Jakarta (Benhil) - Perusahaan jasa pengiriman PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) kembali melakukan penyesuaian tarif pengiriman atau ongkos kirim (ongkir) naik sekitar 19 persen yang mulai berlaku besok Kamis, 21 Maret 2019.

Vice President of Marketing JNE Eri Palgunadi dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan penyesuaian tarif, baik kenaikan maupun penurunan berlaku untuk pengiriman paket dengan kota asal maupun tujuan ke beberapa wilayah selain Jabodetabek, dalam layanan Regular, OKE dan YES.

"Penyesuaian tarif pengiriman atau ongkir JNE kali ini, baik kenaikan maupun penurunan secara nasional di semua produk layanan, yang akan berlaku rata-ratanya adalah sekitar 19 persen," ujarnya.

Selama tiga tahun terakhir, Eri mengklaim baru kali ini perusahaan itu kembali melakukan penyesuaian tarif ongkir secara nasional karena didorong oleh berbagai faktor bisnis baik eksternal dan internal.

Penyesuaian tarif pengiriman itu disebutnya sebagai langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi situasi saat ini yang dinamis.

"Beragam tantangan muncul, tapi peluang atau kemudahan dalam proses pengiriman juga bertambah dengan adanya pembangunan. Oleh karena itu, kami harus terus inovatif dan kreatif melalui strategi distribusi yang efektif dengan memaksimalkan penggunaan moda transportasi udara, darat, mau pun laut dalam mengirimkan paket seluruh pelanggan," tuturnya.

Eri menambahkan penyesuaian tarif pengiriman paket pengiriman JNE dilakukan demi mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan, serta melanjutkan inovasi mau pun pengembangan di berbagai bidang. "Tentunya langkah ini dijalankan dengan penuh pertimbangan maksimal," ujarnya.

Ridwan Kamil, Foto: Tempo

Bandung (Benhil) - Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D atau biasa disapa Emil atau Ridwan Kamil menceritakan kekecewaanya saat berbelanja batik secara online melalui situs daring (dalam jaringan).

Dia mengatakan hal itu di sela Peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat Selasa, 19/03.

Suatu kala, ujarnya, ia berselancar di dunia maya untuk berbelanja daring dan memutuskan untuk membeli sebuah batik dengan harga seratus tujuh puluh ribu rupiah.

Saat batik pesanannya sampai ternyata desain baju batik yang diterimanya berbeda dengan gambar yang disajikan di toko online

"Bahkan bisa dikatakan cacat karena tidak laik pakai. Jadi gambar di toko online, batiknya punya lingkaran keren namun saat barangnya datang, ada jahitan nyengsol (miring)," kata Kang Emil.

Oleh karena itu, orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini berharap para produsen atau penjual online bisa memenuhi hak-hak konsumen, terutama untuk menerima komplain.

Ridwan Kamil mengatakan pengalamannya tersebut bisa jadi hanya salah satu dari ribuan kisah kekecewaan warga lainnya saat belanja secara daring dari situs market place yang semakin disukai dan menjadi gaya hidup masyarakat.

Menurut Emil, hal ini menandakan konsumen selalu mencari proses pembelian yang mudah namun untuk  memastikan kualitasnya hanya dengan  berbekal keyakinan dan kepasrahan kepada penjual karena sulitnya komplain.

Dia berharap, baik perdagangan konvensional maupun daring seharusnya sama-sama memperhatikan hak konsumen. (Antara)

Bobo, pengelola The Exclusive Tailor di Bandung, melalui sutus Website resminya dikenal sebagai penjahit batik di Bandung dan Jakarta mengatakan "Diperlukan keterampilan khusus untuk menjahit busana batik, terutama batik tulis yang harga bahan eksklusif"

Bobo mengatakan, "Sangat senang bila Pak Ridwan Kamil menghubungi mereka bila Pak Gubernur ingin menjahit batik ekslusif pada gerai The Exclusive Tailor and Textile di Jalan Sunda, Bandung".

Ilustrasi Antiaging

Malang (Benhil) - Tiga mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang berhasil menciptakan serum herbal antiaging yang mampu menjaga kelembaban wajah, bahkan sebagai antioksidan serta antiimflamasi yang bersifat melawan radikal bebas pada wajah.

Ketiga mahasiswa penemu serum herbal untuk wajah itu adalah Yulianto Adi Perdana (angakatan 2017), M Andika Yudha Harahap (2016), dan Nandika Sekar G (2016) menamakan serum herbal buatan mereka itu "Rolly Herbs"."

"Produk serum herbal Rolly Herbs terbuat dari minyak nabati lokal, royal jelly, dan ekstrak tanaman herbal tropis, seperti minyak kemiri, minyak jarak, minyak almond, minyak biji anggur, minyak zaitun, dan minyak argan," kata Ketua kelompok penemu Rolly Herbs Fapet UB, M Andhika Yudha Harahap di Malang, Rabu.

Andhika menjelaskan royal jelly yang berasal dari madu mengandung vitamin B kompleks, asam amino, dan enzim yang berguna untuk menstimulus wajah sehingga tampak lebih bersih, sehat dan cerah. Sedangkan ekstrak tanaman herbal mengandung antioksidan, antiaging, dan anti-inflamasi yang mampu melawan radikal bebas pada wajah.

Selain itu, lanjut Andhika, dalam minyak argan memiliki kandungan polifenol dan sterol yang berpotensi sebagai anti-peradangan dan menjaga kesehatan dan kelembaban kulit.

Menurut Andhika, dewasa ini permintaan pasar akan kosmetik perawatan kecantikan semakin meningkat termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2015 disebutkan bahwa penjualan dari industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan 12,9 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan gaya hidup dari tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu trend kosmetik yang berkembang pesat adalah serum, yakni produk perawatan wajah yang dapat mencerahkan (whitening) sekaligus melembabkan wajah, serta mengangkat sel-sel mati, dan membersihkan sisa make up. Namun, produk serum wajah yang beredar di Indonesia didominasi oleh produk impor yang masih mengandung bahan kimia sintetis berbahaya.

"Berlatarbelakang kondisi inilah kami berupaya mencari solusi melalui penelitian untuk mendapatkan kosmetik yang aman dengan bahan baku tanaman (herbal) tanpa kandungan bahan kimia berbahaya," ucap Andhika.

Melalui produk kecantikan serum herbal antiaging tersebut, kelompok yang dibimbing oleh Dr Herly Evanuarini ini berhasil menjadi juara pertama dalam kompetisi bisnis plan Al-Amanah Festival 2019, yakni kompetisi nasional yang diselenggarakan oleh DKM Al-Amanah Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran yang berlangsung pada 3-5 Maret 2019.

Tujuan kompetisi adalah mendorong para pemuda muslim agar membangun bisnis di sektor pertanian berdasarkan syariat Islam dalam mengikuti era digital seperti sekarang. (Antara)

Jay Subiakto
Jay Subiakto - Antara

Bursa, Turki (Benhil) - Sutradara dan fotografer profesional Jay Subiakto berbagi sejumlah tips fotografi dengan menggunakan smartphone bagi pemula agar mendapatkan hasil fotografi ponsel yang keren.

Menurut Jay cucu Bung Hatta ini, fotografi bukanlah soal teknis tapi bagaimana caranya mengeksplorasi fitur-fitur di smartphone memahaminya dengan baik dengan perasaan senang dan bebas.

"Prinsip fotografi adalah senang. Jangan pernah takut mikirin teknis. Saya sering dengar ceramah soal fotografi yang membahas teknis. Padahal fotografi adalah soal kesenangan dan kebebasan," kata Jay dalam acara Samsung Galaxy S10 Workshop di Bursa, Turki, Selasa.

Jay yang juga seorang penata artistik itu, juga mengatakan karya orisinalitas adalah hal penting lain yang menentukan keren tidaknya hasil fotografi dengan kamera hp, tidak semata-mata hanya dengan mengandalkan trik fotografi smartphone berdasarkan fitur yang dimiliki ponsel pinter tersebut.

"Sekarang saya lihat di Instagram kualitas foto-fotonya luar biasa, justru lebih hebat dari yang fotografer formal. Jadi tips saya ya apa yang menarik dengan komposisi apapun bisa jadi foto yang baik, tapi esensi fotografi adalah orisinalitas," kata pria kelahiran Ankara, Turki 59 tahun lalu itu.

Jay Subiakto menambahkan narasi juga penting dalam sebuah karya tentu dengan memahami cara memotret yang baik dengan kamera handphone

"Ketika ke suatu tempat maka bacalah dulu, rasakan dulu, karena memori yang ada di kepala kita itu yang penting. Cari apa yang dramatis," kata lulusan arsitektur UI itu.

Dengan menggunakan Samsung Galaxy S10, Jay Subiakto mengaku tertantang membuat karya fotografi hanya menggunakan smartphone.

"Karena fitur-fiturnya sudah lengkap. Apalagi ini praktis, kalau dulu saya suka bawa SLR, repot. Begitu dapat Samsung S10 ya udah saya cuma bawa ini dan satu kamera poket yang akhirnya jarang terpakai. Smartphone ini cocok bagi fotografer dan sineas yang pengin praktis. Bagi saya yang paling untungin yang mode profesional yang persis seperti kamera bisa atur speed, diafragma sampai saturasi sehingga warna-warna bisa keluar, grain bisa bagus dan tetap tajam, cahaya terbaca sehingga bisa ada suasana," katanya.

Sebelumnya, Jay berkesempatan mencoba Samsung Galaxy S10 dengan menjelajahi Nepal mulai dari menjajal bandara paling berbahaya di dunia, Lukla hingga memotret Gunung Sagarmatha alias Gunung Everest dengan menggunakan helikopter. (Antara)


Jakarta (Benhil) - Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Mastuki mengonfirmasikan penyegelan ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

"Benar," kata Mastuki saat dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat.

Mastuki mengatakan bahwa Kemenag akan kooperatif dengan petugas KPK, terutama soal prosedur penyegelan ruang kerja Menag sebagai lanjutan pemeriksaan pascaoperasi tangkap tangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy (Romy) di Sidoarjo, Jawa Timur.

Mastuki mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu perkembangan kasus tersebut sehingga langkah-langkah Kemenag merespons tindakan KPK akan terus dilakukan.

Terlebih, kata dia, kasus OTT Romy masih berkembang. Dengan begitu, langkah-langkah yang perlu dilakukan belum diputuskan, seperti upaya bantuan hukum dan hal lain yang terkait.

"Kami menunggu penjelasan resmi dari KPK," katanya.

Berdasarkan pengamatan Antara, lobi gedung utama tempat ruang kerja Menag di area Lapangan Banteng aksesnya dibatasi bagi rekan media usai penyegelan oleh KPK.

Pada pukul 21.13 WIB, sejumlah rekan awak media tetap bertahan menunggu perkembangan situasi di sekitar Gedung Kementerian Agama.


Menurut pengelola The Exclusive Taiolor di Bandung, Bobo, "Busana yang dikenakan seseorang, sering dikatakan merepresentasikan pribadi yang mengenakannya. Baik itu sarung, kemeja, celana kaos hingga pakaian formal, mulai dari seragam kerja, PDH hingga kain batik dan jas".

Pakaian bukan lagi hanya sebagai sandang yang harus dikenakan oleh manusia utuk membalut tubuhnya, pada peradaban modern sekaligus menjadi gaya hidup atu life style, dikenakan pada saat yang tepat, acara yang sedang diikuti. Saat bekerja hingga pakaian pesta dan acara resmi maupun perhelatan akbar.

Melihat kebutuhan di atas, toko tekstile The Exclusive Tailor yang memulai bisnisnya di Ambassador Mall, Jakarta Selatan, sejak Januari 2019 hadir di Bandung, Jawa Barat, untuk memenuhi kebutuhan busana trendy baik untuk pria maupun wanita khusus untuk blazer dan rok.

Bagi kaum pria yang ingin mengenakan pakaian sesuai dengan karakternya, mulai dari pemilihan bahan berkualitas yang nyaman dikenakan, baik itu kemeja, celana panjang maupun untuk menjahit jas dan batik tulis, The Exclusive Tailor and Textile di Bandung, menyediakan mulai dari bahan pilihan hingga menjahitnya sesuai dengan postur tubuh setiap pelanggan, dikerjakan oleh Master Tailor andalan.

Ketersediaan tekstil berkualitas, menjadikan mereka sebagai pilihan yang tepat sejak memulai usahanya di Jakarta Jakarta Selatan di kawasan bisnis ibukota hingga melebarkan sayap ke kota Bandung. Pada video yang diunggah oleh DigiCampaign di YouTube, disematkan di bawah, dapat dilihat toko serta pilihan bahan yang memanjakan setiap pelanggannya untuk berbelanja.


Bisnis yang dijalankan sebagai toko jahit jas dapat dilihat melalui situs resmi mereka, The Exclusive Tailor yang juga diperkenalkan melalui berbagai media sosial, baik itu Facebook maupun Instagram dengan nama akun @theexclusivetailor. Pada salah satu posting yang pernah diunggah, kami embed pada artikel ini, foto busana pria eksklusif yang menawan.




Bagi anda yang sedang mencari informasi tmpat jahit jas maupun toko textile di Bandung, Jawa Barat, silahkan berkunjung pada gerai mereka yang terletak di Jalan Sunda No.69, Hubungi layanan pelanggan pada nomor telepon atau WhatsApp ini +62813-9552-3272


Zeynita Gibbons London 3/3 (Benhil) - Lebih dari seribu relawan Capres dan Cawapres Nomor Urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengelar temu akbar relawan se-Eropa bertempat di Grand Slam, Event Plaza, Rijswijk, Belanda, Minggu.

Temu akbar tersebut dimotori Warga Negara Indonesia (WNI) dan Diaspora Indonesia yang tinggal di dua puluh delapan negara di Eropa yang disebut "Eropa Tetap Jokowi (ETJ)".

Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Temu Akbar Relawan se-Eropa, Latif Gau kepada Antara London, Minggu mengatakan, dalam temu akbar yang dihadiri lebih dari seribu relawan itu akan digelar "live video call" dengan Capres Joko Widodo serta wawancara live video call dengan Luhut Binsar Panjaitan.

Menurut Latif Gau, mereka yang mendaftar secara online mencapai 1.400 orang, sementara kapasitas ruangan hanya 1.200 orang maksimum, sehingga banyak yang tidak bisa masuk.

Untuk itu, ia menyarankan bagi yang tidak dapat tiket masuk yang harus mendaftar melalui eventbrite.com bisa menyaksikan acara di rumah masing-masing melalui Facebook live.

Sementara itu dari Paris, Perancis, Wulan Panyalai Chaniago kepada Antara mengatakan, dari Paris hadir dalam acara temu akbar relawan Jakowi sekitar 100 orang, belum lagi dari luar Paris.

Dari Inggris juga hadir sekitar 50 anggota GKJ Jokowi yang dipimpin Shandy Adiguna, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) cabang Inggris Raya dan Bara JP Inggris yang diketuai Jenny Collier.

Latif Gau mengatakan, ETJ merupakan kesatuan dari berbagai organisasi relawan seperti Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden), Bravo-5, GWJ (Gerakan Wadyabala Jokowi), Jaman (Jaringan Kemandirian Nasional), Pos Raya, Satu Indonesia, Teman Jokowi, dan berbagai organisasi relawan mandiri lainnya.

Dikatakannya, acara temu akbar relawan bertujuan konsolidasi dan koordinasi dengan relawan dan simpatisan di Eropa guna menjembatani kerinduan warga Indonesia di Eropa untuk berbincang dengan Presiden Joko Widodo.

Salah satu mandat utama dari pertemuan adalah mengadakan Temu Akbar Relawan se-Eropa dan mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta memberikan masukan atas Nawacita 2.0, berdasarkan pandangan dan pengalaman warga Indonesia di Eropa.

Selain memberikan dukungan kepada Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin untuk melanjutkan pemerintahannya di periode kedua (2019-2024), juga meneruskan pengejawantahan Nawacita.

Kegiatan utama temu akbar selain diskusi dengan narasumber dari Indonesia antara lain anggota DPR Adian Napitupulu, Direktur Saksi TKN Arif Wibowo serta Juru Bicara TKN Budiman Sudjatmiko, Eriko Sotarduga, caleg PDI-P Dapil Jakarta 2 Okky Asokawati.

Temu akbar bertema "Eropa optimis Indonesia lebih baik Bersama Jokowi-Amin", juga digelar Parade Budaya Relawan Joko Widodo di Eropa yang menampilkan atraksi seni budaya dari perwakilan relawan masing-masing negara seperti dari Paris dan London serta musik band mahasiswa Indonesia di Belanda dan tari-tarian dari sanggar tari Indonesia di Belanda.


Purwokerto, 3/3 (Benhil) - Sekitar 150 generasi milenial di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Milenial Jokowi mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Dalam deklarasi yang dilaksanakan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu malam, diisi dengan berbagai lagu penyemangat dan testimoni tentang keberhasilan periode pertama kepemimpinan Jokowi.

Koordinator Milenial Jokowi Firdaus Putra mengatakan deklarasi tersebut ditujukan untuk membangun jejaring anak-anak muda yang memiliki keyakinan bersama bahwa Joko Widodo dan Ma'ruf Amin harus melanjutkan periode kedua.

"Ini karena secara demografi, anak-anak muda mencapai 35 persen dari penduduk Indonesia sehingga kami secara aktif dan intensif mengawal agar kemudian anak-anak muda ini secara aktif terlibat dalam proses politik ataupun agenda pilpres ini," katanya.

Firdaus mengatakan keterlibatan generasi muda dalam pemilu dimaknai bukan sekadar memilih calon tetapi sebagai kontribusi kepada bangsa karena kalau keliru memilih akan berdampak pada nasib Indonesia lima tahun mendatang.

Menurut dia, Milenial Jokowi menyasar anak-anak muda yang berusia 18-35 tahun yang dalam kategori milenial.

"Pada rentang usia itu memang sebagian 'swing voters' (belum menentukan pilihannya, red.) sehingga teman-teman Milenial Jokowi ini perlu mempromosikan lebih kuat melalui media sosialnya maupun aktivitas-aktivitas publik seperti ini agar mereka tidak sungkan," katanya.

Ia mengatakan sebagian anak muda masih malu untuk berpolitik dan sungkan untuk menunjukkan bahwa mereka mendukung pasangan nomor urut 01.

Dengan adanya ruang berupa Milenial Jokowi, kata dia, anak-anak muda itu akan punya rasa percaya diri karena ada teman-teman yang melakukan aktivitas advokasi politik.

Firdaus Putra mengharapkan dukungan generasi muda di Kabupaten Banyumas untuk memilih Jokowi dalam Pemilu Serentak 2019 tetap tinggi seperti halnya saat Pilpres 2014.

Menurut dia, suasana Pemilu 2014 berbeda dengan Pemilu 2019 karena saat itu, penyebaran berita-berita hoaks tidak sekencang sekarang.

Oleh karena itu, ujar Firdaus, pihaknya akan melakukan edukasi tentang antihoaks untuk menuju Indonesia lebih baik. (KR-SMT).

Lavender
Lavender

Pagi baru beranjak, tapi Dwi Ismiyati (47), penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, sudah sibuk menata tanaman lavender yang baru beberapa hari dibelinya. Satu per satu lavender disiram, agar tanaman hias itu tidak cepat layu. Daun-daun yang mengering perlahan disingkirkan dari ranting tanaman yang rentan patah itu.

Tata letak kantong lavender (Lavandula) juga diaturnya agar tidak berhimpitan dengan tanaman lainnya.

Sesekali senyum sumringah Dwi terlihat. Ternyata beberapa lavender mulai berbunga, warnanya ungu sama seperti warna favoritnya. Total ada 20 kantong lavender yang sudah dibeli dan ditempatkannya di taman kecil di belakang kompleks rusun Blok B1.

Setiap lavender yang dibelinya seharga Rp8 ribu per kantong itu berisi tiga hingga lima batang. Ketua RT 01 RW 11 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, itu menjelaskan tanaman hias tersebut dibeli menggunakan dana operasional Rusunawa.

Awalnya, biaya operasional itu tidak dialokasikan khusus membeli tanaman dengan nama ilmiah Lavandula tersebut. Namun, merebaknya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, membuat Dwi berinisiatif membeli tanaman yang memiliki aroma yang tidak disukai nyamuk ini.

Tujuannya tentu saja untuk mengusir si nyamuk belang penular DBD dari permukiman warga, kata Dwi. Tanaman jenis rumput-rumputan ini akan dibagikan gratis kepada 100 kepala keluarga (KK) yang menghuni blok tersebut, setelah diperbanyak dengan cara distek.

Meski demikian, beberapa kepala rumah tangga sudah lebih dulu diberikan sebagai tahap awal dari inisiatif tersebut. Sedangkan bibit lavender yang tersisa akan ditanam di taman belakang rumah susun yang juga sudah ditanami beberapa jenis tanaman obat seperti kumis kucing dan lidah budaya. Lavender Pengusir Nyamuk Dari sekian banyak tanaman pengusir nyamuk, Dwi mengatakan memang sengaja memilih lavender karena lebih mudah dirawat dan harganya terjangkau.

Tanaman ini memang telah lama dikenal sebagai pengusir nyamuk DBD karena memiliki kandungan insektisida alami sehingga mengeluarkan aroma yang tidak disukai serangga.

Agus Kardinan dalam bukunya berjudul Tanaman Pengusir dan Pembasmi Nyamuk, memasukkan lavender sebagai salah satu tanaman yang bisa menghalau serangga termasuk nyamuk.

Sebuah buku terbitan tahun 2003 itu menyebutkan lavender mengeluarkan aroma yang harum, sehingga dapat diproduksi menjadi minyak dengan aroma mirip kamper. Senada dengan Agus, peneliti Universitas Kristen Maranatha Dr Meilinah Hidayat Rosnaeni menyebutkan lavender bersifat sebagai repelan atau memiliki kemampuan menjauhkan serangga dari manusia.

Hasil penelitian Dr Meilinah yang diterbitkan Jurnal Medika Planta Vol.1 Tahun 2010 menyebutkan meski tidak membunuh nyamuk, namun efek repelan dapat menghalau serangga karena aroma atau kandungan aktif yang tidak disukai nyamuk.

Ini karena tanaman tersebut mengandung beberapa senyawa, di antaranya linalool sebesar 28,6 persen dan camphor sebesar 1,6 persen, yang keduanya memiliki efek repelen.

Instruksi Gubernur 


Selain lavender, sebenarnya masih ada beberapa tanaman lain yang bisa digunakan sebagai media pengusir nyamuk Aedes aegypti yang menjadi vektor DBD.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penanganan Peningkatan Kasus DBD. Dalam instruksi tersebut memuat inovasi gerakan menanam tanaman pengusir nyamuk.

Ada 11 tanaman pengusir nyamuk yang direkomendasikan di antaranya lavender, tapak dara, rosmarin (rosemary), bunga kenikir dan citrosa mosquito. Selanjutnya ada sereh wangi, kecombrang, jeruk nipis, daun mint, selasih dan zodia yang berasal dari Papua.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti mengatakan aparat pemerintah tingkat kelurahan hingga RT dan RW menerapkan aturan "denda" bagi warga yang beberapa kali ditemukan jentik nyamuk di rumahnya.

Denda bukan dalam bentuk uang tetapi meminta masyarakat menanam tanaman pengusir nyamuk di rumahnya sesuai kesepakatan bersama, kata Widyastuti. Apabila masih ditemukan lagi jentik nyamuk, maka rumah tersebut akan dilabeli dengan stiker berwarna hitam "Ada jentik".

Ia menilai cara itu cukup efektif sebagai sanksi moral, sekaligus mengingatkan warga untuk selalu sadar memberantas sarang nyamuk. Selain itu, cara alami lain yang dilakukan dengan menebar ikan pemakan jentik seperti ikan cupang dan mas di kolam warga atau parit.

Per 26 Februari 2019, Widyastuti mengungkapkan kasus DBD di ibukota mencapai 1.024 kasus atau meningkat dibandingkan Januari 2019 mencapai 989 kasus.

Ada lima kecamatan yang memiliki jumlah kasus baru DBD tertinggi di DKI Jakarta yakni Cipayung, Jakarta Timur, dengan angka kesakitan (insidence rate/IR) mencapai 20,96 per 100 ribu penduduk.

Setelah Cipayung, jumlah kasus baru DBD tertinggi kedua terjadi di Kalideres, Jakarta Barat, dengan IR 20,57 dan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan IR 18,77. Kemudian disusul Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan IR mencapai 18,54 dan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan IR 18,34 per 100 ribu penduduk.

Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan sepanjang Januari sampai dengan Februari 2019, terdapat satu warga di Jakarta Timur meninggal dunia diduga terkena demam berdarah.

Peran Jumantik DKI Jakarta memiliki lebih dari 33 ribu kader juru pemantau jentik (Jumantik), tersebar di setiap RT, yang berperan dalam mengedukasi dan mengawasi jentik di lingkungannya. Namun, petugas jumantik kerap mengalami kendala ketika mereka hendak melakukan pemeriksaan, salah satunya di permukiman mewah.

Belum lagi asumsi di masyarakat yang menganggap perumahan mewah itu bersih dan bebas penyebaran demam berdarah (dengue) juga membuat kawasan itu kadang tidak masuk dalam jangkauan petugas pemantau jentik.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Husein Habsyi mendorong agar penanganan DBD dilakukan menyeluruh, tidak hanya fokus pada kawasan padat dan kumuh, tapi juga di kawasan elite.

Dosen tidak tetap Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu mengatakan nyamuk Aedes aegypti justru menyukai lingkungan yang bersih, kondisi yang biasanya identik dengan perumahan mewah.

Jentik-jentik nyamuk biasanya tumbuh di bak kamar mandi, dispenser, talang air hingga wadah penampungan air di bawah kulkas, wadah di halaman rumah yang biasanya luput dari pengamatan.

Penanganan di kawasan padat dan kumuh, lanjut Husein, justru dapat dilakukan dengan cepat karena langsung ditindaklanjuti ketika ditemukan jentik saat diperiksa petugas jumantik.

Sedangkan seperti di wilayah Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang termasuk salah satu kawasan permukiman elite, terkadang Jumanik terkendala ketika menemui rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya. Ketua Rukun Warga 02 Gondangdia Ronny Wongkar mengatakan kader juru pemantau jentik biasanya mendatangi langsung rumah warga termasuk di permukiman mewah, bersama dengan aparat RT dan RW.

Sementara itu, Koordinator Kader Jumantik RW 04, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rochani (61) mengaku lebih ketat dalam melakukan pemeriksaan jentik nyamuk.

Jika ditemukan kembali jentik nyamuk, maka ia akan memberikan sanksi sosial berupa pemasangan stiker "Ada jentik" di setiap rumah. Pemilik rumah juga didata dan ditindaklanjuti petugas RW agar mereka lebih sadar ancaman Demam Berdarah Dengue.

Pemantauan jentik juga ditingkatkan dari seminggu sekali menjadi dua kali seminggu setiap Rabu dan Jumat.

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani kasus DBD seperti fogging atau pengasapan yang mengandung insektisida zat kimia. Namun, penggunaan zat kimia yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu lama dikhawatirkan justru menimbulkan resistensi nyamuk, kebal jadinya.

Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, menanam lavender dan tanaman pengusir nyamuk lainnya bisa menjadi alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan. Meski begitu, cara alami tersebut bukan merupakan solusi satu-satunya dalam penanggulangan DBD. Diperlukan komitmen kuat dan upaya bersama menanggulangi DBD melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

Gerakan 3M (Menutup, Menguras, Mengubur) Plus dinilai efektif memberantas sarang nyamuk seperti menguras dan menutup tempat penampungan air serta memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.

Jokowi Bersama Srikandi Indonesia

Surabaya, 2/3 (Benhil) - Pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama empat tahun terakhir telah membuka sekitar 10,5 juta lapangan pekerjaan baru, kata seorang pengurus salah satu partai politik pengusung calon presiden petahana di Surabya, Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Hanif Dhakiri menyebut Presiden Joko Widodo di awal masa pemerintahannya menargetkan 10 juta lapangan pekerjaan yang harus dibuka di seluruh wilayah Indonesia dalam kurun waktu lima tahun masa jabatannya.

"Sampai hari ini masa pemerintahan Presiden Jokowi masih terhitung empat tahun dan telah membuka sekitar 10,5 juta lapangan pekerjaan. Artinya selama masa pemerintahan Jokowi telah terbuka sekitar 2 juta lapangan pekerjaan per tahun," katanya saat berkampanye untuk pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin di Surabaya, Sabtu, 02/03.

Hanif Dhakiri, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan, memastikan pemerintahan era Jokowi-Kalla telah berhasil menekan angka pengangguran, dari semula 6,1 persen menjadi 5,3 persen.

"Angka pengangguran sebesar 5,3 persen ini tercatat sebagai yang paling rendah selama masa reformasi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hanif Dhakiri juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi selama empat tahun terakhir telah menekan angka kemiskinan di bawah sepuluh persen. "Tepatnya angka kemiskinan di Indonesia sekarang adalah 9,8 persen. Itu merupakan angka paling rendah sepanjang sejarah," ucapnya.

Beliau menjelaskan statisik kemiskinan di suatu negara biasanya dihitung menggunakan "Rasio Gini". "Semakin tinggi Rasio Gini-nya, semakin tinggi pula tingkat kemiskinannya. Rasio Gini di Indonesia dulu sebesar empat persen dan sekarang adalah 0,38 persen," ujarnya.


PERNYATAAN SIKAP
PENGURUS WILAYAH GERAKAN PEMUDA ANSOR
SUMATERA UTARA

Menyikapi masuknya perusuh ke acara HARLAH NU Ke-93 Kota Tebing Tinggi, maka dengan ini Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP ANSOR) Sumatera Utara menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta kepada masyarakat Sumatera Utara agar dapat menjaga kondusifitas di Sumatera Utara, khususnya Kota Tebing Tinggi, dan tidak terpengaruh tindakan makar, provokasi-propoganda serta mengkonsumsi berita dan isu hoax yang dapat merusak tatanan kita dalam mewujudkan baldatun toyyibatun warobbul gofur.

2. Meminta kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, agar dapat mencegah aliran- aliran sesat dan paham- paham Radikalisme yang ada di Sumatera Utara , karena telah meresahkan dan membingungkan masyarakat.

3. Meminta kepada pemerintah Sumatera Utara, agar tetap melindungi serta menjaga kerukunan umat beragama dan antar umat beragama.

4. Menolak ujaran kebencian, fitnah serta berita hoax karena dapat merusak tatanan berbangsa dan bernegara.

5. Menginstruksikan kepada sahabat kader Ansor dan Banser Se-Sumatera Utara agar dapat menjaga dan melestarikan paham Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan tidak boleh takut dengan siapapun yang mengancam Aqidah dan Negeri kita.

6. Mendukung penuh dan mengucapkan terimakasih kepada Polda Sumatera Utara terkhusus kepada Polres Tebing Tinggi, yang memproses oknum- oknum perusuh sesuai hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dan mengharapkan agar dapat mengusut tuntas sampai kepada  aktor intelektual serta provokator perusuh pada HARLAH Ke-93 PC-NU Kota Tebing Tinggi.

7. Mendukung penuh seluruh polres di bawah Polda Sumatera Utara, agar tetap memproses setiap laporan masyarakat atau lembaga yang melaporkan; ujaran kebencian, fitnah, adu domba yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian penyataan ini kami sampaikan atas dukungan dan perhatian dari semua pihak kami ucapkan terimakasih.

Wallaaahul Muwaaafiq Ilaaa Aqwamit Thariiiq
Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Tebing Tinggi, 01 Maret 2019
Labuhan Hasibuan, SAg
Ketua PW Ansor Sumatera Utara

KH Said Aqil Siroj

Banjar, 1/3 (Benhil) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menegaskan istilah kafir dan non-Muslim sebagai konteks yang berbeda merujuk pada zaman Rasulullah Muhammad SAW.

"Dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara bangsa tidak dikenal istilah kafir. Setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi," kata Said dalam penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jumat.

Ia mengatakan di masa awal dakwah Islam, Rasulullah SAW menyebut kafir bagi para penyembah berhala, klenik dan semacamnya. Setelah periode hijrah dari Mekkah ke Madinah, istilah kafir sering disebut sebagai non-Muslim.

Istilah itu kerap digunakan dalam konteks ketatanegaraan di Madinah sehingga setiap warganya memiliki hak yang sama baik itu Muslim maupun non-Muslim.

Said mengatakan penegasan kafir dan non-Muslim itu dibahas dalam Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudluiyah yang fokus pada penjelasan tematik. Komisi itu juga membahas soal pandangan Islam dalam menyikapi bentuk negara bangsa dan produk perundangan atau kebijakan negara yang dihasilkan oleh proses politik modern. Forum itu merupakan bagian dari kegiatan Munas-Konbes NU 2019.

Sebelumnya, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU KH Abdul Moqsith Ghazali mengatakan Pancasila sebagai dasar negara berhasil menyatukan rakyat Indonesia yang plural, baik dari sudut etnis dan suku maupun agama dan budaya.

Di bawah payung Pancasila, seluruh warga negara adalah setara dengan yang satu tak lebih unggul dari yang lain berdasarkan suku, etnis bahkan agama. Hal itu selaras dengan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad dengan membuat Piagam Madinah untuk menyatukan seluruh penduduk Madinah.

Piagam Madinah itu menegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu kesatuan bangsa atau umat yang berdaulat di hadapan bangsa/ umat lainnya tanpa diskriminasi.

Moqsith mengatakan kata kafir sering disebutkan oleh sekelompok orang untuk melabeli kelompok atau individu yang bertentangan dengan ajaran yang mereka yakini, kepada non-Muslim, bahkan terhadap sesama Muslim sendiri.

Bahtsul Masail Maudluiyah memutuskan tidak menggunakan kata kafir bagi non-Muslim di Indonesia. "Kata kafir menyakiti sebagian kelompok non-Muslim yang dianggap mengandung unsur kekerasan teologis," katanya.

Ia mengatakan para kiai menyepakati tidak menggunakan kata kafir, tetapi menggunakan istilah muwathinun, yaitu warga negara. Menurut dia, hal demikian menunjukkan kesetaraan status Muslim dan Non-Muslim di dalam sebuah negara.

"Dengan begitu, maka status mereka setara dengan warga negara yang lain," katanya. Meski demikian, kata dia, kesepakatan tersebut bukan berarti menghapus kata kafir. Hanya saja, penyebutan kafir terhadap non-Muslim di Indonesia tidak bijak.

Phon Sengon


Kegiatan yang dilakukan oleh PT Timah Tbk akan menerapkan reklamasi pascatambang sistem tumpang sari, diapresisai oleh PT Sekawan Sumber Sejahtera atas pemilihan sengon sebagai tanaman tumpang sari, sehingga kegiatan rehabilitasi lahan bekas tambang bijih timah tersebut bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian keluarganya.

"Saat ini kita sedang menyusun rencana induk reklamasi tumpang sari di lahan bekas tambang yang sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah," kata Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk Alwin Albar di Pangkalpinang, Rabu.

Agus dari PT Sekawan Sumber Sejahtera mengatakan, reklamasi tumpang sari yaitu penanaman pohon berumur panjang seperti buah-buahan, sawit, karet, sengon (Albizia chinensis) dan berbagai jenis pohon lainnya juga ditanami berbagai tanaman berumur pendek minsalnya cabai, bawang, jagung, tomat dan sayur mayur lainnya, akan menjaga panen yang berkelanjutan sesuai dengan jenis tanaman dan umur panen.

"Saat ini kita sedang berupaya bagaimana caranya masyarakat yang biasa menambang beralih ke sektor pertanian dengan memanfaat atau mengelola lahan bekas tambang ini," ujar Alwin dari PT Timah Tbk.

Ia mengatakan penerapan reklamasi tumpang sari ini, karena adanya Permen ESDM dan Minerba memwajibkan penanaman di lahan reklamasi tertutup 100 persen oleh tanaman keras dan tidak dibolehkan lagi menanami tanaman jangka pendek.

"Nanti berbagai tanaman keras ini diselingi dengan sayur mayur, agar kegiatan reklamasi tersebut bisa menimbulkan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Beliau menambahkan apabila lahan reklamasi ini hanya ditanami tanaman keras atau berumur panjang, tentu membutuhkan waktu lama masyarakat menikmati hasil dari tanaman buah-buahan, sawit, sengon karet dan lainnya.

"Pada intinya PT Timah berkomitmen mengreklamasi dan merehabilitasi pasca-tambang yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya," katanya.

PT Sekawan Sumber Sejahtera adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bisnis pabrik kayu lapis di Temanggung, Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan plywood nasional dan juga diekspor ke beberapa negara di kawasan Asia.


Semakin dekat hari pencoblosan dalam konteks Pemilihan Presiden 2019, semakin keras para kandidat, tim sukses, dan pendukung masing-masing untuk meningkatkan elektabilitas.

Bagi petahana maupun penantang, menjelang hari pencoblosan, suara pemilih yang sampai saat ini belum menentukan pilihan mereka, adalah target yang harus diraih karena jumlah mereka yang dinilai cukup signifikan untuk memenangi Pilpres 2019.

Dalam menentukan calon presiden dan wakilnya, para pemilih sebagian mengandalkan pertimbangan rasional, yang antara lain dengan memperhitungkan program yang ditawarkan kandidat.

Namun, ada pula pemilih yang mengandalkan pertimbangan emosional untuk memilih calon pemimpin dan wakilnya yang dirasa layak memimpin negeri ini.

Ketika semua program, kebijakan, gagasan sudah disampaikan oleh kandidat kepada publik, baik lewat selebaran visi-misi, kampanye tertutup, dialog terbuka, debat capres-cawapres, publik sudah melengkapi pertimbangan rasional mereka untuk menentukan pilihan.

Pengulangan penyampaian program, kebijakan, dan gagasan yang disampaikan kandidat ke publik bertubu-tubi tak akan memberikan banyak perubahan bagi publik yang sudah menentukan pilihan capres-cawapres mereka.

Pada titik ketika publik sudah mengetahui dengan cukup lengkap alias komprehensif tentang program atau janji kampaye kandidat, pada saat itulah waktunya masing-masing kandidat, tim sukses, dan pendukung mereka perlu mengalihkan perhatian dari aspek kognitif ke aspek emosional pemilih.

Artinya, masing-masing kubu perlu mengusahakan kerja-kerja simpatik di mata publik. Pada konteks ini, ada keuntungan yang bisa diperoleh oleh kubu petahana. Usaha meraih simpatik dari publik dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan populis.

Rencana pemerintah untuk memajukan pemberian tunjangan hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah yang jatuh pada 5-6 Juni 2019 pada saat sebelum pencoblosan 17 April 2019, yang ditentang oleh kalangan legislator dari parpol yang tergabung dalam koalisi penantang, agaknya bisa dibaca sebagai upaya melakukan aksi simpatik.

Lalu apa yang bisa dilakukan kubu penantang untuk meraih simpatik publik menjelang pencoblosan? Penantang, seperti juga petahana, tak melewatkan kesempatan untuk mendatangi masyarakat biasa maupun tokoh publik yang sedang menghadapi cobaan entah berupa cobaan bencana alam, entah cobaan menderita penyakit serius.

Momentum mutakhir yang dimanfaatkan kandidat untuk meraih simpatik publik adalah mengunjungi Ibu Ani Yudhoyono, istri Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dirawat di Singapura karena menderita kanker darah.

Jokowi sebagai petahana, bahkan juga memanfaatkan waktunya untuk menengok putri artis Denada, Shakira Aurum, yang juga menderita kanker darah dan dirawat di rumah sakit tempat Ibu Ani berobat.

Prabowo sebagai petahana pun memanfaatkan momentum yang mengundang simpatik itu dan dilanjutkan oleh cawapresnya, Sandiaga Salahuddin Uno, yang ditemani sang ibu, Mien Uno, yang berkawan dengan Ibu Ani Yudhoyono.

Aksi simpatik yang dilakukan kandidat dengan memanfaatkan momentum-momentum yang mengharukan tentu tak semata-mata berkaitan dengan kepentingan politik.

Sebab, tanpa ada momentum pencoblosan pun, bisa dipastikan ketokohan Ibu Ani Yudhoyono akan punya daya magnit bagi tokoh publik untuk menengok dan mendoakan kesembuhannya.

Aksi simpatik lain yang bisa dilakukan kandidat yang terlibat rivalitas Pilpres 2019 adalah memperbanyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik yang menyejukkan, tak kontroversial, dan optimistik.

Jika sebelumnya penantang melontarkan pernyataan yang kontroversial, seperti kemungkinan Indonesia bubar pada 2030, lalu dilanjutkan dengan pernyataan bahwa Indonesia akan punah jika dia kalah dalam Pilpres 2019, agaknya bisa diprediksi bahwa pernyataan-pernyataan kontroversial serupa akan direduksi kalau bukan dihindari sama sekali.

Namun, pernyataan kontroversial yang dianggap dapat memengaruhi emosi pemilih seperti lontaran kata-kata bertema penguasaan ekonomi Indonesia oleh pihak asing, banyaknya pekerja asing yang merebut lapangan kerja di dalam negeri, agaknya masih akan diperdengarkan menjelang pencoblosan.

Tampaknya, poin krusial menjelang pencoblosan yang perlu dipertimbangkan masak-masak oleh petahana maupun penantang adalah kehati-hatian melontarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan realitas, bukti-bukti faktual.

Setelah konsumen informasi dirundung persoalan banyaknya hoaks, para pengelola media massa cetak maupun daring berlomba-lomba membuka rubrik cek fakta.

Tradisi pemeriksaan fakta telah dilakukan oleh media massa, seperti Associated Press, kantor berita terbesar dan tepercaya yang berpangkalan di Amerika Serikat, yang belakangan sering muncul untuk menguji pernyataan Presiden Donald Trump yang kerap kontroversial karena cenderung bertentangan dengan fakta.

Maraknya berbagai institusi jurnalistik membuka rubrik pemeriksaan fakta dalam rangka menguji kebenaran pernyataan tokoh publik yang diragukan akurasinya merupakan bagian dari misi jurnalisme dalam memantapkan demokrasi.

Pernyataan yang tak berdasar data yang akurat yang dikeluarkan tokoh publik memang perlu diverifikasi untuk memberikan pencerahan kepada publik.

Yang tak kalah penting untuk diperhatikan para kandidat adalah kesiapan diri dalam menerima kekalahan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan hasil penghitungan suara pemilih secara definitif.

Memang undang-undang memberi kesempatan para kandidat untuk menggugat hasil pemilu yang dikeluarkan KPU dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji hasil penghitungan suara itu.

Namun, alangkah indahnya jika Pilpres 2019 bisa final dan diterima hasilnya cukup sampai KPU menetapkan hasilnya tanpa harus beperkara di MK. (M. Sunyoto)





Mampukah Militansi Pendukung Jokowo Mengantarkan Kemenangan Jokowi?

Oleh: Rudi S. Kamri

Saya punya keyakinan kuat bahwa sejatinya kaum waras dan bernalar sehat di Indonesia ini lebih banyak dibandingkan sebaliknya. Kalau dikaitkan dengan Pilpres 2019, hal ini terbukti dengan lebih banyaknya pendukung Jokowi dibandingkan pendukung toko sebelah.

Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya event deklarasi-deklarasi dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Disamping itu, organisasi relawan pendukung Jokowi juga seperti jamur saat musim hujan, tumbuh dimana-mana.

Ini sebagai bukti bahwa mayoritas rakyat Indonesia mempunyai tingkat kesadaran nasional yang tinggi.

Pertanyaannya, mampukah dukungan besar berbagai kelompok masyarakat tersebut menghantarkan kemenangan buat Jokowi pada 17 April 2019 nanti ?

Ini PR BESAR buat pendukung Jokowi !!!

Saya mempunyai analogi peristiwa yang sangat relevan dalam hal ini.

Pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017, secara kasat mata dukungan masyarakat Jakarta terhadap Ahok jauh lebih besar dibandingkan dukungan terhadap Anies. Tapi apa yang terjadi saat pencoblosan di bilik suara pada Pilgub putaran ke-2 ?

Ini data empirisnya :
Ahok kalah perolehan suara hanya sebesar 890.621 suara.
Akan tetapi orang yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 1.685.844 suara. Berdasarkan survei ada indikasi kuat mayoritas mereka adalah pendukung Ahok.

Dengan berbagai alasan para pendukung Ahok waktu itu banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya dan kebanyakan mereka adalah kaum kelas menengah atas. Padahal mereka ini yang paling heboh di media sosial dan di mall-mall. Mereka juga yang paling rajin mengikuti flashmob dan kegiatan hura-hura lainnya.

Bagaimana dengan pendukung Jokowi ?
Apakah mempunyai tipikal yang serupa dengan pendukung Ahok ?

Berdasarkan hasil survey lembaga yang independen, loyalitas pendukung Jokowi ternyata KALAH JAUH dibanding dengan pendukung toko sebelah.

Secara kuantitatif diperkirakan pendukung Jokowi yang mau datang ke bilik suara maksimal hanya 65%. Sedangkan pendukung toko sebelah hampir mencapai 100%. Ini realita yang menyakitkan, mengkhawatirkan sekaligus memprihatinkan. Namun hal ini bisa digunakan sebagai bahan perenungan bagi pendukung Jokowi agar mawas diri dan 100% mau menyatakan dukungan sampai ke bilik suara TPS pada tanggal 17 April 2019 nanti.

Pesan khusus saya kepada para pendukung Jokowi.
Dukungan deklarasi dimana-mana dan tampil "show off" hura-hura di ruang publik dan di mall-mall akan PERCUMA dan akan menjadi SIA-SIA kalau dukungan Anda tidak diteruskan sampai ke bilik suara TPS.

Jangan terpukau dengan hasil survey.
Berdasarkan hasil survey, katakanlah dukungan Jokowi saat ini mencapai 60%. Tapi kalau yang mau datang ke TPS hanya 60% dari jumlah itu maka perolehan suara yang didapat Jokowi akhirnya hanya 36%.

Coba bandingkan dengan kelompok toko sebelah. Meskipun dukungan mereka hanya 40%, tapi kalau semua pendukungnya mau datang ke TPS hasil akhirnya mereka akan mendapatkan 40% juga.
Otomatis mereka yang akan memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

Ikhlaskah kelompok kuda Unicorn menjadi penguasa negeri ini?
Bayangkan kalau kelompok toko sebelah berhasil memenangkan Pilpres 2019.

Di dalam kelompok mereka berkumpul gerombolan pro khilafah ex HTI dan teman-temannya.
Di barisan mereka ada kelompok Islam garis keras yang sangat intoleran.
Di kelompok juga mereka bergerombol para politikus oportunis seperti Amien Rais, Fadli Zon, Achmad Dhani, Neno Warisman, Mardani Ali Sera dkk.

Relakah negeri yang indah dan sedang bergerak ke arah kemajuan ini dikelola oleh mereka ?

Andai mereka berhasil menguasai negeri ini, lupakan harapan tentang Indonesia yang maju dan menjadi kekuatan ekonomi dunia.

Lupakan Indonesia yang berdaulat di bidang ekonomi, maritim dan penguasaan Sumber Daya Alam.
Dan bayangan para begundal rente ekonomi dan para mafia akan kembali leluasa menjarah aset negara. Mafia migas akan kembali tampil mendikte Pertamina. Mafia pangan seperti mafia daging sapi dan lainnya akan kembali merajalela.

Dan lupakan tentang kehidupan berbangsa yang indah dalam keberagaman.

Para kelompok Islam garis keras dan kelompok  pendukung pro khilafah akan menumpas habis kebhinekaan Indonesia. Mereka ini sejatinya penumpang gelap dalam Pilpres 2019. Dan mereka mempunyai tekad "Asal Bukan Jokowi". Karena bagi mereka Jokowi merupakan penghalang bagi kelompok pro khilafah dan Islam garis keras untuk menguasai negeri ini.

Ikhlaskah saudara-saudara negeri ini akan tercabik-cabik seperti Suriah ?

Saya sangat tidak ikhlas.
Sayapun sangat yakin semua orang Indonesia yang waras tidak akan ikhlas apabila negeri ini jadi mundur ke belakang atau menjadi negeri yang porak poranda terlanda virus intoleransi.

Kalau anda seperti saya, mari kita tingkatkan militansi kita dengan mendukung Jokowi sampai ke bilik suara TPS pada hari RABU, 17 April nanti. Meskipun pada saat itu bagi umat Nasrani adalah PEKAN SUCI (Minggu Palma, Rabu Abu, Kamis Putih, Jum'at Agung dan Minggu Paskah), tolong please hindari keluar kota memanfaatkan libur panjang.

Gunakan hak pilih Anda terlebih dahulu setelah itu baru Anda silakan berlibur.

Ingat pesan monumental dari Romo Magnis Suseno :

"Pemilu bukan sekedar kita menginginkan orang baik berkuasa, tapi yang utama adalah MENCEGAH ORANG JAHAT BERKUASA".

Anda sudah tahu pasti betapa jahatnya kelompok mereka, kan ?

Salam SATU Indonesia
21022019

#2019CoblosJokowi
#Jokowi1PeriodeLagi


Jakarta, 14/2 (Benhil) - Empat anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009 sampai dengan 2014 divonis empat tahun penjara ditambah denda sebesar dua ratus juta rupiah subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Keempat orang tersebut adalah anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumut periode 2009 s.d. 2019 Rijal Sirait; anggota Fraksi PPP DPRD Sumut periode 2009 s.d. 2019 Fadly Nurzal; anggota Fraksi Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN) 2009 s.d. 2014 DPRD Provinsi Sumut dan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat 2014 s.d. 2019 Rooslynda Marpaung, dan anggota Fraksi PPRN DPRD Provinsi Sumut 2009 s.d. 2014 dan Fraksi Hanura DPRD Provinsi Sumut 2014 s.d. 2019 Rinawati Sianturi.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Hariono, Kamis, menyatakan terdakwa 1 Rijal Sirait, terdakwa 2 Fadly Nurzal, terdakwa 3 Rooslynda Marpaung, dan terdakwa 4 Rinawati Sianturi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun ditambah denda Rp200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan," katanya.

Vonis itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta agar keempatnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan dakwaan pertama Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Keempatnya divonis karena menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dengan besaran berbeda-beda, yaitu Rijal Sirait mendapat sebesar Rp477,4 juta; Fadly Nurzal sebesar Rp960 juta; Rooslynda Marpaung sebesar Rp885 juta; dan Rinawati Sianturi sebesar Rp504,5 juta.

Majelis hakim yang terdiri atas Hariono, Hastoko, M. Anwar, Ugo, dan M. Idris M. Amin tidak membebankan uang pengganti kepada empat terdakwa.

Ia menjelaskan bahwa para terdakwa tidak dibebani uang pengganti karena sudah mengembalikan uang seluruhnya dan uang yang dikembalikan dapat disita dan dirampas oleh negara.

Khusus untuk terdakwa 4 Rinawati Sianturi mengembalikan Rp505 juta melebihi uang yang didapat sehingga majelis memerintahkan penuntut umum KPK untuk mengembalikan kepada terdakwa 4 sebesar Rp500 ribu.

Majelis hakim juga memerintahkan pencabutan hak politik keempatnya.

"Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD memperjuangkan rakyat yang diwakilinya sehingga tidak boleh koruptif. Untuk mencegah terpilihnya kembali, terdakwa juga harus mendapatkan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. Mencabut hak terdakwa dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun terhitung terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata hakim Hariono.

Uang suap tersebut diberikan mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho kader PKS (Partai Keadilan Sejahter), pertama untuk pengesahan terhadap LPJB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumut pada tahun anggaran (TA) 2012. Pembagiannya, anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebear Rp12,5 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp17,5 juta; ketua fraski mendapat Rp20 juta; wakil ketua DPRD mendapat tambahan Rp40 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp77,5 juta.

Kedua, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut TA 2013. Pembagiannya adalah anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebear Rp15 juta; anggota badan anggaran (banggar) mendapat tambahan sebesar Rp10 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp10 juta; ketua fraski mendapat tambahan Rp15 juta; wakil Ketua DPRD mendapat tambahan Rp50 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp150 juta.

Ketiga, pengesahan APBD Sumut TA 2014 yaitu sebesar Rp50 miliar kepada seluruh anggota DPRD Sumut. Pembagiannya melalui bendahara dewan yaitu Muhammad Alinafiah agar seolah-olah anggota DPRD provinsi Sumut mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.

Keempat, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut 2014 dan APBD Sumut TA 2015. Dalam kurun waktu September s.d. Desember 2014, Ahmad Fuad Lubis membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut, termasuk para terdakwa. Kelima, pengesahan terhadap LPJP APBD TA 2014. Perinciannya anggota DPRD mendapat Rp2,5 juta, ketua fraksi Rp5 juta, dan pimpinan DPRD Rp7,5 juta.

Atas putusan itu terdakwa Rijal Ritonga mengatakan langsung menerima putusan.

"Kami terima dengan harapan majelis hakim kami bisa dikembalikan ke Medan," kata Rijal.

Sementara itu, tiga terdakwa lain dan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pikir-pikir.

Medan, 12/2 (Benhil) - Manajemen PT PLN (Perseo) Wilayah Sumatera Utara menegaskan sebanyak 173 desa yang belum dialiri listrik di provinsi itu akan diatasi tahun ini, 2019.

"Dari 6.610 kelurahan/desa di Sumut, ada 173 desa yang belum dialiri listrik sehingga tahun 2019, pemerintah merencanakan akan mengatasinya," ujar Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan PLN Unit Induk Wilayah Sumut, Tumpal Hutapea di Medan, Senin.

Tumpal mengatakan itu saat diskusi tentang listrik desa bersama Anggota DPD RI, Parlindungan Purba.

Dia menyebutkan, dari 173 desa yang akan dialiri listrik tersebut, 65 desa akan dibangun atau diatasi Perusahaan Listrik Negara, sedangkan 50 desa akan dibangun lewat Program Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

"Sedangkan sisanya, 58 desa lagi tinggal perampungan karena sudah dibangun sejak tahun 2018," ujarnya.

Mengenai anggaran pengaliran listrik di tahun 2019, katanya, mencapai Rp212 miliar.

Dia mengakui, dari 173 desa yang akan dialiri listrik pada 2019, sebagian besar ada di Pulau Nias atau 88 desa.

Menurut Tumpal, dalam program listrik desa itu, PLN memerlukan dukungan semua pihak mengingat pemerintah juga tidak menganggarkan dana pembebasan lahan untuk proyek itu.

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengatakan diskusi listrik dengan PLN untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya baik di Senayan antara PLN dan Kementerian ESDM serta perbincangan di Sumut.

"Sebagai anggota DPD RI, saya harus memastikan program listrik desa harus berjalan. Semua desa di Sumut harusnya tidak ada lagi yang tidak berlistrik," katanya.

Parlindungan Purba menegaskan, hasil pertemuan dengan PLN dan Kementerian ESDM dan meninjau ke lapangan, menyimpulkan bahwa ke depannya untuk mendukung itu semua, perlu koordinasi kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, PLN, Kementerian ESDM dan semua pemangku kepentingan lainnya.

"Semua harus mendukung karena harusnya tidak ada lagi desa yang tidak berlistrik di Sumut," kata Parlindungan yang akan maju lagi sebagai calon senator.

Parlindungan meminta agar proses tender pembangunan listrik desa itu dibuka seluas-luasnya dan pengusaha tertarik dan menjalankan proyek listrik desa dengan baik dan benar, sesuai aturan dan prosedur yang ada.

Kinerja Pemeritah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sangat diapresiasi oleh salah seorang calon anggota DPRD Sumatera Utara dari PDIP, Janri Parkinson Damanik, pemilik akun Facebook https://www.facebook.com/parkinsondamanik. Beliau menuturkan, "Sangat baik, tidak ada kata terlambat. Setelah NKRI berdiri puluhan tahun, baru tahun ini masyarakat di sana akan segera menikmati aliran listrik, ada di kampungnya." Janri menambahkan, puluhan tahun warga desa di sana, menunggu hadirnya peran pemerintah melalui pembangunan di kawasan tersebut.

Janri Parkinson Damanik



Jakarta, 2/2 (Benhil) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menyatakan, pihaknya mendukung pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba yang juga kerap disebut sebagai "waterfront city" atau perkotaan di tepi perairan.

"Penjabaran dari KSPN itu dirumuskan dalam bentuk pariwisata yang terintegrasi seperti infrastruktur jalan, pariwisata di sekitar Danau Toba yang mereka sebut sebagai waterfront city," kata Ibnu Munzir dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Menurut Ibnu Munzir, hal tersebut juga merupakan bagian dari penataan lingkunga dalam rangka menjaga kelestarian danau Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara itu.

Ia juga mengemukakan, Komisi V DPR RI juga mendukung pembangunan jalan lingkar luar Danau Toba untuk mempersingkat jarak bagi wisatawan.

"Kami Komisi V DPR RI mendorong pembangunan jalan lingkar luar Danau Toba, pembangunan jembatan dan penataan lingkungan tempat ini. Adapun terkait dengan pembangunan RS dan pasar kita akan sampaikan dengan Komisi terkait," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan akan mengawasi guna memastikan pekerjaan terkait pengembangan pariwisata Danau Toba tersebut juga dapat berjalan lancar sehingga hasilnya juga dapat dirasakan berbagai kalangan warga.

Sementara itu, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air, Fauzi Idris mengatakan bahwa Kementerian PUPR mendukung peningkatan daya tarik Danau Toba khususnya Pulau Samosir.

"Pekerjaan pelebaran alur Tano Ponggol dirancang mampu memuat kapal besar berkapasitas tipe 2000 DWT (dead weight tonnage) dapat melintas di alur Tano Ponggol yang digunakan para wisatawan untuk mengelilingi Pulau Samosir, progres saat ini sudah mencapai 45 persen, dan ditargetkan selesai pada Desember 2019," papar Fauzi Idris.

Selain itu, Kepala BWS Sumatera II, Roy Pardede menambahkan untuk capaian pekerjaan masih sesuai target dimana rencana lebar alur 80 meter dan panjang alur 1,5 kilometer.

Untuk infrastruktur Jembatan, Direktur Jembatan Iwan Zarkasyi menjelaskan Kementerian PUPR sudah merancang konsep desainnya, yakni jembatan dengan model "cable stayed" dengan tiga tiang tungku mengadopsi filosofi adat Batak Dalihan Natolu.

Jembatan tersebut memiliki panjang 200 meter, sedangkan ketinggian tiang tungku sekitar 80 meter hingga 90 meter.

Pemilik akun Facebook Janri Parkinson Damanik, pelaku usaha dan aktivis di Sumatera Utara yang maju sebagai calon legislatif melalui PDIP pada Pemilu 2019, mengatakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi - JK, sangat diapresiasi. Kawasan tersebut pasti akan tumbuh berkembang, dengan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten, Pemrov Sumut dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat serta seluruh elemen masyarakat, terutama pelaku usaha.


 Janri Parkinson Damanik


Medan, 29/1 (Benhil) - Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membantu mengatasi masalah dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur sejumlah daerah di Sumut.

"Banyak proyek pembangunan di sejumlah daerah Sumut yang tertunda karena ada masalah. Untuk itu DPD RI sudah melaporkan dan berharap Menteri PUPR membantu mengatasinya," ujarnya di Medan, Selasa, usai bertemu menteri di Jakarta.

Wakil Ketua Komite II DPD RI itu menyebutkan, di Nias, misalnya pembangunan lima unit jembatan mengalami gangguan atau terhambat karena antara lain masalah pembebasan lahan.

Kondisi yang sama juga ditemui di wilayah Sumut lainnya termasuk gangguan proyek akibat faktor lain.

"Syukur Menteri PUPR merespon baik dan menyatakan siap bertemu atau menggelar rapat teknis bersama seluruh kepala derah di Sumut membicarakan berbagai masalah hambatan proyek infrastruktur," katanya.

Dengan duduk bersama dan menyamakan persepsi dan visi untuk mencari solusi mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, katanya, diharapkan pembangunan infrastruktur di Sumut berjalan lancar.

"Upaya yang dilakukan pemerintah daerah sudah semakin baik. Namun masih perlu lebih ditingkatkan dengan menggunakan metode-metode yang mudah dimengerti masyarakat," ujarnya.

Parlindungan yang juga Ketua Apindo Sumut itu menegaskan, sinergitas dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pembangunan di Sumut.

"Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sungai dan air di Sumut sangat dibutuhkan dan bisa terwujud kalau komunikasi dan koordinasi terjalin baik," katanya.

Parlindungan menegaskan, dalam pertemuan dengan Menteri PUPR, dia juga meminta Kementerian PUPR juga segera mungkin mewujudkan penggunaan karet (lateks) untuk campuran aspal.

Dengan cara itu. ujar Parlindungan, harga karet bisa naik kembali.

Parlindungan menegaskan, akibat harga jual yang murah, petani karet banyak beralih pekerjaan bahkan menjual atau menebang pohon karetnya. (Evalisa Siregar)

Oleh Syaefudin Simon



“Ini tak biasa. Alumni UI mendukung alumni UGM,” kata Dr. Satrio Arismunandar, penulis dan wartawan, salah seorang panitia Deklarasi Alumni UI for Jokowi.

Ternyata, masyarakat menyemut di kawasan Gelora Bung Karno. Untuk mendukung Jokowi. Tak hanya alumni UI yang datang. Tapi juga alumni UGM, UNPAD, ITB, dan hampir semua PTN dan PTS di Jakarta. Bahkan para “pini sepuh” UI yang berusia 80-an tahun ikut meramaikan deklarasi tersebut.

“Persertanya 12 juta,” seloroh Henny Girarda, sahabatku yang aktivis Projo, bercanda. Sebuah canda bermakna ganda di Tugu Monas sana.

Seorang dokter alumnus UI, Sudibyo, yang datang deklarasi menyatakan: “Saya sebetulnya bukan pengagum Jokowi. Saya datang untuk membela kebenaran dan akal sehat. Dalam Pilpres 2019, semua itu berada pada Jokowi.”

Melihat gempita Deklarasi UI for Jokowi, tiba-tba pikiranku melayang ke peristiwa bersejarah lima tahun lalu. Usai pelantikan Jokowi, rakyat Jakarta arak-arakan menyambut presiden baru.

Sungguh sepanjang hidup saya, belum pernah ada penyambutan rakyat untuk presiden baru usai pelantikannya yang demikian meriah (20/10/2014) . Rakyat ‘menyemut’ mengiringi perjalanan Jokowi dari Senayan sampai Istana Merdeka.

Fenomena ini hanya mungkin terjadi karena rakyat merasa terwakili dan hadir dalam sosok Jokowi. Dalam kalimat, Bang Sabeni, warga Aren Jaya, Bekasi Timur, “Anak saya, rakyat kecil, sekarang bisa bercita-cita jadi presiden seperti Jokowi. Jika melihat presiden-presiden sebelumnya, cita-cita anak saya menjadi presiden hampir mustahil.”

Bang Sabeni benar! Pria kurus berwajah ndeso yang lahir dari keluarga wong cilik yang resmi jadi presiden itu adalah rakyat kecil. Jokowi adalah bagian dari mayoritas warga negara yang hidupnya susah. Lalu bekerja keras, berjuang dengan cucuran keringat untuk mengangkat nasibnya. Jokowi adalah cermin rakyat kecil yang sukses karena kerja keras, prihatin; percaya Tuhan selalu menolong orang yang bekerja dan berdoa.

Itulah Jokowi. Itulah Kita


Siapa sangka, anak kecil yang tinggal di gubug pinggir kali, yang pernah ketakutan dan menangis karena rumah gubugnya dibongkar “petugas” tanpa ganti rugi itu, kini menjadi orang nomor satu di negeri ini? Dalam film berjudul “Jokowi” tergambarkan, betapa kehidupan bocah lanang yang lahir dari pedagang bambu di Pasar Gilingan Solo itu benar-benar sangat sederhana.

Orang tuanya, Noto Mihardjo, hanya pedagang bambu dan penyerut kayu yang bekerja keras untuk sekadar bisa menghidupi keluarganya. Sering terjadi untuk makan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya, dia terpaksa ngutang atau menjual barang apa saja yang bisa menghasilkan uang. Bahkan untuk membantu ekonomi orang tuanya, Jokowi kecil pun rela menjadi ojek payung di Pasar Gilingan. Hanya doa dan nasehat sang ibu, Sujiatmi, yang membuat Jokowi tenteram, tabah, dan tak putus asa menghadai sempitnya kehidupan.

Dari latar belakang kehidupan wong cilik seperti itulah Jokowi tumbuh. Kerja keras dan doa dari ayah dan ibunya agar kehidupannya “berubah” kemudian didengar Tuhan. Setapak demi setapak, ekonomi keluarga Nitimihardjo tumbuh. Jokowi pun bisa kuliah dan punya harapan merajut kehidupan yang lebih baik.

Lalu, kehidupan pun berjalan apa adanya. Mengalir tanpa bisa dibendung. Dan seperti kita semua ketahui, tanpa “kehendak Jokowi” tiba-tiba ada tokoh partai politik yang “melamar”nya menjadi wali kota Solo. Sukses di Solo, ada orang yang mengusungnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Baru setahun jadi gubernur, Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri, menyalonkannya menjadi Presiden RI. Dan rakyat pun berbondong-bondong mendukungnya. Jutaan relawan mendukung kampanye untuk Jokowi dengan dana dan tenaganya masing-masing. Tanpa imbalan, tanpa pamrih. Ini adalah sebuah fenomena yang belum pernah terjadi dalam pilpres-pilpres sebelumnya. Tuhan sepertinya sedang menjukkan kekuasaanNya.

Jokowi – seperti diakuinya dalam wawancara denga harian Kompas, Senin (20/10/014) -- tak pernah berpikir akan jadi presiden di usia semuda itu. Bahkan mimpi pun tidak. Cita-cita saya, kata Jokowi, hanya ingin jadi pengusaha kayu.

“Saya ini anak tukang kayu dan cita-cita saya jadi pengusaha kayu,” katanya. Menjadi Wali Kota Surakarta tidak bermimpi, Gubernur DKI juga begitu, apalagi menjadi presiden, berpikir saja tidak, apalagi bercita-cita,” ungkapnya.

Tapi itulah garis tangan kehidupan anak manusia. Orang Jawa bilang, urip mung sak dermo nglakoni. Maksudnya: hidup itu hanya sekedar menjalani saja. Orang boleh punya cita-cita, tapi tetaplah yang menentukan Tuhan juga. Ini ajaran agama yang sangat esensial agar orang bisa menerima takdir. Menerima ketentuan Tuhan. Sebuah ajaran Jawa yang sederhana tapi mengandung nilai-nilai luhur.

Itulah sebabnya ketika pada musim kampanye Pilpres 2014 ada orang yang menjuluki Jokowi hanya calon presiden boneka, maka saya berpikir: Jokowi memang boneka. Boneka Allah.

Jika manusia percaya bahwa dirinya hanya “Boneka Allah” maka apa pun hasil dari usaha kerasnya untuk meraih cita-cita, itulah yang harus diterima dengan lapang dada. Urip mung sak dermo nglakoni.

Fenomena Jokowi jadi presiden, bagi orang Jawa memang khas njawani! Dalam mitologi Jawa, ada kisah munculnya “Satria Piningit” yang akan menjadi “Raja Jawa” yang adil dan merakyat. Konon, Satria Piningit yang “tersembunyi” dan lahir dari kalangan wong cilik yang tinggal di pinggir kali ini, berwajah ndeso dan sederhana. Siapakah dia, Jokowikah dia?

Sesepuh Jawa yang juga tokoh partai politik, Suhardiman, yakin bahwa Jokowi adalah Satria Piningit itu. Sukardi Rinakit, seorang intelektual yang njawani, menulis di harian Kompas bahwa Jokowi adalah Satria Piningit yang digambarkan Joyoboyo itu.

Rumah orang tuanya yang di pinggir kali, hidupnya yang sederhana, dan wajahnya yang ndeso, itulah pertanda Satria Piningit. Dan Satria Piningat punya tentara dan pendukung yang tak kelihatan.

Mungkin, dalam perspektif zaman internet, bala tentara dan pendukung yang tak kelihatan itu adalah “para relawan, sahabat dan simpatisan Jokowi” di dunia maya. Di media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan lain-lain, mereka secara sukarela mendukung Jokowi. Peran mereka dalam memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu pun amat besar. Betulkah itu?

Wallahu a’lam. Hanya Tuhan yang Tahu. Satu hal yang jelas, sebagai orang Jawa, Jokowi niscaya percaya bahwa urip mung sak dermo nglakoni. Jokowi mendapat mandat “Langit” untuk menjadikan nusantara sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi. Adil makmur kertoraharjo.

Bagi orang Jawa – seperti diyakini Jokowi – kekuasaan itu datang dari “Langit”. Tidak bisa dicari. Proses demokrasi boleh saja berlangsung, kampanye boleh saja menggebrak, tapi “wahyu kedaton” akan turun kepada siapa yang dikehendakiNya. Itulah sebabnya, ketika musim kampanye lagi ramai-ramainya, saat mana Jokowi dibully dan difitnah, ia hanya merespon dengan kalimat: ora opo-opo. Sebuah kalimat yang menunjukkan kepasrahan seorang manusia kepada Sang Maha Pencipta.

Dalam frase yang lain, kalimat ora opo opo mempunyai makna yang identik dengan Gusti Allah mboten sare (Tuhan tidak tidur). Arti dari semua itu, bahwa nasib seorang manusia adalah hak Tuhan. Mau dihujat, mau dihina, mau didiskreditkan, kalau Tuhan berkehendak yang lain, tak ada yang bisa menghalanginya. Fenomena Jokowi telah membuktikannya.

Pesta rakyat yang meriah di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia menyambut Presiden Baru – kini mendukung untuk Presiden RI lima tahun mendatang -- memang fenomenal. Tapi masalah yang dihadapi Jokowi pun untuk “membenahi” Indonesia tak kalah fenomenal. Dari masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama – semuanya amat kompleks. Termasuk menghadapi fitnah dan hoax di luar nalar. Tapi semua itu, bagi Jokowi rapopo. “Fitnah dan hoax akan membakar para pembuat dan penyebarnya,” ujar Jokowi kalem. Pasrah.

Negara sebesar Indonesia dengan penduduk 275 juta lebih, memang memerlukan pemimpin yang berintegritas, mau bekerja keras, dan mendapat dukungan rakyat. Dan rakyat Indonesia kini punya harapan besar untuk merubah nasibnya melalui kepemimpinan Jokowi-Kalla.

Selamat Bekerja Presiden Wong Cilik! Kita rakyat kecil, selalu mendukungmu!

All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.