Berita menarik hari ini yang disuguhkan oleh Antara, terkait pertunjukan budaya di Swiss dengan warna Sulawesi sangatlah membanggakan ujar Atto Sakmiswa Sampetoding di Jakarta.

Kantor berita Indonesia tersebut menyuguhkan informasi tentang Replika Kapal Pinisi berlayar di tengah ruangan pertunjukan kesenian "Warna Sulawesi Selatan" di Solothurn, Swiss dengan menampilkan pertunjukan kesenian khas Toraja, Bugis, dan Makassar kerja sama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Eropa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan KBRI Bern, Minggu.

Duta Besar Republik Indonesia Bern, Muliaman Hadad, menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap penyelenggaraan acara "Warna Sulawesi Selatan". Melalui acara ini, diharapkan bukan hanya untuk mempererat kerukunan tetapi juga menjadi penyemangat kelompok masyarakat yang ingin menampilkan pertunjukan kesenian di tanah Swiss.

Kebudayaan Indonesia tentu saja sangat kaya dan beragam, kami dukung kelompok masyarakat lainnya yang ingin menampilkan kebudayaan masing-masing", ujarnya.


Atto Sakmiwata Sampetoding sangat mengapresiasi acara tersebut dan mengatakan, dengan kegiatan itu, sesama warga Sulawesi dapat bertemu, berinteraksi melepas rindu serta menunjukkan kepada orang lain tentang kekayaan budaya Indonesia yang beragam, berbeda di berbagai daerah di nusantara.

Pensosbud KBRI Bern dalam keterangan kepada Antara London, Minggu mengatakan acara yang dikemas dengan drama Kapal Pinisi yang menyusuri berbagai kota di Sulawesi Selatan, menampilkan peragaan busana dan tari-tarian khas Toraja, Bugis, dan Makassar untuk memeriahkan acara.

Pengunjung juga disuguhkan makanan, kuliner khas Sulawesi, seperti Coto Makassar, ayam rica, sambal dabu-dabu, ikan cakalang, dan lain sebagainya. "Kami usahakan semua bahan makanan, busana, aksesoris, dan alat musik kami datangkan langsung dari tanah Sulawesi", ujar Ketua Panitia, Indah Dietrich.

KKSS Eropa merupakan asosiasi masyarakat asal Sulawesi Selatan yang berdomisili di Eropa. Setiap tahunnya KKSS Eropa berupaya mengadakan pertunjukan khas Sulawesi Selatan di berbagai negara Eropa. Adapun "Warna Sulawesi Selatan" merupakan pagelaran ketiga yang diprakarsai KKSS Eropa.(ZG)

Anak Indonesia Korban Bom
Anak Indonesia korban bom Samarinda, adakah perhatian KPAI?

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tidak usah ikut-ikutan ngurusin bulutangkis. Tidak ada eksploitasi anak di PB Djarum. Yang menyelenggarakan pembinaan olahraga bulutangkis itu Djarum Foundation. Bukan pabrik rokoknya. Djarum sudah 50 tahun membina bulutangkis. Tanpa Djarum tak akan lahir Lim Swie King, Hastomo Arbi dan generasi pertama setelah Tan Joe Hok.

KPAI tidak usah gaya-gayaan sok bermoral. Sok pakai undang-undang. Tidak usah mengurus audisi bulutangkis. Bahkan dalam pembinaan bulutangkis di Djarum sana, anak didik yang kedapatan merokok pasti dikeluarkan. Out. DO. Terlepas dari Djarum menjual rokok. Pun tidak ada satu pun mantan anak didik Djarum menjadi bintang rokok. Tidak ada satu pun.

KPAI mendingan mengurus anak-anak perokok. Mengurus warung rokok yang menjual rokok kepada anak-anak sekolah. Pantengi tuh warung-warung, kios-kios, toko yang menjual rokok dan alkohol ke anak-anak. KPAI tidak usah belagu sok suci mengurusi bulutangkis.

Plototi juga tuh para pengemis di perempatan jalan. Rebut dan ambil anak yang disewakan oleh orang tuanya untuk mengemis. Bukan anak-anak seusia 12 tahun, seperti para bibit pemain bulutangkis. Itu anak-anak bayi. Orok. Terpapar knalpot. CO2. Debu. Hujan. Panas. KPAI tidak peduli karena tidak ada duitnya anak-anak itu. Mereka kelompok terbuang.

KPAI tidak punya rasa nasionalis sama sekali. KPAI menjadi organisasi yang bebal. Ingin tampil. Ingin pamer. Sok pamer kekuatan. Padahal yang dilakukan KPAI hanyalah upaya untuk menggembosi olahraga bulutangkis. KPAI ingin agar dunia olahraga Indonesia memble, bobrok, tidak berprestasi seperti sepakbola. PB Djarum telah mengambil alih tanggung jawab membina olahraga bulutangkis.

Dan, hanya bulutangkis yang konsisten menyumbang medali emas di OLIMPIADE. Artinya PB Djarum dan PB PB lain mengambil peran dan menyumbang puluhan miliar rupiah untuk mendidik anak-anak yang memiliki bakat bermain tepok bulu angsa ini.

KPAI mendingan membubarkan diri saja. Tidak ada gunanya sama sekali KPAI ada di Indonesia. Karena KPAI tidak mengurus hal yang pokok. Anak-anak jalanan. Bayi-bayi di pinggir jalan. Memeriksa anak-anak yatim kelaparan di panti asuhan.

KPAI harusnya memeriksa PAUD atau SD yang mengajarkan anak-anak untuk membunuh. Mengajarkan kebencian. Mengajarkan benci kepada NKRI. Anak-anak yang secara psikis dididik oleh para guru bigot, yang hasilnya membenci NKRI. Urus itu. Tak usah urusi bulutangkis.

Bisa jadi KPAI menjadi bagian perjuangan kelompok tertentu yang ngawur. Kelompok yang mendorong kisruh. Tidak bijaksana melihat suatu kasus. Tidak bisa membedakan Djarum Foundation dan Pabrik Rokok Djarum. Hanya karena namanya Djarum dan Djarum adalah gudangnya duit. Yang punya adalah orang terkaya di Indonesia. Punya BCA segala. Maka dengan entengnya KPAI menyasar Djarum. Dan yang dihantam soal audisi bulutangkis.

Sekali lagi, KPAI nggak usah mengurus soal audisi bulutangkis. Saya jamin tidak ada eksploitasi anak dari sejak audisi, pembinaan, pelatihan, dan bahkan setelah menjadi pemain. Daripada melihat pembinaan bulutangkis di PB Djarum hilang, mendingan KPAI dibubarkan saja. Tidak berguna sama sekali KPAI. (Penulis: Ninoy N Karundeng).




Gelombang unjuk rasa di Kota Jayapura, Papua memanas pada Kamis, 29 Agustus 2019. Massa yang berasal dari Kabupaten Jayapura, Waena, Perumnas 3, dan wilayah Kota Jayapura serta perwakilan dari mahasiswa protes terhadap dugaan tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya.

Kerumunan massa membakar Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), merusak Lembaga Pemasyarakatan dan pertokoan di Abepura serta membakar mobil di jalan raya. Tak hanya itu, massa melakukan penjarahan.

Walaupun kondisi Kota Jayapura sudah terkendali, tapi hingga Jumat, 30 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 WIT situasi masih mencekam. Demi keamanan dan keselamatan, warga memilih untuk mengungsi ke Markas TNI AL di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Kepala Biro Penerangan Masyaralat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, aparat TNI-Polri bernegosiasi dengan massa untuk menghentikan aksi. Tapi tiba-tiba sekitar seribu orang tiba-tiba datang ke lokasi dari berbagai penjuru. Mereka bahkan membawa senjata tajam dan diduga membawa senjata api.

Akibatnya terjadi adu tembak antara aparat dengan massa. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto mengatakan kronologi kerusuhan di Deiyai, Papua diawali ketika ribuan orang membawa senjata tradisional, seperti panah, parang, dan batu. Mereka lalu melakukan aksi anarkis dengan melempar aparat keamanan.

“Kondisi massa semakin tidak terkendali dan anarkis dengan melakukan penyerangan terhadap kendaraan dan aparat keamanan TNI yang sedang mengamankan aksi dengan menggunakan panah dan parang serta terdengar tembakan dari arah massa,” kata Eko, Rabu, 28 Agustus 2019.

Dampak dari kejadian itu mengakibatkan dua warga sipil meninggal dunia, seorang warga mengalami luka tembak, dan satu orang terkena anak panah. Sedangkan satu anggota TNI bernama Serda Rikson meninggal dunia dan lima aparat lain mengalami luka berat akibat anak panah.

Aktivis Media Sosial Denny Siregar mengatakan peristiwa di Papua bukanlah gerakan spontan, tapi ada rekayasa dengan pola lain catatannya dapat dibaca di sini. Teriakan seseorang dengan kata “monyet” kepada mahasiswa Papua di Surabaya hanyalah trigger.


Pak Jokowi,
Sejak Pilpres 2014 lalu, kami kaum minoritas adalah pendukung setia Anda. Benar, suara kami mungkin cuma sekutil, namun kami adalah penentu. Kami adalah "Swing Voter", kepada siapa kami berayun maka ia-lah yang akan jadi pemenang.

Melihat selisih suara pada Pilpres yang lalu, dapat kami pastikan bahwa penentu kemenangan Anda adalah kami: SUARA MINORITAS. Tanpa suara minoritas yang hampir 100% bulat, Anda tidak akan duduk menjadi Presiden, baik pada periode yang lalu maupun sekarang.

Ketahuilah Pak Jokowi...
Satu-satunya alasan mengapa kami tidak memilih Prabowo, rival Anda, adalah karena ia dikelilingi kaum, tokoh dan ormas radikalis yang menurut kami berpotensi akan mengancam keberadaan NKRI dan kebebasan kami dalam beribadah.

Lalu, apa yang kami dapat wahai pak Jokowi? Mana balas budimu kepada kami? Hampir setiap hari kami "disuguhi" tontonan dan berita yg membuat hati kami nyeri, Gereja ditutup paksa, dilarang, didemo, dirusak, dibakar, disegel dengan dalih ketiadaan ijin. Padahal berpuluh ribu masjid di seluruh Indonesia juga berdiri tanpa IMB/ijin semestinya. Dan ironisnya, gereja kami yg sudah lengkap ijin-nya tetap saja dihancurkan, dengan bom!


Pak Jokowi...
Kami tidak pernah meminta banyak. Walau negeri ini bukan negara Islam, kami tak pernah cemburu melihat Islam selalu diistimewakan dalam berbagai hal.

Kami tak pernah menuntut didirikan Christian Center sebagaimana Islamic Center yg berdiri dimana-mana. Kami tak pernah menuntut harus ada Sekolah-sekolah Kristen Negeri di pelosok tanah air.

Kami juga tak menuntut adanya Universitas/Institut Kristen Negeri, walau di daerah mayoritas Kristen sekalipun. Kami tak menuntut adanya "Gereja Negara" sebagmana Masjid Istiqlal. Dan kami tak pernah menuntut negara ikut campur membantu agar kami dapat beribadah/berziarah ke Israel, ke tanah suci kami, dst.

Permintaan Kami Cuma Satu

Biarkanlah kami bebas beribadah sebagaimana yang sudah dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945: Jangan persulit kami beribadah. Jangan halangi kami mendirikan rumah ibadah dengan berbagai dalih diskriminatif dan ketidakadilan. Cabut SKB 2 Menteri yang pernah Anda janjikan pada tahun 2014 lalu.

Begitu hebatnya negeri ini, dimana setiap orang jauh lebih mudah dan jauh lebih bebas mendirikan lapak judi, lapak pelacuran, lapak narkoba dll dibandingkan mendirikan gereja yg 100% untuk kebaikan dan kemulian Tuhan.

Berlebihan-kah permintaan di atas, wahai Pak Jokowi, Presiden kami?

Ttd.
Luc Martin Sitepu
FORUM SOSIAL POLITIK


Dalam tulisan saya yang pertama di sosmed Sabtu, 24/8/2019 sudah menyatakan penolakan rencana Gubsu Bapak Edy Rahmadi. Penolakan saya karena sangat merugikan perekonomian rakyat Batak. Warga tidak ingin Gubsu Edy membawa politik agama ke Danau Toba dan menolak wisata Halal Syariah. Mengingat daerah Danau Toba adalah wisata budaya, icon pusat sejarah suku Batak dan sejarah agama Nasrani yang menganut agama Nasrani 99%.

Dalam tulisan saya yang petama bisa dikatakan lebih 95% mendukung argumentasi saya dan sangat menolak dan mengecam rencana program Bapak Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi.

Dalam hal polimik ini, pemerintah daerah Bupati Tobasa, Samosir dan Humbang Hasundutan harus ikut dan turun mendukung penolakan rakyat.

Bupati dan Wakilnya dipilih rakyat dan dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin serta menjaga tradisi budan dan agama Nasrani supaya tidak terganggu. Oleh sebab itu, ketiga Bupati harus ikut bersama rakyat untuk menolak rencana Gubsu Edy. Sebagai Bupati tentu punya wewenang untuk menolak kebijakan gubernur jika merugikan rakyat yang dipimpinya. Terkusus yang merugikan perekonomian rakyat, melemahkan budaya adat istiadat dan agama setempat.

Adapun poin kebijakan Gubernur Sumatera Utara Edy untuk Danau Toba yang sangat ditolak dan tidak ada tolerir adalah:

  • Menolak untuk menertipkan ternak babi dan pemotongan ternak babi.
Selama ini, tidak ada pernah warga Batak di kawasan Danau Toba memotong ternak babi sembarang tempat. Tidak pernah memotongnya di jalan atau di perairan danau. Jikapun ada pemotongan dan memasak daging babi di halaman rumah warga, itu hanya pada saat acara pesta. Jadi Gubsu Edy jangan merusak kebisaan dan kegiatan acara pesta sehingga kami menjadi sulit untuk mengadakan pesta.

  • Warga Batak sangat menolak diterapkan wisata Halal Syariah.
Wisata Danau Toba adalah daerah di kelilingi beberapa Kabupaten dan menganut agama Kristen lebih 99%. Selama ini sudah banyak kegiatan kuliner khas Batak Kristen. Dengan aturan wisata Halal Syariah tentu akan sangat merugikan perekonomian warga Batak. Dimana dengan wasita Halal Syariah kelak akan melarang kuliner Batak Kristen untuk beraktifitas di kawasan wisata Danau Toba. Terkusus daerah ini adalah daerah Nasrani. Namun warga Batak tidak keberatan restoran atau kuliner Muslim diadakan.

  • Warga Batak sangat menolak rencana Gubsu Edy untuk membangun beberapa Mesjid di kawasan wisata Danau Toba.
Rencana pembangunan Mesjid tidak ada kaitanya untuk lebih memajukan industri wisata Danau Toba. Mengingat warga di daerah ini 99% menganut agama Nasrani dan pusat budaya adat Batak. Jika untuk kebutuhan wisatawan Muslim, Danau Toba banyak hotel dan setiap hotel memiliki Musolah untuk Sholad. Dan warga Batak tidak pernah keberatan hotel memfasilitasi sebuah Musolah.

  • Semua panitia tim pembangunan wisata Danau Toba harus berasal dari putera Batak Kristen.
Mengingat daerah ini adalah icon dan pusat budaya adat istiadat Batak dan daerah Nasrani, maka putera Batak yang lebih paham kebutuhan wisata Danau Toba. Hal ini untuk tetap terjaganya budaya dan agama Nasrani. Bagaimanapun cita-cita putera Batak adalah menjadikan kawasan ini menjadi wisata Budaya seperti Bali. Kemampuan putera Batak dan budayanya akan mampu menjadikan wisata Danau Toba ini lebih indah dan maju seperti Bali. Bahkan konsep dan pengolaan dari tim pembanguna wisata Danau Toba dari putera Batak akan mampu mengundang banyak wisatawan dari mancanegara dan nasional setiap harinya. Oleh sebab itu,  berikan putera Batak Kristen menjadi tuan di daerahnya sendiri untuk menentukan nasip dan kemajuan daerahnya.

Selama perencanaan kawasan Danau Toba dikembangkan, Bapak Presiden sudah sering berkunjung ke daerah Danau Toba. Dalam berbagai kunjunganya, Bapak Presiden hanya fokus untuk pembangunan infrastruktur dan memajukan budaya daerah wisatawan ini. Yang paling menarik adalah Bapak Presiden lebih memperhatikan untuk memajukan dan mempertahankan tradisi budaya dan rumah adat serta kerajinan budaya Batak seperti tenun ulos. Kebijakan Bapak Presiden Jokowi lah yang kami idamkan bukan kebijakan Bapak Gubsu Edy hanya program agama Islam.

Sedangan Bapak Gubsu Edy tidak ada gebrakan untuk membangun Danau Toba tapi datang hanya untuk membawa agenda agama Muslim kedaerah ini denga penerapan wisata Halal Syariah.

Bapak Gubsu Edy sebaiknya bekerja untuk pembangunan, jangan sibuk dengan agenda agama. Yang perlu Bapak pahami bahwa daerah Toba itu adalah daerah Nasrani dan pusat budaya adat istiada Batak jadi jangan mencoba mensyariahkan daerah toba.

Apapun yang terjadi, kami putera Batak akan menjaga dan mengawasi daerah Batak dari agenda politik agama Islam. Fakta yang terjadi aturan Syariah dalam industri wisata akan menjadikan wisata yang tidak sulit berkembang karena aturan-aturan Syariat Islam. Indonesia adalah negara Pancasila dan kawasan Danau Toba adah daerah Nasrani. Oleh karena itu, jangan membawa Syariah Islam ke kawasan wisata Danau Toba.

Bapak Gubsu dan para Bupati, mari kita diskusikan masalah ini dan libatkan putera Batak karena kami harus menjadi raja dan tuan di daerah kami sendiri.

Salam Danau Toba.

Zainal Nainggolan



Sampah plastik menjadi permasalahan di Indonesia yang hingga kini belum terpecahkan. Semakin hari kian bertambah volume limbah dan menjadi tidak terkendali. Apalagi masih belum adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan dampak yang ditimbulkan. Fenomena sampah plastik ini dikritik turis asal India Srishti Tehri yang mengunjungi Kalimantan Barat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Jenna R. Jambeck dari University of Georgia, pada 2010 terdapat 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4,8-12,7 juta ton di antaranya terbuang dan mencemari laut.

Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48-1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. China memimpin dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke laut sekitar 1,23-3,53 juta ton per tahun. Pencemaran plastik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Kini industri minuman di Tanah Air merupakan salah satu sektor yang pertumbuhannya paling pesat. Pada kuartal I-2019, pertumbuhan industri pengolahan minuman mencapai 24,2 persen secara tahunan (YoY) hanya kalah dari industri pakaian jadi.

Komentar Srishti Tehri, Turis Asal India

Masalah sampah plastik ini terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air, salah satunya adalah di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak, Sintang, Singkawang. Turis asal India, Srishti Tehri terkejut melihat banyaknya sampah plastik di wilayah tersebut. Dia mengunggah video gunungan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) di lokasi itu melalui akun Instagram pribadinya, @srish_teee.

“Halo, ini Srishti dari India, dan saya sudah berkeliling selama tiga minggu di negeri Anda yang indah, Kalimantan Barat, Indonesia,” tulis Srishti, pada 13 Juli 2019.

Srishti sudah mengunjungi beberapa tempat wisata yang sangat indah, termasuk lahan basah, hutan, gunung, telah merasakan budaya suku-suku, makanan, dan kehangatan. Ia juga menjelajahi Kota Pontianak, Sintang dan Singkawang.

Perempuan berusia 24 tahun itu mengatakan kekhawatirannya tentang tingginya tingkat polusi plastik di daerah tersebut. Banyak dari kita yang tak menyadari bahwa plastik akan bertahan lebih dari bumi. Dalam video yang diunggahnya itu, Srishti melihat ada banyak plastik. Ada ban, tas sekali pakai, ada sedotan, pembungkus camilan, dan lainnya.

Srishti mengatakan, kita harus sadar mengonsumsi sampah plastik sekali pakai, terutama ketika sedikit melakukan daur ulang. Video Srishti ternyata diunggah vokalis Kotak, Tantri Syalindri, lewat akun Instagram pribadinya, Minggu, 21 Juli 2019.

“Renungan! Perlukah plastik?” kata Tantri sebagai keterangan video yang kemudian menjadi viral.

Dampak Sampah Plastik

Plastik digunakan sekitar 50 tahun lalu, kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam satu tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Untuk membuatnya, diperlukan 12 juta barel minyak per tahun dan 14 juta pohon ditebang.

Fakta tentang bahan pembuat plastik, (umumnya polimer polivinil) terbuat dari polychlorinated biphenyl (PCB) yang mempunyai struktur mirip DDT. Serta kantong plastik yang sulit untuk diurai tanah hingga membutuhkan waktu antara 100 hingga 500 tahun. Akan berdampak antara lain:

1. Tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah.

2. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing.

3. Polychlorinated biphenyl (PCB) yang tidak dapat terurai meskipun termakan binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan.

4. Kantong plastik akan mengganggu jalur air yang teresap ke dalam tanah.

5. Menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah.

6. Kantong plastik yang sukar diurai, mempunyai umur panjang dan ringan akan mudah diterbangkan angin hingga ke laut sekali pun.

7. Hewan-hewan dapat terjerat dalam tumpukan plastik.

8. Hewan-hewan laut, seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya.

9. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya.

10. Pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai yang menyebabkan banjir.


Generasi milenial mempunyai peluang besar untuk masuk ke dalam Kabinet Kerja Jilid 2 atau pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Sebanyak empat nama mantan aktivis memiliki peluang besar masuk pemerintahan.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan sosok menteri dari generasi milenial sangat dibutuhkan untuk menguatkan visi Indonesia maju yang disampaikan Presiden Joko Jokowi. 

“Pak Jokowi menginginkan menteri muda. Saya rasa bukan sekadar basa-basi, tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh akan beliau lakukan,” kata Qodari dalam diskusi publik DPP KNPI dengan tema Peranan Milenial Dalam Visi Indonesia Maju yang diadakan di Media Center KNPI, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.

Dia mengatakan menteri milenial dibutuhkan karena Presiden Jokowi menginginkan menteri yang berani, inovatif, dan meninggalkan pola-pola lama.

Pengamat kebijakan publik Yudhi Simorangkir mengatakan calon menteri dari kalangan milenial tidak cukup hanya dilihat dari segi intelektualitas, kekuatan ekonomi, ataupun darah biru politik.

“Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa kriteria menteri adalah memiliki kemampuan manajerial yang baik, memiliki integritas, dan mampu mengeksekusi. Jadi belum tentu anak dari tokoh elit politik ataupun pengusaha serta merta cocok menjadi menteri. Justru yang memiliki pengalaman manajerial dalam organisasi, serta yang paling utama. Selama ini calon menteri tersebut komitmen terhadap Pancasila dan keberagaman,” kata Yudhi.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) R Saddam Al Jihad menyodorkan empat nama mantan aktivis dari Kelompok Cipayung yang layak menduduki kursi menteri untuk mewakili generasi milenial.


Empat Mantan Aktivis Milenial

1. Mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013-2015 Arief Rosyid. Arief yang berprofesi sebagai dokter gigi dan Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia ( Sekjen DMI) ini berpotensi mengisi kabinet sesuai bidangnya yaitu kesehatan dan keagamaan.

2. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2014-2017 dan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Sekjen Samawi) Aminuddin Ma'ruf yang mempunyai visi nasionalis religius mempunyai potensi untuk masuk di kabinet pemerintahan 2019-2024.

3. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) periode 2016-2018 Sahat Martin P. Sinurat. Lulusan ITB ini potensial masuk kabinet pemerintahan 2019-2024, ditambah dengan adanya rumah milenial yang dia inisiasi.

4. Mantan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) periode 2011-2013 dan 2013-2015 Twedy Noviady Ginting. Dia adalah sosok nasionalis yang menjaga Pancasila sebagai ideologi pemersatu, potensial masuk dalam kabinet pemerintahan 2019-2024.

Video viral dari seorang pendeta di NTT (Nusa Tenggara Timur) menanggapi video yang baru-baru ini dibagikan berantai, pidato yang berapi-api oleh Yahya Waloni. Pada video tersebut dia yang mengaku pernah jadi pendeta, membicarakan penganut agama lain dengan sikap cenderung mengejek mereka.

Tanggapan warganet di Facebook, Twitter banyak yang mengatakan video pidato Yahya Waloni, sangat berpotensi memicu gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun di negara yang bhineka tunggal ika dengan beragam agama dan kepercayaan yang hak dan kewajibannya sama di muka hukum.

Silahkan disimak Pendeta Mell Atock menanggapinya melalui video. Berguna untuk siapa saja, baik itu penceramah yang menyejukkan maupun aliran metal, begitu juga bagi penganut agama yang berbeda. Termasuk bagi pedagang kecap yang merasa mereknya lebih unggul dan nomer satu di muka bumi. Dengar saja, tidak perlu emosi, semoga berguna dan mencerahkan.



Pendeta Mell Atock, NTT





Penulis. Abdul Malik (Wakil Sekretaris  KKI, Ketua AMBB)

Monas dan Jakarta tidal lagi menjadi simbol perlawanan ketidak sukaan kepada Pemerintahan Joko Widodo.

Para bonhir atau cukong politik mengalihkan gerakan perlawan ke daerah yang di kemas secara halus, seperti tidak ada kaitan antara satu ke jadian dengan ke jadian lain. Masyarakat harus waspada dan cerdas menyikapi gerakan seporadis jangan ikut terpancing menjadi panas dan gaduh, karena itu yang mereka inginkan.

Pada periode pertama Pemerintahan Presiden Jokowi, tekanan politik dengan isu agama yang melibakan jutaan massa turun ke Monas, bisa dilokalisir menjadi kecil dan tercerai berai

Demo di Cianjur yang di lakukan mahasiswa dengan berakhir pembakaran empat putra bangsa polisi kita.

Viralnya secara tiba tiba vidio Ustaz Abdul Somad (UAS) yang sudah 3 tahun berlalu.

Viralnya Vidio pendeta  tentang Air Zam zam

Penyerbuan oleh ormas ke Asrama mahasiswa Papua, yang berujung penangkapan

Dan yang terjadi sekatang Di Monokwari Papua

Penyerangan kantor Polisi oleh pelaku tunggal

Penembakan prajurit Polisi dan Tentara oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka)

Semua kejadian diatasnya intinya menuntut Pemerintah menegakan hukum secara adil.

Kejadian di atas seolah olah berdiri sendiri tidak ada kaitan satu sama lain. Masyarakat sengaja digiring kepada kejadian kejadian di daerah seolah olah ada ketimpangan hukum antara mayoritas dan minoritas, antara Papua dan luar Papua.


Kita harus Waspada ini jebakan, sasaran utamanya tetap Jokowi dan Pemerintahan barunya.

Saat Persolan keadilan dan hukum yang diangkat dengan melibatkan isu SARA, maka baik pendukung Jokowi maupun yang anti Jokowi akan bersatu menuntut Pemerintah.

Pada poin ini, petualang politik dan bonhir berhasil membangun narasi dan masyarakat percaya. Pengikut ormas radikal mereka turunkan untuk saling berhadap-hadapan dengan masyarakat berkait isu agama seperti kasus UAS.

Disisi lain mahasiswa akan digerakan untuk berdemo yang bersipat lokal di daerah yang didesain dengan berakhir rusuh dan ini akan menjadi bola liar menggoyang pusat kekuasaan.

Para alumni yang selama ini berdiri paling depan menentang Jokowi, akan berdiri di belakang layar melalui ceramah ceramah provokatif.

Yuk mari kita rapatkan barisan jangan beri mereka sedikitpun celah untuk mengacaukan bangsa ini. Waspada dan jeli agar persatuan tetap terjaga, jaga emosi jangan terpancing.

Ditengarai dampak dari ricuh di asrama mahasiswa Papua di Surabaya Jawa Timur pada 16 Agustus 2019 membawa imbas hingga ke tanah Papua. Pada Rabu 19 Agustus terjadi keributan dan kerusuhan yang cenderung anarkis, serta ucapan yang tidak patut dikatakan.

Gedung DPRD Papua Barat, dibakar dan rata dengan bumi, aparat keamanan Pangdam hingga Kapolda yang datang ke lokasi kejadian dapat lemparan batu dari massa seperti yang terlihat pada video ini.




Peristiwa ini disayangkan banyak pihak, kenapa harus terjadi, termasuk oleh tokoh pemuda Papua Billy Mambrasar berharap pendidikan keberagaman agar diajarkan di sekolah-sekolah untuk mengurangi terjadinya praktik rasialisme di masyarakat. (Antara, 20 Agustus 2019)

Billy mengatakan "Saat ini, kita tidak pernah diajarkan mengenai keberagaman. Tidak ada integrasi kurikulum tentang keberagaman."

Padahal, katanya, praktik-praktik rasialis kerap terjadi di masyarakat. Misalnya perkataan yang menyepelekan perempuan, menghina warna kulit hingga perkataan mengasosiasikan seseorang dengan satwa.

"Selama ini, kita menganggap perkataan seperti itu perkataan yang biasa saja, padahal sebenarnya itu rasialis parah dan harus dikurangi," kata Billy Mambrasar.

Billy juga menjelaskan keluarganya juga pernah dihina tapi kemudian akhirnya damai karena pelaku meminta maaf. Perkataan hinaan rasial tersebut kerap diterima karena fisik dan warna kulit yang berbeda. Walaupun secara fisik dan warna kulit berbeda tapi banyak anak-anak Papua yang berprestasi dan mengharumkan nama bangsa Indoensia. Ke depan, dia berharap pendidikan keberagaman dapat diajarkan di sekolah dan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima perbedaan yang ada.


"Tentunya kami berharap, para kepala daerah turut menjaga anak-anak Papua yang menuntut ilmu di daerah itu. Sama seperti kepala daerah kami, yang menjaga para pekerja yang mencari nafkah di Papua," harap dia.

Selain itu, atas berbagai peristiwa yang sudah terjadi di Surabaya dan kota-kota lainnya dia juga berharap semua pihak untuk saling menahan diri dan memaafkan satu sama lain.

Kejadian rusuh di Monokwari, Papua Barat tak seorangpun yang menginginkannya, peristiwa tersebut, yang akan berbekas bahkan menjadi jejak digital tentang tindakan anarkis yang tentu tidak baik dan tidak seharusnya terjadi.



Manokwari - Lalu lintas kendaraan di sejumlah jalan di Kota Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, Senin, pukul 08.00 WIT macet total karena adanya demonstrasi memprotes insiden kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya pada 16 Agustus 2019.

Sejumlah ruas jalan di Manokwari, terutama jalan Yos Sudarso yang merupakan jalan utama kota Manokwari, Papua Barat diblokade massa yang mengakibatkan aktivitas masyarakat maupun arus lalu lintas lumpuh. Tidak hanya memblokade jalan saja, dalam aksi tersebut warga juga menebang pohon dan membakar ban di jalan raya.

Massa memblokir sejumlah jalan dengan membakar ban, mengakibatkan arus transportasi di daerah ini lumpuh. Aksi massa ini dilakukan di Jl.Trikora Wosi, Jl Yossudarso dan Jl.Merdeka Manokwari. Aparat TNI dan Polri berjaga-jaga di setiap titik.


Aparat kepolisian Polda Papua Barat dan Polres Manokwari mulai turun ke jalan guna mengendalikan situasi aksi protes warga atas insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya tersebut.

Aksi anarkis ditengarai akibat kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Semarang Jawa Tengah beberapa hari lalu.

Menurut saksi mata, Simon warga jalan Sanggeng Manokwari bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Papua terhadap insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya tersebut. Simen menambah bahwa aksi damai ini agar pemerintah secepatnya menyelesaikan permasalahan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang agar mereka dapat kuliah dengan baik. (Antara)


Ustad Abdul Somad
Bukan, bukan ...
Apa yang kau ucapkan:
di salib ada jin kafir
sesungguhnya bukan hinaan
Bukan ejekan
Apalagi cemoohan
Bukan pula penistaan agama.

Bagi kami, apa yang kau ucapkan
Ya, yang kau ucapkan di depan jemaahmu
Bahwa sosok yang tersalib adalah "jin kafir" dan karenanya pantas dijauhi adalah kata-kata mutiara bagi kami.

Kami marah?
Tidak, sebab kemarahan bukan milik kami
Kami balas dendam?
Tidak, sebab pembalasan, apalagi dengan dendam, bukan ajaran dan hak kami.

Sebaliknya, kami justru berterima kasih kepadamu Somad, sebab kami jadi ingat bahwa "jin kafir" yang kau sebut itu telah mengajarkan kami "ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami."

Lalu, haruskah kami membela sosok yang kau sebut "jin kafir"?

Tidak Ustad Somad
Buat apa kami membela-Nya, sebab Dia lebih berkuasa dan perkasa atas kami, termasuk engkau Abdul Somad.

Sia-sia kami membela-Nya, sebab jika pun kami nekat menjadi makhluk bodoh yang membela-Nya, Dia yang kau takuti itu sudah lebih dulu memaafkan dan mengampunimu.

Karena itu Abdul Somad, tertawalah seriang jemaahmu setelah mendengar engkau berceloteh tentang salib dan jin kafir.

Tidak, kami yakin engkau pun tak akan dipolisikan
Pasal penistaan agama dalam undang-undang tidak berlaku bagi golonganmu.

Biarlah penistaan agama hanya berlaku bagi kami agar kami lebih berhati-hati dan menghormati keyakinan saudara-saudara kami.

Kau bilang jin kafir yang tergantung di salib menoleh ke kiri atau ke kanan?

Ketahuilah, Yesus yang kau sebut jin kafir itu kini dan selamanya sedang menoleh ke arahmu.

Dan Dia membisikkan kata-kata ke telingamu: "Somad, Aku mengasihimu."[]


Gantyo Koespradono



Foto Jembatan Holtekamp, cnbcindonesia


Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan infrastruktur di Papua begitu pesat. Sejak mantan Gubernur DKI periode 2012-2014 menjadi Presiden, sudah banyak pembangunan yang telah dia buktikan kepada rakyat Papua demi membangkitkan perekonomian setempat.

1. Jalan Trans Papua
Pembangunan Jalan Trans Papua dan jalan perbatasan di Bumi Cendrawasih rupanya sulit diselesaikan pada 2019. Medan yang sulit dan berbukit-bukit mengakibatkan penyelesaiannya diprediksi mundur satu tahun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Jalan Trans Papua yang membentang dari Sorong hingga Merauke akan bisa tersambung sepenuhnya pada 2020.

“2020 itu (Trans Papua tersambung). Itu 2019 belum bisa tembus, karena sangat keras sekali medannya,” kata Basuki, Kamis, 18 April 2019.

Proyek Trans Papua memiliki total panjang sekitar 4.330,07 km. Pengerjaannya terbagi dalam dua provinsi, yakni di Papua Barat sepanjang 1.070,62 km dan di Papua dengan panjang total 3.259,46 km. Kini Jalan Trans Papua di Papua Barat telah tembus seluruhnya. Sedangkan di Provinsi Papua hingga akhir 2017 lalu telah tersambung sekitar 2.907 km.




2. Jembatan Holtekamp
Selain dapat meningkatkan konektivitas dari Kota Jayapura menuju Distrik Muara Tami dan Pos Lintas Batas negara (PLBN) Skouw, jembatan Holtekamp yang memiliki panjang 732 meter memberikan solusi mengenai kepadatan penduduk di Kota Jayapura. Karena sebelum adanya jembatan ini, penyebaran penduduk tidak merata.

“Keberadaan jembatan juga akan berperan mengendalikan laju perkembangan Kota Jayapura ke arah bagian barat yang berupa pegunungan dan sangat berisiko merusak hutan sebagai wilayah tangkapan air Kota Jayapura,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

3. Bandara Werur
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meresmikan bandara Werur yang terletak di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat pada Selasa, 13 Februari 2018. Bandara yang memiliki panjang landasan (runway) 1.400 meter dan lebar 30 meter ini merupakan bandar udara peninggalan sekutu pada Perang Dunia ke II pada 1942.

4. Monumen Kapsul Waktu
Monumen Kapsul Waktu berlokasi dekat Bandara Mopah, Merauke, Papua dirancang arsitek Yori Antar Awal dengan mengadopsi unsur budaya Papua.

Tugu impian anak muda Indonesia ini ditempatkan di atas bangunan tugu yang terinspirasi dari menara perang Suku Dani. Terdapat lima akses masuk bangunan yang merepresentasikan lima suku asli Merauke, yaitu Malind, Muyu, Mandobo, Mappi, dan Auyu sebagai penjaga tugu kapsul waktu.

Bagian dalam monumen juga dihiasi relief mengenai perjalanan Republik Indonesia, Pancasila, dan kebudayaan Papua. Dari total 2,5 hektare, luas monumen, 1,5 hektare di antaranya akan difungsikan sebagai alun-alun atau ruang terbuka publik dan lokasi wisata bagi masyarakat Merauke.

5. Gardu Induk 150 KV
Setelah gardu induk 150 kV Holtekamp-Jayapura diresmikan Kementerian Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) dan PT PLN, Jumat, 24 Agustus 2018 diharapkan dapat membantu masyarakat Papua, terutama daerah Jayapura dan Holtekamp, untuk bisa mengakses listrik.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, gardu induk dan transmisi tersebut merupakan suatu kebanggaan. Karena tingkat elektrifikasi Papua masih di bawah 50 persen sementara di Papua Barat 86 persen.

“Dengan kondisi ini, pembangunan gardu induk jadi hal penting, juga transmisi yang suah dibangun 43 kilometer,” kata Rini.

Keberadaan gardu induk dan transmisi 150 kV pertama di Papua menjadi upaya untuk menyejahterakan masyarakat melalui akses listrik, karena dapat membantu meningkatkan kecerdasan anak-anak dan membantu masyarakat menjalankan usaha.

6. Stadion Papua Bangkit
Gelanggang olah raga yang berada di tepi jalan antara Sentani menuju Jayapura ini berkapasitas 40 ribu penonton menggunakan singel seat dengan corak mirip Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Diprediksi gelanggang tersebut akan dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) 2020.

Lebih menariknya, Papua Bangkit memiliki jenis rumput Zoysia Matrella. Tipe rumput ini merupakan strandar FIFA dan digunakan di stadion internasional. Tak hanya itu, arena olah raga tersebut berdiri di antara alam Papua. Kesan megah tampak di bagian depan stadion dengan ukiran khas provinsi berjuluk Kota Beriman.


Denpasar - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan struktur kepengurusan partai masa bakti 2019-2024, sekaligus melakukan pelantikan pada Kongres V PDI Perjuangan di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu, 10 Agustus 2019.

Megawati tetap menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024.

"Mengenai DPP, yang namanya DPP itu ya kalau di pemerintahan itu ada pembantu. Jadi DPP itu kan menjadi pembantunya ketum. Dan saya berpikir kalau perombakannya pergantiannya itu sangat banyak, itu bukannya menjadi sebuah hal yang baik," ujar Mega.

Mega mengatakan saat ini partai sedang memerlukan tahapan di mana semuanya bisa segera bekerja dengan cepat. Oleh sebab itu maka Mega menyatakan "Sudah memutuskan, bahwa pengurus DPP kali ini beberapa di antaranya merupakan figur yang dulu ikut membantunya."

"Karena bukan apa, dari semua pengalaman saya berorganisasi, dalam pembentukan personel itu mereka akan adaptasi. Kalau enam bulan saja sudah bisa adaptasi itu sudah jempolan, karena harus bersinergi dan tahu bidang apa saja yang ditugasi, tidak mudah," paparnya.

Berikut ini disajikan oleh Benhil, daftar susunan lengkap kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024, pada acara pembukaan pada Kamis 08 Agustus 2019, dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Ma'ruf Amin serta, Surya Paloh dan Prabowo Subianto.
  1. Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
  2. Ketua bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
  3. Ketua bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot S. Hidayat
  4. Ketua bidang Pemenangan Pemilu: Bambang Wuryanto
  5. Ketua bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur Nababan
  6. Ketua bidang Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan: Puan Maharani
  7. Ketua bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan: Yasonna Laoly
  8. Ketua bidang Perekonomian: Said Abdullah
  9. Ketua bidang Pangan, Pertanian Petani, Pangan dan Lingkungan Hidup: I Made Urip
  10. Ketua bidang Kelautan, Perikanan, Nelayan: Rohmin Dahuri
  11. Ketua bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
  12. Ketua bidang Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning
  13. Ketua bidang Industri Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial: Nusyirwan Sudjono
  14. Ketua bidang Kesehatan Perempuan dan Anak: Sri Rahayu
  15. Ketua bidang Kebudayaan: Tri Rismaharini
  16. Ketua bidang Koperasi : Mindo Sianipar
  17. Ketua bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
  18. Ketua bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sutarduga
  19. Ketua bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Hamka Haq
  20. Ketua bidang UKM, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: M Prananda Prabowo
  21. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
  22. Wakil Sekjen bidang Internal: Utut Adianto
  23. Wakil Sekjen bidang Pemerintahan: Arif Wibowo
  24. Wakil Sekjen bidang Kerakyatan: Sada Restu
  25. Bendahara Umum: Oli Dondokambe
  26. Wakil Bendum bidang Internal: Rudianto Chen
  27. Wakil Bendum bidang Program: Juliari Batubara. 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berubah nama setelah Peristiwa 1998, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, PDIP adalah partai politik yang ideologinya sudah jelas dan teruji.


Jakarta - Anak-anak generasi sekarang yang sejak lahir, tumbuh besar bersama teknologi, sudah sangat akrab dengan ponsel serta internet dalam kegiatan sehari-hari sehingga butuh pemahaman tentang sisi negatif keberadaan teknologi. Orang tua sebaiknya memahami dan mengarahkan mereka, cara menggunakan internet dengan aman dan sehat.

"Kemajuan teknologi telah membuat hidup kita lebih mudah. Kami percaya dalam bekerja sama dengan orang tua untuk membantu keluarga mengadopsi teknologi secara bijak dan aman," kata User Education and Outreach Manager, Trust and Safety, Google Asia Pasific, Lucian Teo, dalam keterangan pers yang dilansir oleh Antara, dikutip Sabtu.

Mesin pencari terbesar di dunia sangat banyak penggunanya di Indonesia, Google, menilai orang tua perlu menyepakati batasan dalam penggunaan teknologi dengan cara yang sesuai kebutuhan keluarga. Orang tua perlu membantu anak agar dapat memahami jejak digital (digital foot print) dan peka terhadap informasi yang mereka dapatkan yang tersebar melalui sambungan internet, terutama media sosial dan aplikasi chatting, seperti WhatsApp.

Pemahaman tentang teknologi dan internet juga dapat membantu anak terhindar dari kejahatan di dunia maya serta memahami dengan baik agar tidak meninggalkan jejak buruk yang sesewaktu dapat dengan mudah ditemukan siapa saja.

Artikel yang disuguhkan di Benhil ini membagikan kiat penting, Google memberikan tips aman dan juga sehat berinternet di ponsel dengan menggunak fitur-fitur yang telah disediakan.

  • Filter SafeSearch
Setelan SafeSearch pada situs pencari, Google Search dapat digunakan untuk memblokir situs-situs yang tidak cocok untuk anak agar terhindar dari konten tidak senonoh serta tindak kekerasan.

Namun, hasil pencarian lewat SafeSearch mungkin belum benar-benar 100 persen aman. Google menyarankan orang tua melaporkan temuan konten yang tidak sesuai, lakukan report.

  • Family Link
Fitur Family Link dapat digunakan untuk membantu mengelola akun anak-anak di perangkat yang kompatibel. Lewat fitur Family Link, orang tua dapat mengawasi waktu penggunaan perangkat, membatasi akses harian, mengunci perangkat anak dari jarak jauh (remote), melihat aktivitas anak, melihat lokasi anak pada Google Map, dan mengatur aplikasi yang dipasang di gawai mereka.

  • Google Play Store
Google meminta para orang tua untuk membaca ulasan dan mencari ikon bintang keluarga di aplikasi atau game yang masuk Play Store. Ikon bintang keluarga menandakan konten telah ditinjau dan dikembangkan agar ramah bagi anak-anak, dan juga direview oleh orang lain. Orang tua perlu memeriksa peringkat konten untuk melihat batasan usia penggunaan aplikasi tersebut, apakan nyaman untuk sesusia mereka.

  • Google Assistant
Google memiliki program Assistant for Families berisi lebih dari lima puluh permainan, aktivitas dan cerita. Google yang selalu dihadirkan pada gawai Android, menjamin konten yang ada di program tersebut sudah ditinjau dan disetujui oleh tim Trust and Safety mereka. Orang tua bisa mengkombinasikan dengan fitur Family Link agar anak tidak dapat mengakses transaksi keuangan dan menentukan apakah anak boleh mengakses aplikasi ketiga di Assistant.

  • YouTube Kids
Android dan YouTube adalah milik Google. Jika orang tua gemar mengajak anak menonton video, Google menyarankan mereka menggunakan YouTube Kids agar konten-konten yang didapat sesuai dengan kebutuhan seusia mereka. Google menyarankan orang tua untuk memasang pengatur waktu atau times untuk membatasi durasi menonton.

Gunakan fitur "Tonton Lagi" untuk memantau video apa saja yang dilihat anak, matikan fitur penelusuran agar anak hanya dapat menonton kanal-kanal yang telah diverifikasi oleh tim YouTube Kids.


Jika masih juga menemukan video yang tidak ramah anak, blokir video atau kanal tersebut supaya tidak muncul di aplikasi yang dipakai anak. Pastikan anak-anak menggunakan internet dengan nyaman dan aman, pantau mereka (Antara)

Budi Karya Sumadi

Badung - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah siap memberikan subsidi sebesar  Rp5 miliar bagi keberadaan transportasi umum di Bali, agar lebih banyak masyarakat yang tertarik menggunakan transportasi umum di Pulau Dewata itu.

"Kita bikin bayangan trayek lewat coretan tadi, dengan harapan jadi setiap 10 menit ada bus yang berangkat, lalu kita subsidi jadi tarifnya murah, kalau murah ya pasti terjangkau, ada suatu kepastian kalau orang-orang mau naik bus, ya bisa naik ini," kata Menhub Budi Karya Sumadi, di Bali pulau wisata terbaik Indonesia pada Kamis, 08 Agustus 2019.

Budi Karya menambahkan untuk subsidinya, diperkirakan sekitar Rp5 miliar. "Nah, kalau biasanya bayar sekali berangkatnya Rp3.500, setelah disubsidi bisa Rp2.000, jadi separuhnya disubsidi oleh pemerintah," kata Menteri Perhubungan itu pula.

"Kalau perkembangannya ini bagus kita tambah dua arah, antar empat titik yaitu Terminal Mengwi, Terminal Ubung, Central Parkir Kuta dan Terminal Dalung yang nantinya terhubung rutin setiap 10 menit dan 10 jam sehari," kata menteri yang akhir-akhir ini sering dirundung warganet kerena tiket pesawat tinggi.

Menurut Budi Karya Sumadi, keterhubungan merupakan suatu hal yang penting, ditambah lagi dengan adanya konektivitas moda angkutan berguna, agar masyarakat tidak merasa jauh melakukan mobilitas.

"Dengan konektivitas ini, orang-orang punya kepastian, jadi sekarang ini orang merasa jauh kan dari Ubung ke Terminal Mengwi, biasanya naik taksi atau naik ojek online bayar mahal," kata Budi Karya menambahkan.


Pihaknya juga menerangkan, biasanya beberapa kalangan memilih menggunakan angkutan taksi, namun tidak sedikit masyarakat menggunakan bus dalam melakukan perjalanan.

"Ada orang yang punya uang biasanya memilih naik taksi, sedangkan yang kurang akan memilih buat naik bus, jadi makin ramai makin menarik lagi, jadi tidak ada kompetisi, adanya complementary yaitu saling melengkapi, untuk itu sopir tidak usah takut karena kita saling melengkapi," ujarnya pula.

Selain itu, Budi Karya Sumadi mengatakan terkait dengan revitalisasi pembangunan di Terminal Mengwi yang dianggarkan sekitar Rp30 miliar.

Budi menilai kondisi bangunan di Terminal Ubung, lebih baik dari tiga tahun lalu, meskipun masih kekurangan "feeder" atau kendaraan pengumpan, maka memberikan solusi dengan subsidi ini.

"Saya terkejut sekarang jadi bagus, tiga tahun lalu saya kemari kondisinya masih nggak terawat, tapi sekarang ini mulai terawat, dan kekurangannya, yaitu tadi, berupa kekurangan feeder, makanya kita berikan solusi dengan subsidi," kata Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi itu.

Viktor S. Sirait bersama Presiden Joko Widodo

Dalam Kongres Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) yang diadakan di Forest Hotel, Pamoyaman, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 2 Agustus 2019 secara aklamasi memilih Viktor S. Sirait menjadi Ketua Umum (Ketum) Bara JP periode 2019-2024.

Acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengusung tema “Loyalitas dan Integritas Mewujudkan Visi Indonesia”. Viktor S. Sirait mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dan pengurus Bara JP seluruh Indonesia dan luar negeri yang telah memilihnya.

Menurut alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2001, kerja keras seluruh anggota Bara JP sudah terbukti dengan membantu Jokowi terpilih menjadi presiden selama dua periode.

Viktor mengatakan, Bara JP dan Jokowi adalah relasi yang tidak terpisahkan dan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada acara Bara JP yang tidak dihadiri Jokowi dan tidak ada pekerjaan Presiden yang tidak dikawal Bara JP.

“Itu adalah prinsip kerelaan para relawan, bukan karena kepentingan pragmatisme. Hubungan Jokowi dan Relawan Bara JP akan terus mencatatkan sejarah kebaikan bagi negeri ini,” kata Viktor.

Viktor, pria kelahiran Porsea, Toba Samosir, Sumatera Utara, 17 Oktober 1974 ini mengatakan, ke depan Bara JP akan terus mengawal seluruh jalannya pemerintahan terutama mengawal visi Indonesia Jokowi.

“Kita akan tetap mengawal agar mandat rakyat yang sudah diberikan kepada Pak Jokowi dapat dijalankan dengan baik. Ini semua demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Tantangan yang dihadapi pemerintah akan semakin berat, terutama menghadapi populisme baru dalam globalisasi. Karena persoalan radikalisme yang pada akhirnya melahirkan terorisme masih marak.

“Ini juga melahirkan sikap rasis, diskriminasi, dan ekslusivisme sempit,” kata dia.

Oleh sebab itu, Founder dan Chief Executive Officer (CEO) situs berita nasional Tagar.id (PT Tagar Hexa Utama) mengatakan Bara JP akan selalu siap di depan bersama pemerintahan Jokowi untuk mempertahankan dan mengawal Pancasila, berdiri pada identitas dan kebudayaan bangsa.

Jokowi di Kongres Bara JP

Presiden Jokowi mengatakan akan memperbaiki dan mengembangkan kawasan Danau Toba. Karena wisata favorit tersebut sangat berpotensi sehingga perlu diperhatikan.

“Saya kemarin tiga hari muter di kawasan Danau Toba. Apa yang saya lihat, sebuah potensi besar yang selama ini tidak kita perhatikan. Dermaga yang enggak tahu sudah berapa puluh tahun tidak diperbaiki,” kata mantan Wali Kota Solo periode 2005-2012 dalam Kongres Bara JP di Bogor, Jawa Barat.

Dia mengatakan dulu Danau Toba banyak ditumbuhi pepohonan hijau dan sekarang jumlahnya semakin berkurang. Menurutnya, Danau Toba merupakan salah satu pekerjaan yang harus diselesaikan.

Sebagai Dewan Pembina Bara JP, Jokowi mengapresiasi dukungan dan kerja keras seluruh Relawan Bara JP yang turut memenangkan dirinya dan Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Dia mengakui seluruh Relawan Bara JP masih tetap semangat mendukungnya meski pilpres sudah selesai.

Mantan Gubernur DKI periode 2012-2014 ini bangga dengan semangat yang ada di seluruh Relawan Bara JP. Dia berharap agar semangat itu tidak akan pernah berubah.

“Saya merasakan meskipun pemilihan presiden telah selesai tapi saya lihat semangat dari Bara JP tidak padam. Masih semangat dan inilah yang dibutuhkan negara Indonesia,” kata Jokowi.




Setahun lalu, alhamdulillah, gue mendapat musibah kecelakaan. Saat nyebrang malem gue ditabrak motor. Tulang kaki kanan gue retak dua. Tiga bulan gak bisa ke mana-mana. Bulan selanjutnya menggunakan tongkat penyangga.

Setelah sembuh, ada temen bilang, tongkatnya segeralah disumbangkan ke orang lain yang membutuhkan. Biar musibah itu gak terulang lagi, pesannya bertahyul ria.

Masalahnya. Ke mana tongkat itu mau gue sumbangin? Siapa orang yang betul-betul membutuhkannya?

Eh kemarin gue dapat kabar dan baca juga baca beritanya, ada mantan gubernur yang saat menjabat selalu sibuk membantu orang yang membutuhkan apa saja. Mulai dari bantuan kebutuhan sehari-hari, kesehatan, pendidikan, pemukiman, sampai dengan perjalan umroh pun tak luput dari perhatiannya.

Ya. Orang itu siapa lagi kalo bukan Ahok. Orang baik ini selalu saja punya akal positif membuat sesuatu yang bermanfaat.

Kali ini, dia membuat aplikasi yang diberi nama Jangkau. Aplikasi yang segera akan diluncurkan di smartphone dalam waktu dekat. Ahok mendesain program ini sedemikian rupa untuk mempertemukan orang yang mau menyumbang dalam bentuk barang dengan orang yang sedang membutuhkan barang.

Aplikasi ini kira-kira mirip marketplace gitu yang kita kenal sekarang di dunia maya, seperti tokopedia, shopee, OLX dan lain-lain. Bedanya, di sini gak ada transaksi jual beli, melainkan transaksi memberi dan menerima, tanpa pamrih.

"Dengan aplikasi ini, saya harapkan ada gotong royong dan informasi bagi yang suka membantu dan mau minta bantuan untuk ketemu. Saya sudah dirikan yayasan untuk menjalankan aplikasi Jangkau," ungkap Ahok.

"Jadi di situ ketemulah orang yang mau menyumbang dan orang yang butuh sumbangan. Misalnya ada orang tua butuh kursi roda atau tongkat, ketemu dengan orang yang punya kursi roda tapi sudah tidak dipakai bisa disumbangkan,"  lanjutnya.

Dan yang juga keren atas transaksi di bawah yayasan tanpa pamrih ini bernama Yayasan Beri Tanpa Pamrih alias Yayasan BTP. Hehehe ... bisa aje nih si simpang susun semanggi.

Buat gue, kalo mau dikait-kaitkan dengan Hari Kemerdekaan, aplikasi Jangkau yang akan diluncurkan Ahok atau BTP (Basuki Tjahaja Purnama) nanti adalah sebuah semangat bangsa Indonesia yang mulai luntur di negeri ini. Semangat gotong royong. Semangat membantu tanpa pamrih. Semangat yang hilang di jiwa mereka yang kemarin katanya membantu pilpres tanpa syarat, tanpa pamrih, eh sekarang rame-rame ngemis jabatan.

Niru makian Daniel Mananta. Damn! I love u BTP. Sekarang gue tau ke mana tongkat gue akan gue kirim. Jangkau.

Ramadhan Syukur
#buatyangmasihadasisasisangefansBTP


Yuspina Henawi Suggests Company and the Government to Empowering Women in Advancing Their Family’s Economic Welfare.

Papuapos Nabire, Monday, 15 July 2019

Nabire – One of the women figure leaders who is also an activist in one of the community social organizations, Mrs. Yuspina Henawi was interviewed Saturday (13/7) told, during her working moments at the Palm Oil Plantation owned by PT. Nabire Baru had given her much knowledge and informations on the Oil Palm Plantation progress which also resulted wages as her income which made her happy and proud.

She added, as a woman she was interested to join and working in the company to fulfill her economic demands, before the company operates in the location, her daily livelihood activity was only fishing in the sea, but when the company came everything has changed, as women she felt equal with the men, she is convinced that she was able to work and compete like other men, such as planting oil palm and maintaining them until they harvest and the result now can be enjoyed by the community through the Oil Palm Plasma plantation partnership cooperation.

As a woman , she is hoping that PT. Nabire Baru and the Local Government can closely collaborate on creating programs to empower womens who lived in the remote coasts and islands in promoting handicraft programs and other creations that can be produced and sold by the community in order to improve their economy and able to educate the women on how to manage their family financial then it will sustain housewives and women in general to continue taking their part to work equally as the men to improve their region’s development.

She also hopes that the women who lived in the remote coasts and islands, especially in Sima Village have the ability place themeselves and willing to work and to receive their result as an income to improve their family economy.

Meanwhile, the company, in this case PT. Nabire Baru responded Mrs. Yuspina Henawi’s ideas very positively. PT. Nabire Baru is committed to give more potential supports and attention to the future of the womenfolk and their role to advance their family’s economy as well as their communities. 



Bambang Mustaqim
Bambang Mustaqim

Jakarta - Mantan Senior Manager Pemasaran Badan Usaha Milik Negara, PT Hutama Karya (HK) Bambang Mustaqim divonis 5 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Rokan Hilir, Riau dan Bukti Tinggi, Sumatera Barat yang merugikan keuangan negara sebesar Rp56,913 miliar.

Ketua majelis hakim Sunarso di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu. "Menyatakan terdakwa Bambang Mustaqim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 tahun ditambah denda Rp200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan,"

Vonis tersebut lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta agar Budi Rachmat Kurniawan divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Vonis tersebut berdasarkan dakwaan alternatif kedua dari pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bambang juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta. Hakim Sunarso: "Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp500 juta yang dibayar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunya harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 2 bulan,"

Dalam perkara ini, Bambang Mustaqim selaku Senior Manager Pemasaran Regional I PT HK bersama-sama dengan Budi Rachmat Kurniawan selaku General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero) tahun 2009-2012 dan Dudi Jocom selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Dalam Negeri dinilai telah merugikan keuangan negara seluruhnya sejumlah Rp56,913 miliar.

Rinciannya, kerugian negara dari pembangunan gedung kampus IPDN Riau adalah sebesar Rp22,109 miliar dan dari pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sumatera Barat adalah Rp34,804 miliar.

Kementerian Dalam Negeri pada 2009 memasukkan rencana pembangunan 7 kampus IPDN dengan rencana pada 2010-2012 pembangunan kampus IPDN Gowa Sulawesi Selatan, Rokan Hilir, Riau, Bukit Tinggi Sumbar dan Minahasa Sulawesi Utara karena memang tanah sudah tersedia. Tahap selanjutnya adalah IPDN Mataram MTB, IPDN Papua dan IPDN Pontianak, Kalimantan Barat.

Proyek pembangunan IPDN Agam Sumatera Barat adalah senilai Rp127,893 miliar sedangkan IPDN Riau senilai anggaran Rp99,957 miliar.

Pada 2010 di Bakoel Koffie Menteng, dilakukan pertemuan antara Dudy Jocom, Mulyaman, Irman Indrayadi dan Arry Aryadi (PT HK), Ari Priyo Widagdo (PT Adhi Karya) dan Slamet Sunaryo (PT Waskita Karya) membicarakan pembagian 4 gedung kampus IPDN yang disepakati untuk PT HK mendapat pekerjaan IPDN Bukittinggi dan Rokan Hilir sedangkan IPDN Minahasa Selatan dan Goya diserahkan kepada PT Adhi Karya atau PT Waskita Karya.


Pada awal 2011, Bambang Mustaqim bertemu dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dudy Jocom pada pusat AKPA Sekjen Kemendagri 2011. Dudy Jocom meminta jatah "commitment fee" sebesar 7 persen dari nilai kontrak yang diserahkan kepada pihak Kemendagri.

Budi Rachmat lalu menyetujui nilai penawaran yang sudah memperhitungkan "commitment fee" tersebut yaitu Rp125,686 miliar untuk IPDN Bukittinggi TA 2011 dan Rp91,62 miliar.

Atas putusan tersebut, Bambang Mustaqim dan Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan pikir-pikir.

Terkait perkara rasuah ini, Budi Rachmat Kurniawan telah divonis 5 tahun penjara dan Dudy Jocom divonis 4 tahun penjara.
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.