Para ulama, sesepuh, dan tokoh masyarakat Cirebon yang tergabung dalam
Komunitas Poros Caruban Nagari menggelar pertemuan penting terkait hasil pemilu 2024.
Pertemuan yang dipimpin Panglima Tinggi Macan Ali Nuswantara, Prabu Dias berlangsung di Cirebon pada Rabu, 21 Februari 2024.
Prabu Dias mengatakan pertemuan tersebut digelar atas rasa keprihatinan mereka terhadap kondisi politik saat ini, khususnya terkait dengan dugaan pelanggaran yang sistematis dan masif selama proses pileg dan pilpres 2024.
Pada pertemuan tersebut, dibahas mengenai praktik-praktik yang merugikan integritas pemilu.
Mereka menegaskan bahwa kesaksian dari berbagai media, baik media cetak maupun media sosial, mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan yang serius yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
"Kami tidak membicarakan paslon 01, 02, 03, tetapi kami berbicara tentang masa depan bangsa. Kami memiliki kekhawatiran serius terhadap keberlangsungan demokrasi dan integritas pemilu di negara ini," ujar Prabu Dias.
Dalam rangka menanggapi dugaan pelanggaran tersebut, komunitas Poros Caruban Nagari menyepakati beberapa butir kesepakatan.
Pertama, mereka mendesak agar penyelenggara pemilu dan institusi terkait menjaga netralitas dan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.
Kedua, mereka meminta dukungan kepada anggota DPR dan MPR yang akan melakukan hak angket terkait hasil pemilu untuk memastikan kebenaran terungkap.
Selain itu, jika terbukti adanya pelanggaran yang signifikan, komunitas tersebut mendukung wacana pemilu ulang yang transparan dan adil.
Mereka juga mendesak untuk mengkaji dan menyelidiki laporan-laporan terkait upaya penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan paslon tertentu.
"Kami mengajak seluruh warga bangsa untuk bersama-sama menjaga kondisi politik dan keamanan negara ini. Kami percaya bahwa kebenaran akan terungkap, dan kami berharap agar proses politik di negara ini dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang kita junjung tinggi," tambah Prabu Dias.
Para ulama dan tokoh masyarakat yang hadir juga menyatakan kesepakatan mereka untuk mendukung pemilu ulang yang jujur dan adil.
Mereka menegaskan pentingnya menjaga kestabilan negara dan keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada prinsip Pancasila.
Selanjutnya acara diisi dengan pembacaan petiesi, yang berisi 7 butir urutan petiesi. [Benhil Online]