Sore tadi seorang teman wartawan mewawancarai saya soal MRT. Teman wartawan bertanya: "MRT hari Minggu akan diresmikan presiden Jokowi tapi rapim gubernur soal tarif MRT dan LRT baru hari Senin, bagaimana pendapat Abang?"

"Wah tempo hari saya pikir gubernur yang disandera oleh DPRD soal tarif MRT dan LRT Jakarta ternyata gubernur Anies yang melambat menentukan tarif MRT. Oh berarti ini gubernur Anies yang mau  menyandera presiden Jokowi untuk peresmian MRT dan LRT Jakarta. Setidaknya membuat presiden malu melincurkan MRT tapi tidak ada tarifnya dan artinya tetap belum bisa digunakan oleh publik": jawab saya kepada teman wartawan tersebut.

Coba kita  pikir, hari Minggu MRT  mau diresmikan tapi belum ada tarifnya karena baru akan dirapatkan hari Senin. Seharusnya menghitung besaran tarif MRT dan LRT kan sudah bisa dihitung sejak tahun 2018 lalu walau pembangunannya masih berjalan. Cara menghitung dan komponen tarif angkutan umum itu sudah ada. Jadi tidak perlu juga baru sibuk menghitung serta menetapkan tarif tiga Minggu lalu.

Kalo mau menghitung tarif dan menetapkannya kan tinggal hitung sesuai komponen tarifnya dan lakukan survey atau uji publik Kemauan dan Kemampuan Membayar Masyarakat pengguna MRT dan LRT. Sangat sederhana dan mudah saja sebenarnya kan? Toh banyak orang pintar dan digaji mahal orang-orang di sekitar gubernur Anies Baswedan, kok menghitung tarif MRT dan LRT saja tidak bisa? Anies kan tahu bahwa peresmian akan dilakukan pada hari Minggu 24 Maret 2019 tapi kok baru adakan rapim soal tarif MRT baru hari Senin 25 Maret 2019? Ada apa di balik peristiwa ini?

Ada Dua Kemungkinannya

Pertama, orang-orang yang bekerja untuk gubernur Anies tidak bermutu. Apalagi orang-orang yang dikumpulkan gubernur Anies di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang digaji puluhan juta rupiah. Apa pula kerja mereka?

Kedua, patut diduga bahwa gubernur Anies Baswedan bermain politik elektoral, tanggal 17 April 2019 aja ada pilpres, presiden Jokowi maju bersaing dengan capres Prabowo dari parpol yang mendukung Anies Baswedan saat pilkada Jakarta  2018 lalu.

Proses peluncuran MRT oleh presiden  Jokowi pada hari Minggu kemungkinan disengaja tanpa adanya tarif dan mengganggu citra Jokowi sebagai capres di pilpres 17 April 2019 mendatang.

Warga Jakarta atau juga seluruh rakyat Indonesia sudah bangga dan menunggu saat bersejarah peresmian MRT yang sudah ditunggu-tunggu sejak 30 tahun lalu. Baru di tahun 2019 ini, MRT menjadi wujud nyata, ada di Indonesia. Jika terjadi pengunduran waktu peresmian MRT tentu akan menjadi kekecewaan publik. Janganlah gagalkan rasa  kebanggaan rakyat Indonesia terhadap MRT Jakarta.

Kita berharap peresmian tetap berlangsung pada hari Minggu 24 April 2019 walau belum ada tarifnya. Soal tarif adalah tanggung jawab atau PR gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk menghitung dan menetapkan tarif MRT mudah saja dan bisa dalam satu hari dilakukan. Jika sampai saat peluncuran tidak juga ada ketetapan tarif MRT berarti gubernur Anies Baswedan gagal mengerjakan tanggung jawabnya yang sebenarnya ringan saja tapi memang sengaja tidak mau mengerjakannya.

Jakarta, 21 Maret 2019
Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.