Benhil

Jakarta, 14/2 (Benhil) - Empat anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009 sampai dengan 2014 divonis empat tahun penjara ditambah denda sebesar dua ratus juta rupiah subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Keempat orang tersebut adalah anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumut periode 2009 s.d. 2019 Rijal Sirait; anggota Fraksi PPP DPRD Sumut periode 2009 s.d. 2019 Fadly Nurzal; anggota Fraksi Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN) 2009 s.d. 2014 DPRD Provinsi Sumut dan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat 2014 s.d. 2019 Rooslynda Marpaung, dan anggota Fraksi PPRN DPRD Provinsi Sumut 2009 s.d. 2014 dan Fraksi Hanura DPRD Provinsi Sumut 2014 s.d. 2019 Rinawati Sianturi.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Hariono, Kamis, menyatakan terdakwa 1 Rijal Sirait, terdakwa 2 Fadly Nurzal, terdakwa 3 Rooslynda Marpaung, dan terdakwa 4 Rinawati Sianturi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun ditambah denda Rp200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan," katanya.

Vonis itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta agar keempatnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan dakwaan pertama Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Keempatnya divonis karena menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dengan besaran berbeda-beda, yaitu Rijal Sirait mendapat sebesar Rp477,4 juta; Fadly Nurzal sebesar Rp960 juta; Rooslynda Marpaung sebesar Rp885 juta; dan Rinawati Sianturi sebesar Rp504,5 juta.

Majelis hakim yang terdiri atas Hariono, Hastoko, M. Anwar, Ugo, dan M. Idris M. Amin tidak membebankan uang pengganti kepada empat terdakwa.

Ia menjelaskan bahwa para terdakwa tidak dibebani uang pengganti karena sudah mengembalikan uang seluruhnya dan uang yang dikembalikan dapat disita dan dirampas oleh negara.

Khusus untuk terdakwa 4 Rinawati Sianturi mengembalikan Rp505 juta melebihi uang yang didapat sehingga majelis memerintahkan penuntut umum KPK untuk mengembalikan kepada terdakwa 4 sebesar Rp500 ribu.

Majelis hakim juga memerintahkan pencabutan hak politik keempatnya.

"Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD memperjuangkan rakyat yang diwakilinya sehingga tidak boleh koruptif. Untuk mencegah terpilihnya kembali, terdakwa juga harus mendapatkan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. Mencabut hak terdakwa dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun terhitung terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata hakim Hariono.

Uang suap tersebut diberikan mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho kader PKS (Partai Keadilan Sejahter), pertama untuk pengesahan terhadap LPJB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumut pada tahun anggaran (TA) 2012. Pembagiannya, anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebear Rp12,5 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp17,5 juta; ketua fraski mendapat Rp20 juta; wakil ketua DPRD mendapat tambahan Rp40 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp77,5 juta.

Kedua, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut TA 2013. Pembagiannya adalah anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebear Rp15 juta; anggota badan anggaran (banggar) mendapat tambahan sebesar Rp10 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp10 juta; ketua fraski mendapat tambahan Rp15 juta; wakil Ketua DPRD mendapat tambahan Rp50 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp150 juta.

Ketiga, pengesahan APBD Sumut TA 2014 yaitu sebesar Rp50 miliar kepada seluruh anggota DPRD Sumut. Pembagiannya melalui bendahara dewan yaitu Muhammad Alinafiah agar seolah-olah anggota DPRD provinsi Sumut mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.

Keempat, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut 2014 dan APBD Sumut TA 2015. Dalam kurun waktu September s.d. Desember 2014, Ahmad Fuad Lubis membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut, termasuk para terdakwa. Kelima, pengesahan terhadap LPJP APBD TA 2014. Perinciannya anggota DPRD mendapat Rp2,5 juta, ketua fraksi Rp5 juta, dan pimpinan DPRD Rp7,5 juta.

Atas putusan itu terdakwa Rijal Ritonga mengatakan langsung menerima putusan.

"Kami terima dengan harapan majelis hakim kami bisa dikembalikan ke Medan," kata Rijal.

Sementara itu, tiga terdakwa lain dan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pikir-pikir.

Medan, 12/2 (Benhil) - Manajemen PT PLN (Perseo) Wilayah Sumatera Utara menegaskan sebanyak 173 desa yang belum dialiri listrik di provinsi itu akan diatasi tahun ini, 2019.

"Dari 6.610 kelurahan/desa di Sumut, ada 173 desa yang belum dialiri listrik sehingga tahun 2019, pemerintah merencanakan akan mengatasinya," ujar Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan PLN Unit Induk Wilayah Sumut, Tumpal Hutapea di Medan, Senin.

Tumpal mengatakan itu saat diskusi tentang listrik desa bersama Anggota DPD RI, Parlindungan Purba.

Dia menyebutkan, dari 173 desa yang akan dialiri listrik tersebut, 65 desa akan dibangun atau diatasi Perusahaan Listrik Negara, sedangkan 50 desa akan dibangun lewat Program Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

"Sedangkan sisanya, 58 desa lagi tinggal perampungan karena sudah dibangun sejak tahun 2018," ujarnya.

Mengenai anggaran pengaliran listrik di tahun 2019, katanya, mencapai Rp212 miliar.

Dia mengakui, dari 173 desa yang akan dialiri listrik pada 2019, sebagian besar ada di Pulau Nias atau 88 desa.

Menurut Tumpal, dalam program listrik desa itu, PLN memerlukan dukungan semua pihak mengingat pemerintah juga tidak menganggarkan dana pembebasan lahan untuk proyek itu.

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengatakan diskusi listrik dengan PLN untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya baik di Senayan antara PLN dan Kementerian ESDM serta perbincangan di Sumut.

"Sebagai anggota DPD RI, saya harus memastikan program listrik desa harus berjalan. Semua desa di Sumut harusnya tidak ada lagi yang tidak berlistrik," katanya.

Parlindungan Purba menegaskan, hasil pertemuan dengan PLN dan Kementerian ESDM dan meninjau ke lapangan, menyimpulkan bahwa ke depannya untuk mendukung itu semua, perlu koordinasi kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, PLN, Kementerian ESDM dan semua pemangku kepentingan lainnya.

"Semua harus mendukung karena harusnya tidak ada lagi desa yang tidak berlistrik di Sumut," kata Parlindungan yang akan maju lagi sebagai calon senator.

Parlindungan meminta agar proses tender pembangunan listrik desa itu dibuka seluas-luasnya dan pengusaha tertarik dan menjalankan proyek listrik desa dengan baik dan benar, sesuai aturan dan prosedur yang ada.

Kinerja Pemeritah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sangat diapresiasi oleh salah seorang calon anggota DPRD Sumatera Utara dari PDIP, Janri Parkinson Damanik, pemilik akun Facebook https://www.facebook.com/parkinsondamanik. Beliau menuturkan, "Sangat baik, tidak ada kata terlambat. Setelah NKRI berdiri puluhan tahun, baru tahun ini masyarakat di sana akan segera menikmati aliran listrik, ada di kampungnya." Janri menambahkan, puluhan tahun warga desa di sana, menunggu hadirnya peran pemerintah melalui pembangunan di kawasan tersebut.

Janri Parkinson Damanik

Jakarta, 2/2 (Benhil) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menyatakan, pihaknya mendukung pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba yang juga kerap disebut sebagai "waterfront city" atau perkotaan di tepi perairan.

"Penjabaran dari KSPN itu dirumuskan dalam bentuk pariwisata yang terintegrasi seperti infrastruktur jalan, pariwisata di sekitar Danau Toba yang mereka sebut sebagai waterfront city," kata Ibnu Munzir dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Menurut Ibnu Munzir, hal tersebut juga merupakan bagian dari penataan lingkunga dalam rangka menjaga kelestarian danau Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara itu.

Ia juga mengemukakan, Komisi V DPR RI juga mendukung pembangunan jalan lingkar luar Danau Toba untuk mempersingkat jarak bagi wisatawan.

"Kami Komisi V DPR RI mendorong pembangunan jalan lingkar luar Danau Toba, pembangunan jembatan dan penataan lingkungan tempat ini. Adapun terkait dengan pembangunan RS dan pasar kita akan sampaikan dengan Komisi terkait," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan akan mengawasi guna memastikan pekerjaan terkait pengembangan pariwisata Danau Toba tersebut juga dapat berjalan lancar sehingga hasilnya juga dapat dirasakan berbagai kalangan warga.

Sementara itu, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air, Fauzi Idris mengatakan bahwa Kementerian PUPR mendukung peningkatan daya tarik Danau Toba khususnya Pulau Samosir.

"Pekerjaan pelebaran alur Tano Ponggol dirancang mampu memuat kapal besar berkapasitas tipe 2000 DWT (dead weight tonnage) dapat melintas di alur Tano Ponggol yang digunakan para wisatawan untuk mengelilingi Pulau Samosir, progres saat ini sudah mencapai 45 persen, dan ditargetkan selesai pada Desember 2019," papar Fauzi Idris.

Selain itu, Kepala BWS Sumatera II, Roy Pardede menambahkan untuk capaian pekerjaan masih sesuai target dimana rencana lebar alur 80 meter dan panjang alur 1,5 kilometer.

Untuk infrastruktur Jembatan, Direktur Jembatan Iwan Zarkasyi menjelaskan Kementerian PUPR sudah merancang konsep desainnya, yakni jembatan dengan model "cable stayed" dengan tiga tiang tungku mengadopsi filosofi adat Batak Dalihan Natolu.

Jembatan tersebut memiliki panjang 200 meter, sedangkan ketinggian tiang tungku sekitar 80 meter hingga 90 meter.

Pemilik akun Facebook Janri Parkinson Damanik, pelaku usaha dan aktivis di Sumatera Utara yang maju sebagai calon legislatif melalui PDIP pada Pemilu 2019, mengatakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi - JK, sangat diapresiasi. Kawasan tersebut pasti akan tumbuh berkembang, dengan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten, Pemrov Sumut dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat serta seluruh elemen masyarakat, terutama pelaku usaha.