Phon Sengon


Kegiatan yang dilakukan oleh PT Timah Tbk akan menerapkan reklamasi pascatambang sistem tumpang sari, diapresisai oleh PT Sekawan Sumber Sejahtera atas pemilihan sengon sebagai tanaman tumpang sari, sehingga kegiatan rehabilitasi lahan bekas tambang bijih timah tersebut bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian keluarganya.

"Saat ini kita sedang menyusun rencana induk reklamasi tumpang sari di lahan bekas tambang yang sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah," kata Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk Alwin Albar di Pangkalpinang, Rabu.

Agus dari PT Sekawan Sumber Sejahtera mengatakan, reklamasi tumpang sari yaitu penanaman pohon berumur panjang seperti buah-buahan, sawit, karet, sengon (Albizia chinensis) dan berbagai jenis pohon lainnya juga ditanami berbagai tanaman berumur pendek minsalnya cabai, bawang, jagung, tomat dan sayur mayur lainnya, akan menjaga panen yang berkelanjutan sesuai dengan jenis tanaman dan umur panen.

"Saat ini kita sedang berupaya bagaimana caranya masyarakat yang biasa menambang beralih ke sektor pertanian dengan memanfaat atau mengelola lahan bekas tambang ini," ujar Alwin dari PT Timah Tbk.

Ia mengatakan penerapan reklamasi tumpang sari ini, karena adanya Permen ESDM dan Minerba memwajibkan penanaman di lahan reklamasi tertutup 100 persen oleh tanaman keras dan tidak dibolehkan lagi menanami tanaman jangka pendek.

"Nanti berbagai tanaman keras ini diselingi dengan sayur mayur, agar kegiatan reklamasi tersebut bisa menimbulkan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Beliau menambahkan apabila lahan reklamasi ini hanya ditanami tanaman keras atau berumur panjang, tentu membutuhkan waktu lama masyarakat menikmati hasil dari tanaman buah-buahan, sawit, sengon karet dan lainnya.

"Pada intinya PT Timah berkomitmen mengreklamasi dan merehabilitasi pasca-tambang yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya," katanya.

PT Sekawan Sumber Sejahtera adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bisnis pabrik kayu lapis di Temanggung, Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan plywood nasional dan juga diekspor ke beberapa negara di kawasan Asia.


Semakin dekat hari pencoblosan dalam konteks Pemilihan Presiden 2019, semakin keras para kandidat, tim sukses, dan pendukung masing-masing untuk meningkatkan elektabilitas.

Bagi petahana maupun penantang, menjelang hari pencoblosan, suara pemilih yang sampai saat ini belum menentukan pilihan mereka, adalah target yang harus diraih karena jumlah mereka yang dinilai cukup signifikan untuk memenangi Pilpres 2019.

Dalam menentukan calon presiden dan wakilnya, para pemilih sebagian mengandalkan pertimbangan rasional, yang antara lain dengan memperhitungkan program yang ditawarkan kandidat.

Namun, ada pula pemilih yang mengandalkan pertimbangan emosional untuk memilih calon pemimpin dan wakilnya yang dirasa layak memimpin negeri ini.

Ketika semua program, kebijakan, gagasan sudah disampaikan oleh kandidat kepada publik, baik lewat selebaran visi-misi, kampanye tertutup, dialog terbuka, debat capres-cawapres, publik sudah melengkapi pertimbangan rasional mereka untuk menentukan pilihan.

Pengulangan penyampaian program, kebijakan, dan gagasan yang disampaikan kandidat ke publik bertubu-tubi tak akan memberikan banyak perubahan bagi publik yang sudah menentukan pilihan capres-cawapres mereka.

Pada titik ketika publik sudah mengetahui dengan cukup lengkap alias komprehensif tentang program atau janji kampaye kandidat, pada saat itulah waktunya masing-masing kandidat, tim sukses, dan pendukung mereka perlu mengalihkan perhatian dari aspek kognitif ke aspek emosional pemilih.

Artinya, masing-masing kubu perlu mengusahakan kerja-kerja simpatik di mata publik. Pada konteks ini, ada keuntungan yang bisa diperoleh oleh kubu petahana. Usaha meraih simpatik dari publik dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan populis.

Rencana pemerintah untuk memajukan pemberian tunjangan hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah yang jatuh pada 5-6 Juni 2019 pada saat sebelum pencoblosan 17 April 2019, yang ditentang oleh kalangan legislator dari parpol yang tergabung dalam koalisi penantang, agaknya bisa dibaca sebagai upaya melakukan aksi simpatik.

Lalu apa yang bisa dilakukan kubu penantang untuk meraih simpatik publik menjelang pencoblosan? Penantang, seperti juga petahana, tak melewatkan kesempatan untuk mendatangi masyarakat biasa maupun tokoh publik yang sedang menghadapi cobaan entah berupa cobaan bencana alam, entah cobaan menderita penyakit serius.

Momentum mutakhir yang dimanfaatkan kandidat untuk meraih simpatik publik adalah mengunjungi Ibu Ani Yudhoyono, istri Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dirawat di Singapura karena menderita kanker darah.

Jokowi sebagai petahana, bahkan juga memanfaatkan waktunya untuk menengok putri artis Denada, Shakira Aurum, yang juga menderita kanker darah dan dirawat di rumah sakit tempat Ibu Ani berobat.

Prabowo sebagai petahana pun memanfaatkan momentum yang mengundang simpatik itu dan dilanjutkan oleh cawapresnya, Sandiaga Salahuddin Uno, yang ditemani sang ibu, Mien Uno, yang berkawan dengan Ibu Ani Yudhoyono.

Aksi simpatik yang dilakukan kandidat dengan memanfaatkan momentum-momentum yang mengharukan tentu tak semata-mata berkaitan dengan kepentingan politik.

Sebab, tanpa ada momentum pencoblosan pun, bisa dipastikan ketokohan Ibu Ani Yudhoyono akan punya daya magnit bagi tokoh publik untuk menengok dan mendoakan kesembuhannya.

Aksi simpatik lain yang bisa dilakukan kandidat yang terlibat rivalitas Pilpres 2019 adalah memperbanyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik yang menyejukkan, tak kontroversial, dan optimistik.

Jika sebelumnya penantang melontarkan pernyataan yang kontroversial, seperti kemungkinan Indonesia bubar pada 2030, lalu dilanjutkan dengan pernyataan bahwa Indonesia akan punah jika dia kalah dalam Pilpres 2019, agaknya bisa diprediksi bahwa pernyataan-pernyataan kontroversial serupa akan direduksi kalau bukan dihindari sama sekali.

Namun, pernyataan kontroversial yang dianggap dapat memengaruhi emosi pemilih seperti lontaran kata-kata bertema penguasaan ekonomi Indonesia oleh pihak asing, banyaknya pekerja asing yang merebut lapangan kerja di dalam negeri, agaknya masih akan diperdengarkan menjelang pencoblosan.

Tampaknya, poin krusial menjelang pencoblosan yang perlu dipertimbangkan masak-masak oleh petahana maupun penantang adalah kehati-hatian melontarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan realitas, bukti-bukti faktual.

Setelah konsumen informasi dirundung persoalan banyaknya hoaks, para pengelola media massa cetak maupun daring berlomba-lomba membuka rubrik cek fakta.

Tradisi pemeriksaan fakta telah dilakukan oleh media massa, seperti Associated Press, kantor berita terbesar dan tepercaya yang berpangkalan di Amerika Serikat, yang belakangan sering muncul untuk menguji pernyataan Presiden Donald Trump yang kerap kontroversial karena cenderung bertentangan dengan fakta.

Maraknya berbagai institusi jurnalistik membuka rubrik pemeriksaan fakta dalam rangka menguji kebenaran pernyataan tokoh publik yang diragukan akurasinya merupakan bagian dari misi jurnalisme dalam memantapkan demokrasi.

Pernyataan yang tak berdasar data yang akurat yang dikeluarkan tokoh publik memang perlu diverifikasi untuk memberikan pencerahan kepada publik.

Yang tak kalah penting untuk diperhatikan para kandidat adalah kesiapan diri dalam menerima kekalahan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan hasil penghitungan suara pemilih secara definitif.

Memang undang-undang memberi kesempatan para kandidat untuk menggugat hasil pemilu yang dikeluarkan KPU dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji hasil penghitungan suara itu.

Namun, alangkah indahnya jika Pilpres 2019 bisa final dan diterima hasilnya cukup sampai KPU menetapkan hasilnya tanpa harus beperkara di MK. (M. Sunyoto)





Mampukah Militansi Pendukung Jokowo Mengantarkan Kemenangan Jokowi?

Oleh: Rudi S. Kamri

Saya punya keyakinan kuat bahwa sejatinya kaum waras dan bernalar sehat di Indonesia ini lebih banyak dibandingkan sebaliknya. Kalau dikaitkan dengan Pilpres 2019, hal ini terbukti dengan lebih banyaknya pendukung Jokowi dibandingkan pendukung toko sebelah.

Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya event deklarasi-deklarasi dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Disamping itu, organisasi relawan pendukung Jokowi juga seperti jamur saat musim hujan, tumbuh dimana-mana.

Ini sebagai bukti bahwa mayoritas rakyat Indonesia mempunyai tingkat kesadaran nasional yang tinggi.

Pertanyaannya, mampukah dukungan besar berbagai kelompok masyarakat tersebut menghantarkan kemenangan buat Jokowi pada 17 April 2019 nanti ?

Ini PR BESAR buat pendukung Jokowi !!!

Saya mempunyai analogi peristiwa yang sangat relevan dalam hal ini.

Pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017, secara kasat mata dukungan masyarakat Jakarta terhadap Ahok jauh lebih besar dibandingkan dukungan terhadap Anies. Tapi apa yang terjadi saat pencoblosan di bilik suara pada Pilgub putaran ke-2 ?

Ini data empirisnya :
Ahok kalah perolehan suara hanya sebesar 890.621 suara.
Akan tetapi orang yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 1.685.844 suara. Berdasarkan survei ada indikasi kuat mayoritas mereka adalah pendukung Ahok.

Dengan berbagai alasan para pendukung Ahok waktu itu banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya dan kebanyakan mereka adalah kaum kelas menengah atas. Padahal mereka ini yang paling heboh di media sosial dan di mall-mall. Mereka juga yang paling rajin mengikuti flashmob dan kegiatan hura-hura lainnya.

Bagaimana dengan pendukung Jokowi ?
Apakah mempunyai tipikal yang serupa dengan pendukung Ahok ?

Berdasarkan hasil survey lembaga yang independen, loyalitas pendukung Jokowi ternyata KALAH JAUH dibanding dengan pendukung toko sebelah.

Secara kuantitatif diperkirakan pendukung Jokowi yang mau datang ke bilik suara maksimal hanya 65%. Sedangkan pendukung toko sebelah hampir mencapai 100%. Ini realita yang menyakitkan, mengkhawatirkan sekaligus memprihatinkan. Namun hal ini bisa digunakan sebagai bahan perenungan bagi pendukung Jokowi agar mawas diri dan 100% mau menyatakan dukungan sampai ke bilik suara TPS pada tanggal 17 April 2019 nanti.

Pesan khusus saya kepada para pendukung Jokowi.
Dukungan deklarasi dimana-mana dan tampil "show off" hura-hura di ruang publik dan di mall-mall akan PERCUMA dan akan menjadi SIA-SIA kalau dukungan Anda tidak diteruskan sampai ke bilik suara TPS.

Jangan terpukau dengan hasil survey.
Berdasarkan hasil survey, katakanlah dukungan Jokowi saat ini mencapai 60%. Tapi kalau yang mau datang ke TPS hanya 60% dari jumlah itu maka perolehan suara yang didapat Jokowi akhirnya hanya 36%.

Coba bandingkan dengan kelompok toko sebelah. Meskipun dukungan mereka hanya 40%, tapi kalau semua pendukungnya mau datang ke TPS hasil akhirnya mereka akan mendapatkan 40% juga.
Otomatis mereka yang akan memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

Ikhlaskah kelompok kuda Unicorn menjadi penguasa negeri ini?
Bayangkan kalau kelompok toko sebelah berhasil memenangkan Pilpres 2019.

Di dalam kelompok mereka berkumpul gerombolan pro khilafah ex HTI dan teman-temannya.
Di barisan mereka ada kelompok Islam garis keras yang sangat intoleran.
Di kelompok juga mereka bergerombol para politikus oportunis seperti Amien Rais, Fadli Zon, Achmad Dhani, Neno Warisman, Mardani Ali Sera dkk.

Relakah negeri yang indah dan sedang bergerak ke arah kemajuan ini dikelola oleh mereka ?

Andai mereka berhasil menguasai negeri ini, lupakan harapan tentang Indonesia yang maju dan menjadi kekuatan ekonomi dunia.

Lupakan Indonesia yang berdaulat di bidang ekonomi, maritim dan penguasaan Sumber Daya Alam.
Dan bayangan para begundal rente ekonomi dan para mafia akan kembali leluasa menjarah aset negara. Mafia migas akan kembali tampil mendikte Pertamina. Mafia pangan seperti mafia daging sapi dan lainnya akan kembali merajalela.

Dan lupakan tentang kehidupan berbangsa yang indah dalam keberagaman.

Para kelompok Islam garis keras dan kelompok  pendukung pro khilafah akan menumpas habis kebhinekaan Indonesia. Mereka ini sejatinya penumpang gelap dalam Pilpres 2019. Dan mereka mempunyai tekad "Asal Bukan Jokowi". Karena bagi mereka Jokowi merupakan penghalang bagi kelompok pro khilafah dan Islam garis keras untuk menguasai negeri ini.

Ikhlaskah saudara-saudara negeri ini akan tercabik-cabik seperti Suriah ?

Saya sangat tidak ikhlas.
Sayapun sangat yakin semua orang Indonesia yang waras tidak akan ikhlas apabila negeri ini jadi mundur ke belakang atau menjadi negeri yang porak poranda terlanda virus intoleransi.

Kalau anda seperti saya, mari kita tingkatkan militansi kita dengan mendukung Jokowi sampai ke bilik suara TPS pada hari RABU, 17 April nanti. Meskipun pada saat itu bagi umat Nasrani adalah PEKAN SUCI (Minggu Palma, Rabu Abu, Kamis Putih, Jum'at Agung dan Minggu Paskah), tolong please hindari keluar kota memanfaatkan libur panjang.

Gunakan hak pilih Anda terlebih dahulu setelah itu baru Anda silakan berlibur.

Ingat pesan monumental dari Romo Magnis Suseno :

"Pemilu bukan sekedar kita menginginkan orang baik berkuasa, tapi yang utama adalah MENCEGAH ORANG JAHAT BERKUASA".

Anda sudah tahu pasti betapa jahatnya kelompok mereka, kan ?

Salam SATU Indonesia
21022019

#2019CoblosJokowi
#Jokowi1PeriodeLagi


Jakarta, 14/2 (Benhil) - Empat anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009 sampai dengan 2014 divonis empat tahun penjara ditambah denda sebesar dua ratus juta rupiah subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Keempat orang tersebut adalah anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumut periode 2009 s.d. 2019 Rijal Sirait; anggota Fraksi PPP DPRD Sumut periode 2009 s.d. 2019 Fadly Nurzal; anggota Fraksi Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN) 2009 s.d. 2014 DPRD Provinsi Sumut dan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat 2014 s.d. 2019 Rooslynda Marpaung, dan anggota Fraksi PPRN DPRD Provinsi Sumut 2009 s.d. 2014 dan Fraksi Hanura DPRD Provinsi Sumut 2014 s.d. 2019 Rinawati Sianturi.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Hariono, Kamis, menyatakan terdakwa 1 Rijal Sirait, terdakwa 2 Fadly Nurzal, terdakwa 3 Rooslynda Marpaung, dan terdakwa 4 Rinawati Sianturi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun ditambah denda Rp200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan," katanya.

Vonis itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta agar keempatnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan dakwaan pertama Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Keempatnya divonis karena menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dengan besaran berbeda-beda, yaitu Rijal Sirait mendapat sebesar Rp477,4 juta; Fadly Nurzal sebesar Rp960 juta; Rooslynda Marpaung sebesar Rp885 juta; dan Rinawati Sianturi sebesar Rp504,5 juta.

Majelis hakim yang terdiri atas Hariono, Hastoko, M. Anwar, Ugo, dan M. Idris M. Amin tidak membebankan uang pengganti kepada empat terdakwa.

Ia menjelaskan bahwa para terdakwa tidak dibebani uang pengganti karena sudah mengembalikan uang seluruhnya dan uang yang dikembalikan dapat disita dan dirampas oleh negara.

Khusus untuk terdakwa 4 Rinawati Sianturi mengembalikan Rp505 juta melebihi uang yang didapat sehingga majelis memerintahkan penuntut umum KPK untuk mengembalikan kepada terdakwa 4 sebesar Rp500 ribu.

Majelis hakim juga memerintahkan pencabutan hak politik keempatnya.

"Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD memperjuangkan rakyat yang diwakilinya sehingga tidak boleh koruptif. Untuk mencegah terpilihnya kembali, terdakwa juga harus mendapatkan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. Mencabut hak terdakwa dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun terhitung terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata hakim Hariono.

Uang suap tersebut diberikan mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho kader PKS (Partai Keadilan Sejahter), pertama untuk pengesahan terhadap LPJB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumut pada tahun anggaran (TA) 2012. Pembagiannya, anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebear Rp12,5 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp17,5 juta; ketua fraski mendapat Rp20 juta; wakil ketua DPRD mendapat tambahan Rp40 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp77,5 juta.

Kedua, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut TA 2013. Pembagiannya adalah anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebear Rp15 juta; anggota badan anggaran (banggar) mendapat tambahan sebesar Rp10 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp10 juta; ketua fraski mendapat tambahan Rp15 juta; wakil Ketua DPRD mendapat tambahan Rp50 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp150 juta.

Ketiga, pengesahan APBD Sumut TA 2014 yaitu sebesar Rp50 miliar kepada seluruh anggota DPRD Sumut. Pembagiannya melalui bendahara dewan yaitu Muhammad Alinafiah agar seolah-olah anggota DPRD provinsi Sumut mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.

Keempat, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut 2014 dan APBD Sumut TA 2015. Dalam kurun waktu September s.d. Desember 2014, Ahmad Fuad Lubis membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut, termasuk para terdakwa. Kelima, pengesahan terhadap LPJP APBD TA 2014. Perinciannya anggota DPRD mendapat Rp2,5 juta, ketua fraksi Rp5 juta, dan pimpinan DPRD Rp7,5 juta.

Atas putusan itu terdakwa Rijal Ritonga mengatakan langsung menerima putusan.

"Kami terima dengan harapan majelis hakim kami bisa dikembalikan ke Medan," kata Rijal.

Sementara itu, tiga terdakwa lain dan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pikir-pikir.

Medan, 12/2 (Benhil) - Manajemen PT PLN (Perseo) Wilayah Sumatera Utara menegaskan sebanyak 173 desa yang belum dialiri listrik di provinsi itu akan diatasi tahun ini, 2019.

"Dari 6.610 kelurahan/desa di Sumut, ada 173 desa yang belum dialiri listrik sehingga tahun 2019, pemerintah merencanakan akan mengatasinya," ujar Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan PLN Unit Induk Wilayah Sumut, Tumpal Hutapea di Medan, Senin.

Tumpal mengatakan itu saat diskusi tentang listrik desa bersama Anggota DPD RI, Parlindungan Purba.

Dia menyebutkan, dari 173 desa yang akan dialiri listrik tersebut, 65 desa akan dibangun atau diatasi Perusahaan Listrik Negara, sedangkan 50 desa akan dibangun lewat Program Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

"Sedangkan sisanya, 58 desa lagi tinggal perampungan karena sudah dibangun sejak tahun 2018," ujarnya.

Mengenai anggaran pengaliran listrik di tahun 2019, katanya, mencapai Rp212 miliar.

Dia mengakui, dari 173 desa yang akan dialiri listrik pada 2019, sebagian besar ada di Pulau Nias atau 88 desa.

Menurut Tumpal, dalam program listrik desa itu, PLN memerlukan dukungan semua pihak mengingat pemerintah juga tidak menganggarkan dana pembebasan lahan untuk proyek itu.

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengatakan diskusi listrik dengan PLN untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya baik di Senayan antara PLN dan Kementerian ESDM serta perbincangan di Sumut.

"Sebagai anggota DPD RI, saya harus memastikan program listrik desa harus berjalan. Semua desa di Sumut harusnya tidak ada lagi yang tidak berlistrik," katanya.

Parlindungan Purba menegaskan, hasil pertemuan dengan PLN dan Kementerian ESDM dan meninjau ke lapangan, menyimpulkan bahwa ke depannya untuk mendukung itu semua, perlu koordinasi kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, PLN, Kementerian ESDM dan semua pemangku kepentingan lainnya.

"Semua harus mendukung karena harusnya tidak ada lagi desa yang tidak berlistrik di Sumut," kata Parlindungan yang akan maju lagi sebagai calon senator.

Parlindungan meminta agar proses tender pembangunan listrik desa itu dibuka seluas-luasnya dan pengusaha tertarik dan menjalankan proyek listrik desa dengan baik dan benar, sesuai aturan dan prosedur yang ada.

Kinerja Pemeritah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sangat diapresiasi oleh salah seorang calon anggota DPRD Sumatera Utara dari PDIP, Janri Parkinson Damanik, pemilik akun Facebook https://www.facebook.com/parkinsondamanik. Beliau menuturkan, "Sangat baik, tidak ada kata terlambat. Setelah NKRI berdiri puluhan tahun, baru tahun ini masyarakat di sana akan segera menikmati aliran listrik, ada di kampungnya." Janri menambahkan, puluhan tahun warga desa di sana, menunggu hadirnya peran pemerintah melalui pembangunan di kawasan tersebut.

Janri Parkinson Damanik



Jakarta, 2/2 (Benhil) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menyatakan, pihaknya mendukung pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba yang juga kerap disebut sebagai "waterfront city" atau perkotaan di tepi perairan.

"Penjabaran dari KSPN itu dirumuskan dalam bentuk pariwisata yang terintegrasi seperti infrastruktur jalan, pariwisata di sekitar Danau Toba yang mereka sebut sebagai waterfront city," kata Ibnu Munzir dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Menurut Ibnu Munzir, hal tersebut juga merupakan bagian dari penataan lingkunga dalam rangka menjaga kelestarian danau Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara itu.

Ia juga mengemukakan, Komisi V DPR RI juga mendukung pembangunan jalan lingkar luar Danau Toba untuk mempersingkat jarak bagi wisatawan.

"Kami Komisi V DPR RI mendorong pembangunan jalan lingkar luar Danau Toba, pembangunan jembatan dan penataan lingkungan tempat ini. Adapun terkait dengan pembangunan RS dan pasar kita akan sampaikan dengan Komisi terkait," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan akan mengawasi guna memastikan pekerjaan terkait pengembangan pariwisata Danau Toba tersebut juga dapat berjalan lancar sehingga hasilnya juga dapat dirasakan berbagai kalangan warga.

Sementara itu, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air, Fauzi Idris mengatakan bahwa Kementerian PUPR mendukung peningkatan daya tarik Danau Toba khususnya Pulau Samosir.

"Pekerjaan pelebaran alur Tano Ponggol dirancang mampu memuat kapal besar berkapasitas tipe 2000 DWT (dead weight tonnage) dapat melintas di alur Tano Ponggol yang digunakan para wisatawan untuk mengelilingi Pulau Samosir, progres saat ini sudah mencapai 45 persen, dan ditargetkan selesai pada Desember 2019," papar Fauzi Idris.

Selain itu, Kepala BWS Sumatera II, Roy Pardede menambahkan untuk capaian pekerjaan masih sesuai target dimana rencana lebar alur 80 meter dan panjang alur 1,5 kilometer.

Untuk infrastruktur Jembatan, Direktur Jembatan Iwan Zarkasyi menjelaskan Kementerian PUPR sudah merancang konsep desainnya, yakni jembatan dengan model "cable stayed" dengan tiga tiang tungku mengadopsi filosofi adat Batak Dalihan Natolu.

Jembatan tersebut memiliki panjang 200 meter, sedangkan ketinggian tiang tungku sekitar 80 meter hingga 90 meter.

Pemilik akun Facebook Janri Parkinson Damanik, pelaku usaha dan aktivis di Sumatera Utara yang maju sebagai calon legislatif melalui PDIP pada Pemilu 2019, mengatakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi - JK, sangat diapresiasi. Kawasan tersebut pasti akan tumbuh berkembang, dengan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten, Pemrov Sumut dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat serta seluruh elemen masyarakat, terutama pelaku usaha.


 Janri Parkinson Damanik

All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.