Presiden Joko Widodo melengkapi kunjungannya ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan blusukan ke kawasan Malioboro, pada Sabtu, 30 Desember 2017. Bersama kedua putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, menantunya Selvi Ananda, serta cucunya Jan Ethes Srinarendra, Kepala Negara berjalan-jalan menyusuri kawasan Malioboro.

Presiden yang menggunakan kaos berwarna merah berangkat dari Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta sekira pukul 19.17 WIB dengan berjalan kaki. Sontak saja kehadiran Presiden membuat terkejut para pengunjung, pedagang, maupun warga sekitar.

Alhasil di sepanjang jalan menyusuri kawasan Malioboro, Presiden tak luput dari permintaan jabat tangan dan swafoto. Bahkan, tak jarang pula masyarakat yang mengabadikan momen tersebut melalui perangkat gawai mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sesekali bercakap-cakap dengan para pedagang kaki lima yang sedang menjajakan dagangannya. Ia juga sempat membeli tiga pasang sandal bertuliskan 'Jogja Keren' serta sejumlah kaos bermotif 'Djogjakarta'.

Setelah menyusuri kawasan Malioboro selama hampir 40 menit, Presiden beserta keluarganya kembali ke Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Namun, kali ini Presiden memilih andong untuk mengantarkannya kembali ke Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta yang berjarak sekitar 400 meter.


Yogyakarta, 30 Desember 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.

Bey Machmudin

Stop Kampanye Sara

Jakarta, 31/12 ( Benhil) - Pada tahun 2017 merupakan salah satu tahun bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebanyak 101 daerah pada tahun ini menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk DKI Jakarta.

Meski hanya terjadi di tingkat provinsi, efeknya sangat besar hingga seantero negeri lantaran magnet Jakarta menjadi pusat perhatian publik.

Masih teringat jelas betapa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tersebut mampu mengubah konstelasi politik Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seorang calon petahana yang sedari awal tampak mustahil terkalahkan karena tingginya elektabiltas dan kekuatan dukungan politik partai-partai besar. Namun, karena kesalahannya sendiri, kemudian dipolitisasi sedemikian rupa, mampu tumbang tanpa diduga-duga. Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi perjalanan demokrasi di Tanah Air, tidak hanya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga bagi partai politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta anggota masyarakat lainnya.

Semestinya pemilu menjadi ajang pesta demokrasi yang menggembirakan, bukan ajang mempertebal perbedaan.

Pengamat politik Arif Susanto menyebut pada tahun 2017 adalah tahun politik yang diliputi kebencian. Perbedaan identitas dijadikan instrumen meraih kemenangan dalam politik elektoral. Perbedaan ini berdampak pada terpecahnya kelompok masyarakat yang dapat berakibat sangat buruk.

Arif menekankan isu SARA bisa saja terulang kembali dalam pilkada serentak pada tahun 2018 jika tidak ada upaya antisipasi dari seluruh pihak. Terlebih dalam pilkada mendatang terdapat 171 daerah yang akan menentukan pemimpinnya 5 tahun mendatang, di antaranya adalah provinsi dengan basis massa besar, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Senada dengan Arif, pengamat politik Ray Rangkuti memprediksikan isu SARA masih berpotensi sebagai instrumen politik untuk menjatuhkan lawan dalam pilkada pada tahun depan.

SARA Lebih Berbahaya Bagi Ray, isu SARA ini lebih berbahaya daripada politik uang karena berdampak panjang. Ray menilai ada sejumlah sebab utama berkembangnya isu SARA dalam kontestasi politik, salah satunya ialah adanya suasana yang melegitimasi penggunaan isu itu.

Meskipun dalam pesta demokrasi pemilu isu SARA adalah hal yang dilarang, sejumlah anggota masyarakat menganggapnya sebagai hal yang lumrah karena mereka merasa tengah membela kepercayaannya. Hal ini kemudian menjadi sebuah kegamangan tersendiri.

Penyebab lainnya adalah tidak adanya interpretasi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan isu SARA itu sendiri. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas melarang praktik menghina etnik, agama, kelompok, serta masyarakat tetapi tidak jelas definisi dari penghinaan itu sendiri.

Faktor lainnya yakni masih lemahnya penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menggunakan isu SARA dalam kontestasi pemilu. Ray membandingkan dalam UU Pemilu, pelaku isu SARA hanya dikenai hukuman 1 tahun penjara, sedangkan dalam UU ITE, pengguna isu SARA bisa dijerat hingga 5 tahun penjara.

Akibatnya, tidak ada efek jera bagi para pelakunya. Atas dasar itu, dia memperkirakan isu SARA berpotensi digunakan kembali dalam Pilkada 2018, apalagi isu tersebut terbukti dapat mendongkrak atau menjatuhkan elektabilitas seseorang.

Pengamat politik Yusa Djuyandi menilai panasnya persaingan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta salah satunya disebabkan oleh politik akar rumput yang lebih bersifat ideologis dan idealis daripada di tataran elite yang lebih bersifat pragmatis. Sebagai buktinya, meskipun Golkar pada era kepemimpinan Setya Novanto, dan juga PPP mengubah haluan politiknya untuk lebih dekat dengan kubu pemerintah dan PDI Perjuangan, tidak serta-merta mengubah orientasi politik ideologis dan idealis arus bawah.

Dukungan Golkar dan PPP kepada Ahok dan Djarot hanya berada pada tataran elite yang bersifat pragmatis sebab elite hanya mempertimbangkan keuntungan dari besarnya potensi keterpilihan 46 s.d. 47 persen pasangan Ahok dan Djarot dalam berbagai hasil survei pra-pilkada.

Meskipun persaingan Pilgub DKI Jakarta bersifat lokal, nuansa persaingannya bersifat nasional. Menurut dia, fenomena politik yang muncul dalam pilkada itu justru tetap mempertegas masih adanya pertarungan dua pihak pendukung yang pernah saling berhadapan pada Pilpres 2014.

Adapun isu politik identitas yang kemudian muncul menurut Yusa sesungguhnya hanya merupakan dampak dari kesalahan retorika politik petahana. Kesalahan ini kemudian secara tidak langsung dimanfaatkan oleh pihak lawan politik.

Keuntungan Kesalahan Politik 

Hal yang tidak aneh jika dalam sebuah pilkada satu kubu atau pasangan mendapat keuntungan dari kesalahan politik lawannya. Soal adanya politik identitas, kemudian dimanfaatkan oleh kubu lain, lalu memunculkan kritik dari sebagian pihak, sesungguhnya hal itu telah ada sejak pilkada untuk pertama kalinya diselenggarakan.

Demokratisasi di tingkat lokal yang terwujud dalam pelaksanaan pilkada memang memberikan peluang bagi adanya sentimen identitas tertentu, dasarnya adalah keyakinan bahwa calon dari kelompoknya akan lebih memperhatikan nasib sesama. Oleh karena itu, sering kali masyarakat di daerah juga menjadi loyalis sejati dalam menghantarkan calonnya untuk menjadi kepala daerah, termasuk setelah kemenangan atau kekalahan itu sendiri.

Sementara itu, soal adanya kecurigaan bahwa pemanfaatan politik identitas di Jakarta akan memicu kerawanan konflik pilkada lainnya, Yusa mengatakan bahwa hal itu memang menjadi perhatian serius, terutama bila melihat Jakarta sebagai barometer demokrasi di Indonesia.

Akan tetapi, dia meyakini persoalan sosial politik identitas yang terjadi di Jakarta tidak akan meluas terbawa ke daerah dikarenakan adanya kondisi yang berbeda.

Kondisi di Jakarta menjadi berbeda karena ada kesalahan retorika politik yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Padahal, jika itu tidak terjadi, hasil dari beberapa lembaga survei yang mengatakan bahwa Ahok menang akan sangat besar peluangnya untuk terbukti. Ia menegaskan bahwa situasi politik dan koalisi politik akan selalu bersifat dinamis meski masih ada beberapa permasalahan dikotomi politik, seharusnya hal itu dapat disikapi secara dewasa. Dengan demikian, adanya perbedaan bukan untuk mencari perpecahan, melainkan mencari persamaan tujuan politik yang berorientasi pada kepentingan nasional yang lebih besar.

Di sisi lain, kondisi bangsa juga harus segera diperbaiki. Kecenderungan mendikotomikan pihak lain berdasarkan pada kelompok tertentu sebagai akibat dari pilkada sudah mulai harus dihentikan sebab negara ini perlu membangun. Pembangunan itu hanya dapat berhasil jika masyarakatnya bersatu.

Bila hal ini juga tidak kunjung terjadi, pada tahun depan bangsa dan negara ini akan dalam sebuah proses dinamika politik yang tidak sehat. (Ben/An)

Rangga Pandu Asmara Jingga


Jakarta, 31/12 (Benhil) - Kata-kata "memanfaatkan momentum" menjadi sesuatu yang sering kali diucapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan pidatonya.

Wajar saja sebab pemulihan ekonomi global nyatanya terus berlanjut bahkan perkembangannya tercatat lebih baik daripada proyeksinya pada awal 2017. Hal itulah yang kemudian membuat Jokowi terus mendorong berbagai pihak untuk memanfaatkan saat-saat ketika pemulihan ekonomi dunia terus bergerak di angka yang stabil tinggi itu. Sebab fenomena tersebut telah mendorong volume perdagangan dunia merangkak naik sehingga harga komoditas perdagangan pun turut terdongrak signifikan.

Kondisi perekonomian domestik juga mengalami pertumbuhan yang membaik secara gradual pada 2017.

Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong terutama oleh peningkatan ekspor komoditas ditunjang akselerasi investasi yang terus meningkat. Bahkan sampai dengan November 2017, neraca perdagangan mencatatkan surplus 12,02 miliar dolar AS atau lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,48 miliar dolar AS.

Sementara neraca transaksi berjalan dalam kondisi yang defisit terjaga yang angkanya jauh lebih rendah ketimbang periode 2013-2014. Maka dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada.

Terlebih ada fakta penunjang lain, di mana tiga lembaga pemeringkat utama dunia telah menaikkan rating investasi Indonesia menjadi negara layak investasi.

Prestasi Ekonomi 

Sejatinya momentum ekonomi yang kondusif bukan semata dicatatkan oleh Pemerintah semata melainkan dunia bisnis dan usaha yang telah mampu menggerakkan pertumbuhan tersebut. Prestasi di bidang ekonomi itu salah satunya tercatat pada peningkatan cadangan devisa yang terus naik pada 2017 sehingga cukup untuk membiayai kebutuhan impor dan membayar utang luar negeri pemerintah, bahkan di atas standar kecukupan internasional.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat sampai November 2017, cadangan devisa Indonesia sebesar 125,9 miliar dolar AS. Hal-hal itu pula yang rupanya telah menjadikan rupiah menjadi nilai tukar terbaik kedua di Asia pada 2016 setelah Yen Jepang.

Nilai rupiah sebagai mata uang juga cenderung stabil sepanjang 2017 meski sempat mengalami tekanan dari eksternal pada triwulan terakhir tahun ini. Di sisi lain inflasi secara umum juga terjaga pada level yang rendah karena ditunjang dengan dukungan pasokan pangan yang dinilai memadai, kebijakan stabilisasi harga pangan yang gencar oleh Pemerintah, dan harga pangan yang rendah di pasar global.

Namun, di balik berbagai prestasi itu, ternyata kerja yang dilakukan bukan mudah dan tak selamanya mulus.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai, masih banyak hal yang perlu dibenahi dari kinerja pemerintah sendiri salah satunya dalam hal pelaksanaan paket kebijakan ekonomi. Selama ini, ia menyadari tidak semua paket kebijakan ekonomi berjalan mulus bahkan sebagian justru kerap terbentur dengan berbagai ketentuan yang melekat di tingkat pusat hingga ke daerah. Padahal banyak paket kebijakan dibuat untuk memberikan banyak insentif kepada para pelaku usaha. Namun, hal itu tidak terlaksana akibat terkendala banyaknya aturan.

Oleh karena itu kata Darmin, pemerintah langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Aturan itu mewajibkan semua kementerian hingga Pemda membentuk Satgas untuk membantu percepatan pelaksaan berusaha. Selain itu, salah satu poin di dalam kebijakan tersebut adalah memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi atau "single submission". Hal itu kemudian diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk kemudian dapat secara optimal memanfaatkan momentum yang baik saat ini.

Kritik Pangan Meski Pemerintah menuai banyak pujian lantaran dianggap sukses dalam kebijakan stabilisasi harga pangan. Namun, program kedaulatan pangan sempat pula mendapat kritikan.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) misalnya mengkritik program kedaulatan pangan yang diusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati menjelaskan anggaran kedaulatan pangan melonjak 53,2 persen dari Rp63,7 triliun pada 2014 mencapai Rp103,1 triliun pada APBN 2017.

Namun, tingginya alokasi anggaran tersebut ternyata belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Menurut dia, anggaran senilai ratusan miliar rupiah paling banyak dialokasikan untuk peningkatan produksi dan produktivitas pangan. Di sisi lain ada kebijakan yang justru menimbulkan ketidakpastian usaha di bidang pertanian.

Misalnya saja, kebijakan penyetopan impor jagung yang menyebabkan 483.185 ton jagung impor tertahan di pelabuhan dan harga pangan ternak naik 20 persen. Di samping itu anggaran dan subsidi meningkat, namun impor beras juga meningkat.

Maka pemerintah pun kemudian merespon hal itu dengan berbagai kebijakan yang diarahkan ke depan. Presiden Jokowi sendiri dalam banyak kesempatan menekankan pentingnya inovasi untuk menghadapi perubahan global, termasuk untuk memanfaatkan momentum.

Di bidang pertanian dan kedaulatan pangan khususnya, ia ingin mengubah paradigma pertanian agar semakin mengikuti perkembangan zaman. Bahkan Presiden lebih menekankan pada upaya mendongkrak nilai tukar petani yang sebesar-besarnya dari hasil tanamnya melalui metode agrobisnis.

Menurut Presiden, pendapatan keuntungan yang diperoleh dari hanya sekadar menjual hasil tanamnya tidak akan memberikan kesejahteraan kepada petani melainkan petani harus berkonsolidasi agar memiliki skala ekonomi yang besar.

Hal itulah yang kemudian akan memungkinkan konsep pertanian yang modern dan terintegrasi dapat terwujud, sehingga petani dan seluruh rakyat di Tanah Air pun dapat memanfaatkan momentum yang ada saat ini. (Ben/An/Hanni Sofia Soepardi)


Medan, 30/12 (Benhil) - Di zaman modern ini, listrik menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Listrik bukan hanya menjadi alat penerangan, namun energi tersebut telah menjadi penunjang aktivitas perekonomian masyarakat.

Di tingkat nasional, Presiden Joko Widodo telah menyiapkan konsep "Indonesia Terang" dengan menambah pasokan energi listrik hingga 35.000 megawatt (MW).

Di Sumatera Utara, perlahan tapi pasti, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah mengambil sejumlah langkah konkrit untuk mewujudkan program "Sumut Terang". Data yang didapatkan di PLN Wilayah Sumut, dari 6.110 desa yang ada di provinsi itu, 5.594 desa telah menerima aliran listrik, sedangkan 516 desa lainnya masih belum teraliri.

Deputi Manager Hukum dan Humas PLN Wilayah Sumut Abdul Rahman mengatakan, pihaknya telah menyiapkan program "Listrik Pedesaan" (Lisdes) selama 2017 dan 2018 untuk menerangi seluruh desa. Program Lisdes itu meliputi Kabupaten Asahan (7 desa), Dairi (7 desa), Deliserdang (3 desa), Humbang Hasundutan (9 desa), Karo (7 desa), Labuhan Batu (5 desa), Labuhan Batu Raya (2 desa), Labuhan Batu Utara (24 desa), Labuhan Batu Selatan (5 desa), dan Langkat (10 desa).

Kemudian, Kabupaten Nias (14 desa), Nias Barat (1 desa), Nias Selatan (13 desa), Nias Utara (13 desa), Nias Tengah (1 desa), Padang Lawas (13 desa), Padang Lawas Utara (17 desa), Pakpak Bharat (2 desa), Samosir (9 desa), Serdang Bedagai (1 desa), Simalungun (5 desa), Tapanuli Selatan (3 desa), Tapanuli Tengah (3 desa), Tapanuli Utara (10 desa), dan Toba Samosir (14 desa).

Namun, karena adanya sejumlah kendala di lapangan, PLN Wilayah Sumut baru dapat melakukan peyambungan aliran listrik ke 117 desa. Desa-desa yang sudah menyala listriknya itu berada di Asahan (7 desa), Dairi (7 desa), Deliserdang (3 desa), Humbang Hasundutan (8 desa), Karo (7 desa), Labuhan Batu (1 desa), Labuhan Btau Utara (10 desa), Labuhan Batu Selatan (5 desa), dan Langkat (8 desa).

Kemudian, Kabupaten Nias (1 desa), Nias Barat (1 desa), Nias Selatan (7 desa), Padang Lawas (11 desa), Padang Lawas Utara (13 desa), Pakpak Bharat (1 desa), Samosir (5 desa), Serdang Bedagai (1 desa), Simalungun (1 desa), Tapanuli Selatan (1 desa), Tapanuli Utara (8 desa), dan Toba Samosir (8 desa).

Memang, kata Abdul Rahman, pemasangan listrik tersebut menjadi impian seluruh masyarakat, terutama di pedesaan yang berada daerah pinggiran, terdalam, dan terluar.

Namun dalam kenyataannya, cukup banyak kendala teknis yang dihadapi PLN untuk memasang instalasi listrik ke desa-desa yang menjadi target. Ia mencontohkan pemasangan listrik ke Desa Tomuan Holbung, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan yang masuk kategori desa pedalaman.

Awalnya, PLN berencana memang tiang listrik menuju desa tersebut pada Maret 2017. Namun terkendala karena harus menebang pohon milik sebuah perusahaan perkebunan yang cukup ternama. Setelah melakukan komunikasi dan menjelaskan manfaat listrik tersebut bagi masyarakat, perusahaan perkebunan itu baru mengizinkan pohon miliknya ditebang.

"Kita memproyeksikan pemasangan tiangnya pada Maret, namun pada Oktober baru bisa dilakukan," katanya.

PLN Wilayah Sumut berkeyakinan mampu mewujudkan program Sumut Terang tersebut karena memiliki pasokan listrik yang semakin kuat. Pada tahun 2018, akan masuk lagi tambahan pasokan energi ke sistem kelistrikan Sumut yakni 330 MW dari PLTP Sarulla 1, 2x200 MWdariPLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan Unit 4, 300 MW dari PLTU Sumut 1.

Pasokan tambahan tersebut berdasarkan data Rencana Pengembangan Pembangkit dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026. General Manager PLN Wilayah Sumut Feby Joko Priharto mengatakan, penyaluran listrik ke 117 desa tersebut telah diresmikan sebanyak dua kali.

Untuk pemasangan listrik ke 51 desa, kegiatannya telah diresmikan Gubernur Sumut Tengku Ery Nuradi dalam peringatan Hari Listrik Nasional di Lapangan Merdeka Medan belum lama ini. Sedangkan peresmian listrik di 66 desa lainnya diresmikan pada 21 Desember 2017 di Gedung Serba Guna Sopo Partukkoan Tarutung, Kabupaten Tapanulu Utara.

"Lisdes ini merupakan kado terindah dalam perayaan HUT PLN. Kami ingin membangun Sumut dari desa," katanya.

Pihaknya mengharapkan aliran listrik yang telah dimasukkan ke 117 desa di Sumut tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan mengaku sangat berterima kasih dengan PLN yang telah mengalirkan listrik ke berbagai desa yang di daerah yang dipimpinnya itu.

Ketika baru dilantik pada tahun 2014, Nixon Nababan mengaku tidak mengetahui jika banyak desa di Tapanuli Utara yang "belum merdeka" karena belum menikmati listrik selama puluhan tahun.

"Saya mencoba bicara dengan teman-teman di PLN, kahirnya PLN memberikan kontribusi," katanya.

Menurut Deputi Manager Hukum dan Humas PLN Wilayah Sumut Abdul Rahman, pada tahun 2018, pihaknya ingin menuntaskan pemasangan listrik di 88 desa yang menjadi target program Lisdes. PLN mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam program Lisdes tersebut dengan membantu pembebasan lahan yang dibutuhkan dan menyiapkan infrastruktur jalan yang memadai.

Jika lahannya mudah dibebaskan dan infrastruktur jalannya baik, PLN bisa mempercepat pemasangan berbagai instalasi kelistrikan yang dibutuhkan. Dengan demikian, harapan agar Sumut Terang pada tahun 2018 dapat segera diwujudkan. (Ben/An/Irwan Arfa)


Bandarlampung, 30/12 (Benhil) - Kasus kekerasan terhadap wartawan di Provinsi Lampung belum berhenti dan masih terus berulang dengan pelaku, baik oknum institusi maupun pihak tertentu, nyaris tidak berubah.

Berdasarkan catatan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bandarlampung, setidaknya sejak 2013 terjadi kecenderungan kasus kekerasan terhadap wartawan terus meningkat, bahkan berulang hingga saat ini.

"Pelakunya pun oknum aparat keamanan, oknum pejabat pemerintah, dan masyarakat," kata Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi pada diskusi akhir tahun digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, Jumat (29/12) petang.

Seharusnya kekerasan terhadap wartawan dihentikan dan pelakunya agar jera harus diproses hukum sebagaimana mestinya, kata Alian. Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan menerangkan catatan merah tahun ini adalah peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Pada tahun ini terjadi lima kasus kekerasan dengan pelaku dari oknum kepolisian POLRI, anggota DPRD, dan warga.

"Tiga kasus kekerasan itu melibatkan aparat kepolisian. Namun tidak ada sanksi tegas terhadap pelaku. Hanya satu pelaku yang dicopot jabatannya dan dimutasi," kata Padli pula.

Ia berpendapat bahwa pemicu beberapa kasus kekerasan itu karena ketidakprofesionalan wartawan dalam bekerja dan melupakan kode etik jurnalistik. Karena tidak profesional, narasumber pun kecewa dan melakukan kekerasan terhadap wartawan, baik kekerasan verbal maupun fisik. Ketua Bidang Advokasi AJI Bandarlampung Rudiyansyah mengatakan bahwa kekerasan terhadap wartawan terjadi karena masih banyak pihak yang belum memahami mekanisme hak jawab dan klarifikasi. Padahal, publik yang dirugikan dengan pemberitaan media juga bisa mengadu ke Dewan Pers.

Berdasarkan catatan AJI Bandarlampung, pada tahun ini terjadi lima kasus kekerasan, sedangkan tahun sebelumnya hanya empat kasus. Dari lima kasus tersebut, tiga kasus melibatkan anggota polisi, sisanya kekerasan dilakukan anggota DPRD dan warga.

Salah Tangkap Jurnalis Tiga kasus kekerasan yang melibatkan polisi adalah kasus salah tangkap terhadap wartawan Trans Lampung saat meliput kasus penggerebekan kampung narkoba di Pesawaran. Kasus salah tangkap oleh personel kepolisian ini pernah pula terjadi pada tahun sebelumnya. Sejumlah personel kepolisian itu pun diadukan ke Propam Polda Lampung. Ada pula kasus pelarangan liputan dan penggeledahan terhadap dua jurnalis di Way Kanan. Peristiwa ini melibatkan Kapolres Way Kanan yang saat itu masih dijabat AKBP Budi Asrul.

Kasus terakhir adalah kekerasan yang dilakukan anggota Brimob terhadap jurnalis Bongkar Post di Lampung Utara. Dalam kasus terakhir ini, pelaku melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang jurnalis itu. Kasus ini pun berakhir damai dengan difasilitasi pihak Polda Lampung dan pimpinan kesatuan oknum polisi bersangkutan.

Tingginya kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum, terutama polisi, justru menjadi tanda tanya besar. Aparat kepolisian yang seharusnya melindungi warga. Namun, ternyata menjadi musuh pers. Padahal, aktivitas jurnalistik dilindungi undang-undang. Seharusnya aparat penegak hukum memahami hal ini, kata Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan. Keprihatinan serupa, selain disampaikan oleh Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi, juga diungkap oleh sejumlah elemen dan pegiat demokrasi di Lampung.

Dalam 2 tahun terakhir, berdasarkan data kasus kekerasan secara nasional, polisi telah menjadi musuh kebebasan pers. Polisi banyak menjadi pelaku kekerasan. Institusi ini juga tidak tuntas menangani beberapa kasus kekerasan yang sudah dilaporkan ke Polri. Apalagi, jika yang dilaporkan adalah rekan sesama polisi, Polri menjadi ragu dan cenderung tidak profesional dalam menanganinya.

AJI menyoroti bahwa tingginya angka kasus kekerasan terhadap wartawan yang melibatkan personel Polri akibat tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku.

Padli Ramdan menyebutkan ada dua kasus kekerasan di Lampung tahun ini berakhir damai antara pelaku dan korban. Satu kasus yang melibatkan pejabat perwira menengah polisi, kapolres, hanya berkhir dengan pencopotan jabatan dan mutasi. Tidak ada sanksi yang lebih tegas dari pimpinan Polri di tingkat provinsi (polda) hingga Mabes Polri sehingga bisa memutus rantai kekerasan dilakukan oknum aparat kepolisian ini.

Tidak adanya sanksi tegas terhadap para pelaku ini juga tidak lepas dari sikap jurnalis dan media yang dengan mudah berdamai dengan pelaku.

"Terkadang pihak wartawan itu sendiri yang hendak berdamai," ujar Heriyansyah, birokrat dari Humas Pemprov Lampung pula.

Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi mengingatkan mestinya dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis itu, siapa pun pelakunya harus diproses hukum, termasuk bila dilakukan oknum aparat penegak hukum. "Agar timbul efek jera dan tidak lagi berulang kasus kekerasan serupa oleh oknum institusi yang sama," katanya lagi.

Padahal, menurut mantan Ketua AJI Bandarlampung yang juga redaktur salah satu koran harian di Lampung, Yoso Muliawan, kasus kekerasan terhadap wartawan dan penghalang-halangan dalam melakukan kegiatan jurnalistik adalah tindakan pidana yang melanggar Uundang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Pilihan untuk memaafkan pelaku merupakan hal yang manusiawi. Akan tetapi, jangan sampai menghilangkan kasus pidananya sehingga peristiwa serupa tidak berulang kembali. Sikap tegas kepada pelaku ini penting dilakukan agar kasus kekerasan terhadap wartawan bisa disetop dan tidak ada lagi rekan-rekan jurnalis yang menjadi korban atau dihalang-halangi saat meliput serta mendokumentasikan peristiwa," ujar Yoso yang juga Wakil Koordinator Wilayah Sumatera AJI itu pula.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Dr. Nanang Trenggono selain prihatin atas masuk terus terjadi kasus kekerasan terjadap jurnalis dengan penanganan belum tuntas, juga merasa prihatin adanya kecenderungan pemberitaan pers, khususnya di Lampung kurang kritis seperti diharapkan publik.

"Apalagi, dalam kasus indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pilkada di Lampung, media massa dan wartawan di Lampung sepertinya enggan menuliskan dan mengkritisnya," katanya pula.

Padahal, kata Nanang, praktik-praktik menyimpang yang merusak tatanan demokrasi yang dilakukan pihak korporasi maupun pihak lain mesti disikapi oleh media massa dengan mengeksposenya secara objektif dan faktual tanpa harus merasa takut atas risiko yang mungkin akan dihadapi.

Indeks Turun Dosen FISIP Universitas Lampung dan peneliti Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Lampung bekerja sama dengan Dewan Pers Toni Wijaya M.A. mengungkapkan dalam kurun waktu 2016 hingga 2017 selain meningkat kasus kekerasan terhadap wartawan, pada tahun ini IKP di Bumi Ruwa Jurai Lampung ini juga terendah kedua secara nasional.

IKP Lampung, kata Toni, sesuai dengan hasil survei telah dikeluarkan oleh Dewan Pers belum lama ini menunjukkan IKP Indonesia hasil survei tahun 2017 (untuk kondisi pers sepanjang 2016) mencapai 67,92 atau membaik dibanding tahun sebelumnya 63,44. Sementara itu, IKP Lampung hanya 62,36 atau menurun jika dibandingkan tahun lalu 67,99.

"IKP Lampung terendah setelah Sumatera Utara yang mendapat nilai 57,63. Sumut mendapat indeks terendah karena tahun lalu banyak terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan. Sementara itu, Lampung menurun dari aspek ekonomi," kata Toni lagi.

Menurut dia, dari hasil survei IKP Lampung 2017, antara lain, menunjukkan media di Lampung umumnya masih sangat bergantung pada iklan pemerintah daerah sehingga pemda dapat mudah mengatur kebijakan redaksi. Dampak lain adalah independensi dan sikap krtisis media terhadap kebijakan pemerintah makin pudar.

Dari 30 provinsi yang disurvei, sebanyak 18 provinsi IKP-nya dalam tataran "sedang/agak bebas", 12 provinsi "cukup bebas/baik". Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, termasuk di antara provinsi dengan IKP "baik/cukup bebas". Sementara itu, DKI Jakarta, Lampung, Bengkulu, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua tergolong "sedang/agak bebas".

Bidang politik dan hukum paling memengaruhi tingginya kualitas kemerdekaan pers di provinsi-provinsi dengan indeks baik, terutama kebebasan dari kriminalisasi dan kebebasan dasar untuk berorganisasi dan mendirikan perusahaan media massa. Untuk provinsi dengan indeks "sedang/agak bebas" yang memperburuk kondisi kemerdekaan persnya adalah buruknya profesionalisme jurnalis dan etika pers serta masih tinggi intervensi perusahaan pada ruang redaksi (newsroom) serta aspek kurang dihargai keragaman media.

Secara kumulatif kemerdekaan pers di Indonesia pada 30 provinsi berada dalam posisi "agak bebas" (fairly free) atau membaik dengan indeks 68,95 dibandingkan IKP tahun sebelumnya (63,44) atau "agak bebas". Skor kemerdekaan pers di Indonesia tergolong "mendekati bebas".

Selain kasus kekerasan itu, AJI Bandarlampung menyoroti sejumlah kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh jurnalis. Catatan terkait pelanggaran etika ini penting sebagai bahan evaluasi bersama agar jurnalis bekerja lebih profesional, memegang teguh kode etik jurnalistik, dan menjaga independensinya, kata Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan.

Dalam catatan AJI, jurnalis kerap membuat berita yang tidak "cover both side" atau tidak mengonfirmasi pihak yang diberitakan. Padahal, sesuai dengan standar jurnalistik, konfirmasi ini penting untuk menjaga keberimbangan tertentu sehingga tidak muncul apa yang disebut sebagai penghukuman media atau "trial by the press", katanya lagi.

Pelanggaran lain yang kerap dilakukan adalah tidak segera memuat hak jawab atau klarifikasi dari narasumber. Padahal, Dewan Pers telah menerbitkan Pedoman Hak Jawab, dan dalam UU Pers disebutkan bahwa pers yang tidak melayani hak jawab selain melanggar kode etik jurnalistik juga dikenai pidana denda sebesar Rp500 juta. Dalam beberapa kasus, kekerasan terhadap wartawan juga dipicu akibat aktivitas jurnalistik yang tidak profesional, seperti jurnalis menurunkan berita tanpa konfirmasi atau terlambat memuat hak jawab narasumber yang merasa nama baiknya dirugikan. Narasumber kemudian meluapkan kemarahan dan melakukan kekerasan kepada jurnalis yang dinilai tidak profesional tersebut.

AJI Bandarlampung mengimbau semua jurnalis untuk bekerja lebih profesional dan menerapkan kode etik jurnalistik.

Memahami kode etik dan bekerja profesional ini penting untuk menjaga muruah profesi dan menghindarkan wartawan dari kasus kekerasan. Jurnalis menuntut profesi dan lembaga lain harus profesional, tetapi tuntutan serupa juga berlaku bagi profesi wartawan agar bekerja lebih profesional, kata Padli lagi.

Ia berharap masyarakat dan semua pihak menempuh mekanisme hak jawab dan klarfikasi atas kekeliruan yang dilakukan jurnalis serta media massa. Masyarakat juga diingatkan jangan merespons berita dengan tindakan kekerasan terhadap wartawan karena tidak dibenarkan dalam hukum. Mekanisme sesuai dengan pedoman Dewan Pers perlu ditempuh terkait dengan pemberitaan media massa.

Dalam setiap kasus kekerasan terhadap wartawan, katanya lagi, harus dilihat secara jernih dan dipahami kronologisnya karena tidak semua jurnalis layak untuk dibela. Hanya jurnalis yang profesional dan bekerja dengan standar etika yang tinggi layak dibela ketika menjadi korban kekerasan.

Salah satu cara menghentikan kekerasan terhadap wartawan adalah para jurnalis itu sendiri bersama media massa yang digunakan kembali diingatkan untuk menghormati hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar (right to know).

Menjadi kewajiban wartawan dan pers untuk menghadirkan berita yang aktual dan komprehensif, akurat, kritis, berimbang, dan mengutamakan kepentingan publik. Namun, publik dan para pihak umumnya juga diingatkan untuk menggunakan mekanisme yang benar saat menghadapi pemberitaan yang dinilai kurang benar atau merugikan kepentingan pihaknya, tidak justru menggunakan kekerasan terhadap pers.

Keseimbangan itu diharapkan dapat menekan atau bahkan mampu menghentikan kasus kekerasan terhadap jurnalis agar tidak berulang dan kembali terjadi ke depannya. (Ben/An/Budisantoso Budiman)


Berbagai perkiraan tentang risiko yang dihadapi perekonomian Indonesia selama tahun 2017 berhasil dilewati dengan baik. Salah satu buktinya adalah Indeks Harga Saham Gabungan di hari terakhir bursa tahun 2017, Jumat 29 Desember 2017, ditutup pada 6.355,65.

"Ini angka yang diluar perkiraan kita semuanya. Dulu banyak yang menyampaikan bisa 6.000 saja, kita sudah untung, sudah senang. Nah kalau sekarang 6.355 bagaimana? Saya lihat kerja keras dari Bursa Efek Indonesia patut kita apresiasi dan juga patut kita syukuri bersama," ucap Presiden Joko Widodo.

Presiden mengatakan hal itu ketika memberikan sambutan setelah menutup secara resmi perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta.

Di awal tahun 2017, banyak yang memperkirakan ekonomi Indonesia akan terpengaruh berbagai hal, seperti kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed, stimulus fiskal besar-besaran oleh Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, dan arus modal akan berbondong-bondong lari kembali ke Amerika.

Tak cukup sampai di situ, kekhawatiran akan ekonomi Indonesia juga dapat terjadi karena naiknya sentimen proteksionisme di seluruh dunia mengenai risiko akan terjadinya perang dagang. Apalagi akan dilaksanakan pemilihan umum di beberapa negara di Eropa seperti Belanda, Prancis dan Jerman, dimana tokoh-tokoh garis keras diperkirakan akan menjadi presiden atau perdana menteri.

Namun, lanjut Presiden, yang terjadi justru sebaliknya, seperti nilai tukar US dollar melemah sepanjang tahun 2017, bahkan sudah kembali di bawah titik saat kemenangan Presiden Trump di Pemilu Amerika tahun lalu.

"Arus modal ke negara-negara berkembang termasuk ke Indonesia, mencapai sebuah rekor. Yang terpilih di Eropa, malah Pemimpin yang sudah ada terpilih kembali. Bahkan di Prancis, yang terpilih adalah Tokoh Reformis, Presiden Emmanuel Macron," ujar Presiden.

Ekspor negara-negara berkembang, khususnya di Asia malah melonjak. Tahun 2017 adalah tahun di mana laju pertumbuhan perdagangan dunia kembali di atas laju pertumbuhan ekonomi dunia.

"Ekspor Indonesia tahun ini, naik double-digit sekitar 15-17 persen. Investasi Internasional ke Indonesia, tahun ini juga naik double-digit sekitar 13-14 persen. Sovereign Rating Indonesia mendapat upgrade. Bukan satu, tapi dua," ujar Presiden.

Upgrade pertama dari S&P, kembali ke 'layak investasi' atau investment grade dan kedua dari Fitch, dari BBB- menjadi BBB.

Seandainya di awal tahun, ketakutan ketakutan menghadapi semua risiko-risiko yang digambarkan oleh para 'ahli' didengar dan diikuti dengan melepas semua saham, semua properti dengan menjualnya.

"Kita hanya pegang cash, berapa keuntungan yang hilang? Berapa keuntungan kita yang gagal?" kata Presiden.

Sebagai gambaran, Presiden menyebutkan kenaikan IHSG selama tahun 2017 hampir mencapai 20 persen. "Ini kan juga angka yang tidak kecil. Jadi kalau kita jual semua saham kita di awal tahun supaya aman memegang cash, ya itulah keuntungan yang gagal kita dapat," ujar Presiden.

Presiden berharap agar semua pihak tidak perlu lagi menanggapi kabar-kabar yang mengkhawatirkan dan menjadikan bangsa ini pesimis. Justru harus memanfaatkan momentum yang sangat bagus ini untuk digunakan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya.

"Kesimpulannya apa? Yang penting adalah jangan takut. Risiko selalu ada, tapi justru itu peluangnya," ujar Presiden.

Jakarta, 29 Desember 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Nusa Tenggara Timur

Kupang, 29/12 (Benhil) - Hingga akhir tahun 2017, rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) masih saja disuguhi berita tentang kemiskinan masyarakat di provinsi yang wilayahnya didominasi pulau-pulau itu.

Berita terakhir menyebutkan bahwa daerah itu menempati urutan ketiga termiskin di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Persentase penduduk miskin NTT mencapai 22,01 persen dari total penduduk daerah itu sekitar 5,2 juta jiwa. Tanggapan bernada pro maupun kontra kemudian bermunculan dari sejumlah pihak baik politikus, birokrat, akademisi, praktisi, agamawan, LSM dan lain-lain.

Jika ditelaah, sebenarnya Pemerintah Provinsi NTT memiliki kepedulian yang kuat terhadap isu kemiskinan. Banyak program pembangunan yang secara implisit maupun eksplisit sarat dengan nuansa penanggulangan kemiskinan yang sudah dirancang dan digulirkan oleh para pemimpin daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada Gerakan Penghijauan atau Komando Gerakan Makmur (KOGM) pada era Gubernur W.J. Lalamentik (1958-1966), Program Swasembada Pangan (beras) era Gubernur El Tari (1966-1978).

Operasi Nusa Makmur, Operasi Nusa Hijau dan Operasi Nusa Sehat di era pemerintahan Gubernur Ben Mboi (1978-1988), Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat (Gempar) dan Gerakan Membangun Desa (Gerbades) pada era Gubernur Hendrik Fernandez.

Hingga program-program pembangunan daerah yang berlandaskan pada filosofi 'membangun dari apa yang ada dan dimiliki rakyat' oleh Gubenur Piet A. Tallo, dan di era Gubernur Frans Lebu Raya saat ini kita mengenal program Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) yang diluncurkan pada 2011.

Secara keseluruhan, kinerja program-program tersebut sebetulnya sudah cukup baik. Pada tahun 2010, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS menempatkan NTT pada peringkat 29 dari 33 provinsi dengan persentase kemiskinan mencapai 23,03 persen.

Berada di atas Provinsi Gorontalo (23,19 persen), Maluku (27,74 persen), Papua Barat (34,88 persen) dan Papua (36,80 persen).

Namun memasuki tahun 2017 atau kurang lebih 6 tahun kemudian Provinsi Gorontalo dan Maluku mampu bangkit, menyalip dan melejit meninggalkan Provinsi NTT. Sementara Nusa Tenggara Timur yang diharapkan lebih baik lagi peringkatnya secara nasional malah melorot bersama Papua dan Papua Barat di urutan paling bawah.

Pertanyaannya adalah mengapa NTT tidak bisa bangkit dari keterpurukannya? Peneliti dari Perkumpulan Prakarsa Nusa Tenggara Timur (NTT) Victoria Fanggidae mencatat, sejumlah persoalan menjadi faktor penyebab bertambahnya orang miskin di daerah ini dari waktu ke waktu.

Faktor-faktor penyebab itu antara lain, bahan bakar atau energi untuk memasak, Sumber penerangan, akses air bersih dan fasilitas sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup serta pendapatan yang tidak layak.

Pemicunya, kata Magister Development Studies University of Melbourne Australia itu, adalah masalah sulitnya akses bahan bakar atau energi untuk memasak bagi masyarakat miskin NTT menjadi indikator paling kritis. Penyebab berikutnya, kata Ria panggilan Victoria Fanggidae, penduduk miskin yang tidak dapat mengakses bahan bakar layak tidak berubah di antaranya pada tahun 2012 ada 99,9 persen penduduk miskin tidak dapat mengakses bahan bakar untuk memasak yang layak, tahun 2014 menjadi 99,8 persen.

Faktor pemicu berikutnya, kata Mahasiswi Doktoral jurusan School of Social and Political Science pada University of Melbourne Australia ini adalah sumber penerangan sebagai indikator kedua paling kritis yaitu lebih kurang 87,2 persen penduduk miskin tidak memiliki sumber penerangan yang layak.

Selain itu, lebih dari dua pertiga (68,7 persen) penduduk miskin tidak punya akses air bersih dan fasilitas sanitasi (67,4 persen) yang layak.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya mengatakan, untuk menurunkan angka kemiskinan di suatu daerah bukanlah pekerjaan yang mudah.

"Kalau bicara tentang kemiskinan, saya harus jujur mengatakan bahwa menurunkan angka kemiskinan bukan perkara mudah. Terlalu banyak variabel yang harus dipenuhi," kata Lebu Raya.

Menurut dia, ada sekitar 14 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang warga agar tidak dikategorikan sebagai warga miskin. Rumah misalnya, harus beratap seng, berlantai, berdinding batu dan sudah diplester, dilengkapi jamban. Ukuran rumahnya pun harus delapan meter persegi untuk setiap orang. Artinya, jika ada empat orang dalam satu rumah maka ukuran rumah mereka harus seluas sekitar 40 meter persegi.

"Kalau salah satu syarat dari bangunan rumah ini tidak terpenuhi maka penghuninya tetap masuk kategori miskin," kata Lebu Raya yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Nusa Tenggara Ttimur periode kedua ini.

Padahal, banyak perumahan yang dibangun developer yang saat ini ditempati warga berpenghasilan rendah, umumnya berukuran 21 meter persegi dan ditempati oleh satu keluarga, misal terdiri 3-5 orang.

"Ini baru syarat tempat tinggal bagi seorang warga, belum syarat lainnya yang harus dipenuhi," katanya menambahkan.

Akibatnya semakin banyak warga yang sulit memenuhi kriteria agar tidak tergolong sebagai warga miskin. (Ben/An/BT)


Yogyakarta, 28/12 (Benhil) - Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan untuk kembali memperpanjang moratorium izin pembangunan hotel baru selama 1 tahun terhitung 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018.

Keputusan perpanjangan moratorium selama 1 tahun ke depan tersebut merupakan perpanjangan ketiga yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta. Seperti keputusan dua moratorium sebelumnya, moratorium ketiga tersebut juga dituangkan dalam bentuk peraturan wali kota.

Salah satu pertimbangan pemerintah untuk memperpanjang kembali moratorium adalah rata-rata okupansi hotel yang masih relatif rendah. Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, okupansi untuk hotel berbintang baru mencapai 60 persen, sedangkan untuk hotel nonbintang sekitar 37 persen.

"Untuk bisa bertahan, rata-rata okupansi hotel harus mencapai lebih dari 60 persen. Artinya, ada persaingan usaha yang sehat," kata Ketua PHRI DIY Istidjab Danunagoro.

Menurut dia, jumlah kamar hotel yang ada di Yogyakarta sudah mencukupi sehingga keputusan untuk memperpanjang moratorium pembangunan hotel baru adalah keputusan yang memang perlu. Ia khawatir jika jumlah hotel di Kota Yogyakarta tidak ada pengendalian, akan menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat antarhotel. "Kue yang dibagi atau jumlah wisatawan yang datang tidak banyak mengalami penaikan. Namun, dibagi ke banyak hotel. Akibatnya, tingkat okupansi hotel berkurang," katanya.

Di Kota Yogyakarta tercatat 525 hotel yang menjadi wajib pajak dengan target pendapatan Rp118 miliar atau meningkat dari tahun lalu sebesar Rp100 miliar.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengawali pemberlakukan moratorium pada tanggal 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2016, kemudian diperpanjang selama 1 tahun, yaitu sepanjang 2017, lalu diperpanjang kembali untuk 1 tahun ke depan. Moratorium izin pembangunan hotel hanya untuk pembangunan hotel baru saja, sedangkan hotel lama tetap diperbolehkan mengajukan izin apabila ingin melakukan renovasi bangunan.

Meskipun moratorium sudah diberlakukan, jumlah hotel baru di Kota Yogyakarta dimungkinkan bertambah karena pembangunan hotel masih terus berlangsung. Hal tersebut disebabkan, sebelum moratorium diberlakukan, Pemerintah Kota Yogyakarta membuka kesempatan terakhir bagi investor untuk mengajukan permohonan izin pembangunan hotel baru.

Kesempatan tersebut tampaknya tidak disia-siakan oleh investor karena ada 104 permohonan izin pembangunan yang masuk. Hingga saat ini, masih ada 17 permohonan izin yang belum dikabulkan karena syarat yang disampaikan belum lengkap dan masih ada belasan hotel dalam pembangunan. Meskipun demikian, dari puluhan permohonan yang sudah disetujui, terdapat 13 izin yang dinyatakan batal demi hukum karena investor tidak segera melakukan pembangunan. Dengan demikian, investor tidak dapat memperpanjang izin atau mengajukan permohonan izin ulang.

Gejolak di Masyarakat Berbagai gejolak di tengah masyarakat pun sempat muncul selama pemerintah memberlakukan moratorium, di antaranya protes dari masyarakat yang menilai banyaknya pembangunan hotel berpengaruh pada kuantitas air tanah yang dinikmati masyarakat.

"Jogja Asat" (Yogyakarta kering) pun sempat muncul ke permukaan sebagai "protes" dari warga yang berharap pemerintah daerah melakukan pembatasan yang lebih ketat terhadap pembangunan hotel, termasuk cara pemanfaatan air tanah bagi kebutuhan konsumen.

Warga khawatir jika maraknya pembangunan hotel, akan mengurangi kuantitas air tanah yang selama ini bisa mereka nikmati dengan mudah. Selain itu, kekhawatiran lain yang muncul adalah dampak dari keberadaan hotel pada kesejahteraan warga di Kota Yogyakarta, termasuk untuk mengangkat atau memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bagaimanapun Kota Yogyakarta adalah kota pariwisata yang sangat tergantung pada industri pariwisata dan hotel menjadi salah satu fasilitas yang ditawarkan Yogyakarta sebagai akomodasi yang bisa dinikmati wisatawan dengan nyaman. Oleh karena itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan bahwa moratorium ketiga yang akan diberlakukan selama satu tahun ke depan harus diikuti dengan berbagai langkah.

Selama moratorium berlangsung, Haryadi meminta seluruh pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek di industri perhotelan, mulai dari prospek usaha, kualitas pelayanan yang diberikan, konsolidasi penataan ruang, regulasi persaingan usaha, hingga perizinannya.

"Regulasi yang perlu diatur, di antaranya adalah hotel berbintang empat dan lima tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip usaha. Misalnya, menurunkan harga," kata Haryadi.

Moratorium izin pembangunan hotel baru pun diharapkan tidak kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing Kota Yogyakarta, terlebih DIY akan segera memiliki bandara baru yang mampu menampung lebih banyak wisatawan. Bagaimanapun Kota Yogyakarta tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang bisa dimaksimalkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Yogyakarta lebih banyak mengandalkan sektor jasa untuk pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pariwisata.

Saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki pekerjaan rumah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan peningkatan daya saing kota yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan seluruh warganya. (Ben/An/EAR)

Perusahaan Listrik Negara

Palu, 28/12 (Benhil) - Rasio elektrifikasi kelistrikan desa di Sulawesi Tengah hingga kini baru sekitar 80 persen. Itu berarti sekitar 20 persen dari jumlah desa di provinsi itu yang belum menikmati penerangan listrik.

Terbanyak desa yang belum terjangkau listrik berada di dua kabupaten, yakni Sigi dan Donggala. Dua daerah di Sulteng yang paling banyak desanya belum terlistriki PLN rata-rata masih terisolasi karena masih terkendala masalah infrastruktur jalan. Misalnya, Dusun Moma dan Lero di Kabupaten Donggala, hingga kini masyarakatnya belum menikmati listrik, air bersih, sarana kesehatan, dan pendidikan.

Dua dusun yang permukimannya berada di dalam hutan belantara tersebut hanya bisa dijangkau jalan kaki atau naik sepeda motor yang sudah dimodifikasi disesuaikan medan jalan. Jumlah penduduk yang ada di Dusun Moma dan Lero sebanyak 60-an kepala keluarga (KK) dan 100 persen warga miskin.

Kondisi jalan sangat berat, selain hanya jalan setapak, juga harus melewati beberapa sungai kecil dan besar yang semuanya belum ada jembatan. Pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir, praktis tidak bisa dilalui. Mereka terkadang bermalam di pinggir sungai menunggu sampai air surut dan bisa dilewati lagi.

Penduduk dua dusun itu mendambakan bisa segera terlepas dari belenggu keterisolasian sehingga mereka bisa meningkat tarif hidupnya.

Selama belum adanya infranstrukstur jalan, jembatan, listrik, sarana kesehatan, pendidikan, dan air bersih, masyarakat Dusun Moma dan Lero akan sangat sulit keluar dari keterbelakangan dan belunggu kemisninan. Ubi-ubian, jagung, dan pisang dijadikan makanan pokok masyarakat di dua dusun terisolasi di Kabupaten Donggala.

Mereka tidak hanya miskin ekonomi, tetapi juga miskin pendidikan dan kesehatan sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah daerah maupun pusat.

"Yang paling utama kami butuhkan sekarang ini paling tidak akses jalan yang memadai dan listrik," kata Nanti, tokoh masyarakat Dusun Moma.

Desa Terisolasi Sementara itu, di Kabupaten Sigi yang bertetangga langsung dengan Palu, Ibu Kota Provinsi Sulteng, hingga kini masih banyak juga desa yang terisolasi. Di Kecamatan Pipikoro, semua desa di wilayah itu belum menikmati listrik PLN. Selain listrik juga akses jalan memadai belum tersedia sehingga sangat berdampak pada ekonomi masyarakatnya.

Jalan yang ada saat ini hanya bisa dilewati kendaraan sepeda motor. Bahkan, beberapa tahun lalu, masyarakat hanya jalan kaki untuk membeli berbagai kebutuhan sehari-hari ke Kulawi atau ke Kota Palu.

Bertahun-tahun masyarakat sangat menantikan adanya jalan memadai dan masuknya jaringan listrik PLN. Namun, sampai akhir 2017 belum juga menikmati listrik dan jalan memadai. Padahal, wilayah tersebut cukup subur dan hasil-hasil pertanian, seperti jagung, kedelai, padi sawah, padi ladang, dan berbagai komoditas perkebunan, seperti cengkih, kopi, dan kakao sangat menjanjikan.

Akan tetapi, karena tidak adanya prasana jalan memadai, selama ini masyarakat kesulitan untuk memasarkannya.

Bahkan, salah satu komoditas terkenal dan menjadi unggulan petani di wilayah itu adalah kopi. "Kopi produksi masyarakat Pipikoro cukup terkenal, bahkan banyak wisatawan mancanegara sangat suka," kata Oscar Losso, tokoh pemuda di Desa Peana, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi. Kondisi yang sama juga dialami masyarakat di lima desa di Kecamatan Lindu. Kecamatan Lindu merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sigi yang hingga kini belum juga terjangkau listrik.

Listrik yang ada di sana hanya listrik yang dihasilkan dari pembangkit genset dan tenaga surya yang hanya menyala pada malam hari dalam beberapa jam saja. Kecamatan Lindu pada zaman dahulu hanya bisa dijangkau jalan kaki atau naik alat transportasi tradisional, yakni kuda "pateke" (kuda beban).

Akan tetapi, sejak 2000-an, masyarakat Lindu sedikit berlega karena jalan yang ada sudah bisa dilewati kendaraan sepeda motor meski kondisi jalannya cukup berat dan rawan kecelakaan karena di samping kiri dan kanan jalan tebing dan jurang cukup dalam.

Dalam 2 tahun terakhir ini, Pemkab Sigi telah membenahi prasana jalan dengan melakukan pelebaran badan jalan sehingga bisa dilalui kendaraan mobil. Sekarang ini memang jalan menuju Lindu sudah bisa dilewati mobil ukuran terbatas, seperti Kijang, meski belum diaspal. Truk tidak diperbolehkan karena konsidi jalan yang belum mendukung.

Meski sudah bisa dilewati mobil, pada saat-saat tertentu, seperti musim hujan, akan sulit karena selain badan jalan licin dan berlumpur, juga sering terjadi tanah longsor. Di Kecamatan Lindu terdapat danau yang sangat indah dan memesona. Namanya Danau Lindu. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah tersebut.

Di sekeliling danau itu terdapat permukiman penduduk lima desa, yakni Puro'o, Langko, Tomado, Anca, Kanawu, dan Olu.

Masyarakat di wilayah itu juga sangat berharap bisa segera menikmati penerangan listrik dari PLN. "Kita berharap pada tahun 2018, listrik PLN sudah bisa masuk di kecamatan itu," kata Karya Pegia, Camat Lindu.

Pemerintah kecamatan beberapa waktu lalu sudah pernah membahas soal listrik dengan pimpinan PLN Area Palu dan jika semua masalah sudah selesai kemungkinan pada tahun 2018 PLN sudah mulai membangun jaringan listrik dari Sadaunta, Kecamatan Kulawi, sampai ke Lindu.

Masalah utama yang dihadapi baik dalam peningkatan jalan maupun pembangunan jaringan listrik selama ini terkendala karena untuk menuju Lindu harus melewati kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).

Camat Karya mereasa optimistis jika listrik sudah masuk dan jalan makin memadai, selain ekonomi masyarakat akan lebih bagus, juga wisatawan mancanegara akan berbondong-bondong datang. Pasalnya, selain objek wisata menarik, yakni Danau Lindu, juga terdapat keanekaragaman satwa endemik, seperti anoa, monyet, tarsius, babi rusa, dan berbagai jenis burung yang hanya hidup dan berkembang biak di wilayah hutan sekitar danau.

Komitmen PLN Manajer PLN Area Palu Emir Muhaimin menegaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah berkomitmen untuk melistriki semua desa di Tanah Air, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah yang hingga kini masih banyak desa belum mendapatkan pasokan listrik dari PLN, seperti Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi.

Semua desa di Kecamatan Lindu sampai sekarang ini belum menikmati listrik PLN. Oleh karena itu, salah satu prioritas pembangunan listrik desa di Sulteng adalah wilayah Lindu. Emir mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan survei ke wilayah tersebut terkaitan dengan rencana pembangunan listrik perdesaan.

Tim dari PLN sudah melakukan peninjaun lapangan, mendata titik-titik pemasangan tiang dan penarikan jaringan listrik dari Dusun Sadaunta, Kecamatan Kulawi menuju desa-desa di Kecamatan Lindu. Karena wilayah itu harus melewati kawasan hutan Lindung Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), terlebih dahulu mendapat izin dari pihak berwenang.

Jika izin sudah ada, langsung ditindaklanjuti dengan membangun tiang dan jaringan listrik.

PT PLN menargetkan program realisasi desa berlistrik di Provinsi Sulawesi Tengah bisa mencapai 100 persen pada tahun 2019.

"Sekarang ini baru sekitar 80 persen desa di Sulteng yang telah terjangkau listrik PLN," kata Emir.

Desa di Sulteng yang belum terlistrikan rata-rata wilayahnya masih sangat sulit dijangkau transportasi mobil. Inilah salah satu faktor yang selama ini merupakan kendala utama dalam membangun jaringan distribusi listrik ke sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sulteng.

Namun, kata dia, sudah menjadi komitmen PLN untuk melistriki semua desa di Tanah Air, termasuk Sulteng yang sampai sekarang ini masih sekitar 20 persen desa sama sekali belum menikmati penerangan listrik PLN. Keadaan yang sama juga diharapkan di provinsi lain, seperti masyarakat di Sumatera Utara, yang menanti Sumut terang 2018.

Selain itu, juga karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah setiap tahunnya untuk listrik desa. (Ben/An/Anas Masa)

Tahun 2018

Jakarta, 26/12 (Benhil) - Menjelang pergantian tahun, ekonomi Indonesia memanen harapan untuk mempercepat pemulihan perekonomian pada 2018.

Banyak lembaga keuangan internasional, instansi pemerintah dan juga regulator independen yang memandang kegiatan ekonomi tahun depan akan jauh lebih baik dibanding 2017. Pada 2017, pemulihan ekonomi dalam negeri terus berjalan, meskipun tidak sesuai ekspetasi. Di 2018, ekonomi Indonesia diperkirakan akan diberkahi dari pulihnya kinerja ekspor menyusul terus meningkatnya harga komoditas. Misalnya, untuk harga batubara dan mineral terus menguat karena tingginya permintaan dari Tiongkok karena tren perbaikan ekonomi sejak awal 2017.

Investasi asing langsung dan juga investasi portofolio juga diperkirakan akan semakin deras, apalagi di akhir tahun Indonesia memperoleh kenaikan peringkat utang menjadi BBB/"outlook stable" dari "BBB-/outlook positive" dari lembaga pemeringkat Fitch Rating, sekaligus memperkuat peringkat layak investasi yang sudah disematkan dua lembaga pemeringkat internasional lainnya, Moody's Service dan Standard and Poor's.

Dengan hanya beberapa dari sekian banyak faktor tersebut, ekonomi Indonesia diyakini akan tumbuh lebih baik pada 2018 dibanding 2017. Dana Moneter Internasional (Internasional Monetary Fund/IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen pada 2018. Otoritas moneter Bank Indonesia memproyeksi ekonomi akan tumbuh sebesar 5,1-5,5 persen. Sementara, pemerintah mematok laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persenn tahun depan.

Namun 2018 juga diyakini bukan tahun yang mudah. Tahun depan adalah momentum tensi politik bergejolak. Sebanyak 171 pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar. Sebanyak 17 di antaranya dilaksanakan di tingkat provinsi termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Gabungan dari pemilih yang ada di provinsi besar tersebut setara dengan 45 persen dari total populasi nasional.

Peta suara dari ketiga provinsi tersebut juga dinilai sebagai barometer untuk Pemilihan Presiden 2018. Selain di 17 provinsi, Pilkada juga akan digelar di 39 kota, dan 115 kabupaten. Persiapan tahapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden juga akan dimulai tahun depan. Pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dijadwalkan pada Agustus 2018.

Maka itu tantangan terhadap stabilitas ekonomi akan semakin tinggi.

Lebih gencar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mendorong dunia usaha swasta untuk lebih gencar berekspansi bisnis, dan tidak terlalu mengkhawatirkan dinamika dari padatnya agenda politik nasional pada 2018.

"Dari (Pemilu) 2004, gerak ekonomi berlanjut. Dunia usaha harus gencar berekspansi tahun depan. Percaya diri saja," kata dia.

Siklus politik yang bergulir rutin sekali lima tahun itu dianggap merupakan hal yang biasa, di sisi lain, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan daya beli masyarakat tetap tumbuh positif. Penopang pengeluaran pemerintah yang besar walau (kontribusi) APBN hanya 10 persen-12 persen dari PDB. Jadi, pertumbuhan ekonomi tetap harus datang dari konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi.

Selain itu, saat ini perbankan Indonesia juga dianggap Mirza sudah merampungkan konsolidasi internal, sehingga sudah siap menyalurkan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan dunia usaha swasta.

Untuk penyaluran kredit perbankan, Mirza melihat tahun depan akan berada di pertumbuhan 10-12 persen (yoy). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memasang proyeksi pertumbuhan kredit di angka yang sama. Indikator makro ekonomi Indonesia juga terus membaik hingga kuartal ketiga tahun ini. Indikatornya inflasi tahunan yang masih terjaga di 3,7 persen (yoy). BI bahkan memperkirakan inflasi tahun ini akan berada di perkiraan bawah sasaran otoritas moneter yakni 3-3,5 persen (yoy).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan perbaikan kinerja ekonomi pada akhir 2017 bisa memberikan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih positif pada 2018. Kalau momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah positif dan kuat, stabilitas tetap terjaga dari sisi inflasi dan nilai tukar, ini memberikan posisi yang jauh lebih baik untuk menghadapi ketidakpastian. Ia menyakini momentum ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi dan berkualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dapat tercapai, yang salah satunya melalui dukungan pulihnya sektor perdagangan global.

Pada 2017, momentum pertumbuhan ekonomi global mulai meningkat yang ditunjukkan dengan volume perdagangan dunia yang di 2016 pada 2,2 persen meningkat menjadi empat persen di 2017.

"Tentunya empat persen itu belum 'full recovery', tapi itu 'a strong momentum'," ujar Sri Mulyani.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, tambah dia, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya, salah satunya mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan APBN untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pemerintah, lanjut dia, juga akan melanjutkan reformasi penerimaan negara baik perpajakan maupun non perpajakan untuk memperkuat dan menyehatkan ekonomi. Dari sisi pembiayaan, pengelolaan utang akan dilakukan secara "prudent" dengan menjaga kesinambungan dan kredibilitas APBN agar memberikan dampak positif terhadap kinerja pembangunan.

Dengan instrumen APBN yang kuat dan sehat maka diharapkan ekonomi Indonesia akan terus terjaga dengan momentum positif yang juga akan dikontribusi dari dunia usaha. Di sisi lain, penyelenggaraan Pilkada juga diharapkan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, sehingga pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Sebanyak 171 pilkada tahun depan, malah menjadi berkah secara ekonomi. Setiap kali pemilu, selalu ada hal positif terhadap ekonomi," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Penyelenggaraan pilkada ditambah pergelaran akbar Asian Games 2018 di Indonesia dapat memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi sekitar 0,2-0,3 persen. Kepala Ekonom PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Katarina Setiawan menilai kondisi perekonomian global yang kondusif, menjelang tahun pemilu di Indonesia pada 2018 dan 2019 bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tiga periode pemilu sebelumnya sejak pemilu 2004 sangat berbeda dengan sekarang. Selain itu, ada sinkronisasi pertumbuhan ekonomi baik di negara maju dan berkembang.

Kondusifnya situasi global sangat mendukung perekonomian Indonesia dan membantu pemerintah untuk lebih fokus mengejar tujuan-tujuan ekonomi yang telah dicanangkan sejak awal, seperti pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. (Ben/An/IAP)


Diberi mandat penuh sebagai formatur tunggal lewat forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2017, Airlangga Hartarto yang secara aklamasi terpilih sebagai orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu harus menyusun kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat.

Di situlah Airlangga sedang diuji sejarah bagaimana dia memainkan peran sebagai orang nomor satu di parpol besar kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam perpolitikan nasional.

Biasanya, seseorang yang diberi kekuasaan begitu besar akan menghadapi dua jalan bercabang yang akan menentukan kebesaran atau justru kekerdilannya sebagai aktor politik. Artinya, Airlangga bisa memilih orang-orang terbaik di Partai Golkar yang selama ini memperlihatkan kekritisan dan kapasitasnya sebagai kader atau memilih orang-orang medioker yang punya kepatuhan mutlak pada sang pemimpin.

Pemimpin modern yang mengagungkan rasionalitas akan memilih orang-orang jenis pertama. Pertimbangannya, organisasi partai harus dijalankan oleh orang-orang terpilih, yang bertanggung jawab dan sanggup menggerakkan roda organisasi atas inisiatif dan tanggung jawab personal mereka.

Namun pemimpin yang berwatak megalomania, menghendaki penyokong-penyokong yang setia, penurut dan menjalankan perintah sang pemimpin tanpa banyak cingcong, tanpa niat mempertanyakan argumentasi kebijakan sang bos.

Publik tentu berharap Airlangga adalah jenis pemimpin parpol yang berpikiran modern, memilih orang-orang terbaiknya, yang kritis demi kebesaran Partai Golkar. Memilih orang-orang demikian tentu bukan tanpa risiko. Setidaknya, proses politik dalam pengambilan kebijakan partai akan berjalan lebih lambat dan berbelit karena argumen yang ada harus diuji sebelum diterima sebagai kebijakan partai.

Namun, lebih penting dari hanya memilih dua jalan bercabang itu, Airlangga agaknya perlu menyadari sepenuhnya bahwa jalan sejarah yang sedang menantinya adalah menjawab pertanyaan berikut: bersediakah Airlangga menjadi sang pengambil kebijakan parpol yang bekerja cukup di balik layar alias panggung politik? Berperan sebagai orang di belakang layar itulah yang tak dimainkan Setya Novanto ketika dia diberi kepercayaan memimpin partai politik yang elektabilitasnya merosot di bawah kepemimpinannya itu.

Setya Novanto justru bernafsu ingin tampil atau berperan di mana-mana, di posisi-posisi yang dikiranya sangat strategis bagi kebesaran personalnya, namun akhirnya terbukti justru menjungkalkannya sebagai politikus secara tragis.

Ketika diberi kekuasaan sebagai orang nomor satu di tubuh Partai Golkar, Novanto merasa haus untuk menduduki jabatan yang lebih strategis lagi, yakni menjadi Ketua DPR. Visi politik Novanto ternyata sebatas pada kursi-kursi jabatan, tak sanggup memandang jauh yang melampaui kenikmatan sesaat berupa kue kekuasaan instan.

Airlangga tentu tak diharapkan menapaki jejak Novanto yang tragis itu. Sekalipun putra teknokrat Hartarto itu dengan mudah bisa memilih untuk menjadi Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar sebagaimana yang dialami Novanto di hari-hari akhir kekuasaannya, membiarkan jabatan Ketua DPR dijabat kader lain Partai Golkar akan lebih baik.

Keputusan Airlangga untuk memilih berperan di belakang layar itulah tampaknya yang perlu dilakukan dengan keteguhan hati. Sayangnya, keteguhan itu belum tampak pada hari-hari pertama dia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Ketika jurnalis bertanya apakah dia akan tetap menjabat sebagai Menteri Perindustrian setelah ditetapkan oleh forum Munaslub Partai Golkar sebagai Ketua Umum DPP, Airlangga menjawab secara kurang tegas. Katanya, "Semua itu tergantung Presiden Joko Widodo." Sudah saatnya Airlangga menyadari bahwa sebagai orang nomor satu di parpol besar, posisi politik sangat strategis dan bukan lagi nasibnya ditentukan oleh Presiden yang memakai tenaga dan pikirannya sebagai salah satu pembantu Presiden.

Dengan kesadaran dan kebanggaan penuh sebagai orang nomor satu di Partai Golkar, layaklah jika Airlangga segera memutuskan untuk tidak lagi menjadi menteri. Publik pun akan memandangnya sebagai sosok yang setara dengan prestise bos PDIP Megawati Soekarnoputri dan bos Partai Gerindra Prabowo Subianto atau bos Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Airlangga tak perlu menyibukkan diri memimpin DPR seperti Novanto. Tapi dia sudah saatnya menjadi penentu siapa orang-orang Partai Golkar yang harus tampil sebagai kandidat dalam Pilkada 2018 atau capres yang mendapingi petahana dalam Pilpres 2019. Menjadi "king maker", itulah posisi yang layak disandang Airlangga, yang sebelumnya sudah dimaninkan sosok-sosok di balik layar, seperti Mega, Prabowo dan SBY.

Menjadi bos yang menentukan arah ke mana Partai Golkar bergerak di pusaran Pilkada Serentak 2018 dan mempersiapkan Golkar di Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 jauh lebih penting dan strategis bagi Airlangga. Tentu pilihan peran itu punya risiko finansial yang tak mudah dipecahkan, yang Novanto sendiri tak mampu memecahkannya sehingga dia memilih untuk menjadi Ketua DPR dengan menerima gaji dan berbagai previlise, yang tak bisa diperolehnya hanya dengan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Meninggalkan posisi sebagai Menteri Perindustrian dan hanya bekerja di Kantor DPP Partai Golkar tentu tak memberikan banyak kemanfaatan material lagi. Namun, justru di sinilah tantangan sejarah yang harus dijawab oleh Airlangga, yang ketika dia berhasil melewatinya, sejarah pun akan mengganjarnya dengan kebesaran yang sepadan. Setidaknya, bukan mustahil bila kelak Airlangga berhasil membangun citra positif sebagai bos Partai Golkar yang bersih dan layak dicalonkan sebagai orang nomor satu dalam Pilpres 2024. (Ben/An/M. Sunyoto)


Beijing, 25/12 (Benhil) - "#ChinaZamanNow berbeda dengan #ChinaZamanOld," seloroh beberapa pelajar asal Indonesia saat menghadiri acara yang digelar Kedutaan Besar RI di Beijing awal bulan ini.

Meskipun sedang menimba ilmu di negara sangat terkenal dalam pepatah Arab "Carilah ilmu walau ke negeri China" itu, mereka tetap mengikuti perkembangan media sosial di Tanah Air yang "ngetren" dengan istilah "zaman now" versus "zaman old".

Istilah itu mereka gunakan untuk menerjemahkan pemikiran Soegeng Rahardjo saat masih menjabat Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia bahwa "Jangan pandang China dari abad ke-20 karena sudah beda dengan abad ke-21".

China abad ke-20 masih tertutup terhadap asing, termasuk investor, kecuali untuk Provinsi Guangdong, yang memang sudah lama dicanangkan oleh Deng Xiaoping sebagai satu-satunya daerah terbuka untuk mengimbangi Hong Kong di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Meskipun Partai Komunis masih sebagai penguasa tunggal di negara berpenduduk hampir 1,4 miliar jiwa, ekonomi China pada abad ke-21 ini justru sangat kapitalis.

"Amerika Serikat memang negara ekonomi terbesar sejak 1871, tapi posisi puncak itu sekarang sedang menghadapi ancaman dari China," demikian cuplikan artikel Investopedia belum lama ini.

Laman media daring bermarkas di New York, AS, yang setiap bulan dikunjungi 20 juta pembaca itu meramalkan bahwa ekonomi China 1,5 kali lebih besar daripada AS pada 2030 dan 1,7 kali pada 2060.

Walaupun demikian, beberapa pengamat meyakini ekonomi AS masih akan terbesar selama beberapa tahun mendatang mengingat negara berpenduduk hampir 400 juta jiwa itu memiliki pengalaman panjang dan sudah teruji. China yang pertumbuhan ekonominya dalam dua tahun terakhir hampir menyentuh angka tujuh persen tidak berhenti membangun infrastruktur dan sarana pendukungnya. Pembangunan infrastruktur itu yang paling utama untuk mendukung program Jalur Sutera dan Jalur Maritim Abad ke-21 yang dikenal dengan "Belt and Road" (B&R).

Gagasan Presiden Xi Jinping itu sebenarnya bukan hanya memperlancar konektivitas dari daratan Tiongkok menuju negara-negara di Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Eropa, dan Afrika, melainkan juga dirancang sebagai blok dagang berjangka panjang. Demikian halnya dengan Indonesia yang tidak hanya sekadar masuk dalam peta blok, melainkan juga dipandang sangat strategis bagi China.

Apalagi B&R pernah dipaparkan Presiden Xi di depan pimpinan dan anggota DPR-RI di Jakarta pada 2013. Xi menjadikan Indonesia sebagai poros penting "One Road" setelah dia memaparkan poros "One Belt" di Astana, Kazakhstan, pada tahun yang sama.

Peluang atau ancaman Pada 2016 investasi China di Indonesia telah mencapai angka 2,67 miliar dolar AS dengan jumlah proyek mencapai 1.734 unit sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Angka itu mendudukkan China sebagai investor asing terbesar ketiga di Indonesia di bawah Singapura yang mencapai 9,18 miliar dolar AS dengan 5.874 unit proyek dan Jepang senilai 5,4 miliar dolar AS dengan 3.302 unit proyek. China bukan menutup diri dari investasi asing, termasuk dari Indonesia. Bahkan, dalam kurun waktu lima tahun mendatang China telah menargetkan masuknya investasi asing senilai 700 miliar dolar AS.

Di sektor perdagangan, memang Indonesia mengalami defisit dengan China. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI menyebutkan bahwa pada semester I/2017 defisit perdagangan Indonesia dengan China mencapai 6,62 miliar dolar AS.

Namun Atase Perdagan KBRI Beijing Dandy S Iswara mencatat bahwa pada periode Januari-Februari 2017 defisit neraca perdagangan tersebut mengalami penurunan 80 persen dibandingkan periode yang sama pada 2016 yang mencapai 2,271 miliar dolar AS. Penurunan itu salah satunya karena mulai ada peningkatan produk ekspor makanan dan minuman sehingga Indonesia tidak hanya mengandalkan ekpsor minyak dan gas ke China.

Indonesia masih sangat berpeluang menekan atau bahkan menghapus sama sekali selisih nilai perdagangan itu mengingat China masih membutuhkan banyak barang impor. Bahkan Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli mengatakan bahwa negaranya butuh barang impor senilai 8 triliun dolar AS dalam lima tahun mendatang. Sayangnya, kalangan pengusaha nasional pesimistis melihat peluang yang ditawarkan China karena kegaduhan politik yang tak kunjung berkesudahan hingga tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Belum lagi sistem birokrasi kita," kata Chairman of Indonesia Chamber of Commerce in China (Inacham), Liky Sutikno, kepada Antara di Shanghai, Sabtu (9/12).

Ketua perwakilan Kadin Indonesia di China itu lebih lanjut menggambarkan bahwa birokrasi di Indonesia masih bekerja pada abad ke-18, sedangkan China sudah abad ke-21.

"Maka jangan heran kalau Indonesia kalah jauh dari Malaysia dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan China," ujar pengusaha Indonesia yang sudah malang-melintang di daratan Tiongkok itu.

Lalu dia menyebutkan bahwa baru-baru ini taipan Jack Ma membangun "Regional Smart Hub" di dekat Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), Malaysia, sebagai pangkalan barunya dalam menjalankan perdagangan berbasis elektronik (e-Commerce) di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Padahal, enam bulan sebelumnya Jack Ma ingin membangun fasilitas itu di Batam, Kepulauan Riau. Namun tawaran yang disampaikan salah satu orang terkaya di dunia itu agar bisa menyerap banyak tenaga kerja itu tidak segera disikapi pemerintah Indonesia.

"Respons Indonesia tidak konkret. Nah, Malaysia 'nguping' dan menyampaikan program secara konkret. 'oportunity' kita banyak dirampok oleh Malaysia," ujar Liky yang saat itu ditemui di Bali Bistro, restoran makanan halal yang dikembangkannya di kota terbesar di China itu.

Demikian halnya dengan buah-buahan segar, China sangat berharap petani dari Indonesia bisa memasoknya secara langsung.

"Namun karena orang kita tidak mau ribet, maka tidak bisa ekspor langsung ke China yang memberlakukan syarat-syarat tertentu sehingga harus lewat Vietnam. Mestinya Indonesia dapat lima, karena harus melalui negara lain, maka hanya dapat dua," katanya menambahkan.

Menurut dia, China sangat hormat terhadap Indonesia karena faktor sejarah, terutama kedekatan mantan Presiden Soekarno dengan pemimpin China Mao Zedong dan Perdana Menteri Zhou Enlai.

"Orang China itu punya keyakinan, kalau kita berbuat baik sama mereka, maka mereka tidak akan lupa sama kita. Ini yang ditunjukkan China terhadap kita," tuturnya.

Tawaran boleh datang dan pergi. Namun yang perlu diingat, jangan sampai menerima tawaran dengan mengorbankan harga diri. Sejak zaman penjajahan sampai saat ini, Indonesia sudah kenyang dengan yang namanya "bantuan asing".

"Ngeri, kalau tidak hati-hati dalam menyikapi," kata anggota Komisi I DPR Junico BP Siahaan di sela-sela kunjungan kerjanya ke China pada 30 Oktober-3 November 2017. (Ben/An/M. Irfan Ilmie)


Jakarta, 25/12 (Benhil) - Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Karena itu, tidak mengherankan pula dalam penyelenggaraan ibadah keagamaan seperti Natal, berbagai elemen bangsa juga bersinergi untuk memastikan kelancaran penyelenggaraanya. Misalnya di Putussibau, yang terletak di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, diwartakan bahwa pemuda masjid ikut serta dalam pengamanan gereja dengan menggunakan pakaian muslim.

"Kami dengan senang hati dan tulus ikut serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi saudara-saudara kita yang merayakan Natal," kata Ketua Pemuda Masjid Putussibau Selatan Hatta, di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu sore.

Menurut Hatta, masyarakat Kapuas Hulu sejak dulu mengedepankan rasa kekeluargaan serta menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Karena itu, katanya lagi, hingga saat ini masyarakat Kapuas Hulu hidup harmonis berdampingan di tengah-tengah perbedaan agama, suku, dan antargolongan.

"Sesungguhnya masyarakat Kapuas Hulu ini masih serumpun dan satu keluarga, jadi tidak akan mudah jika ada oknum-oknum yang mencoba merusak keamanan Kapuas Hulu," kata Hatta lagi.

Sementara itu, Kapolres Kapuas Hulu AKBP Imam Riyadi mengatakan dilibatkan pemuda dan pengurus masjid serta sejumlah pihak termasuk tokoh agama di Kapuas Hulu merupakan wujud dalam meningkatkan rasa toleransi antarumat beragama.

Sedangkan Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan mengatakan sebagai bentuk komitmen memperkuat semangat toleransi, persaudaraan, dan kerukunan umat beragama, Garda Bangsa (Pemuda PKB) akan membantu proses perayaan Natal dan Tahun Baru di sejumlah daerah.

Saat dihubungi di Pontianak, Sabtu, Daniel Johan mengemukakan bahwa di Jakarta Garda Bangsa akan berkordinasi dengan Katedral dan Gereja Imanuel, begitu pula dengan Katedral Kalbar dan daerah lain. Dia menambahkan bahwa Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 merupakan momentum bagi bangsa untuk memperkuat solidaritas, membangun kebersamaan, dan menghadirkan kedamaian.

Di ibukota, Gerakan Pemuda (GP) Ansor turut membantu pengamanan Gereja Katedral, Jakarta Pusat dalam Ibadah Malam Natal agar berlangsung secara khidmat dan kondusif.

Sekretaris Banser DKI Dendi Zuhairil saat ditemui di Kawasan Gereja Katedral, Jakarta, Minggu menyebutkan pihaknya menurunkan 50 personel berseragam yang bersiaga.

Dendi mengatakan bantuan pengamanan yang sama juga disiagakan di sejumlah gereja di Jakarta, seperti di Jakarta Barat ada sekitar 13 gereja dan di Jakarta Utara sebanyak tiga gereja. Dia mengatakan keikutsertaan dalam mengerahkan personel keamanan merupakan bentuk dukungan keamanan di gereja agar lebih ketat dan potensi-potensi kejahatan tidak akan terjadi.

Keindahan keberagaman Dalam kesempatan sama, salah satu Pastur Christiono Puspo SJ memuji bantuan dari GP Ansor tersebut karena merupakan keindahan dalam keberagaman.

Christiono mengaku bantuan dari saudara-saudara Muslim membuat beribadah menjadi lebih tenang.

Berdasarkan pantauan sejumlah personel GP Ansor berjaga bersama dengan pasukan pengamanan dari Polri dan TNI di sekitar Gereja Katedral dan para jemaat juga tertib serta melakukan ibadat dengan khidmat dan damai.

Dalam khotbahnya, Romo Albertus Hani Rudi Hartoko mengajak jemaat Gereja Katedral untuk menghargai kebhinekaan sesuai dengan tema Perayaan Natal tahun ini, "Kebhinekaan Berawal dari Rumah".

Saat memimpin Perayaan Ekaristi Misa Natal di Gereja Katedral, Jakarta, Minggu, ia berpesan agar jemaat menjadikan kebhinekaan sebagai anugerah. Albertus menambahkan jemaat tidak perlu merasa terancam dengan keberagaman suku, agama, budaya yang seharusnya dirangkul.

"Jangan merasa terancam kalau berbeda, perbedaan adalah kekuatan kita bersama," katanya dan menambahkan, kunci hidup rukun adalah saling memaafkan, saling menyayangi dan sabar.

Masih di ibukota, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis kepada wartawan di Jakarta, Minggu, juga menjamin keamanan Jakarta dalam masa Natal dan Tahun Baru melalui gelar Operasi Lilin 2017. Kapolda juga mengimbau agar warga dapat menjaga toleransi dalam beragama serta saling mengharga antara sesama umat beragama sebagai pencerminan kebinekaan.

Libatkan ormas Tidak hanya di ibukota, aparat kepolisian di berbagai tempat seperti di Kota Kediri, Jawa Timur, juga melibatkan organisasi masyarakat untuk pengamanan gereja agar perayaan Natal 2017 berjalan aman dan lancar.

"Untuk pengamanan Natal 2017, kami melibatkan tiga pilar, TNI/Polri, pemerintah kota (Satpol PP), serta masyarakat. Kami sudah mengomunikasikan dengan Banser (Barisan Serbaguna) baik di Kota dan Kabupaten Kediri, koordinasi saat rapat, dan pas hari Natal nanti (turun)," kata Kepala Polresta Kediri AKBP Anthon Haryadi saat penyisiran gereja di Kota Kediri, Minggu.

Ia mengatakan, pengamanan Natal 2017 menjadi prioritas sehingga berjalan dengan lancar dan tertib. Polisi melakukan penyisiran di sejumlah gereja untuk memastikan tidak ada barang berbahaya, yang dapat mengganggu kelancaran perayaan natal. Penyisiran juga dilakukan pihak kepolisian di 23 gereja di Padang, Sumatera Barat, untuk memastikan pengamanan jelang malam misa Natal 2017.

"Penyisiran ini dilakukan guna memastikan keamanan pelaksanaan malam misa nanti, sehingga malam kebaktian bisa berjalan lancar," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Kombes Pol Chairul Aziz, di Padang, Minggu.

Chairul melarang ormas-ormas untuk melakukan penyisiran ketika umat kristiani merayakan hari besarnya, guna menjaga kerukunan antar umat beragama, dan mengimbau warga menjaga sikap toleransi beragama.

Sementara di Denpasar, Kepolisian Daerah Bali mengerahkan anjing pelacak dalam melakukan sterilisasi sejumlah gereja di daerah setempat untuk memastikan keamanan tempat ibadah menjelang Natal. Saat kegiatan ibadah, Polri akan dibantu pihak keamanan dari internal Gereja sendiri termasuk memastikan keamanan, barang bawaan setiap jemaat yang datang nantinya juga akan diperiksa oleh polisi yang berjaga di pintu masuk gereja.

Tidak hanya Polri, TNI seperti puluhan prajurit TNI jajaran Kodam II/Sriwijaya juga membantu mengamankan pelaksanaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Prajurit TNI antara lain yang bertugas di Kodim 0418 Palembang tersebut disebar pada berbagai titik yang rawan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, kata Dandim 0418 Palembang Letkol Inf Romas Herlandes, dalam siaran persnya yang diterima di Palembang, Minggu.

Hal itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Palembang khususnya umat Kristiani dalam melaksanakan ibadah saat natal dan perayaan tahun baru, ujar dia lagi. Menurut dia, pengamanan tersebut juga untuk mengantisipasi ancaman teror seperti yang terjadi belum lama ini. Selain melaksanakan patroli, pihaknya juga melakukan pengamanan secara tertutup.

Tingkatan pemerintahan Selain aparat, koordinasi dan sinergi juga dilakukan antara berbagai tingkatan pemerintahan, seperti Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang meminta pemerintah desa agar mewaspadai gangguan keamanan pada saat perayaan Natal dan tahun baru.

Menurut Juru Bicara Pemkab Minahasa Tenggara Franky, imbauan tersebut berasal dari Bupati James Sumendap dan wajib ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah desa. Ia menambahkan, para camat wajib memantau kondisi keamanan dan ketertiban di masing-masing wilayah, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian maupun TNI.

Sedangkan di Sukabumi, ratusan penjaga pantai dikerahkan untuk mengamankan ribuan wisatawan yang terus memadati objek wisata laut di selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada libur panjang akhir pekan dan Natal 2017.

"Kami menurunkan 87 anggota tetap dan 17 anggota binaan yang disebar ke beberapa pos penjagaan dan penyelamatan wisata laut," kata Kepala Divisi Operasional dan Latihan Balawista Kabupaten Sukabumi Asep Edom Saepulloh di Sukabumi, Minggu.

Menurut dia, dari pantauan langsung di lokasi wisata laut hingga saat ini wisatawan yang datang belum terlalu padat, tetapi ada peningkatan dibandingkan libur pekan biasa. Selain itu, peningkatan pengawasan pada musim liburan sudah dimulai sejak 23 Desember 2017 hingga 8 Desember 2018. Namun, hingga saat ini kondisi wisatawan masih aman dan normal serta pihaknya belum menerima laporan adanya pelancong yang mengalami kecelakaan laut.

Pada pengamanan ini pihaknya juga berkoordinasi dengan petugas lainnya seperti dengan anggota TNI, Polres Sukabumi, relawan SAR daerah, Basarnas Pos Sukabumi dan lain-lain yang juga dibantu anggota Pramuka Peduli dan PMI Kabupaten Sukabumi. Dengan berbagai pihak yang saling menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan intensif, maka layaklah bila sinergi pengamanan dapat terus diutamakan dalam rangka penyelenggaraan ibadah Natal pada 2017 ini.

Berbagai macam teknik dan metode untuk memberikan efek cantik ke bagian kulit wajah sepertinya masih terus dikembangkan. Akhir-akhir ini masyarakat masih mencari tahu seperti apa metode perawatan filler treatment yang mana memberikan hasil terbaik kepada masalah-masalah kulit. Mungkin Anda pernah mendengar metode perawatan filler treatment oleh Ovela Clinic, salah satu  klinik kecantikan di Jakarta Selatan, akan tetapi sebelum menggunakannya Anda harus mengetahui apa itu filler treatment beserta cara kerjanya.

Mengenal Filler Treatment Klinik Kecantikan di Jakarta Selatan
Metode filler treatment di sebuah klinik kencatikan kini mulai digunakan untuk menghilangkan beberapa masalah pada kulit. Oleh sebab itu bagi para pasien wajib mengerti apa itu filler treatment beserta cara kerjanya.

Apa Itu Filler Treatment
Dari pengertian filler treatment sendiri menjadi satu prosedur pada kulit untuk menyamarkan garis serta kerutan pada bagian wajah sehingga tampilannya terlihat lebih muda. Rata-rata dari penggunaan filler treatment sendiri memang ditujukan untuk menghilangkan tanda-tanda penuaan tanpa menggunakan metode bedah atau facelift. Nantinya kondisi kulit yang kendur akan terlihat bervolume dan kencang secara natural meskipun dari metode satu ini tidak memberikan hasil permanen. Adapun beberapa permasalahan kulit yang bisa diatasi memakai filler treatment yakni kulit keriput, terdapat garis halus, bekas luka, hingga kerutan di bagian wajah.

Setelah melihat pengertiannya, Anda bisa mencermati bagaimana cara kerja dari sistem perawatan filler treatment yang sekarang sudah diterapkan di berbagai klinik kecantikan di Jakarta termasuk Ovela Clinic di kawasan Tebet Jakarta Selatan.

Cara Kerja Filler Treatment
Secara teknik filler treatment digunakan untuk mengembangkan serta menaikkan daerah tertentu di bagian wajah. Rata-rata cara kerjanya melihat jenis filler yang akan digunakan, sehingga pasien harus mengetahuinya. Adapun jenis filler yang bisa digunakan dalam mengembalikan tekstur kulit wajah diantaranya:

•    Cangkok  Lemak
Dari filler satu ini lebih dikenal dengan istilah lemak autologi yang menjadi prosedur menarik bagi pasien. Cara kerjanya terbilang mudah yakni memindahkan lemak di satu bagian ke bagian yang dituju. Filler cangkok lemak diterapkan memakai metode suntik sehingga efeknya bisa bertahan sampai beberapa tahun.

•    Polimer
Pada filler satu ini sudah banyak diterapkan pada klinik kecantikan di Jakarta dimana mampu memberikan metode menarik dan memberikan efek cukup lama yakni sekitar 2 tahun. Filler polimer jenis sintetis akan bersifat mudah terdegradasi secara alami, sehingga sangat efektif untuk mengatasi berbagai gangguan kulit.

•    Asam Hialuronat
Berikutnya ada jenis dermal filler asam hialuronat dimana menjadi paling umum digunakan karena efeknya bisa mencapai 9 bulan bahkan sampai 1 tahun. Sistem kerja asam hialuronat ini digunakan di daerah tertentu dengan menarik cairan sehingga bagian kulit tertentu akan mendapatkan manfaat terbaik terutama membuat tampilan lebih muda.

Metode untuk mempercantik serta menunda penuaan sudah bisa dilakukan menggunakan filler treatment dimana sampai sekarang banyak diterapkan berbagai klinik kecantikan di Jakarta. Maka dari itu bagi para pasien bisa memanfaatkannya untuk mengembalikan kecantikan serta kesehatan kulit secara cepat. Jika ingin lebih detail mengenai sistem filler treatment cobalah kunjungi halaman situs resmi Ovela Clinic dimana sudah tertera berbagai macam metode kecantikan yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan.



Jakarta, 22/12 (Benhil) - Salah satu isu yang hangat dibicarakan dalam setiap pesta demokrasi bernama pemilihan di berbagai tingkatan di Tanah Air adalah politik uang.

Isu itu mengemuka dan menguat hingga kadang melahirkan konflik politik yang menegangkan dalam pesta demokrasi; dari pemilihan ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kepala desa, pemilihan kepala daerah hingga pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Proses yang panjang untuk mempersiapkannya sering berakhir dengan dua hal, yaitu terpilihnya pemenang dan munculnya tuduhan politik uang dari pihak yang kalah.

Entah kapan sejarah munculnya isu politik uang itu muncul. Namun runtutan peristiwa yang telah terkuak di media tampak menunjukkan bahwa isu itu muncul di era demokrasi yang bebas dan terbuka. Dengan persaingan yang lebih bebas dan terbuka, maka setiap kandidat berlomba sekuat tenaga serta mengeluarkan segala daya dan upaya untuk meraih kemenangan.

Di tengah nafsu kemenangan merasuki, maka ada sebagian calon menempuh berbagai cara. Salah satunya adalah politik uang. Namun kriteria dari istilah itu kian berkembang, bukan hanya pemberian uang tetapi juga barang termasuk--yang populer--adalah sembilan bahan pokok (sembako).

Isu politik uang ini seolah menenggelamkan isu sebelumnya yaitu "serangan fajar". Tetapi maksud dan tujuannya tetap sama, yaitu memberi sesuatu kepada pemilih dalam bentuk uang atau barang untuk meraih suara terbanyak.

Kisah panjang mengenai politik uang atau "money politics" telah terukir dalam sejarah pesta demokrasi di era reformasi ini. Kisahnya dapat dilihat dalam beberapa kasus berupa konflik politik, kekerasan dan kerusuhan usai pemilihan. Sedangkan jalur damai yang bermartabat dan telah menjadi konsensus adalah melalui proses peradilan.

Di tingkat daerah dan lingkup nasional penyelesaian yang bermartabat adalah melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Jalan ini umumnya ditempuh bila di tingkat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Panitia Pengawas (Panwas) tidak bisa diselesaikan. Di MK semua tuduhan itu dibeberkan dan dipaparkan bukti-buktinya. Jumlah gugatan dengan tuduhan dugaan politik uang itu sepertinya hampir sama dengan jumlah gugatan terkait tuduhan ketidakberesan daftar pemilih tetap (DPT).

Demikian liku-liku penyelesaian sejumlah kasus yang bermuara di MK. Semua akhirnya harus tunduk kepada keputusan MK yang secara hukum mengikat dan final.

Kini di tengah persiapan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 171 daerah di Indonesia, baik pemilihan bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dan gubernur/wakil gubernur, isu politik uang diperkirakan akan mencuat lagi. Namun berbagai pihak telah mengingatkan kepada calon kepala daerah maupun masyarakat untuk menghindari politik uang dan "serangan fajar".

Dari podium Sosialisasi Empat Pilar di Banda Aceh, beberapa waktu lalu, misalnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pilkada dan pemilu mendatang untuk memilih calon berdasarkan pertimbangan hati nurani dan rasionalitas, bukan atas pertimbangan balas budi karena sudah diberi sesuatu termasuk sembako.

Lantas bagaimana jika ada calon yang memberi "sesuatu"? Bukankah masyarakat juga sudah demikian pragmatis bahwa "kebaikan" dan penilaian "baik" kepada calon sering didasarkan atas pemberian-pemberian? Apalagi kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat pemilik hak pemilih juga sering membanding-bandingkan antarcalon atas dasar pemberian yang telah diterimanya. Kenyataan menunjukkan bahwa hati nurani pun kadang bisa berubah atas adanya "pemberian". Kalaupun tidak mengubah sikap, bisa saja suara nurani tidak dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan memilih seseorang menjadi pemimpin Zul menanggapinya bahwa kalau ada calon "ngasih" sembako atau kerudung atau apapunlah, terima saja. Tapi diingatkan agar pemilih jangan memilih karena pemberian itu dan jangan karena balas budi. Dalam kegiatan yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Aceh, Zulkifli mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas.

Ajakan sederhana, yakni jangan memilih calon karena telah memberi sembako atau barang lainnya. Jangan sampai pertimbangan menetapkan pilihan kepada calon kepala daerah, calon anggota legislatif atau pimpinan lainnya didasarkan pada pemberian berupa barang atau uang. Jangan pula pertimbangan memilih seseorang didasarkan pada pemberian dan nilai pemberian.

Calon anggota legislatif dan kepala daerah juga jangan mengumbar pemberian berupa uang atau barang karena hal bisa dikategorikan "money politics". Yang lebih nyata dan sudah terjadi adalah pemberian-pemberian itu akan memicu terjadinya korupsi.

Akhir-akhir ini beberapa kepala daerah dan anggota legislatif termasuk di daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan dalam satu bulan sampai enam kepala daerah dan anggota legislatif kena operasi tangkap tangan (OTT) karena kasus suap atau gratifikasi.

Cukup banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif yang ditangkap KPK sangat memprihatinkan karena mereka sesungguhnya dan sebenarnya adalah teladan dalam berbagai hal, termasuk dalam gerakan pemberantasan korupsi. Hal ini agaknya harus menjadi perhatian serius, termasuk masyarakat.

Walaupun hal itu harus diakui tidak mudah karena politik uang seolah sudah identik terjadi saat pesta demokrasi terutama pilkada. Namun dengan kesungguhan dan gerakan moral bersama-sama, bukan mustahil pilkada serentak mendatang akan lebih baik, lebih adil dan lebih jujur.

Embrio Korupsi Penyataan yang kurang lebih sama juga sudah disampaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasu) yang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda dengan tawaran sejumlah uang atau barang termasuk sembako untuk mendukung salah satu pasangan calon. Bawaslu secara tegas menyatakan bahwa politik uang merupakan embrio persoalan korupsi di Indonesia Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah saat Sosialisasi Pengawasan Pemilu Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2018 di Kudus, Jawa Tengah, belum lama ini, secara tegas mengemukakan bahwa politik uang termasuk kejahatan luar biasa dalam demokrasi. Dari pernyataan itu jelas bahwa kepala daerah yang terpilih karena politik transaksional akan lebih memikirkan bagaimana modalnya kembali ketimbang lebih banyak memikirkan kesejahteraan rakyat.

Bagaimanapun uang yang diberikan kepada pemilih akan diperhitungkan lagi setelah terpilih. Persoalan akan lebih serius apabila uang atau barang yang digunakan untuk meraih kemenangan dalam pemilihan bersumber dari sponsor atau donatur yang memberikan atas pertimbangan untung-rugi.

Simak catatan Bawaslu bahwa untuk dua tahun pertama, kepala daerah terpilih karena politik transaksional akan berupaya mengembalikan modalnya yang sudah dikeluarkan selama pencalonan. Kemudian, satu tahun kedua akan mencari keuntungan, sedangkan dua tahun terakhir akan berupaya mencari modal untuk mencalonkan kembali.

Karena itu, bupati, wali kota atau gubernur yang terpilih karena politik transaksional, tentunya tidak terlalu fokus memikirkan perbaikan gedung sekolah di daerahnya, akses jalannya apakah sudah bagus atau belum, hingga tersedianya pupuk bersubsidi di masyarakat. Konsentrasinya pun "buyar" karena saat kampanye sudah membagikan uang, maka akan berupaya mengembalikan uangnya termasuk uang dari sponsor atau donatur yang pengembaliannya mungkin bisa saja dalam bentuk proyek.

Sedangkan ancaman pidana untuk pelaku politik uang tidak hanya menyasar pemberinya, melainkan penerima juga akan ikut dijerat. Konsepnya, seperti kasus suap, yakni pemberi maupun penerima sama-sama dihukum.

Untuk itu, perlu upaya pencegahan bersama-sama karena tugas pencegahan tersebut bukan tugas penyelenggara semata, melainkan masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama. Yang jelas, politik transaksional merupakan tindakan yang tidak mendidik.

Bawaslu pun mendorong masyarakat agar berani membuat gerakan menolak politik uang atau politik transaksional. Ketika masyarakat berani menolak politik uang, maka para kandidat bupati, wali kota atau gubernur akan berkompetisi secara sehat.. Jika calon yang diusung memiliki kapasitas, integritas dan elektabilitasnya juga bagus tentu bisa dipilih.

Dalam kaitan gerakan moral ini, Bawaslu meyakini masyarakat saat ini semakin cerdas sehingga ketika diberi uang sekalipun belum tentu memilih calon yang menggunakan politik transaksional tersebut. Bisa saja calon menggunakan politik transaksional karena tidak terkenal.

Jika pelaksanaan pilkada berlangsung adil, jujur dan bersih dari politik uang, maka bupati, wali kota atau gubernur yang terpilih tidak memiliki beban mengembalikan uang. Program kerja pemerintahan tentunya juga akan dijalankan dengan baik sehingga masyarakat akan menikmati kinerja bupati, wali kota dan gubernur yang benar-benar amanah.

Kini--jika dihitung mundur dari akhir Desember 2017--maka waktu hingga pelaksanaan pilkada serentak pada 28 Juni 2018, tinggal enam bulan lagi. Rentang waktu itu dinilai cukup untuk melakukan sosialisasi mengenai perlunya menghindari politik uang melalui berbagai cara, media maupun forum.

Yang tampaknya perlu ditekankan dari sosialisasi itu adalah dampak politik uang yang memicu terjadinya korupsi dan adanya risiko hukuman pidana bagi pemberi maupun penerimanya. Selain itu memperkuat panitia pengawas dan membentuk relawan atau komunitas-komunitas pengawas pilkada di masyarakat.

Kalau saja semua pihak mau mengindentifikasi atau membuktikan politik uang di era digital dan teknologi informasi yang semakin canggih saat ini niscaya upaya menciptakan pilkada yang bersih akan bisa diwujudkan. Bukan sekadar wacana dan rencana. (Ben/An/ Sri Muryono)
All rights reserved, Copyright © 2015 www.benhil.net. Powered by Blogger.