Penenggelaman Kapal
Jakarta, 21/10 (Benhil) - Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla selama tiga tahun terakhir ini tidak bisa dilepaskan dari sosok sang menteri, Susi Pudjiastuti.

Meski awalnya sempat diragukan karena dianggap lebih terkenal dengan perusahaan maskapai penerbangan miliknya, Susi Air, perempuan kelahiran Pangandaran, 15 Januari 1965 itu, ternyata berhasil menjawab mereka yang meragukannya.

Hal tersebut terutama di bidang pemberantasan penangkapan pencurian ikan secara ilegal, yang sesuai dengan pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Jakarta, 16 Agustus 2017 lalu.

Ketika itu, Presiden menegaskan bahwa berbagai pihak harus berani melawan pencurian sumber daya laut serta tak boleh ragu guna menjaga kedaulatan dan perbatasan Republik Indonesia.

Karena itu pula, tidak heran bila Menteri Susi bertindak lugas dan cepat, serta mengingatkan bahwa kejahatan industri perikanan yang dilakukan secara lintas negara dan terorganisir bakal berpotensi melemahkan hukum dan kedaulatan negara.

Menteri Susi menyampaikan hal tersebut dalam Simposium Internasional Kejahatan Perikanan yang digelar di Wina, Austria, 25 September 2017.

Menurut dia, kejahatan tindak pidana perikanan lintas negara kerap terjadi mulai dari perencanaan penangkapan ikan yang berkaitan dengan asuransi, kepemilikan dan perizinan kapal, hingga korupsi dalam peroleh izin, pemalsuan dokumen, penggelapan pajak, pencucian uang, perdagangan orang dan obat-obatan terlarang.

Kejahatan tersebut, lanjutnya, juga seringkali melibatkan banyak pihak yang berdomisili di berbagai negara.

Simposium Internasional tentang Kejahatan Perikanan itu sendiri merupakan pertemuan lanjutan dari simposium sebelumnya yang telah diselenggarakan di Yogyakarta (Oktober 2016) dan Cape town, Afrika Selatan (September 2015).

Beberapa topik yang dibahas dalam simposium itu antara lain tantangan global dalam menangani kejahatan perikanan, kasus kejahatan ekonomi bidang perikanan, kasus lintas negara yang terorganisir, perdagangan orang dalam industri perikanan, serta program peningkatan kapasitas dan peran lembaga antarpemerintahan dalam membantu negara-negara memerangi kejahatan perikanan.

Adapun tujuan simposium tersebut untuk memperkuat komitmen internasional guna memerangi kejahatan perikanan melalui suatu pernyataan bersama yang menghasilkan langkah-langkah pemberantasan kejahatan perikanan melalui kerja sama internasional dan pengembangan kapasitas, serta meningkatkan kesadaran global terkait dengan isu itu.

Berdasarkan data KKP, sejak Januari sampai dengan pertengahan September 2017, telah ditangkap sebanyak 107 kapal perikanan ilegal yang terdiri dari 68 KIA berbendera Vietnam, 4 KIA berbendera Filipina, dan 9 berbendera Malaysia. Sedangkan 26 kapal lainnya berbendera Indonesia.

Masih di tahun 2017, KKP bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, TNI AL, Polri, dan Bakamla, mendeportasi 239 nelayan Vietnam, yang dilakukan dari Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, pada tanggal 4 Oktober 2017.

Dalam proses deportasi itu, pemerintah Vietnam mengirimkan satu kapal Vietnam Coast Guard 8001 untuk membawa warganya kembali ke Vietnam. Deportasi yang dilakukan kali ini merupakan yang kedua pada tahun 2017.

Sebelumnya pada tanggal 9 Juni 2017 dilakukan deportasi sebanyak 695 nelayan Vietnam dari Pangkalan PSDKP Batam.

Perikanan merusak KKP pada tahun ini juga telah mencanangkan untuk fokus dalam rangka memberantas aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara yang destruktif atau merusak.

Untuk itu, KKP bersama-sama dengan Badan Reserse dan Kriminal Polri serta sejumlah instansi lainnya berhasil mengungkap jaringan sindikat aktivitas penangkapan ikan secara merusak dan peredaran komoditas ikan ilegal yang dilakukan di sejumlah daerah.

Misalnya, Kepala Pusat Karantina Ikan KKP Riza Priyatna menyatakan pihaknya bersama Ditjen Bea Cukai Kemenkeu berhasil menggagalkan pemasukan ikan beku atau produk perikanan ilegal 22.198 kilogram pada 16 Agustus 2017.

Berdasarkan informasi, produk perikanan ilegal itu diangkut dengan beberapa kapal yang melakukan pengangkutan hasil perikanan dari Pelabuhan Telaga Punggur Batam dengan tujuan Pelabuhan Tembilahan Riau.

Setelah mendapat penetapan sita dari Pengadilan Negeri Batam, ikan tersebut dapat dimusnahkan atau dilelang untuk kepentingan negara, sedangkan kerugian yang diderita negara diperkirakan Rp7 miliar.

Ia juga menuturkan pemerintah juga menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster pada Maret-Oktober 2017 sebanyak 1,87 juta ekor dengan potensi kerugian Rp281,41 miliar. Tempat kejadian perkara, antara lain di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai Denpasar, dan Bandara Lombok Mataram.

Hasil penggagalan dan penindakan upaya penyelundupan benih lobster tersebut telah ditetapkan 45 orang sebagai tersangka atau pelaku, yang sebagian besar sudah divonis di Pengadilan Negeri Tangerang, Lombok Tengah, Denpasar, Pangkal Pinang, Lampung, Sleman, Kendari, Banten, Bekasi, dan Bogor.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP dan Bareskrim Polri juga berhasil mengungkap kasus penggunaan bahan peledak, dengan tujuan mengetahui pula jaringan para pelaku penjualan dan distribusi bahan baku, seperti amonium nitrat, potasium nitrat, sumbu api, dan detonator, yang digunakan untuk membuat bom ikan.

Selain itu, Bareskrim Polri dan BKIPM KKP juga berhasil menggagalkan penyelundupan terumbu karang 57 kasus dengan potensi kerugian negara Rp35,38 miliar, serta berhasil membongkar jaringan sindikat penampungan dan penyelundupan lobster di bawah ukuran melalui operasi gabungan di Kediri, Jawa Timur, dan Denpasar, Bali.

Pemerintah melalui KKP bersama Polri, Kemenkeu, Perhubungan, dan AP juga berhasil menggagalkan upaya pengeluaran ekspor ilegal benih lobster di Terminal 3 Domesti Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (7/10), dengan pelaku menyelundupkan benih lobster menggunakan koper dua buah, melalui jalur penerbangan Yogyakarta-Jakarta dan Jakarta-Batam, dengan nilai kerugian negara yang dapat diselamatkan Rp6,44 miliar.

Jangan terjebak Sementara itu, pengamat sektor perikanan Abdul Halim mengingatkan Menteri Susi agar jangan terjebak sebatas penenggelaman kapal pencuri ikan sebagai pelaksanaan praktek perikanan berkelanjutan, karena yang penting adalah bagaimana mengharmonisasikan kebijakan, program, dan anggaran berbasis lingkungan serta sosio-ekonomi.

Menurut Abdul Halim yang juga Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities itu, di tingkat nasional, Menteri Susi masih belum mampu menghubungkan kinerja hulu perikanan dengan hilirnya.

Abdul Halim juga berpendapat, terkait kesejahteraan nelayan, nilai tukar nelayan (NTN) tidak bisa dijadikan tolak ukur karena dinamika lapangan yang serba cepat, seperti adaya proyek pembangunan properti melalui reklamasi pantai dan konservasi asing di laut nasional.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menginginkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi masukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar dalam menenggelamkan kapal jangan dilakukan dekat dengan garis pantai.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, penenggelaman kapal yang dilakukan dengan meledakkan moda transportasi laut itu berpotensi mengotori laut dan menimbulkan polusi, seperti yang pernah dicontohkan dari penenggelaman kapal yang pernah dilaksanakan di dekat kawasan pesisir Pangandaran, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, yang ternyata merusak ekosistem.

Hal tersebut, lanjutnya, karena setelah diledakkan, ditemukan ternyata kapal itu masih menyimpan berton-ton bahan bakar sehingga laut juga tercemar tumpahan bahan bakar.

Sedangkan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menegaskan, regulasi sektor perikanan yang dibuat KKP seharusnya dapat menyelesaikan berbagai masalah bahan baku perikanan yang penting untuk keberlangsungan industri pengolahan ikan.

Ono Surono yang berasal dari Fraksi PDIP itu mengemukakan, hal itu terlihat dari setelah melakukan kunjungan kerja ke Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (26/9), ditemukan regulasi KKP telah membuat pabrik pengolahan di sana kekurangan bahan baku dan ada juga pabrik pengolahan ikan yang terpaksa merumahkan banyak pekerjanya.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapu juga meningkatkan kesejahteraan nelayan dan usaha perikanan.

Untuk itu, ujar dia, dalam membuat regulasi ke depannya diharapkan KKP harus lebih banyak berkomunikasi dengan nelayan dan pelaku usaha perikanan, serta jangan membuat kebijakan secara sepihak.

Penghargaan inspirasional Namun dalam sejumlah pro-kontra mengenai regulasi dan apa yang telah dikerjakan oleh KKP di bawah arahan Menteri Susi, namun institusi tersebut terbukti berhasil berhasil meraih beberapa penghargaan nasional, seperti tiga kategori Penghargaan Soebroto 2017, yang merupakan ajang pencapaian hemat energi yang digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sekjen KKP Rifky Effendi Hardijanto menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang dinilainya harus dimaknai sebagai upaya bangsa Indonesia untuk ikut menghemat energi.

KKP, dalam Penghargaan Soebroto 2017, menyabet juara I Bangunan Gedung Hemat Energi subkategori Bangunan Gedung Hijau Besar untuk Gedung Mina Bahari IV, dan juara I Penghematan Energi di Instansi Pemerintah subkategori Pemerintah Pusat.

Kemudian, KKP juga meraih juara II Bangunan Hemat Energi subkategori Bangunan Gedung Baru untuk Gedung Mina Bahari IV.

Ke depan, ia mengutarakan harapannya agar seluruh masyarakat dapat menyadari pentingnya menghemat energi bukan hanya untuk biaya tetapi juga mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.

KKP, lanjutnya, akan terus menerus mendorong penerapan hemat energi karena dipastikan akan mendorong konservasi lingkungan yang saat ini juga sedang digalakkan pemerintah.

Sedangkan sosok Menteri Susi sendiri, juga berhasil masuk dalam salah satu dari "The BBC 100 Women" 2017, atau daftar 100 wanita inspirasional BBC, perusahaan penyiaran publik Inggris Raya.

"The BBC 100 Women" digelar pertama kali pada 2013 sebagai rangkasan acara tahunan yang berfokus kepada perempuan yang memberikan inspirasi.

Daftar tersebut didukung oleh pemberitaan, artikel, investigasi, dan wawancara yang menyoroti karya dan pekerjaan yang dilakukan oleh para perempuan inspirasional tersebut.

Perempuan lainnya yang termasuk dalam daftar "The BBC 100 Women" itu antara lain adalah Presiden Chile Michelle Bachelet, dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf.

Menteri Susi sebelumnya juga beberapa kali mendapakan penghargaan internasional, seperti Seafood Champion Award dalam acara Seaweb Seafood Summit yang berlangsung di Seattle, Negara Bagian Washington, Amerika Serikat, pada 5-7 Juni 2017.

Susi mendapat penghargaan kategori kepemimpinan karena dinilai berani memberantas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur oleh kapal asing dan lokal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Ia juga dianggap telah berperan penting dalam menjaga kesehatan laut dan praktik pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab melalui pelarangan penggunaan pukat dan alat tangkap tidak ramah lingkungan lainnya.

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga telah menerima penghargaan bidang maritim global, yaitu Peter Benchley Ocean Awards, yang digelar di lembaga Smithsonian, Washington DC, Amerika Serikat, tanggal 11 Mei 2017 lalu.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan anugerah yang semakin meyakinkan dirinya bahwa yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia selama ini sudah benar. Hal tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari kinerja KKP dalam menerapkan berbagai kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang meliputi pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. (Ben/An)

Muhammad Razi Rahman
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.