Negarawan kawakan Negeri Jiran Malaysia Dr Mahathir Mohamad menyatakan menjadi pegawai pemerintah adalah pekerjaan untuk pemalas dan mudah dikerjakan. Gaji untuk pegawai negeri (pemerintah) atau yang di Tanah Air lazim disebut ASN (aparatur sipil negara) juga cenderung memberatkan pemerintah.
Dr Mahathir menyampaikan hal itu pada acara diskusi bertema Perpaduan yang diunggah lewat akun Inspirasi tanggal 13 September 2023. Dia menyatakan orang melayu selalu ingin jadi pegawai pemerintah yang merupakan pekerjaan mudah.
"[Jadi pegawai pegawai pemerintah] ini pekerjaan mudah. Dia malas, gaji datang tiap bulan tanpa susah payah. Beda dengan orang bukan melayu. Mereka pilih jadi pedagang atau bisnis perniagaan. Mereka bisa sangat maju. Banyak dari mereka jadi jutawan," ujar negarawan yang dijuluki Little Soekarno itu.
Mahathir dengan nada kesal menerangkan penyebabnya adalah karena orang melayu terlalu sering mendengar ceramah para ustaz yang justru membuat mereka bodoh.
"Ceramah para ustaz membuat orang melayu bodoh dengan cara berpikir yang dibuat sibuk memikirkan akhirat [saja]," ucap Politisi Partai Bumiputra Perkasa Malaysia berusia 98 tahun itu.
Pada acara diskusi yang mengulas perkembangan orang melayu di Malaysia itu, Mahathir meyakini kalau para ustaz itu sebenarnya orang gagal yang tidak bisa bekerja, selain ceramah. Mereka juga tidak mampu menjalankan uasaha atau berdagang.
Gaji ASN Beban Berat Negara
Terkait pernyataan Mahathir tentang pegawai pemerintah adalah pekerjaan pemalas dan mudah, saat ini Pemerintah Indonesia khususnya sebenarnya sangat terbebani dengan gaji ASN.
Dana yang dikeluarkan untuk menggaji ASN adalah Rp 400 triliun setiap tahunnya atau 15% dari total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Besaran anggaran itu membuat pemerintah berupaya mencari solusi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai ide untuk mengganti ASN dengan robot kecerdasan buatan.
"Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional," ucap Jokowi saat Acara Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada Desember 2019.
Menurut Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara (BKN), ide Jokowi itu bukan berarti seluruh ASN akan dipecat, melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dan teknologi. [Benhil]