IMF-Bank Dunia

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyatakan bahwa Indonesia telah mempersiapkan pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali, sejak masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, tidak mungkin membatalkannya dengan tiba-tiba, bukan berarti tidak sensitif pada bencana.

"Penanganan bencana dan menjadi tuan rumah pertemuan Bank Dunia-IMF bisa dilakukan berbarengan. Jadi, tidak harus meniadakan yang lain. Indonesia memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan keduanya," kata anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Agus Sari di Jakarta, Senin (8/10).
Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandi mengkritik dan mendesak pemerintah mengalihkan biaya pertemuan IMF-Bank Dunia untuk korban bencana gempa dan tsunami di Donggala dan Palu Sulawesi Tengah, dan Lombok.

Agus menjelaskan pemerintah terus berupaya membantu dan menangani bencana Lombok dan Sulawesi Tengah. Ia mengatakan, bencana yang datang dengan tiba-tiba dan tanpa disangka-sangka harus ditangani dengan baik.  Ia menambahkan, Presiden Jokowi pun sudah beberapa kali mendatangi lokasi bencana untuk menjamin bahwa penanganan di lapangan berlangsung dengan baik. Dana yang dikucurkan untuk penanganan bencana Lombok dan Sulawesi Tengah pun jauh lebih besar ketimbang dana untuk pertemuan di Bali.

Agus menyambut baik dimulainya acara Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (World Bank-International Monetary Fund Annual Meeting) di Nusa Dua, Bali pada 8-14 Oktober 2018, bahkan pertemuan itu menguntungkan Indonesia.

"Menjadi tuan rumah acara ini bukan hanya mendudukkan Indonesia di posisi penting dunia dalam kancah pendanaan pembangunan, tetapi juga memberikan keuntungan yang tidak sedikit," ujarnya.
Aktivis Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akan berada di Bali untuk pertemuan WB-IMF tersebut menyebutkan sebagai tuan rumah, yang telah diperjuangkan sejak masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia akan berkesempatan untuk memasukkan ide dan konsepnya untuk mendorong investasi swasta dalam perubahan iklim, penanganan bencana alam, dan pengembangan keuangan syariah.

Dari anggaran pemerintah sebesar 57 juta dollar Amerika (sekitar Rp 855 miliar) memang tampak besar, tetapi hanya sekitar setengah dari potensi belanja keluarga para peserta yang diperkirakan akan mencapai 100 juta dollar AS (Rp 1,4 triliun) sepanjang acara tersebut.

"Belum lagi diperhitungkan dampak berantai kepada ekonomi lokal pada usaha kecil masyarakat. Jadi, pertemuan tersebut memberikan keuntungan ekonomi kepada Indonesia," kata Agus. Menurut dia, Indonesia telah diakui dunia dalam penanganan ekonominya. Di tengah-tengah situasi ekonomi dunia yang memburuk pun, Indonesia memperlihatkan kemajuan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Agus mengatakan, pendanaan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan cara yang lebih inovatif daripada sekadar pemberian utang.

"Ini harus menggabungkan sektor publik dan sektor swasta, dan menggabungkan modalitas pendanaan dari hibah, pinjaman, dan ekuitas, dengan campuran yang tepat," katanya kepada Benhil.

Pencampuran modalitas pendanaan ini akan memberikan kesempatan realokasi risiko dengan lebih tepat, setelah menyeimbangkan profil risiko inisiatifnya dengan profil risiko pendanaannya. (AF)
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.