonsep dalam ruang ideologi dan wacana.

Hal itulah yang kemudian mendorong selayaknya Pemerintahan Jokowi untuk diapresiasi dalam hal pengelolaan kemajemukan sebuah bangsa.

Merunut Sejarah Dalam sejarahnya Sumpah Pemuda memang merupakan sebuah refleksi tentang betapa keberagaman mampu mendorong bangsa Indonesia untuk bangkit dan berjuang secara bersama-sama.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan sumpah pemuda merupakan titik awal kesadaran kolektif untuk bersatu sebagai bangsa dan negara.

Dahnil mengatakan, 89 tahun silam kala itu para pemuda tidak mengabaikan eksistensi identitas etnis dan agama yang berbeda-beda. Itu karena semangat etnis dan agama justru menjadi jiwa yang mendorong lahirnya kemerdekaan.

Menurut dia, secara filosofis yang dilakukan para pemuda saat itu bukan upaya membentuk keseragaman dalam satu bangsa dan negara, namun justru memperkuat identitas keberagaman sebab dengan mengakui keberagaman itu akan mampu menyatukan.

Dalam pandangan Dahnil para pemuda ketika itu sejatinya mewariskan semangat dialogis yang kuat.

Dialog dalam keberagaman, nalar sehat adalah instrumen utama dalam tatap muka tersebut, sehingga keberagaman dipahami sebagai pemersatu dan kekuatan bukan kelemahan, ditambah para pemuda saat itu memiliki musuh bersama bernama kolonialisme.

Oleh karena itu, ajaran keberagaman yang terkonsep dalam target-target Pemerintahan Jokowi-JK sudah saatnya mendapatkan ruang untuk dukungan.

Sebab penghormatan terhadap keberagaman sejatinya merupakan titik mula kebersatuan sebuah bangsa. Untuk sebuah bangsa yang bersatu dalam keberagaman maka kesejahteraan merupakan hal yang tak sulit untuk dicapai bersama. (Ben/An)

Hanni Sofia Soepardi

Bahasa Indonesia

Jakarta, 29/10 (Benhil) - Kongres Pemuda II yang diselenggarakan di Jakarta pada 27 hingga 28 Oktober 1928 melahirkan kesepakatan penting yang menjadi tonggak berdirinya bangsa Indonesia, yakni Sumpah Pemuda.

Sumpah Pemuda yang berisi tiga butir tersebut menegaskan menganai satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia.

Pakar Bahasa Indonesia dari Universitas Mataram Prof Mahsun mengatakan dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tak lepas dari Kongres Pemuda I yang diselenggarakan pada 30 April hingga 2 Mei 1926.

"Pada saat itu, Mohamad Yamin mengusulkan agar Bahasa Melayu dijadikan bahasa persatuan," ujar Mahsun.

Namun ketika itu, Mohammad Tabrani Soerjowitjitro menentang dan mengatakan bahasa seharusnya bukan bahasa Melayu melainkan bahasa Indonesia, karena sudah disepakati bahwa bertumpah darah dan berbangsa Indonesia. Jika belum ada, maka hal itu harus dilahirkan.

Oleh karena itu pada Kongres Pemuda II yang merupakan rekontruksi Kongres Pemuda I, katanya, disepakati bahwa bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.

Sejak itu pula, bahasa Indonesia menjadi alat yang memersatukan Indonesia. Bahasa tidak hanya menjadi sarana berkomunikasi masyarakatnya, tetapi menjadi identitas suatu bangsa.

Mahsun mengutip pendapat dari pendiri Singapura, yakni Lee Kuan Yew, yang meyakini pascakejatuhan Soeharto pada 1998, maka akan terjadi balkanisasi. Namun nyatanya hal itu tidak terjadi.

Ternyata ada yang mempersatukan bangsa kita. Sehingga balkanisasi itu tidak terjadi, yaitu Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, warisan yang mempersatukan bangsa ini, kata dia.

Kini, 89 tahun setelah Sumpah Pemuda dilakukan, Bahasa Indonesia berada dalam pusaran konsepsi. Mahsun menjelaskan bahwa kita sedang berada dalam perang generasi keempat, yakni perang konsep.

Dia memberi contoh konsep yang selalu ditawarkan Malaysia, yakni konsep Mahawangsa mengenai kebudayaan Melayu mereka. Malaysia ingin agar negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu, seperti Indonesia, Brunei, Singapura, dan juga Thailand masuk dalam satu konsep Melayu Raya.

"Konsep ini mempunyai dua arti. Pertama, ketika Malaysia mengambil budaya kita, maka dia akan berdalih bahwa itu termasuk dalam Melayu Raya. Kemudian yang kedua, Malaysia ingin menginternasionalisasi bahasa Melayu. Padahal buat kita, bahasa Melayu berbeda dengan bahasa Indonesia. Tidak sama," ujar mantan Kepala Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Bahasa, lanjut dia, merupakan elemen penting dalam membentuk nasionalisme Indonesia. Jika tanpa Bahasa Indonesia, kata Mahsun, tidak mungkin orang Lombok ataupun dari daerah lain mengamini proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Konsep Melayu Raya seperti yang disampaikan itu, kata dia, merupakan perang konsepsi. Itu merupakan gempuran dari negara tetangga.

Bahasa juga menjadi elemen penting ketika suatu negara melakukan kolonisasi di negara lain, maka yang harus dikuasai ada dua, yakni masyarakat dan bahasa.

Bahasa, ujar dia, tidak hanya menjadi identitas tetapi alat komunikasi yang menunjukkan keberadaan suatu bangsa. Sekarang banyak kita lihat, jika suatu negara ingin menghancurkan negara lain maka yang pertama kali dihancurkan adalah bahasanya.

Bahasa Indonesia, kata Mahsun, saat ini berada dalam kondisi yang berbahaya, dalam kontestasi konsepsi. Jika kita dengan mudah menerima konsep bahasa yang disodorkan, maka dengan mudah Bahasa Indonesia akan hancur. Ia mengaku prihatin dengan banyaknya penggunaan bahasa asing di generasi muda. Padahal bahasa merupakan identitas dan cara berpikir kita.

Ia mengaku tidak khawatir dengan banyaknya bahasa prokem di generasi muda, karena berasal dari Bahasa Indonesia juga. Kita punya bahasa baku yang bisa mengendalikan varian-varian bahasa prokem. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah penggunaan bahasa asing, yang akan menjadi contoh tidak baik dalam berbahasa.

Banyak tokoh idola anak muda yang dengan bangga menggunakan bahasa asing. Padahal bahasa itu menjadi identitas bangsa Indonesia.

Pengajaran yang Salah Mahsun mengkritik sistem pengajaran Bahasa Indonesia di sekolah yang lebih mengutamakan struktur, dibandingkan menanamkan keyakinan mengenai Bahasa Indonesia itu sendiri.

Seharusnya, yang ditanamkan pada anak didik adalah keyakinan menggunakan Bahasa Indonesia. Sama seperti orang Islam yang diajarkan pertama pada anak adalah keimanan bukan tata cara salat.

Selain menanamkan keyakinan berbahasa Indonesia, katanya, sekolah juga hendaknya mengajarkan mengenai peran bahasa itu sendiri. Bagaimana dengan bahasa Indonesia mampu mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Itu yang tidak pernah disampaikan di sekolah-sekolah, ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Bahasa Kemdikbud Dadang Sunendar mengatakan hingga saat ini Bahasa Indonesia tetap menjadi pemersatu bangsa, namun menghadapi tantangan yang besar.

Mulai dari ruang publik kita yang belum tertib sampai sebagian anak muda kita yang menggunakan bahasa gaul. Seperti yang sering saya katakan, setiap generasi melahirkan bahasanya sendiri. Tapi dengan bertambahnya usia dan tingkat pendidikan, perlahan mereka akan mengetahui mana bahasa baku dan mana yang tidak, ujar Dadang.

Disinggung mengenai ruang publik yang belum tertib, terutama pengembang yang kerap menggunakan bahasa asing, bahwa hal itu tergantung pada keinginan politik yang baik dari penguasa. Gubernur DKI Jakarta pada 1997, Sutiyoso, berhasil memaksa pengembang menggunakan Bahasa Indonesia dengan mengeluarkan peraturan daerahnya.

Begitu juga, baru-baru ini penggunaan nama Simpang Susun Semanggi yang sebelumnya bernama Semanggi Interchange. Dadang mengatakan pihaknya menghubungi Pemprov DKI Jakarta agar tidak menamakannya dengan bahasa asing.

Ikon nasional masa menggunakan bahasa asing. Tentunya akan menjadi contoh yang tidak baik. Alhamdulillah, berkat koordinasi yang baik dinamakan Simpang Susun Semanggi, kata Dadang.

Begitu juga dengan Terminal 3 yang sebelumnya dinamakan Terminal 3 Ultimate. Kemudian pihak Badan Bahasa meminta agar Angkasa Pura menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga namanya berganti menjadi Terminal 3.

Pihaknya terus mengajak para pejabat, pengembang maupun media untuk terus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, melalui surat Nomor 5947/G/BS/2016 tentang Pemartabatan Bahasa Indonesia.

Dadang mengatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara berdasarkan amanat Sumpah Pemuda 1928 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Bahasa asing memang penting. Namun, bahasa Indonesia jauh lebih penting karena merupakan jati diri dan citra bangsa yang selama ini telah mampu mempersatukan berbagai suku bangsa dengan beragam budaya, bahasa, dan adat-istiadatnya, ujar guru besar bahasa Universitas Pendidikan Indonesia itu. (Ben/An)

Indriani

Profil Akhmad Sekhu

"Ingin terus berkarya, seumur hidup. Hidup sekali harus punya arti." Itulah sepenggal kalimat yang selalu dipegang Akhmad Sekhu, wartawan sekaligus sastrawan yang masih konsisten menekuni dunianya.

Lahir di Desa Jatibogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 46 tahun silam, tepatnya 27 Mei 1971, Akhmad Sekhu aktif menulis puisi sejak sekolah dasar, kemudian secara intens mendapat bimbingan dari Piek Ardijanto Soeprijadi, sastrawan angkatan 1966, yang dikenal telaten mengulas karya-karya para penyair muda.

Seiring dengan perjalanan waktu dan tingkat pendidikannya, ternyata jiwa kepenulisan lelaki yang sempat menempuh pendidikan di SD Negeri Jatibogor 03, SMP Negeri 2 Kramat, SMA Pancasakti Tegal, LPK Prisma Asri Yogyakarta itu makin meletup-letup, terlebih lagi ketika dia menjalani kuliah di Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

Ketika menjadi mahasiswa di Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Sekhu turut mendirikan Kelompok Sastra Mangkubumen (KSM) dan menjadi Ketua KSM periode 1994 s.d. 1996, kini KSM bermetamorfosis menjadi Teater Dokumen.

Sewaktu masih berstatus mahasiswa itulah dia mencoba menjadi kontributor rubrik "Suara Mahasiswa" di harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Dia meraih penghargaan Penulis Terbaik "Suara Mahasiswa" tahun 1999. Selain itu, pernah memenangi Lomba Cipta Puisi Perguruan Tinggi se-Yogyakarta (1999) sehingga mendapat beasiswa.

Pada tahun 1997, buku kumpulan puisi tunggalnya "Penyeberangan ke Masa Depan" terbit dan diberi kata pengantar Piek Ardijanto Soeprijadi.

Di akhir perkuliahan, kembali buku kumpulan puisi keduanya, "Cakrawala Menjelang", diterbitkan dengan Kata Pengantar Faruk H.T., sambutan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, endorsement Prof. Dr. Suminto A. Sayuti dan Prof. Dr. Rachmad Djoko Pradopo.

Selama di Yogyakarta, pria kelahiran Kamis Kliwon itu turut terlibat di Komunitas Studi Sastra Yogyakarta (KKSY) dan Himpunan Sastrawan Muda Indonesia (Hismi).

Ia memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Sekhu makin aktif menggeluti dua dunia kepenulisan yang dirintisnya sejak di kampung halamannya (Tegal) maupun Yogyakarta (tempatnya menimba ilmu dan menempa diri sebagai wartawan dan sastrawan).

Di Ibu Kota, dia kemudian aktif di Masyarakat Sastra Jakarta (MSJ), Sanggar Teater Populer di Padepokan Seni Drama dan Film Teguh Karya, Sanggar Mentaya Estetika Gelanggang Remaja Planet Senen yang kemudian bermetamorfosis menjadi Komunitas Planet Senen (KoPS), meja budaya PDS H.B. Jassin TIM, Komunitas Penulis Skenario dan Sutradara Indonesia (KPSSI), dan Asosiasi Penulis Profesional (Penpro) Jakarta.

Ia juga bergabung di Yayasan Biografi Indonesia dan Akademi Kebangsaan pimpinan Nurinwa Ki S. Hendrowinoto di Depok.

Dalam jagat kewartawanan, dia tercatat di PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) DKI Jakarta, dan aktif di Forum Pewarta Film (FPF) dan Forum Wartawan Hiburan (Forwan).

Dalam perfilman, menjadi publicist film "Cerita Cinta" (2016), "Boven Digoel (2017).

Akhmad Sekhu juga menulis buku berbagai ajang festival film, seperti Buku Festival Film Indonesia (FFI) 2014 di Palembang, Buku Festival Film Etnik Nusantara (FFEN) 2015 di Biak Papua, Buku Usmar Ismail Awards (UIA) 2016 di Jakarta, Buku FFI 2016, dan Buku UIA 2017.

Kegiatan menulis banyak menelurkan karya berupa puisi, cerpen, novel, esai sastra-budaya, resensi buku, artikel arsitektur kota, kupasan film, telaah tentang televisi di berbagai media massa, antara lain, Majalah Horison, Majalah Tempo, Majalah Gatra, Kompas, Republika, Jawa Pos, Suara Pembaruan, Suara Merdeka, Suara Muhammadiyah, Seputar Indonesia, Bisnis Indonesia, Jurnal Nasional, Sinar Harapan, Serambi Indonesia, Koran Tempo, Koran Jakarta, Kedaulatan Rakyat, Minggu Pagi, Bernas, Yogya Post, Solo Post, Surabaya Post, Lampung Post, dan Nova.

Merespons fenomena jagat internet dunia maya yang membudaya di masyarakat, tahun 2014 karya-karyanya berjudul "Maha Cinta", "Jus Cinta Campur Cemburu", "Lima Menit Bersama Suzanna", dan "Burung Kertas" diterbitkan dalam bentuk e-book oleh aksara maya. Cerita-cerita karyanya bisa dinikmati di http://moco.co.id/ Bahan Penelitian Karya-karya tulisan Akhamad Sekhu yang juga sering mengangkat sosial budaya masyarakat lokal banyak dijadikan bahan penelitian dan skripsi tingkat sarjana, salah satunya novel "Jejak Gelisah" (terbit 2005) yang berlatar belakang fenomena "budaya" gantung diri di Gunung Kidul Yogyakarta.

Novel tersebut dibedah dalam skripsi berjudul "Deskripsi Mitos Pulung Gantung dalam Novel Jejak Gelisah Karya Akhmad Sekhu" hasil penelitian Retno Octavianny, Fakultas Sastra, Universitas Sumatra Utara (USU).

"Budaya Jawa dalam Novel Jejak Gelisah Karya Akhmad Sekhu" (Faizia, Universitas Negeri Semarang), "Aspek Psikologi dalam Novel Jejak Gelisah Akhmad Sekhu serta Implikasinya bagi Pembelajaran Sastra di SMA" (Artika Anjayani, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, Universitas Pancasakti/UPS Tegal).

Penelitian lain berdasarkan novel "Jejak Gelisah" dilakukan oleh Aris Sutrimo, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, Universitas Pancasakti (UPS) Tegal dengan judul "Kajian Sosiologi Sastra pada Novel Jejak Gelisah karya Akhmad Sekhu dan Implikasinya bagi Pembelajaran Sastra di SMA".

Karya lain Akhamad Sekhu yang dijadikan rujukan penelitian, yakni cerpen "Lelaki Tua yang Lekat di Dinding Masjid" oleh Drs. Zainal Arifin, M.Hum., Prodi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berjudul "Nilai-nilai Religius dalam Cerpen 'Lelaki Tua yang Lekat di Dinding Masjid' Karya Akhmad Sekhu" .

Sejumlah karya sastra yang telah dihasilkannya, yakni buku antologi komunal: Cerita dari Hutan Bakau (1994), Serayu (1995), Fasisme (1996), Mangkubumen (1996), Zamrud Khatulistiwa (1997), Tamansari (1998), Jentera Terkasa (1998), Gendewa (1999), Embun Tajalli (2000), Jakarta dalam Puisi Mutakhir (2001), Nyanyian Integrasi Bangsa (2001), Malam Bulan (2002), Nuansa Tatawarna Batin (2002), Aceh dalam Puisi (2003), Bisikan Kata Teriakan Kota (2003), Maha Duka Aceh (2005), Bumi Ini adalah Kita Jua (2005).

Akhmad Sekhu yang saat ini tercatat sebagai wartawan di Majalah Film Moviegoers (moviegoersmagazine.com) dan Tabloid Bintang Film itu novelnya "Dibuai Dimanjakan Kenangan" (2005) dimuat cerita bersambung di harian Sinar Harapan.

Bersama Komunitas Sastra Indonesia: Sebuah Perjalanan (2008), Antologi Seratus Puisi Bangkitlah Raga Negeriku! Bangkitlah Jiwa Bangsaku! (Seratus Tahun Budi Utomo 1908 s.d. 2008, diterbitkan Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2008), Murai dan Orang Gila (2010).

Puisi-puisinya, antara lain Antologi Puisi dan Cerpen Festival Bulan Purnama Majapahit (2010), Kabupaten Tegal; Mimpi, Perspektif, dan Harapan (2010), Antologi Puisi Penulis Lepas (2011), Negeri Cincin Api (2011), Equator (antologi 3 bahasa; Indonesia, Inggris, Jerman, 1230 halaman, 2011), Antologi Puisi Religi "Kosong = Ada" (2012).

Karya lainnya yakni Hantu Siul dan 14 Cerita Keren Lainnya (2014), Memo untuk Presiden (2014), Puisi Menolak Korupsi 4: Ensiklopegila Koruptor (2015), Antologi Puisi "Syair Persahabatan Dua Bangsa" 100 Penyair Indonesia dan Malaysia (2015), Membaca Kartini: Memaknai Emansipasi dan Kesetaraan Gender (2016), Memo Antiterorisme (2016), Memo Antikekerasan terhadap Anak (2016), Ziarah Sunyi (2017), Hikayat Secangkir Robusta (2017), Ensiklopedi Gubernur DKI Jakarta; dari Masa ke Masa (manuskrip, 2012).

Namanya masuk dalam Bibliografi Sastra Indonesia (2000), Leksikon Susastra Indonesia (2001), Buku Pintar Sastra Indonesia (2001), Leksikon Sastra Jakarta (2003), Ensiklopedi Sastra Indonesia (2004), Gerbong Sastrawan Tegal (2016), Apa dan Siapa Penyair Indonesia (2017).

Beberapa penghargaan pun pernah diterimannya, seperti memenangi Lomba Cipta Puisi Perguruan Tinggi se-Yogyakarta (1999), Penulis Terbaik "Suara Mahasiswa" di harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (1999), Pemenang Lomba Mengarang Pahlawan Nasional Mohammad Husni Thamrin di Jakarta (2004), Pemenang Favorit Lomba iB Kompasiana Blogging Day (2010), Pemenang Media Writing Competition Review Film "Laura & Marsha" (2013).

Berikutnya, Pemenang Cerpen Festival Fiksi Anak (2013), Pemenang Cerpen Festival Fiks Anak (2013), Pemenang Lomba Sinopsis Film Omnibus "Laki-Laki Lelaki" (2014), pemenang penulisan berita Moxplay (2017), pemenang penulisan berita Superbrands (2017), pemenang penulisan berita SC Johnson Gelar Nobar Film "Kartini" bersama 500 guru dan Dian Sastrowardoyo (2017).

Lelaki yang pernah menjadi guru menggambar di beberapa SD di Jakarta tersebut saat ini tercatat aktif di Forum Wartawan Hiburan (Forwan) dan Asosiasi Penulis Profesional (Penpro) Jakarta.

Akhmad Sekhu kini telah menyiapkan novel terbarunya berjudul "Chemistry", mengisahkan pergolakan cinta dua pemuda kampung yang mengalami pergolakan dan pertentangan tradisi. Rencannya terbit awal tahun 2018.

Tidak hanya sebagai ekspresi jiwa dan pertaruhan hidup, tetapi setiap karya bagi seorang Sekhu adalah catatan sejarah dalam perjalanan hidup yang dilaluinya hingga akhir hayat. Dunia warta dan sastra telah membentuk dirinya dan keduanya akan terus digelutinya dan terus menelurkan karya yang bermanfaatkan bagi masyarakat.

Sebagaimana pandangan yang selalu dilakoninya, bermanfaat bagi masyarakat melalui karya-karya dan bersyukur dengan hidup yang dijalani.

Rz.Subagyo

Anies Baswedan

Jakarta, 27/10 (Benhil) - Hampir sepekan setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mulai memimpin Jakarta bersama Wakil Gubernur Sandiaga Uno dengan melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di Jakarta dan bertemu dengan banyak tokoh termasuk Presiden dan Wakil Presiden.

Awal pekan lalu, 16 Oktober, Anies dan Sandi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk bertugas memimpin Jakarta hingga lima tahun mendatang, termasuk menjaga ibukota saat pemilihan umum dan pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada 2019 mendatang.

Jakarta sebagai ibukota menjadi barometer nasional untuk berbagai sektor termasuk di antaranya politik dan keamanan.

Setelah Joko Widodo terpilih sebagai Presiden RI pada pilpres 2014, jabatan gubernur DKI Jakarta juga diperhitungkan sebagai salah satu posisi untuk maju ke dalam pemilihan presiden.

Dengan tantangan dan tekanan dari berbagai kalangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melingkupi ibukota, tak heran Anies dan Sandi, sebagaimana pendahulunya, harus bekerja keras untuk memenuhi harapan masyarakat, termasuk membuktikan hasil kerjanya.

Tantangan pertama yang kerap dihadapi oleh pemimpin Jakarta beberapa saat setelah dilantik adalah menanggulami potensi banjir saat musim penghujan tiba.

Artikel Terkait
Sutiyoso, Fauzi Bowo dan Joko Widodo sudah membuktikan ancaman itu. Banjir biasanya mengintai Jakarta pada medio bulan Desember hingga Februari, dua bulan setelah pelantikan gubernur.

Meski dipengaruhi oleh banyak faktor, namun ketidaksiapan drainese kota dan juga kemampuan sungai-sungai yang melintasi ibukota untuk menampung debit air yang sangat tinggi menjadi hal yang bisa membuat genangan di sejumlah wilayah.

Ketika Anies dan Sandi bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis (26/10) salah satu yang diingatkan oleh Wapres adalah penanganan banjir di ibukota.

Wapres mengatakan untuk mengatasi banjir, selokan-selokan koya harus bersih, tidak boleh ada selokan yang ditutup beton secara permanen dibeton.

Kalla mengatakan saat kunjungannya ke Turki pekan lalu, ia melihat semua selokan mempunyai tutup berlubang yang bisa diangkat dan semua warga bertanggung jawab untuk membersihkan selokan di depan rumah mereka untuk memperlancar aliran air.

Wapres menggarisbawahi mengelola selokan seperti di Istambul itu bisa menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi ancaman banjir di Jakarta, terlebih Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah memberikan peringatan curah hujan akan makin tinggi mulai November.

Solusi kedua yang disarankan Wapres kepada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang baru adalah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta, salah satunya dengan Pemkab Bogor.

"Banjir itu terjadi kalau air masuk lebih banyak dari pada yang keluar, untuk mengurangi air masuk harus dilakukan koordinasi dengan Pemkab Bogor, dan untuk menghijaukan Bogor serta membikin embung-embung apalah di Bogor," kata dia.

Asian Games 2018 Ujian kedua yang akan segera dihadapi oleh mantan mendikbud itu adalah mengelola pelaksanaan Asian Games 2018 dimana Jakarta dan Palembang akan menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan cabang-cabang olah raga yang dipertandingkan.

Memiliki peserta yang lebih beragam dari penyelenggaran Sea Games, event olah raga tingkat Asia ini juga mempertaruhkan nama baik dan kredibilitas Indonesia.

Oleh sebab itu saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (25/10) lalu, masalah kesiapan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games juga dibahas secara khusus. Kepala Negara mengatakan bahwa kesiapan penyediaan stadion dan lokasi penyelenggaraan lomba dibuat dengan standar internasional.

Demikian juga dengan pembenahan infrastruktur kota seperti jalur pedesterian yang berada di lokasi pembangunan MRT Jakarta serta lokasi-lokasi lainnya yang akan dikunjungi atau digunakan oleh atlet dari seluruh Asia yang datang ke Jakarta.

Presiden Joko Widodo dalam sebuah kesempatan mengatakan pada tahun 2018 semua pekerjaan di atas Jalan Sudirman harus sudah selesai untuk menyambut penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembeng.

"Semuanya harus bersih karena kita akan kehadiran tamu Asian Games sebanyak 30.000 orang sehingga jika membangun jalan dan trotoar harus segera dan cepat diselesaikan," katanya.

Presiden berharap pada saat pelaksanaan Asian Games tidak ada lagi ada penggalian atau pembangunan yang dilakukan di pinggir jalan. Jokowi juga berharap pembangunan LRT juga selesai tepat waktu karena angkutan massal ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Kita kehilangan Rp28 triliun tiap tahun karena kemacetan di Jakarta. Ini yang harus konsentrasi dikerjakan. Kalau ada masalah pembebasan, segera diselesaikan supaya targetnya tercapai tepat waktu," kata Presiden.

Pertemuan gubernur dan wakil gubernur dengan Panglima Kodam Jaya Jayakarta, Mayjen TNI Jaswandi di Makodam Jaya Jakarta Timur berlangsung pada Selasa (24/10) juga membahas mengenai pengamanan Asian Games yang akan berlangsung Agustus 2018.

"Hal yang dibahas dengan Panglima tadi mengenai kesiapan Asian Games. Jadi kesiapan Asian Games ini akan menjadi suatu prioritas dari kerja sama kita dengan teman-teman yang ada di Kodam Jaya," kata Sandi.

Menurut dia, pengamanan menjadi prioritas karena menyangkut wajah Indonesia dan kehormatan bangsa, makanya dipastikan keamanannya, juga kesiapan pelaksanaan Asian Games agar tidak menemui kendala.

Pada Senin (23/10) malam Wagub DKI menggelar rapat dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ratiyono, membahas rencana renovasi 10 venue dan persiapan dua venue utama, yakni velodrome dan Equestrian dalam rangka persiapan Asian Games 2018.

Venue-venue yang rencananya akan mulai dikerjakan akhir Oktober 2017 diharapkan bisa selesai sesuai rencana pada Mei 2018.

Selain itu ada 10 Gelanggang Olah Raga (GOR) untuk tambahan venue yang akan direnovasi di antaranya GOR Bulungan, GOR Kuningan, GOR Senen, GOR Jakarta Barat, GOR Jakarta Timur, dan GOR Jakarta Utara. Nantinya GOR-GOR tersebut akan digunakan untuk tempat latihan basket dan voli.

Menjaga Kepercayaan Setelah Anies dan Sandi memenangi pilkada DKI Jakarta yang berlangsung selama dua putaran, keduanya mengantongi dukungan publik yang cukup tinggi.

Menjaga dan bahkan meningkatkan dukungan publik selama menjalankan tugas membenahi Jakarta menjadi catatan penting yang harus diperhatikan oleh Anies dan Sandi.

Dengan mulai melangkah mewujudkan janji-janji kampanye yang setidaknya ada 23 program yang perlu dicapai, pasangan pemimpin Jakarta itu juga harus dapat menjaga kepercayaan publik terhadap mereka. Pelaksanaan pilkada DKI Jakarta 2017 yang lebih hiruk pikuk dibandingkan Pilkada DKI 2012 membuat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI harus bekerja keras merangkul semua elemen masyarakat di Jakarta.

Kritikan-kritikan dan pandangan pesimistis tentu bisa diubah dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ramah, transparan, tegas dan berorientasi pada pencapaian program.

Pro dan kontra yang timbul dalam setiap pelaksanaan program bisa diredam dengan menunjukkan efektifitas program dan kecocokan capaian dengan harapan masyarakat.

Meski tak mudah membuat semua kalangan bersepakat atas rencana dan capaian kinerjanya, namun Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 diharapkan bisa meredam kritikan dan pandangan sinis dengan capaian kerja yang nyata seraya merangkul semua kalangan untuk bersama-sama membuat Jakarta lebih baik. (Ben/An)

Panca Hari Prabowo

Sumpah Pemuda

Manado, 28/10 (Benhil) - Begitu banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti korupsi yang kian merajalela, penyalahgunaan wewenang, lemahnya penegakan hukum, in-efisiensi birokrasi, harga bahan-bahan pokok yang naik, dan ancaman perpecahan bangsa.

Penyebab berbagai persoalan banga itu, sebagian besar karena lemahnya integritas.

Kemajuan atau kemunduran suatu bangsa banyak ditentukan oleh seberapa besar integritas yang dimiliki.

Jika suatu negara dipimpin oleh pemimpin dengan integritas yang rendah maka dengan mudahnya akan melakukan penyelewengan kekuasaan demi kepentingan pribadinya.

Integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas pun sering diidentikkan dengan kejujuran.

Dengan demikian, di dalam integritas terhimpun berbagai sifat pendukung yang bisa membuat orang menjadi berwibawa, jujur, dan konsisten terhadap kebenaran.

Pemuda adalah harapan bangsa yang sering diidentikkan sebagai generasi yang idealis, dinamis, progresif, dan memiliki integritas. Hal inilah yang menjadi keunggulan kaum muda dibandingkan dengan kaum tua.

Meskipun mungkin dari segi pengalaman belum sematang kaum tua, pemuda memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa perubahan bagi kemajuan bangsa.

Tokoh Pemuda Kakas Minahasa, Sulawesi Utara, James Moray, mengatakan pemuda mempunyai peran penting dalam berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gambaran nyata begitu banyak kontribusi pemuda untuk pembangunan negara, akan tetapi juga begitu banyak nilai spirit dari pemuda mulai terkikis dan makin merosot dengan segala konsekuensinya.

Harapan dari pemuda kepada pemerintah untuk memberikan ruang seluas-luasnya, demi kontribusi serta memberi masukan bagi bangsa dan negara ini.

Ketua Pemuda Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Toar Pangkey mengatakan peran pemuda saat ini sangat penting untuk perkembangan Bangsa Indonesia, karena masa depan bangsa ada di tangan genarasi muda saat ini.

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang muda saat ini, antara lain dengan menjauhkan diri dari hal-hal negatif, seperti narkoba, perilaku seks bebas, minuman beralkohol, dan semua hal yang akan membuat masa depan anak muda menjadi suram.

"Karena untuk menghancurkan suatu negara tidak dengan berperang, tapi cukup hancurkan masa depan generasi mudanya," jelasnya.

Goresan Penting Dalam konteks sejarah nasional, pemuda telah mencatatkan beberapa goresan penting yang tidak akan mungkin dapat terlupakan oleh Bangsa Indonesia.

Goresan tersebut terekam dalam beberapa momentum historis bangsa yang mencerminkan betapa besarnya peran pemuda terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mendorong bangsa dan negara menuju suatu eksistensi yang lebih kokoh.

Ketua Pemuda Tompaso Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Winny Wowor, mengatakan momentum Sumpah Pemuda, saat berkumpulnya kelompok-kelompok pemuda dari berbagai organisasi kedaerahan, kesukuan, dan agama pada 71 tahun lalu atau 1928, sebagai perwujudan tekad bersama untuk hidup dalam suatu kesatuan bangsa, tanah air, dan bahasa Indonesia.

Dalam momentum itu, para pemuda Indonesia meletakkan kerangka landasan atau embrio bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara bangsa.

Selain itu, saat-saat menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemuda juga menggoreskan catatan penting bagi sejarah berdirinya NKRI.

Ketika itu, sekelempok pemuda membawa Soekarno menjauh dari Jakarta, dengan membawanya ke Rengas Dengklok. Mereka kemudian mendesak Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi.

Hal itu mereka tempuh, ketika pemimpin lainnya tengah berpikir untuk menempuh langkah diplomatik dan jalur politik terkait dengan proklamasi.

Oleh karena desakan kuat kalangan pemuda, pada 17 Agustus 1945, "Dwi Tunggal" pemimpin bangsa (Soekarno-Hatta) kemudian menindaklanjuti dan terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Kalangan pemuda yang tergabung dalam aksi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan kelompok pemuda, pelajar, sarjana, buruh, perempuan lainnya juga menggoreskan peranan penting dalam sejarah Bangsa Indonesia, terkait dengan Tritura pada 1966.

Peristiwa tersebut sebagai koreksi yang disampaikan kalangan pemuda karena menilai perjalanan bangsa dianggap melenceng dari komitmen awal perjuangan mewujudkan kemerdekaan Indonesia Peristiwa Tritura itu melahirkan Angkatan 66 yang melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa, walaupun kemudian pada akhir era 1990-an dikoreksi lagi oleh pemuda.

Masih cukup hangat di benak generasi bangsa, tentang peran pemuda, khususnya kalangan mahasiswa pada 1998-1999, sebagai pelopor terhadap koreksi terhadap kebekuan konstelasi sosio politik Indonesia selama 32 tahun.

Melalui tuntutan mereka untuk reformasi di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, lahir tatanan kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi sekarang ini.

Pada masa lalu pemuda mengikrarkan tentang persatuan, zaman sekarang seharusnya pemuda menjadi pelopor perjuangan mempertahankan persatuan yang telah didengungkan sejak 1928 itu.

"Jangan membesar-besarkan perbedaan, jangan mudah terprovokasi isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), tetapi konsisten mempertahankan NKRI," kata Wowor.

Entah disadari atau tidak, pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselarasi pembangunan, termasuk pula dalam proses kehidupan beragama, berbudaya, berbangsa, dan bernegara.

Baik buruknya suatu negara dapat dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan negara.

Generasi muda harus memiliki karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berdaya saing, mampu menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untung bersaing secara global.

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial politik, dan agen perubahan di segala aspek pembangunan nasional.

Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuhkembangkan aspek etika dan moralitas dalam bertindak di setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa, serta ketahanan mental spiritual, dan meningkatkan kesadaran hukum.

Sebagai kontrol sosial, diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, dan memberikan kemudahan akses informasi, mencintai perbedaan, serta berperan aktif dalam menjaga perdamaian.

Sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi, sumber daya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, seni dan budaya, peduli terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan, serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda menjadi kekuatan moral dan kontrol sosial terhadap perubahan, sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional.

Untuk itu, katanya, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional.

Hal itu, sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. (Ben/An)

Nancy Lynda Tigauw

Jalur Sutera

Chengdu/Chongqing, 28/10 (Benhil) - Bagi rakyat China bulan Oktober tahun ini bukan sekadar bulan perayaan Hari Nasional yang dirangkai dengan Festival Kue Bulan yang sudah menjadi tradisi untuk menyambut datangnya musim dingin.

Kendatipun kesibukan di jalan-jalan utama tidak seperti biasa karena banyak warga pergi ke luar kota atau luar negeri untuk mengisi liburan selama sepekan pada penghujung awal bulan ini, Kota Beijing tetap terlihat semarak.

Rangkaian bunga raksasa aneka warna yang dipajang di tengah Lapangan Tiananmen menambah semarak pemandangan Kota Beijing.

Tidak hanya di Ibu Kota, namun hampir seluruh daratan Tiongkok berbalut warna merah karena dominasi bendera nasional senada dengan warna bendera Partai Komunis yang menguasai negeri itu sejak 1949. Jadilah bulan Oktober tahun ini tidak seperti bulan-bulan Oktober tahun-tahun sebelumnya, bahkan tahun-tahun mendatang, karena pada tahun ini digelar Kongres ke-19 Partai Komunis China.

Ruh kongres lima tahunan itu juga merasuk ke seluruh pelosok negeri, termasuk Desa Pingle, wilayah terpencil di Provinsi Sichuan.

Masyarakat perkampungan yang berjarak sekitar 65 kilometer sebelah barat daya Ibu Kota Sichuan di Chengdu itu menjadikan bulan besar tersebut untuk bersenang-senang.

Beragam kegiatan digelar warga perkampungan kuno di tepi Sungai Baimo yang lestari sejak Dinasti Ming (1368-1644) dan Dinasti Qing (1644-1911).

Tidak heran jika perkampungan kuno Pingle tersebut menjadi "jujugan" wisatawan yang rindu akan suasana pecinan masa lampau, mulai dari jembatan kuno yang menghubungkan perkampungan di kedua sisi sungai, sistem irigasi, model bangunan rumah, penataan pasar tradisional, lapak-lapak kedai minum, hingga kerajinan anyaman bambu yang dapat dipesan langsung dari perajinnya.

Tanpa terasa tiga jam sudah mengelilingi perkampungan itu hingga seorang pemandu mengingatkan waktunya kembali menuju kota. Lambaian tangan warga Pingle pun melepas kepergian sekelompok diplomat dari Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika yang terkesan dengan budaya setempat.

Antara Satu-satunya Desa Pingle merupakan salah satu tempat yang didatangi 17 diplomat asing yang sedang menapaktilasi Jalur Sutera di wilayah barat daya daratan Tiongkok pada 16-22 Oktober 2017.

Di antara delegasi yang terdaftar dalam rombongan safari ribuan mil dari Beijing itu, Antara merupakan satu-satunya delegasi dari kalangan media.

"Program '2017 Diplomats Revisiting the Silk Road' sangat istimewa karena menghadirkan Antara sebagai satu-satunya media dalam tim delegasi," kata Zhang Shudan, salah satu pemandu dari Kementerian Luar Negeri China.

Menurut dia, Antara juga mewakili Indonesia yang dalam program tahun ini Kedutaan Besar RI di Beijing tidak mengirimkan satu pun delegasi.

"Tentu kami berterima kasih karena Antara juga mewakili Indonesia dalam program ini," ujarnya.

Pada hari pertama, Senin (16/10), para delegasi dari Yunani, Swiss, Italia, Polandia, Ceko, Kazakhstan, Belarusia, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Mongolia, Ethiopia, Afrika Selatan, Chile, dan Argentina itu mengunjungi museum Shu Brocade yang tidak hanya menyimpan koleksi brokat dan kain sutera kuno, melainkan juga masih memproduksi kain tenun dan bordir hingga kini.

Hari berikutnya para diplomat itu diajak bercengkerama dengan panda di Pusat Penelitian dan Pengembangbiakan Panda Raksasa di Chengdu.

Mereka tidak saja melihat langsung panda-panda di taman terbuka, melainkan juga di tempat perawatan bayi-bayi panda. Di penangkaran yang membutuhkan waktu tempuh sekitar 40 menit dari pusat Kota Chengdu itu juga terdapat beberapa ekor panda merah yang keberadaannya juga terancam punah.

"Meskipun di tempat ini ditumbuhi banyak bambu, tidak semuanya bisa dijadikan makanan oleh panda," kata Kepala Divisi Pertukaran Masyarakat, Kantor Urusan Luar Negeri Pemkot Chengdu, Wang Guangliang.

Menurut dia, hanya sepuluh jenis bambu di seluruh daratan Tiongkok yang bisa dikonsumsi panda. Selebihnya bambu-bambu didatangkan dari Australia untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Tempat tersebut bukan satu-satunya karena Provinsi Sichuan dikenal dunia sebagai tempat penangkaran panda yang paling ideal. Bahkan baru-baru ini Sichuan juga mengirimkan sepasang panda ke Taman Safari Indonesia di Bogor, Jawa Barat.

Namun karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota dan bandar udara, maka Pusat Penelitian dan Pengembangbiakan Panda Raksasa di Chengdu banyak dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun pelancong wisata dari mancanegara.

"Pada hari biasa tidak kurang dari 30 ribu orang mengunjungi tempat ini. Akan lebih ramai lagi kalau pada akhir pekan, libur Hari Nasional, Tahun Baru Imlek, dan libur musim dingin," ujar Wang.

Setelah dijamu makan siang oleh Direktur Jenderal Urusan Luar Negeri Pemkot Chengdu, Jiang Bin, Selasa (17/10), rombongan delegasi yang dipimpin Duta Besar Yunani untuk China Leonidas C Rokanas bergerak menuju stasiun kereta api internasional khusus angkutan barang (CIRP).

Di tempat itu para delegasi menyaksikan aktivitas bongkar-muat dan pergerakan kereta barang dari wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara menuju wilayah Eropa.

Pengiriman barang dari China ke Jerman dengan menggunakan kereta api hanya membutuhkanan waktu 10 hari.

"Wow! Jauh lebih singkat ketimbang menggunakan kapal yang butuh waktu hingga sebulan," kata Ludovit Katuscak dari Kedutaan Besar Ceko.

Biaya pengiriman barang dengan menggunakan kereta api itu pun hanya sepertiga dari biaya kapal sebagaimana penjelasan seorang juru bicara CIRP.

Setelah empat hari berada di Chengdu yang diakhiri dengan mengelilingi lokasi irigasi Dujiangyan yang dibangun sejak 2270 tahun silam, rombongan delegasi bergerak menuju Chongqing.

Perjalanan Chengdu-Chongqing yang berjarak sekitar 400 kilometer hanya ditempuh dalam waktu kurang dari 1,5 jam dengan menggunakan kereta cepat.

Dirjen Urusan Luar Negeri Pemkot Chongqing, Wu Kangming, menyambut para delegasi dengan jamuan makan siang.

Rangkul Jabar "Senang sekali bertemu dengan Anda. Kami sedang ada kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat loh," kata Wu saat mengajak bersulang awak media di sela-sela jamuan makan siang itu.

Deputi Dirjen Urusan Luar Negeri Pemkot Chongqing, Tang Wen, kemudian menimpali bahwa pemerintahnya sangat berminat menyelesaikan proyek pembangunan monorel di Bandung.

"Kami ingin berkolaborasi dengan Jabar dalam berbagai bidang, termasuk menyelesaikan proyek monorel di Bandung," ujarnya.

Chongqing yang memisahkan diri dari Provinsi Sichuan merupakan kota industri penting dan berpenduduk terpadat di wilayah barat daratan Tiongkok. Kota itu menjadikan Provinsi Jabar sebagai mitra pentingnya di Indonesia karena dianggap memiliki persoalan yang sama dalam hal urbanisasi.

Angkutan umum di Kota Chongqing terdiri dari kereta bawah tanah (subway), kereta api antarkota, bus, dan jaringan monorel terbesar di dunia.

Pada bulan Mei 2007, Pemkot Chongqing telah menginvestasikan dana senilai 150 miliar RMB selama 13 tahun untuk menyelesaikan sistem yang memadukan jalur metro bawah tanah dengan monorel berat.

Hingga 2017, empat jalur subway telah terhubung dengan monorel menuju Bandar Udara Internasional Jiangbei dan wilayah pusat Kota Chongqing. Pada akhir tahun ini, satu jalur subway lagi akan mulai beroperasi dan hingga 2020 akan ada 93 unit stasiun baru.

Bandara Jiangbai yang merupakan salah satu bandara tersibuk di China dengan tiga terminal dan tiga landasan pacu paralel telah melayani rute domestik dan internasional ke London, Los Angeles, Moskow, Doha, Dubai, Seoul, Bangkok, Phuket, Osaka, Singapura, Chiang Mai, Phnom Penh, Bali, Batam, Tokyo, Kuala Lumpur, Roma, dan Helsinki.

"Inilah pentingnya Safari Jalur Sutera. Ide 'Belt and Road' yang digagas Presiden Xi Jinping bukan berorientasi pada ekonomi semata, melainkan juga menjadi penghubung antar-masyarakat di kawasan dalam berbagai bidang," kata Dubes Leonidas Rokanas selaku ketua tim delegasi menutup rangkaian kegiatan yang berlangsung selama tujuh hari itu. (Ben/An)

M. Irfan Ilmie



Kehadiran kewirausahan sangat dibutuhkan di setiap negara atau daerah karena perannya untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan produksi dengan memanfaatkan setiap peluang.

Kemajuan ekonomi suatu bangsa dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat diwujudkan jika tersedia wirausahawan dalam jumlah yang cukup besar. Membudayakan kewirausahaan ialah mengarahkan wirausaha terutama kepada kegiatan ekonomi yang rasional, menguntungkan, berkelanjutan, dan dapat ditiru oleh masyarakat.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Manado, Sulawesi Utara (Sulut) bekerja sama dengan Bank SulutGo (BSG) dan Bank Indonesia (BI) akan mengembangkan dunia kewirausahaan dengan semangat "Mapalus".

Ketua ISEI Manado, Sulut, Prof Paulus Kindangen menilai dunia kewirausahaan di Sulut masih sangat kecil, padahal potensinya cukup besar.

"Mapalus" adalah suatu sistem atau teknik kerja sama untuk kepentingan bersama dalam budaya Suku Minahasa. Secara fundamental, "Mapalus" suatu bentuk gotong royong tradisional yang memiliki perbedaan dengan bentuk-bentuk gotong royong modern, misalnya perkumpulan atau asosiasi usaha.

Paulus mengatakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Sulut sangat besar, namun sayangnya potensi belum dimanfaatkan secara optimal.

Oleh karena itu, perlu upaya semua pihak, terutama kolaborasi pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku bisnis, termasuk perbankan, untuk mengembangkan kewirausahaan di daerah.

Entaskan Kemiskinan Peningkatan dunia kewirausahaan menjadi kekuatan ampuh untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Sulut.

Pengentasan kemiskinan menjadi eniscayaan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Upaya pengentasan kemiskinan menjadi semakin tidak mudah ketika tingkat kemiskinan sudah berada pada tingkat yang cukup rendah.

Paulus mengemukakan tentang perlunya kebijakan dan upaya strategis sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat ini terkait dengan usaha pengentasan kemiskinan.

Dunia kewirausahaan dan spirit kewirausahaan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Sulut.

Kewirausahaan dengan spiritnya juga berpengaruh positif terhadap perluasan kesempatan kerja yang memberdayakan orang, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan.

Dia menjelaskan inklusi keuangan juga sangat berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia timur.

Kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kredit industri pengolahan di kawasan timur Indonesia cenderung menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan di kawasan itu.

Oleh karena itu, hal yang esensial bahwa upaya mengurangi kemiskinan atau mengentaskan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan kewirausahaan dan mendorong pengembangan serta pelaksanaan inklusi keuangan.

Pengembangan kewirausahaan perlu dilakukan dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan pada berbagai jenjang pendidikan.

Di samping itu, dalam jangka pendek, perlu dilakukan pelatihan kewirausahaan untuk membentuk dan mengembangkan spirit kewirausahaan serta mempersiapkan peserta pelatihan untuk memulai dan atau mengembangkan usaha yang sudah beroperasi.

Pelatihan kewirausahaan seyogyanya dirancang secara teliti berdasarkan hasil penelitian dan observasi, serta pengalaman di lapangan. Alangkah baiknya jika pelatihan kewirausahaan dapat ditindaklanjuti dengan pemberian dukungan pendanaan dari perbankan bagi peserta pelatihan yang dinilai layak untuk memulai atau mengembangkan usahanya.

Upaya pendampingan juga diperlukan bagi para wirausahawan dalam menjalankan usahanya untuk meningkatkan peluang keberhasilan.

Tantangan Menjadi wirausaha adalah suatu tantangan yang penuh dengan ketidakpastian terus menerus (uncertainty bearing). Untuk berhasil menjadi wirausahawan, perlu keberanian dan daya tahan dalam melalui berbagai halangan di dalam dan di luar usaha yang dijalankan.

Selain tekanan faktor ekonomi harus segera menghasilkan pendapatan, persepsi publik terhadap wirausaha belum mendapatkan penghargaan, seperti pekerjaan dan profesi yang lain atau menjadi pejabat pemerintah.

Itu sebabnya generasi muda di Indonesia belum terkondisi untuk menjadi wirausahawan, walaupun minatnya tinggi.

Praktisi ekonomi Sulut Roy Mandey mengatakan wirausaha akan membayar harga yang sangat mahal apabila tidak melakukan perubahan.

Untuk tetap bersaing, usaha-usaha baru harus perlu mempertimbangkan dan mempersiapkan diri menghadapi hasil baik atau buruk, atau sangat buruk sebagai dampak dari keputusan yang dibuat sendiri. Hal itu, sebagaimana yang diungkapkan Louis Pasteur bahwa "Chance favors the prepared mind". Hal yang sama juga berlaku bagi "prepared business".

Pertanyaannya, katanya, apakah orientasi pendidikan dan pengembangan wirausaha saat ini, baik yang dibuat institusi pendidikan maupun instansi pemerintah, dapat menjawab tantangan itu, di mana spirit berwirausaha diimbangi juga dengan penguatan keahlian dan ketrampilan untuk melakukan inovasi dan menyiasati kompetisi. Dia mengatakan hal lain yang berperan dalam membangun spirit kewirausahaan di daerah yang mayoritas masyarakat Kristen seperti Sulawesi Utara adalah pengaruh agama.

Untuk mengakselerasi tumbuhnya usaha baru di Sulawesi Utara, terobosan ekonomi yang dapat dilakukan adalah merealisasikan kewirausahaan kolektif dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia dalam ekosistem kewirausahaan lokal.

Belajar dari program pemerintah dalam pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia, di mana petani bisa bermitra dengan perusahan melalui program plasma, ia melihat peluang petani kelapa di Sulawesi Utara untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sendiri.

Ada dua hasil akhir yang dapat dicapai apabila hal itu dilakukan, yakni petani kelapa bukan sekadar petani pemasok bahan baku bagi industri perkelapaan, tetapi juga pemilik usaha di industri perkelapaan.

Dengan sentuhan inovasi, produk-produk perkelapaan dapat lebih bernilai jual yang lebih tinggi dan memasuki pasar internasional atau global.

Dia menejalaskan bahwa hal ini mengacu kepada "economic capital dan social capital" yang telah dimiliki secara turun-temurun.

"Dahulu kita mengenal istilah 'boedel' (warisan) yang menjadi kebanggaan dan mempersatukan keluarga," katanya.

Akan tetapi, dampak persaingan komoditas kelapa yang diperdagangkan dengan nilai kadar minyak sebagai penentu harga, membuat minyak kelapa bukan lagi sebagai penentu harga dalam komoditas minyak nabati.

Seandainya pemerintah dan perbankan mempunyai kehendak konstruktif menjadikan program kemitraan ini untuk petani kelapa di mana lahan dan tanamannya sudah ada, maka petani kelapa bisa menjadi pemilik pabrik sehingga akan tercipta wirausaha baru yang bukan saja meningkatkan volume dan nilai ekspor, tetapi juga lapangan kerja.

Kewirausahaan kolektif berbasis produk kelapa merupakan inisiatif lokal untuk membangun spirit kewirausahaan dan untuk membangun usaha baru di Sulawesi Utara.

Kewirausahaan kolektif membawa perubahan dan perbaikan hidup yang berdampak besar, terlihat, dan terbangun pada tatanan ekosistem kewirausahaan dengan kondisi lokal.

Belum Pilihan Pakar ekonomi Universitas Sam ratulangi (Unsrat) Manado Bernard Tewal mengatakan dunia kewirausahaan belum menjadi pilihan pertama mahasiswa dalam bekerja.

Pekerjaan orang tua dan status keturunan memainkan peran yang menentukan dalam pilihan pekerjaan mahasiswa.

Efikasi diri serta dukungan relasional dan struktural berpengaruh positif yang signifikan terhadap intensi kewirausahaan mahasiswa.

Oleh karena itu, katanya, perlu upaya yang lebih serius agar mahasiswa, setelah lulus, lebih tertarik untuk berwirausaha, baik melalui proses pendidikan formal maupun nonformal.

Selain itu, perlu mengubah pola pikir mahasiswa agar tidak menjadikan pegawai negeri sipil sebagai pilihan utama pekerjaan mereka setelah lulus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara meningkatkan pelatihan kewirausahaan guna mengurangi angka pengangguran masyarakat di daerah itu.

Kepala Disnakertrans Sulut Erny Tumundo mengatakan pelatihan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing akan dilakukan agar mereka yang telah lulus universitas bisa mendapat peluang kerja dengan baik.

Selain itu, setiap tahun dilakukan bursa kerja sebagai jembatan bagi pihak perusahan dalam mendapat ribuan tenaga kerja. Dia mengakui jumlah pengangguran di Sulut masih cukup banyak, meskipun terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut Moh Edy Mahmud mengatakan ketenagakerjaan di Sulawesi Utara pada Februari 2017 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja, sementara jumlah pengangguran mengalami fluktuasi.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2017 bertambah 75 ribu orang dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2016 dan Februari 2016.

Penduduk yang bekerja pada Februari 2017 bertambah 71,3 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016 atau bertambah 90,5 ribu orang dibandingkan dengan keadaan setahun yang lalu (Februari 2016).

Jumlah penganggur pada Februari 2017 mengalami kenaikan, yaitu 3,9 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016, dan berkurang sebanyak 15,6 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Februari 2016.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Utara pada Februari 2017 mencapai 6,12 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan TPT Agustus 2016 yang 6,18 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan TPT Februari 2016 yang 7,82 persen.

Jauh Hari Direktur Utama Bank SulutGo Jeffry Dendeng menjelaskan kewirausaahan perlu terus didorong sejak jauh-jauh hari, khususnya untuk generasi muda.

Sejauh ini, pembinaan kepada generasi muda intens dilakukan Bank Indonesia, dan saat ini Bank SulutGo memberikan perhatian yang sama dengan harapan dapar mencetak wirausahawan muda potensial dengan skala UMKM.

Tentu saja, mereka juga memerlukan pendampingan maupun pelatihan. Selaku Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank SulutGo akan melakukan hal tersebut.

Pengembangan kewirausahaan membutuhkan tahapan pelatihan bisnis yang diawali dengan menggelar seminar seperti yang mereka laksanakan.

PT Bank SulutGo (BSG) berkerja sama dengan Sparkassen Bank asal Jerman dalam penyaluran kredit usaha mikro di daerah tersebut.

Pola pemberian kredit dianalisa dan dinilai sebagaimana diterapkan Sparkassen Bank Jerman. Hal itu menjadi acuan karena berhasil dilakukan oleh bank tersebut.

Pola pemberian kredit bagi usaha mikro ini dikenal dengan program Kredit Usaha Mikro Sejahtera (KUMS).

Kemudahan yang diberikan dalam pola ini, yakni agunan bisa berbentuk sepeda motor, persediaan barang dagangan, bahkan alat rumah tangga. Dengan demikian, debitur mendapatkan solusi mudah untuk mendapatkan pembiayaan. Kredit bisa cair maksimal tiga hari.

Bank SulutGo merupakan BPD kelima di Indonesia yang difasilitasi oleh Sparkassen Bank dalam menyalurkan kredit kepada pelaku usaha mikro. Pola kredit ini mampu menghasilkan nol non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah.

Bank SulutGo telah menyiapkan puluhan tenaga yang akan menjalankan program tersebut dan telah disebarkan ke seluruh cabang di Provinsi Sulut dan Gorontalo.

Sparkassen Bank yang menjadi pimpinan proyek kerja sama ini, katanya, merupakan bank tabungan terbesar di Jerman dengan "market share" 35 persen.

Sinergi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan usaha secara sinergi penting dilakukan untuk mengembangkan kewirausahaan lewat "Mapalus".

Langkah sinergi itu penting agar pengembangan kewirausahaan melalui "Mapalus" mampu mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi antara pemerintah daerah dalam semangat "Mapalus", juga sebagai langkah utama dalam mengoptimalkan pemanfaatan setiap sumber daya, potensi, dan talenta yang dimiliki untuk membangun dan memberdayakan masyarakat.

Selain itu, ucapnya, perlunya masukan, saran, rekomendasi, berbagai ide, dan inovasi baru berdasarkan analisis kinerja pembangunan daerah.

Ia mengemukakan tentang pentingnya semua pihak untuk berkepentingan ikut serta dalam berbagai tahapan pengembangan kewirausahaan bersemangat "Mapalus" itu guna mempercepat pembangunan berkualitas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semua pihak harus menjadi motor penggerak masyarakat agar berani berwirausaha, khususnya di sektor UMKM serta industri kecil dan menengah, karena hasil usaha tersebut untuk peningkatan finansial secara pribadi dan membuka lapangan pekerjaan.

Sasaran akhirnya, terwujud Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya, yang menjadi visi Provinsi Sulut saat ini.

Nancy Lynda Tagauw


"Kami punya sumber daya alam (SDA) yang cukup dan berlimpah, dari hutan dan sekitarnya. Jika dikelola dengan baik dan benar tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di lingkup Komunitas Adat Baringin." Harapan itu disampaikan Kepala Desa (Kades) Baringin, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Made Amin, saat berdiskusi dengan kalangan media massa di desa itu, yang berlangsung sejak bakda shalat Isya hingga tengah malam pada Sabtu (21/10) 2017.

Untuk sampai ke Desa Baringin, membutuhkan waktu lebih dari enam jam dengan jalur darat. Namun, karena sedang ada program pengecoran jalan desa, maka untuk menuju desa itu masih harus dilanjutkan dengan berjalan kaki dan sepeda motor sehingga cukup menguras energi.

Bersama unsur utama dalam sistem struktur kepemimpinan adat dan kelembagaan Masyarakat Adat Baringin yang disebut dengan istilah "Appa Allirinna Wanua" diskusi lepas berlangsung secara "sersan" (serius tapi santai) bersama parapihak lainnya.

Parapihak tersebut -- yang mendorong percepatan pengakuan pemerintah/negara pada komunitas Masyarakat Adat Baringin itu -- adalah organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), baik dari Pengurus Wilayah (PW) Sulawesi Selatan, Pengurus Daerah (PD) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Community Foundation (SCF), dan Kemitraan (The Partnership for Governace Reform).

Made Amin menjelaskan dalam struktur kelembagaan adat, mengenai peran dan fungsi lembaga adat bersumber dari "Peppasang" (aturan adat).

Dalam susunan kelembagaan Masyarakat Adat Baringin, "To Matua" ditempatkan sebagai puncak pimpinan dalam adat, yang di bawahnya ada yang disebut "Dulung", "Sara'" dan "Sanro".

Masing-masing fungsinya, "To Matua" adalah pimpinan pemerintahan lembaga adat, kemudian "Dulung" adalah lembaga adat yang mengatur urusan pertanian, perkebunan, dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Masyarakat Adat Baringin.

Sedangkan "Sara'", adalah lembaga adat yang berfungsi untuk mengatur urusan keagamaan /spiritual, dan "Sanro", yakni lembaga adat yang mengatur urusan kesehatan / pengobatan.

Untuk sistem pengambilan keputusan adat, di wilayah Masyarakat Adat Baringin dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, yang dikenal dengan istilah "Sipulung Wanua", di mana pengambilan keputusan dalam hukum adat Kajang selalu harus mengacu pada aturan adat (peppasang).

Bagi Made Amin -- yang mengaku bahwa nama "Made" di depan namanya yang seperti nama di Bali, namun ia adalah putra asli Desa Baringin -- selama hampir 12 tahun ia memimpin desa itu, dirinya selalu menyelaraskan kelembagaan "modern" desa dengan budaya adat.

"Kombinasi antara bentuk desa dalam perspektif pemerintahan modern dengan aturan dan hukum adat menjadikan semua permasalahan yang ada di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik," kata alumnus jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hassanudin (Unhas) Makassar itu.

Ia menyebut kombinasi "modern-adat" itu biasanya dilakukan pada peristiwa rumit, seperti soal sengketa pertanahan.

"Saya mengambil posisi untuk kasus-kasus tanah wajib dimintakan penyelesaian melalui 'To Matua' dulu, dan diharapkan tidak harus melalui aturan hukum formal yang lebih panjang prosesnya. Alhamdulillah selama ini mekanisme itu berhasil," katanya.

Kontribusi Bersama Perjalanan panjang untuk pada akhirnya Masyarakat Adat Baringin mendapat pengakuan dari negara -- yang pada akhirnya bermuara pada pemberian pengakuan hutan adat -- mendekati cita-cita yang diinginkan parapihak untuk percepatan lahirnya pengakuan itu.

"Kita membutuhkan kontribusi bersama untuk percepatan pengakuan (Masyarakat Adat Baringin) dan penetapan (hutan adat) sehingga masyarakat Desa Baringin bisa lebih sejahtera," kata Ketua Pengurus Wilayah (PW) Aman Sulsel Sardi "Ian" Razak.

Ia menjelaskan bahwa itikad baik atas perjuangan pengakuan dan penetapan itu ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang dalam bentuk lahirnya Peraturan Daerah (Perda) No 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tertanggal 31 Oktober 2016.

Kemudian, ditindaklanjuti dengan menerbitkan SK Bupati No. 470/Kep/X/2016 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat dan lahirnya Surat Edaran Bupati Enrekang Muslimin Bando No. 047/3566/SETDA tentang Identifikasi dan Verifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang.

Dalam prosesnya, menurut Ian -- panggilan karib Sardi Razak -- agenda memperjuangkan penetapan hutan adat dilakukan bersama parapihak dengan ketemu "To Matua" dan kades, melalukan verifikasi ulang, hingga akhirnya ditetapkan hutan adat seluas 444,9 hektare yang diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Bila penetapan untuk hutan adat itu telah diputuskan oleh KLHK, maka statusnya nanti bukan lagi 'hutan negara' tetapi hutan hak, yang diberikan kepada Masyarakat Adat Baringin untuk bisa dikelola, dijaga dan dimanfaatkan, sehingga hutan tetap lestari dan masyarakat juga sejahtera, meski dalam faktualnya belum sejahtera," katanya.

"Dengan surat keputusan (SK) penetapan, nantinya tidak akan ada lagi kriminalisasi kepada masyarakat yang memanfaatkan hutan," ujarnya.

Terlebih, kata dia, juga sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan kembali bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan lagi sebagai hutan negara Bagi Ketua Pengurus Daerah (PD) Aman Kabupaten Enrekang Paundanan Embongbulan, esensi yang utama untuk memperjuangkan hak-hak adat masyarakat adalah pada titik yang disebutnya "perjuangan pengakuan" (dari pemerintah) itu.

"Melalui pengakuan penetapan (hutan adat) dari KLHK itu, maka pemerintah daerah secara bertahap bisa menindaklanjuti untuk mengindentifikasi apa yang dibutuhkan untuk membantu program pemberdayaannya," katanya.

Dengan demikian, melalui program pemberdayaan dari pemerintah daerah maka kelembagaan adat di desa dapat lebih berdaya sebagaimana mestinya.

Isyarat untuk pemberdayaan masyarakat itu, telah diperlihatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Enrekang.

Melalui diskusi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Enrekang Arifin Bando isyarat dimaksud diperkuat.

"Bupati merespons cepat, baik sejak pengusulan dan menjadi Perda berkoordinasi dengan DPRD, membentuk kepanitiaan bersama, sampai sosialisasi kepada masyarakat," katanya.

"Kata kuncinya, sebenarnya untuk komunitas Masyarakat Adat Baringin bukanlah perjuangan, hanya tinggal legalitas (pengakuan) saja yang memang membutuhkan persoalan administratif ketatanegaraan," katanya.

Sebagai wujud komitmen itu, pihaknya mengupayakan pada 2018 akan ada alokasi bagi program pemberdayaan bagi komunitas Masyarakat Adat Baringin, yang disebutnya "akan diseuaikan dengan kekuatan anggaran" dinas yang dipimpinnya itu.

Dorongan Salah satu pihak yang ikut memberikan sumbangsih bagi perjuangan untuk mendapatkan hak adat di Desa Baringin, yakni Sulawesi Community Foundation (SCF) melihat bahwa kerja bersama yang dilakukan akan memberikan dorongan bagi upaya-upaya menuju kesejahteraan masyarakat melalui adanya pengakuan hutan adat itu.

SCF adalah sebuah organisasi nirlaba berbentuk yayasan yang didirikan oleh multi-stakeholder (Kelompok Masyarakat /Adat, LSM/Ornop, perguruan tinggi, Aliansi Jurnalis Lingkungan dan pemda/Dinas Kehutanan Propinsi) yang peduli terhadap kondisi Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Sulawesi.

"Kami 'concern' pada upaya mendorong masyarakat dan petani di sekitar hutan untuk program perhutanan sosial," kata "Program Officer" SCF Sutrisno Absar.

Di dalam program perhutanan sosial, SCF menyebut bahwa isu kemiskinan di berbagai wilayah merupakan persoalan masa lampau, terutama kemiskinan di wilayah desa belum dapat teratasi dengan baik, padahal potensi sumber daya alam cukup melimpah yang dapat dikelola dengan baik.

Saat ini, kebijakan pemerintah melalui KLHK yang memberikan akses bagi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa maupun Hutan Kemitraan dan terakhir dengan pengakuan terhadap Hutan Adat, memberi peluang kepada masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan ataupun masyarakat adat untuk mendapatkan akses dan kepastian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan.

Sementara itu, "Project Manager" Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Kemitraan Gladi "Yayan" Hardiyanto menjelaskan sejak 2009 pihaknya bekerja di daerah-daerah guna mendorong program perhutanan sosial.

Dorongan itu, khususnya untuk penetapan hutan adat, sangat dibutuhkan, terlebih bila merujuk pada komitmen Presiden Joko Widoso dalam menuntaskan target 12,7 juta hektare hutan untuk rakyat dalam program Nawacita-nya.

"Kita akan kejar agar (pengakuan dan penetapan) hutan adat bisa bertambah," kata Yayan, panggilan karib Gladi Hardiyanto.

Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa bila penetapan hutan adat sudah diperoleh masyarakat, yang notabene telah berubah statusnya menjadi hutan hak maka fungsi hutannya harus dipertahankan dan tidak berubah peruntukannya.

"Seperti berubah fungsi menjadi perkebunan atau pertambangan, sehingga hutan tetap dijaga, dan masyarakat bisa mengelolanya dengan prinsip-prinsip kelestarian," katanya.

Rotan, Durian Hingga Eboni Kades Baringin Made Amin menegaskan bahwa potensi-potensi besar dari SDA yang ada di kawasan adat setempat, di antaranya mulai dari rotan yang disebutnya "melimpah", hingga buah durian lokal, sampai kayu eboni.

Menurut "Wikipedia", kayu hitam Sulawesi adalah sejenis pohon penghasil kayu mahal dari suku eboni-ebonian (Ebenaceae). Nama ilmiahnya adalah "Diospyros celebica", yakni diturunkan dari kata "celebes" (Sulawesi), dan merupakan tumbuhan endemik daerah itu.

Pohon ini menghasilkan kayu yang berkualitas sangat baik. Warna kayu coklat gelap, kehitaman, atau hitam berbelang-belang kemerahan. Dalam perdagangan internasional kayu hitam sulawesi ini dikenal sebagai "Macassar ebony", "Coromandel ebony", "streaked ebony" atau "juga black ebony".

Nama-nama lainnya di Indonesia di antaranya kayu itam, toetandu, sora, kayu lotong, dan kayu maitong. Kayu hitam itu berat jenisnya melebihi air, sehingga tidak dapat mengapung.

Kayu hitam sulawesi terutama digunakan untuk mebel mahal, ukir-ukiran dan patung, alat musik, misalnya gitar dan piano, tongkat, dan kotak perhiasan.

"Beberapa peneliti dari LIPI, Kebun Raya Bogor, dan beberapa lainnya sudah datang ke Baringin untuk melihat pohon eboni, yang merupakan 'kayu termahal' ini," katanya.

Khusus untuk durian, di Desa Baringin hampir di semua kawasan hutan maupun kebun masyarakat terdapat pohon durian, yang bisa berbuah sepanjang tahun.

Mimpi dari Made Amin -- setelah sempat melihat langsung pengelolaan agrowisata buah apel di Kota Batu, Jawa Timur -- adalah menjadikan durian untuk kepentingan pariwisata berbasis agro itu.

"Nantinya, siapapun yang datang, termasuk wisatawan, bisa memetik durian langsung dari pohonnya. Ini sangat potensial dikembangkan, dan nantinya akan bisa menjadi salah satu andalan untuk ekonomi warga," katanya.

Sedangkan untuk rotan, hampir di semua kawasan hutan terdapat sumber daya alam itu. Hanya saja, hingga kini pengelolaannya sebatas dalam bentuk bahan mentah, yang minim nilai tambah ekonomi.

"Di Cirebon, Jawa Barat saja, yang tidak mempunyai tumbuhan rotan ini, bisa mengambil nilai tambah tinggi pada industri kreatifnya. Tentu, sediaan rotan yang melimpah di Desa Baringin ini, semestinya bisa dikelola dengan lebih baik ," katanya.

Kerja dan proses panjang masyarakat Desa Baringin untuk mendapatkan pengakuan, hingga penetapan untuk hutan adat, secara kolaboratif telah diperjuangan masyarakat dan parapihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Pada akhirnya, jika pengakuan dan penetapan nantinya sudah diperoleh, maka tugas besar lainnya adalah bagaimana potensi SDA yang ada di Desa Baringin itu mampu dikelola bagi sebesar-besar manfaatnya untuk masyarakat dengan tetap pada komitmen terjaganya fungsi hutan dan lingkungan secara lestari.

Andi Jauhari
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.